Abaikan Cina, Malaysia Bebaskan 11 Tahanan Muslim Uighur

Muslim Uighur

Foto: ABC News

Cina meminta Malaysia mengekstradisi 11 tahanana Muslim Uighur.

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia membebaskan 11 tahanan Muslim Uighur yang melarikan diri ke Asia Tenggara setelah kabur dari penjara Thailand tahun lalu. Pengacara mereka menyebut 11 orang ini terbang menuju Turki dan mengabaikan permintaan Cina untuk menyerahkan mereka ke Beijing.

Langkah itu dinilai akan membebani hubungan Malaysia dan Cina. Hal itu telah terjadi sebelumnya sejak Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan membatalkan proyek dengan nilai lebih dari 20 miliar dolar AS yang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Cina.

Jaksa di Malaysia yang mayoritas Muslim menghentikan tuduhan terhadap Uighur atas dasar kemanusiaan. Fahmi Moin selaku pengacara menyebut mereka akan tiba di Turki pada Selasa. "Tuduhan itu ditarik karena Jaksa Agung Chambers menyetujui banding dari pihak kami," ujarnya dilansir di NewStraitsTimes Kamis (11/10).

Departemen Imigrasi Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Jaksa Agung tidak memberi komentar terhadap kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Cina juga tidak segera memberikan komentar.

Sebelas orang tersebut sebelumnya ditahan dan didakwa secara ilegal memasuki Malaysia setelah membobol penjara pada November lalu. Mereka melubangi dinding penjara dan menggunakan selimut sebagai tangga untuk kabur.

Pada Februari, Reuters melaporkan bahwa Malaysia berada di bawah tekanan besar dari Cina yang mengancam akan mendeportasi warga negara mereka. Beberapa negara bagian Barat berusaha mencegah Malaysia mengirim 11 orang itu ke Cina dan menuduh menganiaya orang-orang Uighur.

Beijing menuduh separatis di kalangan minoritas Uighur merencanakan penyerangan terhadap mayoritas Han Cina di wilayah Barat Xinjiang dan lokasi lainnya. Cina pun telah dituduh melakukan pelanggaran hak di Xinjiang, penyiksaan terhadap tahanan Uighur, dan kontrol ketat terhadap agama dan budaya mereka. Cina membantah tuduhan tersebut.

Selama ratusan tahun, orang Uighur melarikan diri dari kerusuhan dan melarikan diri secara sembunyi-sembunyi melalui Asia Tenggara ke Turki. Warga Uighur di Malaysia sendiri adalah bagian dari kelompok yang berjumlah lebih dari 200 orang yang ditahan di Thailand pada 2014.

Meskipun mereka mengidnetifikasikan diri sebagai warga Turki dan minta untuk dikirim ke sana, lebih dari 100 orang dipaksa kembali ke Cina pada Juli 2015 dan memicu kecaman internasional.

Pada Februari, Malaysia mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Cina untuk mengekstradisi 11 orang tersebut. Penahanan mereka pun terjadi di masa jabatan Najib Razak, namun Mahathir sebagai perdana menteri yang baru secara vokal mendukung komunitas Muslim agar mereka tidak mengalami penganiayaan.

Baru-baru ini Mahathir bahkan mengkritik Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar atas penuntutan nobel perdamaian yang dimiliki terhadap krisis Rohingya. "Kami tidak benar-benar mendukungnya lagi," ujarnya.

Credit  republika.co.id

China dan Rusia Dukung Pengurangan Sanksi Terhadap Korut

Ilustrasi Korea Utara (AFP PHOTO / Ed JONES)

Jakarta, CB -- China dan Rusia mendukung pengurangan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Dalam pembicaraan antara Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Utara, China, dan Rusia, mereka sepakat untuk mempertimbangkan adanya penyesuaian sanksi terhadap Korut oleh Dewan Keamanan PBB pada waktu yang tepat.

Sebelumnya, Pyongyang telah mendapat serangkaian sanksi dari Dewan Keamanan PBB terkait program persenjataan nuklirnya. Belakangan Pyongyang juga berulang kali menyerukan agar sanksi itu dilonggarkan dengan alasan bahwa mereka akan membekuan tes nuklir dan rudalnya.

China adalah pendukung diplomatik utama Korut dan Rusia memiliki persahabatan dengan Korut. Namun, AS bersikeras bahwa sanksinya akan tetap berlaku hinga denuklirisasi berakhir. AS juga jadi tokoh utama yang menyerukan negara sekutunya untuk memeras ekonomi Korut tahun lalu.


Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In mendukung hubungan dengan Korea Utara. Sebab ini menjadi investasi mereka menuju denuklirisasi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-Wha sempat menyatakan akan meninjau ulang pemberian sanksi Korsel tarhadap Korut kepada parlemen. Namun, pernyataan itu ditarik kembali oleh Kang setelah mengundang protes oposisi dan AS.

"Mereka tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kami. mereka tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan kami," kata Trump menanggapi pernyataan Kang.

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Cho Myoung-gyon menambahkan bahwa tidak ada tinjauan rinci mengenai pencabutan sanksi. Tetapi, Seoul telah mengambil langkah-langkah untuk kerjasama dengan cara yang fleksibel.

Pada 2010, Korsel telah menangguhkan sebagian besar perdagangan dengan Korea Utara menyusul serangan torpedo Korut terhadap kapal perang Korsel yang menewaskan 46 pelaut. Namun, Korea Utara membantah tuduhan itu.

Menghormati sanksi

Pada bulan lalu, Moon telah berjanji untuk menghormati sanksi PBB. Tetapi, Seoul membuka kantor penghubung di perbatasan Korea Utara, Kaesong. Dirinya juga berjanji untuk membuat jalan dan proyek kereta api antar kedua negara.

Berbagai media Korea Selatan mengatakan bahwa sanksi bisa membahayakan peluang bagi denuklirisasi Korea Utara.

Surat kabar Joong Ang mengatakan bahwa mereka kaget dengan komentar Kang.

"Apa yang membuat Korea Utara ke meja perundingan untuk denuklirisasi adalah sanksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mencabut sanksi sekarang, apakah pemerintah Korea Selatan mengatakan akan membongkar senjata nuklir Korea Utara atau membantu menjaga mereka?" tulis Surat kabar Chosun Ilbo.

Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri Korut mengatakan kepada PBB bahwa tidak mungkin negaranya akan melucuti senjata terlebih dahulu selama sanksi masih berlaku.





Credit  cnnindonesia.com

Trump Tegaskan Sanksi Korut Tak Dicabut Tanpa Persetujuan AS

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mencabut sanksi terhadap Korea Utara tanpa persetujuan AS.

"Mereka tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kami. Mereka tidak melakukan apa-apa tanpa persetujuan kami," jelas Trump, Rabu (10/10) ketika ditanya terkait laporan bahwa Korsel akan meringankan sejumlah sanksi bagi Korut, seperti dikutip Reuters, Kamis (11/10).

Sikap Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah sanksi yang dikenakan pihaknya kepada Korut. Pernyataan ini dianggap sebagai melunaknya sikap Korsel tarhadap Korut.


Penolakan Trump terhadap inisiatif Korea Selatan untuk meringankan sanksi memberi gambaran bahwa langkah Amerika Serikat dan Korea Selatan masih saling mengunci terkait Korea Utara.

Trump juga mendorong sekutu AS untuk tetap mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai denukliris selesai. Rencana denuklirisasi ini merupakan bagian dari kampanye "tekanan maksimum" pemerintahannya terhadap Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, dalam audit parlemen Rabu (10/10) menyampaikan bahwa Seoul sedang mempertimbangkan untuk meringankan sanksi mereka bagi Korut untuk mendorong denuklirisasi.

