Korea Selatan Gelar Pameran Teknologi Militer Terbesar 2017

Pesawat tempur siluman F-35 adalah pesawat generasi kelima yang diminati beberapa negara. Jepang dan Korea Selatan telah membeli pesawat ini. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Australia juga akan diperkuat oleh F-35. AFP/Eric Piermont

CB, Jakarta - Pesawat strategis AS berpartisipasi dalam acara tahunan Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX) 2017, yang dibuka pada Selasa 17 Oktober 2017 di Korea Selatan. Acara ini digelar di Seoul Air Base di Seongnam, Provinsi Gyeonggi.
Pameran besar ini berlangsung hingga Minggu, 22 Oktober 2017, yang dihadiri 405 perusahaan dari 33 negara.

Pesawat jet tempur Amerika Serikat F-22 Raptor adalah pesawat yang paling menarik perhatian. AS memiliki 187 pesawat dari generasi kelima jet siluman ini.

Dan AS sengaja tidak mengekspor pesawat ini demi merahasiakan teknologi rahasianya. Pengunjung juga bisa melihat pesawat pengebom jarak jauh B-1B Lancer, yang telah beberapa kali berpatroli di sekitar Semenanjung Korea, pesawat transportasi, dan pesawat peringatan dini.
Tim aerobatik Angkatan Udara Korea Selatan, Black Eagle, memiliki pesawat jet latihan T-50 dan melakukan atraksi manuver terbang pada acara itu. Korea Selatan juga memamerkan tank K-2 dan artileri swagerak K-9 buatan dalam negeri, juga misil terbaru mereka.
Tak ketinggalan, pesawat jet tempur siluman F-35A, yang akan dikerahkan oleh Angkatan Udara Korea tahun depan, juga dipamerkan pada acara untuk pertama kalinya.
Ini adalah pesawat jet tempur terbaru, yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pameran senjata di Korea Selatan ini

Credit  TEMPO.CO

Hadapi Perang Dunia III, Cina Dirikan Ini di Dekat Korea Utara

Menampar Cina dan Rusia karena Korea Utara

CB, Jakarta - Menghadapi Perang Dunia III, Cina berencana mengerahkan tentara dalam jumlah besar untuk menghadapi Korea Utara. Hal ini dilansir oleh Express yang menyebutkan ada sejumlah foto konstruksi baru yang menunjukkan rencana Cina untuk mengerahkan tentaranya.
Menurut Scott Snyder indikasi ini terlihat dari pembangunan di beberapa wilayah yang sebelumnya dianggap tidak strategis, seperti Jalan Gurun Ji hingga Jalan Shuanglaio G1112 yang mayoritas penduduk setempat merupakan petani yang tidak mampu membeli mobil. "Provinsi Jilin di Cina bahkan telah menganggarkan dan membayar perbaikan infrastuktur ke arah Korea Utara," kata Scott kepada Express.

Selain itu Media Daily Star juga memperoleh beberapa foto yang menunjukkan adanya pekerja konstruksi Cina yang menggali terowongan melewati pegunungan dan peralatan bangunan yang berdiri di atas sungai yang menuju ke arah Korea Utara.

Seorang pakar keamanan Asia di Heritage Foundation, Washington, Amerika Serikat, Dean Cheng mengatakan, Beijing akan melakukan rencana dengan rangkaian yang luas untuk menghentikan Kim Jong Un dalam menggunakan senjata nuklir antarbenua tersebut.
"Beijing akan memiliki rencana "Serangkaian Luas" yang melibatkan opsi militer untuk merebut senjata Kim Jon Un", kata Cheng.

Sebelumnya, Donald Trump sempat mengecam Cina yang tidak mengambil tindakan ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal antarbenua pada  Juli lalu yang dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia III. "Saya sangat kecewa dengan Cina. Pemimpin bodoh yang telah mengizinkan pemimpin Korea Utara melakukan uji rudal," kata Trump kepada Surat Kabar Partai Republik di Amerika Serikat.

Credit  TEMPO.CO

China dapat gagalkan kemerdekaan Taiwan kata Xi Jinping

Presiden China, Xi Jinping. (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Beijing/Taipei (CB) - China memiliki tekad, keyakinan dan kemampuan untuk menggagalkan usaha Taiwan mengumumkan kemerdekaan, kata Presiden China, Xi Jinping, Rabu, yang mendorong Taipei menjawab bahwa hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Taiwan adalah salah satu persoalan peka dan terpenting China, yang menganggap Taiwan, yang berpendirian demokratis, adalah provinsi yang tidak patuh dan tidak pernah meninggalkan kemungkinan menggunakan kekuatan agar Pulau Formosa itu dapat berada di bawah kendalinya.

Xi menetapkan taruhan besar untuk mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, di Singapura, 2015.

Namun, hubungan tersebut tenggelam sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan pendukung kemerdekaan menang dalam pemilihan presiden pada tahun lalu, dengan Beijing khawatir bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, yang menjadi peringatan bagi China.

"Kami tidak akan membiarkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari teritori China dari China," kata Xi, kepada lebih dari 2.000 utusan pada pembukaan Kongres Partai Komunis, yang diadakan seminggu, yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan terlama dalam 3,5 jam pidato itu.

"Kami memiliki tekad, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apapun," kata Xi, kepada hadirin, termasuk sekitar 300 orang dari Tentara Pembebasan Rakyat.

Beijing menangguhkan pembicaraan tetap dengan Taipei, yang didirikan di bawah pemerintahan Taiwan, yang sebelumnya ramah dengan China, dan terjadi penurunan tajam dalam jumlah wisatawan China, yang mengunjungi Taiwan di bawah pemerintahan Tsai.

Tsai mengatakan menginginkan perdamaian dengan China, namun akan melindungi kebebasan dan demokrasi Taiwan.

Di Taipei, Dewan Urusan Daratan kabinet mengatakan bahwa persoalan itu"benar-benar" merupakan hak 23 juta orang Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka.

"Republik China adalah negara yang berdaulat," kata dewan itu, dengan menggunakan nama resmi Taiwan. Sementara China daratan bernama resmi Republik Rakyat China.

Pelestarian sistem demokrasi Taiwan adalah nilai inti Taiwan, kata dewan tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Xi. Tsai dan pemerintahannya terkendali dan tidak provokatif terhadap China, namun dengan kukuh membela keamanan dan martabat Taiwan.

Credit  antaranews.com

Catalunya akan nyatakan kemerdekaan jika Spanyol hentikan otonomi

Presiden Catalan Carles Puigdemont memimpin rapat kabinet di kantor pusat pemerintah daerah, Generalitat, di Barcelona, Spanyol, Selasa (10/10/2017). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Madrid (CB) - Pemimpin Catalunya mengatakan dalam pertemuan dengan partainya bahwa ia akan secara resmi menyatakan kemerdekaan wilayah itu jika Spanyol memulai proses penghentian otonomi daerah pada Kamis, kata seorang sumber pemerintahan Catalunya, Rabu.

Pemerintahan Spanyol di Madrid telah memberikan batas waktu hingga Kamis pekan ini bagi pemerintah Catalunya untuk menarik kembali pernyataan kemerdekaan yang dilakukannya secara simbolis pada pekan lalu.

Jika tidak, pemerintah pusat akan melakukan tindakan langsung terhadap Catalunya.

Jika Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menerapkan tindakan langsung itu pada Kamis, otonomi daerah Catalunya akan secara efektif ditangguhkan mulai tiga hingga lima hari, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Otonomi Terancam Dicabut, Catalonia Kukuh Merdeka

 

Menjelang habisnya tenggat waktu dari Madrid, Pemerintah Catalonia tetap kukuh merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi daerah tersebut. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Pemerintah Catalonia mengumumkan akan tetap kukuh untuk merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi wilayah tersebut. Hal itu disampaikan sumber Pemerintah Catalonia pada Rabu (18/10) malam, beberapa jam sebelum tenggat waktu dari Madrid habis.

