Aksi 1712: Bela Palestina, Kecam dan Tuntut Donald Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan orang melakukan Aksi Bela Palestina di kawasan Monas dan depan Kedubes AS. Aksi 1712 ini diikuti berbagai elemen dan ormas untuk mendukung Palestina.




Massa Aksi Bela Palestina atau aksi 1712 melakukan aksi di Monas, Jakarta Pusat. Sejak pagi sampai siang, para peserta terus berdatangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).






Dari kejauhan, terlihat massa Aksi Bela Palestina tampak memenuhi pelataran Monas. Aksi ini ditujukan untuk mendukung Palestina usai pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel. (CNN Indonesia/Andry Novelino



Credit  cnnindonesia.com

Umat Bersatu untuk Palestina

Kendaraan petugas kebersihan membawa sampah bekas aksi solidaritas palestina di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (17/12).

CB, Aksi Bela Palestina menelurkan petisi ancaman bagi AS.

Lautan massa menyesaki Monumen Nasional, Jakarta Pusat, untuk memprotes pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Ahad (17/12). Dalam aksi unjuk rasa terbesar di Jakarta terkait keputusan AS itu, para tokoh agama menyerukan perlunya aksi nyata sebagai bentuk penolakan.

"Hari ini kami bersama pemerintah dan dunia untuk membebaskan Palestina. Melalui jalur diplomatik, politik, ekonomi, dan semua jalur akan kita lakukan demi kemerdekaan Palestina," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, sebagai pimpinan aksi di hadapan para pengunjuk rasa.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf yang juga menjabat rais aam PB Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menyerukan boikot produk Amerika dan Israel. Warga dari Jakarta dan sekitarnya serta daerah-daerah lain mulai tiba di Ibu Kota sejak dini hari. Mereka sempat mengikuti shalat Subuh berjamah di Masjid Istiqlal sebelum bertolak ke kompleks Monumen Nasional.

Ratusan ribu massa yang kebanyakan berpakaian putih-putih tersebut kemudian menuju Monumen Nasional sembari mengibarkan bendera Palestina, bendera Merah Putih, dan panji tauhid berwarna hijau. Mereka meneriakkan yel-yel mengutuk AS dan Israel serta menyanyikan lagu pembelaan Palestina.

Menjelang siang, lautan massa telah berkumpul di sekitar Monas sembari mendengarkan orasi yang disampaikan para tokoh. Peserta aksi perlahan mulai bubar dengan tertib menjelang tengah hari.

Dalam aksi kemarin, hadir delegasi dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, Al Washliyah, Mathaul Anwar, FPI, dan organisasi massa Islam lainnya. Hal itu, kata Kiai Ma'ruf, menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia tidak terpecah belah. Mereka siap bersatu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Aksi tersebut diikuti penyampaian petisi kepada AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia dengan harapan Trump akan mencabut pernyataannya. "Kita minta pengakuan Trump terhadap Yerusalem dicabut," kata Kiai Ma'ruf menegaskan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengikuti aksi kemarin juga meminta rakyat Indonesia satu suara membela Palestina. "Kalau kita bersatu maka kekuatan yang ada bisa kita konversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik. Bila umat Islam kuat maka kita tak akan diabaikan," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, pembelaan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip klausul dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. "Untuk itu, siapkah kita melawan Trump?" tanya Ketua Umum DPP PAN itu. Pertanyaan itu dijawab secara serempak oleh peserta aksi, "Siap!"

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Ustaz Bachtiar Nasir juga menilai aksi bela Palestina membuat umat Islam memiliki rasa kebersamaan. “Dalam aksi ini, yang tadinya ormas Islam beda pendapat menjadi satu. Keberagamaan bukan hanya tingkat ormas, tetapi peserta aksi ini mulai pemuda milenial hingga selebritas,” ujarnya, kemarin.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah telah berupaya memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka. “Kami hadir di sini, seluruh warga bangsa Indonesia melihat konsisten membela Palestina, bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), setiap tarikan napas Indonesia selalu Palestina,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mengajak seluruh bangsa di dunia bersama-sama membantu mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Hidup sesuai dan sama hak-haknya dengan bangsa lain, Allahuakbar! Allahuakbar!" teriak Kiai Marsudi dari atas panggung,.

Pengurus PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi juga mengajak seluruh umat Islam mendukung upaya diplomasi Pemerintah Indonesia membebaskan Palestina dari penjajahan. Ia yakin Palestina akan merdeka jika umat Islam juga mendukung upaya pemerintah. "Sebentar lagi Palestina akan merdeka kalau Indonesia tampil maksimal,\" ujar Kiai Muhyiddin dalam orasinya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri itu menegaskan, Indonesia tidak akan berhenti berjuang membebaskan Masjid al-Aqsha. "Oleh karena itu, seluruh Ormas siap mati syahid dengan shalat dan doa," kata Kiai Muhyiddin. (novita intan/fuji ep, Pengolah: fitriyan zamzami).

Tujuh Petisi Aksi 1712
- Keputusan Trump harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.
- Mendesak semua negara menolak keputusan Trump.
- Mendesak negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
- Mendukung OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
- Mendesak PBB menggelar sidang istimewa terkait sanksi AS.
- Mendesak DPR meninjau investasi dan bisnis AS di Indonesia.
- Mengimbau masyarakat memboikot produk perusahaan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ketua Umum MUI: Umat Islam Wajib Boikot Amerika

Peserta aksi Bela Palestina atau aksi 1712 mulai memadati kawasan Monas, Ahad (17/12).

CB, JAKARTA -- Kegeraman umat Muslim atas pernyataan Presiden Donald Trum yang menyebutkan Yerussalam ibukota Israel, terus mengekupa. Daslam aksi yang dilakukan di Jakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak, seluruh umat Islam untuk memboikot segala bentuk yang berkaitan dengan Amerika Serikat.

"Hari ini, kita membuat pernyataan sikap boikot Amerika. Membuat petisi terhadap Amerika melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta," kata Kiai Ma'ruf di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (17/12).

Kiai Ma'ruf menyerukan, penolakan Yerusalem di Palestina sebagai Ibu Kota Israel di hadapan massa aksi bela Palestina yang berkumpul di Monumen Nasional. "Islam bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela Palestina," ucapnya.

Sekira 10 menit, Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan orasinya di hadapan massa aksi bela Palestina. Dia menyerukan, agar umat islam terus membela Palestina dalam bentuk apapun. "Membela Palestina saudara kita, dan suarakan seluruh dunia, bangsa Indonesia wajib mendukung upaya itu," ucapnya.

Adapun aksi bela Palestina di Monas untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Credit  republika.co.id

Media Israel Soroti Seruan Ulama Indonesia Boikot Produk AS

Massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Ahad (17/12).

CB, JAKARTA -- Aksi Bela Palestina yang dilakukan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (17/12), mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri, termasuk The Times of Israel yang berpusat di Israel. Dalam laporannya, The Times of Israel menyoroti seruan ulama Indonesia memboikot produk Amerika Serikat, pascapengakuan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Para demonstran mengenakan jubah putih dan membawa spanduk bertuliskan "Indonesia bersatu untuk Palestina." Diperkirakan 80 ribu massa berkumpul pada Ahad (17/12), di ibu kota negara Muslim terbesar di dunia tersebut, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Anwar Abbas, seorang ulama terkemuka, membaca sebuah petisi yang meminta masyarakat Indonesia untuk berhenti membeli produk-produk Amerika, hingga Trump mencabut keputusannya untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Jangan mengandalkan produk mereka," kata Anwar kepada kerumunan massa, termasuk pria, wanita dan anak-anak yang menanggapinya dengan melambaikan bendera Indonesia dan Palestina dan meneriakkan "boikot!"

Protes anti-Amerika sebelumnya tidak berhasil melobi untuk memboikot barang-barang AS, berdasarkan laporan The Times of Israel, Ahad (17/12).

Juru bicara kepolisian Jakarta Argo Yuwono mengatakan, para pemrotes bergerak dengan damai sekitar 3 kilometer dari Taman Monumen Nasional ke Kedutaan Besar AS. Beberapa media lokal juga melaporkan jumlah demonstran tersebut, dua kali lipat dari perkiraan polisi. Sekitar 20 ribu pasukan keamanan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

Dalam petisi tersebut, para ulama mendesak Trump untuk segera mencabut pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dengan mengatakan, hal tersebut telah merugikan keadilan internasional, melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina dan merusak usaha perdamaian.

