CUPUMA

Rabu, 24 Oktober 2018

Akan Rebut Tanahnya dari Israel, Raja Yordania Tuai Pujian

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II akan merebut kembali dua wilayah negaranya yang disewakan kepada Israel di bawah perjanjian damai tahun 1994. Keputusan sang raja dipuji para aktivis dan analis politik.

Sebagai bagian dari perjanjian damai itu menyatakan bahwa Israel menyewa sekitar 405 hektare lahan pertanian milik Yordania yang bernama al-Ghumar dan al-Baqura.

Dua wilayah yang subur itu dibudidayakan oleh para petani Israel dengan konsep sewa lahan selama 25 tahun. Batas akhir untuk memperbarui sewa dua wilayah secara periodik itu adalah Kamis, 25 Oktober.

"Kami telah memberi tahu Israel untuk mengakhiri penerapan perjanjian damai mengenai al-Baqura dan al-Ghumar," kata Raja Abdullah II pada hari Minggu.

"Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada di atas prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri lampiran perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk pemerintah dan rakyat Yordania," lanjut dia.

"Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi milik Yordania," imbuh dia.

Setelah pengumuman Raja Abdullah II, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bernegosiasi dengan Yordania untuk perpanjangan sewa, yang berakhir tahun depan.

"Kami akan melakukan negosiasi dengan (Yordania) untuk opsi perpanjangan dari perjanjian sewa guna usaha yang ada," katanya.

Tidak jelas bagaimana dan kapan dua wilayah itu akan dikembalikan kepada Yordania. Kedua wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Israel sejak 1948.

Yordania hanyalah salah satu dari dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Negara lainnya adalah Mesir.

Para analis politik dan aktivis memuji keputusan Raja Yordania. Keputusan itu muncul seminggu setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja ikut campur guna mengakhiri sewa dua wilayah tersebut.

"Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini yang tidak untuk kepentingan Yordania atau rakyat Yordania," kata Khalil Atiyeh, analis politik dan anggota parlemen Yordania, kepada Al Jazeera, Senin (22/10/2018).

Oraib al-Rantawi, seorang analis politik di Amman, mengatakan, "Raja melihat penolakan secara populer terhadap perjanjian ini dengan Israel, terutama dalam beberapa bulan terakhir di mana penurunan ekonomi di negara itu telah menyebabkan protes massa, dan dia dengan bijak memutuskan untuk menentangnya".

Ribuan warga Yordania yang marah telah turun ke jalan pada bulan Juni lalu untuk memprotes kenaikan harga, RUU reformasi pajak penghasilan dan korupsi. Protes itu juga dipicu masalah kemiskinan secara nasional dan tingkat pengangguran yang mencapai sekitar 20 persen.

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai "salah satu yang akan membuatnya disayangi oleh publik".

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat lingkungan PBB dan kritikus perjanjian damai Israel-Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman raja tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania.

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel kuat karena pendudukan terus-menerus wilayah Palestina dan perlakuannya terhadap rakyat Palestina.

Credit sindonews.com

Jembatan Hong Kong-Makau-Zhuhai terpanjang di dunia dibuka untuk umum

Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Hong Kong-Makau-Zhuhai diresmikan Presiden China Xi Jinping, Selasa (23/10/2018) dan terbuka untuk umum mulai Rabu (24/10/2018) (Xinhua)

Beijing (CB) - Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hong Kong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping, Selasa.

Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala? Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.

Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari China, Makau, dan Hong Kong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut.

Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB.

Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media China dan Hong Kong sebagai terpanjang di dunia.

Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara.

Studi kelayakan jembatan tersebut memakan waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun.

Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hong Kong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang dari satu jam.

HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily.

Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016.

Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai "gajah putih" dan "proyek penuh darah dan keringat" karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hong Kong, menurut South China Morning Post.

Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut.

Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang.

Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016.

Credit antaranews.com

Amnesty Sambut Baik Sanksi ke Pejabat Militer Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Koordinator Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) di Amnesty International Australia Diana Sayed menyambut keputusan Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa (23/10). Kelima pejabat militer Myanmar itu dinyatakan terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sayed menilai, langkah Australia menjatuhkan sanksi kepada lima pejabat militer Myanmar sangat tepat dilakukan. “Pemerintah Australia hari ini menanggapi penelitian dan kampanye Amnesty International yang menyerukan agar dikenakan sanksi terhadap para pelaku utama kekerasan terhadap orang-orang Rohingya,” katanya, dikutip dari laman resmi Amnesty International.

Kelima pejabat militer Myanmar yang baru saja dikenakan sanksi oleh Australia, kata Sayed, masuk dalam daftar 13 tokoh yang terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya. Daftar itu dicantumkan dalam laporan Amnesty International yang dirilis pada 27 Juni lalu. Laporan itu berjudul ’We Will Destroy Everything’: Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar”.

Ia mengatakan, kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran permukiman Rohingya tidak dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan. “Ada banyak bukti bahwa itu adalah bagian dari serangan yang sangat teratur dan sistematis terhadap penduduk Rohingya,” ujar Sayed.

“Pemerintah (Australia) sekarang harus memperluas jaring sanksi untuk memasukkan ke-13 yang disebutkan dalam laporan itu dan mendorong sanksi multilateral yang komprehensif di forum seperti Dewan Keamanan PBB dan KTT ASEAN November mendatang,” kata Sayed.
Ia berpendapat, memang dibutuhkan upaya internasional untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya. Namun hanya dengan cara itu keadilan dapat diberikan kepada orang-orang Rohingya.

Pembersihan Etnis Rohingya

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah mengumumkan penerapan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa. “Saya sekarang telah memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka,” katanya.

Kelima perwira militer itu adalah Aung Aung, Than Oo, Khin Maung Soe, Maung Maung Soe, dan Aung Kyaw Zaw. Dua perwira terakhir, yakni Maung Maung Soe dan Aung Kyaw Zaw dilaporkan telah tidak menjadi anggota militer Myanmar.

Maung Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khsusus pada Juni lalu, tepatnya setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya. Kemudian Aung Kyaw Zaw, yakni kepala Komando Barat, diizinkan mengundurkan diri pada Mei.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan khusus bulan ini guna membahas laporan terkait dugaan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pertemuan itu diminta oleh sembilan negara anggota Dewan Keamanan, antara lain Prancis, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.

