CUPUMA

Rabu, 13 Februari 2019

Trump Tak Senang dengan Kesepakatan Tembok Meksiko

Presiden Donald Trump mengaku tak senang dengan draf kesepakatan mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Pemerintahan AS pun terancam kembali tutup. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengaku tidak senang dengan draf kesepakatan antara kubu Republik dan Demokrat mengenai pendanaan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Pemerintahan Amerika Serikat pun terancam kembali tutup.

"Saya harus mempelajarinya. Saya tidak senang," ujar Trump merujuk pada draf kesepakatan pendanaan yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Senat juga tanda tangan sang presiden demi menghindari penutupan pemerintahan.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (13/2), draf kesepakatan itu berisi rencana anggaran pembangunan tembok Meksiko yang diminta Trump dan dana untuk membiayai pemerintahan hingga akhir masa fiskal pada September mendatang.

Jika Kongres kembali tak mencapai kesepakatan anggaran pada tenggat waktu 15 Februari mendatang, pemerintahan AS terancam tutup lagi setelah situasi serupa terjadi sejak Desember hingga akhir Januari lalu.

Hambatan besar dalam kesepakatan ini adalah permintaan Trump untuk menyediakan anggaran US$5,7 miliar guna membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghalau imigran ilegal.

Partai Republik yang menguasai Senat memperjuangkan permintaan Trump, sementara Partai Demokrat sebagai pemegang suara mayoritas di Dewan Perwakilan menganggap dana tersebut terlalu besar.

Ketika ditanya apakah pemerintahan harus ditutup kembali jika ia tak suka dengan kesepakatan tersebut, Trump berkata, "Saya kira kalian tidak akan melihat penutupan pemerintahan. Jika ya, itu kesalahan Demokrat."

Sejumlah sumber mengatakan bahwa Trump jengkel karena dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menganggarkan US$1,37 miliar untuk pembangunan tembok berbahan tonggak baja di perbatasan sepanjang 90 kilometer.

Demokrat juga menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Selama ini, Partai Demokrat mendesak pemerintahan Trump agar mengurangi jumlah imigran yang ditahan selagi menunggu proses deportasi. Mereka mengusulkan pemasangan alat deteksi untuk terus memantau pergerakan imigran yang sedang menanti deportasi tersebut.

Namun, Trump sendiri selama ini ingin semua imigran ilegal yang bersiap dipulangkan ke negara asalnya ditahan di fasilitas detensi.

Meski Trump tak mendapatkan semua yang diinginkan, Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, berharap sang presiden mau menandatanganinya demi menghindari penutupan pemerintahan.

"Saya berharap ia memutuskan untuk menandatanganinya," kata McConnell.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen AS Capai Kesepakatan Sementara Hindari Shutdown

WASHINGTON - Para negosiator kongres Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan pada Sabtu (16/2). Meski demikian, sejumlah sumber menyatakan kesepakatan sementara itu tidak termasuk dana USD5,7 miliar yang diminta Presiden AS Donald Trump untuk dinding perbatasan.

“Kami mencapai kesepakatan secara prinsip untuk pendanaan program keamanan perbatasan hingga 30 September,” ungkap Senator dari Partai Republik Richard Shelby, dilansir Reuters. “Para staf kami sedang bekerja cepat untuk menyatukan semuanya,” papar Shelby tanpa memberi penjelasan lebih rinci tentang kesepakatan sementara itu.

Selain itu, masih belum jelas apakah Presiden Trump akan mendukung kesepakatan itu. Trump meminta dana USD5,7 miliar tahun ini untuk membantu membiayai dinding di perbatasan AS-Meksiko. Permintaan itu ditolak anggota kongres dari Partai Demokrat sehingga memicu 35 hari penutupan pemerintahan federal yang berakhir bulan lalu tanpa ada dana untuk dinding perbatasan.

Sumber dari kongres menjelaskan, isi kesepakatan sementara itu termasuk dana USD1,37 miliar untuk memasang pagar baru di sepanjang perbatasan bagian selatan. Jumlah tersebut sama dengan dana yang dialokasikan Kongres tahun lalu dan jauh dari jumlah yang diminta Trump.

Sumber itu menyatakan, tidak ada dana yang dialokasikan untuk dinding seperti yang dijanjikan Trump dalam kampanye presidennya pada pemilu 2016. Demokrat menganggap pembangunan dinding itu akan mahal dan tidak efektif.

Dua sumber kongres lain mengungkapkan, hanya desain terbaru yang dapat digunakan untuk konstruksi penghalang tambahan sepanjang 90 km. Desain itu termasuk pagar tonggak baja yang sudah digunakan sejak sebelum Trump menjadi presiden.

Beberapa saat setelah kesepakatan sementara itu tercapai di parlemen, Trump menggelar pawai di kota perbatasan El Paso, Texas, untuk menyatakan bahwa dinding itu dapat melindungi rakyat AS dari para penjahat, narkoba dan serangan hebat kafilah migran.

Trump menyatakan dia mendengar tentang kemajuan perundingan hanya beberapa saat sebelum dia naik ke panggung untuk berpidato. “Hanya agar Anda tahun, kita tetap akan membangun dinding. Mungkin kemajuan telah dibuat, mungkin tidak,” kata Trump.

Sesuai kesepakatan sementara itu, Demokrat bersedia menarik permintaan untuk menurunkan batas tempat tidur tahanan imigran di wilayah AS. Demokrat memprotes pemerintahan Trump yang menaikkan kapasitas tahanan sebagai cara mempercepat deportasi imigran ilegal yang mencari suaka sesuai hukum AS.

Namun, jumlah maksimal di perbatasan dan wilayah AS akan tetap sebanyak 40.520 tempat tidur. Sumber di kongres menjelaskan, meski ada batas maksimal, jumlah tersebut dapat bertambah hingga 49.057 tempat tidur dan sesuai kesepakatan, jumlah tersebut akan dikurangi sesuai batas yang disahkan.

Meski demikian, kesepakatan itu akan memberi Trump fleksibilitas menambah jumlahnya menjadi 52.000 tempat tidur jika diperlukan. “Saya harap pada Rabu (13/2) kita akan memiliki produk akhir,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat Nita Lowey.

