Kamis, 06 Desember 2018

Cina Tolak Dilibatkan dalam Perjanjian Rudal INF, Kenapa?




PLA Daily menulis bahwa brigade rudal DF-26 dirancang untuk menjalankan dua misi. Misi pertama adalah melakukan serangan balik nuklir yang cepat, misi kedua adalah melakukan serangan presisi jarak menengah terhadap target-target penting musuh di darat dan kapal berukuran sedang dan besar di laut. Andy Wong/REUTERS
PLA Daily menulis bahwa brigade rudal DF-26 dirancang untuk menjalankan dua misi. Misi pertama adalah melakukan serangan balik nuklir yang cepat, misi kedua adalah melakukan serangan presisi jarak menengah terhadap target-target penting musuh di darat dan kapal berukuran sedang dan besar di laut. Andy Wong/REUTERS

CB, Jakarta - Cina menolak dilibatkan dalam perjanjian pelarangan senjata nuklir dan rudal jelajah (INF).
Cina beralasan perjanjian tersebut adalah perjanjian bilateral dan disepakati oleh dua pihak, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat, ungkap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang, dilaporkan dari Sputniknews, 6 Desember 2018.

Cina adalah salah satu alasan AS mau keluar dari INF. Pada Oktober, Donald Trump menyarankan Cina harus dilibatkan dalam perjanjian INF. Sementara Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, mengatakan bukan hanya Cina yang dilibatkan, negara-negara NATO juga harus terlibat terutama Prancis dan Inggris.
Trump berniat mengundurkan diri dari perjanjian dengan alasan Rusia telah melanggar kesepakatan INF. Moskow menyangkal pelanggaran dan mempertanyakan kepatuhan AS terhadap isi perjanjian.

Presiden Ronald Reagan (kanan) dan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev saat menandatangani Perjanjian INF di East Room, Gedung Putih pada 8 Desember 1987. [Ronald Reagan Presidential Library via thebulletin.org]
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan pada 1987, semua rudal balistik yang berjarak tempuh 540 hingga 5.471 kilometer harus dihancurkan.
Masa berlaku perjanjian tidak terbatas, namun salah satu pihak bisa keluar dari perjanjian jika salah satu pihak melanggar pokok perjanjian.

Amerika Serikat menuduh Rusia telah melanggar perjanjian dengan mengembangkan rudal balistik jenis baru. AS mengultimatum Rusia agar kembali mematuhi peranjian atau AS akan keluar dari kesepakatan INF.
Sebagai tanggapan ultimatum AS, Vladimir Putin mengklaim tudingan AS hanyalah dalih Washington untuk keluar dari kesepakatan.




Sejumlah media internasional, seperti newsweek, sputnik dan PLA Daily, menulis bahwa militer Cina resmi menugaskan brigade rudal balistik jarak menengah Dong Feng 26 atau DF-26. Rudal ini dijuluki Guam Killer, karena mampu menjangkau pulau kecil Guam, merupakan pangkalan militer terpenting Amerika Serikat di Samudra Pasifik. weibo.com
Sementara Cina tidak pernah ikut dalam traktat INF yang melarang produksi rudal konvensional atau nuklir dengan jarak tempuh 500 hingga 5.500 kilometer. Ini membuat Cina membangun gudang senjata secaral massal, seperti dilaporkan dari National Interest.

Cina telah membuat rudal jelajah salah satunya DF-21, rudal jelajah anti-kapal dengan jarak 1.500 kilometer dan merupakan kategori kelas rudal yang dilarang dalam perjanjian INF.





Credit  tempo.co



Peraih Nobel: Israel terus serbu wilayah Palestina

Peraih Nobel: Israel terus serbu wilayah Palestina
Seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)



Stockholm, Swedia (CB) - Israel terus menyerbu wilayah Palestina, dalam pelanggaran terhadap hukum internasional, kata peraih bersama Hadiah Nobel Kimia 2018 pada Rabu (5/12).

George P. Smith, pensiunan profesor ilmu biologi di University of Missouri-Columbia di AS, berada di Stockholm, Swedia, untuk menghadiri Upacara Penyerahan Hadiah Nobel. Ia diundang untuk berbicara dalam satu konferensi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Palestina, yang didirikan oleh satu kelompok sivitas akademika di Swedia yang telah mendedikasikan diri mereka pada masalah Palestina.

"Rakyat Palestina dan Israel mesti memiliki hak yang sama dan sama-sama hidup di wilayah tersebut dalam bentuk dua negara," kata Smith, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Meskipun menyatakan bahwa Israel, dengan tindakannya mengabaikan semua peraturan, tidak mengizinkannya, Smith mengatakan rakyat Palestina harus pulang ke wilayah yang diduduki dan semua hak mereka harus dipulihkan.

Ia juga menegaskan kegiatan Israel di Jalur Gaza tak bisa diterima.

"Israel bukan hanya menekan rakyat Palestina. Juga ada tekanan atas rakyat Yahudi yang terganggu oleh kebijakan keliru Israel," katanya. Ia menambahkan bahwa Israel harus menghentikan semua tindakan itu.

Paraih Nobel Bidang Kimia 2018 dibagi. Satu bagian diberikan kepada Frances H. Arnold --anggota National Academy of Sciences, National Academy of Engineering dan National Academy of Medicine-- untuk bidang evolusi enzim, sementara separuh lagi diberikan secara bersama kepada Smith dan Gregory P. Winter, karena karya mereka dalam penyelidikan fag peptida dan anti-bodi.

