Kamis, 04 Oktober 2018

Pengadilan Batalkan Grasi Eks Presiden Peru Alberto Fujimori

Aksi protes rakyat Peru saat pemberian grasi Alberto Fujimori tahun 2017. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Pengadilan membatalkan grasi terhadap mantan Presiden Peru Alberto Fujimori, dan memerintahkan agar presiden yang berkuasa dari tahun 1990-2000 itu ditangkap.

Mengutip AFP, Rabu (3/10), Mahkamah Agung Peru telah mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan terhadap Fujimori, sehingga pria berusia 80 tahun itu harus kembali menjalani hukuman di penjara.

Fujimori mendapatkan grasi pada Desember 2017 di era Presiden Pedro Pablo Kuczynski, setelah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara Pada 7 April 2009.

Fujimori dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat pembunuhan dan penculikan yang dilakukan pasukan paramiliter Grupo Colina saat pemerintahannya menghadapi gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an.

Alberto Fujimori. (Reuters)

Kuczynski memberikan grasi kepada Fujimori dengan alasan kemanusiaan karena kondisi kesehatan Fujimori yang saat itu kerap masuk ke rumah sakit karena mengalami tekanan darah rendah dan jantung.

Namun, grasi yang diberikan Kuczynsky kepada pria keturunan Jepang itu menuai protes rakyat Peru. Aksi demonstrasi menolak pemberian grasi terhadap Fujimori itu terjadi di sejumlah titik di kota-kota di Peru.

Sejumlah aktivis dan korban penindasan Fujimori kemudian menggugat dan mengajukan Peninjauan Kembali atas grasi yang diberikan terhadap Fujimori.

Kini, setelah rezim Kuczynski digantikan Martin Vizcara, grasi tersebut dibatalkan.

Sementara belum ada pernyataan dari pihak Fujimori atas pembatalan grasi ini.

Fujimori saat ini tinggal di Lima. Dia sempat dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit sebanyak empat kali sejak dibebaskan Desember 2017.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Spanyol kukuhkan hukuman penjara bagi mantan ketua IMF

Mantan Kepala IMF Rodrigo Rato (tengah) saat meninggalkan kantornya di Madrid (17/4/2017) (REUTERS/Andrea Comas)

Madrid (CB) - Mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato akan menjalani hukuman penjara empat setengah tahun karena menyalahgunakan kartu kredit perusahaan ketika bekerja di bank milik negara, Bankia, kata Mahkamah Agung Spanyol pada Rabu.

Rato, yang menjadi menteri ekonomi di Spanyol dan tokoh menonjol di Partai Rakyat (PP) berkuasa sebelum ke IMF, mengetuai Bankia dua tahun hingga sesaat sebelum bank itu ditempatkan dalam talangan negara pada 2012.

Pada 2017, pengadilan menganggap Rato bertanggung jawab atas pengawasan penyalahgunaan kartu kredit dan mengatakan Rato sebenarnya dapat mengubah praktik tersebut, yang melibatkan puluhan petinggi dan anggota dewan lain Bankia.

Rato mengajukan banding atas putusan itu dan membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa biaya pada kartu kredit Bankia sah secara hukum.

Perkara itu adalah satu dari beberapa penyelidikan korupsi tingkat tinggi, yang mulai membuahkan hasil dan dilihat sebagai ujian apakah orang kaya dan berkuasa Spanyol dapat dituntut di muka hukum.

Credit antaranews.com

Indonesia: Dukung Separatis Papua, Vanuatu Tak Bisa Dimaafkan

NEW YORK - Indonesia menilai Vanuatu telah mempertaruhkan "hubungan persahabatan" antara kedua negara karena mendukung gerakan separatis Papua Barat dan menyuarakannya di PBB. Indonesia menganggap sikap negara itu tak bisa dimaafkan.

Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia, sudah menggunakan hak jawab keduanya di Sidang Ke-73 Majelis umum PBB atas serangan dari Vanuatu. Dia mengatakan, negara di Pasifik itu tak tahu apa-apa dengan menyuarakan dukungannya bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

"Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial," kata Taborat.

Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis. Dia mempertanyakan perilakunya sebagai negara yang taat hukum internasional.

"Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini kepada individu separatis jelas ditunjukkan Vanuatu kepada sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka untuk PBB," ujarnya, yang dikutip The Guardian, Rabu (3/10/2018) malam.

"Orang-orang Papua sekali dan untuk sekali lagi menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, dan bahwa itu final, ireversibel dan permanen," katanya mengacu pada resolusi PBB 1969.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang telah lama mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri pada pekan lalu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga dan Presiden Marshall Islands Hilda Heine juga melakukan seperti yang disuarakan Vanuatu.

"Dekolonisasi dan hak asasi manusia keduanya merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik," kata Heine.

Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, tanpa menyebut nama Vanuatu, dalam tanggapan pertamanya menyatakan setiap negara yang menggagnggu integritas teritorial negara lain merupakan tindakan permusuhan.

"Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya," kata Kalla. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya."

Credit sindonews.com

AS Nyatakan Palestina Bukan Negara

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan status Palestina sekarang ini bukan lagi sebuah negara. Pengumuman ini disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, hari Rabu waktu Washington.

Bolton, yang berbicara di hadapan wartawan di ruang pengarahan Gedung Putih, mengatakan bahwa menyangkal status Palestina sebagai negara tidak kontraproduktif ketika administrasi Trump mempersiapkan rencana perdamaian Timur Tengah.