Para Ulama juga menuntut, agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat, guna membahas deklarasi Trump. Ketua dewan ulama, Ma'ruf Amin, mengatakan,

"Mari bersama dengan pemerintah dan dunia untuk kebebasan Palestina melalui cara-cara politik, diplomatik dan ekonomi," kata Ma'ruf.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengecam keras langkah Trump, yang dia sebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung kuat aspirasi Palestina untuk menjadi sebuah negara bagian.

Dalam sebuah pidato pada awal bulan ini dari Gedung Putih, Trump menentang peringatan di seluruh dunia dan bersikeras bahwa hal tersebut dilakukan untuk mencapai perdamaian,yang ia sebut sebagai sebuah pendekatan baru yang telah lama tidak dilakukan. Dimana hal tersebut menggambarkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, yang menurutnya berdasarkan kenyataan.

Langkah tersebut dipuji oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan beberapa pemimpin di sebagian besar spektrum politik Israel. Dan, hal tersebut mendapat tanggapan yang sebaliknya dari negara-negara Palestina dan Arab. Namun, The Times of Israel melaporkan, Trump menekankan, ia tidak menentukan batas-batas kedaulatan Israel di kota tersebut, dan meminta agar tidak terjadi perubahan status quo di tempat-tempat suci di kota tersebut.

Credit  republika.co.id

MUI Keluarkan Maklumat soal Aksi Bela Palestina, Ini Isinya

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat terkait Aksi Bela Palestina. MUI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk ikut aksi yang digelar pada Minggu (17/12/2017) nanti.

Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas. Seruan ini dikeluarkan untuk menyuarakan kepedulian terhadap tertindasnya Palestina oleh Israel dan sekutunya.



Berikut ini bunyi Maklumat MUI:

MAKLUMAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyerukan kepada seluruh elemen Bangsa untuk hadir pada Aksi Indonesia Bersatu untuk Palestina, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pukul 06.00 s/d selesai, demi menyuarakan kepedulian kita atas tertindasnya Bangsa Palestina oleh Israel dan sekutunya.

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Wassalam,
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum,

Prof. Dr. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.,



Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan klaim sepihak Trump tersebut melanggar peraturan internasional. Aksi Bela Palestina ini merupakan wujud sikap umat yang antipenjajahan.

"(Alasan aksi) Donald Trump melanggar peraturan internasional. Kedua, agama Islam itu antipenjajahan, setiap orang dilahirkan merdeka," kata Cholil saat dihubungi, Jumat (15/12).


"Dan ini jadi ilustrasi dalam pembukaan UUD kita, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh anak bangsa, termasuk juga kita ingin menyampaikan kemerdekaan adalah hak semua bangsa (termasuk Palestina)," sambungnya.




Credit  detik.com

MUI Serukan Aksi Rakyat Bela Palestina

Panitia Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina menggelar konfrensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (14/12). Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Ketum MUI, KH Ma'ruf Amin.

CB, Aksi 1712 disebut sebagai momentum persatuan bangsa.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, mengajak rakyat Indonesia menyatukan aksi membela Palestina dari keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Ahad (17/12) nanti. Menurut Kiai Ma’ruf, menunjukkan sikap pembelaan terhadap Palestina merupakan kewajiban rakyat Indonesia.

"Bahkan, kami juga mengajak agama lain, kelompok lain untuk ikut bersama-sama supaya ini juga menunjukkan adanya kemanusiaan dan persatuan Indonesia untuk bela Palestina," ujar Kiai Ma'ruf seusai rapat koodinasi Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina bersama ormas Islam di Kantor MUI Pusat, Kamis (14/12). Aksi itu akan dipusatkan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta Pusat.

Kiai Ma’ruf mengingatkan, Palestina juga pernah membantu Indonesia pada masa kemerdekaan. Sejarah mencatat, selepas proklamasi, seorang ulama Palestina bernama Amin al-Husaini menyambangi pimpinan-pimpinan negara Arab mendorong dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni hasil kampanye Amin al-Husaini.

Bagi warga yang hendak hadir pada aksi itu, Kiai Ma’ruf mengimbau untuk tetap mengedepankan akhlakul karimah. Walaupun umat Islam Indonesia sangat tersakiti dengan keputusan Presiden AS Donald Trump, menurut Kiai Ma'ruf, mereka harus tetap berkapala dingin.

"Tidak menimbulkan kekacauan provokasi dan juga jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Tetap menjaga sopan santun yang akhlakul karimah," kata Rais Aam PB Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

Kiai Ma'ruf juga mengajak seluruh rakyat Indonesia membuat petisi kepada Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Petisi tersebut perlu dibuat untuk memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Masyarakat juga perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih aktif.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, MUI akan memimpin langsung aksi pada Ahad (17/12). Aksi ini menargetkan massa kurang lebih dua juta orang dari beberapa daerah yang dianjurkan menggunakan pakaian putih.

Aksi tersebut akan dihadiri para tokoh agama dan tokoh lintas agama, serta akan diawali dengan kegiatan shalat subuh bersama. Kiai Ma'ruf menuturkan, ada estimasi aksi nanti akan diikuti secara masif. “Terutama basisnya nanti dari Banten, Jakarta, Jabar, tapi banyak juga luar daerah dari Solo biasanya datang," kata Kiai Ma’ruf.

Panitia Aksi 1712 telah melajukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri pada Rabu (13/12) kemarin di ruang rapat Baintelkam Polri. Rapat koordinasi itu dipimpin Wakabaintelkam Polri Brigjen Lucky Hermawan dengan dihadiri panitia aksi. Di antaranya, KH Marsudi Syuhud sebagai wakil PBNU, Ustaz Zaitun Rasmin mewakili MUI, dan Amirsyah Tambunan mewakili PP Muhammadiyah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyambut positif aksi tersebut. Demonstrasi, menurut Menag, merupakan tindakan yang positif dalam era demokrasi saat ini. “Ya saya pikir itu(demonstrasi) adalah sebuah ungkapan unjuk rasa menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang tidak hanya mengecewakan, tapi merusak upaya kita bersama untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, ujar Lukman Hakim, kemarin.

Menag mengingatkan, sebuah perkumpulan dalam jumlah besar akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karana itu, Lukman Hakim berpesan kepada penggagas dan pelaku aksi agar disiplin sehingga aksi tidak mudah disusupi dan tidak menimbulkan citra buruk terhadap umat Islam.

Sedangkan Wasekjen Dewan Pertimbangan MUI, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, Aksi 1712 menjadi momen bagi umat Islam untuk bersatu kembali. "Allah sayang pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu Palestina ini, saya kira ini jadi momen penting untuk persatuan, setelah yang terkesan tercabik di Aksi 212," ucapnya.

Sekjen PBNU Helmy Faisal mengatakan, jika Aksi 1712 tidak dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan, warga NU sudah semestinya ikut serta. "PBNU mempersilakan kepada warga NU untuk melakukan aksi, sepanjang dilaksanakan dengan cara yang baik dan menjaga agar tidak melakukan cara-cara kekerasan," ujar Helmy, kemarin.

Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga mengajak tokoh agama lain untuk bergabung dalam Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina. "Jadi saya kira urusan ini tidak cukup umat Islam saja, lebih baik lagi kalau undang elemen-eleman lainnya, sehingga lebih menunjukkan sebuah bangsa," ujar Aa Gym, kemarin. Ia mengatakan, akan mengerahkan ribuan santrinya sebagai petugas kebersihan. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Universitas Australia Dituduh Berbagi Penelitian dengan Cina

Tentara Pembebasan Rakyat, angkatan bersenjata Cina saat merayakan hari jadinya pada 30 Juli 2017.

CB, MELBOURNE -- Departemen Pertahanan Australia telah dituduh menutup mata soal universitas yang secara ilegal telah berbagi informasi soal teknologi yang berpotensi digunakan militer Cina.