Sebelumnya beberapa surat kabar Israel menyiarkan editorial yang menyampaikan kekecewaan mereka dengan pemberian Hadiah Nobel Bidang Kimia kepada pegiat anti-Israel dan pro-Palestina.





Credit  antaranews.com





Menlu Palestina kecam ICC karena menunda pemeriksaan atas Israel


Menlu Palestina kecam ICC karena menunda pemeriksaan atas Israel
Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki (tengah) meninggalkan Pengadilan Tindak Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, Selasa (5/8). Setelah bertemu dengan jaksa penuntut di Pengadilan Tindak Pidana Internasional Al-Malki mengatakan adanya "bukti yang jelas" bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza. (ANTARA FOTO/REUTERS/Toussaint )




Den Haag, Belanda, (CB) - Menteri luar negeri Palestina pada Rabu (5/12) mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena kelambanannya dalam menyelidiki Israel sehubungan dugaan kemungkinan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina.

Ketika berbicara dalam pembukaan Sidang Ke-17 Konferensi Pihak Negara di ICC di Den Haag, Belanda, Riyadh Al-Maliki menyatakan ICC telah melakukan penyelidikan awal mengenai kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki. Tapi ia mengatakan berlanjutnya penundaan penyelidikan akan membahayakan kredibilitas lembaga dunia itu.

"Berapa banyak rumah orang Palestina akan dihancurkan, keluarga diusir, orang Palestina disiksa dan anak-anak dibunuh oleh kekuatan pendudukan Israel sebelum ICC melakukan penyelidikan terhadap mereka?" demikian Al-Maliki mempertanyakan.

Ia menarik perhatian mengenai kegagalan ICC untuk menghukum pejabat senior Israel kendati empat tahun berlalu sejak penyelidikan awalnya, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

"Orang Palestina yang menjadi korban telah menunggu cukup lama untuk memperoleh keadilan," kata Al-Maliki.

"Setiap penundaan penyelidikan adalah penundaan untuk membawa keadilan dan memberi kekebalan kepada penguasa pendudukan dan waktu lebih banyak untuk melakukan kejahatan hariannya," kata Al-Maliki kepada Jaksa Penuntut Umum ICC Fatou Bensouda.

Pada Desember 2014, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani Konvensi Roma dan lampiran yang berkaitan dengan ICC --yang menerima baik permintaan Palestina untuk menjadi anggota mahkamah internasional tersebut pada April 2015.

Selama sembilan bulan belakangan ini, rakyat Palestina di Jalur Gaza telah melancarkan demonstrasi rutin di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza-Israel guna menuntut hak mereka untuk pulang ke rumah mereka di Palestina, yang bersejarah, tempat leluhur mereka diusir pada 1948.

Mereka juga menuntut diakhirinya 12 tahun blokade Israel atas Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantung itu dan melucuti banyak komoditas dasar dua juta warganya.

Sejak protes dimulai pada 30 Maret, lebih dari 210 orang Palestina telah gugur dan ribuan lagi cedera oleh tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang wilayah mereka di zona penyangga tersebut.





Credit  antaranews.com





Militer Israel Luncurkan Kamera Pengintai ke arah Lebanon


Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.
Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.
Foto: AP/Ariel Schalit
Pasukan Israel menerbangkan balon di atas desa Meiss Ej Jabal.



CB--Militer Israel dilaporkan telah meluncurkan sebuah balon udara dengan kamera pengintai dari salah satu posisi militernya di sebuah desa di provinsi selatan, Lebanon Nabatieh baru-baru ini. Operasi Israel itu untuk memblokir yang mereka klaim sebagai terowongan Gerakan perlawanan Hizbullah untuk pendudukan wilayah.

Kantor Berita Nasional (NNA) resmi Lebanon melaporkan pada Rabu (5/12), seperti dilansir PressTV, bahwa pasukan Israel menerbangkan balon di atas desa Meiss Ej Jabal di distrik Marjeyoun di provinsi itu.

Laporan itu menambahkan bahwa pasukan Israel juga memasang kamera pengintai di pinggiran desa Kafar Kila dekat dinding pemisah antara Libanon dan daerah pendudukan. Sumber-sumber lokal, juga mengatakan bahwa kamera diarahkan ke wilayah Lebanon.

Sementara itu, Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri mengatakan rezim Israel telah gagal memberikan bukti bahwa terowongan yang diduga digali dari Lebanon ke wilayah pendudukan dilakukan oleh kelompok Hizbullah.

"Orang-orang Israel tidak memberikan informasi apa pun" pada pertemuan dengan tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL," ujar Berri.

Berri mengungkap Lebanon juga telah meminta koordinat geografis dari Israel, tetapi tidak diberikan pihak Israel satu pun.

"Ini (tuduhan Israel) tidak didasarkan pada fakta nyata sama sekali," anggota parlemen Libaanon Ali Bazzi.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Lebanon akan mengajukan keluhan kepada PBB tentang pelanggaran Israel yang dilakukan berulang.Perkembangan itu terjadi hanya sehari setelah militer Israel mengumumkan operasi terhadap yang disebut Israel sebagai terowongan infiltrasi Hizbullah.

Pada Rabu (5/12) Rusia meminta Israel untuk menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 setelah kegiatan militer baru-baru ini di dekat perbatasan dengan Libanon.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Moskow berharap tidak ada tindakan yang akan bertentangan dengan resolusi, yang mengakhiri agresi Israel 2006 terhadap Libanon.