Sebelumya, Korea Selatan sempat memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara pada 2010. Sebab, saat itu Korut melakukan serangan terhadap kapal perang Korsel dan menewaskan 46 pelaut Korea Selatan, melarang perdagangan dan pertukaran bilateral.

Belakangan Kang menarik kembali komentarnya setelah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen konservatif. Mereka menilai Korea Utara harus terlebih dahulu meminta maaf atas serangan itu.


Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga secara resmi membantah bahwa pemerintah sedang meninjau masalah ini. Namun, ada beberapa seruan yang muncul untuk mengurangi sanksi.

China, Rusia, dan Korea Utara, percaya perlu dilakukan penyesuaian sanksi PBB terhadap Pyongyang di saat yang tepat, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/10).

Kang, juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan "ketidakpuasan" atas pakta militer antar-Korea yang dicapai dalam pertemuan puncak bulan lalu. Ia menyebut perlu adanya "penyesuaian kecepatan" gerakan antar Korea.

Dorongan untuk denuklirisasi muncul dari janji yang dibuat oleh Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada pertemuan bersejarah mereka di Singapura pada Juni. Meskipun sejak itu tidak ada kemajuan mengenai bagaimana denulkirisasi itu akan dilakukan.




Credit  cnnindonesia.com

Korsel Sebut Tidak Akan Cabut Sanksi Terhadap Korut

Ilustrasi (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Korea Selatan menyebut tidak pernah mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon, Kamis (11/10). Sebelumnya negara itu sempat menjatuhkan sanksi atas ditembaknya kapal perang Korsel pada 2010.

Serangan ini menyebabkan 46 pelaut Korea Selatan tewas. Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, sempat menyatakan bahwa pihaknya tengah meninjau sanksi kepada Korut terkait serangan torpedo terhadap kapal perang mereka. 


Namun, Kang menarik pernyataannya itu setelah mendapat kritik dari anggota parlemen Korea Selatan. mendorong Presiden AS Donald Trump untuk mengatakan Korea Selatan akan membutuhkan persetujuan AS untuk meringankan sanksi. Sanksi akan tetap dikenakan sampai Korut melakukan denuklirisasi.

Cho menolak mengomentari pernyataan Trump, tetapi mengatakan Washington tidak menentang dialog dan pertukaran antar-Korea, dan Kosel terus berdialog erat dengan sekutunya itu.

Selain itu, sejumlah anggota legislatif konservatif juga menganggap bahwa sanksi tak akan dicabut sampai Korut meminta maaf atas serangan terhadap kapal mereka.

Sebelumnya Presiden Korsel Moon Jae-in telah adakan kunjungan ke Pyongyang untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan denuklirisasi Korut dan menjalin kembali hubungan kedua Korea (KBS/via REUTERS TV)

Sanksi ekonomi Korsel telah menyebabkan kapal-kapal Korut memasuki pelabuhan Korsel dan memangkas hampir seluruh pertukaran kedua negara, baik wisata, perdagangan, dan bantuan.

"Perlu adanya aksi terkait isu kapal perang Cheonan yang menjadi penyebab (sanksi)," jelas Cho dalam audit perlemen.

Komentar Trump juga memicu perdebatan di parlemen di Korsel. Sebab beberapa anggota parlemen konservatif tidak setuju bahwa apa yang dilakukan Korsel mesti mendapat persetujuan AS. Mereka menganggap pernyataan itu sebagai penghinaan.

"(Kata) 'persetujuan' merupakan kata yang keras dan menyulut untuk menyebut bahwa langkah kami terlalu cepat dengan Korut tanpa memperhatikan kesepakatan degnan AS," jelas Kim Jae-kyung dari partai oposisi konservatif, seperti dikutip Channel News Asia.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, telah mencoba mencairkan hubungan kedua negara lewat tiga pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tahun ini. KTT ketiga bulan lalu di Pyongyang bertujuan untuk menyelamatkan pembicaraan nuklir yang goyah antara Korea Utara dan Amerika Serikat


Dalam pertemuan itu keduanya sepakat untuk melanjutkan kerjasama ekonomi. Kerjasama ini dimulai tahun ini dengan menghubungkan jalur darat dan kereta api antar kedua negara.

Mereka juga sepakat untuk membuka kembali pabrik bersama di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong dan wisata di Gunung Kumgang, jika situasi memungkinkan.

Sementara itu, China, Rusia, dan Korea Utara percaya perlu adanya penyesuaian sanksi PBB terhadap Pyongyang pada saat yang tepat. Hal ini dinyatakan Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/10).





Credit  cnnindonesia.com

Trump Kesal Korsel Ogah Bayar Pengerahan Sistem Rudal THAAD

Sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/Lockheed Martin

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) menyampaikan kekesalannya pada Korea Selatan (Korsel) karena tidak mau membiayai pengerahan sistem pertahanan rudal di Semenanjung Korea. Washington mengerahkan dua unit sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) saat aktivitas program senjata nuklir dan rudal Korea Utara meningkat.

Pengerahan dua unit senjata pertahanan AS itu dilakukan tahun lalu.

"Saya katakan, jadi biarkan saya mendapatkan ini, kami memiliki sistem yang sangat mahal dan kami dapat menembak jatuh roket yang ditembak dari Korea Utara ke Korea Selatan," kata Trump kepada audiens di Council Bluffs, Iowa, hari Selasa.

"Oke, jadi kami melindungi Korea Selatan, kan? Kenapa mereka tidak membayar?," ujarnya, seperti dikutip CNBC, Kamis (11/10/2018).

Trump mengaku telah meminta "jenderal tertentu" untuk membeberkan label harga THAAD dan diberitahukan ke Korea Selatan sebagai sekutu AS.

"Lalu saya berkata, baiklah, beri saya kabar buruk. Raytheon, beri saya kabar buruk. Berapa biayanya?," kata Trump mengacu pada perusahaan pertahanan yang memproduksi radar untuk THAAD. Sistem rudal THAAD itu sendiri dibuat oleh Lockheed Martin.

"'Tuan, USD1 miliar'," ujar Trump menirukan ucapan pihak yang memberitahu harga tersebut. "Whoa, whoa!. Jadi kami menempatkan sistem yang kami bayar dan itu akan menelan biaya satu miliar untuk melindungi negara yang sangat kaya (Korea Selatan) yang membuat semua televisi Anda, bukan?," papar Trump. 

Selain melindungi kawasan itu, AS saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan. Puluhan ribu tentara Amerika itu merupakan warisan Perang Korea yang dihentikan pada tahun 1953 dalam gencatan senjata tanpa perjanjian damai.

Angkatan Darat AS mempertahankan tujuh baterai THAAD dengan ditempatkan di Guam dan Korea Selatan.

THAAD, salah satu sistem rudal paling canggih di planet ini, dapat menargetkan dan menembakkan rudal yang masuk langsung dari langit atau wilayah udara terkait. Rudal yang ditembakkan sistem THAAD dilesatkan dari peluncur yang berbasis pada truknya.

Kerja peluncur rudal pada sistem THAAD menggunakan energi kinetik. Senjata ini jadi anadalan AS untuk menghadapi ancaman rudal balistik musuh.