Credit sindonews.com

Anggota Dewan AS Capai Kesepakatan Dasar soal Tembok Meksiko

Ilustrasi kompleks Kongres AS. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Negosiator anggota Dewan Perwakilan dan Senat Amerika Serikat mengaku sudah mencapai kesepakatan dasar mengenai pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghindari penutupan pemerintahan.

Senator dari Partai Republik, Richard Shelby, dan anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Nita Lowey, mengatakan bahwa kesepakatan itu tercapai pada Senin (11/2) malam setelah serangkaian rapat selama satu hari.

Sebagaimana dilansir Reuters, Shelby mengatakan bahwa ia berharap Gedung Putih akan menerima kesepakatan yang sudah dicapai anggota Senat dan Dewan Perwakilan tersebut.

Shelby dan tak menjabarkan lebih lanjut isi kesepakatan tersebut. Namun sebelumnya, Partai Republik terus memperjuangkan permintaan Presiden Donald Trump agar Kongres mengucurkan dana US$5,7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Permintaan yang dianggap terlalu besar oleh kubu Demokrat ini sempat membuat Kongres tak menyepakati rancangan anggaran sehingga pemerintahan AS harus tutup selama lebih dari 30 hari, terlama dalam sejarah.

Trump akhirnya sepakat membuka sementara pemerintahan hingga 15 Februari dengan jaminan Kongres akan membahas pendanaan tembok tersebut.

Demi menghindari penutupan pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya mengajukan tawaran untuk mengurangi ruang dalam tahanan bagi para imigran yang menghadapi deportasi.

Demokrat menolak usulan Trump untuk memperluas kapasitas tahanan bagi para imigran yang ditangkap Aparat Bea Cukai dan Imigrasi AS (ICE).

Mereka pun menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, menganggap proposal itu bagai "pil racun" karena dapat membuat AS harus melepaskan ribuan imigran ilegal.

Kubu Demokrat kemudian menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melepaskan imigran dari pusat detensi, tapi memasangkan detektor pada tubuhnya agar dapat terus dipantau.

Ketua Komite Alokasi Dana Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, pun berharap negosiasi berjalan lancar sehingga pemerintahan tidak harus ditutup lagi.

"Kami akan mencoba dan berupaya mencapai kesepakatan. Saya selalu optimistis kami dapat melakukannya," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Di PBB, Rezim Maduro Tegaskan Siap Duduk Satu Meja dengan Oposisi

NEW YORK - Pemerintan Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro siap untuk duduk dengan oposisi tanpa syarat dan mencari solusi intuk krisis politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza.

"Bagaimana mungkin ada prasyarat antara Venezuela? Pemerintah telah mengatakan: Anda adalah Venezuela, saya Venezuela. Mari kita duduk bersama. Kita memiliki Konstitusi kita. Mari kita duduk dan terlibat dalam dialog. Mari kita mencoba mencari solusi tanpa segala bentuk ikatan, atau prasyarat apa pun," kata Arreaza kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Keangkuhan semacam ini (dengan bersikukuh pada prasyarat) hanya akan menghalangi dialog. Itulah mengapa kami mengatakan kami menunggu oposisi untuk mengejar kemerdekaannya dari pemerintah AS dan kemudian kami bisa duduk bersama oposisi dan setuju serta bernegosiasi sesuai dengan Konstitusi, dan temukan solusi Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (13/2/2019).

Venezuela telah berada dalam ketegangan politik sejak 23 Januari ketika Presiden Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Maduro Sebut Pemerintahan Trump Geng Ekstrimis

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas krisis politik dan ekonomi di negaranya. Ia pun menyebut pemerintahan Trump adalah gerombolan ekstrimis.

Dalam sebuah wawancara, pemimpin sosialis yang diperangi itu menegaskan kembali rencananya untuk mencegah bantuan kemanusiaan untuk memasuki negaranya. Bantuan tersebut direncanakan oleh kelompok oposisi yang didukung oleh AS.

Dia mengatakan mengizinkan bantuan untuk memasuki Venezuela adalah cara bagi AS untuk membenarkan intervensi militer.

"Mereka adalah orang gila untuk mengambil alih Venezuela," kata Maduro seperti dikutip dari Fox News, Selasa (12/2/2019).

Ia pun telah berulang kali menyangkal negaranya yang hancur secara ekonomi menghadapi krisis kemanusiaan, meskipun beberapa laporan keluar dari Venezuela tentang orang yang menderita karena kekurangan kebutuhan dasar.

Ia mengatakan kepada BBC bahwa negaranya memiliki kapasitas untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya dan tidak harus memohon dari siapa pun.

"Ini adalah bagian dari sandiwara itu," kata Maduro.

"Itu sebabnya, dengan segala hormat, kami katakan pada mereka bahwa kami tidak menginginkan remah-remah mereka, makanan beracun mereka, sisa-sisa makanan mereka," imbuhnya.

Maduro menegaskan ia tidak akan mundur dari kekuasaan dan menuduh AS berupaya menjajah Venezuela serta mengeksploitasi cadangan minyaknya yang sangat besar.

Ia berharap kelompok ekstremis di Gedung Putih dikalahkan oleh opini publik yang kuat di seluruh dunia.

"Ini adalah perang politik, dari kekaisaran Amerika Serikat, dari kepentingan hak ekstrem yang saat ini sedang memerintah, Ku Klux Klan, yang memerintah Gedung Putih, untuk mengambil alih Venezuela," tambah Maduro.

Maduro telah membuat pertunjukan mengawasi operasi militer yang diputar di TV pemerintah hampir setiap hari. Dia berlari dengan pasukan dalam formasi, menaiki tank amfibi dan mencerca apa yang dikatakannya sebagai invasi AS yang akan datang yang dia samakan dengan Vietnam Amerika Latin.