Tuduhan Pada Sejumlah Universitas Australia:

• Ratusan proyek penelitian melibatkan ilmuwan Australia dengan pejabat senior militer Cina
• Departemen Pertahanan mengandalkan universitas untuk mengatur dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan akademisi luar negeri
• Kolaborasi bisa berpotensi menggunakan teknologi Australia untuk menyerang Australia sendiri

Mantan pejabat senior pertahanan, Peter Jennings mengatakan kepada Program AM milik ABC Radio bahwa kemungkinan sejumlah universitas melanggar aturan ekspor yang ketat soal teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Peter mengatakan sudah waktunya bagi Departemen Pertahanan untuk melakukan penyelidikan mendalam dengan segera. "Departemen Pertahanan sekarang harus mulai mengaudit kinerja universitas, karena kita berbicara soal beralih untuk kepentingan Cina yang bukan kepentingan komersial, bahkan kepentingan nasional atau keamanan Australia," ujarnya.
Ada peraturan ketat yang melarang berbagi penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan militer oleh musuh potensial Australia, termasuk Cina.
Universitas-universitas Australia melakukan penelitian di bidang-bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, komputer super, dan teknologi mobil tanpa pengemudi, yang dapat disesuaikan untuk keperluan militer.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengandalkan penilaian dari pihak universitas sendiri untuk mengatur interaksi para akademisi di institusinya dengan akademisi luar negeri.
"Pada akhirnya, tanggung jawab masing-masing institusi untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang tersebut," kata departemen kepada ABC saat menanggapi pertanyaan seputar hubungan antara peneliti Australia dan China.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University telah menemukan ratusan proyek penelitian yang menghubungkan ilmuwan Australia dengan tokoh militer senior Cina.
Diantara banyaknya kolaborasi dengan sejumlah universitas Australia yang dipertanyakan, terpusat pada Yang Xuejun, seorang letnan jenderal dari angkatan bersenjata nasional Cina, yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat. Letjen Yang memimpin akademi penelitian pertahanan tersebut.
Profesor Hamilton mengatakan banyaknya kolaborasi tersebut berarti teknologi Australia bisa digunakan untuk melawan di medan perang."Tidak diragukan lagi beberapa teknologi yang mereka kembangkan bisa diterapkan untuk meningkatkan kesiapan pertempuran tentara nasional China," kata Profesor Hamilton.
Undang-undang yang mengatur ekspor teknologi pertahanan diperketat pada tahun 2012, untuk memasukkan unsur penelitian universitas setelah penandatanganan perjanjian senjata antara Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Hamilton mengatakan mempertanyakan kolaborasi universitas Australia dengan periset militer Cina berpotensi merusak hubungan dengan sekutu strategis terbesar Australia. "Saya tahu bahwa penelitian kami dibaca secara teliti di Washington dan pertanyaan sulit diajukan kepada Pemerintah Australia," katanya.

Credit  republika.co.id/australiaplus.com

China Peringatkan Australia Soal Laut China Selatan

Foto/Ilustrasi/Istimewa

BEIJING - China memperingatkan Australia jika tindakannya di Laut China Selatan (LCS) bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas di jalur laut yang disengketakan itu. Peringatan itu disampaikan langsung Wakil Kepala Angkatan Laut China kepada rekannya asal Australia.

Saat melakukan pertemuan di Beijing, komandan angkatan laut China Shen Jinlong mengatakan kepada Wakil Laksamana Australia Tim Barrett bahwa saat ini situasi di Laut Cina Selatan "mantap dan baik".

"Tapi di tahun lalu, serangkaian aksi militer Australia di Laut Cina Selatan bertentangan dengan kecenderungan umum perdamaian dan stabilitas," kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengutip pernyataan Jinlong tanpa menunjuk contoh spesifik seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/12/2017).

"Ini tidak sesuai dengan konsensus yang dicapai oleh para pemimpin kedua negara maupun atmosfer langkah maju yang bekerja sama di semua wilayah antara kedua negara," Jinlong menambahkan.

"Ini juga tidak menguntungkan gambaran keseluruhan perdamaian dan stabilitas regional," tukasnya.

Selama seminggu terakhir ini, China dan Australia juga telah terlibat perang kata-kata terkait tuduhan Canberra bahwa Beijing telah berusaha untuk mencampuri politik Australia. Tudingan ini berujung pada pemanggilan Dubes Australia untuk China pekan lalu.

China terus memasang radar dengan frekuensi tinggi dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan militer di pulau buatannya di Laut Cina Selatan, kata sebuah think tank AS pada hari Kamis.

Pada bulan Agustus, Australia, Jepang serta AS mendesak Asia Tenggara dan China untuk memastikan bahwa Code of Conduct Laut China Selatan yang telah di susun akan mengikat secara hukum dan mengatakan bahwa mereka menentang keras "tindakan koersif sepihak". 

Credit  sindonews.com

China Tidak Izinkan Perang Terjadi di Semenanjung Korea

Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Korsel Moon Jae-in. Foto/Reuters

BEIJING - Krisis atas program senjata Korea Utara (Korut) harus diselesaikan melalui perundingan, bukan perang. Hal itu ditegaskan Presiden China Xi Jinping saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in.

Dalam pertemuan di Great Hall of the People Beijing itu, Jinping mengatakan pada Jae-in tujuan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea harus dilakukan, sementara perang dan kekacauan tidak dapat diizinkan.

"Masalah Semenanjung Korea pada akhirnya harus diselesaikan melalui dialog dan konsultasi," kata Jinping seperti dikutip Reuters dari media pemerintah China, Jumat (15/12/2017).

Jinping mengatakan China dan Korsel memiliki kepentingan bersama yang sama dalam menjaga perdamaian. China bersedia bekerja sama dengan Korsel untuk mempromosikan perundingan dan mendukung Korea Utara (Korut) dan Korsel untuk memperbaiki hubungan.

Sementara kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan Jinping dan Jae-in setuju bahwa perang di semenanjung tidak akan ditolerir dan mereka akan bekerja sama dalam menerapkan sanksi serta tekanan pada Korut.

Nada suara pembicaraan mereka yang tampaknya hangat tersebut mengikuti hampir satu tahun hubungan yang menegangkan antara kedua negara.

Credit  sindonews.com

Korut Sebut AS Menuju Perang Nuklir dengan Blokade Laut

Armada kapal induk Amerika Serikat bermanuver di Semenanjung Korea. Foto/US Navy/REUTERS

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah besar dan sangat berbahaya yakni menuju perang nuklir. Alasannya, militer Washington sedang berencana melakukan blokade laut di semenanjung Korea.

Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut melalui seorang juru bicara yang dipublikasikan kantor berita KCNA.

“Pyonyang akan mengambil tindakan tanpa ampun membela diri terhadap blokade apapun, karena akan mempertimbangkan langkah semacam itu sebagai tindakan perang,” kata kementerian tersebut.

“Pemerintah Korea Utara juga yakin bahwa setiap blokade akan menjadi pelanggaran ‘nakal’ dari kedaulatan dan martabatnya,” lanjut Kementerian Luar Negeri Korut.

Rencana blokade laut terhadap Pyongyang oleh militer Washington ini disampaikan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Menurutnya, menjadi hak AS untuk melarang lalu lintas maritim mengangkut barang ke dan dari Korut, menyusul uji coba rudal balistik antarbenua Pyongyang yang terbaru pada tanggal 29 November.

Sementara itu, pada hari Kamis (14/12/2017), Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa Korea Utara sekarang menemukan dirinya dalam posisi di mana negara itu tidak melihat cara lain untuk melindungi diri sendiri ketimbang mengembangkan senjata pemusnah massal dan teknologi rudal.

Namun, pemimpin Kremlin ini mengulangi sikap Moskow yang sama sekali tidak mendukung program nuklir Pyongyang. Dia menyerukan langkah-langkah oleh semua pihak menuju solusi damai.

“Baik AS dan Korea Utara harus berhenti memicu ketegangan,” kata Putin dalam pada konferensi pers tahunannya. Menurutnya, setiap orang harus sangat berhati-hati mengenai situasi di semenanjung Korea.

”Satu peluncuran dari Korea Utara akan cukup untuk konsekuensi bencana,” lanjut peringatan Putin mengacu pada peluncuran peluru kendali atau rudal. 