Credit  sindonews.com

Simpati para pemimpin ASEAN mengalir ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (kedelapan kiri) bersama kepala negara/pemerintahan negara-negara di ASEAN, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (Keenam kiri), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Kelima kanan), Sekjen PBB Antonio Guterres (Keenam kanan) dan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi (kiri) berfoto bersama dalam ASEAN Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). ASEAN Leaders Gathering digelar di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group Tahun 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari/kye

Nusa Dua, Bali (CB) - Simpati dan ucapan belasungkawa mengalir untuk Indonesia dari para pemimpin negara yang menghadiri ASEAN Leaders’ gathering (ALg) menyusul bencana yang melanda sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

"Dalam pertemuan para pemimpin kembali menyampaikan simpati dan duka cita kepada para korban dan keluarga korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulteng dan NTB," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan pers setelah ALg di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis.

Presiden Jokowi, yang bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memimpin ALg, mengatakan Indonesia sangat mengapresiasi perhatian dan solidaritas dari negara-negara sahabat.

"Kita akan terus bekerja keras, optimis untuk mengatasi situasi tanggap darurat dan dilanjutkan rehabilitasi, rekonstruksi," katanya.

Presiden menyambut baik kehadiran seluruh kepala negara/pemerintahan ASEAN dalam ALg yang digelar di sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018.

Ia juga mengatakan bahwa ASEAN kini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dunia, namun pertumbuhan ekonominya masih di atas rata-rata pertumbuhan dunia.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) negara-negara di kawasan ASEAN juga cukup maju dengan angka kemiskinan ekstrem sudah turun sekitar 68 persen dalam 15 tahun.

Selain Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong, ALg juga dihadiri oleh Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dari Brunei, PM Kamboja Samdech Techo Hun Sen, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Myanmar U Win Myint, dan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

PM Thailand General Prayit Chan-o-cha, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Managing Director IMF Christine Lagarde, Presiden World Bank Group Jim Yong Kim, dan Sekjen PBB Antonio Guterres juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu setiap kepala negara/pemerintahan menyampaikan upaya dan kebijakan yang telah diambil oleh negara masing-masing bersama ASEAN dalam mencapai SDGs di kawasan.

Credit  antaranews.com

Presiden Taiwan Janji tidak akan Tunduk pada Tekanan Cina

Presiden baru Taiwan Tsai Ing-wen memberikan pidato saat pelantikannya di Taipei, Jumat, 20 Mei 2016.

Foto: AP Photo/Chiang Ying-ying

Tsai akan meningkatkan keamanan nasional.

CB, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu (10/10) berjanji meningkatkan keamanan nasional, dengan menyatakan pemerintahnya tidak akan tunduk kepada tekanan Cina. Pemerintah Cina meningkatkan tekanan untuk menegaskan kadaulatannya atas pulau dengan pemerintahan sendiri itu.

Keterangan Tsai muncul beberapa pekan menjelang pemilihan umum setempat di pulau itu pada akhir November. Pemilu tersebut dipandang sebagai ujian bagi kinerja partai berkuasa dalam pemilihan presiden pada 2020.

"Pada saat ini, intimidasi Cina dan tekanan politik tidak hanya mencederai hubungan di antara kedua pihak itu, tetapi menantang secara serius stabilitas perdamaian di Selat Taiwan," kata dia dalam pidato Hari Nasional di Taipei.

Taiwan akan meningkatkan anggaran pertahanannya tiap tahun untuk menjamin dirinya dapat mempertahankan kedaulatannya. Caranya dengan meningkatkan kemampuan militer dan pemenuhan sendiri, termasuk memulai kembali pengembangan pesawat latih dan kapal selam canggih untuk dalam negeri.

Cina, yang memandang Taiwan sebagai provinsi bandel, telah meningkatkan tekanan militer dan diplomatik atas Taipei, mengarah kepada periode yang sulit bagi presiden itu dan Partai Progresif Demokratik (DPP) pimpinannya, yang menginginkan kemerdekaan Taiwan. Sebanyak tiga bekas sekutunya: El Salvador, Burkina Faso dan Republik Dominika mengalihkan hubungan diplomatik ke Beijing tahun ini.


Militer Cina telah meningkatkan latihan-latihan di sekitar Taiwan, yang Taipei telah kutuk dan katakan sebagai intimidasi. Taiwan harus bekerja dengan negara-negara lain untuk membangun koalisi mempertahankan demokrasi. Tsai juga mengucapkan terima kasih atas dukungan parlemen Eropa dan Amerika Serikat.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan kepada Taiwan suku cadang bagi pesawat tempur F-16 dan pesawat militer lainnya senilai 330 juta dolar, suatu langkah yang Cina katakan membahayakan kerja sama Cina-AS. Cina tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk memasukkan Taiwan di bawah kendalinya dan berulang-ulang menyebut pulau itu isu paling sensitifnya dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

Hubungan dengan Beijing menukik tajam sejak Tsai naik ke tampuk kekuasaan pada 2016. Cina menyangka Taiwan ingin mendorong kemerdekaan resmi yang menjadi garis merah bagi Beijing.

Credit republika.co.id

Uni Eropa Ancam Cabut Perdagangan, Kamboja Sebut Tak Adil

Ilustrasi penduduk Kamboja (REUTERS/Samrang Pring)

Jakarta, CB -- Kamboja mengecam ancaman dari Uni Eropa yang akan menangguhkan perdagangan yang menguntungkan. Penangguhan perdagangan ini dinilai akan menganggu ekonomi negara yang tengah kesulitan itu. Sebab, sebagian besar pendapatan negara ini didapat dari ekspor ke negara Eropa.

Ancaman ini dikeluarkan sebagai reaksi atas pelaksanaan pemilihan umum Juni lalu yang dianggap tidak adil. Sebab, pemilihan ini diadakan tanpa adanya oposisi yang kredibel dan dinodai oleh tuduhan intimidasi kepada para pemilih.

Pekan lalu, Uni Eropa memperingatkan pemerintah bahwa mereka telah memproses untuk menarik diri dari kesepakatan perdagangan khusus dengan Kamboja. 

Komisioner perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom mengatakan jika ada perbaikan, maka prefensi perdagangan akan ditangguhkan meskipun delegasi negara itu mengklarifikasi keputusan lebih lanjut dapat memakan waktu satu tahun.

Kementrian Luar Negeri Kamboja mengatakan bahwa pihaknya hanya mengambil keputusan ini sebagai ketidakadilan yang luar biasa, ketika Uni Eropa secara terang-terangan mengabaikan kemajuan besar yang dibuat Kamboja.

Kamboja telah mengekspor sekitar $5,7 miliar (Rp 86 triliun) barang ke pasar Eropa. Kebanyakan barang itu merupakan pakaian dan alas kaki yang memiliki akses bebas tarif yang disebut Everything But Arms (EBA). Kesepakatan inilah yang diincar oleh Uni Eropa.

Perusahaan resmi kerajaan memiliki industri pakaian terbesar senilai $7 miliar (Rp 106 triliun) yang menyediakan pekerjaan bagi 740.000 orang di negara yang populasinya 15 juta.

Jika akses perdagangan khusus dibatalkan, Uni Eropa dapat meniadakan upaya 20 tahun negara itu untuk menarik jutaan orang keluar dari kemiskinan.

Kamboja dilanda rezim organisasi ultra-Maois kader Khmer Merah pada 1970an dan mengalami perang saudara hingga pemilihan umum pertama yang disponsori PBB pada 1993.

Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen menyapu semua kursi di parlemen selama pemungutan suara. Hal ini memperkuat status negara sebagai negara satu partai dan memperpanjang kekuasaannya selama 33 tahun.

