Trump Urung Tetapkan Status Darurat Nasional

Presiden AS Donald Trump. (Shawn Thew/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trumpmenyatakan belum akan menetapkan status darurat nasional atas penutupan pemerintahan AS untuk sementara waktu yang terjadi belakangan ini. 

Ia memutuskan untuk sementara waktu mengesampingkan pernyataan akan menetapkan darurat nasional agar Kongres menyetujui dana yang diperlukan untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang ia sampaikan beberapa waktu lalu. 

Trump menyatakan tidak akan menetapkan darurat nasional untuk memenuhi ambisinya tersebut. "Solusi mudah sebenarnya bagi saya untuk menetapkan darurat nasional, tapi saya tidak akan melakukan secepat itu karena ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Konres," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/1).

Presiden Donald Trump menggertak akan menggunakan hak prerogatifnya dengan menyatakan negara dalam keadaan darurat. Ancaman ia berikan terkait kebuntuan pembahasan permintaan anggaran sebesar US$5,6 miliar yang ia minta untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. 

Akibat kebuntuan itu sendiri, pemerintahan AS ditutup untuk sementara waktu. Penutupan yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 20 hari tersebut telah mengganggu beberapa kegiatan pemerintah.

Sekitar 800 ribu pekerja federal disebut belum menerima gaji akibat penutupan pemerintahan tersebut. Akibatnya, beberapa pekerja terpaksa harus menjual harta benda dan menggalang dana online guna membantu merek membayar tagihan hidup.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kongres AS yang dikontrol Partai Demokrat, akhir pekan ini meloloskan RUU yang berfungsi memulihkan dana bagi beberapa lembaga pemerintahan federal yang tutup untuk sementara waktu.

UU tersebut memberikan dukungan pendanaan senilai US$35,9 miliar agar kegiatan lembaga federal bisa berjalan lagi. 



Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190112040351-134-360321/trump-urung-tetapkan-status-darurat-nasional

Kongres Golkan RUU untuk Buka Sebagian Pemerintahan AS

Ilustrasi. (REUTERS/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kongres AS yang dikontrol oleh Partai Demokrat meloloskan RUU yang berfungsi untuk memulihkan dana bagi beberapa lembaga pemerintahan federal yang tutup untuk sementara waktu akibat kebuntuan pembahasan anggaran pembangunan tembok perbatasanAS-Meksiko.

UU tersebut disahkan dengan memperoleh dukungan suara mayoritas dari anggota Kongres AS. Uu tersebut memberikan pendanaan diskresi senilai US$35,9 miliar, US$6 miliar pendanaan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. 

Pemerintahan AS tutup untuk sementara waktu. Penutupan pemerintahan terjadi akibat kebuntuan pembahasan permintaan anggaran senilai US$5,6 miliar yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump guna membangun tembok perbatasan AS- Meksiko. 

Memasuki hari ke-21 penutupan pemerintahan tersebut masalah mulai terjadi. Penutupan pemerintahan yang merupakan rekor terlama dalam sejarah tersebut telah mengakibatkan 800 ribu pekerja federal tidak menerima gaji.

Akibatnya, beberapa pekerja terpaksa harus menjual harta benda, menggalang dana onlineguna membantu mereka membayar tagihan hidup.

"Sebagian besar dari mereka hidup dari gaji ke gaji. Tapi sekarang mereka sudah berhari-hari tak menerima gaji," kata Perwakilan Demokrat Elijah Cummings seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (12/1). 

Kepala Dinas Rahasia AS menyatakan jika dibiarkan berlarut-larut masalah tersebut bisa menimbulkan masalah. Karyawan yang tidak menerima gaji bisa mengalami tekanan finansial yang dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. 

Wakil Presiden Mike Pence mengatakan Trump akan menandatangani undang-undang yang disahkan di Kongres yang akan memberikan pembayaran kembali kepada pekerja federal begitu pemerintah membuka kembali. "Keluarga Anda akan mendapatkan gaji Anda," katanya kepada petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan A.S. di markas besar agen di Washington.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190112011520-134-360315/kongres-golkan-ruu-untuk-buka-sebagian-pemerintahan-as

Diduga Kena Sabotase, Kilang Minyak di Yaman Terbakar

Ledakan tangki minyak di yaman (Foto: REUTERS/Fawaz Salman)

Jakarta - Sebuah ledakan menyebabkan kebakaran terjadi di kilang minyak utama milik Yaman di Kota Aden. Pemerintah setempat menduga kilang minyak itu sengaja dibakar.

"Hasil ledakan dan mungkin tindakan sabotase yang disengaja," kata pejabat setempat seperti dilansir AFP, Sabtu (12/1/2019).

Kebakaran itu terjadi pada Jumat (11/1) malam waktu setempat. Setelah terjadi lekadakan, api membesar dan merambat ke tangki-tangki lainnya di lokasi tersebut.

Tangki-tangki tersebut merupakan sumbangan dari Arab Saudi. Namun, pemerintah Yaman belum menyebutkan siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas peristiwa ini.

"Pemadam kebakaran sedang bekerja untuk mengendalikan api dan menghentikan penyebarannya ke tangki-tangki penyimpanan di sebelahnya, yang penuh dengan minyak dan diesel," ujar pejabat itu.

Menyusul dugaan sabotase itu, pemerintah Yaman langsung memberikan pengamanan ketat di sekitar kilang minyak. Pasukan keamanan melarang orang-orang yang berada di wilayah itu untuk pergi guna kepentingan penyelidikan.

Pemerintah Yaman kini terpusat di kota pelabuhan selatan Aden setelah digulingkan kelompok Houthi dari ibukota Sanaa pada 2014 lalu. Setahun kemudian Kilang Aden rusak akibat pertempuran antara pasukan pemerintah melawan pemberontak Houthi.

Kilang minyak tersebut sempat tidak dioperasikan selama satu tahun. Kondisi itu membuat wilayah sekitarnya kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik.

Credit detikNews



https://m.detik.com/news/internasional/d-4381329/diduga-kena-sabotase-kilang-minyak-di-yaman-terbakar

Israel Temukan Mineral Langka yang Sebelumnya Cuma Ada di Luar Angkasa

Tel Aviv -

Sebuah perusahaan pertambangan Israel telah menemukan mineral langka yang sebelumnya diketahui hanya ada di luar angkasa, lapor surat kabar Israel, Haaretz.