Perdana Menteri Mariano Rajoy telah memberikan Presiden Catalonia Carles Puigdemont batas waktu hingga Kamis (19/10) pukul 10 pagi waktu setempat untuk melepaskan kemerdekaan atau menghadapi sanksi berupa penguasaan langsung dari Madrid.

Puigdemont membuat deklarasi kemerdekaan simbolis pekan lalu dan segera menangguhkannya untuk melakukan perundingan dengan Madrid.

Sumber pemerintahan Catalonia menyebut Puigdemont akan mencabut penangguhan tersebut bila Rajoy menjalankan Pasal 155 Konstitusi Spanyol soal pengambilalihan kekuasaan.

“Presiden mengatakan dalam pertemuan partainya bahwa dia akan mencabut penangguhan deklarasi kemerdekaan bila pemerintah (pusat) menjalankan Pasal 155,” kata sumber tersebut.

Pasal yang belum pernah dilakukan Spanyol selama empat dekade sistem demokrasi mereka itu menjamin pemerintah pusat mengambil alih otonomi 17 daerah bila mereka melanggar Undang-undang.

Madrid menyebut Catalonia telah melanggar hukum tersebut dengan menahan hasil referendum kemerdekaan dan memicu fase ketidakjelasan.


Meski belum jelas penerapan aturan yang sebenarnya, peluang pengambilalihan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran munculnya kerusuhan sosial yang menambah guncangan politik negara itu dan menimbulkan eksodus ratusan perusahaan di Catalonia, sekaligus memotong pertumbuhan ekonomi.

Badan independen pengawas anggaran Spanyol telah memperingatkan situasi berlanjutnya ketidakpastian yang terjadi di pekan ini dapat menghapus peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 12 miliar euro pada tahun depan.

Bila Rajoy menjalankan Pasal 155 tersebut pada Kamis (19/10), Pemerintahan Catalonia akan kehilangan kekuasaannya dalam tiga hingga lima hari ke depan.




“Bila otonomi dicabut kami harus segera bergerak,” kata sumber Pemrintah Catalonia.

Rajoy sebelumnya telah mendesak Puigdemont untuk ‘bertindak bijaksana’ atas status daerah yang menyumbang seperlima pendapatan Spanyol tersebut.

“Ini tidak sesulit itu membalas pertanyaan: Sudahkah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan? Karena bila sudah, pemerintah (pusat) berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan bila tidak, mari berdialog di sini,” kata Rajoy dalam pernyataannya.

Sumber pemerintah pusat menyebut Madrid telah memandang deklarasi kemerdekaan resmi Catalonia sebagai ‘pemerasan yang tidak dapat diterima’.


Credit  cnnindonesia.com

Spanyol Ancam Cabut Otonomi Catalonia

 

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Spanyol mengancam akan mencabut hak otonomi politik Catalonia jika Presiden Carles Puigdemont tetap berkeras mendeklarasikan kemerdekaan.

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol.

Pasal tersebut memberikan kewenangan pada perdana menteri Spanyol untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah itu.

"Puigdemont dapat memicu penerapan Pasal 155 dari Konstitusi," ujar Santamaria di hadapan parlemen Spanyol, sebagaimana dilansir AFP, Rabu (18/10).




Pernyataan ini dilontarkan setelah juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang teguh pada pernyataan mereka pada Senin (16/10).

Dalam pernyataan tersebut, Puigdemont tak menjawab secara tegas pertanyaan dari pemerintah Spanyol yang meminta Catalonia untuk memberikan klarifikasi mengenai deklarasi kemerdekaan.

"Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog," kata Puidgemont dalam suratnya, Senin (16/10).

Menurut Reuters, jawaban Puigdemont ini membuat situasi kian membingungkan. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sendiri hanya meminta Puigdemont untuk mengonfirmasi dengan pilihan jawaban "ya" atau "tidak" hingga tenggat waktu hingga Senin ini pukul 10.00 waktu setempat.


Jika Puigdemont menjawab "tidak," berarti Catalonia tidak medeklarasikan kemerdakaannya. Namun jika "ya," berarti Catalonia sudah mendeklarasikan pemisahan diri dari Spanyol.

Rajoy memberikan Puigdemont waktu tambahan hingga Kamis mendatang untuk berubah pikiran jika jawabannya memang "ya."

Pertanyaan ini dilontarkan secara resmi oleh Rajoy karena sikap Puigdemont dianggap tidak jelas.

Ia sudah menandatangani dokumen deklarasi kemerdekaan pada Selasa (10/10) malam. Namun kemudian, Puigdemont meminta parlemen untuk menunda penerapan deklarasi kemerdekaan itu agar dapat membuka dialog dengan pemerintah pusat.

Sikap Puigdemont ini tak hanya membingunkan pemerintah Spanyol, tapi juga para warga Catalonia yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam referendum 1 Oktober lalu.




Credit  cnnindonesia.com

RI Dorong Kerja Sama Maritim dalam Forum 8 Negara di Turki

Photo : VIVA.co.id/Dinia Adrianjara

Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir (tengah)            

CB – Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan menegaskan kembali kerja sama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dalam pertemuan tingkat tinggi menteri negara D-8 di Turki yang akan berlangsung  pada tanggal 19 Oktober 2017.
Pertemuan ini dilakukan sebelum KTT D-8 yang akan diselenggarakan keesokan harinya di tempat yang sama.


D-8 merupakan kelompok delapan negara dengan mayoritas penduduk Islam yang dibentuk pada tahun 1997 beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Adapun enam fokus utama dalam komunitas negara ini antara lain mencakup perdagangan, industri, pertanian, energi, perhubungan dan pariwisata.
"Konferensi Tingkat Tinggi D-8 mengambil tema 'Expanding Opportunity Through Cooperation'. Outcome yang akan dihasilkan yakni Istanbul Declaration dan Istanbul Plan of Action," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha mengatakan, Istanbul Declaration berisi komitmen politik negara anggota terkait perhatian para kepala negara mengenai revitalisasi kerja sama D-8. Selain itu agenda pertemuan juga berisi peningkatan kerja sama terkait transaksi keuangan, pembebasan visa, peningkatan konektivitas negara-negara anggota dan peningkatan kerja sama sektor swasta.

Sementara itu terkait action plan akan berisi rencana aksi untuk enam area kerja sama fokus D-8 selama lima tahun ke depan terkait perdagangan, industri, energi, pariwisata, pertanian, perhubungan.
"Indonesia dalam pertemuan akan fokus mendorong kerja sama dalam konteks maritim dan kerja sama sektor swasta terkait public partnership. Kita juga akan mendorong peningkatan kerja sama selatan-selatan," ujar Arrmanatha.

Dalam KTT D-8, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.





Credit  viva.co.id

Amnesty: Tentara Myanmar Perkosa Perempuan Rohingya

Ribuan pengungsi Rohingya

CB, JAKARTA -- Amnesty International mendapatkan bukti-bukti kekerasan seksual yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan-perempuan Rohingya di Rakhine Utara. Bukti-bukti itu dituliskan dalam laporan berjudul "My World Is Finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar" yang terbit pada Rabu (18/10).

Dalam laporan tersebut, Amnesty International telah mewancarai tujuh penyintas Rohingya yang mengalami kekerasan sekusual yang dilakukan oleh militer Myanmar. Empat dan satu perempuan berusia 15 tahun dari ketujuh tersebut telah diperkosa oleh setiap kelompok tentara yang datang.