"Ini (Palestina) bukan sebuah negara sekarang. Itu tidak memenuhi tes hukum internasional tentang kenegaraan," katanya.

"Itu tidak mengontrol batas-batas yang ditentukan. Itu tidak memenuhi fungsi normal pemerintahan. Ada banyak alasan mengapa itu bukan sebuah negara," ujar Bolton, yang dikutip dari The Washington Examiner, Kamis (4/10/2018).

"(Palestina) itu bisa menjadi sebuah negara, seperti yang dikatakan presiden, tetapi itu membutuhkan negosiasi diplomatik dengan Israel dan lainnya," lanjut Bolton.

Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada tahun 1988. Sejak saat itu, 137 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas pengakuan diplomatik.

Otoritas Palestina telah menguasai beberapa wilayah di Tepi Barat dan Gaza sejak Kesepakatan Oslo tahun 1994, tetapi faksi-faksi yang bertikai—Hamas di Gaza, Fatah di Tepi Barat—telah mendominasi wilayah itu sejak 2007.

Bolton, yang dikenal karena pandangan kebijakan luar negerinya yang hawkish, mengatakan tidak ada yang secara historis luar biasa tentang pejabat AS yang menyangkal bahwa Palestina adalah sebuah negara.

"Menyebutnya apa yang disebut negara Palestina mendefinisikan secara persis apa yang telah terjadi, posisi yang telah ditempuh pemerintah Amerika Serikat secara seragam sejak 1988 ketika otoritas Palestina menyatakan diri sebagai Negara Palestina," katanya.

"Kami tidak mengenalinya sebagai Negara Palestina, kami telah secara konsisten di seluruh pemerintahan Demokrat dan Republik menentang pengakuan Palestina ke PBB sebagai negara karena itu bukan negara."

Dalam kesempatan itu, Bolton juga mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari "protokol opsional" Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Keputusan ini diambil sebagai respons kasus yang dibawa oleh Palestina soal penolakan pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Saya mengumumkan bahwa presiden telah memutuskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari protokol opsional dan penyelesaian sengketa ke Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik," kata Bolton.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina, menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami (memindahkan) kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem," papar Bolton.

Pihak Palestina belum berkomentar atas pengumuman AS. Pengumuman ini berpotensi memicu kemarahan Palestina yang telah berulang kali dibuat kecewa oleh pemerintah Presiden Donald Trump yang terang-terangan pro-Israel meski berniat jadi mediator perdamaian.

Credit sindonews.com

Trump: Tanpa AS, Raja Saudi Tidak Akan Bertahan 2 Minggu

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Raja Arab Saudi mungkin tidak akan bertahan selama dua minggu tanpa dukungan militer Washington. Pernyataan terbaru Trump ini semakin meningkatkan tekanan AS kepada salah satu sekutu Timur Tengah terdekat AS atas kenaikan harga minyak.

Mengkritik hubungan militer AS dengan sekutunya telah menjadi ciri Trump. Hal itu pun kembali dilakukannya saat ia berada di Southaven, Mississippi, yang juga menyinggung soal Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Namun, komentar Trump tentang Arab Saudi menyiratkan kerajaan kerajaan Al Saud akan runtuh tanpa dukungan militer Amerika.

"Kami melindungi Arab Saudi - apakah Anda akan mengatakan mereka kaya?" Trump bertanya kepada penonton yang bersorak-sorai.

“Dan saya mencintai raja, Raja Salman, tetapi saya berkata, 'Raja kami melindungi Anda. Anda mungkin tidak berada di sana selama dua minggu tanpa kami. Anda harus membayar untuk militer Anda, Anda harus membayar,'” ujarnya seperti dikutip dari AP, Rabu (3/10/2018).

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari komentarnya kepada Raja Arab Saudi berusia 82 tahun itu. Trump dan Raja Salman terakhir berbagi panggilan telepon yang dilaporkan pada akhir pekan lalu. Menurut Saudi Press Agency yang dikelola negara, keduanya membahas upaya untuk mempertahankan pasokan guna menjamin stabilitas pasar minyak dan memastikan pertumbuhan ekonomi global.

Tidak ada reaksi segera dari Arab Saudi terhadap pernyataan Trump. Riyadh telah bekerja untuk memupuk hubungan hangat dengan Trump setelah momen-momen bersejarah dengan mantan Presiden Barack Obama.

Credit sindonews.com

Wartawan Saudi Pengkritik Raja Salman Hilang di Turki

Ilustrasi wartawan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, CB -- Jamal Khashoggi, wartawan senior Arab Saudi yang kerap mengkritik pemerintahan Raja Salman, dilaporkan hilang di Turki pada Selasa (2/10).

Berdasarkan keterangan tunangannya, Khashoggi tidak pernah terlihat lagi setelah mengunjungi kantor konsulat Saudi di Istanbul.

Menunggu di luar gedung konsulat, tunangannya menyebut Khashoggi tak pernah keluar gedung itu hingga kantor tutup.

Dikutip AFP, salah satu kolumnis The Washington Post itu merupakan mantan penasihat pemerintah yang kabur ke Amerika Serikat tahun lalu untuk menghindari kemungkinan ditahan otoritas Saudi.

"Kami tidak bisa menjangkau Jamal hari ini dan kami sangat khawatir terkait keberadaannya," bunyi pernyataan editor The Washington Post, Eli Lopez, Rabu (3/10).