Credit republika.co.id

Australia Jatuhkan Sanksi ke Lima Jenderal Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap lima jenderal militer Myanmar, Selasa (23/10). Kelima petinggi militer itu dituduh sebagai dalang atas kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyebut, para petinggi di Myanmar, seperti Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo dan Khin Maung Soe, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka.

"Dari kelima jenderal, beberapa di antaranya diyakini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka juga akan dilarang bepergian ke Australia," ujar Payne seperti dikutip laman South Cina Morning Post, Selasa.

Sekitar 700 ribu warga Rohingya meninggalkan dari rumah mereka di negara bagian Rakhine, di Myanmar barat daya, sejak 2016.

Krisis kemanusiaan di Rohingya ditandai maraknya pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut operasi tersebut mengarah ke "pembersihan etnis" terhadap Rohingya.

Namun Myanmar mengklaim operasi di Rakhine semata untuk memburu kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang dinilai bertanggung jawab atas serangan ke sejumlah pos polisi.

Pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan tersebut menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam laporan tersebut pula, Dewan Keamanan diserukan memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, menjatuhkan sanksi kepada individu-individu yang bertanggung jawab, dan membentuk pengadilan ad hoc untuk menyeret mereka ke ICC.

Kebijakan Australia juga senada dengan keputusan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Australia mengumumkan akan membekukan aset kelima jenderal termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman itu.

Credit republika.co.id

Erdogan: Saudi Harus Buru Dalang Pembunuhan Khashoggi

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan menepis upaya Arab Saudi untuk menyalahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada operasi jahat. Erdogan menyebutnya sebagai pembunuhan keji yang direncanakan dan menuntut Riyadh menghukum mereka yang bertanggung jawab, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka.

Namun, Erdogan tidak menyebutkan nama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto yang berkuasa di Arab Saudi yang dicurigai beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) memerintahkan pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Erdogan mengatakan orang yang mengatur pembunuhan itu harus "diperhitungkan". Komentarnya adalah yang paling eksplisit namun dalam kasus yang telah memicu kemarahan global.

Para pejabat Turki mencurigai Khashoggi, seorang warga AS dan kritikus putra mahkota, tewas dan dipotong-potong di dalam konsulat oleh agen Saudi pada 2 Oktober. Sumber-sumber Turki mengatakan pihak berwenang memiliki rekaman audio yang konon mendokumentasikan pembunuhan itu. Namun Erdogan tidak membuat referensi untuk rekaman audio apa pun.

"Institusi keamanan dan intelijen memiliki bukti yang menunjukkan pembunuhan itu direncanakan," kata Erdogan kepada anggota Partai AK-nya di parlemen.

"Menyematkan kasus semacam itu pada beberapa anggota keamanan dan intelijen tidak akan memuaskan kami atau masyarakat internasional," imbuhnya.

“Pemerintah Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu. Mulai sekarang, kami mengharapkan mereka untuk mengungkap semua yang bertanggung jawab atas masalah ini dari atas ke bawah dan membuat mereka menghadapi hukuman yang diperlukan,” ujar Erdogan.

"Dari orang yang memberi perintah, kepada orang yang membawanya keluar, mereka semua harus dibawa untuk mempertanggungjawabkan," tukasnya seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (24/10/2018).

Riyadh awalnya menolak mengetahui tentang nasib Khashoggi sebelum mengatakan dia terbunuh dalam perkelahian di konsulat, reaksi yang berujung pada skeptisisme oleh beberapa pemerintah Barat, menekankan hubungan mereka dengan eksportir minyak terbesar dunia.

Saudi itu telah mengubah bagian-bagian dari narasi resminya tentang pembunuhan itu, yang semakin memperdalam perhatian internasional. Sejumlah eksekutif dan pemerintah Barat telah menarik diri dari pertemuan puncak investasi Saudi yang dimulai pada hari Selasa kemarin.

Sebuah pertemuan kabinet Saudi yang diketuai oleh Raja Salman mengatakan Riyadh akan menahan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu dan mereka yang gagal dalam tugas mereka, siapa pun mereka.

Credit sindonews.com

Erdogan Tolak Pengakuan Saudi tentang Pembunuhan Khashoggi

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka menolak klaim Arab Saudi bahwa jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi meninggal dalam perkelahian di konsulat negara itu di Istanbul. Penolakan Erdogan ini memunculkan tuduhan baru bahwa pembunuhan biadab telah direncanakan dan menyerukan penyelidikan independen di Turki.

Dalam pidatonya di parlemen Turki, Erdogan mengaku tidak puas dengan pengakuan Riyadh yang menyatakan pembunuhan itu adalah operasi ekstradisi nakal yang salah. Ia pun menyerukan pemimpin dari mereka yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.

"Intelijen dan lembaga keamanan memiliki bukti yang menunjukkan pembunuhan itu direncanakan. Menyematkan kasus seperti itu pada beberapa anggota keamanan dan intelijen tidak akan memuaskan kita atau masyarakat internasional," kata Erdogan.

"Dari orang yang memberi perintah, kepada orang yang membawanya keluar, mereka semua harus dibawa ke pengadilan," tegasnya seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (23/10/2018).

Pernyataan Erdogan ini secara tidak resmi mengungkap keberadaan bukti audio dan video yang diduga dimiliki oleh Turki.

Erdogan mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum Khashoggi terbunuh, agen Saudi tiba di Istanbul dan mulai mencari lokasi, termasuk Belgrad Forest dekat Ankara dan kota Yalova di selatannya. Polisi telah menggeledah kedua wilayah itu untuk mencari bukti keberadaan jasad Khashoggi.

Menyimpulkan tuduhan baru yang dilakukan oleh para pejabat Saudi di daerah pedesaan di luar Istanbul sehari sebelum pembunuhan Khashoggi, Erdogan mengatakan penyelidikan Turki sedang berlangsung.

"Arab Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu," kata Erdogan.

"Mulai sekarang kami mengharapkan mereka untuk secara terang-terangan mengungkap siapa yang bertanggung jawab - dari peringkat tertinggi hingga terendah - dan untuk membawa mereka ke pengadilan," sambungnya.

Erdogan tidak menyebutkan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang diduga mungkin mengetahui dan mungkin bahkan memerintahkan pembungkaman kritiknya yang terkemuka. Namun para pengamat sedikit ragu dengan siapa yang disebut berulang-ulang dari pemimpin yang dimaksud.

Erdogan berbicara tentang "kesungguhan" Raja Salman dari Arab Saudi dalam penyelidikan sejauh ini tetapi tidak menyebutkan putranya, putra mahkota.