Presiden Donald Trump mengatakan semua opsi ada di meja perihal pelengseran Maduro. AS juga telah menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak negara PDVSA pada akhir Januari lalu dan dimaksudkan untuk menekan Maduro lengser dari jabatannya, namun belum menggigit. Di Ibu Kota Venezuela, Caracas, penduduk yang berhenti di pompa bensin masih dapat mengisi mobil mereka, meskipun ada kekhawatiran bahwa sanksi akan membuat kekurangan.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB Tawarkan Diri Jadi Penengah Krisis Venezuela

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela. (Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela.

Tawaran ini disampaikan ketika Guterres bertemu dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreasa, atas permintaan Caracas pada Senin (11/2), ketika perebutan kekuasaan antara Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi, Juan Guaido, tak kunjung usai.

"Sekjen menyampaikan kembali bahwa tawarannya menjadi penengah kedua pihak masih berlaku untuk negosiasi serius demi membantu negara itu keluar dari kebuntuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip AFP.

Perebutan kekuasaan ini bermula ketika Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru negara.

Guaido mendulang dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro didukung China, Rusia, dan sejumlah negara Afrika.

Uni Eropa dan sejumlah negara lain lantas membentuk satu grup untuk membahas pemecahan masalah di Venezuela yang pada dasarnya dipicu krisis ekonomi akibat hiperinflasi di masa pemerintahan Maduro.

Blok Eropa itu tak mengikutsertakan AS dan Rusia dengan dalih agar negosiasi dan pembicaraan berjalan lancar tanpa konflik kepentingan.

Di tengah kisruh ini, Guterres enggan ikut serta dalam sejumlah pembicaraan yang diadakan berbagai pihak untuk mengatasi krisis Venezuela untuk menunjukkan posisi netral.

Credit cnnindonesia.com

Kepolisian Kanada Bebaskan 43 Warga Mesiko dari Perbudakan

Ilustrasi. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Kepolisian Kanada membebaskan 43 warga Meksiko yang menjadi korban penipuan dan perbudakan setelah dipekerjakan di negara tersebut nyaris tanpa imbalan.

Kepolisian Ontario (OPP) menyatakan bahwa para pekerja yang kebanyakan laki- laki itu dipikat ke Kanada oleh sindikat perdagangan manusia. 

Awalnya, mereka membayar sejumlah besar uang kepada sindikat itu dengan iming-iming bisa belajar di Kanada, atau mendapatkan visa kerja dan status kependudukan tetap.

Begitu tiba di Kanada, mereka ditempatkan dalam kawasan kumuh di bagian tengah dan timur kota Ontario. Mereka kemudian dipaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel-hotel.

"Perdagangan manusia adalah pebudakan modern. Eksploitasi adalah adalah elemen kunci dari pelanggaran ini," kata Wakil Komisaris OPP, Rick Barnum, sebagaimana dikutip AFP.

Dua pejabat perusahaan jasa kebersihan di daerah Barrie, Ontario, diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, sejauh ini mereka belum ditahan.

"Tidak dapat dibayangkan bahwa kejadian ini terjadi di lingkungan kami," kata Kepala Kepolisan Daerah Barrie, Kimberly Greenwood.

Credit cnnindonesia.com

Ramai skandal pelecehan seksual di gereja, Meksiko berhentikan 152 pastor

Bendera Meksiko (REUTERS/Seth Wenig)

Mexico City (CB) - Sedikitnya 152 pastor Katolik di Mexico diberhentikan dari pelayanan dalam sembilan tahun terakhir karena pelecehan seksual terhadap anak, kata Uskup Agung Meksiko untuk Monterrey, Senin.

Hal tersebut mendorong pengacara para terduga korban pelecehan mempertanyakan keseriusan dari pihak Gereja.

"Beberapa pastor nakal berada di penjara dan sejumlah pastor lainnya diberhentikan dari pelayanan mereka. Dalam sembilan tahun terakhir, sebanyak 152 pastor dipensiunkan," kata Uskup Agung untuk Monterrey, Rogelio Cabrera kepada Reuters, Minggu.

Pengumuman Gereja Meksiko tersebut muncul di tengah maraknya skandal pelecehan seksual di seluruh gereja Katolik di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Chile, Australia dan Jerman. Meksiko merupakan rumah bagi komunitas Katolik terbesar kedua di dunia seteah Brazil.
Paus Fransiskus akan menerima para uskup di Vatikan akhir Februari guna membahas pengungkapan pelecehan seksual di Gereja di seluruh dunia, yang telah merusak kredibiltas lembaga tersebut.

Pengacara Martin Faz Mora, yang mewakili 19 terduga korban pelecehan oleh seorang pastor di Negara Bagian San Luis Potosi, Meksiko Tengah, menyatakan keraguan tentang pengumuman Gereja tersebut.

"Itu menjadi contoh yang tak bertanggungjawab lantaran para korban masih menunggu ganjaran atas penodaan terhadap mereka," kata Faz kepada Reuters, Senin. "Dalam hal apapun Gereja tidak membicarakan masalah untuk mengobati penderitaan korban".

Paus Fransiskus kerap berjanji bahwa tidak ada toleransi bagi pastor yang melakukan pelecehan terhadap anak namun sejumlah kritikus menuntut tindakan yang lebih.

Credit antaranews.com

Selasa, 12 Februari 2019

Pentagon: Senjata Laser Cina dan Rusia Ancam Satelit AS

Senjata Laser Cina. uk.businessinsider.com

CB, Jakarta - Laporan terbaru Pentagon mengungkapkan tentang senjata laser milik Cina dan Rusia yang mengancam satelit AS di luar angkasa. Senjata laser ini mampu merusak satelit-satelit AS di luar angkasa.
Pentagon dalam laporannya yang bertajuk Challenges to Security in Space menjelaskan, Cina,Rusia, Iran, dan Korea Utara tengah mengembangkan kemampuannya untuk mengancam posisi yang selama ini dipegang AS.

Sistem Senjata Laser Mobile, Peresvet, buatan militer Rusia. Noticiasmilitares

"Cina dan Rusia khususnya, sedang mengembangkan berbagai cara untuk mengeksploitasi ketergantungan AS terhadap sistem berbasis ruang dan menantang posisi AS di luar angkasa," ujar laporan Pentagon seperti dikutip dari CNN, Selasa, 12 Februari 2019.
Satelit memainkan peranan kunci di AS dalam segala hal, mulai dari navigasi, menarget senjata dan mengumpulkan data intelijen, termasuk juga mengawasi program senjata nuklir Korea Utara serta memantau aktivitas militer Cina dan Rusia.
Juga berfungsi sebagai rumah sensor yang terlibat dalam mendeteksi peluncuran rudal musuh.