"Kami terus memantau situasi dengan seksama, berusaha mengumpulkan lebih banyak informasi. Ini tidak adil dan memalukan jika dia ditahan karena pekerjaannya sebagai jurnalis dan komentator."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Washington ikut menyelidiki insiden ini.

"Kami mengetahui laporan-laporan terkait insiden itu dan saat ini kami sedang mencari informasi lebih lanjut," tutur seorang pejabat Kemlu AS.

Selama berkiprah sebagai wartawan, Khashoggi kerap menulis kritik terhadap pemerintahan Saudi, tertutama kebijakan-kebijakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Khashoggi mengaku bahwa otoritas Saudi memblokir akun Twitter-nya sebelum dia meninggalkan negaranya itu.

Akun Twitter-nya diblokir setelah pria itu berkicau memperingatkan kedekatan Saudi dengan pemerintahan baru Amerika Serikat di tangan Presiden Donald Trump.

Khashoggi juga menentang intervensi Saudi selama ini dalam perang sipil di Yaman.

Kebebasan berekspresi terutama bagi media di Saudi memang terbatas. Negara tersebut menempati peringkat 169 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF.

Meski begitu, sejak Pangeran Mohammed diangkat sebagai Putra Mahkota, Saudi menjanjikan moderinasi tak hanya dalam politik, ekonomi, tapi juga sosial-budaya.

Namun, Saudi masih dikritik karena kerap menindak pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

Credit cnnindonesia.com

Militer Turki Mulai Masuk Wilayah Pemberontak Suriah

Ilustrasi Aleppo. (Reuters/Khalil Ashawi)

Jakarta, CB -- Konvoi militer Turki memasuki wilayah kekuasaan pemberontak Suriah pada Rabu (3/10), ketika tenggat waktu untuk menetapkan zona penyangga dengan pemerintah setempat semakin dekat.

Koresponden AFP melaporkan sedikitnya 40 kendaraan termasuk truk dan kendaraan lapis baja terlihat bergerak perlahan di sepanjang jalan raya.

Pasukan yang mereka bawa nantinya akan dikerahkan di pos pemantauan Turki di daerah kekuasaan pemberontak, termasuk Idlib dan Aleppo.

Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa saat ini kendaraan tersebut sudah bergerak menuju ke pos pemantauan Turki di wilayah barat daya Idlib.

Sementara itu, tak ada pernyataan resmi dari Turki mengenai bantuan apa pun di wilayah itu. Kabar terakhir hanya kiriman pasukan yang sama ke Suriah pada pekan lalu.

Pada bulan lalu, Moskow dan Ankara setuju membentuk Zona Demiliterisasi untuk mencegah ancaman serangan terhadap pasukan pemerintah.

Zona itu nantinya akan diawasi oleh pasukan Turki dan militer Rusia. Semua kelompok radikal harus meninggalkan kawasan itu pada 15 Oktober.

Kelompok bersenjata yang terkuat di wilayah itu, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), belum menanggapi kesepakatan itu.

Kelompok pemberontak sekutu utama Turki, Front Pembebasan Nasional (NFL), sempat menyambut keputusan ini meski akhirnya menolak karena keberatan atas kehadiran tentara Rusia di zona tersebut.

NFL menyatakan bahwa mereka masih merinci perjanjian dengan Ankara dan terus waspada agar proposal itu tak mengambil wilayah mereka terlalu banyak.

Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem, berharap kesepakatan itu akan menjadi langkah untuk menuju pembebasan Idlib.

Muallem mengatakan kepada stasiun televisi Libanon, Al-Mayadeen, bahwa ia yakin soal kemampuan Turki untuk memenuhi kesepakatannya karena pengetahuannya mengenai faksi-faksi di lapangan.

Credit cnnindonesia.com

RI tolak bantuan tentara AS untuk Palu

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/10/2018). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menolak bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk pasukan dan kapal rumah sakit untuk masa tanggap darurat karena saat ini pemerintah memiliki cukup kekuatan.

"Nggak, kita (Pemerintah) tidak terima itu. Mereka (AS) minta mau kirim kapal rumah sakit, cukup kita (punya). Kan pengalaman di Aceh dulu, yang mau naik kapal rumah sakit (milik Pemerintah Indonesia) itu hanya lima pasien," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Wapres menjelaskan Pemerintah Indonesia mengutamakan bantuan dari negara asing untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi; sementara untuk situasi tanggap darurat Pemerintah Indonesia memiliki pasukan dan logistik yang memadai.

"Kita harus mempertimbangkan supaya (bantuan asing) bisa dipakai langsung, maka kita lebih memfokuskan bantuan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sama dengan waktu di Aceh dulu," kata Wapres.

Pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004, Wapres menceritakan saat itu bantuan dari negara-negara asing digunakan untuk membangun rumah bagi para korban bencana.

Untuk penanganan bencana alam di Palu kali ini, bantuan dari negara asing yang akan diterima pemerintah juga akan digunakan untuk hal serupa.

"Jadi katakanlah misalnya satu negara bikin 500 rumah, jadi mereka ada jangka panjang. Bahwa ini (program) negara A, ini negara B. Jadi bersifat program, tidak hanya dalam tanggap darurat. Tapi tanggap darurat juga boleh (digunakan) selama itu memenuhi kebutuhan kita," katanya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di area Rose Garden di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah.

Trump mengatakan pihaknya telah memberangkatkan pasukan cepat tanggap dan militer untuk membantu Indonesia mengatasi bencana alam yang disebut Trump sebagai kondisi yang sangat buruk, demikian ditulis The Washington Post.