Pemerkosaan terjadi di dua desa yang diinvestigasi oleh Amnesty International yaitu di Min Gyi di kota Maungdaw dan Kyun Pauk di kota Buthidaung. Seperti yang sebelumnya didokumentasi oleh Human Rights Watch dan the Guardian, tentara Myanmar, setelah memasuki Min Gi, yang dikenal dengan nama Tula Toli, pada 30 Agustus mengejar warga Rohingya yang melarikan diri ke tepi sungai.

Setelah menangkap mereka, tentara memisahkan perempuan dan laki-laki dan anak-anak. Setelah menembak dan membunuh laki-laki, tentara Myanmar menarik perempuan Rohingya tersebut dan membawanya ke dalam rumah untuk diperkosa secara bergantian. Setelah memperkosa perempuan-perempuan tersebut, tentara membakar rumah dan perkampungan Rohingya dan kemudian pergi.

S.K. (30 tahun) menceritakan kepada Amnesty International bahwa setelah melihat pembunuhan tersebut, dia dan wanita dan remaja perempuan Rohingya lainnya dibawah ke parit dan dipaksa berdiri di air setinggi lutut. Menurut S.K, setelah memerkosa perempuan, tentara membakar rumah dan pergi. Banyak dari perempuan-perempuan yang telah diperkosa tersebut mati terbakar di dalam rumah.

Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu adanya pembakaran desa yang sistematis dan terorganisir. Pada tanggal 3 Oktober 2017, Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) milik PBB telah mengidentifikasi bangunan dengan total luas 20,7 kilometer persegi telah terbakar di Maungdaw dan Buthidaung sejak 25 Agustus. Total luas area yang terbakar diperkirakan lebih besar disebabkan oleh awan tebal yang menghalangi satelit untuk mendeteksi secara keseluruhan.

Amnesty International menganalisa data satelit tersebut dan menemukan bahwa setidaknya terdapat 156 titik api besar di Rakhine sejak 25 Agustus. Dalam lima tahun terakhir pada jenjang waktu tidak pernah terdeteksi api di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja.

Menurut Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty Internasional di Indonesia, Tirana Hassan, hasil analisa foto dan data satelit konsisten dengan apa yang diutarakan oleh saksi-saksi dalam interview dengan Amnesty International Indonesia bahwa tentara Myanmar hanya membakar perkampungan milik Rohingya.

Sebagai contoh, citra satelit di desa Inn Din dan Min Gyi menunjukkan bangunan yang rata oleh api hampir berdampingan dengan area yang tidak tersentuh. Wilayah yang tidak tersentuh oleh api tersebut adalah perkampungan warga etnis lainnya yang bukan Rohingya. Amnesty International menemukan pola pembakaran diskriminatif yang serupa di puluhan desa lainnya.

Otoritas Myanmar bisa membantah dan mencoba untuk lari dari tuduhan pembunuhan skala besar tersebut tapi teknologi modern ditambah dengan penelitian hak asasi mendalam telah mempertegas keterlibatan mereka, kata Tirana.

Tirana menegaskan, sudah saatnya masyarakat internasional bergerak, tidak hanya mengecam, tapi mengambil langkah konkrit untuk menghentikan kekerasan yang mengakibatkan hampir setengah dari populasi Rohingya di Rakhine melarikan diri.

"Dengan memutus kerjasama militer, menerapkan embargo senjata dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, sebuah pesan akan tersampaikan bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine tidak akan ditolerir," ujar Tirana.

Masyarakat internasional, lanjut Tirana, harus memastikan bahwa pembersihan etnis ini tidak berlanjut dengan cara mendukung dan membantu Bangladesh menyediakan perlindungan yang aman bagi pengungsi Rohingya dan memastikan bahwa Myanmar harus menghargai hak warga Rohingya untuk kembali secara selamat di perkampungan mereka.

"Myanmar juga harus menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap Rohingya dan menyelesaikan akar permasalahan dari krisis saat ini, kata Tirana. 

Credit  republika.co.id

Indonesia ambil peran terdepan soal Rohingya

Dokumentasi seorang wanita pengungsi Rohingya menggendong anaknya, di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10/2017). (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)

... ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih...

Jakarta (CB) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dr Dino P Djalal, mengatakan, Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

"ASEAN tentu memperhatikan masalah Rohingya ini, dan dalam hal ini Indonesia mengambil peran terdepan untuk menangani hal ini. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai hubungan yang dapat dikatakan khusus dengan Myanmar dan juga perhatian dalam negeri yang cukup besar terhadap masalah Rohingya," katanya, di Jakarta, Rabu.

Hari-hari ini, katanya, masalah yang menjadi sorotan dunia lebih kepada tantangan kemanusiaan bukan invasi militer. "Di Eropa sendiri ini menjadi nomor satu yaitu isu mengenai imigran yang datang dari Timur Tengah. Nach di Asia Tenggara tantangannya adalah Rohingya," ujarnya.

Mantan wakil menteri luar negeri itu mengatakan, Indonesia juga tampaknya cukup dipercaya dalam komunikasi dengan pemerintah Myanmar.

"Jadi tanggapan dari ASEAN ada dan mekanismenya itu Indonesia mengambil garis terdepan masalah Rohingya. Tapi memang untuk masalah ASEAN ke depan ini masalah nontradisional seperti ini akan menjadi perhatian bagi ASEAN yang lebih besar.

"Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan, pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hulu di Myanmar sampai ke hilir di Bangladesh, negara yang dituju para pengungsi Rohingya.

"Dalam melihat suatu masalah tak bisa hanya dari satu sisi saja, tetapi harus melihat hingga ke akar masalah, hulu, dan juga dampak dari masalah itu di hilir seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh," ujar dia.

PBB mengatakan, 536.000 pengungsi yang sebagian besar adalah warga Rohingya tiba di Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus.

Dari para pengungsi yang selamat sampai ke Bangladesh, sebanyak 320.000 di antaranya adalah anak-anak, yang sepertiganya berusia di bawah lima tahun.

Credit  antaranews.com

Qatar Sebut Blokade Saudi Cs Lemahkan Perang Melawan ISIS

 

Menteri Luar Negeri Qatar, Abdulrahman Al-Thani, mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara Teluk mempersulit upaya global untuk melawan ISIS di kawasan. (Reuters/Naseem Zeitoon)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Qatar, Abdulrahman Al-Thani, mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara Teluk mempersulit upaya global untuk melawan ISIS di kawasan.

“Pemblokiran akses darat dan udara bagi Qatar benar-benar merongrong upaya global melawan ISIS di Irak dan Suriah,” kata Al-Thani dalam sebuah wawancara dengan CNBC yang dikutip AFP, Rabu (18/10).

Sejak awal Juni lalu, sejumlah negara Teluk, seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dan segala akses perhubungan dengan Qatar, yang dianggap mendukung aktivitas terorisme dan ekstremisme di kawasan.



Blokade tersebut mempengaruhi aktivitas pasukan militer asing seperti Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di Qatar, tepatnya di Al-Udeid.

Pangkalan itu merupakan markas terbesar AS di kawasan yang menampung 11 ribu personel militer dalam upaya pemberantasan ISIS di Timur Tengah selama ini.

Selain itu, dia juga mengatakan pengucilan itu membuat Qatar tidak bisa memaksimalkan sekitar 90 persen wilayah perbatasannya sebagai pemasok medis dan pangan bagi tentara koalisi AS yang terlibat dalam perang melawan ISIS di Timur Tengah.



“Sekarang pesawat militer Qatar yang selama ini memasok dukungan logistik terhadap koalisi AS di Timur Tengah pun hanya bisa menggunakan satu jalur, yakni melalui jalur utara dengan melewati Iran,” ucap Al-Thani seperti dikutip AFP.