Senjata Laser milik ANgkatan Laut Amerika Serikat. mashable.com

Pentagon dalam laporannya memperingatkan bahwa Cina juga memiliki rudal yang mampu menghantam satelit di orbit rendah Bumi. Sementara Rusia sedang dalam proses mengembangkannya.
Selain itu, Cina dan Rusia sedang mengembangkan satelit "inspeksi dan melayani" yang dapat melakukan serangan terhadap satelit di orbit.
Lebih lanjut laporan Pentagon menjelaskan, Beijing dan Moskow tengah membuat senjata laser untuk menganggu, menurunkan, atau merusak satelit serta alat penyensornya.

Cina juga kemungkinan telah memiliki kemampuan terbatas untuk menggunakan sistem laser terhadap sensor satelit.
Adapun Rusia dilaporkan telah mengirimkan senjata laser ke Pasukan Ruang Angkasa sebelum Juli 2018, yang kemungkinan untuk misi anti-satelit.
Rusia juga mengembangkan sistem senjata laser udara (anti-satelit) untuk digunakan terhadap sensor pertahanan rudal berbasis ruang.

Credit tempo.co

Satelit Rusia Pantau Ledakan Misterius di Atmosfer, Diklaim Alien

Satelit Rusia Pantau Ledakan Misterius di Atmosfer. Kredit: Sputnik News

CB, Moskow - Sebuah teleskop ultraviolet yang dipasang di satelit Rusia Lomonosov telah menangkap ledakan cahaya di atmosfer Bumi, yang sifat fisiknya belum dijelaskan sejauh ini.
Hal itu disampaikan direktur Institut Penelitian Fisika Nuklir di Universitas Negeri Rusia Mikhail Panasyuk dalam sebuah wawancara dengan Sputnik News, 11 Februari 2019.

"Dengan bantuan teleskop, kami telah memperoleh hasil yang lebih penting daripada yang kami perkirakan. Sepertinya kami telah menemukan fenomena fisik baru ... Kami belum mengetahui sifat fisik ini ... Misalnya, selama penerbangan Lomonosov di ketinggian beberapa lusin kilometer, kami telah memantau beberapa kali 'ledakan' cahaya yang sangat kuat. Tetapi di bawahnya semua jelas, tidak ada badai, tidak ada awan," kata Mikhail Panasyuk.

Karena para ilmuwan tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan atas ledakan cahaya misterius di atmosfer Bumi itu, salah satu teori konspirasi secara aneh mulai mengklaim bahwa peristiwa ini bisa menjadi tanda invasi alien yang akan datang.
Para ahli teori konspirasi ini percaya bahwa alien mungkin telah mencapai atmosfer Bumi, dan mereka mungkin sedang menguji senjata kuat mereka sebelum mengarahkannya ke manusia, sebagaimana dikutip IB Times.
Beberapa penganut teori konspirasi lain berpendapat bahwa fenomena langit yang tidak dapat dijelaskan ini bisa menjadi tanda kiamat yang akan segera terjadi. Menurut para ahli teori ini, dunia akan melalui akhir zaman, dan bulan super darah baru-baru ini merupakan indikasi bahwa hari kiamat siap untuk mengubah Bumi menjadi neraka.
Satelit astronomi Rusia Mikhailo Lomonosov dari Moscow State University diluncurkan ke orbit Bumi pada tahun 2016.

Satelit itu dirancang untuk mengamati fenomena sementara di atmosfer atas Bumi serta mempelajari karakteristik radiasi magnetosfer planet dan untuk penelitian kosmologis dasar. Bobotnya 625 kilogram.
Satelit ini dilengkapi dengan teleskop ruang angkasa untuk mengukur spektrum energi dan komposisi kimiawi sinar kosmik berenergi tinggi dari orbit dekat-Bumi. Selain itu, ada sistem instrumental yang dipasang untuk mempelajari semburan sinar gamma kosmik dan magnetosfer dekat Bumi.

Credit tempo.co

Kaisarnya Disebut Anak Penjahat Perang, Jepang Tersinggung

TOKYO - Jepang dan Korea Selatan (Korsel) terlibat perseteruan diplomatik setelah seorang legislator Seoul menyebut Kaisar Akihito sebagai anak penjahat perang dan harus minta maaf atas tindakan mendiang ayahnya selama Perang Dunia II. Tokyo tak terima dengan komentar itu dan menuntut Seoul meminta maaf.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Moon Hee-sang harus menarik kembali komentarnya dan mengajukan permintaan maaf.

"Pernyataan Moon sangat tidak pantas," kata Yoshihide Suga kepada wartawan, Selasa (12/2/2019), dikutip Reuters.

Dalam komentarnya, Moon Hee-Sang juga mengusik masa lalu ayah Kaisar Akihito, yakni mendiang Kaisar Hirohito, yang terlibat Perang Dunia II. Menurut politisi Seoul itu, militer Jepang selama Perang Dunia II memaksa para wanita Korea menjadi "wanita penghibur" di rumah bordil militer Jepang.

"Kami sangat memprotes karena pernyataannya yang benar-benar tidak pantas dan sangat disesalkan," ujar Yoshihide Suga. "Pada saat yang sama, kami menuntut permintaan maaf dan penarikan komentarnya."

Komentar Moon Hee-Sang dikutip Bloomberg pekan lalu. Moon menyebut Kaisar Jepang saat ini adalah "putra pelaku utama kejahatan perang".

Pada masa Perang Dunia II, sekitar 200.000 wanita dan gadis yang kebanyakan dari Korea Selatan, dipaksa melayani Tentara Kekaisaran Jepang sebagai "wanita penghibur" dan dilecehkan secara seksual di rumah bordil militer Jepang.