"KIta menyerukan rezim Israel untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon," ujar Maria.




Credit  republika.co.id




Soal Terowongan Hizbullah, Lebanon Sebut Israel Tak Punya Bukti


Soal Terowongan Hizbullah, Lebanon Sebut Israel Tak Punya Bukti
Lebanon menyebut Israel tidak mempunyai bukti terkait keberadaan terowongan Hizbullah. Foto/Istimewa

BEIRUT - Ketua Parlemen Lebanon mengatakan Israel tidak menunjukkan bukti untuk membenarkan tudingannya bahwa jaringan terowongan telah dibangun oleh Hizbullah di perbatasan kedua negara selama pertemuan tripartit dengan pasukan perdamaian PBB.

Nabih Berri mengatakan Israel tidak menawarkan koordinat atau informasi tentang terowongan selama pertemuan mingguan reguler, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon.

Militer Israel menolak berkomentar tentang rincian apa yang dibagikan pada pertemuan tersebut.

Menurut IDF, terowongan itu berasal dari desa Lebanon, Kafr Kila, dekat perbatasan Israel, dan panjangnya sekitar 200 meter. Terowongan itu digali sekitar 25 meter di bawah tanah dan kira-kira mempunyai tinggi dua meter dengan lebar dua meter, yang dengan mudah akan membuatnya cukup besar untuk infanteri bersenjata berat melewatinya.

Pertemuan tripartit itu diadakan di perbatasan Rosh Hanikra di dekat kota Lebanon Naqoura di mana UNIFIL memiliki kantor pusatnya. UNIFIL mengadakan pembicaraan tatap muka secara teratur antara pejabat militer Israel dan Lebanon.

Berri sebelumnya mempertanyakan keaslian klaim IDF tentang serangan terowongan yang mengarah ke wilayah Israel.

"Kisah Israel tentang keberadaan terowongan di Kafr Kila dipertanyakan," kata Berri menurut laporan dari surat kabar harian al-Joumhouria Lebanon.

"Libanon meminta diberikan koordinat yang menentukan lokasi terowongan ini dan validitas klaim Israel tentang keberadaannya," imbuhnya seperti dikutip dari Times of Israel, Kamis (6/12/2018).

“Bagaimanapun, jika Israel ingin menggali di wilayah yang didudukinya, Israel dapat melakukan apa yang diinginkan dan menggali sebanyak yang diinginkan. Jika ingin memperluas dengan menggali ke wilayah Lebanon, itu adalah masalah lain,” cetusnya.

Sementara itu misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, mengatakan akan mengirim tim ke Israel untuk "memastikan fakta," sehari setelah Israel melancarkan operasi terbuka untuk menemukan dan menghancurkan apa yang dikatakannya terowongan lintas-perbatasan. Terowongan itu direncanakan digunakan oleh Hizbullah untuk menyerang negara Zionis tersebut dan mungkin meluncurkan perang skala penuh.

Tim penjaga perdamaian menyerukan akses penuh ke semua lokasi di sepanjang perbatasan.

Sedangkan Duta besar AS untuk Libanon Elizabeth Holzhall Richard menelepon Berri untuk berbicara tentang situasi perbatasan tetapi mempertahankan sikap resmi Washington dalam mendukung operasi Israel

Hizbullah sendiri tetap bungkam tentang terowongan itu.

IDF mengatakan terowongan yang ditemukan Selasa, yang diperpanjang sekitar 40 meter ke Israel, adalah pertama dari banyak terowongan serangan yang digali oleh Hizbullah di perbatasan yang ditemukan sebagai bagian dari operasi yang baru diluncurkan, yang dikenal sebagai Northern Shield.




Credit  sindonews.com



Sekolah Dasar Palestina Dibuldoser Pasukan Israel


Buldoser Israel menggilas rumah warga Palestina yang dibangun lagi di atas lahan bekas perumahan yang dihancurkan.
Buldoser Israel menggilas rumah warga Palestina yang dibangun lagi di atas lahan bekas perumahan yang dihancurkan.
Foto: AP PHOTO
Sekolah Dasar di selatan Hebron itu seharusnya dibuka dalam dua hari ke depan.



CB, HEBRON, REPUBLIKA.CO.ID-- Pasukan Israel menghancurkan satu sekolah dasar Palestina yang berada di Simia, sebelah selatan Kota Hebron, Tepi Barat, pada Rabu (5/12). Koordinator humas untuk wilayah selatan Hebron, Mohammad al-Masalma mengungkap buldoser menghancurkan sekolah al-Tahadi 13 tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Palestina.

Pasukan Israel, seperti dilansir WAFA, Rabu (512), menyatakan wilayah tersebut sebagai daerah militer tertutup. Tentara Israel juga dilaporkan membongkar dinding beberapa ruang kelas dan menyita generator listrik dan tangki air, disamping peralatan lain.

Al-Masalma mencatat, sekolah yang dihancurkan tentara Israel itu terdiri dari tujuh ruang kelas yang digunakan secara bergantian dan menampung sekitar 50 siswa. Sekolah itu dibangun oleh Kementerian Pendidikan Palestina dengan biaya 40 ribu euro dan seharusnya dibuka dalam dua hari ke depan.

Kementerian Pendidikan telah memulai pembangunan ruang kelas bergerak, yang disebut Sekolah al-Tahadi, untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di komunitas rentan di Tepi Barat Area C.