Jenis mineral langka yang diberi nama carmeltazite itu secara resmi ditambahkan ke dalam daftar mineral pekan ini, setelah mengantungi izin International Mineralogical Association (IMA).

Taub Avi, direktur perusahaan eksplorasi tambang Israel terkemuka, Shefa Yamim, mengatakan mineral tersebut ditemukan oleh perusahaannya di bebatuan vulkanik di Lembah Sevulun, Israel utara.

Mineral tersebut ditemukan menempel di batu safir, mineral tersulit kedua setelah berlian. Batu terbesar yang ditemukan sejauh ini bernilai 33,3 karat.

Mineral itu diberi nama carmeltazite karena ditemukan di dekat Gunung Carmel dan menggabungkan unsur yang terkandung di dalamnya - titanium, aluminium dan zirkonium

Jenis mineral langka

Mineral baru bisa dikategorikan sebagai jenis langka jika komposisi dan struktur kristal serta sifat-sifatnya jauh berbeda dari spesies mineral yang ada, menurut Komisi IMA yang bekerja menangani mineral baru dan penamaan mineral.

Meski setiap tahun komisi tersebut mengeluarkan surat izin bagi banyak mineral yang baru ditemukan, pengesahan carmeltazite menarik perhatian media Israel dan internasional karena jenisnya yang langka.

Laman mining.com menyebutkan penemuan mineral tersebut akan membuat perusahaan tambang batu permata itu meningkat, dan 'lebih bernilai dari sebelumnya'.

Perusahaan itu telah mengantungi merek dagang dari pemerintah Israel untuk memasarkan batu-batu yang disebut sebagai Carmel Sapphire.

Surat kabar Haaretz mengatakan akan banyak orang yang tak ragu merogoh kocek dalam-dalam untuk memilikinya, jika mineral baru itu dilempar ke pasar perhiasan.

"Kami sudah menyiapkan desainnya," kata Avi.

Credit detikNews




https://m.detik.com/news/bbc-world/d-4381423/israel-temukan-mineral-langka-yang-sebelumnya-cuma-ada-di-luar-angkasa

Israel Resmikan Tol dengan Tembok Pemisah Pengendara Israel-Palestina

Ruas jalan baru yang dijuluki 'jalan apartheid' karena dilengkapi tembok pembatas di bagian tengah untuk memisahkan pengendara Israel dan Palestina (AFP/Getty Images)

Yerusalem - Ruas jalan tol yang baru dibuka di Yerusalem memisahkan para pengendara Israel dan Palestina dengan sebuah tembok. Warga Palestina menjuluki ruas jalanan itu sebagai 'jalan apartheid'.

Seperti dilansir AFP, Jumat (11/1/2019), ruas jalanan bernama Route 4370, yang terletak beberapa kilometer sebelah timur laut Yerusalem, terdiri atas dua ruas jalan yang masing-masing memiliki dua lajur. Dua ruas jalanan itu terpisah dan dibatasi oleh sebuah tembok dengan pagar besi di bagian atas. 

Ruas jalanan baru itu diresmikan otoritas Israel pada Kamis (10/1) waktu setempat. Menteri Keamanan Publik, Gilad Erdan, yang hadir dalam peresmian menyebutnya sebagai 'contoh dari kemampuan untuk menciptakan kehidupan berdampingan antara Israel dan Palestina, sambil menghadapi tantangan keamanan yang ada'.

Erdan merujuk pada serangan-serangan yang dilakukan warga Palestina terhadap warga Israel, yang marak dalam beberapa tahun terakhir seperti melibatkan serangan mobil dan aksi penikaman.

Para pejabat Israel mengatakan, ruas jalanan itu membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di area Yerusalem, khususnya yang dihuni para pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Israel selama lebih dari 50 tahun.

Aviv Tatarsky dari LSM Israel Ir Amim yang menentang perluasan permukiman Yahudi menyebut, tujuan jangka panjang dari ruas jalanan ini adalah memberikan rute alternatif bagi para pemukim Yahudi untuk mengakses secara langsung Yerusalem. Diketahui bahwa banyak kebanyakan pemukim Yahudi bekerja di Yerusalem.

Namun bagi warga Palestina yang biasa beraktivitas antara wilayah utara dan selatan Tapi Barat, sebut Tatarsky, terpaksa mengubah rute. Bahkan beberapa desa Palestina, menurut Tatarksy, semakin terisolasi dari Yerusalem. 

Direktur Administrasi Dewan Lokal untuk Al-Zaim, Mohammed Abu Zaid, mengkhawatirkan perjalanan dari desanya ke Yerusalem bisa mencapai 8 kilometer lebih jauh jika proyek itu diselesaikan. Al-Zaim merupakan sebuah desa Palestina yang ada di sisi berseberangan dari ruas jalanan baru untuk warga Palestina. 

Selama ini, warga Palestina dan Israel kerap berbagi ruas jalanan di Tepi Barat, meskipun beberapa ruas jalan secara eksklusif diperuntukkan bagi warga Israel.

Seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ikut bersama warga Palestina dalam menyebut ruas jalanan itu sebagai 'jalan apartheid pertama' dan menyuarakan kekhawatiran bahwa jalanan itu bisa menjadi preseden bagi jalanan serupa lainnya.

Permukiman Yahudi bagi warga Israel dipandang ilegal di bawah hukum internasional dan dianggap sebagai hambatan utama untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Sekitar 450 ribu pemukim Yahudi tinggal di Tepi Barat, bersama-sama dengan lebih dari 2,5 juta warga Palestina.

Credit detikNews


https://m.detik.com/news/internasional/d-4380357/israel-resmikan-tol-dengan-tembok-pemisah-pengendara-israel-palestina

Parlemen Macedonia Setuju Nama Negara Diubah

Parlemen Macedonia menyetujui amandemen konstitusi untuk mengubah nama negara itu menjadi Republik Macedonia Utara. Foto/REUTERS

SKOPJEJE - Parlemen Macedonia mengesahkan amandemen konstitusi untuk mengganti nama negara itu menjadi Republic of North Macedonia (Republik Makedonia Utara). Penggantian nama negara itu sejalan dengan kesepakatan yang dicapai bersama Yunani untuk mengakhiri sengketa nama yang telah terjadi selama 27 tahun.