Menurut Suga, pemerintah Seoul sudah mengatakan kepada Tokyo bahwa laporan Bloomberg bukan cerminan sikap pemerintah Korea Selatan yang ingin meningkatkan hubungan bilateral.

Perdana Menteri Shinzo Abe menyebut pernyataan politisi Korea Selatan itu sangat disesalkan.

Credit sindonews.com

Tidak Tarik Pasukan dari Suriah, Iran Ancam Bombardir Pangkalan AS

TEHERAN - Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa pangkalan militernya di berada dalam jangkauan serangannya jika negara itu menolak untuk menarik pasukannya dari Suriah. Presiden AS Donald Trump pada akhir tahun lalu berencana untuk menarik pasukannya dari Suriah karena kelompok militan ISIS telah dikalahkan.

"Semua pangkalan AS di Suriah berada dalam jangkauan senjata lintas-batas kami, dan jika ini gagal, kami akan menyerangnya dari dalam Iran," kata Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talai-Nik seperti dikutip Daily Express dari kantor berita semi resmi Tasnim, Selasa (12/2/2019).

Ancaman itu dilontarkan Talai-Nik karena Iran tidak sabar dengan kehadiran tentara AS yang terus berlanjut di sekutunya Suriah.

Pasukan AS telah berada di dalam Suriah sejak 2015 membantu perang melawan ISIS.

Pada 19 Desember, Trump mengonfirmasi bahwa dia menarik semua tentara Amerika dari negara itu dan mereka akan meninggalkan Suriah dalam waktu 30 hari.

Pada saat itu, Trump berkata: "Kami telah menang melawan ISIS."

"Anak-anak kita, mereka semua kembali dan mereka akan kembali sekarang," ujarnya.

Namun tak lama setelah pengumuman itu dibuat batas waktu penarikan diperpanjang beberapa bulan.

Pekan lalu, Ali Akbar Velayati, seorang pembantu senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, memerintahkan AS untuk memindahkan pasukannya.

"Apakah mereka mau atau tidak, Amerika harus meninggalkan Suriah," kata Velayati.

"Tidak 90 persen tanah Suriah berada di bawah kendali pemerintah dan sisanya akan segera dibebaskan oleh tentara Suriah," imbuhnya.

Saat ini ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, termasuk pasukan khusus dan personel pelatihan. Pasukan khusus Inggris dan Prancis juga aktif di negara itu.

Pasukan Iran juga aktif di Suriah, di mana mereka mendukung rezim Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Dituduh Rancang Penghancuran Situs Gunung Sinai

Doubting Thomas Research Foundation percaya puncak Gunung Sinai berlokasi di Arab Saudi

CB, Jakarta - Arab Saudi diduga merancang penghancuran situs Gunung Sinai tempat Musa menerima 10 Perintah Tuhan atau setidaknya menyembunyikan situs itu dari negara-negara Barat yang dikhawatirkan akan dijadikan tempat pemujaan.
Lembaga penelitian mengenai Kristen, Doubting Thomas Research Foundation mengklaim bahwa puncak Gunung Sinai dimana Musa bertemu dengan Allah dalam kisah Keluaran berlokasi di Arab Saudi.

Namun, Arab Saudi disebut memblokade akses ke Gunung Sinai. Para peneliti kemudian melakukan kunjungan rahasia ke sana. Situs ini sengaja disembunyikan dari dunia dengan menggunakan pagar, aparat polisi, dan pasukan keamanan.

Dan ternyata situs Gunung Sinai telah masuk dalam rencana pembangunan megacity Neom Arab Saudi senilai US$ 500 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Besar Megacity Neom diperkirakan 33 kali lebih besar dari kota New York di AS.

"Saudi sedang membangun kota super yang dirancang menjadi 33 kali luas New York. Jika kita semua tidak bertindak, pekerja konstruksi Saudi di kawasan ini akan merusak bukti kunci dan mencegah penggalian demi masa depan" kata analis peneliti Clarion Project, seperti dikutip dari Sputnik, 11 Februari 2019.
Otoritas Arab Saudi telah melakukan survei arkeologi di kawasan yang diklaim area Gunung Sinai, dan hasilnya Saudi membantah pernyataan kelompok peneliti tersebut.

Sejumlah peneliti Barat juga membantah penelitian Doubting Thomas Research Foundation bahwa Gunung Sinai berada di Arab Saudi.
"Tidak ada sejarah kredibel, bukti geografis, arkeologi atau Biblika tentang tesis bahwa Gunung Sinai berada di Jebel al-Lawz di Arab Saudi," lata peneliti Penciptaan, Gordon Franz seperti dikutip dari Daily Star.co.uk, Selasa, 11 Februari 2019.
Dibantah sejumlah peneliti, Doubting Thomas Research Foundation malah mengklaim telah menemukan situs Penyeberangan Laut Merah menuju Arab Saudi, tak jauh dari lokasi situs Gunung Sinai.

Credit tempo.co

Gunung Sinai Situs Suci Kristen Bukan di Mesir, tapi Arab Saudi?

Wisatawan mmenuruni puncak Gunung Musa, dekat kota Saint Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir, 9 Desember 2015. Menurut Alkitab gunung ini dimana Nabi Musa menerima sepuluh perintah dari Tuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

CB, Jakarta - Penelitian terbaru mengungkapkan, Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima 10 Perintah Tuhan sesuai isi Alkitab bukan di wilayah Mesir seperti dipercaya selama ini, melainkan berada ratusan mil di wilayah Arab Saudi.
Hasil penelitian Clarion Project dan Doubting Thomas Research Foundation di Amerika Serikat yang telah dirilis menyebutkan Gunung Sinai berada di arah timur Semenanjung Arab seberang Teluk Aqaba.

Hasil penelitian dan penyelidikan selama 2 tahun tentang situs suci didokumentasi dengan diberi judul "Finding the Mountain of Moses: The Real Mountain in Saudi Arabia."

Berdasarkan penelitian ini, Kerajaan Arab Saudi disebut mengetahui dengan baik mengenai fakta ini.
Dokumen ini mengklaim berdasarkan sumber-sumber dari Kristen, Yahudi, dan Islam, maka lokasi Gunung Sinai sesuai isi Alkitab berada di barat daya Arab Saudi.