"Arab Saudi harus melepaskan kendali atas penyelidikan atas pembunuhan "politik" itu ke Turki yang independen dan tidak bias di Istanbul," tegas Erdogan.

Ia pun mengkritik pernyataan tidak konsisten Arab Saudi dalam kasus tersebut dan menuntut pihak kerajaan mengidentifikasi "kolaborator lokal" yang diduga membuang jasad Khashoggi.

Riyadh mengatakan Khashoggi tidak sengaja tercekik selama upaya eksekusi yang salah, dan tubuhnya digulung dengan karpet dan diberikan kepada pihak ketiga.

Para penyelidik Turki, bagaimanapun, telah dengan mantap membocorkan bukti kepada media yang diduga membuktikan bahwa jurnalis itu disiksa, dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong di dalam gedung konsulat. Rekaman CCTV memperlihatkan tubuh yang mengenakan pakaian Khashoggi meninggalkan konsulat dan melakukan tur ke tempat-tempat wisata di Istanbul, menghancurkan gagasan bahwa tim yang menginterogasi Khashoggi bermaksud untuk menghidupkannya kembali.

Seperti yang dilaporkan oleh Observer pada hari Minggu, para penyelidik Turki mungkin telah menyadap komunikasi tim pembunuh. Reuters mengatakan pada hari Senin bahwa Saud al-Qahtani, seorang penasihat yang berpengaruh kepada Bin Salman, berpartisipasi dalam panggilan Skype ke ruangan di konsulat tempat Khashoggi diperiksa, mengatakan kepada tim pembunuh untuk "membawa saya kepala anjing".

Qahtani dan beberapa pejabat senior lainnya telah dipecat dari posisi pemerintahan mereka. Erdogan mengatakan bahwa dari 18 orang yang ditangkap oleh Arab Saudi dalam penyelidikan, 15 orang yang telah diidentifikasi oleh polisi Turki sebagai anggota pasukan pembunuh yang terbang masuk dan keluar dari Istanbul pada hari yang sama Khashoggi terbunuh.

"Para tersangka harus segera diekstradisi untuk membantu penyelidikan Turki," tegasnya.

Pihak-pihak lain, seperti keluarga Khashoggi, telah meminta penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka khawatir kasus ini akan tunduk pada intrik geopolitik.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Retno, Menlu Saudi Bicara Kasus Khashoggi

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel al-Jubeir buka suara soal kasus pembunuhan wartawan pengkritik kerajaan Saudi, Jamal Khashoggi, saat menemui Menlu Indonesia Retno Marsudi, Selasa (23/10/2018). Menurutnya, penyelidikan kasus pembunuhan tersebut masih dalam proses.

Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Pernyataan awal pemerintah Riyadh disebutkan bahwa wartawan tersebut tewas setelah berkelahi dengan sejumlah orang di konsulat. Dia mendatangi konsulat untuk memperoleh dokumen perceraian dengan mantan istrinya karena dia ingin menikah dengan perempuan Turki.

Riyadh, kata Jubeir, akan menyampaikan kepada publik setiap ada informasi baru terkait perkembangan penyelidikan.

Diplomat Arab Saudi itu menyatakan sejak kasus ini muncul, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud telah memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh.

Raja Salman juga telah berbicara dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan dan mengirim tim investigasi ke Turki. Berdasarkan penyelidikan awal, fakta yang ditemukan di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan.

"Sebagai konsekuensinya, 18 orang ditahan dan diinterogasi dan enam pejabat senior pemerintah dipecat dari jabatan mereka. Jaksa penuntut umum telah menyatakan ini adalah langkah pertama dari sebuah proses yang panjang," kata Jubeir.

"Mereka (jaksa) menyatakan komitmen Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahwa penyelidikan akan terus dilakukan dan diselesaikan sampai kebenaran terungkap," paparnya.

"Mereka yang bertanggungjawab akan dimintai pertanggungjawaban. Prosedur dan mekanisme diberlakukan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kami akan memberi Anda informasi tentang perkembangan kasus ini melalui kantor jaksa penuntut umum," imbuh Menlu Jubeir.

Sebelumnya Retno menyatakan keprihatinan atas kasus pembunuhan Khashoggi. Dia mendesak penyelidikan yang transparan. Retno juga ikut berdukacita kepada keluarga dan kerabat Jamal Khashoggi.

Credit sindonews.com

NASA Temukan Gunung Es Berbentuk Persegi Panjang

Gunung es berbentuk persegi panjang yang mengambang di Laut Weddell di lepas pantai Antartika.

Foto: NASA

Para ahli memperkirakan ukuran bongkahan es mungkin lebih panjang dari 1,6 kilometer.

CB, WASHINGTON -- Badan Antariksa Amerika Serikat NASA merilis foto mencolok gunung es berbentuk persegi panjang yang mengambang di Laut Weddell di lepas pantai Antartika, Selasa (23/10) waktu setempat. NASA menyatakan, sudut tajam objek dan permukaan datar pada gunung es tersebut menunjukkan bahwa bongkahan itu baru-saja pecah dari sebuah gugusan es.

"Ujung-ujungnya masih runcing, dan belum pernah luntur oleh gelombang lautan," kata Kelly Brunt, Ahli Glasiologi NASA sekaligus peneliti Universitas Maryland, dilansir dari BBC, Rabu (24/10).

Ia mengatakan, gambar tersebut diambil pada pekan lalu oleh para ilmuwan di pesawat penelitian NASA. Objek-objek semacam itu, Kelly mengatakan, dapat disebut sebagai tabular icebergs. "Ini datar dan panjang dan terbentuk dengan memisahkan diri dari tepi rak es. Mereka sering berbentuk geometris," katanya.

Hanya saja, Kelly mengatakan, hal yang membuat temuan itu tak biasa karena bentuk es yang persis seperti persegi panjang. Sulit untuk mengetahui dengan tepat seberapa besar ukuran gunung es dari foto tersebut.

Bongkahan es itu berasal dari lempengan es Larsen C yang runtuh di Semenanjung Antartika. Namun, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya ukuran es tersebut. Para ahli memperkirakan ukuran mungkin lebih panjang dari 1,6 kilometer.

Di sisi lain, seperti halnya semua gunung es, bagian yang terlihat di permukaan biasanya hanya merupakan sebagian kecil dari ukuran yang sebenarnya. Kelly mengatakan, es yang terlihat di permukaan rata-rata hanya 10 persen dari ukuran aslinya.