Jalan menuju kemenangan diperhalus setelah pihak berwenang menindak tegas dan Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi utama yang memenangkan lebih dari 43 persen suara dalam pemungutan suara terakhir.

Pengamat mengatakan bahwa kehilangan skema perdagangan akan menjadi pukulan besar bagi partai berkuasa khususnya yang fokus terhadap kemajuan ekonomi dan stabilitas negara.

Para pendukung tenaga kerja juga telah memperingatkan langkah tersebut dengan alasan adanya dampak potensial terhadap karyawan.

Koalisi Cambodia Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), Ath Thorn mengatakan bahwa pemerintah dan Uni Eropa harus duduk untuk berbicara dan menemukan cara untuk mencegah hilangnya kesepakatan perdagangan.






Credit  cnnindonesia.com

Negara Disebut Sokong Kegiatan Kelompok Peretas

Ilustrasi (REUTERS/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Saat ini terjadi peralihan dari dunia penjahat siber. Sebelumnya para penjahat siber ini bergerak perorangan saja, kini mereka menjadi kelompok peretas yang didukung negara. Kelompok ini terutama mendapat "tugas negara" untuk sabotase dan pengumpulan intelijen.

"Fokus inovasi dan penelitian tentang pembuatan malware serta organisasi serangan yang berlapis-lapis kini telah bergeser ke kelompok yang disponsori negara," kata Group-IB, sebuah perusahaan asal Rusia yang bekerja dengan Interpol dan lembaga global lainnya.

Dalam laporan tren kejahatan siber 2018, terdapat tiga negara dimana kelompok peretas ini mendapat sokongan negara. Ketiganya adalah China, Korea Utara, dan Iran. Rusia, AS, dan Ukrania masuk dalam 40 kelompok aktif.


Kelompok-kelompok ini berfokus pada sabotase dan spionase khususnya di sektor kekuasaan, nuklir, air, penerbangan, dan perdagangan.

Sebagian besar serangan dilakukan pada 2017 lalu dan 2018 yang menargetkan kawasan Asia-Pasifik.

"Bank dianggap merupakan infrastruktur penting, mereka adalah target untuk kelompok peretas yang disponsori negara," kata ketua kelompok-IB, Ilia Sachkov saat konferensi pers di Moskow.

"Serangan yang berhasil adalah serangan yang mampu menghancurkan satu organisasi keuangan bahkan meruntuhkan sistem keuangan negara," kata dia, seperti dikutip AFP.

Laporan ini muncul beberapa hari setelah pemerintah Barat menuduh intelijen militer Moskow dari kelompok peretas yang menargetkan pengawasan senjata kimia dunia dan beberapa institusi barat lainnya.



Credit  cnnindonesia.com

Microchip Mata-mata Terpasang di Server Telekomunikasi Amerika?

Ilustrasi hacker. Geektech.in

CB, Washington – Sebuah perusahaan telekomunikasi besar di Amerika Serikat menemukan adanya piranti keras atau hardware tipuan berupa microchip ditanam dalam server jaringan komputer, yang dipasang di sebuah pabrik di Guangzhou, Cina. Server itu dipesan perusahaan itu dari perusahaan piranti keras Super Micro Computer.

Microchip itu telah dicabut dari server pada Agustus 2018, yang menunjukkan adanya upaya dari Cina untuk mengintervensi komponen teknologi yang dikirim ke Amerika Serikat.
Ahli keamanan komputer, Yossi Appleboum, mengatakan adanya kejadian ini pasca publikasi laporan investigasi dari media Bloomberg Businessweek.
Laporan Businessweek menunjukkan badan intelijen Cina telah memerintahkan perusahaan subkontraktor untuk menanam microchip jahat di motherboard server selama dua tahun, yang berakhir pada 2015.

Appleboum pernah bekerja di unit teknologi dari Korps Intelijen Militer Israel. Saat ini dia menjadi kepala eksekutif dari Sepio System di Gaithesburg di Maryland, AS.
Perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam keamanan hardware dan disewa untuk melakukan pemindaian jumlah besar piranti keras pusat data milik sebuah perusahaan telekomunikasi, yang tidak disebutkan identitasnya.
 
Ilustrasi jaringan server komputer. whatismyipaddress.com

“Ada aktivitas komunikasi yang tidak wajar dari sebuah server yang dibeli dari Supermicro dan membuat dilakukannya inspeksi fisik, yang menemukan adanya komponen ditanam di dalam konektor Ethernet,” kata Appleboum seperti dilansir Los Angeles Times pada Selasa, 9 Otkober 2018 waktu setempat. Konektor Ethernet ini merupakan komponen tempat pemasangan kabel yang menghubungkan jaringan dengan sebuah komputer.
Menurut Appleboum, dia telah melihat sejumlah tipuan lain yang mirip terjadi pada hardware komputer yang disuplai oleh perusahaan di Cina selain dari Supermicro.
“Supermicro itu sebenarnya menjadi korban. Seperti juga semua orang lain,” kata dia. Appleboum mengatakan prihatin ada banyak titik tidak terhitung dalam rangkaian suplai komponen dan produk di Cina, yang memungkinkan terjadinya manipulasi hardware. Dalam banyak kasus, upaya mencari titik kebocoran ini menjadi mustahil.
Manajemen Supermicro, yang berbasis di San Jose, mengatakan tidak tahu menahu soal adanya komponen hardware tertentu ditanam. “Keamanan pelanggan dan integritas produk merupakan inti dari bisnis kami dan nilai perusahaan,” kata manajemen dalam pernyataannya.
“Kami menjaga keamanan dan integritas produk dalam proses manufaktur dan suplai. Ini merupakan isu penting dalam industri kami. Kami masih belum tahu soal adanya komponen ilegal dan belum mendapat informasi adanya isu ini dari pelanggan.”

Manajemen Supermicro juga membantah artikel di Bloomberg Businessweek bahwa server yang dijualnya mengandung microchip jahat. Kedutaan Besar Cina di Washington belum menanggapi soal ini.
Terkait laporan investigasi dari Businesswekk, Kementerian Luar Negeri Cina tidak menanggapi langsung soal manipulasi server dari Supermicro, yang dipesan dari Cina. Tapi kementerian menyebut keamanan jaringan suplai merupakan isu bersama dan Cina juga menjadi korban.
Pemberitaan soal adanya microchip jahat tertanam dalam sever yang dijual perusahaan oleh media Businessweek membuat harga saham Supermicro jatuh sekitar 41 persen pada Kamis pekan lalu, yang merupakan penurunan tertinggi sejak perusahaan go public pada 2007. Harga saham ini kembali turun sekitar 15 persen menjadi US$12.46 per lembar pada Selasa pekan ini setelah munculnya artikel berikutnya.

Manipulasi hardware yang dibahas dalam dua artikel ini berbeda tapi memiliki efek yang sama yaitu memberikan akses tersembunyi kepada peretas untuk mengakses data di sebuah jaringan komputer tempat server itu terpasang. Penanaman hardware mata-mata ini diduga dilakukan di Cina karena pemasanngan motherboard dilakukan subkontraktor di sana.
Menurut Appleboum, microchip rahasia itu diduga dipasang di sebuah pabrik di Guangzhou, yang merupakan kota pelabuhan di selatan Cina. Guangzhou terletak sekitar 150 kilometer dari Shenzen, yang disebut sebagai Kota Silicon Valey  untuk hardware. Shenzen juga menjadi rumah bagi perusahaan raksasa Tencent Holdings dan Huawei Technologies.