Analis keamanan nasional untuk Clarion Projetc, lembaga yang mengklaim non-profit dan anti-ekstrimis, Ryan Mauro menuding pemerintah Arab Saudi telah berusaha menyembunyikan lokasi Gunung Sinai dari seluruh dunia dengan menggunakan pagar, polisi, dan pasukan.
Mauro telah meluncurkan situs yang berusaha mencoba menyakinkan Arab Saudi untuk mempertahankan situs itu. Ia mendapatkan bukti kuncin tentang rencana pembangunan proyek mega-city dalam beberapa tahun mendatang yang akan menghancurkan area Gunung Sinai.
Sejumlah analis percaya Jabal Maqla, salah satu gunung tertinggi di jazirah Arab dan puncak gunung Jabal al-Lawz merupakan tempat sesungguhnya Moses menerima 10 Perintah Tuhan.

Selain itu, menurut Mauro, ia juga menduga telah menemukan Elam, oasis tempat Musa dan Israel menemukan air setelah melintasi Laut Merah menuju Gunung Sinai.
"Pikirkan betapa banyak hal yang sejalan dengan isi Alkitab di sini di gunung ini," kata Mauro seperti dikutip dari Sputnik, Senin, 11 Februari 2019.
Bukti lainnya, seperti batu yang dipecahkan oleh Musa atau peninggalan altar kuno tempat orang Israel menyembah seekor anak lembu emas saat Musa berada di puncak gunung Sinai.
Pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggaan atas hasil penelitian dan penyelidikan yang tertuang dalam dokumenter tersebut bahwa Gunung Sinai berada di wilayah negara itu dan sengaja disembunyikan.

Credit tempo.co

Peringati 40 Tahun Revolusi, Iran klaim negara terstabil di Timur Tengah

Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi (tengah) mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution (kedua kanan) untuk memimpin acara potong kue dalam resepsi Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran di Jakarta, Senin (11/2/2019). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Jakarta (CB) - Iran mengklaim telah berhasil menjadi negara paling stabil di Timur Tengah selama 40 tahun terakhir sejak Revolusi Islam terjadi di negeri Teluk Persia itu.

"Hari ini, setelah 40 tahun berjalan, kami dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa Iran, dengan dukungan penuh rakyatnya, telah berhasil menjadi negara paling stabil di wilayah Timur Tengah yang penuh kemelut dan perpecahan," kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi di Jakarta, Senin malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Mohammadi dalam pidato perayaan Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran yang diselenggarakan Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Oedang.

Dalam pidatonya, Dubes Mohammadi pun menggarisbawahi capaian Iran sebagai negara demokratis agamis yang, salah satunya, dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan lebih dari 40 pemilu di negara teluk itu.

Iran juga mengaku sebagai negara yang merangkul berbagai penganut agama, seperti Muslim, Kristen (Katolik dan Protestan), Zoroastrianisme, serta Yahudi, yang semuanya diberikan kesetaraan hak sosial dan kebebasan dalam melaksanakan ibadah keagamaan.

Sebagai negara yang stabil di berbagai bidang, Iran siap untuk memperluas kerja sama perdagangan, ekonomi dan politik berdasarkan prinsip saling menghormati dan interaksi yang konstruktif dengan semua negara.

"Presiden Republik Islam Iran Yang Mulia Doktor Hasan Rouhani selalu menyampaikan pandangan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan realistis, serta interaksi yang konstruktif dengan semua negara, khususnya negara-negara tetangga dan selalu mengedepankan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai krisis dan persoalan," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Mohammadi, Iran menyayangkan kondisi yang terjadi di Timur Tengah saat ini yang dikacaukan berbagai aksi terorisme dan ekstremisme, seperti terjadi di Yaman yang telah menelan korban sipil, khususnya anak-anak dan perempuan.

"Dalam situasi seperti itu, kami membutuhkan kerja sama, interaksi dan saling tukar pendapat dari seluruh negara di kawasan," kata dia.

Revolusi Islam Iran terjadi di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini pada 1979 yang mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi Republik Islam. Hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia berlangsung sejak 1950.

Credit antaranews.com

China Kembangkan Jet Tempur Generasi Ke-6 untuk Kalahkan AS

Pesawat jet tempur siluman China, Chengdu J-20. Foto/REUTERS/Stringer

BEIJING - China sedang mengembangkan pesawat jet tempur generasi keenam yang dapat dilihat hasilnya pada awal 2035. Proyek pesawat ini untuk mengejar ambisi militer Beijing untuk mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang saat ini membanggakan jet tempur siluman generasi kelima.

Surat kabar pro-pemerintah, Global Times, mengungkap proyek jet tempur generasi keenam tersebut dalam laporannya hari Senin. Menurut laporan itu, Beijing memang terkunci dalam perlombaan senjata yang intens dengan Washington, tapi Beijing tidak mundur.

Laporan itu bersumber dari wawancara dengan Wang Haifeng, kepala arsitek di Lembaga Penelitian dan Desain (R&D) Pesawat Chengdu yang terlibat dalam pengembangan jet tempur siluman J-20.

"China tidak akan ketinggalan dalam perlombaan global menuju jet tempur generasi keenam," tulis Global Times, yang dikutip Bussines Insider, Selasa (12/2/2019).

Belum jelas kemampuan apa yang dimiliki jet tempur generasi keenam. Namun, secara umum pesawat impian Beijing itu diharapkan lebih mampu daripada generasi sebelumnya, dengan menggabungkan sistem senjata yang lebih maju, teknologi siluman yang di-upgrade, kecerdasan buatan, dan fitur-fitur canggih lainnya.

Rencana untuk jet tempur generasi masa depan China belum diumumkan secara resmi, tetapi pihak R&D China menunjukkan bahwa mereka sedang mengejar teknologi tersebut.

"Tradisi Tiongkok (China) adalah memiliki satu generasi dalam layanan, yang baru dalam pengembangan dan generasi berikutnya yang sedang dipelajari," kata seorang pakar militer mengatakan kepada Global Times, yang tak ditulis identitasnya.