Credit republika.co.id

Senin, 22 Oktober 2018

Mesir Kembali Berlakukan Keadaan Darurat Tiga Bulan ke Depan

Seorang demonstran Mesir menari seraya melambaikan bendera negaranya dalam unjuk rasa di Tahrir Square, Kairo.

Foto: AP

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017

CB, KAIRO -- Parlemen Mesir pada Ahad (21/10) setuju memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama tiga bulan. Keputusan ini akan memperpanjang kemampuan pihak berwenang menggunakan kekuatan hingga 2019.

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017 sesudah dua pemboman gereja menewaskan sedikit-dikitnya 45 orang. Sejak itu otoritas Mesir memperpanjang keadaan darurat ini setiap tiga bulan.

Pembaruan itu dimulai pada 15 Oktober dan diterbitkan di lembaran resmi pada pekan lalu serta memerlukan persetujuan parlemen dalam tujuh hari. Aturan itu memungkinkan pasukan keamanan mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya dan pendanaan terorisme serta melindungi keamanan di semua bagian negara itu, kata lembaran tersebut.

Keadaan darurat memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, yang memungkinkan mereka melakukan penangkapan dan menindak yang mereka sebut musuh negara.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan kepada parlemen menjelang pemungutan suara pada Ahad itu bahwa keamanan negara perlu diimbangi perlindungan kebebasan umum. Pasukan keamanan Mesir memerangi pemberontakan terpusat di Sinai Utara dan melancarkan gerakan besar di wilayah terpencil pada Februari.

Credit republika.co.id

ISIS Bebaskan Sandera Druze dengan Tebusan Rp405 Miliar

Dua perempuan dan empat anak-anak kelompok minoritas Druze dibebaskan ISIS setelah pemerintah Suriah sepakat membayar uang tebusan. (Ilustrasi perempuan Druze/AFP/Menahem Kahana)

Jakarta, CB -- Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS membebaskan dua perempuan dan empat anak dari kelompok minoritas Druze yang disandera setelah pemerintah Suriah setuju membayar uang tebusan bernilai US$27 juta atau sekitar Rp405 miliar.

Warga yang dibebaskan Sabtu (20/10) ini adalah bagian dari 27 sandera yang ditangkap ketika ISIS melakukan serangan mematikan pada Juli lalu di provinsi Sweida, Suriah selatan.

Stasiun televisi Suriah menyiarkan gambar enam warga yang dibebaskan itu tiba di Sweida dan mereka dengan gembira berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

"Saya tidak bisa menggambarkan perasaan gembira ini," ujar Rasmia Abu Amar kepada stasiun televisi setelah bertemu kembali dengan suaminya.

"Tetapi ini belum selesai, putera saya masih belum dibebaskan," ujarnya.

Perempuan kedua tampil dengan empat anaknya yang memakai baju kotor setelah tiga bulan disandera, sementara rambut puteranya dicukur habis.

Kelompok Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pembebasan sandera ini adalah bagian pertama dari setidaknya 60 tahanan ISIS yang akan dibebaskan dengan imbalan uang tebusan itu.

Ketika perundingan untuk membebaskan para sandera ini tengah berlangsung, keluarga korban sempat melakukan serangkaian aksi protes yang mendesak agar pemerintah Suriah mengambil tindakan lebih agar keluarga mereka dibebaskan.

Kepala Observatory Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP bahwa keenam sandera itu dibebaskan pada Jumat (19/10) malam dan sandera lain diperkirakan akan dibebaskan "dalam beberapa hari atau beberapa jam mendatang".

Sebagai imbalan pembebasan sandera itu, katanya, pemerintah Suriah sepakat membebaskan 60 anggota ISIS yang ditahan dan membayar uang tebusan sebesar US$27 juta.

"Sembilan perempuan dan tujuh anak yang ditahan oleh pemerintah Suriah telah diserahkan ke ISIS," kata Abdel Rahman.

Dalam serangan yang terkoordinasi pada 25 Juli lalu, ISIS melancarkan serangan bom bunuh diri, penembakan dan penusukan yang menyebabkan lebih dari 250 orang tewas.

Populasi kelompok minoritas Druze, yang tinggal di Provinsi Sweida, sendiri mencapai tiga persen dari populasi Suriah sebelum perang atau sekitar 700 ribu orang.

Pengikut ajaran Druze dianggap sebagai bid'ah oleh pengikut ISIS.

Kelompok jihadis ini mengeksekusi sandera yang merupakan mahasiswa berusia 19 tahun pada Agustus dan awal Oktober ISIS kembali mengeksekusi seorang perempuan berusia 25 tahun, sementara seorang sandera perempuan berusia 65 tahu meninggal karena sakit.

Uang Tebusan

Perundingan pembebasan para sandera antara pemerintah Suriah dan ISIS sempat terhenti, namun putaran perundingan setelahnya berhasil mencapai kesepakatan meski dengan nilai yang tinggi.

Kelompok Observatory mengatakan ISIS juga menuntut penghentian serangan terhadap mereka di provinsi Sweida.

Pasukan pemerintah Suriah terlibat pertempuran dengan ISIS di dataran tinggi Tulul al-Safa di Sweida timur.

Abdel Rahman mengatakan Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), aliansi pimpinan suku Kurdi yang menguasai wilayah Suriah Utara dan Timur Laut dengan bantuan AS "juga membebaskan sejumlah anggota ISIS yang ditahan" namun dia tidak menyebut jumlah pasti.

SDF sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait informasi ini. SDF terlibat pertempuran hebat dengan ISIS di sekitar kota Hajin di lembah Efrat yang merupakan kantung wilayah terakhir ISIS.

SDF melancarkan serangan besar ke wilayah yang diperkirakan diduduki oleh tiga ribu jihadis pada 10 September. Ratusan pejuang ISIS tewas, namun sejumlah besar pejuang SDF juga tewas dalam pertempuran ini.

ISIS mengklaim mendirikan Kalifah di Iran dan Suriah pada 2014 namun kini porak poranda setelah diserang oleh berbagai pihak termasuk jet Rusia yang membantu pemerintah Bashar al-Assad (Reuters/Ministry of Defence of the Russian Federation)

Kelompok Observatory mengatakan bahwa serangan udara koalisi pada Kamis (18/10) dan Jumat ke sasaran ISIS di sekitar kantung wilayah Hajin menewaskan setidaknya 41 warga sipil.