Akibat kisruh Riyadh Cs dan Doha ini pun, pada Juni lalu, pasukan Qatar yang selama ini bertugas di Bahrain bersama Komando Pasukan Angkatan Laut AS (NAVACENT), diperintahkan keluar dari negara itu.

Sejak lama, militer Qatar bertugas di Bahrain bersama Komando Pasukan Angkatan Laut AS (NAVACENT), komando pusat militer AS yang beroperasi di wilayah Asia dan Timur Tengah.


Credit  cnnindonesia.com

Qatar akan Ikut Bantu Rohingya

Presiden Joko Widodo dan Emir Qatar Syekh Tamim memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Rabu (18/10).

CB, BOGOR -- Pertemuan antara Indonesia dan Qatar di Istana Presiden tak hanya membahas mengenai kerja sama di sektor ekonomi. Qatar juga berkomitmen untuk ikut serta membantu persoalan muslim Rohingya seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan, pihaknya membahas sejumlah isu di luar kerja sama dalam perdagangan dan investasi. Salah satunya dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

"Indonesia merupakan negara yang sangat penting baik di dunia Islam, kami juga berbicara tentang isu rohingya terkait tentang perlunya solusi di mana Qatar akan berperan memberikan bantuan bantuan kemanusiaan dan untuk meminta Pemerintah Myanmar menyelesaikan persoalan ini dengan baik," kata Syekh Tamim, Rabu (18/10).

Selain itu, Syekh Tamim dan Joko Widodo (Jokowi) juga membahas terkait blokade yang menimpa Qatar dan efek kemanusiaan terhadap bangsa Qatar secara khusus ataupun bangsa-bangsa di negara-negara Teluk secara umum.

Pemerintah Qatar telah menyampaikan ke sejumlah pihak untuk siap dan bersedia melakukan pembahasan guna mencari solusi damai atas hal ini. "Qatar terbuka untuk membuka ruang negosiasi, ruang diskusi, bersama dengan seluruh pihak dan khususnya untuk memberikan penghormatan untuk kedaulatan semua negara," ujarnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Qatar Beri Bantuan untuk Rumah Sakit Gaza

Israel serang rumah sakit di Gaza, Palestina.

CB, GAZA -- Komunitas Bulan Sabit Merah Qatar (QRCS) telah mengumumkan hibah senilai 284 ribu dolar AS untuk mendukung departemen kardiologi Pusat Kesehatan Nasser di selatan Jalur Gaza.

Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (18/10), QRCS mengatakan hibah ini merupakan bagian dari rencananya mendukung dan mengembangkan layanan kesehatan di beberapa daerah yang kekurangan sumber daya material dan manusia di Jalur Gaza.

 

Hibah tersebut diimplementasikan di bawah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. "Departemen kardiologi di Rumah Sakit Nasser adalah pusat penyakit jantung di gubernur selatan Jalur Gaza, melayani 650 ribu orang," kata Kepala Departemen Montaser Ismail.

 

Dia mengatakan departemen tersebut merawat 150-200 pasien sebulan. Direktur Rumah Sakit NasserAyman Al-Farra mengatakan dana tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas menjadi 52 tempat tidur, memperbaiki layanan diagnostik dan membantu mengurangi tagihan transfer pasien untuk perawatan di luar negeri.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Harap Konflik Qatar Berakhir Damai

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kanan) disela upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

CB, BOGOR -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia tetap konsisten berperan dalam mengurangi ketegangan di negara Teluk. Perdamaian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi konflik di negara Arab tersebut.

Hal ini disampaikan Retno saat mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad bin Khalifaal-Tsani di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/10). "Jadi intinya kita mengatakan bahwa peaceful solution itu adalah yang terbaik, konflik apalagi perang tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun,'' kata Retno.

Menlu mengatakan Indonesia selalu berkomitmen agar tak menjadikan situasi ketegangan ini menjadi konflik. Komunikasi dengan berbagai pihak pun, sambungnya, terus dilakukan, termasuk komunikasi Menlu Retno dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mendukung mediasi yang dilakukan oleh Kuwait. Retno mengatakan, Presiden Jokowi pun selalu menekankan pentingnya persatuan antar-umat.

Seperti diketahui, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir telah memutuskan hubungan dengan Qatar sejak 5 Juni lalu dan memblokade darat, udara, laut di negara tersebut. Negara Arab menuduh Qatar mendanai terorisme.

Sebanyak 13 daftar tuntutan untuk mencabut sanksi pun ditolak oleh Qatar. Kuwait sendiri masih berupaya memediasi perselisihan tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Emir Qatar Sempat 'Curhat' kepada Jokowi Soal Blokade

 

 

Emir Qatar sempat 'curhat' kepada Presiden Joko Widodo soal blokade beberapa waktu terakhir di sela pertemuan bilateral kedua pemimpin negara itu. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sempat menceritakan langsung kepada Presiden Joko Widodo mengenai blokade yang dialami negara itu beberapa waktu terkahir dalam pertemuan tadi pagi.

Retno mengatakan, Jokowi bersama jajaran pemerintah mendengarkan dan menyatakan Indonesia sejak hari pertama konsisten akan mengutamakan solusi perdamaian.

"Peaceful solution yang terbaik. Perang tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun," ujar Retno di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Jokowi, kata Retno, menyatakan kepada Emir Qatar, ia akan terus mengutamakan persatuan umat.




Sehingga, Indonesia turut membantu proses mediasi melalui terus berkomunikasi juga dengan Arab Saudi dan Kuwait sehingga ketegangan ini tidak akan menjadi konflik besar.

Dalam pernyataan resmi bersama, Emir Qatar Sheikh Tamim menyatakan siap membuka ruang damai untuk menyelesaikan masalah. Langkah itu diambil sebab ia memilih mengutamakan kedaulatan semua negara.

"Kami sangat siap membahas, mencari solusi damai, buka ruang negosiasi dengan seluruh pihak," ujar Sheikh Tamim.

Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Jokowi karena telah mendengarkan dan turut membantu dalam konflik ini.



"Kami berharap Indonesia selalu mendapat bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan hubungan kedua negara bisa lebih maju," kata Sheikh kepada Jokowi sebelum meninggalkan Istana.

Kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ini adalah kali pertama ia ke Indonesia. Kunjungan kehormatan itu diabadaikan melalui penanaman pohon Eboni bersama di halaman Istana Bogor.

Dalam pertemuan bilateral bersama perwakilan kedua negara membahas penguatan kerja sama infrastruktur dan pariwisata. Keduanya pun menyepakati sejumlah kerja sama dalam pertemuan itu.

Di antaranya, Indonesia dan Qatar sepakat meningkatkan investasi dalam Nebras Tower di PT Paiton Energy senilai USD1,3 miliar dan pembangunan PLTGU dengan PT Pembangkit Jawa Bali senilai USD1 miliar.




Credit  cnnindonesia.com

Militan ISIS Asal Indonesia Diindikasikan Tewas di Marawi

 

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa ada militan ISIS asal Indonesia diindikasikan ikut tewas dalam pertempuran selama lima bulan di Marawi, Filipina, yang akhirnya tuntas pada awal pekan ini. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

Jakarta, CB -- Militan ISIS asal Indonesia diindikasikan ikut tewas dalam pertempuran selama lima bulan di Marawi, Filipina, yang akhirnya tuntas pada awal pekan ini.

“Informasi dari militer Filipina, mereka mengindikasikan sejumlah pejuang ISIS yang tumbang di Marawi itu warga asing dari beberapa negara, termasuk Indonesia,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/10).

Meski begitu, Arrmanatha mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan detail data mengenai identitas atau jumlah militan asing asal Indonesia yang diduga tewas di Filipina itu.