Kedua negara mencapai kesepakatan penggantian nama negara Macedonia pada bulan Juni lalu. Namun, nama baru hanya bisa berlaku setelah Parlemen di Athena juga meratifikasi perjanjian.

Sebanyak 81 anggota Parlemen dari total 120 kursi telah memberikan suara pada hari Jumat waktu setempat. Kubu oposisi, VMRO-DPMNE, yang menentang kesepakatan dengan Yunani, memilih memboikot pemungutan suara di Parlemen.

"Babak sejarah baru di negara kita telah ditulis malam ini," kata pemerintah Macedonia dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Reuters, Sabtu (12/1/2019).

"Itu benar-benar membuat dua kepentingan terbesar negara kita, keanggotaan di NATO dan Uni Eropa (terakomodasi)," lanjut pernyataan pemerintah.

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras langsung menelepon Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev untuk memberi selamat kepadanya.

Yunani selama ini memblokir aspirasi tetangganya itu untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO karena penggunaan "Macedonia" sebagai nama negara. Yunani keberatan, karena nama itu sama dengan nama provinsinya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan komisioner Uni Eropa Johannes Hahn memuji keputusan Parlemen Macedonia.

"NATO sangat mendukung implementasi penuh perjanjian, yang merupakan kontribusi penting bagi kawasan yang stabil dan makmur," tulis Stoltenberg di akun twitter-nya.

"Ucapan selamat saya yang tulus kepada para aktor politik dan warga negara yang semoga segera menjadi (Republik) Macedonia Utara berkat pemungutan suara Parlemen untuk amandemen konstitusi," tulis Hahn di Twitter.

"(Saya) berharap bahwa keputusan bersejarah ini menciptakan dinamika positif untuk rekonsiliasi di seluruh wilayah Balkan Barat," lanjut Hahn.

Beberapa ratus orang telah memprotes kesepakatan Yunani dan Macedonioa terkait penggantian nama negara tersebut. Protes berlangsung di depan Parlemen Macedonia selama tiga hari terakhir. 

Partai oposisi Macedonia dan kubu nasionalis mengatakan bahwa mengubah nama negara dan simbol nasional adalah harga yang terlalu mahal untuk membayar aksesi NATO.

Pihak oposisi, VMRO-DPMNE, telah mendesak pembubaran Parlemen dan minta digelar pemilu dini setelah keputusan bersejarah tersebut.

"Pemungutan suara atas amandemen konstitusi yang mengubah nama, identitas, sejarah dan budaya dilakukan terhadap konstitusi. Itu ilegal, keras dan dilakukan dengan cara pidana," kata politisi oposisi, Hristijan Mickoski kepada wartawan.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1369794/41/parlemen-macedonia-setuju-nama-negara-diubah-1547249095

Belanda Lolos dari Serangan Teroris Besar-besaran

Pasukan polisi khusus Belanda saat menggerebek rumah tersangka teroris di Arnhem, 27 September 2018. Foto/REUTERS TV

AMSTERDAM - Belanda lolos dari serangan teroris besar-besaran yang bisa menyebabkan puluhan orang terbunuh. Bahaya itu berhasil dicegah setelah aparat polisi mencegah rencana serangan besar tujuh teroris itu dengan menyamar dan menyusup ke kelompok mereka.

Keberhasilan pencegahan serangan besar itu diungkap seorang jaksa penuntut umum Belanda di pengadilan, hari Kamis.

Jejak para teroris terendus pada bulan September tahun lalu setelah investigasi berbulan-bulan. Tujuh tersangka ditangkap di kota Arnhem dan Weert. 

Polisi menyita 100kg pupuk serta bahan-bahan pembuat bom lainnya di rumah mereka pada saat itu. Minggu ini, pemeriksaan awal kasus terorisme ini dimulai.

“Para tersangka mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman. Para tersangka ini sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan, dengan (target) puluhan korban. Belanda lolos dari serangan besar," kata jaksa tersebut, seperti dikutip Russia Today, Jumat (11/1/2019) malam.

Menurut jaksa penuntut, para teroris ingin menargetkan sebuah festival dengan senjata dan bom. Sebuah bom mobil juga dipertimbangkan oleh kelompok teroris tersebut.

Menurut dokumen pengadilan, para konspirator mendiskusikan bagaimana mereka akan melakukan penyerbuan, bagaimana mereka akan menghindari polisi, dan bagaimana mereka harus memasang rompi peledak mereka lebih awal jika penegak hukum mencoba menghentikan mereka.

Untungnya, polisi mengidentifikasi ancaman sebelum mereka dapat melaksanakan rencananya. 

Operasi polisi untuk mematahkan sel-sel teroris dimulai pada pertengahan Mei setelah informasi dari dinas intelijen Belanda, AIVD, menandai salah satu tersangka sebagai teroris potensial. 

Polisi berhasil menyusup ke sel teroris sekitar bulan Juni dan mengumpulkan cukup bukti terhadap kelompok mereka pada akhir September. Setelah itu, penangkapan para teroris dilakukan.

Sesaat sebelum itu, anggota kelompok teroris menerima pelatihan menggunakan senjata oleh dua petugas polisi yang menyamar.

Tim pembela terdakwa bersikeras bahwa operasi polisi sebenarnya adalah jebakan dan bahwa kelompok itu tidak akan pernah ambil bagian dalam pelatihan senjata kecuali diprovokasi oleh polisi. 

Para terdakwa mengatakan bahwa mereka hanya ingin bermain dengan Kalashnikov dan bukan "jihadis keras" yang bertentangan dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut.