Perang saudara Suriah telah menewaskan lebih dari 360 ribu warga sipil sejak aksi anti-pemerintah Suriah ditekan dengan keras oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Khalifah yang diproklamirkan oleh ISIS di wilayah Suriah dan Irak pada 2014 hancur akibat serangan dari berbagai sudut, meski demikian kelompok ini masih memiliki kekuatan yang berbahaya.

Credit cnnindonesia.com

Amerika Serikat dukung inisiatif "Our Eyes" lawan terorisme

Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menghadiri Pertemuan ke-12 Menteri Pertahanan ASEAN atau ADMM 2018, di Hotel Shangri-la, Singapura, Jumat (19/10/2018). (Puskom Publik Kementerian Pertahanan)

... pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini...

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang telah mengekspresikan dukungan untuk bergabung dengan inisiatif Mata Kita Bersama atau Our Eyes Initiative (OEI) dan berjanji memberikan dukungan termasuk bantuan untuk membangun OEI.

"Walaupun OEI secara informal telah beroperasi sejak 2017 dan secara formal bertukar informasi sejak Januari 2018, fase selanjutnya adalah membangun arsitektur federasi," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Sebagai negara-negara pendiri, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand berkolaborasi dalam OEI sejak Januari 2018.

Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 menteri pertahanan ASEAN (ADMM), di Singapura pada 19 Oktober 2018, para menteri pertahanan dari 10 negara ASEAN menyepakati mengadopsi Inisiatif Mata Bersama (OEI) yang diinisiasi Ryacudu.

Delapan mitra ASEAN pun mengakui pijakan ini, yang merupakan wadah pertukaran informasi strategis di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, serta ancaman non-tradisional lain di wilayah ASEAN.

Setelah pengambilalihan Marawi pada bulan Mei 2017, Ryacudu mengembangkan OEI untuk mendukung pemerintah regional melawan landskap ancaman ISIS ataupun yang berafiliasi ke sana.

Indonesia juga berkolaborasi dengan Filipina dan Malaysia untuk mengamankan perairan Sulu dengan meluncurkan sebuah Perjanjian Kerjasama Trilateral (Trilateral Cooperative Agreement/TCA) 2017, melalui patroli maritim yang diluncurkan pada Juni, patroli udara pada Oktober, dan pelatihan angkatan darat pada November, serta integrasi bertahap Singapura dan Brunei sebagai negara-negara pengamat.

Namun, dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN atau ADMM Plus yang juga diikuti delapan negara mitra ASEAN pada Sabtu (20/10), di Singapura mengakui kerja sama internasional, terutama dalam hal pertukaran dan pembagian infolrmasi, merupakan elemen penting dalam melawan terorisme.

Menurut Ryacudu, peningkatan ancaman dari nukleus ISIS di Filipina beserta ancaman kombatan asing yang kembali dari teater di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, menyebabkan kebutuhan untuk bekerja bersama dalam bidang pertahanan, militer, dan penegakkan hukum serta intelijen menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.

"Pertukaran informasi biasanya terjadi pada basis bilateral, dimana terjadi pertukaran informasi yang relevan di antara kedua negara tersebut," kata dia.

Namun, lanjut purnawirawan jenderal TNI AD ini, komunitas Five Eyes, yang merupakan pijakan pertukaran intelijen antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, dimana agensi dari negara-negara tersebut bekerja sama jauh melebihi batas tradisional geografis.

OEI adalah kemitraan yang berfokus pada masa depan yang akan merevolusikan kemampuan negara-negara Asia Tengara untuk melawan ancaman terorisme, terutama dalam hal kombatan asing.

"Aksi seperti patroli gabungan di Laut Sulu-Sulawesi telah memitigasi resiko terorisme di wilayah itu," kata dia.

OEI merupakan respon kritis terhadap meningkatnya ancaman ektremisme dan terorisme regional, setelah ekspansi IS di wilayah ini.

Menurut dia, akan ada tantangan-tantangan untuk bekerja sama, namun keinginan dari para pemimpin pemerintahan untuk mengatasi hambatan tradisional dan memperluas kerja sama operasional internasional, mempunyai potensi untuk mengubah landskap kontra terorisme di Asia, dengan mencegah insiden seperti Marawi terjadi lagi.

OEI merepresentasikan waktu yang unik untuk berekspansi di luar kerjasama pertahanan dan militer, menjadi koloborasi dengan penegak hukum dan agensi keamanan nasional.

"Kerja sama dalam hal patroli bersama dan pertukaran informasi regular merupakan hal yang penting, tetapi hal yang sama pentingnya adalah koordinasi efektif dan pertukaran informasi dalam bidang intelijen kontra terorisme dan penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, hanya dengan menjalin kerja sama pada level intelijen dan penegakkan hukum, negara-negara anggota akan mempunyai kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengganggu aktivitas ekstremisme dan terorisme, sebelum kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ancaman, atau merengut nyawa.

"Adapun pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini," tuturnya.

Ia menyebutkan, mengintegrasikan kapabilitas yang besar dari agensi intelijen dan otoritas penegakkan hukum akan memungkinkan pencegahan aksi terorisme pada berbagai tahap, dari mulai rekrutmen dan radikalisasi anggota sampai pelatihan dan perencanaan serangan, serta pendanaan teroris, perjalanan internasional, dan terjadinya serangan tersebut.

"Dengan melibatkan spektrum penuh respon kontra-terorisme, intelijen, penegakkan hukum, pertahanan, dan militer, OEI akan menjadi usaha kontra-terorisme internasional pertama di dunia yang akan membuat setiap negara anggota, dan Asia Tenggara, menjadi tempat yang lebih aman dan stabil," tutur Ryamizard.

Dengan petunjuk dari kementrian tiap negara dan ahli kontra-terorisme internasional, Our Eyes Initiative akan memperkuat hubungan regional dan pada saat yang bersamaan, melawan ancaman terorisme yang semakin meningkat.

Credit antaranews.com

Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Abu Bakar al-Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi mengeluarkan perintah untuk membunuh para tokoh terkemuka ISIS

CB, ANBAR -- Pasukan keamanan Irak menemukan delapan jenazah militan ISIS pada Ahad (21/10). Pihak berwenang di Irak mengatakan, delapan orang militan tersebut diyakini telah dibunuh oleh pimpinan militan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

"Mayat-mayat itu ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala di daerah antara Haditha dan Distrik Hit di Anbar," kata aparat keamanan kepada Shafaq News, dilansir dari Iraqi News, Ahad (21/10).

