CUPUMA

Jumat, 05 Oktober 2018

Erdogan Serukan Dewan Keamanan PBB Direformasi

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan menyerukan reformasi serius terhadap Dewan Keamanan (DK) PBB. Ia mengatakan badan tersebut harus memiliki perwakilan dari negara-negara di semua benua dunia.

"Kita perlu mencapai Dewan Keamanan PBB dengan partisipasi dari tujuh benua," kata Erdogan pada sesi penutupan Forum Dunia TRT di Istanbul, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/10/2018).

Presiden Turki itu telah lama menyarankan reformasi struktur DK PBB, menggunakan motto "Dunia lebih besar dari lima," merujuk kepada lima negara yang mempunyai hak veto di DK PBB. Kelima negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

"Era lima anggota tetap (di DK PBB) sudah berakhir," katanya, dengan alasan bahwa pengaturan saat ini berasal dari keadaan Perang Dunia II.

"Kami tidak hidup dalam kondisi yang sama. Sudah waktunya untuk membuat transisi baru dan perubahan baru (di PBB). PBB membutuhkan reformasi serius," tambahnya.

Ia mengatakan PBB belum menanggapi upaya untuk keadilan. Erdogan lantas mengutip sebagai contoh kelambanan PBB pada masalah Palestina.

"Apakah masalah Palestina dapat diatasi?" dia bertanya secara retoris.

"Mengapa tidak? Karena ada banyak keputusan yang diambil terhadap Israel di PBB, tetapi tidak ada yang bisa dilaksanakan," cetusnya.

Resolusi PBB mengutuk tindakan tidak adil oleh Israel telah sering menghadapi veto di Dewan Keamanan.

Credit sindonews.com

Amerika Tuding Meretas, Rusia Sebut Itu Berbahaya

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Reuters

CB, Moskow – Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan pemerintah Amerika Serikat meracuni atmosfer hubungan kedua negara dengan tuduhan baru tidak berdasar.

Ini membawa hubungan kedua negara ke jalur berbahaya dan menambah ketegangan diantara dua kekuatan nuklir ini.
Ryabkov mengatakan pemerintah AS mengalami kesulitan untuk membuat cerita fiksi tentang intervensi Rusia atas pemilu AS 2016 terus mendapat perhatian publik.
“Beberapa negara NATO terburu-buru mengulangi tuduhan itu atas perintah dari Washington. Publik Barat kembali diintimidasi dengan tuduhan ‘peretas Rusia’, yang kali ini dituding berusaha meretas jaringan komputer nyaris di seluruh dunia,” kata Ryabkov seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 4 Oktober 2018 waktu setempat.

Ryabkov menuding balik Washington berusaha terus menyebarkan informasi keliru kepada publik domestik dan internasional untuk menjustifikasi sanksi yang dilakukannya dan berbagai tekanan terhadap Rusia.

Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld (tengah), didampingi Kepala Intelijen Militer dan Keamanan Belanda, Onno Eichelsheim (berdiri) dan Duta Besar Inggris, Peter Wilson, menggelar jumpa pers soal adanya upaya peretasan ke kantor OPCW yang merupakan lembaga anti penggunaan senjata kimia di Hague, Belanda, pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sputnik News
“Rusia sudah terbiasa dengan metode yang digunakan AS tapi sengaja meningkatkan ketegangan antara kekuatan nuklir di pentas internasional merupakan jalur berbahaya,” kata dia.

Ryabkov mengatakan ini untuk menanggapi tuduhan dari kementerian Kehakiman AS bahwa ada 7 orang peretas dari unit intelijen militer GRU dari Rusia yang diketahui mencoba meretas jaringan komputer di kantor dua lembaga doping WADA atau World Anti-Doping Agency dan USADA atau US Anti-Doping Agency serta sebuah perusahaan pembuat bahan bakar nuklir Westinghouse, yang semuanya berbasis di AS.

Beberapa jam sebelum AS mengumumkan dakwaan kepada para peretas itu, Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld juga menggelar jumpa pers mengumumkan ada empat peretas asal dinas intelijen militer GRU dari Rusia, yang mencoba meretas jaringan komputer di kantor OPCW atau Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, yang merupakan lembaga anti-penggunaan senjata kimia. Ini terjadi pada April 2018.

Credit tempo.co

Belanda Bongkar Serangan Siber Mata-mata Rusia

Dinas intelijen Belanda membongkar upaya peretasan yang diduga dilakukan oleh empat mata-mata Rusia. (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Belanda mengungkap serangan siber Rusia yang menyasar badan pengawas senjata kimia dunia dan mengusir empat orang yang diduga mata-mata dinas intelijen militer Rusia.

Pemerintah Belanda mengatakan keempat warga Rusia ini memarkir mobil yang berisi peralatan elektronika di satu hotel yang terletak di dekat kantor pusat Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.

Keempat agen Rusia itu menurut pemerintah Belanda berupaya meretas sistem komputer badan tersebut.

"Pemerintah Belanda berpendapat bahwa keterlibatan agen-agen intelijen ini sangat mengkhawatirkan," kata Menteri Pertahanan Ank Bijleveld dalam jumpa pers, Kamis (4/10).

"Kami biasanya tidak mengungkap operasi kontra-intelijen seperti ini."

Keempat terduga mata-mata Rusia tertangkap kamera cctv tiba di bandara internasional kota Den Haag. (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Pemerintah sendiri Rusia membantah tudingan itu dengan mengatakan "Sikap tergila-gila Barat akan mata-mata sedang meningkat," ujar pejabat kementerian luar negeri Rusia kepada AFP.

Pemerintah Belanda secara terbuka mengungkap identitas orang yang diduga agen rahasia Rusia itu dan mengatakan operasi tersebut dilakukan oleh badan intelijen militer Rusia yang dikenal dengan nama GRU.

Disebutkan bahwa Inggris membantu Belanda dalam operasi kontra-intelijen ini.

Satu komputer jinjing milik salah satu terduga agen rahasia ini terhubung dengan Brasil, Swiss dan Malaysia.

Bijleveld mengatakan kegiatan di Malaysia terkait dengan penyelidikan kasus penembakan pesawat Malaysian Airlines MH17 di wilayah udara Ukraina pada 2014.

Ketika serangan siber ini dilakukan OPCW sedang menyelidiki zat saraf yang terpapar pada mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan puterinya di Inggris.

Para pejabat Belanda mengatakan masih belum diketahui apakah serangan siber itu terkait dengan penyelidikan tersebut.

Kepala dinas intelijen Belanda (MIVD), Mayor Jenderal Onno Eichelsheim, mengatakan kepada wartawan bahwa keempat terduga mata-mat Rusia itu tiba di bandara Schiphol, Amsterdam, pada 4 April dengan mempergunakan paspor diplomatik.