Dari tujuh orang yang ditangkap pada bulan September, hanya tiga yang hadir selama pemeriksaan awal. Satu tersangka orang yang berusia 18 tahun dibebaskan karena kurangnya bukti untuk membenarkan penahanannya yang berkelanjutan.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1369788/41/belanda-lolos-dari-serangan-teroris-besar-besaran-1547241938

Afghanistan kepada Iran: berhenti jadi corong Taliban

Seorang Tentara Nasional Afganistan berjaga di pos pemeriksaan di provinsi Logar, Afganistan, Selasa (16/2). Penasehat NATO menginginkan tentara Afganistan mengurangi waktu untuk melayani pos pemeriksaan dan lebih terlibat memerangi militan Taliban, pergeseran kunci taktis dari koalisi diharapkan akan memungkinkan pasukan lokal mengatasi pemberontakan yang semakin meningkat. Foto diambil tanggal 16 Februari 2016. ( ANTARA FOTO//cfo/16)

Istanbul, Turki (CB) - Para pejabat di negara tetangga Afghanistan, Taliban, bertindak sebagai corong buat Taliban, kata seorang juru bicara pemerintah Afghanistan pada Kamis (10/1).

"Para pejabat di Kementerian Luar Negeri Iran memainkan peran sebagai juru bicara Taliban," tulis Shah Hussain Murtazawi, Juru Bicara Presiden Afghanistan, di akun Twitter setelah pejabat Taliban mengadakan kontak dengan Taliban.

Ia juga mengatakan pemulihan demokrasi dan hak asasi sipil di Afghanistan berada di belakang ketidaktenangan Iran dan kepentingannya yang meningkat dalam hubungan yang berkembang dengan Taliban. "Tak ada kebebasan media di Iran," ia menambahkan.

Mustazawi, yang mengkritik Pemerintah Iran, mengatakan, "Kalian memerlukan persetujuan dari Ayatollah Ahmad Jannati (Ketua Majelis Wali Iran) untuk ikut dalam pemilihan umum. Kelompok minoritas suku dan agama menghadapi tekanan. Iran khawatir bahwa kebebasan di Afghanistan akan menjadi contoh dan oleh karena itu membela argumentasi Taliban."

Murtazawi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi, mengatakan Iran mesti memusatkan perhatian pada masalahnya sendiri dan mulai menangani tuntutan tokoh pembangkang yang menjalani tahanan rumah, Mis Hossein Mousavi serta Mehdi Karroubi, dan bukan pada urusan Taliban.

Pada Desember, satu delegasi Taliban mengunjungi Teheran dan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi mengatakan Pemerintah Afghanistan sudah tahu mengenai kunjungan itu.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada Rabu (9/1) mengatakan kepada stasiun televisi India, NDTV, selama kunjungannya ke Ibu Kota India, New Delhi, bahwa Taliban harus mempertahan peran pada masa depan Afghanistan tanpa mendominasinya.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/786173/afghanistan-kepada-iran-berhenti-jadi-corong-taliban

Cemas Persekusi Uighur, Perusahaan AS Setop Beli Bahan China

Ilustrasi etnis Uighur di Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Sebuah perusahaan pakaian olahraga Amerika Serikat, Badger Sportswear, berhenti membeli bahan dari China. Mereka khawatir produknya dibuat oleh etnis Uighur yang mengalami kerja paksa di kamp-kamp tahanan di Wilayah Otonomi Xinjiang.

Badger Sportswear mengatakan tak akan membeli produk dari pemasok Hetian Taida yang berbasis di wilayah tempat penampungan etnis minoritas Uighur tersebut. Mereka juga menekankan tidak akan mengambil bahan-bahan produksi apapun dari wilayah Xinjiang.

Menanggapi hal tersebut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, enggan berkomentar. Namun, ia mengaku menyayangkan keputusan perusahaan tersebut sama saja memutuskan hubungan dagang dengan China.

"China telah menghapus pendidikan ulang melalui sistem tenaga kerja. Keterampilan kejuruan dan pelatihan pendidikan Xinjiang benar-benar berbeda dengan kerja paksa yang dituding beberapa pihak," kata Lu Kang, seperti dikutip CNN pada Jumat (11/1).

Badger Sportswear yang bermarkas di North Carolina itu mulai curiga dengan pemasok bahan-bahan mereka, setelah Hetian Taidi muncul dalam laporan berita stasiun televisi China mengenai kerja paksa etnis Uighur di kamp Xinjiang.

Dalam liputan berita tersebut, sebuah rekaman kamera pengawas menunjukkan para pekerja yang merupakan etnis minoritas muslim Uighur, sedang mengoperasikan mesin jahit di dalam gudang.

Ketika diwawancara, sejumlah etnis Uighur itu mengutarakan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kamp penampungan dan pemerintah rezim komunis China.

Meski demikian, mantan tahanan kamp Uighur lainnya mempunyai pendapat berbeda. Mereka mengeluh karena telah dipisahkan dengan keluarga, ditahan tanpa batas waktu dan dicuci otak dengan propaganda Partai Komunis.

Menurut laporan dari sejumlah kelompok hak asasi manusia dan mantan tahanan di Xinjiang, pemerintah China dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dengan memaksa mereka masuk ke kamp khusus.

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Xinjiang, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Laporan-laporan mengenai kamp penampungan Xinjiang awalnya disangkal oleh China. Namun, kini pemerintah menyatakan mereka melakukan itu dengan dalih keamanan nasional dan merawat kerukunan etnis.

Menanggapi hal ini sejumlah negara-negara dengan mayoritas warga beragama Islam di dunia, termasuk Indonesia mengecam dan turut prihatin.

Pada Desember lalu, setidaknya seribu orang yang mengaku tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi protes terkait perkara Uighur di depan Duta Besar China di Jakarta. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190111195222-113-360287/cemas-persekusi-uighur-perusahaan-as-setop-beli-bahan-china

RI Calonkan Diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengumumkan, Indonesia telah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB dari kawasan Asia Pasifik. Foto/Istimewa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengumumkan, Indonesia telah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB dari kawasan Asia Pasifik.

Retno, yang berbicara saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan di Ruang Nusantara, komplek Kementerian Luar Negeri Indonesia, menyatakan Indonesia membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam pencalonan ini.

"Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini. Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut," ucap Retno pada Rabu (9/1).

"Sebagai “A true Partner for Democracy, Development and Social Justice”, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," sambungnya.