Area C, yang menyumbang 60 persen dari Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem Timur telah menjadi tempat pembangunan pemukiman melanggar hukum internasional. Sementara dinding apartheid Israel telah membuat masyarakat Palestina lebih terfragmentasi dan gerakan Palestina dibatasi.




Credit  republika.co.id




Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah



Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah
Netanyahu mendesak diadakanya pertemuan darurat di DK PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel. Foto/Reuters


TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaku akan mendesak diadakanya pertemuan darurat di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel.

"Saya menginstruksikan delegasi Israel di PBB untuk meminta pertemuan darurat di DK untuk mengutuk Hizbullah dan tindakannya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (5/12).

Neyanyahu lalu mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo tentang isu penerapan sanksi baru terhadap Hizbullah.

Dia menyatakan akan mengadakan pembicaraan tentang Hizbullah dengan para pemimpin dunia lainnya dan juga dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam beberapa hari ke depan.

Pemimpin Israel itu kemudian mengulangi tuduhan bahwa Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi dan memperingatkan akan membuat Teheran bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Hizbullah.

"Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi diri dari upaya Iran untuk menggunakan Lebanon, Suriah dan Jalur Gaza sebagai basis operasi untuk meluncurkan serangan terhadap Israel," tukasnya.

Sebelumnya, Militer Tel Aviv meluncurkan operasi untuk menghancurkan terowongan lintas batas yang diklaim digunakan Hizbullah untuk menyerbu wilayah Israel. Aksi militer bernama Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) diluncurkan mulai kemarin.

"Kami baru saja meluncurkan Operasi Perisai Utara untuk mengekspos dan menetralkan terowongan serangan lintas perbatasan yang digali oleh Hizbullah dari Lebanon ke Israel. (Ancaman terhadap) Keselamatan warga sipil Israel merupakan pelanggaran berat," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pengumuman di Twitter, kemarin.




Credit  sindonews.com



Hamas Terima Usulan Mesir Soal Rekonsiliasi dengan Fatah


Hamas-Fatah
Hamas-Fatah
Tawaran Mesir dinilai memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional.



CB, GAZA CITY -- Hamas menerima tawaran yang diajukan Mesir untuk menuju rekonsiliasi dengan Fatah.  Rekonsiliasi penting untuk persatuan pemerintahan Palestina.
"Mesir telah menyampaikan usulan yang jelas untuk mengakhiri perselisihan dan mengatur kembali penataan  Palestina," ujar seorang anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya,  pada sebuah acara yang diadakan di Gaza.

Seperti dilansir Anadolu, Ràbu (5/12), Hayya mengatakan tawaran Mesir itu  memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional. "Dan kami telah menerimanya meskipun kami keberatan," katanya.

Anggota Hamas meminta kelompok Fatah untuk menerima tawaran Mesir agar menuju rekonsiliasi dan persatuan Palestina. Ini diperlukan  untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Palestina di masa akan datang.

Dia juga menggarisbawahi perlunya mencapai kemitraan nyata untuk membangun kembali lembaga-lembaga nasional Palestina, seperti payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Bulan lalu, delegasi  Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri perselisihan.



Pembicaraan ini adalah satu dari sekian banyak putaran pembicaraan antara Hamas dan Fatah sejak dimulainya pembagian Palestina pada 2007. Tetapi pembicaraan itu belum membuahkan hasil.



Dalam perkembangan terpisah, sebuah delegasi parlemen dari kelompok  Hamas  mengunjungi Lebanon pada Rabu (5/12), sebagai bagian dari tur luar negeri.
"Kunjungan itu  bertujuan untuk memobilisasi kekuatan bangsa dan dunia  untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina  dalam menghadapi pendudukan Israel yang didukung oleh pemerintah AS," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, delegasi Hamas akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Lebanon dan blok-blok parlemen serta mengunjungi kamp-kamp pengungsi Palestina di negara itu.



Credit  republika.co.id




Rusia-Ukraina Memanas, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam


Rusia-Ukraina Memanas, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam
Kapal perang USS McCampbell (DDG-85) yang dikirim militer Amerika Serikat ke lepas pantai Rusia di Laut Hitam. Foto/US Navy/Specialist 3rd Class Jared M. Hill

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengirim sebuah kapal perang tipe perusak ke lepas pantai Rusia, Laut Hitam. Langkah Washington ini terjadi di saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina sedang memanas.

Kapal USS McCampbell (DDG-85) sedang menuju ke perairan di dekat Armada Pasifik Vladiostok. Ini merupakan misi pertama kapal tersebut sejak Perang Dingin berakhir.

Kapal-kapal AS lainnya juga direncanakan segera menyusul ke Laut Hitam.

"USS MCCampbell (DDG-85) menuju ke sekitar Peter the Great Bay untuk menantang klaim maritim berlebihan Rusia dan menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan sah dari laut yang dinikmati oleh AS dan yang lainnya," kata juru bicara Armada Pasifik AS Letnan Rachel McMarr, dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN, Kamis (6/12/2018).

Angkatan Laut AS menyebut misi kapal perang itu sebagai misi Freedom of Navigation Operation (FONOP). Terakhir kali FONOP dilakukan di wilayah ini pada tahun 1987, yakni pada puncak ketegangan Perang Dingin AS dengan Uni Soviet.