Seorang pejabat kedutaan Rusia di Belanda kemudian mengantar mereka ke Den Haag.

Pada 11 April mereka menyewa mobil Citroen C3 dan menyisir wilayah di sekitar kantor OPCW.

Seluruh gerakan keempat terduga agen itu diawasi oleh dinas intelijen Belanda.

"Mereka mencoba melakukan operasi peretasan untuk bisa mendapatkan akses," ujarnya.

Keempat warga Rusia itu kemudian menginap di hotel Marriot yang bersebelahan dengan kantor OPCW dan mengambil foto, sementara mobil mereka diparkir di hotel dengan bagasi menghadap ke kantor organisasi itu.

"Kami menggagalkan kegiatan mereka ini dan mengusir keempat orang itu dari Belanda. Ini operasi yang berhasil."

Eichelsheim mengatakan keempat warga Rusia itu mempergunakan taksi dari kantor pusat GRU di Moskow ke bandara kota tersebut, dan beberapa ponsel mereka diaktifkan di sekitar kantor pusat badan intelijen militer Rusia ini.

Ketika mereka meninggalkan Den Haag, keempat orang ini membawa seluruh sampah yang ada di kamar mereka untuk menutupi jejak.

"Jelas mereka di sini bukan untuk berlibur," kata Eichelsheim.

Operasi kontra-intelijen di Belanda ini muncul sehari setelah Inggris dan Australia menuduh GRU bertanggung jawab atas serangan siber terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di antara serangan itu adalah aksi peretasan ke Komite Nasional Demokrat pada pilpres AS 2016.

Keempat orang terduga mata-mata itu menyimpan berbagai peralatan elektronik yang diduga akan digunakan untuk meretas di mobil sewaan mereka. (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Mereka mengatakan dinas intelijen militer Rusia bisa melakukan operasi sebesar itu karena mendapat perintah dari Kremlin.

Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menolak tuduhan serupa. Dia mengatakan kepada Presiden Donald Trump bahwa tuduhan Rusia ikut campur dalam pilpres AS 2016 "tidak masuk akal".

Credit cnnindonesia.com

Kalah di Mahkamah Internasional, AS Akhiri Perjanjian dengan Iran

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan mengakhiri perjanjian Amity (Treaty of Amity) yang digunakan oleh Teheran sebagai dasar untuk menuntut Washington di Mahkamah Internasional. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Iran menyeret AS ke muka Mahkamah Internasional setelah kembali memberlakukan sanksi setelah keluar dari perjanjian nuklir pada Mei lalu. Iran berargumen bahwa keputusan itu melanggar syarat-syarat Perjanjian Amity 1955.

Tetapi setelah Mahkamah Internasional memerintahkan AS untuk meringankan sanksi pada hari Rabu, Pompeo mengatakan perjanjian itu akan dihentikan.

"Ini adalah keputusan yang, sejujurnya, sudah terlambat 39 tahun," kata Pompeo seperti dikutip dari BBC, Kamis (4/10/2018).

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengatakan semua perjanjian yang dapat mengekspos AS ke putusan Mahkamah Internasional juga akan ditinjau ulang.

Kedua orang itu menyebut klaim Iran "tidak berdasar" dan menolak keputusan Mahkamah Internasional.

Dalam putusannya, Hakim Mahkamah Internasional memutuskan bahwa AS harus menghilangkan "hambatan apa pun" terhadap ekspor barang-barang kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan dan peralatan keselamatan penerbangan.

Meskipun begitu, putusan tersebut menolak seruan Iran kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan sanksi AS dihentikan tanpa penundaan.

Putusan Mahkamah Internasional ini mengikat tetapi pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya.

Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama PBB dan menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara anggota. Namun kedua negara di masa lalu mengabaikan putusan pengadilan.

Credit sindonews.com

Peretas Korea Utara Coba Bobol Bank Senilai Rp 16,7 Triliun

Juru kamera mengambil gambar lukisan Kim Il Sung dan Kim Jong Il di alun-alun utama Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, 10 September 2018. Potret Kim Jong Il dan Kim Il Sung tidak hanya di tempat umum seperti stasiun kereta api, rumah sakit, sekolah dan pabrik, tetapi juga terpasang di ruang pribadi seperti ruang tamu apartemen. REUTERS/Danish Siddiqui

CB, Jakarta - Pemerintah Korea Utara menggunakan jaringan gelap pelaku kejahatan di dunia maya atau cyber crime yang dikenal sebagai APT38 untuk melakukan pencurian uang atas nama rezim Kim Jong Un. Menurut laporan terbaru dari pengawas keamanan dunia maya, jaringan peretas itu telah berupaya mencuri lebih dari US$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp 16,7 triliun pada bank-bank global dengan serangan yang sangat agresif.
FireEye, lembaga pemantau kejahatan cyber, mengatakan APT38 yang terbentuk pada 2014 telah melakukan operasi pencurian uang di sedikitnya 11 negara dan meraup lebih dari US$ 100 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun.

Pada Februari 2016, uang sebesar US$ 101 juta atau setara dengan Rp 1,5 triliun secara curang ditransfer peretas dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral New York dan akhirnya sampai ke Filipina.CNN melaporkan, aksi peretasan Pyongyang yang semakin berani di dunia maya muncul bersamaan dengan program rudal balistik dan nuklir yang sedang berkembang pesat.

Para pejabat militer senior menonton pawai ketika potret pemimpin Korea Utara Kim Il Sung dan Kim Jong Il terlihat di latar belakang di alun-alun utama Kim Il Sung di Pyongyang, Korea Utara, 9 September 2018. Dua potret raksasa mendiang pempimpin Korut ini menjadi pemandangan yang sering dijumpai di setiap sudut ibu kota Pyongyang. REUTERS/Danish Siddiqui
Pemerintahan Donald Trump telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengangkat sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan kepada Korea Utara sampai denuklirisasi tercapai. Hal ini kemudian mendorong Pyongyang untuk mempertimbangkan sumber-sumber alternatif untuk pendapatan mereka.

"Korut yang terkena sanksi dan kekurangan pendapatan rupanya meyerang dari dunia maya untuk menghasilkan dana gelap dari pembayaran uang tebusan, pertukaran mata uang, dan transfer antar bank," ujar Yayasan Pertahanan Demokrasi dalam pernyataannya.
Menurut Samantha Ravich, penasihat senior dan peneliti utama dari proyek Perang Ekonomi di Dunia Maya,Korea Utara juga dapat menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS.
"Sekarang Korea Utara memiliki salah satu operasi di dunia maya yang paling mumpuni dan agresif. Menghadapi sanksi ekonomi AS yang kuat, Pyongyang dapat mempertimbangkan menggunakan kemampuan di dunia mayanya untuk menyerang ekonomi AS," kata Ravich.