Sementara itu, menurut Duta Besar Indonesia di Jenewa, Hassan Kleib terdapat empat kursi yang akan kosong di Dewan HAM untuk kawasan Asia Pasifik. "Hingga saat ini terdapat 5 calon yaitu Indonesia, Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshal Islands," ucap Hassan kepada Sindonews.

Dia menuturkan pemilihannya akan dilakukan secara tertutup pada saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada bulan Oktober mendatang.

Indonesia sejatinya sudah tiga kali menjadi anggota badan PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss itu. Sebelumnya, Indonesia menjadi Dewan HAM pada periode 2006-2007, 2007-2010 dan 2011-2014.

Indonesia sendiri saat ini tengah duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia menjadi anggota badan paling kuat di PBB itu untuk periode 2019-2020.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1369149/40/ri-calonkan-diri-sebagai-anggota-dewan-ham-pbb-1547037292

Pasukan Israel tahan 11 orang Palestina dari Tepi Barat

Pasukan Israel menangkap seorang perempuan Palestina dekat kota Ramallah, Tepi Barat, Kamis (28/12/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Bethlehem, Palestina (Antara/WAFA-OANA) - Pasukan Israel pada Rabu (9/1) melancarkan beberapa serangan pada malam hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan dan menahan 11 orang Palestina, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS).

Pasukan Israel menahan lima orang Palestina, termasuk empat remaja --yang berusia antara 14 dan 17 tahun, setelah menyerbu rumah keluarga Palestina tersebut di Kota Kecil Beit Fajjar, sebelah selatan Bethlehem.

Pasukan Israel melancarkan serangan pada malam hari ke Kota Kecil Tuqu, dan menahan lima orang Palestina, termasuk empat remaja --dua berumur 15 tahun dan dua lagi berusia 16 tahun.

Sementara itu, PPS mengatakan di dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis, seorang lagi remaja Palestina, yang berumur 17 tahun, diciduk dari Kota Kecil Qaffin, sebelah timur-laut Tulkarem.

Beberapa kendaraan militer Israel juga menyerbu Kota Kecil Beit Umar dan Surif, sebelah utara dan barat Al-Khalil (Hebron), tempat tentara Yahudi menjarah beberapa rumah dan merampas uang kontan. Namun tak ada laporan mengenai penahanan.

Pasukan Israel sering melancarkan serangan besar dan penahanan pada malam hari di selutuh Tepi Barat dengan dalih "mencari orang Palestina yang diburu", sehingga memicu bentrokan dengan warga.

Bentrokan sering meletus antara pemuda Palestina, yang berusaha menghalangi jalan tentara Yahudi, dan melempar batu serta botol kosong serta berhadapan dengan peluru aktif, peluru logam berlapis karet dan gas air mata. Bentrokan itu seringkali mengakibatkan luka serius, kadang-kala mematikan bagi orang Palestina.

Menurut data statistik Palestina, sebanyak 6.500 orang Palestina masih mendekam di berbagai kamp tahanan Israel, termasuk sejumlah perempuan dan ratusan anak di bawah umur.

Pasukan Israel juga memindahkan seorang pemuda Palestina ke satu rumah sakit setelah memukuli pemuda tersebut sampai ia luka parah di rumahnya di Desa Abu Shkheidim, sebelah barat-laut Ramallah, kata seorang jaksa pada Rabu.

Mamon Al-Hashem, pengacara yang mewakili Masyarakat Tahanan Palestina, mengatakan Ziyad Mohammad Shalalda --warga yang berusia 45 tahun dari Desa Abu Shkheidim-- segera dibawa ke Rumah Sakit Shaare Zedek setelah ia dipukuli sampai luka parah dan ditahan oleh pasukan Israel.

Menurut Al-Hashem, Shalalda telah ditahan di rumah sakit itu dan tak diberi akses ke pengacara sejak ia ditahan.

Al-Hashem tak bisa memastikan perincian apapun mengenai kondisi kesehatan Shalalda, tapi berjanji bahwa PPS akan melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengetahui keadaan Shalalda.

Shalalda ditahan bersama putranya, Mahmoud (21), selama satu penyerbuan militer Israel ke dalam Desa Abu Shkheidim. Selama serangan tersebut, tentara Yahudi menahan Assem Barghouthi, yang diduga melakukan serangan, dan menewaskan dua tentara Israel pada 13 Desember.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/785823/pasukan-israel-tahan-11-orang-palestina-dari-tepi-barat

Tentara Israel lancarkan serangan di Ramallah, Al-Bireh

Seorang polisi perbatasan Israel mengarahkan senjatanya di pengunjuk rasa Palestina saat bentrok, dekat kota Ramallah Tepi Barat, Selasa (9/1/2018). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Ramallah, Palestina (Antara/Anadolu/WAFA-OANA) - Tentara Israel pada Rabu (9/1) melancarkan serangan di Kota Besar Al-Bireh dan Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan, kata beberapa saksi mata.

Beberapa saksi mata mengatakan kepada wartawan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi-- bahwa serangan itu telah menyulut bentrokan di beberapa bagian Ramallah dan Al-Bireh. Dalam bentrokan tersebut, tentara Israel menggunakan amunisi aktif, peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan pemuda Palestina yang marah.

Sebanyak 15 kendaraan militer Israel menyerbu Permukiman Al-Masyoon dan Ein Minjeb di Ramallah, tempat tentara Israel menyita rekaman dari kamera keamanan dari beberapa toko.

Pasukan Israel juga menyerbu Kota Kecil Beitunia dan Kamp Pengungsi Al-Am`ari, tempat mereka melepaskan tembakan ke arah pemuda lokal yang memprotes penyerbuan itu.

Banyak pemuda Palestina membalas dengan melempar batu ke tentara Israel dan membakar ban mobil.

Tak ada laporan mengenai korban cedera serius atau korban jiwa, meskipun beberapa saksi mata mengatakan seorang pemuda setempat telah ditangkap.

Selama beberapa hari belakangan ini, pasukan Israel telah melancarkan serangan sporadis di Ramallah dan sekitarnya, sehingga memicu bentrokan terbatas dengan warga setempat.

Penguasa Yahudi telah berusaha membenarkan serangan tersebut dengan mengatakan serangan itu "bertujuan mencari orang Palestina yang dicari".