Credit  sindonews.com

Tunisia Serukan Boikot Produk Amerika Serikat

Sejumlah pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat saat melakukan aksi setelah Presiden Trump menunjuk Yerusalem menjadi ibukota Israel di Tunis, Tunisia, December 7, 2017. REUTERS/Zoubeir Souissi

CB, Jakarta - Tunisa mendesak negara-negara Arab dan muslim memboikot seluruh produk Amerika Serikat menyusul keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Koalisi Tunisia juga meminta duta besar Amerika Serikat diusir.
"Reaksi alami dari pendukung Palestina adalah memboikot seluruh produk Amerika Serikat," kata juru bicara koalisi, Hamma Hammami.


Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi. presstv.ir

"Seruan lainnya, tutup kedutaan besar Amerika Serikat di Tunisa dan negara-negara Arab serta mengusir seluruh duta besarnya. Ini langkah serius terhadap pemerintahan Amerika Serikat," ucapnya seperti dikutip Middle East Monitor.
Unjuk rasa pecah di ibu kota Tunisa, Tunis, menentang keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aksi jalanan tersebut digalang oleh Front Popular dan Sekretaris Jenderal Partai Arus Popular, Zouhair Hamdi.


Sejumlah pemimpin Muslim dari berbagai negara berdoa bersama penulis Prancis-Yahudi Marek Halter dan Menteri Dalam Negeri Belgia Jan Jambon saat melakukan tur Eropa ke lokasi serangan teroris yang terjadi baru-baru ini, di Brussels, Belgia, 10 Juli 2017. Kegiatan ini diikuti sejumlah Imam dari berbagai negara termasuk Prancis, Belgia, Inggris dan Tunisia serta perwakilan komunitas agama lainnya. REUTERS/Francois Lenoir
Dalam pidato aksinya, Hamdi menekankan pada pentingnya memperluas dan mendiversifikasi dukungan Tunisia terhadap isu Palestina. Keputusan Amerika Serikat pekan lalu dianggap momen penting memberikan dukungan penuh kepada Palestina.

Credit  TEMPO.CO

Kebijakan Trump Munculkan Seruan Boikot Restoran AS di Saudi

Starbucks

CB, JAKARTA -- Sejumlah masyarakat di Arab Saudi mulai menyerukan kampanye boikot atas produk-produk Amerika Serikat (AS). Seruan itu muncul sebagai reaksi atas pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Tanda pagar #BoycottAmericanRestaurants sempat menjadi trending di Twitter pada Selasa (13/12) kemarin. Laman Fox News yang mengutip Newsweek melaporkan dalam kampanye ini, masyarakat Saudi diajak agar tak lagi membeli makanan di jaringan restoran asal Negeri Paman Sam. Di antaranya McDonald's, Starbucks, Burger King, dan Pizza Hut.

"Dengan berpartisipasi memboikot produk AS Anda bisa ikut memengaruhi perekonomian AS. Gerakan masyarakat punya dampak lebih besar daripada kebijakan pemerintah," demikian kicau seorang warganet yang dilansir dari The New Arab.

Ajakan boikot ini mencuat kurang dari sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel. Ia pun memerintahkan agar Kedutaan AS dipindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan kontroversial ini menuai banyak kritik dari seluruh dunia karena dianggap tidak mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang pesimis memandang seruan boikot ini. Mereka menilai kampanye ini tidak efektif apalagi seruan tersebut memanfaatkan Twitter yang notabene juga produk AS.

Berdasarkan rilis EuroMonitor International, berbelanja dan wisata kuliner adalah dua aktivitas yang amat digemari warga Saudi. Banyak masyarakat negara ini yang gemar menghambur-hamburkan uang.

McDonald's adalah salah satu restoran siap saji paling populer di Arab Saudi sejak 2016. Negara ini berkontribusi delapan persen terhadap market share McDonald's di seluruh dunia. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Israel Kembali Serang Hamas di Gaza

Hamas

CB, GAZA - Israel kembali melakukan serangkaian serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan ke Israel dari wilayah Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas militer Hamas di berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. "Fasilitas militer digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.

Sebuah sumber keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah satu lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan sebuah pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.

Sumber tersebut mengatakan telah terjadi kerusakan yang signifikan pada fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan yang lebih kecil pada rumah-rumah yang ada di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak ada konfirmasi awal mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di Gaza.

Serangan ini terjadi beberapa jam setelah sistem pertahanan rudal Israel mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza. Roket tersebut ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel menyatakan Hamas telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah tersebut.

Telah terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam bentrokan di sepanjang perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan udara Israel.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Israel Serang Fasilitas Militer Hamas d Gaza

Jet tempur Israel melakukan serangan udara ke wilayah Gaza.

CB, GAZA -- Israel kembali melakukan serangkaian serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan ke Israel dari wilayah Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas militer Hamas di berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas.
"Fasilitas militer digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.

Sebuah sumber keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah satu lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan sebuah pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.

Sumber tersebut mengatakan, telah terjadi kerusakan yang signifikan pada fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan lebih kecil pada rumah-rumah di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak ada konfirmasi awal mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di Gaza.

Serangan ini terjadi beberapa jam setelah sistem pertahanan rudal Israel mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza. Roket tersebut ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel menyatakan Hamas telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah tersebut.

Telah terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam bentrokan di sepanjang perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan udara Israel.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

OKI Hasilkan Tiga Poin Terkait Pernyataan Trump

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Turki untuk ikut serta dalam KTT luar biasa OKI, Rabu (13/12l) waktu setempat.

CB, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Indonesia setelah mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Konferensi ini merupakan bagian dari penolakan negara-negara OKI terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem yang dijadikan Ibukota Israel.

Jokowi mengatakan, semua petinggi negara termasuk dia, telah memberikan poin-poin penting yang harus dijalankan oleh negara OKI dalam membela Palestina. Hasilnya semua negara anggota OKI harus memonitor resolusi yang dikeluarkan dalam menolak keputusan Amerika Serikat dalam majelis umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). "Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (14/12).

Selain itu, anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional, dan negara-negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan non-blok terkait kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.

Jokowi mengatakan, terdapat tiga hasil KTT Luar Basa OKI. Pertama, OKI telah menghasilkan resolusi mengenai Al-Aqsa. Kedua, terdapat Komunike Final OKI. "Ketiga KTT OKI menghasilkan deklarasi Istanbul," ujarnya.  Sayangnya, Jokowi belum bisa membeberkan secara rinci mengenai tiga hal tersebut. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Keputusan OKI Pukulan Telak Buat Trump

Presiden Joko Widodo (dua kanan) dan para pemimpin/ kepala negara Organisasi Islam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berfoto bersama di Istambul, Turki, Rabu (13/12).

CB, WASHINGTON -- Deklarasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan titik balik bagi Palestina dan pukulan telak bagi keputusan Presiden AS Donald Trump atas status Yerusalem. Hal ini diungkapkan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad.

"Deklarasi terakhir Presiden Turki Erdogan dan OKI di Istanbul yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas, yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan keputusan Trump," kata Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga think tank di Washington, Rabu (13/12).

OKI merupakan organisasi yang didirikan dalam pertemuan bersejarah di Rabat, Maroko, pada 1969, setelah sebuah serangan pembakaran di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Organisasi ini mengeluarkan sebuah deklarasi pada Rabu (13/12) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Deklarasi Istanbul yang disebut 'Freedom for Jerusalem' dikeluarkan dalam KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. "Deklarasi OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara," ujar Awad, dikutip Anadolu.

Ia berharap masyarakat internasional akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.

Berbicara dalam KTT tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Menurutnya, AS harus membalikkan keputusannya yang mengerikan dan provokatif.

Awad juga yakin masyarakat internasional akan mengikuti seruan Erdogan, yang juga akan mendorong kekuatan lain seperti Rusia dan Cina, untuk melawan keputusan AS.

Menurut Awad, AS tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel. Sebaliknya, AS diduga telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai otoritas Israel dengan uang miliaran dolar.

Pakar dan analis yang berbicara di panel yang sama, Martin Sieff, mengatakan pertemuan di Istanbul memiliki kepentingan besar dan dapat membawa perkembangan baru di wilayah tersebut. Ia mencatat Yerusalem yang damai di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman 400 tahun lalu.