Para periset menemukan peretas yang bertanggung jawab atas kejahatan cyber crime pencurian uang dengan hati-hati mengalihkan sinyal mereka melalui Prancis, Korea Selatan dan Taiwan untuk menyiapkan server serangan mereka. Tetapi mereka membuat kesalahan parah dengan membentuk koneksi ke Korea Utara.

Credit tempo.co

Pentagon Sebut China Ancaman Bagi AS

WASHINGTON - Dua buah penelitian yang disponsori oleh Pentagon melaporan China sebagai ancaman yang semakin besar terhadap pertahanan Amerika Serikat (AS). Sasarannya adalah keamanan nasional negara itu melalui pasokan bahan dan kemampuan perang informasi.

Laporan berisi 150 halaman itu mengungkapkan ada sekitar 300 kerentanan yang dapat mempengaruhi komponen dan material penting bagi militer AS dan merekomendasikan investasi langsung di sektor industri penting Amerika. Rencana spesifik juga tercantum dalam apendiks yang masih dirahasiakan.

"Temuan utama dari laporan ini adalah bahwa China mewakili risiko yang signifikan dan terus meningkat terhadap pasokan bahan dan teknologi yang dianggap strategis dan penting bagi keamanan nasional AS," bunyi laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).

Laporan tersebut mencatat bahwa 90% dari papan sirkuit cetak dunia diproduksi di Asia, dengan lebih dari setengah diproduksi di China saja, sehingga memungkinkan Beijing untuk memotong pasokan bahan atau untuk menyabot teknologi.

"Dengan migrasi offshore manufaktur papan sirkuit, (Departemen Pertahanan) berisiko kehilangan visibilitas ke manufaktur asal produk-produknya," kata laporan itu, mencatat bahwa Pentagon telah berhati-hati tentang "kill switches" di transistor yang bisa mematikan sistem AS yang sensitif selama konflik, serta chip "Trojan" dan virus yang menyusupi sistem pertahanan AS.

Laporan itu juga telah membahas upaya China yang tidak adil dan melanggar hukum untuk merusak industri AS melalui sejumlah strategi, termasuk dengan mensubsidi ekspor dengan harga rendah yang artifisial dan mencuri teknologi AS.

Laporan tersebut juga memeriksa kekurangan AS yang berkontribusi pada melemahnya industri domestik, termasuk anggaran pertahanan AS yang menggelinding dan kurangnya pendidikan sains serta teknologi yang tepat.

“Baru ada kegagalan pasar di sini. Jadi kita bisa menciptakan insentif baru untuk mendorong investasi di bidang-bidang tersebut untuk membantu diversifikasi diri,” kata Eric Chewning, asisten deputi menteri pertahanan yang mengawasi kebijakan basis industri.

Laporan lain, dikutip oleh Washington Free Beacon dan dirilis minggu ini oleh National Defence University berbicara tentang strategi baru pasukan pendukung. Pasukan tersebut, menurut laporan itu, menggabungkan beberapa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdepan dalam peperangan dan kemampuan intelijen menjadi satu unit untuk mencapai ruang gabungan, siber, kemampuan perang informasi dan intelijen serta pasukan spionase.

Laporan 84 halaman, ditulis bersama oleh mantan spesialis National Security Agency China John Costello dan ahli keamanan siber Joe McReynolds, menyebut unit baru China sebagai Kekuatan Dukungan Strategis (SSF). Laporan tersebut mengatakan bahwa China memandang siber, elektronik, dan perang psikologis terkoneksi dengan subkomponen informasi perang tertulis.

Studi ini menunjukkan bahwa SSF akan mencari kekuatan untuk mengendalikan persepsi dan membentuk narasi yang memajukan kepentingan China dan melemahkan mereka dari lawan.

Kedua laporan itu mengikuti tuduhan Wakil Presiden Mike Pence terhadap China pada hari Kamis bahwa Beijing berusaha untuk merongrong Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu sela pada 6 November, dengan ikut campur dalam demokrasi Amerika. Namun China membantah tuduhan tersebut.

Credit sindonews.com

China Sebut Tudingan Wapres AS 'Fitnah yang Sia-Sia'

Jubir Kemlu China, Hua Chunying, menganggap upaya AS memberi stigma atas relasinya dengan China melalui tudingan-tudingan tersebut sangat menggelikan. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Pemerintah China menyebut tudingan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, terkait upaya Beijing mengintervensi pemilihan Kongres adalah "fitnah yang sia-sia."

"Pidato (Pence) tersebut berisikan tuduhan tidak beralasan terhadap kebijakan domestik dan luar negeri China. Pidato itu juga memfitnah China dengan sia-sia, mengklaim bahwa kami ikut campur dalam urusan internal dan pemilihan AS," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, seperti dikutip kantor berita Xinhua, Jumat (5/10).

"(Tudingan) ini bukan apa-apa selain berbicara tentang bukti yang berasal dari desas-desus, membingungkan mana yang benar dan salah."

Hua juga menganggap upaya AS memberi stigma atas relasinya dengan China melalui tudingan-tudingan tersebut sangat menggelikan.

Berpidato di Institut Hudson, sebuah lembaga think tank konservatif di Washington, Pence menuding China ingin menggulingkan Presiden Donald Trump.

Pence menuding Beijing melancarkan "upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi opini publik Amerika" menjelang pemilihan Kongres pada 6 November mendatang.

"Terus terang, kepemimpin Presiden Trump saat ini sedang bekerja, China menginginkan presiden Amerika yang berbeda," kata Pence dalam forum tersebut seperti dikutip AFP.

"Tidak perlu diragukan lagi, China mengintervensi demokrasi Amerika."

Menanggapi pernyataan Pence, Hua menegaskan selama ini negaranya selalu menjunjung tinggi perdamaian dan berkomitmen mengembangkan persahabatan yang kooperatif dengan negara lain.

Dia juga mengatakan China selalu berupaya menjadi agen perdamaian dunia, kontributor pembangunan dunia, dan pembela tatanan internasional.

Hua mengatakan China "tidak akan pernah mengorbankan kepentingan negara lain" demi kepentingan dan kemajuan negara.

"Komunitas internasional sudah tahu siapa yang tidak suka melanggar kedaulatan orang lain, mencampuri urusan internal orang lain, dan merusak kepentingan orang lain."

Hua mengatakan China siap bekerja sama dengan AS dengan prinsip saling menghargai dan win-win cooperation.

Credit cnnindonesia.com

Wapres AS Tuding China Ingin Gulingkan Trump

Wapres AS, Mike Pence, menuding China mengintervensi pemilihan Kongres bulan depan demi mengubah tatanan kekuasan Gedung Putih dan menggulingkan Donald Trump. (Reuters/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, menuding China mengintervensi pemilihan Kongres bulan depan demi mengubah tatanan kekuasan di Gedung Putih dan menggulingkan Presiden Donald Trump.