Pada Ahad (6/1), sejumlah orang Palestina cedera akibat ditembak peluru logam yang berlapis karet, dan beberapa orang lagi sesak nafas sementara bentrokan berkecamuk terus di Al-Bireh, dekat Ramallah, kata koresponden WAFA.

Pasukan Israel menyerbu Kota Al-Bireh, menyerbu toko komersial di daerah tersebut, dan menyita gambar dari kamera keamanan, sehingga menyulut bentrokan dengan warga.

Pasukan Israel menggunakan peluru logam yang dilapisi karet dan gas air mata terhadap warga, menembak dan melukai beberapa orang dengan peluru karet, kata Kantor Berita Palestina, WAFA. Beberapa lagi orang Palestina menderita sesak nafas akibat menghirup gas air mata.

Pada Ahad pagi, seorang anak yang berusia enam-belas tahun dilaporkan ditembak dan menderita luka parah akibat peluru logam yang berlapis karet selama penyerbuan militer Israel ke dalam Kota Al-Bireh.

Penyerbuan militer Israel itu dilancarkan setelah satu bus Israel dibakar pada Sabtu malam di dekat permukiman Beit El.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/785703/tentara-israel-lancarkan-serangan-di-ramallah-al-bireh

China Izinkan Lebih dari 2.000 Warga Etnis Kazakh Tinggalkan Xinjiang

Foto: Reuters.

ASTANA – Kementerian Luar Negeri Kazakhstan mengatakan bahwa China telah mengizinkan lebih dari 2.000 warga etnis Kazakh untuk meninggalkan melepaskan kewarganegaraan China mereka dan meninggalkan Negeri Tirai Bambu. Langkah itu diduga merupakan pertanda bahwa Beijing mulai merasakan dampak dari kecaman yang semakin keras terhadap tindakan keras mereka terhadap warga Muslim di Xinjiang.

Penahanan warga Uighur, Kazakh dan etnis minoritas lainnya di kamp-kamp interniran di Xinjiang yang dilakukan oleh Pemerintah China telah menjadi masalah di negara tetangganya, Kazakhstan. China merupakan mitra dagang penting bagi negara berpenduduk 18 juta jiwa itu, namun tekanan dari aktivis agar Astana mengambil tindakan mengenai masalah ini semakin menguat seiring dengan makin luasnya pemberitaan internasional.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Kazakhstan yang diwartakan Al Jazeera, Kamis (10/1/2019), para warga etnis Kazakh yang akan datang ke negara itu akan diizinkan mengajukan permohonan kewarganegaraan atau menjadi penduduk tetap saat mereka tiba.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada respons dari kementerian luar negeri China mengenai laporan tersebut.

Penahanan yang dilakukan otoritas China di Xinjiang telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan warga etnis Kazakh kelahiran China di Kazakhstan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan China untuk mengejar peluang bisnis atau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Kazakh menyusul pengetatan aturan di Xinjiang.

Ratusan warga etnis Kazakh itu kehilangan kontak dengan kerabat mereka di Xinjiang, dan banyak yang mulai menulis surat dan menghadiri konferensi media, berharap publisitas yang lebih besar akan membantu membawa orang yang mereka cintai pulang.

Credit Okezone.com



https://news.okezone.com/read/2019/01/10/18/2002416/china-izinkan-lebih-dari-2-000-warga-etnis-kazakh-tinggalkan-xinjiang

Iran akan Balas Sanksi Uni Eropa

Bendera Uni Eropa.

CN, KABUL -- Iran pada Rabu mengatakan pihaknya akan membalas setelah Uni Eropa menambahkan dua orang Iran dan satu unit intelejen Iran ke dalam daftar teroris.

Para menteri UE sepakat pada Rabu untuk menambahkan nama-nama tersebut ke dalam daftar teroris dan membekukan aset-aset mereka. Sementara Belanda menuding Iran terlibat dalam dua pembunuhan di wilayahnya dan bergabung bersama Prancis dan Denmark menuduh Teheran dalam persekongkolan serangan-serangan lain di Eropa.

Langkah tersebut sebagai langkah simbolik karena salah seorang dari dua pria itu sudah berada di tahanan di Belgia. Akan tetapi, menandai pertama kali UE telah memberlakukan sanksi-sanksi atas Iran sejak penandatanganan pakta nuklirnya 2015.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi menyebut tindakan-tindakan UE "tidak logis" dan "mengagetkan". "Iran akan memberlakukan langkah-langkah perlu sebagai balasan atas aksi ini dan dalam kerangka pembalasan," kata Qasemi dalam satu pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi kementerian itu.

Iran telah membantah keterlibatan dalam persekongkolan yang dituduhkan. Pemerintah menyatakan tuduhan-tuduhan itu bermaksud merusak hubungan UE-Iran.

"Daftar-daftar ini telah diterima oleh Dewan sebagai bagian dari tanggapannya atas serangan-serangan yang digagalkan baru-baru ini di wilayah Eropa," kata Dewan Eropa dalam pernyataan pada Rabu.

Qassemi, dalam pernyataanya, menuduh Eropa mendukung "kelompok-kelompok teroris" seperti Mujahedin-e-Khalq Organization (MKO), kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintah Iran.

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/10/pl31vb382-iran-akan-balas-sanksi-uni-eropa

Pompeo Lakukan Kunjungan Mendadak ke Irak

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke ibukota Irak, Baghdad. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke ibukota Irak, Baghdad. Kunjungan ini dilakukan di sela-sela tur Timur Tengah yang dilakukan Pompeo.

Menurut seorang sumber di Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (9/1), Pompeo berkunjung ke Irak paska melakukan kunjungan ke Yordania dan jelang kunjungan ke Arab Saudi.

Menurut sumber itu, yang berbicara secara anonim karena ia tidak berwenang untuk berbicara dengan media, Pompeo telah bertemu dengan Ketua Parlemen Irak Mohamed al-Halbusi dan segera diharapkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi dan pejabat tinggi serta tokoh politik lainnya.

Pertemuan tersebut kemungkinan akan membahas mengenai perang melawan kelompok teroris ISIS. Pompeo, menurut sumber itu juga dijadwalkan akan berkunjung ke basis militer AS di Irak dan melakukan pertemuan dengan tentara AS disana.