Credit antaranews.com

Minahasa Tenggara siaga antisipasi dampak erupsi Soputan

Arsip Foto. Abu vulkanik setinggi 5.809 mdpl berwarna kelabu akibat letusan gunung Soputan, menutupi langit di atas Desa Kota Menara, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (3/10/2018). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) Badan Geologi memutuskan menetapkan status aktivitas Gunung Soputan yang meletus pada Rabu (3/10) pukul 08.47 Wita, naik dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

"Memang saat ini dampaknya di kabupaten tetangga. Tapi kami juga harus siap..."

Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (CB) - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberlakukan status siaga satu untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Soputan, kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap di Ratahan, Kamis.

"Status ini diberlakukan jika terjadi letusan dengan eskalasi yang lebih besar sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat," katanya, menambahkan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan dampak letusan Gunung Soputan sebelumnya.

James mengatakan pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi dampak letusan gunung berapi itu. "Untuk bersiaga dan siap untuk melakukan penanganan jika terjadi bencana akibat erupsi ini di wilayah Minahasa Tenggara," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa semua jalur pendakian Gunung Soputan telah ditutup dan dijaga oleh aparat keamanan.

Wilayah Minahasa Tenggara sendiri sampai sekarang belum terdampak hujan abu akibat letusan gunung itu, karena angin membawa abunya ke arah barat laut menuju Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan.

"Memang saat ini dampaknya di kabupaten tetangga. Tapi kami juga harus siap, jika terjadi perubahan arah angin daerah kami bisa terdampak juga," ujarnya.

Credit antaranews.com

Gunung Soputan masih erupsi hingga pagi ini

Letusan stromboli Gunung Soputan terpantau dari Desa Lobu, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Rabu (3/10/2018). Letusan stromboli tersebut disertai leleran lava pijar ke arah Timur Laut, dengan estimasi jarak luncur 2500 m serta kolom letusan setinggi 2000-3000 m dari puncak. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (CB) - Gunung Soputan masih erupsi hingga Kamis pagi, meluncurkan awan panas dan mengepulkan asap dengan tinggi hingga 2.000 meter dari puncak gunung.

"Dari dini hari sampai pagi ini masih terjadi letusan," kata Kepala Pos Pemantau Gunung Soputan Asep Saifullah di Silian, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pada pukul 04.09 Wita terlihat luncuran awan panas ke arah timur laut dari puncak gunung disertai letusan stromboli setinggi 100-200 meter. "Kepulan asap putih kelabu juga terlihat dari puncak gunung, dengan estimasi ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter," katanya.

Pukul 06.36 Wita terjadi lagi letusan dengan kolom abu setinggi 1.500 meter dari puncak gunung mengarah ke Minahasa Selatan. "Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, dan condong ke barat dan barat laut," ujarnya.

Selain itu suara gemuruh dari puncak gunung masih terdengar di pos pemantau yang berjarak sekitar 10 kilometer dari puncak gunung.

Warga dan pendaki diminta tidak beraktivitas atau mendekati area dalam radius empat kilometer dari puncak gunung.

Credit antaranews.com

Gunung Soputan meletus

Letusan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara pada Rabu (3/10/2018). (Pusdatinmas BNPB)

Manado (CB) - Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, meletus pada Rabu pukul 08.47 WITA, menimbulkan asap tebal yang condong ke arah barat dan barat laut Kabupaten Minahasa Selatan.

"Kolom asap diperkirakan sekitar 3.000-4.000 meter," kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Soputan di Silian, Asep Saifullah.

"Sebelum letusan terjadi dentuman yang terdengar sampai ke Pos Pengamatan Gunung Soputan. Pascaletusan, kegempaan yang terekam cukup banyak," ia menambahkan.

Dia mengatakan bahwa radius bahaya mencakup area empat kilometer dari puncak dan perluasannya sejauh 6,5 kilometer di daerah sektoral barat daya.

"Status gunung hingga saat ini masih siaga, status ini ditetapkan sejak pukul 01.00 WITA dini hari," kata Asep.

Dia berharap masyarakat ataupun pendaki tidak memasuki radius bahaya yang telah ditetapkan.

"Sudah ada imbauan tidak masuk ke daerah berbahaya, kami sudah sampaikan ke pemerintah desa ataupun kecamatan," terangnya.

Credit antaranews.com

Luncuran lava Gunung Soputan mencapai 2.500 meter

"Sampai pukul 19:00 Wita terjadi luncuran lava dari puncak Gunung Soputan diperkirakan sepanjang 2.500 meter"

Minahasa Tenggara (CB) - Pos Pantau Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara menyampaikan terjadi luncuran lava ke arah timur laut sepanjang 2.500 meter pascaerupsi yang terjadi pada pukul 08.47 WITA, Rabu.

"Sampai pukul 19:00 Wita terjadi luncuran lava dari puncak Gunung Soputan yang diperkirakan sepanjang 2.500 meter," kata Kepala Pos Pemantau Gunung Soputan Asep Saifullah di Silian, Rabu.

Dia menuturkan luncuran lava tersebut mengarah ke timur laut dari arah puncak gunung melewati jalur luncuran akibat letusan 2016.

"Secara visual memang tidak terlihat secara jelas. Tapi diperkirakan melewati jalur lava pada letusan terakhir," katanya.

Selain itu terlihat terjadi letusan stromboli sejak pukul 18:00 Wita, dengan tinggi sekira 450 meter dari puncak gunung.