"Pertemuan ini akan beresonansi selama bertahun-tahun. Konsekuensi dari pertemuan ini, implikasi politis, strategis, dan diplomatik dari pertemuan ini juga akan menjadi konsekuensi terbesar dan dapat memimpin penataan kembali kawasan ini," papar Sieff.

Presiden Dewan Pengawas Jaringan Global Bahcesehir University, Enver Yucel, mendefinisikan keputusan Trump sebagai pelanggaran terhadap undang-undang internasional. Ia mengecam pemerintahan Trump karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

AS Tolak Pernyataan OKI

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa Presiden Donald Trump, berkomitmen terhadap proses perdamaian di Timur Tengah. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menolak pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Washington bukan lagi mediator perdamaian Israel-Palestina dan menyebutnya sebagai retorika yang penuh dengan hasutan.

"Retorika semacam itu telah kami dengar di masa lalu dan telah menggagalkan perdamaian," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/12/2017).

Nauert lantas mendesak semua pihak untuk mengabaikan sejumlah distorsi dan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Trump. Ia mengatakan keputusan Trump tidak mempengaruhi batas kota, yang bergantung pada negosiasi antara Israel dan Palestina.

Namun saat ditanya apakah Yerusalem Timur juga bisa diakui sebagai Ibu Kota negara Palestina masa depan, Nauert mengatakan bahwa kepastian akan hal itu harus diserahkan kepada perundingan status akhir antara Israel dan Palestina.

"Kami mengambil posisi bagaimana kita melihat Yerusalem. Saya pikir terserah kepada orang-orang Israel dan Palestina untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melihat perbatasan - lagi negosiasi status akhir," tukasnya.

Sebelumnya, negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Mereka juga menyatakan AS bukan lagi mediator perdamaian Timur Tengah.

Pernyataan ini dikeluarkan dalam pertemuan darurat yang dilakukan di Istanbul, Turki. Pertemuan ini diadakan untuk menyikapi kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel beberapa waktu lalu. 

Credit  sindonews.com

PM Israel nyatakan "tak terkesan" pernyataan OKI soal Yerusalem

 

Arsip Foto. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berbicara dengan pelajar dalam Konferensi Keamanan Cyber di Tel Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz Ratner)

Yerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia "tidak terkesan" dengan pernyataan para pemimpin negara mayoritas muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Yerusalem setelah mereka mendesak dunia mengakui sektor timur kota itu sebagai ibu kota Palestina.

"Kami tidak terkesan dengan semua pernyataan ini," kata Netanyahu dalam sebuah pidato pada Rabu waktu setempat, setelah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI untuk merespons langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ia tetap mengatakan yakin banyak negara akan mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Palestina akan menjadi lebih baik dengan mengakui kenyataan dan bertindak demi perdamaian dan bukan ekstremisme," kata Netanyahu sebagaimana dikutip AFP.

"Mereka harusnya mengakui satu fakta lain tentang Yerusalem: Itu bukan hanya ibu kota Israel, tapi kami tetap menghormati Yerusalem karena kebebasan beribadah untuk semua agama, dan kami satu-satunya di Timur Tengah yang melakukan ini."

Dengan perpecahan yang sedang melanda dunia Islam, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Istanbul tidak sampai menyetujui sanksi konkret terhadap Israel atau Amerika Serikat.

Namun, pernyataan terakhir mereka menyatakan "Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina" dan mengajak "semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang diduduki."

Credit  antaranews.com

Israel Ancam Serang Seluruh Lebanon, Kembalikan ke Zaman Batu

Para tentara Israel yang dikerahkan di kawasan Hebron. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Israel membuat ancaman mengerikan terhadap Lebanon terkait aktivitas militer Iran dan sekutunya di negara tersebut. Israel mengancam akan menyerang seluruh wilayah Lebanon dan mengembalikan negara tersebut ke “Zaman Batu”.

Ancaman dilontarkan Menteri Intelijen Yisrael Katz. Menurutnya, militer negaranya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika mendapati militer Iran membangun fasilitas rudal di Lebanon.

Katz dalam wawancaranya dengan surat kabar Elaph, menyerukan kepada negara-negara Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi bersatu melawan musuh bersama mereka, Teheran.

Dia menegaskan bahwa negaranya tidak akan montoleransi Hizbullah, faksi politik dan militer bersenjata di Lebanon.

”Semakin akurat rudal Hizbullah, serangan Israel yang lebih kuat dan lebih luas akan terjadi. Kali ini, semua Lebanon akan menjadi target,” kata dia memperingatkan.

Katz lalu menyentil konflik Israel-Hizbullah pada tahun 2006. ”Apa yang terjadi pada tahun 2006 akan menjadi piknik dibandingkan dengan apa yang dapat kita lakukan. Saya ingat seorang menteri Saudi mengatakan bahwa mereka akan mengirim Hizbullah kembali ke guanya di Lebanon selatan. Anda tahu bahwa kita akan mengembalikan Lebanon ke Zaman Batu,” ujarnya, yang dilansir IB Times, semalam (14/12/2017).

Ancaman Katz ini sebagai respons terhadap ancaman pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Sekutu Iran itu mengancam mengubah Israel menjadi medan perang seperti medan perang di Suriah setelah Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut.

Dia menuduh Iran sedang melakukan aktivitas militer di Lebanon. ”Kami memiliki informasi bahwa Iran sedang membangun pabrik rudal yang maju di Lebanon, dan saya ingin menekankan bahwa kami telah menarik garis merah baru, dan kami tidak akan membiarkan mereka melakukan ini apa pun taruhannya,” katanya.

Ketika ditanya apakah Israel akan mengebom situs Iran semacam itu di Lebanon sebagai tindakan awal, dia berkata; ”Ya, kami juga akan bertindak secara militer dan mencegahnya, seperti yang terjadi di Suriah.”

”Pada saat yang sama, kami tidak menginginkan perang, dan kami tidak berminat untuk menghancurkan Lebanon, tapi kami tidak akan menerima serangan Lebanon terhadap kami,” imbuh dia. 

Credit  sindonews.com

Lebanon Ingin Buka Kedutaan Besar di Yerusalem Timur

 

Pendemo meneriakkan slogan-slogan dalam demonstrasi di depan kedutaan AS di Aukar, Lebanon, 10 Desember 2017. Ikat kepala bertuliskan kalimat syahadat. AP

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya berkeinginan menempatkan kantor kedutaan besarnya di daerah pendudukan Yerusalem Timur.
Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tanah sah rakyat Palestina. Bassil mengirimkan surat kepada Presiden Abbas, isinya dia meminta disiapkan lahan untuk pembangunan kedutaan besar Lebanon di Yerusalem Timur.


Pengunjuk rasa mencoba merobohkan kawat berduri yang menghalangi jalan menuju kedutaan AS saat demonstrasi di Aukar, sebelah timur Beirut, Lebanon, 10 Desember 2017. Sejumlah demonstran berusaha menerobos keamanan di luar kedutaan dan membakar patung Presiden AS Donald Trump. AP

Bassil mengklaim, Abbas pernah berjanji kepada dia menyediakan sepetak lahan bagi Lebanon di Yeruslem Timur, daerah pendudukan Israel.
"Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.
Seorang wanita berorasi saat mengikuti aksi demonstrasi di kamp pengungsian Palestina di Bourj al-Barajneh di Beirut, Lebanon, 6 Desember 2017. Warga Palestina menentang keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AP Photo/Bilal Hussein
Pernyataan Bassil ini disampaikan sehari setelah dia menemani Presiden Michel Aoun mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017, atas permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Hasil pertemuan tersebut, 57 negara anggota OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lebanon negara pertama yang akan membangun kedutaan besarnya di sana.

Credit  TEMPO.CO




Albania Tolak Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Seorang demonstran memegang poster kartun Presiden AS dan sebuah foto kubah batu di dalam Masjid Al-Aqsa yang bertuliskan Yerusalem adalah ibukota abadi Palestina dan Amerika adalah sebuah bencana ,di luar Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania,

CB, TIRANA -- Albania pada Kamis (14/12) menjelaskan posisinya mengenai masalah yang berkaitan dengan keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan menyatakan Albania mendukung pendirian Uni Eropa (UE).