Aparat keamanan mencatat, delapan orang militan ISIS yang terbunuh diyakini ada dalam daftar sasaran yang dikeluarkan oleh al-Baghdadi dua pekan yang lalu. Berdasarkan laporan intelijen Irak belum lama ini, al-Baghdadi sebagai pimpinan militan ISIS telah mengeluarkan perintah untuk membunuh ratusan pengikutnya.

Al-Baghdadi memerintahkan untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka kelompok ISIS di Irak dan Suriah atas ketidaksetiaan mereka kepada ISIS. Laporan dari intelijen datang pada saat masa kritis ketika kelompok militan ISIS kehilangan sekitar 90 persen wilayah yang dikuasai di Irak dan Suriah.

Sumber-sumber intelijen Irak mengatakan, al-Baghdadi orang paling dicari di dunia mengeluarkan perintah untuk membunuh 320 pengikutnya. Sebab para pengikutnya telah melakukan pengkhianatan terhadap ISIS. Para pengikutnya juga dinilai telah berbuat ceroboh sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kelompok ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut sumber-sumber keamanan dan itelijen, ada komandan berpangkat tinggi dalam daftar target al-Baghdadi. Di dalam daftar tersebut ada nama-nama seperti Abu al-Baraa al-Anshari, Sief al-Din al-Iraqi, Abu Otham al-Tal Afari, Abu Iman al-Mowahed dan Marawan Hadid al-Suri.

Credit republika.co.id

Masjid di Suriah Jadi Target Serangan Udara Pasukan Koalisi

Jet tempur Prancis Rafale menggempur ISIS di Suriah, Jumat (9/10).

Foto: AP

Masjid yang diserang diklaim jadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

CB, DOHA -- Pasukan koalisi yang dipimpin pasukan Amerika Serikat (AS) untuk melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melakukan serangan udara terhadap sebuah masjid di Suriah. Pasukan koalisi menyatakan bahwa masjid tersebut telah menjadi pusat komando dan kontrol para militan ISIS.

Dilansir dari Arab News, Ahad (21/10), pasukan koalisi juga menyatakan serangan udara tersebut telah membunuh belasan militan ISIS di masjid. Mereka mengakui adanya hukum perang yang melindungi bangunan masjid sebagai tempat ibadah. Tapi masjid yang diserang menjadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

Pasukan Koalisi mengatakan, ISIS memang sengaja memilih masjid untuk merencanakan dan mengoordinasikan serangan terhadap Pasukan Demokrat Suriah (Syrian Democratic Forces-SDF) yang didukung AS. ISIS berulang kali menggunakan masjid.

Sementara, Media Pemerintah Suriah bersama Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris pada pekan lalu mengatakan, serangan pasukan koalisi di Sousa dekat perbatasan Irak telah membunuh belasan orang. Termasuk militan ISIS dan warga sipil. Wilayah Sousa merupakan tempat terakhir militan-militan ISIS di Suriah.

Sebelumnya, Observatorium Suriah untuk HAM menyampaikan, serangan yang didukung pasukan pendukung AS telah membunuh 35 militan ISIS pada Sabtu (20/10). Sebanyak 28 militan ISIS terbunuh oleh serangan udara yang dipimpin pasukan AS di Kota Hajjin. Sementara, tujuh militan lainnya terbunuh dalam pertempuran darat dengan Pasukan Demokrasi Suriah.

Observatorium Suriah untuk HAM juga menyampaikan, serangan udara pasukan koalisi di tempat lain pada Kamis dan Jumat lalu juga menargetkan militan ISIS. Serangan tersebut membuat 41 warga sipil dan sepuluh anak-anak di antaranya meninggal dunia.

Credit republika.co.id

Hapus Sanksi Beli S-400 Rusia, AS Paksa India Boyong F-16

NEW DELHI - Amerika Serikat (AS) menekan India untuk membeli pesawat tempur F-16 agar tidak terkena sanksi atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia. Demikian laporan media setempat.

"Dengan India menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400, Washington telah secara informal menyampaikan kepada Delhi bahwa ia dapat menghindari sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) jika India memberi jaminan bahwa negara itu akan membeli pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat,” tulis The Indian Express yang dilansir Dawn, Minggu (21/10/2018).

Koran-koran lain melaporkan diskusi serupa, yang terjadi antara Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman dan rekannya asal AS James Mattis di Singapura pada Jumat lalu.

Laporan-laporan itu mengatakan India tidak tertarik untuk membeli pesawat yang sudah dioperasionalkan Pakistan, dan telah menolak memberikan jaminan seperti itu hingga saat ini.

Sitharaman dijadwalkan untuk melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke AS sebagai Menteri Pertahanan pada pertengahan Desember nanti.

"Tetapi tidak jelas apakah Mattis akan tetap menjadi bagian dari administrasi Trump saat itu," tulis The Express.

Mattis telah menjadi pendukung yang vokal atas pembebasan sanksi berdasarkan undang-undang CAATSA untuk India, dengan kuat memperdebatkan pengesampingan sebelum Kongres AS. Tetapi proses pembebasan sanksi akan diputuskan oleh Presiden Trump, yang minggu lalu mengatakan bahwa India akan mencari tahu jawabannya lebih cepat dari yang Anda kira.

Menurut laporan lokal yang mengutip pejabat Departemen Luar Negeri AS ada tidak ada pembebasan sanksi yang akan dikeluarkan untuk satu negara.

"Dan setiap pengabaian di bawah CAATSA akan membutuhkan, antara lain, negara-negara untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada senjata Rusia," ujar pejabat tersebut.

Sanksi di bawah CAATSA akan dimulai setelah New Delhi melakukan pembayaran untuk peralatan Rusia. India kemungkinan akan melakukan pembayaran sebagian dari kesepakatan senilai USD4,5 miliar dengan Rusia pada tahun keuangan ini, bunyi laporan-laporan itu.

Credit sindonews.com

Dihantui Sanksi AS, RI Tolak Mundur dari Kesepakatan Jet Su-35 Rusia

SINGAPURA - Indonesia menolak mundur dari kesepakatan pembelian 11 pesawat jet tempur Su-35 Rusia meskipun dihantui sanksi dari Amerika Serikat (AS). Pembelian jet tempur dengan nilai kontrak sekitar USD1,154 miliar itu sudah tercapai dan sedang dalam proses pengiriman.

Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

Sejauh ini, China menjadi negara pertama yang terkena sanksi CAATSA karena membeli sejumlah jet tempur Su-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Beijing memprotes keras penjatuhan sanksi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak mundur dari kesepakatan pembelian jet tempur Moskow itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah pernyataan di sela-sela forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN).

"Indonesia sangat menantikan untuk menerima jet tempur itu segera, kami sangat tertarik dengan ini," kata Menhan Ryamizard, Sabtu (20/10/2018).

Ryamizard menambahkan bahwa kementeriannya saat ini sedang mengerjakan perincian tentang prosedur pembayaran dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

AS mengklaim CAATSA sejatinya hanya ditargetkan pada Rusia, Iran dan Korea Utara. Khusus terhadap Moskow, Washington memberlakukan CAATSA dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan intervensi krisis Ukraina, krisis Suriah dan ikut campur pemilu Amerika tahun 2016.

Menteri Pertahanan AS James Mattis sudah meminta para anggota Kongres pada bulan Agustus lalu untuk memberikan pengabaian kepada India, Indonesia dan Vietnam yang memungkinkan ketiga negara tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa ancaman sanksi Amerika.

Sejauh ini Washington belum memberikan jaminan bahwa ketiga negara ini tidak akan menghadapi sanksi Washington.

Credit sindonews.com

Koalisi Pemerintah Australia Kalah Mayoritas Kursi di Parlemen

CB, Sydney – Pemerintah Australia bakal kehilangan satu kursi yang membuatnya mayoritas di parlemen, setelah kalah untuk pemilu sela di daerah Wentworth, Sydney, Australia, pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

yang awalnya dikuasai Partai Liberal direbut oleh seorang kandidat independen. Ini terjadi pada pemilu sela yang berlangsung pada Sabtu, 20 Oktober 2018.
Kekalahan ini membuat koalisi partai yang berkuasa kekurangan satu kursi untuk menguasai mayoritas parlemen dengan total 150 kursi. Koalisi partai pemerintah bakal membutuhkan satu dukungan dari kalangan independen untuk terus memerintah.
“Kemenangan pada malam ini menjadi sinyal kembalinya kepantasan, integritas dan kemanusiaan bagi pemerintah Australia,” kata Kerryn Phelps, yang merupakan kandidat independen, kepada para pendukungnya seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

Phelps, yang merupakan seorang dokter, berkampanye mengenai isu politik Australia yang cenderung fluktuatif dengan menyoroti jatuhnya PM Turnbull pada Agustus 2018 oleh desakan internal Partai Liberal. Turnbull menjadi PM keempat yang dijatuhkan dari posisinya oleh partainya sendiri sejak 2010.
Satu kursi di parlemen ini tadinya dimenangkan oleh Malcolm Turnbull, yang sempat menjadi Pedana Menteri Australia selama sekitar tiga tahun namun dijatuhkan internal partai beberapa bulan lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Agustus 2018. (Mast Irham/Pool Photo via AP)
Turnbull lalu menyatakan diri berhenti berpolitik sehingga satu kursi parlemen di Wentworth menjadi kosong dan diperebutkan lewat pemilu sela.

Soal kekalahan ini, PM Scott Morrison,mengakuinya dan berjanji akan terus berjuang untuk memenangkan pemilu nasional pada 2019.
“Kita akan terus berjuang untuk keyakinan kita hingga bel berbunyi. Dan bel belum berbunyi Liberal, bel belum berbunyi,” kata Morrison kepada pendukungnya pasca pemilu sela kemarin.

Jika koalisi partai pemerintah gagal mendapatkan satu dukungan kursi di parlemen maka pemilu nasional Australia bisa dipercepat.

Soal ini, profesor bidang ilmu politik di Flinders University di Australia Selatan, Haydon Manning, mengatakan kemungkinan pemerintahan Morrison tidak bakal bisa berlanjut hingga Mei 2019.
“Hasil malam ini menunjukkan mereka menghadapi tantangan untuk bisa menghindari kekalahan pada pemilu federal berikutnya,” kata dia.
Namun, ada juga kemungkinan Morrison bisa mempertahankan pemerintahan dengan mendapat dukungan salah satu dari lima tokoh parlemen independen.

Salah satu tokoh independen mensyaratkan bantuan program revitalisasi pembangunan pertanian jika Morrison mau mendapatkan dukungannya.
Sydney Morning Herald melansir anggota parlemen Craig Laundy mengatakan hasil pemilu sela merupakan cerminan internal Partai Liberal. “Saat Anda menyerang Malcolm Turnbull, ini yang terjadi,” kata dia.

Credit tempo.co

700 Ribu Warga Inggris Gelar Demo Menolak Brexit

Pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi anti-Brexit berbaris melalui pusat kota London, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Henry Nicholls

TEMPO.CO, London – Ratusan ribu warga Inggris menggelar unjuk rasa di ibu kota London untuk mendukung integrasi dengan Uni Eropa. Mereka mendesak pemerintah Inggris menggelar pemungutan suara publik kedua mengenai Brexit atau British Exit, yang merupakan istilah yang merujuk keluarnya Inggris dan UE.

Para pengunjuk rasa, yang berjumlah sekitar 700 ribu orang menurut klaim dari panitia, mengibarkan bendera UE yang berwarna emas dan biru. Jumlah ini menjadikan unjuk rasa ini menjadi yang terbesar pasca unjuk rasa menentang invasi sekutu ke Irak pada 2003. Sebagian memegang spanduk atau kertas bertuliskan “Bollocks to Brexit” yang artinya Brexit itu bodoh. Laiinnya melambaikan kertas bertuliskan “Saatnya kembali ke EU” dan “Orang Eropa dan Bangga”.

“Orang-orang berpikir proses negosiasi Brexit berlangsung kacau. Mereka tidak percaya pemerintah akan memenuhi janji-janji yang dibuat, terutama karena mereka memang tidak memenuhi janjinya,” kata James McGrory, panitia unjuk rasa ini, seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018 waktu setempat.

Unjuk rasa besar-besaran ini digelar setelah pemerintahan PM Theresa May mengalami gejolak. Ini terjadi setelah dia gagal menyepakati kesepakatan perceraian dengan pemimpin UE di Brussel, Belgia, yang menjadi markas UE. May juga memicu kemarahan sebagian anggota partai konservatif karena dinilai memberikan konsesi tambahan kepada UE.
Proses Brexit ini bakal kelar dalam lima bulan lagi namun hingga kini belum ada kesepakatan yang jelas antara Inggris dengan EU. Ini dipersulit sikap sebagian anggota Partai Konservatif, yang mengancam akan menolak jika May membuat kesepakatan tertentu dengan EU.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Hyde Park lalu bergerak melewati Downing Street, yang menjadi lokasi kantor PM Inggris. Mereka lalu berkumpul di depan gedung parlemen untuk mendengarkan berbagai orasi dari berbagai partai politik.