"Untuk letusan stromboli terlihat jelas,.dengan ketinggian letusan terus mengalami peningkatan dari 150 meter sampai 450 meter," jelasnya.

Sedangkan ketinggian awan panas yang berhembus dari kepundan gunung mengalami peningkatan mencapai 6.000 meter.

"Untuk hembusan awannya masih seperti sebelumnya yaitu ke arah barat laut," tandasnya.

Sampai saat ini masih terjadi letusan yang telah berlangsung sejak pukul 12:00 Wita.

Credit antaranews.com

Rabu, 03 Oktober 2018

Rusia dan Cina Berencana Bangun Stasiun Penelitian di Bulan

Bendera Cina dan Rusia.

Foto: Wikimedia Commons

Rusia berencana mengirimkan pesawat tak berawak.

CB, MOSKOW -- Rusia dan Cina mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membangun landasan di bulan. Kepala Badan Antariksa Rocosmos Rusia, Dmitry Rogozin mengungkapkan kedua negara kemungkinan bekerja sama untuk mewujudkan proyek yang penuh ambisi ini.

Rogozin mengatakan, Rusia dan Cina sedang mempertimbangkan bekerja sama dalam membangun stasiun penelitian di Bulan. Di samping itu, Rusia juga bersiap untuk memenuhi tujuan mereka mengirimkan pesawat tak berawak ke Bulan yang diberi tenggat waktu sampai tahun 2021.

"Cina adalah mitra yang serius. Pembentukan stasiun penelitian di permukaan Bulan kemungkinan akan dilakukan dengan mitra Cina kami. Mereka bisa menjadi mitra yang seimbang di tahun-tahun mendatang," kata Rogozin, dikutip dari Newsweek, Rabu (3/10).

Menurut sejarah, Uni Soviet merupakan negara yang mempelopori penjelajahan luar angkasa dengan capaian seperti satelit pertama dan gambar pertama dari sisi gelap Bulan. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang dapat mendaratkan seorang manusia di Bulan.

Ketika pertarungan internasional antara Moskow dan Washington berlangsung, Beijing berusaha mengejar kekuatan-kekuatan utama. Namun, baru apda 2013 Cina mengikuti Rusia dan AS menjadi negara ketiga yang berhasil melakukan pendaratan lunak di Bulan. Sejak saat itu, Cina mengumumkan misi untuk mengirim penyelidikan ke sisi gelap bulan dan menciptakan stasiun ruang angkasa baru.

Credit republika.co.id

Mendagri Prancis mundur dari kabinet Emmanuel Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan pidato saat pertemuan kongres khusus majelis tinggi dan mejelis rendah parlemen Prancis (Majelis Nasional dan Senat) di Versailles di dekat Paris, Prancis, Senin (9/7/2018). (REUTERS/Charles Platiau)

"Hanya sedikit orang yang masih bisa berbicara dengan (Macron)"

Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa terpaksa menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Gerard Collomb di tengah anggapan bahwa Collomb menentang kewibawaan Macron.

Menurut laporan Reuters, Collomb bersikeras mundur walaupun Macron, kurang dari 24 jam sebelumnya, telah menolak permohonan tersebut.

Colllomb, 71, adalah pendukung setia bekas partai Sosialis yang menjadi salah satu pendukung Macron yang paling awal dan paling bersemangat.

Ia sebelumnya mengatakan kepada surat kabar konservatif Le Figaro bahwa ia ingin mengundurkan diri supaya bisa maju dalam pemilihan wali kota Lyon, tempatnya berasal.

"Rakyat Prancis dan masyarakat Lyon perlu mendapat kejelasan, jadi saya tetap mengajukan permohonan untuk mundur," kata Collomb. Ia menjawab pertanyaan apakah akan tetap menjabat sebagai menteri dalam negeri setelah Macron menolak pengunduran dirinya pada Senin.

"Karena adanya desas-desus dan tekanan, saya tidak mau esok maju sebagai kandidat untuk suatu daerah tapi menjadi penghalang bagi kementerian dalam negeri," ujarnya.

Pada Selasa malam, kantor Macron mengatakan sang presiden telah menerima pengunduran diri Collomb dan bahwa Perdana Menteri Edouard Philippe, yang dikabarkan membatalkan lawatan ke Afrika Selatan, akan menjalankan tugas-tugas Collomb sampai ada pengganti.

Pernyataan-pernyataan Collomb dilihat sebagian kalangan sebagai penentangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kewibawaan Macron, beberapa minggu setelah Presiden berusia 40 tahun itu terpaksa mengganti menteri lingkungannya yang populer serta menteri olah raga.

Dua pekan lalu dalam wawancara dengan sebuah surat kabar, Collomb mengumumkan akan keluar dari kabinet dan bersaing dalam pemilihan wali kota Lyon pada 2020, kembali ke jabatan yang pernah ia duduki.

Collomb pada awalnya menyiratkan akan mundur sebagai menteri dalam negeri setelah pemilihan Eropa 2019.

Ia dalam minggu-minggu belakangan ini bersikap kritis terhadap Macron. Collomb menganggap pemerintahan Macron "kurang rendah hati". Ia juga mengabaikan kata-kata yang kerap digunakan Macron, seperti "negara rintisan", karena dianggap tidak membumi.

"Hanya sedikit orang yang masih bisa berbicara dengan (Macron)," kata Collomb seperti dikutip media Prancis.