Menteri Urusan Luar Negeri Albania Ditmir Bushati menyatakan di Parlemen pendirian Albania tidak berubah. Itu berarti Albania bersama dengan UE menentang keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Banyak orang telah bertanya kepada saya mengapa kita sejauh ini belum berbicara. Tapi apa yang bisa saya katakan ialah pendirian Pemerintah Albania tetap sama dengan bertahun-tahun lalu, yang tercermin di dalam pemungutan suara di PBB, sejalan dengan UE," kata Bushati selama sidang pleno pada Kamis.

"Kebijakan luar negeri kita 100 persen sejalan dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa," kata Menteri Bushati.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

China Dukung Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina

China menegaskan pengakuan Beijing terhadap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. (Reuters)

Jakarta, CB -- China mendukung kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, dan perbatasan seperti pada tahun 1967.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, seperti dilansir Xinhua, Kamis (14/12).

"China mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan kedaulatan penuh berbasis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Lu seperti dilaporkan Xinhua.

Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) itu menyerukan dialog antara Israel-Palestina harus segera dilaksanakan, untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya resolusi yang komprehensif dan adil soal isu Palestina.


Para kepala negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan puncak luar biasa di Istanbul, Rabu (13/12) mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Pengakuan itu disampaikan sebagai perlawanan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"China memahami kekhawatiran negara-negara Islam soal status Yerusalem," kata Lu Kang. Karena itu China menyerukan sebuah penyelesaian yang sesuai dengan resolusi PBB dan konsensus internasional.

China adalah mitra dagang terbesar ketiga Israel setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Meski hubungan diplomatik kedua negara baru dibangun sejak 1992, Israel dan China telah bekerja sama di bidang militer sejak 1979.

Sejarah dukungan China terhadap Palestina telah berakar sejak era tahun 1950-an dan 1960-an. Partai Komunis China (PRC)  pimpinan Mao Zedong mendukung Yasser Arafat, serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga dengan faksi Fatah.

Setelah PRC diakui sebagai anggota PBB pada 1971, dukungan terhadap Palestina terus berlanjut hingga sekarang. China mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada 1988, dan menjalin hubungan diplomatik penuh pada akhir 1989.



Credit  cnnindonesia.com

Indonesia akui Yerusalem Timur ibu kota Palestina

Arsip Foto. Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) saat bertolak ke Turki menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Presiden menuju Istanbul Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang membahas sengketa Israel dan Palestina pascakeputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin penting setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), salah satunya bahwa Indonesia mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.

"OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan Two State Solution adalah satu-satunya solusi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki.

Indonesia, Presiden mengatakan, juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan kedutaan ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

"Yang ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukan," tambah Presiden.

Selain itu juga ada permintaan kepada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk meninjau kembali hubungan.

Presiden juga mengharapkan negara-negara anggota OKI meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kerja sama ekonomi dengan Palestina.

"OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral," katanya.

Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Di tingkat Dewan Keamanan PBB, Presiden mengatakan, negara anggota OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan debat terbuka mengenai situasi di Palestina.

"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," katanya.

Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI menghasilkan Resolusi OKI mengenai Al Aqsa, Komunike Final OKI, dan Deklarasi Istanbul.

Dalam pidatonya dalam konferensi itu, Presiden menyatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina akan terus meningkat dan meliputi  dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri. 

Credit  antaranews.com

Menlu Retno Minta Uni Eropa tak Ikuti Jejak AS

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini.

CB, BRUSELSS -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini. Pertemuan digelar setelah menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.

Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id,Kamis (14/12), pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan diplomasi Palestina.

"Indonesia mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," ujar Menlu RI kepada Komisioner Mogherini, saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Komisioner Uni Eropa, Kamis pagi. (14/12)

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan harapannya kepada negara-negara Uni Eropa, yang menjunjung tinggi hukum dan norma internasional, untuk tetap berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem. Menlu RI juga meminta agar semua negara-negara Uni Eropa dapat mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina. Ia mengatakan anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Menlu RI juga mengajak Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting, agar baik Pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapsitasnya dalam memerintah negaranya sendiri.

Selain isu Palestina, Menlu RI dan Komisioner UE juga membahas perkembangan di Rakhine State. Dalam kaitan ini Menlu RI dan Komisioner UE mengharapkan agar perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi dapat segera diimplementasi.

Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan Uni Eropa. Kedua pihak memiliki shared interests and values antara lain terkait dengan demokrasi, toleransi, human rights, pluralisme, lingkungan hidup dan regional integration/multilateralism. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada 2016.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menlu RI Desak Semua Negara Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina

Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12). (AFP Photo/Riccardo Pareggiani)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan agar seluruh negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12).

"Kami menyerukan seluruh negara dan komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka sekaligus Yerusalem timur sebagai ibu kotanya. Indonesia sangat mengapresiasi Uni Eropa terkait pendiriannya yang sama dengan Indonesia terkait hal ini," kata Retno di hadapan Mogherini.

Dalam rekaman video yang didapat CNNIndonesia.com, Retno juga meminta negara Uni Eropa tidak mengikuti langkah AS memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari tel Aviv ke Yerusalem.


Menurut Retno, langkah itu bisa memperkeruh konflik di Timur Tengah dan menjauhkan Palestina dari haknya untuk merdeka.

Selama satu jam pertemuan, Retno juga memaparkan hasil pertemuan luar biasa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12).

"Saya sampaikan, intinya negara OKI bersatu menolak keputusan AS karena tidak sah dan melanggar serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara OKI juga sepakat menempatkan isu Palestina sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri masing-masing," ucap Retno.

Di kesempatan itu, Retno juga mendorong Uni Eropa untuk lebih banyak berkontribusi membantu Palestina dengan memberikan sejumlah bantuan teknis dan juga pembangunan kapasitas.


Mogherini sangat mengapresiasi peran aktif Indonesia yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dia juga menyampaikan bahwa Uni Eropa satu suara mengecam keputusan AS tersebut dan menganggap solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina selama ini.

"Solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan jalan yang dapat menjamin perdamaian tercipta," kata Mogherini.




Credit  cnnindonesia.com

AS Beri Bantuan Militer kepada Lebanon

Tentara Lebanon

CB, BEIRUT --  Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan bantuan militer senilai 120 juta dolar kepada Lebanon. Bantuan tersebut diberikan guna memperkuat pasukan keamanan Lebanon dalam mengemban misinya melawan kelompok teroris di negaranya.

"Lebanon akan mendapatkan enam helikopter MD530G, enamp esawat pengintai Scan Eagle, dan peralatan komunikasi serta penglihatan malam di bawah program baru tersebut," kata Duta Besar AS untuk Lebanon Elizabeth Richard setelah bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri pada Rabu(13/12).

AS berharap dengan bantuan militer tersebut, tentara Lebanon dapat memperkuat kemampuan dan pertahanannya. Tak hanya untuk melawan kelompok teroris, tapi juga mencegah penyebaran kekerasan di perbatasan negara tersebut dengan Suriah.

Dalam 10 tahun terakhir, AS telah mengucurkan bantuan dana lebih dari 1,5 miliar dolar untuk Angkatan Bersenjata Lebanon. Washington memang memiliki kepentingan di Lebanon, yakni menghentikan pengaruh kelompok Hizbullah yang didukung Iran. AS telah menganggap kelompok tersebut sebagai kelompok teroris.

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri telah meminta Hizbullah bersikap netral dan tidak mencampuri konflik di kawasan Arab. Pernyataannya inimenyinggung Hizbullah yang dianggap berkontribusi dalam beberapa konflik yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Arab.

"Saya tidak menginginkan sebuah partai politik di pemerintahan saya yang mengganggu negara-negara Arab terhadap negara-negara Arab lainnya," ujarnya.

Hariri mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya bila Hizbullah tidak mematuhi permintaannya. Hal ini sebelumnya pernah ia lakukan ketika tengah berada di Arab Saudi pada awal November lalu. Namun, Hariri memutuskan membatalkan pengunduran dirinya setelah berdialog dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, yang juga tokoh Hizbullah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Taiwan Percaya Diri Hadapi Militer China

Ilustrasi militer Taiwan. Taiwan mengaku percaya diri menghadapi Cina. (Reuters/Pichi Chuang)

Jakarta, CB -- Taiwan menyatakan percaya diri dengan pertahanannya dan mampu merespons cepat latihan "mengelilingi pulau" yang dilakukan angkatan udara China pada pekan ini. Negara yang dianggap Beijing sebagai provinsi pembangkang itu juga mengecam latihan tersebut sebagai tindakan tak bertanggung jawab.