"Sekarang J-20 sudah beroperasi, pengembangan untuk pesawat baru juga sedang berlangsung," katanya, yang menambahkan tradisi serupa juga terjadi pada pengembangan kapal induk.

Desainer J-20 pada tahun lalu juga mengakui bahwa perusahaan sudah memikirkan pesawat tempur masa depan.

"Kami tidak puas dengan apa yang telah kami capai," kata Yang Wei, wakil direktur sains dan teknologi di Aviation Industry Corp of China, kepada People's Daily. "Kami akan mengembangkan J-20 menjadi keluarga besar dan terus memperkuat kapasitas pemrosesan informasi dan kecerdasannya. Pada saat yang sama, kami akan memikirkan pesawat tempur generasi kami berikutnya untuk memenuhi persyaratan bangsa di masa depan."

J-20 memasuki layanan militer pada bulan Maret 2017; namun jet tempur ini tidak memulai integrasi dengan unit-unit tempur China hingga Februari 2018. Media setempat mengklaim J-20 lebih unggul daripada jet-jet tempur sekelasnya buatan Amerika Serikat.

Tetapi para ahli mengatakan pesawat generasi keempat AS seperti F-15C Eagle kemungkinan bisa menjadi lawan terbaik untuk J-20 China dalam pertempuran.

"F-22 kemungkinan secara signifikan mengungguli J-20 di hampir setiap aspek kemampuan tempur," kata Justin Bronk, seorang ahli pertempuran udara di Royal United Services Institute, kepada Business Insider.

China bukan satu-satunya negara yang mengembangkan jet tempur generasi keenam. AS, Inggris, Rusia, Jepang, Prancis, dan Jerman juga sedang berlomba mengembangkan pesawat tempur generasi keenam, yang diperkirakan akan ditampilkan pada tahun 2030-an.

Credit sindonews.com

Bak Persiapan Perang, Putin Perintahkan Rusia Putuskan Internet

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan Rusia untuk memutus jaringan internet global sebentar. Media setempat melaporkan perintah itu sebagai latihan pertahanan siber untuk menentukan tindakan apa jika terjadi perang atau ketika agresor memotong tali pusar digital negara itu.

Latihan ini berarti data yang lalu lalang di dunia maya di antara warga dan organisasi Rusia tetap berada di dalam negara dan tidak dialihkan secara internasional.

Sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru mengamanatkan perubahan teknis yang diperlukan untuk penyedia layanan internet (ISP) beroperasi secara independen. RUU itu telah dibahas di parlemen pada tahun lalu.

Tes pertahanan siber belum ditentukan jadwalnya, namun media setempat menyatakan hal itu akan terjadi sebelum 1 April 2019.

RUU yang bernama "Digital Economy National Program" mewajibkan ISP Rusia memastikan diri dapat beroperasi ketika kekuatan asing mengisolasi negara itu secara online. Jika Rusia memutus internet global, maka warganya tak akan bisa mangakses situs-situs populer internasional.

NATO dan sekutu-sekutunya telah mengancam akan memberikan sanksi kepada Rusia atas serangan-serangan siber dan campur tangan online lainnya yang secara teratur dibantah Moskow.

Langkah-langkah yang digariskan dalam RUU itu termasuk instruksi Rusia agar membangun versi sendiri dari sistem alamat internet, yang dikenal sebagai DNS, sehingga dapat beroperasi jika tautan ke server yang berlokasi internasional nantinya terputus.

Saat ini, 12 organisasi mengawasi server root untuk DNS dan tidak ada di Rusia. Namun banyak salinan dari buku alamat inti internet sudah ada di Rusia yang diharapkan sistem internetnya dapat tetap berfungsi meskipun tindakan penghukuman diambil untuk menghentikannya.

Kantor berita Rusia melaporkan bahwa ISP pemerintah secara luas mendukung tujuan rancangan undang-undang tersebut, tetapi penilaian terbelah tentang bagaimana melakukannya. Mereka percaya tes pertananan siber itu akan menyebabkan "gangguan besar" pada lalu lintas internet Rusia.

Pemerintah Rusia menyediakan uang tunai bagi ISP untuk memodifikasi infrastruktur mereka sehingga upaya pengalihan dapat diuji dengan benar.

Media lokal, RosBiznesKonsalting (RBK), melaporkan bahwa Rusia berencana menggunakan kapal selam untuk memotong kabel vital internasional yang ingin memastikan ekonominya sendiri dapat bertahan "offline".

"Menurut proposal (RUU), operator dan penyedia internet harus 'memastikan instalasi' jaringan sarana teknis mereka untuk menghadapi ancaman," tulis RBK, Selasa (12/2/2019).

Pemutusan internet akan diawasi oleh Kelompok Kerja Keamanan Informasi Kremlin, yang mencakup Kasperksy Lab—salah satu perusahaan keamanan siber Rusia yang selama ini dikenal kontroversial.

Credit sindonews.com

Lawan Trump, California Tarik Pasukan dari Perbatasan Meksiko

Gubernur California memerintahkan penarikan dua pertiga tentara dari perbatasan AS dan Meksiko, menentang kebijakan Donald Trump yang ingin membendung imigran. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Gubernur California, Gavin Newsom, menandatangani perintah untuk menarik lebih dari dua pertiga tentara Garda Nasional dari perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mengklaim ingin membendung arus imigran ilegal.

Newsom mengatakan bahwa 360 personel Garda Nasional akan ditarik, sementara 100 lainnya masih akan berjaga di perbatasan sebagai bagian dari satuan tugas untuk memberantas perdagangan narkoba.

"Semua masalah perbatasan ini adalah krisis yang dibuat-buat. Kami tidak tertarik ikut serta dalam teater politik," ujar Newsom sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/2).

Politikus Partai Demokrat itu kemudian mengatakan bahwa penerobosan perbatasan oleh imigran ilegal sudah berkurang, bahkan mencapai angka terendah sejak 1971.

Selain itu, populasi imigran tak berdokumen juga merosot hingga titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, bertolak belakang dengan narasi Trump yang selama ini menyiratkan imigrasi sebagai salah satu masalah terbesar AS.