Tingkat penerimaan Macron telah merosot sekitar 30 persen, dari 60 persen tak lama setelah ia terpilih pada Mei 2017.

Para pengkritik mengatakan kebijakan-kebijakan Macron terlalu berpihak pada kalangan orang kaya. Sikap Macron juga kerap dianggap menjauh dan sombong.

Macron telah mengatakan ia bertekad melakukan apa pun yang memungkinkan untuk memperbaiki perekonomian Prancis serta menerapkan reformasi sosial menuju Prancis yang lebih kuat.

Credit antaranews.com

Intai Pembangkang, Saudi Dilaporkan Gunakan Senjata Siber Israel

OTTAWA - Arab Saudi dilaporkan menggunakan senjata siber Israel untuk memata-matai pembangkangnya yang tinggal di Kanada. Kelompok peneliti Citizen Lab mengungkap praktik ilegal tersebut.

Menurut kelompok peneliti itu, para agen yang diduga terkait dengan rezim Saudi menggunakan teknologi mata-mata dari perusahaan Israel, NSO Group Technologies, untuk menyadap pembangkang Saudi di Kanada.

Citizen Lab mengatakan mengatakan pihaknya memiliki "kepercayaan diri yang tinggi" bahwa perangkat lunak Pegasus milik NSO telah digunakan pada musim panas ini untuk menguping pembangkang Saudi berusia 27 tahun bernama Omar Abdulaziz.

Menurut laporan yang dilansir The Globe and Mail, iPhone milik Abdulaziz diakses secara ilegal. Abdulaziz yang saat ini tinggal di Montreal dikenal sebagai kritikus rezim Saudi yang tenar di media sosial.

Direktur Citizen Lab Ron Deibert mengatakan penggunaan teknologi penguping seperti itu oleh pemerintah asing akan menjadi penyadapan ilegal.

Kasus ini muncul dengan latar belakang krisis diplomatik antara Ottawa dan Riyadh, menyusul kecaman Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland atas pemenjaraan aktivis hak-hak perempuan di Arab Saudi bulan Agustus lalu. Dia juga menyerukan pembebasan para aktivis.

Arab Saudi menyebut komentar menteri itu sebagai pelanggaran kedaulatannya dan sebagai tanggapannya Riyadh menangguhkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kanada. Riyadh juga membawa pulang ribuan mahasiswanya yang belajar di Kanada.

Pada bulan Juli, peneliti Citizen Lab pernah mengeluarkan peringatan bahwa link pesan menyesatkan tentang protes di Arab Saudi telah digunakan untuk menargetkan ponsel aktivis, termasuk yang dialami peneliti regional Amnesty International.

Bulan lalu, kelompok peneliti Universitas Toronto mengklaim bahwa setidaknya 36 pemerintah memanfaatkan layanan NSO. Kelompok itu juga mengklaim ada kemungkinan besar bahwa Arab Saudi ada di antara 36 pemerintah tersebut.

Data Citizen Lab menyebut, "infeksi" perangkat lunak Pegasus ditemukan di Kanada, Inggris, Prancis dan Maroko, Turki, Lebanon, Mesir, Qatar dan Bahrain.

Pada bulan Agustus, Uni Emirat Arab dilaporkan telah menggunakan perangkat lunak NSO untuk menyadap 159 anggota keluarga kerajaan Qatar. Laporan itu terungkap setelah ada gugatan hukum yang baru-baru ini yang diajukan di Israel dan Siprus. Dokumen gugatan menyatakan penguasa Uni Emirat Arab menggunakan Pegasus selama lebih dari setahun untuk memantau lawan-lawan rezim baik di dalam negeri Emirat maupun di luar negeri.

Sementara itu pihak NSO mengatakan bahwa "mengembangkan produk yang dilisensikan hanya untuk lembaga pemerintah yang sah untuk tujuan tunggal menyelidiki dan mencegah kejahatan dan teror".

Menurut NSO, perangkat lunaknya, telah digunakan untuk membantu mencegah serangan bom bunuh diri, memantau narapidana narkoba dan untuk mencari anak-anak yang hilang. NSO menolak menyebutkan pemerintah atau negara mana saja yang menjadi kliennya.

"Produk ini tidak akan beroperasi di luar negara yang disetujui," bunyi pernyataan NSO, seperti dikutip Haaretz, Rabu (3/9/2018).

Credit sindonews.com

Bantah Tudingan Israel, Lebanon Kunjungi Lokasi Rudal Hizbullah

BEIRUT - Menteri Luar Negeri Lebanon bersama puluhan duta besar dan diplomat asing melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi yang dituding Israel situs rudal Hizbullah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuding Hizbullah telah menyimpan peluru kendali presisi di sejumlah lokasi.

Menteri Luar Negeri Lebanon bersama rombongan mengunjungi lapangan sepak bola, gudang dan lapangan golf yang berdampingan dengan bandara Beirut. Selama kunjungan tersebut tidak ada bukti atau bekas dari keberadaan rudal-rudal tersebut.

Pekan lalu di PBB, Netanyahu merilis sebuah peta satelit yang menunjukkan situs di dekat bandara Beirut di mana Hizbullak konon telah menyembunyikan rudal canggih yang dapat digunakan untuk menargetkan Israel. Presentasi itu menimbulkan kekhawatiran di Libanon bahwa Israel merencanakan serangan terhadap situs-situs tersebut.

"Tur diselenggarakan untuk menunjukkan bahwa Netanyahu adalah pembohong internasional," kata Menteri Luar Negeri Libanon, Gebran Bassil, seperti disitat dari The Washington Post, Selasa (2/10/2018).