Juru bicara kepresidenan Taiwan Alex Huang mengatakan kementerian pertahanan sudah memantau patroli itu dan merespons dengan cepat dan pantas.

Taiwan "bisa memastikan tidak ada kekhawatiran sama sekali soal keamanan nasional, dan orang-orang bisa tenang," kata Huang sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (14/12).

Kedua sisi dari Selat Taiwan bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas kawasan, ujarnya.

"Peningkatan postur militer semacam yang bisa berdampak dan mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan serta hubungan lintas selat seperti itu tidak memberikan rasa bertanggung jawab, dan masyarakat internasional tidak menyukai hal itu," kata Huang.


Selain menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, China juga tidak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk mengendalikan pulau tersebut.

Ketegangangan meningkat beberapa hari terakhir setelah seorang diplomat senior China mengancam negaranya akan menginvasi Taiwan jika ada kapal perang AS yang berlabuh di sana.

Pada Senin, jet tempur China melakukan "patroli mengelilingi pulau" di sekitar Taiwan. Media pemerintah menunjukkan gambar-gambar pesawat pengebom yang membawa peluru kendali penjelajah di bawah bentangan sayapnya.

Keesokan harinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Akta Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2018, mengizinkan kapal perang AS dan Taiwan saling mengunjungi pelabuhan satu sama lain.

Kunjungan semacam itu sudah lama tak dilakukan sejak Amerika memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1979 silam dan membangun hubungan dengan Beijing.




Credit  cnnindonesia.com

Militer AS akan kirim tentara siber ke medan perang

Ilustrasi (Reuters)

Washington (CB) - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) akan segera mengirimkan tim pejuang siber ke medan perang, kata pejabat pada Rabu (13/12), saat militer meningkatkan perlawanan terhadap jaringan komputer musuh.

Walaupun misi Angkatan Darat secara umum adalah "serang dan hancurkan," tentara siber tersebut memiliki tujuan yang sedikit berbeda, kata Kolonel Robert Ryan, yang mengomandoi tim tempur di Hawaii.

"Tidak semuanya menghancurkan. Bagaimana saya bisa memberikan pengaruh dengan cara nonkinetik? Bagaimana saya bisa mencapai dan menciptakan kebingunan dan menguasai situasi?" katanya kepada reporter, seperti dilaporkan AFP.

Tentara siber itu telah diintegrasikan selama enam bulan dalam beberapa unit infanteri, dan akan menyesuaikan operasi berdasarkan kebutuhan komandan, kata Kolonel William Hartman dari Komando Siber Angkatan Darat.

Angkatan Darat telah menjalankan pelatihan semacam itu selama tiga tahun terakhir di sebuah pusat besar di California selatan.

Hartman tidak memberikan rincian apa yang bisa dicapai tentara siber, kecuali mengatakan bahwa mereka akan meraup informasi atau mencegat serangan yang direncanakan.

Menurut New York Times, CYBERCOM sebelumnya telah menempatkan "implan" di jaringan kelompok ISIS yang memungkinkan para ahli memantau perilaku kelompok tersebut dan pada akhirnya meniru atau mengubah pesan komandan sehingga mereka tanpa sadar mengarahkan anggotanya ke daerah yang akan diserang.

Credit  antaranews.com

AS Akui Jet F-22 Tembakkan Flare ke Su-25 Rusia di Suriah

Pesawat jet tempur F-22 Raptor Amerika Serikat. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui “bentrok” antara pesawat jet tempur F-22 AS dengan pesawat jet tempur Su-25 Rusia di wilayah udara atau langit Suriah. Menurutnya, jet tempur Washington menembakkan flare sebagai peringatan ke arah jet tempur Moskow karena memasuki zona dekonfliksi.

Pejabat tersebut kepada Reuters mengatakan bahwa jet-jet Rusia meninggalkan zona di atas sungai Efrat, setelah dua jet tempur AS dikirim untuk mengeluarkan tembakan peringatan.

“Pertemuan udara itu berlangsung beberapa menit, saat jet-jet Rusia melintasi garis dekonfliksi beberapa kali,” kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut, yang dilansir Jumat (15/12/2017).

Letnan Kolonel Damien Pickart, juru bicara Komando Pusat Angkatan Udara AS kepada CNN telah membahas “bentrok” di wilayah udara Suriah yang terjadi 23 November 2017.

”Perhatian terbesar adalah bahwa kita dapat menembak jatuh sebuah pesawat Rusia karena tindakannya dipandang sebagai ancaman bagi pasukan darat kita,” kata Pickart.

”Seperti yang dikatakan para pemimpin koalisi, kami di sini untuk melawan ISIS, bukan orang Rusia atau orang lain,” lanjut Pickart.


Versi Rusia, dua pesawat jet tempur Su-25 Moskow awalnya sedang ditugaskan untuk misi pengeboman terhadap sebuah pangkalan yang dikuasai teroris di sebelah barat Sungai Efrat, namun sebuah jet tempur F-22 Raptor AS melakukan intervensi.

”F-22 meluncurkan umpan pelontar dan menggunakan airbrakes sambil terus-menerus melakukan manuver (di dekat jet tempur Rusia), memperagakan pertempuran udara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov.

Gangguan jet tempur F-22 berakhir setelah jet tempur Su-35S Rusia bergegas datang untuk membantu pesawat-pesawat jet tempur Su-25.

”Setelah munculnya pesawat tempur super multifungsi, jet tempur Amerika menghentikan manuver yang berbahaya dan bergegas memasuki wilayah udara Irak,” katanya.

Laporan ini diperkuat dengan bukti foto yang dirilis akun Twitter Kedutaan Besar Rusia untuk AS, @RusEmbUSA, bertanggal 9 Desember.

“Sebuah jet tempur F-22 Amerika secara aktif mencegah pesawat Su-25 Rusia melakukan misi tempur untuk menghancurkan kubu ISIS di pinggiran Kota Mayadin pada 23 November,” tulis kedutaan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Serangan Koalisi AS Dilaporkan Tewaskan 23 Warga Sipil Suriah

Ilustrasi serangan udara. Serangan koalisi AS diduga menewaskan 23 warga sipil Suriah (AFP Photo/Aris Messinis)

Jakarta, CB -- Kelompok pengamat melaporkan serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat menewaskan 23 warga sipil di sebuah desa yang dikuasai ISIS di timur Deir al-Zor, Suriah.

"Setidaknya 23 warga sipil, termasuk delapan anak-anak dan enam perempuan, tewas pada Rabu sebelum fajar karena serangan udara yang dilakukan koalisi pimpinan AS, mengincar desa yang dikuasai AS di tepi barat Sungai Euphrates," kata Syrian Observatory for Human Rights dikutip AFP, Kamis (14/12).

Kelompok berbasis di Inggris yang mengumpulkan laporan-laporan saksi mata dari lapangan itu menyatakan para warga sipil tengah bersembunyi di sebuah rumah saat serangan terjadi, dan merupakan bagian dari sebuah keluarga besar.

Pasukan yang didukung AS tengah bertempur untuk merebut sejumlah kecil wilayah yang masih dikuasai ISIS di daerah tersebut. Pada Selasa, mereka merebut desa sebuah desa bertetangga dengan yang dihantam serangan udara ini.

Seorang juru bicara militer Amerika Serikat mengatakan hasil pemantauan terperinci soal dugaan korban sipil ini akan disampaikan, tapi dia menegaskan koalisi hanya menyerang "sasaran militer yang valid."

"Kami menerapkan standar tinggi pada proses penentuan sasaran kami dan melakukan upaya luar biasa untuk melindungi pihak yang tidak berperang," kata Kolonel Ryan Dillon melalui surat elektronik. 

Sebelumnya pada Rabu, seorang juru bicara koalisi mengatakan para pasukan yang mereka dukung telah mengamankan wilayah seluas enam kilometer di sepanjang tepi barat Euphrates dalam beberapa hari terakhir.