Pence menuding Beijing melancarkan "upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempengaruhi opini publik Amerika" menjelang pemilihan Kongres pada 6 November mendatang.

"Terus terang, kepemimpin Presiden Trump saat ini sedang bekerja, China menginginkan presiden Amerika yang berbeda," kata Pence dalam pidatonya di Institut Hudson, sebuah lembaga think tank konservatif di Washington, Kamis (4/10).

"Tidak perlu diragukan lagi, China mengintervensi demokrasi Amerika."

Dalam kesempatan itu, Pence memberi contoh iklan dan promosi China di sejumlah media AS selama ini sebagai bentuk upaya Negeri Tirai Bambu mempengaruhi pemilihan Kongres.

Selain itu, dia juga menyinggung kebijakan balas dendam dari Beijing terhadap produk AS menyusul peningkatan tarif yang diberlakukan Trump atas barang China.

"Tidak perlu diragukan lagi, China ikut campur dalam demokrasi Amerika," kata Pence mengulang tudingannya.

Pernyataan Pence tersebut merupakan tudingan terbaru yang dilayangkan pemimpin AS kepada China terkait intervensi pemilihan Kongres.

Sebelumnya, di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu, Trump berulang kali menyebut China berupaya menjegal jalan Partai Republik dalam pemilihan Kongres lantaran selama ini partainya itu mendukung kebijakan perdagangan yang keras terhadap Beijing.

Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan tuduhan AS tersebut "tidak berdasar lantaran berbicara dengan bukti yang berasal dari desas-desus sehingga membingungkan mana yang benar dan salah."

Menurut Hua, dunia tahu siapa yang kerap melanggar dan tidak melanggar kedaulatan negara lain. Dia juga menuturkan masyarakat internasional tahu siapa yang sering mencampuri urusan internal negara lain demi mengutamakan kepentingannya.

"China adalah agen perdamaian dunia tanpa tertarik untuk ikut campur dalam pemilihan AS," ucapnya seperti dikutip AFP.

"Sangat menggelikan jika pihak AS memiliki stigma untuk merusak relasi dan kerja sama dengan China karena China mencampuri urusan internal dan pemilihannya."

Credit cnnindonesia.com

Sanksi AS Hantui Pengiriman Jet Su-35 Rusia ke Indonesia

MOSKOW - Pengiriman pesawat tempur multi role Rusia, Su-35, ke Indonesia kemungkinan akan dipengaruhi oleh pembatasan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari sanksi anti Rusia. Demikian yang dilaporkan surat kabar Kommersant.

Dalam laporannya, Kommersant mengutip dua manajer industri pertahanan Rusia dan sumber yang dekat dengan administrasi kepresidenan.

Menurut Kommersant Washington hingga kini belum memberikan jaminannya kepada Jakarta bahwa Indonesia tidak akan menghadapi sanksi di bawah undang-undang CAATSA. Undang-undang ini menargetkan, antara lain, transaksi internasional Rusia.

Selain itu, para pihak berencana untuk menggunakan pinjaman dari bank komersial Rusia sebagai bagian dari kontrak. Namun, tidak ada bank yang bersedia terlibat dalam kesepakatan itu karena mereka mungkin akan menghadapi sanksi AS atas kerja sama dengan eksportir militer Rusia Rosoboronexport.

"Situasinya tidak menyenangkan tetapi tidak kritis. Kami mempertahankan hubungan yang konstan dengan mitra Indonesia kami, kami mencari jalan keluar dari situasi ini," kata salah seorang sumber seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (5/10/2018).

Pihak berwenang AS telah mencari kemungkinan untuk memberikan pembebasan sanksi kepada negara-negara tertentu, memiliki hubungan dengan Rusia, membeli peralaran militer Rusia. Khususnya, Menteri Pertahanan AS James Mattis meminta anggota kongres pada bulan Agustus untuk memperkenalkan pengabaian ini dalam hubungannya dengan India, Indonesia dan Vietnam.

Pada bulan Agustus, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengatakan kepada Sputnik bahwa Jakarta diperkirakan akan menerima jet tempur Su-35 Flanker-E Rusia pertama di bawah kontrak bilateral pada bulan Oktober. Namun, diplomat itu mencatat dalam komentarnya kepada Sputnik pada bulan September bahwa Indonesia mengharapkan jet pertama akan dikirimkan pada bulan Oktober 2019.

Pada bulan Juni, duta besar mengatakan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 pesawat Sukhoi baru, menyebut kesepakatan itu "sangat besar."

Menurut Departemen Perdagangan Indonesia, kontrak bernilai USD1.154 miliar dan menetapkan bahwa Rusia akan membeli barang-barang Indonesia senilai USD570 miliar di bawahnya.

Credit sindonews.com

Abaikan AS, Putin dan PM India Bersiap Teken Pembelian S-400 Rusia

NEW DELHI - Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di New Delhi pada hari Kamis dan disambut Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka akan meneken lebih dari 20 dokumen termasuk kesepakatan pembelian sistem rudal S-400 Moskow yang memicu ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap India.

New Delhi memilih mengabaikan ancaman sanksi dari Washington dan tetap membeli senjata pertahanan termutakhir Moskow tersebut. India memutuskan untuk membeli lima unit dengan nilai kesepakatan antara USD4,5 miliar hingga USD5 miliar.

Ajudan Putin, Yuri Ushakov, mengonfirmasi agenda penandatanganan kesepakatan yang akan dilakukan Putin dan Modi.

Washington telah lama mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun yang membeli sistem senjata canggih dari Rusia. Dengan menyetujui kontrak, pemerintah India telah menentang ancaman sanksi AS berdasarkan undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

UU itu dirancang parlemen AS dan telah disahkan untuk menargetkan Rusia. Moskow telah berkali-kali dihantam sanksi Washington atas berbagai tuduhan, termasuk intervensi krisis Ukraina hingga ikut campur pemilu AS 2016.

"Peningkatan dalam sistem persenjataan, termasuk sistem rudal dan pertahanan udara S-400 akan menjadi fokus khusus untuk CAATSA," kata Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya yang dilansir kantor berita PTI, Jumat (5/10/2018).

"S-400 menarik perhatian karena Trump-AS overhang. Dengan undang-undang domestik AS yang mengecilkan negara-negara seperti India dari keterlibatan perdagangan yang signifikan dengan Rusia, ada subteks politik visibilitas tinggi tentang bagaimana kesepakatan ini akan berdampak pada hubungan bilateral India-AS," kata Uday Bhaskar, direktur The Society for Policy Studies.