Dia mengatakan pemerintah Filipina juga masih berupaya mengidentifikasi dan memverifikasi identitas para teroris asing yang tumbang tersebut.

“Yang perlu ditekankan bahwa saat ini mereka [Filipina] masih belum bisa mengidentifikasi para FTF (militan teroris asing) tersebut apakah benar ada yang berasal dari Indonesia atau tidak,” kata Arrmanatha.



Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan bahwa Marawi sudah berhasil terbebas dari cengkraman teroris setelah sejak akhir Mei lalu dikuasai oleh kelompok pemberontak Maute yang berafiliasi dengan ISIS.

Meski begitu, juru bicara militer Filipina mengatakan ada sekitar 20-30 teroris yang masih melakukan perlawanan di kota bermayoritaskan penduduk Muslim itu.

Jatuhnya ISIS di Marawi ini dideklarasikan sehari setelah operasi militer berhasil menewaskan Isnilon Hapilon, tokoh yang dianggap sebagai "emir" ISIS di Asia Tenggara dan menjadi buruan aparat selama ini.

Dalam operasi tersebut, militer juga berhasil membunuh Omarkhayam Maute, salah satu pemimpin pemberontak Maute.



Menanggapi situasi di Marawi, Arrmanatha mengatakan Indonesia akan terus memantau situasi di Filipina.

Pemerintah, tuturnya, akan terus berkoordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gelombang FTF yang kembali ke negara asalnya.

“Indonesia sambut positif ya [kekalahan ISIS di Marawi] ini karena ini merupakan sesuatu yang telah lama indonesia bersama Filipina komunikasikan dan upayakan. Hasil ini juga tidak lepas dari kerja sama trilateral [Indonesia, Filipina, dan Mlayasia] selama ini,” katanya.




Credit  cnnindonesia.com

RI Cek Akurasi Dokumen Rahasia AS soal Penggulingan Sukarno

 

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengecek kebenaran dan akurasi puluhan dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai peristiwa G-30S dan upaya penggulingan Presiden Sukarno. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia akan mengecek kebenaran dan akurasi puluhan dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai peristiwa G-30S dan upaya penggulingan Presiden Sukarno.

“Yang perlu kami lakukan sebelum menyimpulkan adalah mengecek akurasi dan kebenaran laporan tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/10).

Arrmanatha mengatakan, verifikasi diperlukan karena dokumen tersebut memuat laporan duta besar dan Konsul Jenderal AS di Indonesia pada masa itu.

Dokumen-dokumen tersebut, tuturnya, berisikan penjelasan para perwakilan diplomatik AS mengenai situasi di Indonesia berdasarkan persepsi, informasi, dan akses yang mereka dapat selama 1964-1968.

Menurut Arrmanatha, semua laporan itu harus diverifikasi kebenarannya dengan peristiwa dan fakta yang sesungguhnya.



Pernyataan ini disampaikan setelah sebanyak 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober.

Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, di antaranya, tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eskekusi terhadap pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu.

Disebutkan, upaya penjatuhan Sukarno itu tak lepas dari pendekatan AD kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut.

"Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, AD Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Sukarno," seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, tanggal 12 Oktober 1965.

Presiden Soekarno dan periwara tinggi AD Soeharto saat berbincang, pada 1966. Kedua pihak disebut terlibat perseteruan kekuasaan melalui perstiwa 1965. (AFP PHOTO/PANASIA)

Gerakan untuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan Sukarno ini juga dilakukan mantan Menteri Keuangan Sjarifuddin Prawiranegara kepada mantan pejabat USAID Edwin L. Fox. Sjarifuddin mulanya mengapresiasi upaya Amerika untuk menyingkirkan komunisme di Vietnam dan memberikan demokrasi.

Kedubes AS pun mengetahui adanya pembantaian anggota PKI oleh "Ansor" di sejumlah wilayah di jawa Timur. Misionaris yang baru kembali dari Kediri, Jawa Timur, pada 21 November 1965, melihat 25 mayat di sungai. Misionaris Mojokerto melaporkan melihat 29 mayat di sungai.

Pengungkapan dokumen lama itu sendiri merupakan respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang ada di AS.

(Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Dokumen itu juga menyinggung hubungan AS-Indonesia, upaya Inggris dalam pembentukan Malaysia, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

Selama ini, kisah tentang seputar peristiwa 1965 dinilai didominasi oleh narasi tunggal karya Orde Baru. Bahwa, Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI demi merebut kekuasaan. Para jenderal AD pun dibunuhi. Dan Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden, tampil sebagai penyelamat.

CNNIndonesia.com menghubungi Kapuspen TNI Mayor Wuryanto dan Kadispen TNI AD Kolonel lfret Denny Tuejeh, terkait dengan pemberitaan itu namun keduanya belum merespons.


Credit  cnnindonesia.com

Soal Andil AS di Pembantaian 65, Kemlu: Perlu Cross-check

Photo : ANTARA FOTO/Teresia May

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.            

CB – Sebuah dokumen milik pemerintah AS yang sudah dideklasifikasi mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tahu dengan detail terkait pembantaian di Indonesia, yang terjadi sekitar dekade 1960-an.
Sebanyak 39 dokumen deklasifikasi yang sebelumnya berkatagori rahasia itu berasal dari kumpulan file, catatan harian dan memo dari Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode 1964 hingga 1968.


Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengakui belum mengetahui secara detail dokumen yang dikeluarkan tersebut. Namun berdasarkan laporan media, dokumen itu berisi komunikasi Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode tersebut.
"Itu bisa merupakan pandangan dan persepsi serta posisi Kedubes AS saat itu terkait perkembangan situasi di Indonesia tahun 1963-1966. Yang perlu dicek adalah akurasi dan kebenaran dari laporan tersebut. Sebelum menyimpulkan, kita cross-check juga," kata Jubir Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha menegaskan, semua negara memiliki sejarah masing-masing tak terkecuali Indonesia. Selain itu, baik pemerintah maupun organisasi dan tokoh masyarakat juga telah melakukan berbagai langkah rekonsiliasi terkait peristiwa 1965.

Diketahui di banyak negara, status sebuah dokumen rahasia memiliki masa waktu untuk dipublikasikan. Umumnya, masa waktu tersebut berkisar antara 30 hingga 40 tahun kecuali ada permintaan khusus dari pemerintah untuk diperpanjang.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 39 dokumen deklasifikasi dirilis oleh National Declassification Centre (NDC) yakni sebuah divisi dari National Archives and Records Administration pada Selasa, 17 Oktober 2017.

Dikutip dari http://nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober 2017, dokumen itu mengungkapkan, pemerintah AS memiliki pengetahuan dan andil terkait peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye adanya pembunuhan massal untuk melawan Partai Komunis negara (PKI) yang dimulai pada tahun 1965.





Credit  viva.co.id

Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

 

Presiden Soekarno dan periwara tinggi AD Soeharto saat berbincang, pada 1966. Kedua pihak disebut terlibat perseteruan kekuasaan melalui perstiwa 1965. (Foto: AFP PHOTO / PANASIA)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun 1965. Pengungkapan itu didasarkan oleh rangkaian kawat diplomatik kedutaan Besar AS di Jakarta.

Sebanyak 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober.




Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, di antaranya, tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eskekusi terhadap pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu.

Disebutkan, upaya penjatuhan Sukarno itu tak lepas dari pendekatan AD kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut.

"Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, AD Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Sukarno," seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, tanggal 12 Oktober 1965.

Telegram dari Kedutaan AS di Jakarta pada 12 Oktober 1965. (Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Kepada Kedubes Jerman, seorang utusan AD menyatakan, itu belum menjadi sebuah keputusan. Jika sudah, hal tersebut akan dilakukan dengan "gerakan yang tiba-tiba, tanpa peringatan, dan Sukarno akan digantikan oleh kombinasi junta milter dan sipil."