"ISIS lemah tapi masih menjadi ancaman--para teroris bersembunyi di Lembah Sungai Tengah Euphrates," kata Ryan Dillon melalui Twitter.

Situasi Deir al-Zor, Suriah. (AFP photo/Stringer)

Kelompok teror itu telah kehilangan banyak wilayah yang sempat direbut di seluruh penjuru Suriah dan Irak pada 2014 lalu.

Pemerintah Irak dan Rusia, yang mendukung pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah menyatakan menang melawan ISIS.

Koalisi pimpinan AS telah mengakui tidak sengaja membunuh 801 warga sipil dalam lebih dari 28 ribu yang mereka lakukan di seluruh penjara Suriah dan Irak sejak dibentuk pada 2014 lalu.

Kelompok pengamat Airwars berkeras angka itu masih berada di bawah jumlah korban sipil yang sebenarnya. Mereka memperkirakan hampir 6.000 nyawa orang-orang tak bersalah direnggut operasi udara koalisi.





Credit  cnnindonesia.com

Bom Bunuh Diri di Akademi Kepolisian Somalia, 15 Orang Tewas

Ilustrasi ledakan. Bom bunuh diri di Akademi Kepolisian Somalia di Ibu Kota Mogadishu menewaskan 15 orang. (Thinkstock/wandee007)

Jakarta, CB -- Setidaknya 15 orang tewas akibat bom bunuh diri yang meledak di akademi kepolisian di Mogadishu, Somalia, pada Kamis (14/12).

"Sejauh ini 15 orang tewas dan 17 lainnya terluka," ujar seorang petugas kepolisian, Abdullahi Nur, kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Somalia, Mohamed Hussein, mengatakan bahwa pelaku yang menyamar menjadi polisi mengikatkan bahan peledak di badannya dan memasuki Akademi Kepolisian Jenderal Kahiye saat parade di pagi hari.


Kepala layanan ambulans lokal kemudian mengatakan bahwa pihaknya sudah mengevakuasi 13 jasad korban, juga melarikan 15 orang yang terluka.

Tak lama setelah kejadian, kelompok militan Al Shabaab mengklaim sebagai dalang di balik serangan tersebut. Namun, jumlah korban yang mereka klaim lebih banyak.

"Kami membunuh 27 polisi dan melukai sejumlah orang lainnya," ucap juru bicara operasi militer Al Shabab, Abdiasis Abu Musab.

Berafiliasi dengan Al Qaidah, Al Shabaab berupaya melengserkan pemerintahan lokal yang dianggap lemah dan mendirikan negara dengan hukum keras Islam.

Kelompok ini sempat didepak dari Mogadishu oleh pasukan perdamaian Uni Afrika dan angkatan bersenjata Somalia pada 2011.

Namun, serangan ini kemudian terjadi saat pasukan perdamaian tersebut mulai mengurangi kehadiran mereka di Somalia.

Setelah satu dekade, jumlah personel pasukan perdamaian di Somalia itu berangsur berkurang dari 22 ribu menjadi 1.000 orang.

Pasukan perdamaian itu pertama kali dikerahkan untuk menjamin keamanan pemerintahan yang kesulitan mengendalikan stabilitas negara setelah perang sipil pada awal 1990-an.




Credit  cnnindonesia.com

Korut Diprediksi Bisa Tembakkan Rudal Antarbenua Secara Horizontal 2018

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) sudah mengejutkan dunia setelah menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 secara vertikal atau ke luar angkasa pada bulan lalu. Negara itu diprediksi mampu menembakkan ICBM secara horizontal pada tahun 2018.

Prediksi kemampuan rezim Kim Jong-un itu disampaikan pakar Asia Pasifik, Evan Medeiros. Menurut mantan penasihat Gedung Putih era Presiden Barack Obama ini, menembakkan ICBM secara horizontal menjadi ambisi utama Pyongyang demi mengincar wilayah pantai timur Amerika Serikat (AS), seperti New York City, yang berjarak 10.916km dari Pyongyang.

Saat uji tembak vertikal bulan lalu, ICBM Hwasong-15 diklaim mampu melesat sejauh 4.475km.

”Saya tidak berpikir Kim Jong-un selesai,” katanya kepada masyarakat Asia di New York, mengacu pada ambisi selanjutnya dari diktator muda Korut.

”Saya pikir holy grail untuknya benar-benar memiliki ICBM yang beroperasi penuh dan memiliki kekuatan nuklir yang bisa menjangkau Amerika Serikat,” ujarnya.

”Saya tidak berpikir dia memiliki kemampuan itu dan dapat meyakinkan orang lain bahwa dia memiliki kemampuan itu sampai dia melakukan tes horizontal secara penuh,” paparnya.

”Tes (rudal) yang telah mereka lakukan sampai saat ini adalah apa yang disebut sebagai loncatan lonceng. Anda menembaknya benar-benar sangat tinggi pada lintasan vertikal dan membuatnya turun,” sambung Medeiros.

”Dan Anda bisa menguji lintasan penuh apa pun tanpa benar-benar terbang parabola, dan saya pikir mereka perlu menunjukkannya,” imbuh dia.

Menurut Medeiros, orang-orang Korea Utara bisa mencapai tujuan seperti itu tahun depan. ”Manifestasi terburuknya adalah mereka melakukan tes itu dan pada akhirnya melakukan ledakan udara nuklir untuk mengatakan kepada dunia, bukan hanya memiliki ICBM yang berkemampuan nuklir saja, namun hulu ledak itu berhasil,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Jumat (15/12/2017).

Medeiros mengatakan bahwa Gedung Putih harus benar-benar mencermati ancaman tersebut. ”Kita harus sadar bahwa opsi militer sangat banyak di atas meja,” katanya. ”Ini adalah sesuatu yang sedang diperdebatkan secara serius dan dibahas di administrasi Trump.”

Banyak analis percaya bahwa tujuan tes senjata Korea Utara adalah untuk mendorong AS melakukan pembicaraan diplomatik dengan negara komunis tersebut dan pada akhirnya melegitimasi rezim Kim Jong-un di mata dunia.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Selasa lalu menyatakan bahwa Washington bersedia berunding dengan Korea Utara kapan pun dan tanpa prasyarat. Tapi, dalam waktu 24 jam kemudian, pernyataan Tillerson bertentangan dengan Gedung Putih yang menegaskan bahwa belum waktu yang tepat untuk berunding dengan rezim Pyongyang.

“Negosiasi tidak akan terjadi sampai rezim Kim secara fundamental memperbaiki perilakunya,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Credit  sindonews.com

Putin: AS Mundur dari Kesepakatan Pembatasan Senjata Nuklir

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Amerika Serikat (AS) secara de facto sudah mundur dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau perjanjian INF. Foto/Reuters

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Amerika Serikat (AS) secara de facto sudah mundur dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau perjanjian INF. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Rusia dan AS, yang diteken pada masa perang dingin.

Berbicara dalam konferensi pers tahunan yang digelar di Moskow, Putin menyatakan, meskipun AS sudah menarik diri, Rusia akan tetap patuh pada kesepakatan yang dicapai saat Rusia masih bernama Uni Soviet tersebut.

"Kami mendengar ceramah tentang masalah INF. Rupanya, kondisi sedang dibuat dan kampanye propaganda informasi sedang dijalankan untuk kemungkinan penarikan AS dari perjanjian tersebut," kata Putin.

"Sebenarnya, penarikan AS (dari kesepakatan) sudah dimulai, dan tidak ada yang baik jika proses ini berlanjut. Rusia tidak akan menarik diri," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (14/12).

Putin, di kesempatan yang sama mengatakan, rudal dari sistem pertahanan balistik AS yang dipasang di Rumania, yang didasarkan pada rudal AEGIS, dapat dengan mudah dikonversi menjadi proyektil jarak menengah. Dia memperingatkan bahwa Washington akan membahayakan keamanan internasional jika secara sepihak mundur dari Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis atau START yang baru.

"Kami mendengar bahwa (perjanjian) itu tidak menguntungkan dan tidak perlu bagi mereka. Jika AS sekali lagi secara sepihak mundur, akan sangat buruk bagi keamanan internasional. Moskow tidak akan meninggalkan kesepakatan tersebut, namun akan mengembangkan tentara dan armada tempur kami," tukasnya

Credit  sindonews.com