Irak sendiri sejatinya tidak masuk dalam agenda tur Timur Tengah Pompeo. Selain Saudi dan Yordania, Pompeo dijadwalkan berkunjung ke Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Oman, dan Kuwait.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1369166/42/pompeo-lakukan-kunjungan-mendadak-ke-irak-1547040139

Rusia Ragu AS Akan Tarik Semua Pasukan dari Suriah

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, mengatakan, sulit baginya untuk percaya bahwa Amerika Serikat akan menarik semua pasukan mereka di Suriah. Foto/Istimewa

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, mengatakan, sulit baginya untuk percaya bahwa Amerika Serikat (AS) akan menarik semua pasukan mereka di Suriah dalam situasi saat ini.

"Saya percaya posisi mereka yang ingin mempertahankan kehadiran militer AS di Suriah cukup kuat di Washington," ucap Ryabkov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (9/1).

"Saya tidak dapat membayangkan bahwa AS akan sepenuhnya meninggalkan Suriah dalam hal kehadiran militer di situasi saat ini, di mana Washington terkurung dalam kontes yang tak terhentikan untuk mendominasi dunia dan didorong untuk hadir di mana-mana dan menyelesaikan masalah hanya berdasarkan pandangan mereka sendiri," sambungnya.

Dia kemudian mengatakan, komunikasi antara Rusia dan AS di Suriah terus berlanjut, meski tidak pernah terdengar di media. Ryabkov mengatakan, pembicaraan antara Rusia dan AS jarang diumumkan kepada publik, karena mereka tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak.

"Kontak pada berbagai aspek situasi di Suriah tidak berhenti. Kontak ini tidak selalu diumumkan, jika informasi mengenai mereka tersedia secara luas, mereka menarik perhatian tambahan. Tetapi kontak tersebut sedang berlangsung tentang berbagai masalah. Akan ada kontak di topik lain dalam waktu dekat," tukasnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1369121/41/rusia-ragu-as-akan-tarik-semua-pasukan-dari-suriah-1547031434

AS Tolak Bahas Jadwal Penarikan Mundur Pasukan dari Suriah

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, pihaknya tidak akan pernah membahas mengenai jadwal pasti penarikan mundur pasukan AS yang berada di Suriah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, pihaknya tidak akan pernah membahas mengenai jadwal pasti penarikan mundur pasukan AS yang berada di Suriah.

"Kami tidak berbicara tentang jadwal. Presiden telah membuat komitmen. Kami akan menarik personel berseragam kami, sekitar 2.000 orang dari lapangan. Kami akan menarik pulang mereka dari Suriah," kata Pompeo kepada wartawan dalam perjalanan ke Irlandia, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (9/1).

Ketika ditanya apakah Presiden Donald Trump dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton memiliki komentar yang bertentangan atas Suriah, dia menegaskan kedua memiliki pandangan yang sama dan mengatakan hal yang sama.

"Saya pikir mereka berdua mengatakan hal yang sama. Mereka berdua mengatakan kita akan keluar (dari Suriah). Presiden mengatakan kami akan melakukannya secara teratur dan bahwa misi kami yang ditetapkan di kawasan itu tidak berubah. Itu tampaknya cukup konsisten bagi saya," ungkapnya.

Pompeo tidak memberikan informasi apakah penarikan sudah dimulai dan personil diplomatik AS telah meninggalkan Suriah.

Sementara itu, sebelumnya Trump telah mengakui penarikan pasukan dari Suriah tidak akan rampung dalam waktu cepat. "Kami menarik kembali pasukan di Suriah. Kami akan memindahkan pasukan kami. Saya tidak pernah mengatakan kami akan melakukannya dengan cepat," kata Trump.

Trump kemudian mengatakan, masih banyak pihak yang bersedia untuk memerangi ISIS di Suriah, sepeti Iran, Rusia dan Turki. Iran dan Rusia, papar Trump, bahkan lebih membenci dan memiliki keinginan lebih besar untuk menghancurkan ISIS dibandingkan AS.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1369118/42/as-tolak-bahas-jadwal-penarikan-mundur-pasukan-dari-suriah-1547031329

Lawatan Penasihat Keamanan AS ke Turki Berakhir dengan Pertikaian

Penasihat Keamanan Nasional untuk Gedung Putih, John Bolton. (Foto: Reuters)

ISTANBUL

— Kunjungan penasihat keamanan nasional Amerika Seikat (AS) John Bolton ke Turki berakhir dengan pertengkaran sengit pada Selasa, 8 Januari, setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tidak mau bertemu dengannya dan menepiskan syarat yang diajukan AS untuk menarik pasukannya dari Suriah.

Syarat itu adalah seruan Bolton supaya Turki melindungi kelompok milisi Kurdi yang didukung AS.

“Bolton telah membuat kesalahan besar, dan siapa pun yang berpendapat seperti ini juga membuat kesalahan. Kami tidak akan berkompromi tentang hal ini,” kata Erdogan kepada parlemen Turki.

Kelompok Kurdi yang disebut YPG itu adalah sekutu AS dalam perang melawan ISIS, tapi dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki, karena terkait dengan pemberontak Kurdi di dalam negeri.

Kata Erdogan, pemerintahnya telah menyiapkan operasi militer untuk menumpas YPG. “Kami akan segera bertindak untuk menumpas kelompok teroris di Suriah,” tambahnya.

Credit Okezone.com



https://news.okezone.com/read/2019/01/09/18/2002057/lawatan-penasihat-keamanan-as-ke-turki-berakhir-dengan-pertikaian

Abdullah: Jika Taliban Seperti Ini, Perdamaian Hanya Mimpi

Pejuang Afghanistan, Taliban

CB, KABUL -- Kepala Eksekutif Afghanistan Abdullah Abdullah mengomentari keenganan Taliban melibatkan Pemerintah Afghanistan dalam perundingan damai. Menurutnya, bila sikap Taliban demikian, kesepakatan damai hanya akan menjadi mimpi belaka. 