Para duta besar dan diplomat yang ikut termasuk duta besar Rusia, Iran dan banyak negara Afrika dan Asia, serta perwakilan dari semua kedutaan besar Eropa. Absen adalah seorang diplomat dari Amerika Serikat. Kedutaan Besar AS tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Daerah yang dikunjungi adalah yang diidentifikasi sebagai Situs 2 dan Situs 3 di peta Netanyahu, kata pejabat kementerian luar negeri. Situs 2 rupanya adalah clubhouse dari salah satu tim sepak bola Lebanon terbesar, Al-Ahed, yang mencakup lapangan sepak bola, kolam renang dan pusat kebugaran.

"Seperti yang Anda lihat, tidak ada rudal di sini," kata Bassil kepada para diplomat ketika mereka berdiri di tengah lapangan sepak bola.

Sedangkan situs 3 adalah gudang yang sepertinya tidak pernah digunakan. Sementara lapangan golf dimasukkan dalam tur karena kekeliruan, kata pejabat kementerian luar negeri Libanon.

Lokasi ketiga, yang diidentifikasi sebagai Situs 1 di peta Israel, bukan bagian dari rencana perjalanan, tetapi para pejabat mengatakan mereka yakin tidak ada rudal di sana.

Ketiga lokasi tersebut berada di daerah berpenduduk padat, sebagian besar Syiah di Ouzai, di mana dukungan untuk Hizbullah berjalan kuat.

Para diplomat, yang berbicara dengan syarat mereka tidak diidentifikasi, mengamati bahwa tur itu tampaknya tidak meyakinkan karena salah satu situs itu dikecualikan. Selain itu, para diplomat mengatakan, peta yang ditampilkan oleh Netanyahu terlalu tidak jelas untuk memastikan lokasi pasti dari situs rudal yang diklaim.

Ditanya di mana misil disimpan, Bassil mengatakan itu bukan pekerjaan kementeriannya. "Meskipun Hizbullah mengakui memiliki peluru kendali, ini tidak berarti bahwa mereka disimpan di sekitar bandara Beirut," cetus Bassil.

Israel telah terlibat dua perang besar dengan Lebanon dalam empat dekade terakhir dan pasukannya sempat menduduki Lebonan selatan selama 24 jam pada tahun 2000 sebelum dipaksa mundur di bahwa tekanan dari serangan gerilya Hizbullah.

Konfrontasi terakhir mereka terjadi pada 2006, berakhir dengan tidak meyakinkan.

Credit sindonews.com

Barham Salih dinyatakan sebagai presiden baru Irak

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Baghdad (CB) - Parlemen Irak pada Selasa menyatakan Barham Salih sebagai presiden baru Irak.

Salih terpilih setelah pergumulan politik yang berlarut-larut dalam pembentukan pemerintahan Irak untuk empat tahun ke depan.

Menurut laporan Xinhua, ia mendapatkan 219 suara dukungan dari total 272 anggota parlemen yang mengikuti pemungutan suara putaran kedua.

Posisi Salih jauh meninggalkan saingannya, Fuad Hussein, yang hanya mendapatkan 22 suara.

Dalam putaran pertama pemilihan, tidak ada satu pun dari sekitar 20 kandidat presiden yang berhasil mengumpulkan dua pertiga jumlah suara dukungan dari total 329 anggota parlemen untuk dapat menduduki jabatan itu.

Namun, Barham Salih pada putaran pertama membukukan peroleh terbanyak, yaitu 165 suara, sementara Fuad Hussein berada di tempat kedua dengan mengumpulkan 89 dukungan dari sekitar 300 anggota parlemen yang mengikuti proses pemilihan.

Menurut undang-undang dasar Irak, presiden terpilih harus mengumpulkan dua pertiga suara dari 329 anggota parlemen. Jika parlemen gagal memunculkan dua pertiga suara mayoritas, dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi akan dipertarungkan.

Kandidat yang mendapatkan suara mayoritas pada putaran kedua pemungutan suara harus dinyatakan sebagai presiden Irak.

Credit antaranews.com

Departemen Pajak AS Akan Selidiki Penggelapan Pajak Trump

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB Indonesia -- Departemen Perpajakan New York menyebut mereka akan menyelidiki laporan yang menyebutkan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Departemen Pajak sedang meninjau tuduhan dalam artikel NYT dan akan mengejar dengan antusias melalui semua jalur penyelidikan yang tepat," kata juru bicara Perpajakan dan Pembiayaan negara bagian New York James Gazzale kepada AFP.

Berdasarkan laporan The New York Times, Trump diduga membantu orang tuanya melakukan penggelapan pajak perusahaan real estate mereka. Dengan penggelapan itu, ia mendapat lebih banyak uang dari orang tuanya dari yang pernah ia umumkan di masa lalu.

Dalam berbagai kesempatan Trump mengungkap bahwa ia telah mendapat sedikit bantuan dari ayahnya Fred Trump untuk mengembangkan kekayaannya. Fred adalah pengembang properti di New York.

Padahal menurut penyelidikan NYT, Trump setidaknya menerima sekitar US$413 juta (Rp6,2 triliun) jika disesuaikan dengan nilai dolar saat ini, dari kegiatan real estate ayahnya itu.

"Sebagian besar uang ini didapat Trump karena ia membantu orang tuanya melakukan menghindari pajak," demikian dilaporkan surat kabar tersebut.