"Tanggapan AS akan terbukti pada 5 November, ketika kedua perdagangan dengan Rusia dan impor hidrokarbon dari Iran akan mencapai titik kritis. Jika AS memutuskan untuk melanjutkan dengan undang-undang domestiknya dan meminta hukuman/sanksi terhadap New Delhi, itu akan menguji ketahanan bilateral India-AS," katanya.

Aleksey Martynov, direktur kelompok International Institute of Newly Establish States mengatakan keputusan India untuk mengabaikan ancaman sanksi Washington merupakan pilihan pragmatis.

"S-400 Rusia saat ini adalah yang terbaik di kelasnya. India memiliki pragmatisme yang sehat, dan tidak ingin, entah bagaimana mengganggu Washington dengan membelinya," katanya.

Selain India, Turki juga nekat membeli sistem rudal tersebut dan mengabaikan ancaman sanksi Washington.

"Ketika datang untuk memilih antara keamanan dan masalah lainnya, setiap negara normal akan membuat pilihan yang mendukung keamanan. Untuk alasan ini, Turki memutuskan untuk membeli S-400 dari Rusia, terlepas dari semua ancaman dan sanksi dari AS, ini adalah pilihan yang benar-benar logis," ujarnya kepada Russia Today.

Kunjungan Putin ke India juga bersamaan dengan munculnya laporan bahwa Rusia ingin memasok New Delhi dengan tiga jet tempur supersonik MiG-21.

Pesawat tersebut dianggap sebagai simbol persahabatan segala cuaca dan kemitraan strategis yang mendalam antara India dan Rusia yang telah diuji dalam beberapa waktu belakangan ini karena perubahan kondisi geopolitik.

Credit sindonews.com

Menanti Bukti Jet Siluman F-35 Israel Pecundangi S-300 Rusia di Suriah

TEL AVIV - Angkatan Udara Israel (IAF) kini semakin bergantung pada kemampuan jet tempur siluman F-35 jika tetap melanjutkan serangannya di Suriah yang resmi dilindungi sistem rudal pertahanan S-300 Rusia. Tel Aviv telah mengisyaratkan untuk mengoperasikan jet tempur siluman tersebut.

"Serangan yang akan datang tidak akan menjadi yang pertama, tetapi mereka akan lebih aman untuk pilot mengingat realitas baru di langit Suriah," kata sumber internal IAF kepada Galei Tzahal (Army Radio), Kamis (4/10/2018) malam.

Sumber itu menekankan bahwa Israel memiliki setiap niat untuk menggunakan jet tempur F-35, senjata paling mahal di dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tel Aviv membeli 50 unit F-35—yang dikenal di Israel dengan nama Ibrani-nya, 'Adir'—dari Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Harga setiap unitnya sekitar USD125 juta.

Menurut sumber IAF, delapan dari pesawat siluman itu telah dipindahkan ke Israel. Sedangkan 33 pesawat F-35 lainnya diperkirakan tiba pada 2021.

Menurut karakteristik teknis dari jet-jet buatan AS yang dibekali sistem radar active electronically scanned array (AESA) seharusnya memungkinkannya beroperasi tanpa terdeteksi di dalam wilayah udara musuh. Jet tempur siluman ini akan menjadi pembuktian bisa tidaknya menghindari sistem pertahanan misil canggih seperti S-300 Rusia.

Menteri Kerjasama Regional Israel Tzachi Hanegbi kepada Army Radio sebelumnya mengisyaratkan bahwa IAF akan mengoperasikan jet tempur siluman canggih tersebut untuk melanjutkan operasi militernya di Suriah. Operasi militer tersebut selama ini diklaim menargetkan aset-aset militer Iran dan proksinya yang ditempatkan di negeri Bashar al-Assad.

"Kemampuan operasional angkatan udara sedemikian rupa sehingga baterai (S-300) itu benar-benar tidak membatasi kemampuan angkatan udara untuk bertindak," katanya.

"Anda tahu bahwa kami memiliki pesawat tempur siluman, pesawat terbaik di dunia. Baterai ini bahkan tidak mampu mendeteksi mereka," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Menteri Israel itu sudah menyadari bahwa Rusia sudah memiliki sistem S-300-nya di dalam wilayah Suriah, sehingga senjata itu sudah diperhitungkan.

Hanegbi menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dan akan terus melakukan operasi militer di dalam wilayah Suriah.

"Kami telah mengklarifikasi kepada Suriah lebih dari sekali bahwa kami tidak akan mundur dari komitmen kami untuk mencegah Iran di Suriah," kata Hanegbi.

Sistem rudal S-300, lanjut dia, akan menjadi ancaman terselubung."Kami sudah dipaksa, beberapa bulan yang lalu, untuk menghancurkan baterai rudal Suriah, dan saya harap mereka tidak akan menantang kita di masa depan," imbuh dia.

Pengiriman sistem rudal S-300 ini sebagai bagian dari tanggapan Rusia atas jatuhnya pesawat Il-20 Rusia yang menewaskan 15 tentara Moskow di Latakia. Pesawat itu tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel pada 17 September lalu.

Moskow menuduh pilot Israel sengaja menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan mereka terhadap target di Suriah.

Credit sindonews.com

Merkel: Iran tak Boleh Dibiarkan Memiliki Senjata Nuklir

Angela Merkel

Foto: EPA-EFE/NDR/Wolfgang Borrs

Merkel menyerukan pasukan Iran keluar dari Suriah.

CB, YERUSALEM -- Kanselir Jerman Angela Merkel pada Kamis (4/10), selama kunjungannya ke Yerusalem, mengatakan Jerman dan Israel sependapat bahwa Iran tak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir.
Ketika berbicara dalam taklimat bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, Merkel juga menyeru pasukan Iran keluar dari Suriah.

Merkel juga membela hak Israel untuk melindungi perbatasan utaranya dari kehadiran militer Iran di Suriah. "Iran adalah ancaman buat Israel dan ancaman buat Lebanon," katanya. "Tak boleh ada kehadiran Iran di Suriah."

"Kami sangat yakin dan memiliki sikap yang sama kuat dengan Israel bahwa semua harus dilakukan guna mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata Merkel, sebagaimana dikutip Xinhua.

Sementara itu, Netanyahu menekankan "bahaya" yang ditimbulkan oleh Iran. Menurut Netanyahu, dugaan agresi Israel juga memiliki satu manfaat: membuat Israel dan negara Arab "jadi dekat ke posisi yang tak pernah terjadi sebelumnya". Ia mengatakan hubungan baru itu menjadi "harapan besar bagi masa depan".

Mengenai konflik Palestina-Israel, Merkel kembali menegaskan dukungannya bagi penyelesaian dua-negara. Merkel pada Kamis juga mengeritik "Hukum Nasional Yahudi" dan berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki.