"Dalam setiap perjanjian damai, di mana hak-hak warga negara kami, yang telah diperoleh dengan banyak pengorbanan, tidak dihormati, kesepakatan itu adalah mimpi dan tidak akan pernah terjadi," kata Abdullah dalam sebuah pertemuan di Kabul pada Rabu (9/1). 

Abdullah berbagi kekuasaan dengan Presiden Ashraf Ghani setelah kesepakatan politik yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada 2014 dan mengarah pada pembentukan pemerintahan koalisi. Menurut Abdullah,  Taliban belum menunjukkan perubahan sejak rezim keras mereka digulingkan oleh pasukan pimpinan AS tahun 2001. 

"Kami belum melihat perubahan apa pun pada Taliban sejauh ini dan negara yang mendukung mereka, sayangnya juga tidak mengubah kebijakannya terhadap kami," ujar Abdullah, merujuk pada negara tetangga Pakistan yang telah dituding menyembunyikan para pemimpin Taliban. 

Ia mengatakan Taliban telah sering mengutarakan bahwa kelompoknya tak lagi sama seperti masa lalu. Bahkan Taliban pernah menyatakan bahwa mereka telah belajar dan berusaha mendukung pemerintahan yang inklusif.

Namun hal itu tak dibuktikan secara konkret. Ketika Pemerintah Afghanistan telah bersedia melakukan perundingan damai, Taliban justru ingin berbicara dengan pihak lain, yakni AS. "Mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah lemah atau tidak ada," ucap Abdullah. 

Pernyataan Abdullah merupakan bentuk kekecewaan dan kegusarannya kepada Taliban yang menolak menyertakan Pemerintah Afghanistan dalam perundingan damai. Taliban menganggap musuh utamanya selama konflik 17 tahun di Afghanistan adalah AS. Sementara pemerintahan saat ini mereka anggap sebagai rezim boneka. 

Taliban dan AS rencananya melakukan pertemuan di Doha, Qatar, pada Rabu (9/1). Namun Taliban membatalkannya karena ketidaksepakatan tentang keterlibatan para pejabat Afghanistan. 

Ini kedua kalinya Taliban membatalkan pertemuan yang telah dijadwalkan secara sepihak. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan hal serupa ketika hendak melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Perwakilan Taliban batal hadir karena Saudi mendesak agar perwakilan Pemerintah Afghanistan juga disertakan dalam pertemuan itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/09/pl2g81377-abdullah-jika-taliban-seperti-ini-perdamaian-hanya-mimpi

Taliban dan AS Batal Menggelar Perundingan Damai

Ilustrasi anggota kelompok Taliban. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok militan Talibanmenyatakan membatalkan perundingan damai dengan perwakilan Amerika Serikat, Zalmay Khalilzad yang seharusnya berlangsung mulai hari ini, Rabu (9/1) di Qatar. Alasan mereka lantaran tidak sepakat dengan agenda, terutama terkait keterlibatan pemerintah Afghanistan.

Sebuah sumber Taliban mengatakan kepada Reuters, perwakilan AS berkeras supaya Taliban bertemu dengan pemerintah Afghanistan di Qatar. Ia mengatakan kedua belah pihak, AS dan Afghanistan, telah sepakat untuk menyatakan gencatan senjata pada 2019.

Sumber-sumber Taliban mengatakan mereka juga menuntut pemerintah AS membebaskan 25 ribu anggotanya, dan mereka akan membebaskan 3000 tawanan mereka. Namun, Khalilzad belum tertarik membahas hal itu.

"Kami tidak akan pernah mengumumkan gencatan senjata apapun sampai kami mendapat keuntungan. Kami curiga Zalmay Khalilzad tidak memiliki cukup kekuatan untuk membuat keputusan penting," tutur seorang petinggi Taliban yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya salah satu petinggi Taliban telah mengonfirmasi rencana perundingan damai selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, di Qatar dengan Zalmay Khalilzad.

Awalnya perundingan damai direncanakan akan digelar di Arab Saudi pada bulan ini. Namun, kelompok militan Taliban menolak hadir dengan alasan menghindari tekanan Saudi yang ingin melibatkan pemerintah Afghanistan.

Para petinggi kelompok bersenjata itu kemudian meminta mengalihkan lokasi perundingan ke Qatar.

Perundingan damai ini akan menjadi yang keempat dengan tujuan mengakhiri perang yang sudah berkecamuk selama 17 tahun di Afghanistan.

Menanggapi pertemuan ini, Duta Besar AS di Kabul, Afghanistan, John Bass, mengatakan dalam cuitan melalui akun Twitter bahwa laporan pembicaran AS-Taliban yang dikabarkan akan digelar Rabu itu tidak akurat. Taliban, kata Bass, seharusnya mau berbicara dengan Afghanistan sebagaimana mereka mau berbicara dengan media massa.

Dalam cuitan terpisah di akun Twitter, kedutaan AS di ibukota Afghanistan juga menekankan perundingan antara Taliban dan Afghanistan sangat penting untuk menyelesaikan konflik.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan kemudian mengumumkan Zalmay Khalilzad akan memimpin delegasi antarlembaga ke India, China, Afghanistan dan Pakistan dari 8 sampai 21 Januari. Utusan AS untuk Afghanistan itu akan bertemu dengan petinggi di setiap negara tersebut untuk memfasilitasi diskusi intra Afghanistan untuk urusan politik.

"Dalam hal ini AS bertujuan mendorong dialog dengan Afghanistan tentang bagaimana mengakhiri konflik, dan untuk mendorong semua pihak bersatu di meja perundingan dan menyelesaikan konflik politik," tutur pernyataan tersebut.

Perang di Afghanistan merupakan intervensi militer luar negeri terpanjang bagi AS. Mereka telah menghabiskan hampir US$1 triliun (sekitar Rp14 ribu triliun) dan menewaskan puluhan ribu orang.

Meskipun sebagian besar pasukan AS di Afghanistan sudah ditarik kembali sejak 2014 lalu, masih ada sekiar 14 ribu tentara yang menjalan misi di sana.

Beberapa waktu lalu, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyatakan telah diperintah untuk segera memulangkan prajurit yang ditugaskan di Afghanistan. Namun, dikabarkan mereka hanya akan menarik setengah dari jumlah keseluruhan tentara yang ditugaskan.

Credit CNN Indonesia