Pada hari Rabu, kapal USS McCampbell yang dilengkapi peluru kendali (rudal) melintas di dekat perairan yang disengketakan antara Moskow dan Tokyo di Laut Jepang. Aksi kapal itu berpotensi membuat Rusia jengkel.

"Operasi-operasi ini menunjukkan Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata McMarr. "Itu benar di Laut Jepang, seperti di tempat lain di seluruh dunia."

CNN melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS juga telah memberi tahu Turki tentang niat Washington untuk mengirim kapal perang melalui Bosporus dan Dardanelles. Sesuai Konvensi Montreux tahun 1936, negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam wajib melakukan pemberitahuan 15 hari sebelum kapal perang masuk ke kawasan itu.

Perjanjian tahun 1936 juga membatasi kehadiran kapal dari negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam hingga maksimal 21 hari. Terakhir kali, kapal AS singgah di wilayah itu pada bulan Oktober.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada CNN mengatakan pengiriman kapal perang USS McCampbell sejatinya tanggapan atas bentrok kapal militer Rusia dan Ukraina di Selat Kerch bulan lalu. Selat itu menghubungkan Laut Azov ke Laut Hitam.

"Kami secara rutin melakukan operasi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah operasi Armada ke-6 AS untuk memasuki perairan internasional dan ruang udara Laut Hitam," kata juru bicara komandan kapal tersebut, Kyle Raines, kepada CNN



Credit  sindonews.com




Rusia dan Ukraina Memanas, Ada Pengerahan Pasukan di Donbass


Letnan Jenderal Serhiy Nayev, Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengawasi pantai laut melalui jendela helikopter selama patroli dekat Urzuf, pantai selatan laut Azov, timur Ukraina, Kamis, 29 November 2018. (AP / Evgeniy Maloletka)
Letnan Jenderal Serhiy Nayev, Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengawasi pantai laut melalui jendela helikopter selama patroli dekat Urzuf, pantai selatan laut Azov, timur Ukraina, Kamis, 29 November 2018. (AP / Evgeniy Maloletka)

CB, Moskow – Pemerintah Ukraina menggelar pasukan besar-besaran di daerah Donbass sebagai persiapan untuk menghadapi serangan militer Rusia.

 
“Sayangnya, informasi mengenai persiapan aktif militer Ukraina terkait kemungkinan aksi di Donbass semakin sering muncul belakangan ini,” kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Sputnik News pada Rabu, 5 Desember 2018.
Zakharova menuding Kiev berusaha menarik perhatian komunitas internasional terhadap tindakan provokasi di Selat Kerch, yang digambarkan sebagai tindakan agresif Rusia.

 
“Sejumlah komponen penyerangan sedang dikerahkan di kawasan, yang kemudian direlokasi sepanjang garis kontak,” kata Zakharova.
Saat ini, Zakharova mengatakan militer Rusia tidak mengesampingkan setiap kemungkinan tindakan provokasi oleh militer Ukraina di Donbass, termasuk penggunaan senjata kimia.

Saat ini, hubungan Ukraina dan Rusia memburuk pasca insiden penangkapan tiga kapal Ukraina yang mencoba melewati Selat Kerch pada dua pekan lalu. Rusia menuding ketiga kapal, yang dua diantaranya merupakan kapal dengan senjata artileri, melewati wilayahnya secara ilegal. Saat ini, Rusia masih menahan tiga kapal itu meskipun sejumlah negara Eropa termasuk AS meminta dilepas.

Seperti dilansir Reuters, Ukraina lalu menerapkan undang-undang darurat militer menghadapi ini sambil meminta pertolongan NATO agar mengirim kapal perang ke laut perbatasan Ukraina dan Rusia.

Zakharova mengatakan pengerapan UU darurat militer itu hanyalah kamuflase bagi Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, untuk melakukan provokasi baru di Donbass.



Credit  tempo.co





Rusia Ancam Bombardir Basis Rudal AS di Eropa


Rusia Ancam Bombardir Basis Rudal AS di Eropa
Rusia menuturkan jika AS akhirnya mundur dari Perjanjian INF, maka langkah pertama yang akan diambil Moskow adalah menargetkan semua basis rudal AS di Eropa. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kepala Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov menuturkan jika Amerika Serikat (AS) akhirnya mundur dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), maka langkah pertama yang akan diambil Moskow adalah menargetkan semua basis rudal AS di Eropa.

"Sebagai profesional militer, Anda harus memahami bahwa bukan wilayah AS, tetapi negara-negara yang mengakomodasi sistem jarak menengah dan jarak pendek rudal AS yang akan menjadi sasaran langkah-langkah responsif Rusia," kata Gerasimov saat menggelar jumpa pers di Moskow, seperti dilansir Spuntik pada Rabu (5/12).

Gerasimov kemudian mengatakan, pembentukan lapangan radar yang kuat di dekat perbatasan Rusia telah selesai. Hal ini, lanjut Gerasimov membuat Rusia dapat mendeteksi rudal balistik dari semua arah.

Pernyataan itu datang setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Pompeo menyatakan, hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Gerasimov menyebut penyebab utama memburuknya situasi dunia adalah keinginan AS untuk mempertahankan dominasianya dan menendang semua negara yang berusaha menjadi saingan mereka.

"Salah satu faktor perusan utama yang membuat situasi internasional semakin buruk adalah kegiatan AS yang bertujuan mempertahankan peran dominan AS di dunia dan mengeluarkan negara-negara lain dari persaingan," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa untuk tujuan ini Washington dan sekutu-sekutunya mengambil langkah-langkah untuk menekan Rusia dan mendiskreditkan perannya dalam urusan internasional.