"Jerman prihatin mengenai kebijakan permukiman (Yahudi), yang membuat sulit untuk menerapkan penyelesaian dua-negara," katanya.

Dalam taklimat bersama Netanyahu, Merkel kembali menyampaikan dukungannya buat negara Yahudi, tapi menekankan kelompok minoritas, juga, memiliki hak, demikian laporan kantor berita Turki, Anadolu. Meskipun menyampaikan "penahanan dirinya" berkaitan dengan "Hukum Nasional Yahudi" --yang disahkan baru-baru ini, Merkel mengatakan ia tetap mendukung Israel sebagai "negara Yahudi". Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan perdamaian Palestina juga harus menerima keadaan itu.

Kanselir Jerman tersebut juga menyatakan ia berencana mendorong Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), yang berpusat di Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan agar kembali ke proses perdamaian Timur Tengah, yang macet. Namun, Netanyahu mengecam Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan mengatakan ia "membuat rumit situasi di Jalur Gaza dengan mencekik penyerahan dana dari wilayah Palestina ke Jalur Gaza".

Merkel memulai kunjungan dua-harinya ke Israel pada Rabu. Selama kunjungan tersebut ia bertemu dengan Netanyahu dan Presiden Israel Reuven Rivlin. Kanselir Jerman itu juga menghadiri pembicaraan antar-pemerintah dan menteri Jerman, dan menandatangani kesepakatan guna mendorong hubungan ekonomi dan budaya antara kedua sekutu tersebut.

Credit republika.co.id

99 Tahun Merdeka, Afganistan Masih Tertatih Perangi Terorisme

Peringatan 99 tahun kemedekaan Afganistan dari pemerintahan India-Inggris untuk mengatur urusan luar negerinya sendiri. Sumber TEMPO/Suci SEKAR

CB, Jakarta - Afganistan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat kendati sudah 99 tahun merdeka dari pemerintahan India-Inggris. Abdullah Abdullah, Kepala Eksekutif Republik Islam Afganistan, mengatakan terorisme telah mempengaruhi Afganistan secara keseluruhan.
"Hak pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus kami diperjuangkan. Kami juga bersiap menggelar pemilu pada 2019. Kami menerima banyak dukungan bagi stabilisasi Afganistan, termasuk Indonesia lewat kunjungan resmi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden dan Jusuf Kalla ke Afganistan," kata Abdullah, Kamis, 4 Oktober 2018, dalam pidato peringatan 99 tahun Kemerdekaan Afganistan mengatur urusan luar negeri sendiri yang sebelumnya di kendalikan pemerintahan India-Inggris.

Abdullah Abdullah, Kepala Eksekutif Republik Islam Afganistan, kiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, tengah, dan Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, kiri, memberikan pidato dalam peringatan 99 tahun kemedekaan Afganistan dari pemerintahan India-Inggris untuk mengatur urusan luar negerinya sendiri. Sumber TEMPO/Suci SEKAR

Menurut Duta Besar Afganistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, 99 tahun sejak kemerdekaan, Afganistan telah mengalami kemajuan. Diantara kemajuan itu adalah diterbitkannya larangan pernikahan anak, dipercayanya kalangan muda untuk duduk di kabinet, teknologi yang sudah maju hingga dibukanya penerbangan langsung Afganistan ke negara-negara Uni Eropa dan Rusia.
"Peringatan hari kemerdekaan ini selalu mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Kami bersyukur dianugerahi pasukan keamanan yang berjuang memerangi terorisme dan memerangi konflik kawasan yang pelik," kata Rahmani.
Setelah meraih kemerdekaan untuk mengatur urusan luar negeri sendiri, Afganistan membangun hubungan baik dengan banyak negara di dunia, diantaranya Indonesia. Afganistan menyambut positif konsistensi dukungan yang diberikan Indonesia sehingga membuat hubungan kedua negara semakin membaik.
Sejumlah dukungan yang diberikan Indonesia kepada Afganistan adalah dibukanya pintu dialog antar KADIN di kedua negara. Pada Mei 218, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama trilateral sebagai bagian dari upaya menegakkan perdamaian di Afganistan.

Credit tempo.co

Iran: Sebut Tak Bisa Bertahan 2 Minggu, Trump Permalukan Saudi

TEHERAN - Iran menganggap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah mempermalukan Kerajaan Arab Saudi dengan mengatakan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tak bisa bertahan dalam dua minggu tanpa dukungan Washington. Teheran menyatakan siap mengulurkan tangan untuk Riyadh.

Komentar itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif melalui Twitter. Menurutnya, keamanan nasional sebuah negara tidak dapat dialihdayakan.

"Presiden Trump berulang kali mempermalukan orang-orang Saudi dengan mengatakan mereka tidak bisa bertahan dua minggu tanpa dukungannya. Ini adalah pembalasan atas delusi bahwa keamanan seseorang dapat dialihdayakan," tulis Zarif di akun Twitter-nya, @JZarif, Rabu (4/10/2018).

"Kami kembali mengulurkan tangan kami kepada tetangga kami; mari kita membangun 'kawasan yang kuat', dan hentikan kesombongan ini," lanjut Zarif.

Komentar Zarif muncul setelah Presiden Trump dalam rapat umum di Southaven, Mississippi, mengatakan bahwa Raja Salman dari Arab Saudi tidak akan tetap berkuasa selama dua minggu tanpa dukungan AS. Menurut Trump, kerajaan tersebut perlu membayar lebih untuk perlindungan AS.

"Kami melindungi Arab Saudi...Dan saya mencintai raja, Raja Salman. Tapi saya berkata, 'Raja, kami melindungi Anda. Anda mungkin tidak berada di sana selama dua minggu tanpa kami; Anda harus membayar untuk militer Anda'," kata Trump kepada para pendukungnya, yang diberitakan Reuters.

Presiden AS tidak merinci kapan tepatnya dia mengatakan hal itu kepada Raja Salman.

"Saya katakan, 'raja, Anda punya triliunan dolar. Tanpa kita, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?' Bersama kami mereka benar-benar aman. Tetapi kami tidak mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan," imbuh Trump.

Pernyataan Trump tentang Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia dan salah satu negara terkemuka OPEC, menyusul kritiknya terhadap negara-negara anggota OPEC dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada bulan September. Presiden AS itu menyalahkan OPEC karena tingginya harga minyak.

"Kami mempertahankan banyak dari negara-negara ini untuk tidak ada apa-apanya, dan kemudian mereka mengambil keuntungan dari kami dengan memberi kami harga minyak yang tinggi. Tidak baik. Kami ingin mereka berhenti menaikkan harga; kami ingin mereka mulai menurunkan harga," kata Trump.