Utusan tersebut juga mengindikasikan bahwa AD berharap simpati dan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat jika mereka menggulingkan Sukarno. Bentuknya, "makanan dan persediaan-persediaan yang memungkinkan lainnya, ketimbang bantuan keuangan."

Dokumen yang sama menyebut, Sukarno pernah memaki AD karena disodori dokumen yang memperlihatkan keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September. Dokumen itu sendiri enggan dibaca olehnya. "Para jenderal AD pergi dengan rasa frustasi mendalam."

Laporan terpisah dari Kedubes Australia menyebutkan, pendekatan itu dilakukan oleh perwira AD Nasution.

Nama Adnan A. Bujung Nasution yang disebut dalam dokumen tanggal 23 Oktober 1965 (Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Gerakan untuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan Sukarno ini juga dilakukan mantan Menetri Keuangan Sjarifuddin Prawiranegara kepada mantan pejabat USAID Edwin L. Fox. Sjarifuddin mulanya mengapresiasi upaya Amerika untuk menyingkirkan komunisme di Vietnam dan memberikan demokrasi.


"Begitu pula Indonesia. Jika rakyat bebas untuk memilih, mereka akan memilih sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, ketimbang pemerintahan totaliter saat ini, 'demokrasi terpimpin', yang memerintah negara dengan segala penyalahgunaan, eksperimen dan petualangan yang tidak bertanggungjawab di bawah slogan 'vivere pericoloso' (hidup penuh bahaya)," tulis surat bertanggal 5 Agustus 1965 itu.

Sementara itu, Sutarto, asisten khusus Roeslan Abdulgani, mengatakan, gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini digerakan oleh AD dan muslim anti-PKI.

"Dia bagus, orang kuat," kata Sutarto, mengomentari tentang Soeharto, yang ketika itu merupakan perwira AD yang tergabung dalam gerakan tersebut, seperti tercantum dalam dokumen bertanggal 18 Oktober 1965.

Letkol Untung saat tiba di pengadilan militer untuk diadili atas dugaan keterlibatan dalam Gerakan 30 September. (Foto: AFP PHOTO)

Dalam catatan perbincangan (Memorandum of Conversation) dengan Wakil Sekretaris Kedubes AS Robert G. Rich Jr. yang dilakukan pada 15 dan 19 Oktober 1965, mendiang Adnan Buyung Nasution, saat masih menjabat asisten Jaksa Agung, disebut-sebut memiliki kontak dengan pimpinan AD dan berbicara tentang kelanjutan upaya pemberantasan komunis di jakarta.

"Nasuiton berkata bahwa AD sudah mengeksekusi banyak komunis, namun fakta ini harus benar-benar dijaga," tulis dokumen tersebut.

Kedubes AS pun mengetahui adanya pembantaian anggota PKI oleh "Ansor" di sejumlah wilayah di jawa Timur. Misionaris yang baru kembali dari Kediri, Jawa Timur, pada 21 November 1965, melihat 25 mayat di sungai. Misionaris Mojokerto melaporkan melihat 29 mayat di sungai.

"Dia mendengar pembantaian terbesar terjadi di Tulungagung, dimana 1.500 komunis dibunuh," tulis telegram Kedubes AS tanggal 24 November 1965. Pembantaian terhadap PKI juga berlanjut di perbatasan Surabaya. Korban yang cedera pun menolak untuk kembali ke rumahnya.

(Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

"Dilaporkan juga bahwa pembantaian di Jawa Timur ini berkorelasi dengan Perang Suci: pembunuhan kafir memberi jaminan tiket ke surga dan lebih menjamin jika darah korban diusapkan ke wajah," seperti tertulis dalam dokumen itu juga.




Pengungkapan dokumen lama itu sendiri merupakan respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang ada di AS.

Dokumen itu juga menyinggung hubungan AS-Indonesia, upaya Inggris dalam pembentukan Malaysia, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

Selama ini, kisah tentang seputar peristiwa 1965 dinilai didominasi oleh narasi tunggal karya Orde Baru. Bahwa, Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI demi merebut kekuasaan. Para jenderal AD pun dibunuhi. Dan Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden, tampil sebagai penyelamat.

CNNIndonesia.com menghubungi Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto dan Kadispen TNI AD Brigjen lfret Denny Tuejeh, terkait dengan pemberitaan itu namun keduanya belum merespons.



Credit  cnnindonesia.com

Dokumen Rahasia: AS Tahu Gerakan Anti-PKI 1965

Kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

CB, WASHINGTON -- Ribuan dokumen dari Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 1963-1966 dibuka ke publik, Selasa (17/10). Dalam dokumen itu terungkap, AS mengetahui gerakan anti-Komunis di Indonesia.

Seperti dikutip BBC, AS tahu ada pergerakan orang-orang untuk melakukan pembunuhan dalam gejolak politik tersebut.
Sedikitnya 500 ribu orang tewas antara 1965-1966 menyusul gerakan pembersihan yang disebut dokumen melibatkan militer. BBC yang mengutip dokumen juga menyebut keterlibatan milisi Muslim dalam gerakan melawan Komunis.   

Dalam dokumen staf AS menggambarkannya sebagai 'pembantaian' dan pembunuhan 'tanpa pandang bulu'.   Hal itu menunjukkan, AS telah mengerti adanya operasi untuk melakukan pembersihan terhadap Partai Komunis dan kelompok kiri.

Menurut staf Kedutaan Besar AS di Jawa Timur yang tercatat pada 28 Desember 1965, 'korban' dibawa dari permukiman sebelum akhirnya dibunuh. Jasad korban dikubur daripada dibuang ke sungai. Telegram staf AS juga mengatakan, tahanan-tahanan yang ditengarai komunis dilepaskan ke warga sipil untuk dibunuh.

Dokumen lain yang dikompilasi sekretaris pertama Kedutaan AS tercatat pada 17 Desember 1965 juga mencatat detil daftar pemimpin komunis di seluruh Indonesia, apakah mereka dibunuh atau ditangkap.

Pada Desember 1965, kabel konsulat AS di Medan di Sumatra mengatakan, keterlibatan pendakwah Muhammadiyah dalam memprovokasi warga menghakimi tersangka komunis.  Bunyi telegram lain menunjukkan keterlibatan barisan pemuda NU dalam pembunuhan orang-orang yang ternyata bukan anggota Komunis. Pembunuhan lebih dikarenakan oleh persoalan pribadi.  

Tragedi 1965-1966 tak terlepas dari persaingan politik di dunia antara AS dengan Soviet dan Cina.  Seperti dikutip the Guardian, pada 1965 Indonesia memiliki partai komunis terbesar setelah Cina dan Uni Soviet dengan pengikut yang mencapai jutaan orang.

Keluarga korban dari pembantaian 1965-1966 menuntut pemerintah meminta maaf. Namun hal itu memicu kontroversi. Beragam ormas Muslim menolak permintaan itu, mengingat kekejaman yang dilakukan oleh PKI dari mulai pemberontakan 1948.

Brad Simpson, direktur Indonesia and East Timor Documentation adalah pihak yang meminta agar dokumen-dokumen tentang peristiwa 1965-1966 dibuka.  "Dokumen ini menunjukkan bagaimana pejabat AS mengetahui tentang banyaknya orang yang dibunuh," ujarnya. Sikap AS saat itu, adalah diam. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kemlu RI Siap Bantu WNI Bermasalah yang Dideportasi AS

Photo : REUTERS/Brian Snyder

WNI yang akan dideportasi dari AS            

CB– Pemerintah Indonesia masih berusaha mendapatkan data sahih soal jumlah warga negara Indonesia yang sudah tercatat masuk dalam deportation order atau perintah deportasi pemerintah AS. Seperti diketahui sejak menjabat sebagai presiden, Donald Trump berjanji akan “membersihkan” Amerika dari imigran ilegal.
"Kita tahu ada puluhan (jumlahnya) tapi saya belum bisa sebut angka karena masih kami dalami. Data dan info yang kita miliki berbeda. Ada 50 negara bagian dan masih didata," kata Jubir Kemlu, Arrmanatha Nasir di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Agustus 2017.