Credit  sindonews.com




Jaksa Turki Perintahkan Tangkap Jenderal Saudi


Jamal Khashoggi
Jamal Khashoggi
Foto: AP/Virginia Mayo, File
Jaksa juga memerintahkan penangkapan terhadap Saud al-Qahtani, pembantu dekat MBS.



CB, ANKARA -- Jaksa Istanbul Turki mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Saud al-Qahtani dan Jenderal Ahmed al-Asiri karena dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.


Al-Qahtani merupakan pembantu utama Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Adapun Jenderal Ahmed al-Siri adalah wakil kepala intelijen asing Saudi.

Menurut informasi dari sejumlah pejabat Turki, kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan ada kecurigaan kuat bahwa al-Qahtani dan Jenderal al-Siri yang dipecat dari posisinya bulan lalu, termasuk di antara tokoh-tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Khashoggi.

"Langkah jaksa penuntut untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Qahtani dan Asiri mencerminkan pandangan bahwa Pemerintah Saudi tidak akan mengambil tindakan formal terhadap orang-orang itu," kata seorang pejabat Turki pada Rabu (5/12).



Menurut pejabat Turki itu, komunitas internasional tampaknya meragukan komitmen Saudi untuk mengadili para pelaku pembunuhan Khashoggi. "Dengan mengesktradisi semua tersangka ke Turki, tempat Jamal Khashoggi terbunuh dan termutilasi, pihak berwenang Saudi dapat mengatasi masalah itu," ujarnya.

Saudi diketahui telah menahan setidaknya 11 tersangka pembunuhan Khashoggi. Lima di antaranya bahkan dituntut hukuman mati. Namun Saudi belum memberikan keterangan tentang siapa otak yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Kendati demikian Riyadh telah berulang kali membantah bahwa Pangeran MBS terlibat dalam kasus tersebut. MBs memang kerap disebut sebagai tokoh yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Khahsoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Jasadnya kemudian dimutilasi. Namun hingga kini potongan tubuhnya belum ditemukan. Terdapat dugaan bahwa tubuhnya telah dilenyapkan menggunakan zat asam.





Credit  republika.co.id



Duterte Serukan Para Uskup Filipina Dibunuh karena Tak Berguna


Duterte Serukan Para Uskup Filipina Dibunuh karena Tak Berguna
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/REUTERS/Lean Daval Jr

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat seruan berbahaya yang menargetkan pihak Gereja Katolik di negaranya. Dia menyerukan agar para uskup dibunuh karena dia anggap bodoh dan tak berguna.

Seruan pembunuhan ini sebagai respons atas kritik pihak Gereja Katolik atas maraknya pembunuhan di luar hukum selama perang anti-narkoba berlangsung.

Dalam pidato di Istana Presiden pada hari Rabu, Duterte membuat seruan dalam bahasa campuran Filipina dan Inggris.

"Uskup-uskup ini yang kalian miliki, bunuh mereka. Mereka adalah orang bodoh yang tidak berguna. Yang mereka lakukan hanyalah mengkritik," kesal Duterte, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (6/12/2018).

Dalam sebuah pidato kepada pejabat pemerintah kemudian, Duterte juga menyebut Gereja Katolik sebagai "institusi yang paling munafik" dan mengatakan bahwa Tuhan-nya berbeda dari penganut Katolik.

"Saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan. Apa yang saya katakan adalah Tuhan Anda bodoh, saya punya banyak akal sehat. Itulah yang saya katakan kepada para uskup," katanya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang ateis," lanjut dia.

Filipina memiliki lebih dari 100 juta penduduk, yang 90 persen di antaranya mengidentifikasikan diri sebagai penganut Katolik.

Duterte dikenal karena membuat pernyataan kontroversi. Pada awal pekan ini, dia mengatakan dia menggunakan ganja untuk tetap terjaga, tetapi kemudian mencabut pernyataan tersebut yang dia klaim hanya bercanda.

Pada bulan Desember tahun lalu, tiga imam Katolik tewas, seiring dengan gencarnya kritik dari Gereja Katolik terhadap maraknya pembunuhan di luar hukum dalam perang anti-narkoba.

"Mereka membunuh kawanan kami. Mereka membunuh kami, para gembala. Mereka membunuh iman kami. Mereka mengutuk gereja kami," kata para pemimpin Katolik dalam pernyataan yang dilontarkan awal tahun ini.

Uskup Agung Socrates Villegas juga mendesak Duterte untuk menghentikan "penganiayaan lisan" terhadap Gereja Katolik."Karena serangan semacam itu tanpa disadari dapat memberanikan lebih banyak kejahatan terhadap para imam," katanya.

Duterte, yang adalah seorang Katolik yang telah dibaptis, telah mengatakan bahwa gereja tidak memiliki otoritas moral untuk mengkritiknya. Sebaliknya, dia menyerang balik institusi gereja yang sarat skandal pelecehan seksual yang melibatkan imam di seluruh dunia.

Dia Duterte pernah mengecam Paus Fransiskus selama kampanye pemilu 2016, tetapi kemudian meminta maaf. 