Credit sindonews.com

Pimpinan Sebut Situasi Iran Sensitif

Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/leader.ir)

Jakarta, CB -- Iran tengah menghadapi masa kritis akibat kondisi ekonomi dalam negeri dan tekanan sanksi Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato dihadapan puluhan ribu anggota milisi Basij dan para pemimpin Garda Revolusi.

"Situasi bangsa, kawasan dan dunia sangat sensitif, terutama bagi kami rakyat Iran," kata Khamenei di sebuah stadion di Teheran yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kamis (10/4).

"Sensitif karena di satu sisi kita mendapat tekanan dari kekuatan arogan dan politisi imperialis Amerika ... di sisi lain masalah ekonomi bangsa dan makin sulitnya penghidupan sebagian besar orang miskin di negara."

Perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Republik Islam (Iran) pada bulan Mei dan memberlakukan kembali sanksi.

Para pejabat AS mengatakan sanksi baru yang menargetkan sektor minyak Iran akan diberlakukan pada 4 November.

Nilai tukar rial Iran telah jatuh 75 persen dari nilai di awal 2018. Namun, Iran menyatakan bahwa mereka akan memberi tamparan balik dan akan mengalahkan Amerika dengan sanksinya, kata Khamenei dalam pidatonya.

"Dengan kebaikan Tuhan kami akan mengalahkan sanksi dan kekalahan sanksi adalah kekalahan Amerika," kata Khamenei. "Dan Amerika harus menerima tamparan lain dari rakyat Iran dengan kekalahan sanksi."

Credit cnnindonesia.com

Keamanan ditingkatkan di seluruh Aden, Yaman,

Orang-orang melihat ke rongsokan mobil di lokasi serangan bom mobil yang menewaskan gubernur kota pelabuhan Aden yang berlokasi di selatan Yaman, Minggu (6/12). Jaafar Mohammed Saad tewas pada hari Minggu saat si pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi gubernur di bagian barat kota Aden, menurut warga dan pejabat lokal. (REUTERS/Nasser Awad)

Aden, Yaman (CB) - Pasukan keamanan Yaman meningkatkan langkah keamanan di dekat beberapa lembaga pemerintah di Kota Pelabuhan Aden, Yaman Selatan, setelah seruan dari pemimpin pro-pemisahan diri oleh pemimpin Yaman Selatan untuk melancarkan pemberontakan rakyat.

Satu sumber prajut Pengawal Presiden yang setia kepada pemerintah mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang-- mereka telah memulai penggelaran kendaraan lapis baja untuk mengamankan gedung, pelabuhan di kota tersebut dan lembaga lain dari setiap sabotase.

Satuan militer lain yang setia pada pemerintah menaikkan tingkat siaga untuk menghadapi perbuatan yang mungkin merusak kestabilan situasi di Aden, kata sumber tersebut.

Penggelaran tersebut dilakukan cuma beberapa jam setelah pernyataan dikeluarkan oleh Dewan Peralihan Selatan (STC), yang menyalahkan pemerintah dukungan Arab Saudi atas korupsi yang merajalela dan berikrar akan melakukan pemberontakan.

Sementara itu, satuan militer yang setia kepada STC memulai persiapan guna merebut semua lembaga pemerintah di Aden dan provinsi lain yang bertetangga di Yaman Selatan.

Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, memperingatkan mengenai kerusuhan massal setelah seruan STC bagi pemberontakan rakyat, dan mendesak warga agar melindungan semua lembaga di provinsi Yaman Selatan.

Kota Pelabuhan Aden di Yaman Selatan, tempat pemerintah Yaman untuk sementara bermarkas, telah menderita akibat seringnya pemadaman listrik dan kurangnya layanan dasar termasuk air, sehingga menyulut kemarahan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

Negara Arab tersebut telah terjerumus ke dalam perang saudara sejak gerilyawan Syiah dukungan Iran, Al-Houthi, menguasai secara militer sebagian besar provinsi Yaman Utara, termasuk Ibu Kotanya, Sana`a, pada 2014.

Arab Saudi dan negara lain Arab mencampuri secara militer dan mulai menggempur Sana`a pada Maret 2015 sebagai tanggapan atas permintaan resmi terbuka dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan, untuk melindungi Yaman.

Konflik militer dalam negeri antara milisi Al-Houthi dan Pemerintah Yaman belum lama ini memasuki tahun keempatnya, di tengah penderitaan luas rakyat Yaman dan krisis kemanusiaan paling buruk di dunia.

Credit antaranews.com

Hamas: Kami Tidak Ingin Berperang dengan Israel

GAZA - Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dalam sebuah wawancara dengan media Israel, Israel Yedioth Ahronoth, menyatakan, pihaknya tidak ingin berperang dengan Israel. Dia menyebut, perang tidak menguntungkan siapapun.

“Perang baru bukanlah kepentingan siapa pun, itu tentu bukan demi kepentingan kami. Siapa yang benar-benar ingin menghadapi kekuatan super nuklir dengan empat ketapel. Perang tidak menghasilkan apa-apa," ucap Sinwar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).

Sinwar melanjutkan, dia telah memutuskan untuk menerima tawaran wawancara dengan media Israel, karena dia sekarang melihat kesempatan nyata untuk adanya perubahan.

Ketika ditanya apakah dia ingin terus berjuang melawan Israel, Sinwar menyatakan dia akan terus berjuang. “Saya tidak mengatakan saya tidak akan bertempur lagi. Saya mengatakan saya tidak ingin ada perang lagi,” ucapnya.

“Apa yang saya inginkan adalah mengakhiri pengepungan terhadap jalur Gaza. Komitmen pertama saya adalah bertindak untuk kepentingan rakyat saya, untuk melindungi mereka dan membela hak mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan,” katanya.

Menurut Sinwar, Israel, yang telah memberlakukan pengepungan selama 12 tahun terakhir terhadap Gaza, harus disalahkan atas eskalasi baru-baru ini di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.

Mengenai pembicaraan gencatan senjata baru-baru ini antara Hamas dan Israel, Sinwar mengatakan pembicaraan itu benar adanya. Namun, dia menyatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai.

"Perjanjian itu belum ada, tetapi Hamas dan hampir semua faksi Palestina lainnya bersedia menandatangani dan menghormatinya. Tetapi pada saat ini, hanya ada pendudukan (Israel). Penting untuk menjelaskan bahwa jika kami diserang, kami akan membela diri, seperti biasanya daan kita akan kembali berperang," tukasnya.