Credit  tempo.co

Sebut Yunani Lebih Baik Dikuasai Jerman, Menteri Jerman Dikecam

Horst Seehofer [Spiegel]

CB, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, seorang warga Bavaria, dikecam karena mengeluarkan lelucon bahwa Yunani akan berada dalam kondisi yang lebih baik jika masih dikuasai oleh orang Jerman.
Dilansir dari Russia Today, 10 Oktober 2018, gurauan Seehofer ini disampaikan selama pidato kampanye di kota Ingolstadt, Bavaria, menjelang pemilihan negara bagian Jerman.

Seehofer mengatakan kepada hadirin "orang-orang Bavaria menguasai Yunani untuk sementara waktu. Mungkin akan lebih baik jika itu tidak sementara."
Yunani secara singkat diperintah oleh Otto dari Bavaria, putra Raja Ludwig I, pada abad ke-19. Pemerintahannya berumur pendek, dan Otto memberlakukan pajak berat pada orang Yunani, sementara gagal meringankan kemiskinan Yunani yang sangat parah pada masa itu. Setelah upaya pembunuhan terhadap ratu, Otto melarikan diri dan meninggal di pengasingan di Bavaria pada 1867.

Raja Otto dari Bavaria [wikipedia]



Sejak itu, hubungan Yunani-Jerman sangat sulit. Pendudukan brutal oleh Nazi pada 1940-an diikuti oleh penghematan ekonomi yang dipimpin Jerman dalam beberapa tahun terakhir, meninggalkan Yunani dalam utang dan sekali lagi menjadi budak ke Jerman.

Lelucon Seehofer ditanggapi oleh mantan Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, yang mengutip dengan baris dari puisi Jerman abad ke-19, yang digunakan sebagai slogan kampanye oleh Kaiser Wilhelm dan Nazi.
"Banyak sudah percaya 'Semangat Jerman akan menyembuhkan dunia' dan mereka selalu salah," tulisnya di Twitter.
Lelucon Seehofer muncul ketika Yunani akan meluncurkan kampanye untuk mengklaim 280 miliar euro atau sekitar 4.900 triliun untuk ganti rugi perang dari Jerman, seperti dilaporkan Greek Reporter, yang mengutip Der Spiegel.

Majalah Jerman tersebut mencatat bahwa selama Yunani bergantung pada dukungan Uni Eropa, Perdana Menteri Alexis Tsipras menghindari mengangkat masalah ini. Tapi sekarang, setelah berakhirnya program bailout ketiga, Yunani siap mengambil inisiatif untuk mengklaim uang ganti rugi perang dari Jerman.

Credit  tempo.co

Kantor Perwakilan di AS Tutup, Palestina Tak Tinggal Diam

Ilustrasi (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Sejumlah diplomat Palestina resmi menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk Amerika Serikat di Washington DC.

Para perwakilan pejabat Palestina di Washington bersumpah tidak akan tinggal diam menyuarakan perjuangan bangsa meski satu-satunya misi perwakilan negara itu di AS sudah ditutup.

"(Penutupan) ini adalah upaya untuk membungkam suara kita. Ini adalah sebuah tindakan penyaringan," ucap seorang diplomat PLO, Hakam Takash, dalam upacara penutupan kantor perwakilan, Rabu (10/10).


"Ini adalah awal baru, tidak hanya bagi relasi AS-Palestina, tapi juga perjuangan komunitas kita."

Dalam kesempatan itu Takash mengatakan setiap warga Palestina di Negeri Paman Sam tetap menjadi duta besar bagi negara yang mampu menyuarakan perjuangan bangsa, meski Palestina sudah tak memiliki kantor perwakilan resmi di negara itu.

"Kalian semua akan tetap menjadi duta besar di sini yang bisa terus menyuarakan pesan perjuangan agar dunia melihat bahwa Palestina tidak akan diam," paparnya di hadapan sejumalh pejabat dan warga Palestina.

Upacara penutupan secara simbolis diisi dengan pencopotan plakat kantor perwakilan PLO.


Pada September lalu, AS memutuskan menutup kantor tersebut sebagai ganjaran karena Palestina dianggap menolak bernegosiasi damai dengan Israel.

Di sisi lain, Palestina menolak berdamai dengan Israel jika AS masih menjadi mediator konflik keduanya. Sebab, sebagai mediator, pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai telah berpihak kepada Israel dengan memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu Kota sekutu terdekatnya itu pada Desember lalu.

Padahal, Yerusalem merupakan sumber konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina, di mana keduanya sama-sama mengaku kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota masa depan mereka.

Secara resmi, kantor PLO di Washington telah ditutup pada 13 September lalu. Namun, AS memberikan tenggat waktu bagi para diplomat untuk menyelesaikan tugasnya yang tersisa.


"Sayangnya, pemerintahan AS saat ini telah menunjukkan sifat yang tidak bersahabat dengan tindakan dan kebijakannya ini. Pemerintahan AS saat ini lebu suka mendikte ketimbang bekerja sama, lebih suka memaska daripada bernegosiasi," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina yang dibacakan dalam acara tersebut seperti dikutip AFP.

Dalam pernyataan itu, Palestina menegaskan AS tidak bisa melanjutkan perannya lagi memimpin proses perdamaian Israel-Palestina sampai mau mengubah kebijakan keberpihakannya itu.

"Apa yang kami ingin katakan adalah sederhana-Anda (AS) dapat menutup kantor kami, membungkam suara, tapi orang-orang Palestina tidak akan pergi," ucap James Zogby, seorang advokat Palestina sekaligus Presiden Institut Arab-Amerika.

"Mereka (warga Palestina) akan tetap ada. Mereka tetap ada di tanah mereka, mereka tetap ada di kamp-kamp mereka menunggu waktu untuk kembali ke tanah mereka, dan kami di sini sebagai komunitas akan tetap bersuara mendukung mereka, suara rakyat Palestina."





Credit  cnnindonesia.com

Rusia Menolak Golan Bagian dari Kedaulatan Israel

Para tentara Israel dengan tank tempur siaga di Dataran Tinggi Golan. Foto/REUTERS

MOSKOW - Pemerintah Rusia menolak status Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari kedaulatan Israel. Penolakan ini muncul dua hari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri di wilayah itu dan menyatakannya sebagai kedaulatan negaranya.

Wilayah itu awalnya milik Suriah, namun diduduki Israel. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan mengubah status Dataran Tinggi Golan akan menjadi pelanggaran resolusi Dewan Keamanan.



"Status Dataran Tinggi Golan ditentukan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Lavrov pada hari Rabu, seperti dikutip dari kantor berita negara Rusia, TASS, Kamis (11/10/2018).

"Untuk mengubah status ini dengan melewati Dewan Keamanan (PBB), saya pikir, akan menjadi pelanggaran langsung terhadap resolusi ini," ujarnya.

Ketidaksetujuan Moskow tentang klaim Tel Aviv atas Dataran Tinggi Golan ini muncul di tengah ketegangan hubungan kedua negara yang dipcu jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia, Suriah, pada 17 September 2018. Pesawat tersebut secara tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Moskow menyalahkan militer Tel Aviv atas insiden pesawat Il-20 yang menewaskan 15 tentara Rusia. Moskow menyatakan, pilot tempur Tel Aviv menjadikan pesawat Il-20 sebagai perisai saat diserang sistem rudal S-200 Suriah. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan.