Diberitakan sebelumnya oleh kantor berita Reuters, dua WNI, Meldy dan Eva Lumangkun dan anak-anaknya telah hampir dua dekade tinggal di New Hampshire, Amerika Serikat, setelah lari dari kerusuhan 1998 di Indonesia.
Status mereka yang tinggal secara ilegal telah lama ditolerir oleh Imigrasi Amerika Serikat. Namun di bawah pemerintahan Trump, mereka diharuskan kembali ke Indonesia dan harus keluar dari AS dalam waktu dua bulan.
"Kami takut pulang. Kami takut akan keselamatan anak-anak kami. Di sini, anak-anak kami bisa hidup dengan aman," kata Meldy.

Arrmanatha mengatakan, terkait hal ini, pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan proses menyangkut kasus beberapa WNI yang sudah masuk data deportation order.
"Sejak ada peraturan AS border dan deportasi warga overstayer, kita sudah sampaikan beberapa kali sosialisasi. Kita juga sudah hire pengacara agar mereka bisa meminta konseling mengenai langkah hukum mereka," ujarnya.
Selain itu ia juga menegaskan, apabila ada WNI yang meminta bantuan dalam konteks travel document dan fasilitas, pemerintah akan siap membantu.
Lumangkun merupakan warga Indonesia yang berada di New Hampshire bersama dengan sejumlah WNI lainnya. Dia mengatakan masih takut akan diskriminasi dan kekerasan agama jika mereka kembali ke Indonesia.

Keluarga Lumangkun termasuk di antara sekitar 2.000 orang Tionghoa yang melarikan diri ke AS untuk menghindari kerusuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 1.000 orang pada tahun 1998 pada puncak krisis keuangan Asia termasuk di Indonesia.





Credit  viva.co.id

RI Sewa Pengacara Bantu WNI di AS yang Terancam Dideportasi

 

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia menyatakan sudah menyewa pengacara untuk membantu warga negaranya yang terancam dideportasi dari Amerika Serikat karena aturan imigrasi Presiden Donald Trump.

“Kami sudah sewa pengacara agar para WNI itu bisa mendapatkan konseling mengenai hak-hak hukum mereka, kalau dibutuhkan. Kami juga terus ikuti perkembangan proses WNI yang sedang ajukan suaka politik ke AS,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu (18/10).

Arrmantha juga mengatakan pemerintah siap memfasilitasi pemulangan para WNI yang terancam deportasi tersebut jika dimintai bantuan.

"Apabila mereka meminta bantuan dalam konteks kelengkapan dokumen travel dan fasilitas pemulangan, pemerintah siap bantu," tuturnya.



Menurut Arrmanatha, ada puluhan WNI yang dia ketahui masuk daftar perintah deportasi di AS. Namun, ia belum mendapatkan konfirmasi resmi dari otoritas AS.

“Dari segi data kami terus dalami jumlah WNI yang terancam deportasi. Namun sejauh yang kami ketahui, saat ini WNI yang sudah masuk daftar perintah deportasi di AS itu berjumlah puluhan, saya belum bisa sebutkan angka pastinya,” tutur Arrmanatha.

Pernyataan itu dilontarkan Arrmanatha setelah muncul laporan mengenai ratusan WNI yang tinggal di AS secara ilegal, di tengah upaya Trump untuk memangkas imigran tak berizin di negaranya.

Arrmanatha mengatakan, sebagian besar dari mereka masuk ke AS menggunakan visa wisata atau bisnis yang gagal atau tidak memperpanjang izin tinggal di sana.


Sejak kampanye tahun lalu, Trump memang berjanji akan membersihkan AS dari jutaan imigran ilegal melalui pengetatan keimigrasian. Sejak presiden ke-45 itu dilantik pada Januari lalu, penangkapan imigrasi pun melonjak pesat tiga kali lipat, dengan 142 kasus setiap harinya.

Sejak saat itu pun, para imigran ilegal yang selama ini mendapat penangguhan hukuman imigrasi dan diberikan izin tinggal bersyarat selama bertahun-tahun mulai diminta untuk kembali ke negara masing-masing.

Berdasarkan data dari kantor keimigrasian AS, kini setidaknya ada 41.854 imigran ilegal di Negeri Paman Sam yang terancam dideportasi akibat peraturan baru era pemerintahan Trump tersebut.






Credit  cnnindonesia.com

Ribuan WNI Korban Kerusuhan Mei 1998 Dideportasi dari Amerika

Suasana Ruko Mall Klender, tempat kejadian kerusuhan 1998 dan kebakaran Yogya Plaza (sekarang Mall Citra), 13 Mei 2016. TEMPO/Tane Hadiyantono

CB, Jakarta -Ribuan warga Indonesia, WNI,  keturunan Cina beragama Kristen yang selama ini tinggal di Amerika Serikat segera dideportasi. Mereka merupakan korban kerusuhan Mei 1998 yang melarikan diri ke Amerika Serikat karena khawatir atas keselamatan nyawanya.
Menurut Reuters, sekitar 2.000 warga Indonesia beretnis Cina yang akan dideportasi dari Amerika selama ini tinggal sebagai imigran ilegal. Mereka merupakan bagian dari puluhan ribu imigran ilegal yang segera dideportasi.
Kebijakan Presiden Donald Trump tentang imigran gelap membuat ribuan WNI terjaring dan terancam dideportasi. Namun banyak yang menolak dipulangkan karena takut akan mengalami diskriminasi rasial dan ancaman kekerasan karena kebencian etnis dan agama.

Kebanyakan warga Indonesia yang bakal dideportasi itu dulunya masuk ke Amerika Serikat secara legal, yakni menggunakan visa turis. Lalu mereka tinggal melebihi batas waktu yang tertera di visa.
Mereka tidak tahu, menurut para imigran ini, bahwa setelah tinggal melebihi batas waktu, mereka bisa mengurus pengajuan status pencari suaka untuk jangka waktu 1 tahun dari saat mereka tiba di Amerika. Dan,  mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan status tinggal legal di Amerika.
Jalan keluarpun muncul. Berkat bantuan senator Jeane Shaheen, terjadi negosiasi dengan kantor Imigrasi Amerika, ICE, tahun 2012 sehingga warga Indonesia ini diizinkan tetap tinggal di Amerika jika mereka mau menyerahkan paspornya dan datang untuk melapor secara reguler ke kantor ICE.
Awal Agustus, warga Indonesia diberitahu untuk kembali ke negaranya berdasarkan perintah eksekutif Trump tanggal 25 Januari 2017 yang menggantikan sejumlah kebijakan imigrasi Barack Obama.
Di bawah aturan baru ini, deportasi diprioritaskan untuk pelaku kriminal dan pelaku kriminal lainnya berpotensi untuk dideportasi.
"Perintah eksekutif Presiden Trump yang diteken pada Januari lalu mengubah segalanya," kata Shawn Neudauer, juru bicara ICE.