Credit  sindonews.com




Tentara "teladan" Amerika dijatuhi hukuman 25 tahun karena dukung ISIS


Tentara "teladan" Amerika dijatuhi hukuman 25 tahun karena dukung ISIS
Pemandangan yang menunjukkan kerusakan di lokasi setelah serangan udara oleh pesawat tempur Amerika Serikat melawan ISIS di Sabratha, Libya, dalam foto Jumat (19/2/2016). (REUTERS/Sabratha municipality )

Hawaii (CB) - Seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat, yang digambarkan bekas rekan-rekannya sebagai seorang "prajurit teladan", pada Selasa (4/12) dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun di pengadilan federal di Hawaii terkait ISIS.

Sersan bernama Ikaika Erik Kang dan berusia 35 tahun itu divonis 25 tahun setelah menyatakan bersalah memberikan dukungan materi kepada kelompok garis keras tersebut.

Sebelumnya pada Agustus, Kang setuju untuk mengaku bersalah atas empat dakwaan pelanggaran hukum terkait antiterorisme dan menerima hukuman 25 tahun yang diajukan.

Hakim Susan Oki Mollway menerima kesepakatan pengakuan bersalah itu dalam persidangan Selasa pagi, demikian dilaporkan saluran televisi Hawaii, KHON2.

Kang mengatakan kepada pengadilan bahwa ia sudah tahu dirinya bersalah, lapor KHON2.

Kang mulai memperlihatkan dukungan bagi ISIS, yang Amerika Serikat dianggap sebagai organisasi teroris asing, pada awal 2016, menurut Departemen Kehakiman AS.

Petugas-petugas intelijen yang menyamar dari Biro Penyelidikan Federal (FBI) mulai bertemu dengan Kang awal tahun ini. Beberapa dari mereka berpura-pura menjadi anggota kelompok militan itu.


Dalam sebuah sesi yang direkam dengan video, Kang memberi mereka peralatan militer dan dokumen-dokumen rahasia serta setuju untuk mengajarkan kepada mereka perkelahian dengan tangan kosong, menurut tim jaksa federal.

Tim pengacara Kang telah mengajukan tiga surat dukungan di pengadilan. Surat-surat itu menggambarkan Kang sebagai prajurit tekun namun menutup diri, yang bergelut dengan gangguan kesehatan mentalnya.

Kakak perempuan Kang, Erika Takahashi, menulis bahwa Kang tumbuh di dalam "keluarga yang sangat kasar". Erika menambahkan bahwa Kang adalah "orang yang sebenarnya hatinya baik."

Dua tentara, yang pernah bekerja sama dengan Kang di pengawasan lalu lintas udara pada pos militer Fort Rucker di Alabama, memanfaatkan surat mereka untuk mendesak hakim agar membantu Kang mendapatkan pendampingan.

Thomas Maia, yang merupakan pengawas pertama Kang di Fort Rucker, menyebut Kang sebagai "prajurit teladan" namun mengatakan ia mengkhawatirkan tingkah laku Kang yang aneh.

Keanehan yang diungkapkan Maia termasuk bahwa Kang menatap dinding selama berjam-jam tanpa henti dengan mengatakan bahwa ia sedang berusaha mendengarkan suara darah yang sedang mengalir di pembuluhnya, tulis Maia.


Maia menulis bahwa upaya dirinya untuk memastikan agar Kang mendapatkan pemeriksaan kesehatan mental ditolak.

"Dia tidak mencari ISIS karena keinginannya sendiri, dia didekati dan secara sosial dirancang FBI atas permintaan Angkatan Darat," tulis Maia.

"Kalau dulu ia (Kang, red) diberi perawatan mental yang memadai waktu saya memintanya, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi."

Tim jaksa federal mengatakan Kang setuju untuk menyatakan kesetiaan kepada IS dalam sebuah upacara, yang pura-pura diselenggarakan para agen FBI yang menyamar.

Setelah upacara itu, Kang mengatakan kepada para agen bahwa ia siap membawa senapannya ke pusat kota Honolulu dan siap melancarkan tembakan. Pada saat itulah Kang kemudian dibekuk.



Credit  antaranews.com




Satu Awak Pesawat Militer AS yang Jatuh di Jepang Ditemukan


Satu Awak Pesawat Militer AS yang Jatuh di Jepang Ditemukan
Ilustrasi. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)


Jakarta, CB -- Tim SAR menemukan satu dari tujuh anggota Marinir Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah dua pesawat militer mereka bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis (6/12).

Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, mengatakan bahwa personel marinir tersebut dalam kondisi stabil dan sudah diamankan di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni.


Menanggapi kabar tersebut, Korps Marinir melansir pernyataan berbunyi, "Kami berterima kasih kepada Pasukan Pertahanan Maritim Jepang karena langsung merespons dengan operasi SAR."

Personel tersebut merupakan awak jet tempur F-18 yang bertabrakan dengan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 sekitar pukul 02.00 waktu setempat, setelah lepas landas dari Iwakuni.


Seorang pejabat AS mengonfirmasi kabar kecelakaan tersebut kepada Reuters, tapi enggan mengungkap penyebabnya.


Menurut pejabat itu, penyelidikan sedang berlangsung dengan dugaan kelalaian dalam operasi.

Satu pejabat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar.                




Credit  cnnindonesia.com





Tabrakan Dua Pesawat Militer AS di Jepang, Tujuh Awak Hilang


Tabrakan Dua Pesawat Militer AS di Jepang, Tujuh Awak Hilang
Ilustrasi F-18. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)



Jakarta, CB -- Setidaknya tujuh orang hilang usai dua pesawat korps marinir Amerika Serikat dilaporkan bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis (5/12).