Pada hari Senin, Netanyahu berbicara dari sebuah sinagog berusia 1.500 tahun di Dataran Tinggi Golan yang menegaskan klaim negaranya atas Dataran Tinggi Golan. "Selama itu tergantung pada saya, Golan akan tetap di bawah kedaulatan Israel. Kalau tidak, kita akan mendapatkan Iran dan Hizbullah di tepian Kinneret," katanya. 

"Saya tahu bahwa Presiden (Rusia) (Vladimir) Putin memahami komitmen saya untuk keamanan Israel, dan saya tahu dia juga memahami pentingnya saya ke Dataran Tinggi Golan."

Komentar Lavrov menjadi klarifikasi posisi Rusia tentang status Dataran Tinggi Golan.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Rusia Maxim Akimov mencoba meredam ketegangan saat pidato pada Selasa malam di Yerusalem ketika membicarakan insiden pesawat Il-20."Sayangnya, insiden terjadi," katanya.




Credit  sindonews.com

Jim Mattis Serukan 80 Persen Pesawat Jet AS Siap Tempur, Ada Apa?

F-22 Raptor adalah pesawat tempur paling canggih di dunia saat ini. Rusia dan Cina mengembangkan jet tempur siluman untuk menyaingi F-22 Raptor. Rusia menciptakan Su-57 yang telah menyelesaikan uji cobanya, sedangkan Cina telah mengoperasikan J-20 Chengdu bahkan mengirimnya ke Laut Cina Selatan. lockheedmartin.com

CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis telah meminta Pentagon agar 80 persen pesawat jet utamanya dalam kondisi siap tempur.
Dilansir dari Russia Today, 10 Oktober 2018, Jim Mattis telah memerintahkan Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk meningkatkan tingkat kemampuan misi mereka untuk empat pesawat utama menjadi 80 persen selama dua belas bulan ke depan. Memo yang dirilis pertengahan September dilaporkan secara eksklusif oleh situs militer Defense News.

Pesawat-pesawat utama yang dimaksud, yakni F-35, F-22, F-16 dan F-18, yang saat ini berada dalam kondisi kurang siap tempur. Tahun lalu, kurang dari separuh F-22 Angkatan Udara memiliki kemampuan misi, dan F-35 yang terkenal mahal mengalami kecelakaan pertama bulan lalu, hanya beberapa hari setelah armada mengangkasa untuk pertama kalinya.


Pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35B mendarat di atas kapal induk serbu amfibi USS di perairan pulau paling selatan Jepang Okinawa 23 Maret 2018. F-35B mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 1.67 atau 2.065 km per jam. REUTERS/Issei Kato
Kantor Akuntabilitas Pemerintah sudah memperingatkan masalah ini pada 2016, ketika merilis laporan tentang kesiapan terbang 12 pesawat Angkatan Laut dan Angkatan Udara pada 2011. Pengawas menemukan bahwa kemampuan terbang setengah pesawat menurun selama periode tersebut, sementara sembilan dari 12 pesawat tidak memenuhi target pada 2016.

Menurut angka-angka yang dirilis Angkatan Udara setiap tahun, di seberang armada, kemampuan misi rata-rata menurun 0,8 persen dari 2016 hingga 2017, bahkan penurunan kecil ini menutupi penurunan dramatis yang terjadi pada F-22, yang kehilangan kemampuan misi 11,17 persen hanya dalam satu tahun. Dari 2013 hingga 2017, kecelakaan penerbangan meningkat 39 persen, menurut analisis oleh Times Militer.

"Keterbatasan anggaran dan kekurangan dalam skuadron penerbangan menyebabkan kinerja yang kurang optimal, kelebihan kapasitas dan kapasitas yang tidak terealisasi dalam armada," aku Mattis.
Dia sebelumnya telah menyalahkan kurangnya kesiapan tempur militer di Kongres, meskipun AS menghabiskan lebih banyak anggaran untuk militernya daripada gabungan anggaran tujuh negara.


Mattis telah menyerukan untuk mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan armada selama tahun mendatang. Ini adalah sasaran yang logis, karena lebih banyak pesawat berkemampuan misi berarti lebih sedikit pesawat yang diperlukan dan lebih sedikit pesawat yang harus dibeli.
Sementara itu, mengesampingkan seruan Jim Mattis, Pentagon masih berencana untuk meluncurkan F-35 sebagai pesawat tempur utama untuk semua cabang militer Amerika Serikat, yang membebani pembayar pajak sebesar US$ 350 miliar atau Rp 5.300 triliun.

Credit  tempo.co

Jual Senjata ke Asing, Amerika Serikat Raup Rp 845 Triliun

Siluman tempur F-35B merupakan pesawat multi peran. Jet tempur generasi kelima ini dapat digunakan sebagai komando dan kontrol, serangan terbatas dan pertahanan udara, memberikan dukukan serangan darat, melakukan pengamatan dan pengintaian. US Marine/Lance Cpl. Remington Hall

CB, Jakarta - Penjualan senjata dan peralatan militer Amerika Serikat ke pemerintah asing naik 33 persen menjadi US$ 55,6 miliar atau Rp 845 triliun pada tahun fiskal yang berakhir 30 September.
Laporan ini diungkapkan seorang pejabat AS, seperti dilaporkan Reuters, 10 Oktober 2018, dan menyebut kenaikan keuntungan karena pembatasan lebih longgar pada penjualan telah mulai meningkatkan kesepakatan senjata.

Peningkatan penjualan militer asing terjadi sebagian karena pemerintahan Trump meluncurkan rencana "Buy American" baru pada bulan April yang melonggarkan pembatasan penjualan sambil mendorong pejabat AS untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan bisnis di luar negeri untuk industri senjata AS.


Rudal anti tank yang dipandu (Anti-Tank Guided Missile/ATGM) Javelin merupakan senjata andalan pasukan angkatan darat Amerika Serikat. Javelin memiliki daya ledak besar sehingga dapat menghancurkan tank-tank musuh. Karena kecanggihannya, Javelin termasuk rudal "tembak dan lupakan". Rudal ini dapat menghancurkan tank sejauh 2.500 m. ua.news
Presiden Donald Trump ingin menjadikan Amerika Serikat, yang sudah dominan dalam perdagangan senjata global, menjual persenjataan yang lebih besar ke dunia, meskipun ada kekhawatiran di antara para pendukung hak asasi manusia dan isu pengawasan senjata.

Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan AS: pertama, penjualan komersial langsung, negosiasi antara pemerintah dan perusahaan, kedua, penjualan militer asing, di mana pemerintah asing biasanya menghubungi pejabat Departemen Pertahanan di Kedutaan AS di ibu kota mereka. Keduanya membutuhkan persetujuan oleh pemerintah AS.

Patriot PAC-2 dan 3 (Patriot Advanced Capability) dapat mendeteksi 100 target yang berbeda dan mampu mengendalikan sembilan rudal secara bersamaan. Rudal Patriot dapat melaju hingga kecepatan 2 mach dengan jangkauan maksimal 70 km dan ketinggian 24 km. PAC-2 telah terbukti keampuhannya menghadang rudal Scud di Perang Teluk, dan PAC-3 adalah pengembangan dari PAC-2. AFP/CHOI JAE-KU



Adapun kontraktor senjata AS terbesar termasuk Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics dan Northrop Grumman.
Banyak transaksi pertahanan rudal Amerika Serikat telah disepakati dalam satu tahun terakhir, termasuk pembelian sistem pertahanan rudal Patriot Polandia dan Rumania yang dibuat oleh Lockheed dan Raytheon.