"Anak laki-laki saya sungguh tidak mau ke sana, dia tetap berkata 'saya Amerika'," kata Jacklyn Lele, 37 tahun mengenai anak laki-lakinya berusia 7 tahun yang diberitahu ibunya bahwa mereka harus kembali ke Indonesia.
Pendeportasian warga Indonesia ini mendapat kecaman dari warga New Hampshire. Mereka mendesak pemerintah agar tidak melakukan pendeportasian kepada para WNI itu.
"Tetangga yang telah bekerja berat dan mematuhi peraturan seharusnya tidak ditendang ke luar negara ini. Tetangga yang tidak melakukan kejahatan seharusnya tidak mendadak dihilangkan dalam tahanan ICE," kutipan berita dari harian setempat, Foster's Daily Democrat yang terbit Agustus lalu.
Menurut data ICE, berdasarkan data imigrasi tahun 2012, 69 WNI diizinkan tinggal di New Hampshire dan 45 lainnya saat ini tinggal di New Jersey. Mereka datang ke Amerika saat Kerusuhan Mei 1998 pecah di Indonesia. Namun saat ini jumlah mereka sudah ribuan dan sedang menghadapi ancaman deportasi.

Credit  tempo.co

Trump Kembali Buat Tudingan Tanpa Dasar untuk Obama

 

Presiden Barack Obama dituding tidak pernah menghubungi keluarga tentara AS yang gugur di medan perang. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump kembali membuat pernyataan tak berdasar yang diarahkan kepada para pendahulunya. Kali ini, ia menyebut Barack Obama dan lain-lain tidak pernah berbelasungkawa menghubungi keluarga tentara Amerika Serikat yang gugur saat bertugas.

Pernyataan itu diutarakan Trump pada Senin waktu setempat (16/10) saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait kematian empat tentara AS dalam penyerangan di Niger pada Rabu pekan lalu.

Trump menjawab dengan menyatakan telah menulis surat pribadi kepada keluarga korban dan berencana menghubungi mereka pekan depan.

Namun, tanggapannya tak berhenti sampai di situ. Presiden ke-45 itu kemudian membandingkan apa yang ia lakukan dengan para presiden sebelumnya dan menyebut mereka tidak pernah menghubungi keluarga para tentara yang gugur.

"Jika Anda melihat Presiden Obama dan presiden lainnya, kebanyakan dari mereka tidak pernah menelepon. Banyak dari mereka tidak melakukan itu. Saya sering menghubungi keluarga di waktu yang tepat," ujar Trump dalam jumpa pers.

"Saya merasa sangat buruk dan sedih. Telepon ini adalah hal terberat yang harus saya lakukan setiap kali terjadi. Ini sangat sulit," kata Trump.

Alhasil, komentar tersebut memicu kritikan, bahkan serangan, dari sejumlah pihak seperti pendukung dan mantan pegawai Obama.


"Komentar ini adalah kebohongan keterlaluan yang telah dilakukan Trump. Obama tidak pernah menyerang keluarga Gold Star [Trump]," tutur Benjamin J Rhodes, eks wakil penasihat keamanan nasional di era Obama seperti dikutip New York Times.

Alyssa Mastromonaco, eks anak buah Obama, bahkan menyerang Trump dengan menganggap komentar itu sebagai suatu kebohongan yang muncul dari "binatang gila".

Presiden Donald Trump. (Reuters/Carlos Barria)

Sebab, faktanya, saat menjabat sebagai presiden Obama kerap menulis surat, menelepon, hingga menemui para keluarga tentara yang gugur tersebut.

Sejumlah pejabat pemerintahan Obama juga mengatakan ia kerap mengunjungi pemakaman nasional Arlington, tempat peristirahatan terakhir tentara yang tewas dalam perang di Irak dan Afghanistan.


Obama pun disebut pernah mengunjungi Pusat Medis Militer Walter Reed untuk menghabiskan waktu berkumpul bersama para tentara yang tengah memulihkan diri dari kecelakaan saat bertugas dan berperang di luar negeri.

Di awal kepemimpinannya, Obama bahkan secara khusus melakukan perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara di Delaware untuk menjemput peti mati para jenazah tentara AS yang gugur di Afghanistan.

Walaupun begitu, sejumlah pejabat menganggap tidak realistis jika mengharapkan setiap presiden menghubungi seluruh keluarga tentara yang gugur di medan perang.

Sebagai contoh, pada masa George W Bush dan Omaba pun, kedua pemerintahan menghadapi ratusan tentara gugur yang menjadi korban perang dan konflik di luar negeri.


Sementara itu, hingga kini, Obama melalui juru bicara menolak untuk berkomentar mengenai pernyataan terbaru Trump yang kembali menyerang pemerintahannya dulu.






Credit  cnnindonesia.com

AS Siap Berunding Langsung dengan Korut

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

TOKYO - Amerika Serikat (AS) tidak mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan perundangan langsung dengan Korea Utara (Korut). Demikian yang dikatakan Wakil Sekretaris Negera AS John J. Sullivan

Pembicaraan antara dua negara yang bersitegangan ini telah lama didesak oleh China. Namun, Washington dan sekutunya Jepang enggan untuk duduk di meja. Sedangkan Pyongyang terus mengejar tujuan mereka untuk mengembangkan rudal yang mampu menyerang AS.

"Akhirnya, kami tidak mengesampingkan kemungkinan jalannya pembicaraan langsung," kata Sullivan di Tokyo setelah melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Jepang seperti dikutip dari Reuters, Selasa (17/10/2017).

"Fokus kami adalah diplomasi untuk mengatasi masalah ini yang dipresentasikan oleh DPRK. Kita harus, bagaimanapun, dengan sekutu kita, Jepang dan Korea Selatan dan tempat lain, bersiaplah untuk yang terburuk jika diplomasi gagal," katanya menggunakan nama resmi Korut.

Ketegangan melonjak antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang. Situasi semakin memanas akibat perang kata-kata yang semakin sengit antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006.

Sanksi terakhir PBB melarang ekspor batubara, bijih besi dan makanan laut, yang bertujuan untuk memotong sepertiga total ekspor tahunan Korit sebesar USD3 miliar.

Credit  sindonews.com

Rusia: AS Tak Becus Dalam Melakukan Dialog

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan, pemerintah AS saat ini tidak memiliki kemampaun untuk menyelesaikan masalah melalui jalur dialog. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memiliki kemampaun untuk menyelesaikan masalah melalui jalur dialog. Dia percaya bahwa pendekatan AS untuk menekan isu nuklir, seperti kesepakatan nuklir Iran dan nuklir Korea Utara, hanya memperburuk masalah yang ada di dunia.

Lavrov menuturkan, keputusan terbaru yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait kesepakatan nuklir Iran membuktikan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil AS saat ini, dalam upaya menyelesaikan yang ada di dunia justru menimbulkan kekhawatiran membuat masalah tersebut semakin rumit.

"Hilangnya saling percaya menyebabkan keprihatinan yang mendalam. Sayangnya, tren negatif ini hanya diperparah oleh keputusan AS untuk benar-benar menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dalam program nuklir Iran, dan sebagai akibat ancaman Washington untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Korea dengan cara militer," kata Lavrov.

"Dua tahun yang lalu, sebuah kesepakatan dicapai pada program nuklir Iran, dan telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, seluruh dunia menyambutnya. Sekarang Washington menarik diri darinya, ini lagi-lagi masalah yang bisa dinegosiasikan dalam nilai kebijakan luar negeri," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10).

Dia menambahkan bahwa keputusan AS mengenai Iran menunjukkan ketidakpercayaan mereka dan, karenanya, tidak ada alasan bagi Korut untuk bernegosiasi dengan AS.

Pada saat yang sama, diplomat senior Rusia itu  menyebut perilaku Pyongyang provokatif, karena negara tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. "Saya tidak membenarkan Pyongyang, Pyongyang bertindak provokatif, secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," tukasnya. 

Credit  sindonews.com