Korps Marinir melaporkan bahwa insiden ini terjadi ketika para awak pesawat tersebut melakukan latihan rutin.


Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa insiden itu terjadi pada pukul 02.00 waktu setempat, setelah pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Marinir Iwakuni.

Pejabat tersebut enggan menjelaskan penyebab kecelakaan, tapi mengonfirmasi bahwa insiden tersebut melibatkan satu jet tempur F-18 dan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 dengan total awak tujuh orang.


Salah satu pejabat AS lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar.


Ia memastikan bahwa tim SAR Jepang langsung merespons dan melakukan upaya pencarian di koordinat terakhir kedua pesawat.

Sementara itu, korps marinir AS juga langsung menggelar penyelidikan lebih lanjut.



Credit  cnnindonesia.com




UE Kembali Serukan AS-Rusia Selamatkan Perjanjian Senjata Nuklir


UE Kembali Serukan AS-Rusia Selamatkan Perjanjian Senjata Nuklir
Menlu UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan dan memperingatkan Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi. Foto/Reuters

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) kembali menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatun kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun," kata Mogherini, yang berbicara kepada media jelang pertemuan NATO di Brussels, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (5/12).

"Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, AS belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar perjanjian tersebut. Moskow kemudian mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova. 




Credit  sindonews.com




Rusia: AS Tak Miliki Bukti Kami Langgar Perjanjian INF


Rusia: AS Tak Miliki Bukti Kami Langgar Perjanjian INF
Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Tetapi, Moskow mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova, seperti dilansir Reuters pada Rabu (5/12).

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

AS hari ini menyatakan Rusia telah melakukan pelanggaran materi perjanjian dan kami akan menangguhkan kewajiban kami dalam 60 hari, kecuali Rusia kembali mematuhi kesepakatan itu," kata Pompeo. 





Credit  sindonews.com




NATO Desak Rusia Patuhi Perjanjian Senjata Nuklir


NATO Desak Rusia Patuhi Perjanjian Senjata Nuklir
NATO menyerukan Rusia untuk kembali mematuhi sepenuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Foto/Istimewa

BRUSSELS - NATO menyerukan Rusia untuk kembali mematuhi sepenuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Hal itu disampaikan NATO dalam sebuah pernyataan pasca pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussels.



“Kami menyerukan kepada Rusia untuk segera kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi. Sekarang terserah Rusia untuk melestarikan Perjanjian INF,” kata pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (5/12).



“Perjanjian INF sangat penting dalam menegakkan keamanan NATO selama lebih dari 30 tahun. Sekutu telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal, yang melanggar Perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik. Kami sangat mendukung temuan Amerika Serikat bahwa Rusia secara materi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya.



Dalam pernyataanya, NATO mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah berulang kali mengangkat keprihatinan mereka dengan Rusia, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai hal ini.

Dikatakan bahwa Rusia baru-baru ini mengakui keberadaan sistem rudal, tetapi tanpa memberikan transparansi atau penjelasan yang diperlukan.



"AS tetap sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF sejak diberlakukan. NATO akan terus memastikan kredibilitas dan efektivitas dari sikap pencegahan dan pertahanan Aliansi secara keseluruhan," tambahnya.





Credit  sindonews.com



Kunjungi Rusia, Maduro Cari Pinjaman Uang ke Putin


Kunjungi Rusia, Maduro Cari Pinjaman Uang ke Putin
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (REUTERS/Eduardo Munoz)


Jakarta, CB -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada Rabu (5/12).

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan lawatan Maduro ke Moskow secara spesifik dilakukan untuk meminta bantuan finansial kepada Rusia, di tengah krisis ekonomi Venezuela yang belum berakhir.

Padahal, kedua negara saat ini sama-sama menjadi subyek sanksi dan embargo Amerika Serikat.


"Pembicaraan (Putin dan Maduro) akan fokus membicarakan bantuan yang dibutuhkan pemimpin Venezuela," ucap Peskov kepada wartawan di Moskow.


Peskov enggan menjelaskan detail bantuan finansial seperti apa yang mungkin diberikan Rusia.

Dikutip AFP, dia mengatakan situasi ekonomi di Venezuela masih tetap sulit meski mencatat tanda-tanda kemajuan yang dinamis.

Venezuela yang dirundung protes massif hingga memicu krisis politik dan ekonomi, mengandalkan Rusia di tengah isolasi dunia.

Krisis pangan dan obat-obatan selama beberapa bulan terakhir telah memicu sekitar dua juta penduduknya pergi ke luar negeri.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Venezuela akan menghadapi hiperinflasi sebesar 10 juta persen tahun depan.

Pasca pertemuan Maduro-Putin tahun lalu, Rusia sebagai kreditur utama Venezuela setuju merestrukturasi US$3,15 miliar utang yang digunakan untuk membeli senjata dari Moskow pada 2011 lalu.


Venezuela dan Rusia memiliki riwayat hubungan yang panjang. Kedua negara terkenal dekat, terutama ketika Venezuela masih dipimpin pendahulu Maduro, Hugo Chavez yang dianggap Rusia sebagai sahabat.

Menolak lengser, Maduro hingga kini masih terus berupaya mencari dukungan dari sekutu-sekutunya di luar negeri walaupun dia menghadapi tekanan dari rakyatnya sendiri.

Lawatan Maduro ke Rusia berlangsung setelah dia menjamu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Caracas beberapa waktu lalu.


Credit  cnnindonesia.com