Sekitar US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.064 triliun notifikasi penjualan senjata dan peralatan militer Amerika Serikat ke asing disampaikan ke Kongres tahun ini, sedikit kurang dari tahun sebelumnya, kata seorang pejabat pemerintah.
Angka US$ 55,6 miliar ini mewakili pendandatanganan surat perjanjian untuk penjualan senjata dan peralatan militer asing antara Amerika Serikat dan sekutu.

Credit  tempo.co

Trump soal Sanksi Pembelian S-400 Rusia: India Segera Tahu

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/File Photo

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan bahwa India akan segera mengetahui tentang keputusannya membeli sistem pertahanan S-400 Rusia senilai USD5 miliar. Washington dengan undang-undangnya, CAATSA, telah mengancam menjatuhkan sanksi pada negara mana saja yang membeli persenjataan Moskow.
 
CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act disahkan awal tahun ini. Hanya Presiden Trump yang memiliki wewenang untuk pengabaian UU itu terhadap sebuah negara asing yang berbisnis senjata dengan Moskow.

Kesepakatan pembelian senjata pertahanan canggih itu diteken di New Delhi saat kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan puncak tahunan dengan Perdana Menteri Narendra Modi.



Ditanya tentang kesepakatan antara New Delhi dan Moskow, Trump kepada wartawan di Oval Office Gedung Putih, mengatakan; "India akan segera tahu."

"India akan segera tahu," katanya lagi, seperti dikutip PTI, Kamis (11/10/2018). Ketika ditanya kapan, Trump menjawab; "Anda akan lihat. Lebih cepat dari yang Anda kira."

Menteri Luar Negeri Michael Pompeo juga ada di Oval Office ketika Presiden Trump menjawab pertanyaan tentang penerapan sanksi CAATSA.

Pompeo dan Menteri Pertahanan James Mattis sebelumnya berpendapat India masuk kategori pengabaian sanksi CAATSA. New Delhi merupakan salah satu mitra utama Washington.

Pekan lalu, Gedung Putih mengatakan sanksi CAATSA dimaksudkan untuk "menyapih" negara-negara seperti India dari peralatan militer Rusia.

"Pengabaian (CAATSA presidential) sempit, dimaksudkan untuk menyapih negara-negara dari peralatan Rusia dan memungkinkan untuk hal-hal seperti suku cadang untuk peralatan yang dibeli sebelumnya," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, tak lama setelah penandatanganan kontrak pembelian S-400 Rusia.

Kedutaan AS di New Delhi juga mengatakan bahwa CAATSA ditujukan terhadap Moskow dan tidak dimaksudkan untuk merusak kemampuan militer sekutu dan mitra AS. 

Credit  sindonews.com

Sistem persenjataan AS rentan terkena serangan cyber

Pentagon building. (pentagonmemorial.org)

Jakarta (CB) - Pentagon lamban  melindungi sistem-sistem persenjataan pentingnya dari serangan cyber dan secara rutin menemukan sejumlah kelemahan kritis dalam sistem tersebut yang berisiko dieksploitasi peretas, menurut laporan pemerintah federal.

Government Accountability Office (GAO) Amerika Serikat (AS), sebuah unit pengawas Kongres (AS), dalam laporan setebal 50 halamannya menyebutkan bahwa Pentagon menemukan "sejumlah kelemahan cyber kritis secara misi dalam beberapa sistem" yang sedang dikembangkan.

"Dengan menggunakan alat dan teknik relatif sederhana, para penguji coba berhasil menguasai beberapa sistem dan sebagian besar mengoperasikannya tanpa terdeteksi, dikarenakan masalah mendasar seperti manajemen password yang buruk serta komunikasi yang tidak terenkripsi," menurut laporan itu seperti dilansir Reuters pada Rabu.

Beberapa pejabat program mengatakan kepada GAO bahwa sistem-sistem persenjataan dalam kondisi aman dan membantah beberapa hasil tes itu sebagai tidak realistis.

Kendati Pentagon berencana mengalokasikan biaya sekitar 1,66 triliun dolar Amerika (sekitar Rp24.900 triliun) untuk pengembangan sistem persenjataan penting, menurut laporan GAO, Pentagon baru-baru ini mengambil tindakan untuk meningkatkan keamanan cyber.

"Dikarenakan kurangnya fokus terhadap keamanan cyber sistem persenjataan, (Kementerian Pertahanan) kemungkinan memiliki seluruh generasi sistem yang dirancang dan dibangun tanpa mempertimbangkan keamanan cyber secara memadai," menurut laporan tersebut.

Keamanan cyber semakin mendapatkan perhatian di kalangan pejabat militer dan intelijen AS.

Pekan lalu, negara-negara Barat melontarkan kecaman terhadap Rusia atas upaya menjalankan apa yang mereka anggap sebagai kampanye peretasan global, dengan mengincar sejumlah institusi mulai dari lembaga anti-doping hingga perusahaan operator reaktor nuklir dan lembaga pengawas senjata kimia.

Dalam kecaman keras yag ditujukan kepada Moskow sejak Perang Dingin, Inggris menyebut Rusia sebagai "negara bermasalah".

AS mengatakan bahwa Moskow harus siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Sekutu-sekutu AS di seluruh dunia melontarkan kecaman keras atas hal yang mereka jabarkan sebagai kampanye peretasan oleh badan intelijen militer GRU Rusia.

Credit  antaranews.com

AS Sebut Saudi Jadi Otak Dibalik Wartawan Hilang di Turki

Gedung Putih (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Berdasarkan intersepsi intelijen Amerika Serikat, Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, disebut memerintahkan operasi untuk menargetkan Jamal Khashoggi.

Ia adalah wartawan pengkritik Raja Salman yang hilang di Turki pada pekan lalu. Khashoggi dinyatakan hilang setelah memasuki gedung Konsulat Saudi di Istanbul pada Selasa (2/10) siang. Sejak itu, ia tak pernah terlihat keluar dari gedung diplomatik tersebut.

Berdasarkan keterangan pejabat AS yang tak ingin disebut identitasnya, The Washington Post menyebut sejumlah pejabat senior Saudi diketahui merencanakan untuk melacak keberadaan Khashoggi, Kamis (11/10).

Mengutip AFP, beberapa kolega Khashoggi yang juga wartawan mengatakan beberapa pejabat senior Saudi telah mendekatinya dan menawarkan perlindungan hingga jabatan tinggi di pemerintah jika ia mau pulang ke Saudi.

Namun, sejauh ini Khashoggi skeptis dan menolak tawaran-tawaran itu

"Apakah kalian bercanda? Tentu saya tidak percaya mereka (Saudi) sedikit pun," ucap salah satu kerabat, Khaled Saffuri, menceritakan kembali ucapan Khshoggi kepadanya seperti ditulis The Washington Post.

Percakapan itu papar Sauffir terjadi beberapa jam setelah Khashoggi menerima telepon dari Saud al-Qathani, Penasihat Pengadilan Kerajaan Saudi.

Sementara itu, seorang mantan pejabat intelijen AS memungkinkan operasi "penghilangan" Khashoggi dieksekusi oleh sejumlah utusan pangeran Mohammed yang diterbangkan langsung ke Istanbul.

Utusan-utusan itu terdiri dari 15 orang dan tergabung dalam dua tim. Mereka disebut terbang menggunakan pesawat pribadi yang tiba dalam waktu yang berbeda.

Pejabat itu menganggap tim-tim tersebut diutus untuk membawa Khashoggi kembali ke Saudi untuk kemudian ditahan.