"Ini murni politik, titik," kata Newsom.

Sebelumnya, Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, juga menarik sebagian besar pasukan dari perbatasan daerahnya dengan Meksiko.

"Saya menolak anggapan pemerintah federal bahwa ada krisis keamanan nasional yang luar biasa di perbatasan selatan negara kita, di mana justru beberapa komunitas di sana merupakan yang paling aman di negara ini," kata Grisham.

Perintah penarikan pasukan dilakukan Grisham beberapa saat sebelum Trump menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Capitol.

Trump memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk penjagaan di perbatasan, sejak akhir 2017 lalu. Presiden ke-45 itu menganggap gelombang imigran ilegal dari Meksiko dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya mulai mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Trump telah mengerahkan 3 ribu personel ke perbatasan. Kementerian Pertahanan bahkan menyatakan akan mengerahkan sedikitnya 3.750 personel tambahan ke perbatasan AS-Meksiko untuk membantu memasang penghalang kawat berduri.

Rencana pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan ini muncul menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Kongres untuk menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Perdebatan anggaran tersebut sempat memicu penutupan pemerintah atau government shutdown selama sebulan sejak 22 Desember lalu, yang terlama sepanjang sejarah.

Credit cnnindonesia.com

AS Serang Basis ISIS, 16 Warga Sipil Tewas

Pesawat koalisi meluncurkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah. (ilustrasi)

Foto: Australian Defence Force, Sgt Pete

Diyakini masih ada 400 hingga 600 anggota ISIS yang ada di dalam kota itu.

CB, JAKARTA -- Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke kantung pertahanan terakhir ISIS di Suriah, Senin (11/2). Serangan ini menewaskan 16 warga sipil dan di antaranya tujuh orang anak.

Sebanyak 19 tentara ISIS juga terbunuh dalam pertempuran dengan tentara Kurdi yang didukung oleh koalisi. AS menyerang pasukan ISIS, seperti dilaporkan Pengamat HAM Inggris yang berbasis di Suriah.

Diikutip dari Reuters, sekelompok pesawat tempur AS juga terbang untuk menyerang Baghouz, basis terkuat terakhir ISIS di timur Suriah. Tempat itu menjadi pelarian dari ratusan warga sipil yang sehari sebelumnya dikepung oleh tentara yang didukung AS di darat.

Di wilayah dekat perbatasan Irak ini, dengan bantuan tentara gabungan yang dipimpin AS, Syrian Democratic Forces (SDF) telah mendesak ISIS sejak Sabtu (9/2) di provinsi Deir al-Zor. ISIS melakukan perlawanan keras dan berusaha melakukan serangan balik pada Senin pagi.

Di hari yang sama, sekitar 1.500 warga sipil telah melarikan diri dari wilayah itu, seperti dilaporkan kepala pemberitaan SDF. Tentara SDF menyebut, sebanyak 17 truk yang diisi pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan Baghouz ke wilayah yang dikuasai SDF.

Anak-anak dan wanita berdesakan di dalam salah satu truk itu. Beberapa dari mereka yang melarikan diri itu mengaku sebagai orang Irak.

Menjelang penyerangan, SDF menyebut lebih dari 20 ribu warga sipil telah meninggalkan Baghouz dalam sepuluh hari terakir. SDF meyakini masih ada 400 hingga 600 anggota ISIS yang ada di dalam kota, termasuk warga asing dan militan.

Credit republika.co.id

Ada Agen Mossad Israel di Program Nuklir Iran

LONDON - Seorang ilmuwan nuklir Iran diam-diam bekerja untuk dinas intelijen Israel, Mossad. Ilmuwan itu telah diselundupkan ke Inggris karena khawatir ketahuan dan ditangkap aparat rezim Teheran.

Penyelundupan sang ilmuwan merupakan operasi bersama yang melibatkan Mossad, CIA Amerika Serikat dan MI6 Inggris. The Sunday Express melaporkan, operasi penyelundupan itu memanfaatkan krisis migran yang berlangsung sekitar Desember 2018 hingga Tahun Baru 2019 lalu.

MI6 dan CIA telah mengorek informasi tentang program nuklir Iran dan rencana masa depannya dari ilmuwan tersebut. Setelah itu, sang ilmuwan diterbangkan ke Amerika Serikat demi keselamatannya.

Nama ilmuwan itu dirahasiakan, namun The Sunday Express menyebut usianya sekitar 47 tahun. Dia adalah aset Mossad selama bertahun-tahun dan telah membantu merencanakan pembunuhan terhadap Mostafa Ahmadi Roshan tahun 2012. Roshan adalah seorang ilmuwan dan direktur nuklir di fasilitas pengayaan uranium Natanz, Iran.

Mossad tentu saja telah mengorek banyak informasi darinya sebelum dia diselundupkan ke Inggris.

"Ini bukan tanpa tantangan. Ketidakhadirannya dicatat dengan cepat, dan kami diberi tahu bahwa unit khusus Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah dikirim," kata seoran sumber Inggris yang mengetahui operasi penyelundupan tersebut kepada The Sunday Express, 10 Februari.

Inggris, kata sumber itu, tidak ingin terlihat membantu ilmuwan nuklir Iran yang berkhianat itu, karena masih menandatangani kesepakatan nuklir Iran 2015. Sebelum masuk Inggris, ilmuwan itu masuk ke Prancis.

"Kami tidak bisa sekadar menerbangkannya. Meskipun tidak biasa, itu ditentukan melalui penyusupan ke dalam sekelompok rekan migran yang bersiap untuk menyeberangi Selat dengan kapal," kata sumber tersebut.

Dia bergabung dengan 11 migran lain naik kapal yang mendarat di sebuah pantai sekitar 30 mil dari Dover pada 31 Desember 2018.

“Untuk bagian kami, kami diyakinkan selama wawancara bahwa Iran tampaknya berpegang teguh pada persyaratan JCPOA. Ini kabar baik," imbuh sumber itu. JCPOA adalah singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action, nama resmi perjanjian nuklir 2015 antara Iran dengan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Credit sindonews.com