Credit sindonews.com

Palestina Kecam Rencana AS Mundur dari Konvensi Wina

RAMALLAH - Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencama pemerintah Amerika Serikat (AS) mundur dari kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pengadilan tinggi PBB atau Mahkamah Internasional (ICJ). AS keluar setelah Palestina menantang langkah Washington memindahkan kedutaan di Israel ke Yerusalem

"Pemerintahan ini (AS) dengan sengaja mengganggu dan merusak tatanan internasional karena dukungannya yang buta terhadap kebijakan ilegal dan kolonial Israel," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Administrasi AS saat ini percaya bahwa mereka di atas hukum dan di luar akuntabilitas," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).

Seperti diketahui, sebelumnya, Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan AS menarik diri dari protokol mengenai Mahkamah Internasional yang terpisah di Den Haag yang memutuskan perselisihan antar negara.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina yang menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya.

Bolton mengatakan AS telah meninggalkan Protokol Opsional dan Penyelesaian Sengketa Konvensi Wina 1961, yang menetapkan Mahkamah Internasional sebagai "yurisdiksi wajib" untuk menyelesaikan perselisihan kecuali negara berselisih memutuskan untuk menyelesaikannya di tempat lain.

"AS akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari berdirinya Mahkamah Internasional dan kami mengharapkan semua pihak lain untuk mematuhi kewajiban internasional mereka di atasnya," ujar Bolton.

Credit sindonews.com

AS keluar dari dua perjanjian internasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9). (webtv.un.org)

Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menarik diri dari dua perjanjian internasional setelah Iran dan Palestina mengajukan keberatan kepada Mahkamah Internasional soal kebijakan AS.

Langkah itu adalah penarikan diri terbaru Washington dari perjanjian internasional.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengkaji ulang semua perjanjian internasional, yang bisa menghadapkannya pada keputusan mengikat, yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), demikian Reuters melaporkan.

Pada saat sama, Bolton mengecam pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-bangsa itu karena dianggapnya "dipolitisasi dan tidak efektif".

ICJ, yang berpusat di Denhaag, Belanda, merupakan lembaga PBB yang menyelesaikan persengketaan di antara negara-negara.

Bolton mengatakan Amerika Serikat keluar dari "protokol pilihan" di bawah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Keputusan menarik diri dari protokol itu diambil setelah Palestina pada September menyampaikan keberatan menyangkut keputusan Washington untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sebelumnya pada Rabu, ICJ memberikan kemenangan kepada Teheran dengan memerintahkan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dikenakannya terhadap Iran tidak mengganggu bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.

Teheran beralasan bahwa sanksi yang diterapkan AS sejak Mei pemerintahan Trump telah melanggar Perjanjian Persahabatan 1955 antara kedua negara.

Washington bereaksi dengan keluar dari perjanjian tersebut, yang ditandatangani jauh sebelum revolusi Iran 1979. Revolusi tersebut mengubah AS dan Iran menjadi musuh bebuyutan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat seharusnya sudah mundur dari perjanjian persahabatan dengan Iran sejak beberapa dasawarsa lalu. Ia mengakan ICJ tidak punya kewenangan menyangkut sanksi-sanksi, yang dikatakannya merupakan hal mendasar bagi kepentingan keamanan AS.

AS telah mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran dengan memutuskan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 serta menerapkan kembali berbagai sanksi.

Dua tahun sejak terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, Trump telah menarik negaranya keluar dari perjanjian enam negara dengan Iran, perjanjian iklim global serta badan kebudayaan PBB.

Trump juga mengancam sekutu militernya di NATO bahwa Amerika Serikat akan "jalan sendiri" kalau anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu tidak mau membelanjakan anggaran lebih untuk pertahanan.

Credit antaranews.com

Amerika Tuding Cina Sengaja Jual Murah Komponen Senjata Strategis

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

CB, Washington – Kajian Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyimpulkan pemerintah Cina sengaja menggunakan kekuatan monopoli sejumlah sumber daya alam untuk melemahkan industri pertahanan AS.

Kajian, yang dibuat sejak 2017 atas perintah Presiden Donald Trump, ini mengatakan Beijing sengaja membanjiri pasar dengan material tertentu yang penting untuk pembuatan bahan bakar rudal dan pesawat jet tempur AS.
“Kajian itu menyimpulkan Cina melakukan kebijakan ini untuk memaksa produsen asal AS bangkrut,” kata salah seorang pejabat pemerintah AS seperti dilansir media Foreign Policy dan Russia Today pada Selasa, 2 Oktober 2018.

Foreign Policy mendapatkan informasi mengenai kajian ini dari dua sumber di pemerintahan AS, yang meminta identitasnya tidak diungkap. Kajian ini, menurut keduanya, akan dipublikasikan dalam beberapa pekan lagi.
Salah satu contoh bahan bakar strategis untuk rudal yaitu ammonium perchlorate. Cina menguasai mayoritas suplai zat kimia ini dan menjualnya dengan harga yang relatif murah. Ini membuat produsen dari AS mengalami kesulitan untuk menjual produknya.
“Cina menggunakan kontrol sumber daya alam dan material lainya untuk mempengaruhi secara negatif basis industri kita sebagai bagian dari strategi nasional mereka,” kata salah satu pejabat tadi. “Ini berdampak nyata terhadap kemampuan kita mempertahankan basis industri.”

Kajian itu juga menyatakan Cina mendominasi suplai mineral langka bumi atau rare-earth minerals, yang digunakan secara luas pada telepon seluler dan semua pesawat militer AS.
Salah satu kesimpulan dari kajian ini menyatakan,”Cina sengaja mengorganisir ekspor sumber daya alam dan kebijakan perdagangan dan manufakturnya untuk melemahkan kemampuan AS.
Kajian ini juga mencantumkan secara detil kelemahan-kelemahan dari basis industri pertahanan AS dan membuat rekomendasi penguatan perusahaan kotraktor pertahanan.

Kajian itu meminta adanya stabilitas bujet kementerian Pertahanan, melakukan investasi terarah untuk meningkatkan kemampuan industri penting.
Kajian ini juga berisi saran akselerasi kemampuan tenaga kerja domestik yang ahli di bidang STEM yaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika, serta kemampuan perdagangan yang ahli.
Kajian dari kementerian Pertahanan ini ditujukan untuk mengkalkulasi tingkat kesehatan basis industri AS secara luas, yang telah diminta Trump pada Juli 2017 dan tertunda cukup lama.
Soal ini, juru bicara kementerian Pertahanan, Letnan Kolonel Mike Andrews, mengatakan Menteri Pertahanan Jim Mattis memimpin upaya gabungan untuk mengidentifikasi, menghitung resiko, dan membuat rekomendasi kepada Presiden.
Ini dilakukan untuk membangun sebuah basis industri manufaktur pertahanan Amerika yang kokoh, tangguh, aman, dan siap. “Kementerian Pertahanan bakal merilis laporan ini segera dan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mengimplementasi rekomendasi yang ada,” kata Andrews.

Credit tempo.co