Namun, otoritas Turki memiliki spekulasi berbeda. Ankara menyimpulkan bahwa operasi apapun yang menargetkan Khashoggi, wartawan The Washington Post itu telah dibunuh di dalam gedung konsulat.

TIm penyelidik belum memang belum menemukan jasad Khashoggi, namun otoritas Turki telah melihat rekaman CCTV konsulat yang menunjukkan bahwa Khashoggi memasuki gedung tersebut, namun tidak pernah terlihat keluar lagi.

Rekaman itu menunjukkan seorang pria yang diyakini sebagai Khashoggi memasuki gedung konsulat sekitar puklu 13.14 waktu Istanbul pada Selasa (2/10).

Salah satu rekaman CCTV lainnya menunjukkan beberapa warga Saudi tiba di bandara Istanbul di hari yang sama sekitar pukul 03.30. Dari bandara, pria-pria tersebut langsung bergegas menuju sebuah hotel.

Sebuah kendaraan juga tertangkap CCTV memasuki gedung konsulat tak lama setelah Khashoggi masuk. Mobil itu lalu keluar menuju kediaman Konsul Jenderal Saudi yang berjarak tak jauh dari kantor diplomatik tersebut sebelum pukul 15.00.

Media lokal berspekulasi Khashoggi telah dibawa dalam kendaraan tersebut.

Khashoggi merupakan salah satu kolumnis The Washington Post. Sebelum berkiprah di media, dia merupakan mantan penasihat pemerintah Saudi yang kabur ke Amerika Serikat pada tahun lalu untuk menghindari kemungkinan ditahan otoritas Saudi.

Khashoggi mengaku otoritas Saudi memblokir akun Twitter-nya sebelum dia meninggalkan negaranya itu.

Selama berkiprah sebagai wartawan, Khashoggi kerap menulis kritik terhadap pemerintahan Saudi, tertutama kebijakan-kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Dia juga kerap menentang intervensi Saudi selama ini dalam perang sipil di Yaman.

Insiden hilangnya Khashoggi menyorot perhatian publik internasional. Amerika Serikat bahkan mendesak Saudi menjelaskan perkara tersebut.

Sejumlah analis menilai kasus Khashoggi juga berpotensi memicu krisis politik antara Washington dan Riyadh, di mana keduanya merupakan sekutu dekat.




Credit  cnnindonesia.com

Telepon Saudi, Trump Minta Penjelasan Soal Jurnalis Hilang

Presiden AS, Donald Trump, mengaku sudah menelepon pejabat tinggi Arab Saudi untuk meminta penjelasan mengenai jurnalis yang hilang di Turki, Jamal Khashoggi. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku sudah menelepon seorang pejabat tinggi Arab Saudi untuk meminta penjelasan mengenai jurnalis yang hilang di Turki, Jamal Khashoggi.

"Kami menuntut semuanya. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ini adalah situasi yang sangat serius bagi kita dan Gedung Putih," ujar Trump sebagaimana dikutip AFP, Rabu (10/10).

Trump mengatakan bahwa pihak Gedung Putih sudah menghubungi otoritas Saudi "lebih dari satu kali" sejak kontributor Washington Post itu menghilang pada 2 Oktober lalu setelah masuk ke gedung konsulat Saudi di Istanbul.


"Kami tak bisa membiarkan ini terjadi, kepada wartawan, kepada siapapun," ucap Trump.


Hingga kini, penyelidikan masih berlanjut. Namun, Turki menduga Khashoggi diculik dan dibunuh oleh Saudi.

Penyelidik Turki kini sedang meneliti rekaman CCTV yang menunjukkan momen ketika Khashoggi masuk ke dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul.



Saat itu, Khashoggi dilaporkan bermaksud untuk mengambil dokumen untuk keperluan pernikahannya dengan tunangannya yang berkebangsaan Turki, Hatice Cengiz.

Cengiz tak ikut masuk ke dalam konsulat dan memilih untuk menunggu di luar. Setelah berjam-jam menunggu, Cengiz tak melihat tunangannya itu keluar gedung hingga konsulat tutup.

Melalui artikel opini di Washington Post, Cengiz meminta Trump untuk "membantu mencari pencerahan atas kehilangan Jamal."


Trump memastikan bahwa istrinya, Melania, sudah menjalin kontak dengan Cengiz. Ia berharap dapat membawa Cengiz ke Gedung Putih.

Khashogi sendiri adalah mantan penasihat pemerintah Saudi yang kabur ke AS untuk menghindari kemungkinan ditahan oleh otoritas Riyadh.

Selama berkiprah sebagai wartawan, Khashoggi kerap menulis kritik terhadap pemerintahan Saudi, terutama kebijakan-kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Dia juga kerap menentang intervensi Saudi selama ini dalam perang sipil di Yaman.




Credit  cnnindonesia.com

Media Turki Rilis Identitas 15 Pria Diduga Intelijen Saudi

Jamal Khashoggi.

Foto: AP

Mereka tinggal di Hotel Wyndham dan Hotel Movenpick di Istanbul

CB, ISTANBUL-- Surat kabar propemerintah Turki Sabah melaporkan pada Rabu, pihaknya telah mengidentifikasi tim intelejen beranggota 15 orang yang dikatakannya terlibat dalam penghilangan wartawan terkenal Saudi, Jamal Khashoggi.


Khashoggi terakhir terlihat sepekan lalu memasuki konsulat di Istanbul untuk memperoleh dokumen terkait dengan rencana pernikahannya mendatang. Tunangannya, yang menunggu di luar, mengatakan dia tidak pernah muncul dan sumber-sumber Turki mengatakan mereka menyakini Khashoggi, seorang pengeritik kebijakan-kebijakan Saudi, dibunuh di dalam kantor misi tersebut.

Arab Saudi telah membantah tuduhan-tuduhan tanpa dasar bahwa pihaknya telah membunuh atau menculik Khashoggi. Pihak berwenang Saudi sejauh ini belum berkomentar mengenai 15 orang yang dilaporkan telah ke Turki tersebut.



Satu sumber keamanan Turki mengatakan sebelumnya kepada Reuters bahwa 15 orang Saudi itu, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dan memasuki konsulat pada 2 Oktober, hari yang sama dengan keberadaan Khashoggi di sana, dan kemudian meninggalkan negara itu.


Harian Sabah mempublikasikan nama-nama dan tahun-tahun kelahiran 15 orang warga Saudi yang dilaporkan tiba di Bandar Udara Ataturk Istanbul pada 2 Oktober itu.


Dua belas orang di antara mereka tiba pada Selasa pagi, berdasarkan foto-foto yang diperoleh di tempat pemeriksaan paspor yang dipublikasikan. Kelompok warga Saudi itu berangkat pada empat waktu yang berbeda, demikian Sabah melaporkan.


Juga diberitakan bahwa orang-orang Saudi itu tinggal di Hotel Wyndham dan Hotel Movenpick di Istanbul, tak jauh dari Konsulat Saudi. Manajemen kedua hotel tersebut menolak berkomentar.


Salah seorang dari para pria Arab Saudi itu diidentifikasi nama dan fotonya dalam laporan Sabah sebagai seorang pakar forensik, demikian laporan-laporan media, dan namanya tercatat dalam organisasi Masyarakat Medis Forensik Saudi.


Video-video yang disiarkan NTV Turki menunjukkan para pria itu tiba di bandara tersebut dan memesan kamar di satu hotel, serta video-video tentang mobil jenis van berukuran besar tiba di kediaman konsul jenderal dua jam setelah Khashoggi memasuki konsulat.

Credit  republika.co.id