Philip May, suami Perdana Menteri Inggris Theresa May, bekerja untuk sebuah perusahaan senjata, yang harga sahamnya naik saat terjadi serangan militer Inggris ke Suriah. Sumber [REUTERS]

Unjuk rasa ini terkesan berupaya membalik hasil jajak pendapat pada 2016, yang dimenangkan para pendukung Brexit dengan jumlah suara 52 perse. Dua tahun terakhir situasi berkembang dan memanas karena pemerintah Inggris belum juga menyetujui kesepakatan apapun dengan UE pasca Brexit. Ada kekhawatiran Brexit bakal terjadi tanpa Inggris dan UE membuat kesepakatan kerja sama.

Media The Sun melansir PM Theresa May mendapat peringatan dari elit Partai Konservatif bahwa posisinya terancam jika tidak segera membuat kesepakatan Brexit dengan UE sebelum Natal 2018. Sebagian anggota partai menulis surat meminta pemungutan suara terkait tingkat kepercayaan anggota partai terhadap kepemimpinan May. “Belum ada upaya untuk menggantinya. Tapi ada ketidak-puasan di mana-mana di partai,” kata dia.

Credit tempo.co

Israel Tangkap Dua Pejabat Palestina

Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina

Kedua pejabat itu dituduh membantu menculik seorang penduduk Yerusalem dua pekan lalu

CB, YERUSALEM -- Israel telah menangkap dua pejabat Otorita Palestina karena diduga membantu menculik seorang warga Palestina di Yerusalem. Dua pejabat itu adalah Adnan Gheith, yang memegang sebagian besar jabatan seremonial gubernur Yerusalem yang ditunjuk Palestina, dan Jihad Al-Faqeeh, kepala intelijen Palestina di kota itu.

Menurut pengacara mereka kedua pejabat itu dituduh membantu menculik seorang penduduk Yerusalem dua pekan lalu, yang sejak itu ditahan oleh Otorita Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Namun kedua pejabat tersebut menyangkal tuduhan itu.

Polisi Israel hanya mengatakan bahwa keduanya telah ditahan hingga Selasa.

Otoritas Palestina mengutuk peristiwa penculikan dua pejabat Palestina ini. Tetapi pihak otoritas Palestina tidak mengomentari secara spesifik tuduhan tersebut. Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, menyerukan pembebasan kedua pejabat itu.

Israel mencaplok Yerusalem Timur setelah direbut dalam perang 1967. Israel menganggap seluruh kota sebagai ibukotanya. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.

Menurut sebuah laporan di televisi Israel Reshet 13, warga Palestina Yerusalem yang diculik dua pekan lalu itu memiliki kartu identitas Israel dan kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan itu, dia dicari oleh Otoritas Palestina karena membantu menjual properti di kota tua Yerusalem kepada para pembeli Yahudi. "Kami menyadari laporan bahwa seorang warga negara AS telah ditahan oleh Otorita Palestina. Ketika seorang warga negara AS dipenjara atau ditahan di luar negeri, Departemen Luar Negeri bekerja untuk memberikan semua bantuan konsuler yang dibutuhkan," ujar seorang juru bicara kedutaan AS.

Juru bicara itu menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.

Credit republika.co.id

Israel Bujuk Yordania untuk Tak Batalkan Sebagian Kesepakatan Damai

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan akan mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Yordania untuk membicarakan mengenai rencana Amman membatatalkan sebagian dari kesepakatan damai kedua negara.

Salah satu poin dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania adalah Amman akan menyewakan dua wilayah mereka, yang terdiri dari sebuah tanah seluas 405 hektar dan sebuah pulau kecil kepada Israel.

"Yordania ingin menerapkan opsi untuk mengakhiri sewa, dan Israel akan melakukan negosiasi mengenai kemungkinan memperpanjang pengaturan saat ini," kata Netanyahu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

Amman sendiri telah menegaskan mereka tidak akan memperpanjang perjanjian yang diteken seperempat abad lalu tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan perjanjian mengenai sewa wilayah Yordania oleh Israel. Dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyrakat Yordania," ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

Credit sindonews.com

Israel Tunda Pengusiran Warga Palestina dari Desa Badui

Suasana perdebatan antara pria Palestina dengan seorang tentara Israel yang akan menutup sekolah warga di dekat Nablus, Tepi Barat, Senin, 15 Oktober 2018. REUTERS/Mohamad Torokman

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pengusiran warga Palestina yang bermukim di desa Khan al-Ahmar di Tepi Barat.
Netanyahu mengumumkan penundaan pembongkaran desa Badui itu pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 usai bertemu Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

–– ADVERTISEMENT ––

Namun Netanyahu menegaskan bahwa penundaan itu hanya berlangsung singkat. Putusan Mahkamah Agung Israel yang menolak banding warga atas pembongkaran desa Badui itu.

"Ini putusan pengadilan, ini kebijakan kami dan keputusan ini akan dilaksanakan," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 21 Oktober 2018.
Penundaan pembongkaran desa dan pengusiran warga Palestina dari desa Khan al-Ahmar, menurut pernyataan pemerintah Israel adalah memberikan kesempatan untuk negosiasi dan tawaran dari beberapa lembaga.

Khan al-Ahmar berlokasi di timur laut Jerusalem Timur. Desa ini sudah beberapa kali diancam untuk dibongkar dalam beberapa bulan terakhir.
Letak desa ini berada di antara dua pemukiman terbesar Israel, yakni Maale Adumim dan Kfar Adumim. Israel bermaksud memperluas dua pemukiman ini dengan membangun pemukiman penghubung di sekeliling Yerusalem Timur.
Adapun Palestina tetap bertahan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibukota negara masa depan.
Adapun Ketua penuntut Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, pada hari Rabu lalu memperingatkan Israel bahwa rencana mengusir warga Palestina yang berjumlah 180 orang dari desa Khan al-Ahmar merupakan kejahatan perang. Israel merupakan salah satu negara yang menandatangani Statuta Roma mengenai ICC namun belum meratifikasinya.

Credit tempo.co