"Ia juga membantu merencanakan strategi untuk menurunkan nilai perusahaan real estate orang tuanya hingga ratusan miliar dolar dan berhasil mengurangi pajak besar-besaran."

Trump menolak berkomentar tentang artikel itu tetapi Charles Harder, salah satu pengacaranya, memberikan komentar.

"Tuduhan New York Times tentang penipuan dan penghindaran pajak adalah 100 persen salah, dan sangat mencemarkan nama baik," kata Harder.

"Urusan itu ditangani oleh anggota keluarga Trump lainnya yang bukan ahli waris itu sendiri. Sehingga kepatuhan pajak bergantung pada profesional tersebut untuk memastikan kepatuhan penuh pada hukum."

Menurut para ahli pajak, Trump mungkin tidak akan mendapat tuntutan pidana atas aksinya itu. Tapi, ia bisa didenda atas penipuan pajak jika masalah ini dibongkar oleh pihak berwenang.

Credit cnnindonesia.com

Ilmuwan Laser Dianugerahi Hadiah Nobel Fisika

Pengumuman penerima hadiah nobel Fisika 2018

Foto: Hanna Franzen/TT via AP

Temuan laser kedua ilmuwan menjadi terobosan untuk operasi dan kajian ilmiah.

CB, STOCKHOLM -- Ilmuwan Arthur Ashkin, Gerard Mourou, dan Donna Strickland meraih Hadiah Nobel 2018 untuk Fisika karena terobosan di bidang laser untuk operasi dan kajian ilmiah.

Ashkin, warga Amerika Serikat, dari Laboratorium Bell di AS meraih setengah dari hadiah itu. Sementara Mourou, warga Prancis, yang juga memiliki kewarganegaraan AS, dan Strickland dari Kanada berbagi hadiah setengahnya lagi.

Strickland, dari Universitas Waterloo, Kanada, menjadi perempuan ketiga meraih Hadiah Nobel untuk Fisika.

"Temuan yang dianugerahi tahun ini merevolusi fisika laser," kata Akademi Sains Kerajaan Swedia mengenai pemberian hadiah senilai sembilan juta Crown Swedia (15 miliar rupiah) itu.

"Instrumen dengan presisi canggih membuka bidang riset yang belum diselidiki dan sejumlah aplikasi industri dan medis," demikian pernyataan lembaga itu.

Ashkin menemukan "pinset" optik yang dapat mengambil partikel, atom, virus, dan sel-sel hidup lainnya sementara Mourou dan Strickland secara terpisah menciptakan pulsa laser paling kuat dari yang pernah ada dan paling singkat. Temuan itu menjadi standar bagi laser intensitas tinggi, misalnya untuk digunakan dalam jutaan operasi mata korektif per tahun.

Hadiah untuk prestasi di bidang sains, sastra, dan perdamaian diberikan sejak 1901 sesuai dengan keinginan hartawan Swedia Alfred Nobel, yang penemuan dinamitnya menghasilkan kekayaan besar dan digunakan mendanai hadiah tersebut.

Namun, untuk pertama kali dalam puluhan tahun, tidak ada hadiah Nobel untuk Sastra pada tahun ini. Hal itu setelah tuduhan skandal pelecehan seksual mengakibatkan sejumlah anggota meninggalkan jajaran pengurus Akademi Swedia, yang memberikan hadiahnya.

Credit republika.co.id

China Gandeng AS untuk Eksplorasi Bulan

Ilustrasi peluncuran roket (Tasnim News Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- China sedang membuat program ambisius untuk melakukan eksplorasi bulan. Tak cuma berencana untuk melakukan eksplorasi di kutub bulan pada 2030, tapi mereka juga akan mengirimkan misi manusia ke bulan dan mendirikan pangkalan di sana. Mereka berencana untuk mengirimkan taikonauts (istilah astronot di China) dalam misi ke bulan.

Hal ini diungkap Li Guoping, direktur Biro Administrasi Ruang Angkasa Nasional China (CNSA), saat menghadiri Konferensi Dunia mengenai Literasi Sains 2018 di Beijing, seperti diberitakan China Daily.

LiGuoping, direktur Biro Administrasi Ruang Angkasa Nasional China (CNSA), mengatakan bahwa China sedang merencanakan empat misi untuk eksplorasi bulan. Menurut Li misi pertama ke bulan ini akan diluncurkan sebelum akhir tahun.

Mereka akan mengirim misi eksplorasi Chang'e-4 untuk mengamati sisi bulan. Jika berhasil, maka Chang'e-4 akan menjadi pendaratan pertama di sisi bulan pertama di dunia.

Dilansir dari Sputnik News, CNSA meletakkan sesuatu dalam misi Chang'e-4 ketika meluncurkan satelit Quequiao ke titik L-2 Lagrangian. Satelit itu akan berfungsi sebagai relay komunikasi yang mendukung misi eksplorasi China ke bulan.

Pada 2017 lalu, roket Chang'e-5 mengalami kegagalann mesin untuk berangkat menjalankan misi nya ke bulan, sehingga digantikan oleh Chang'e-4.

Pada 2019 mendatang, Chang'e-5 akan dikembangkan agar bisa melanjutkan misinya ke bulan dan kembali ke bumi.

Sputnik news melaporkan bahwa pada April lau, China mengembangkan ide-ide inovatif untuk misi ke bulan. Mereka mencari ide-ide baru untuk melakukan desain pendaratan di permukaan bulan serta kendaraan untuk melakukan pendakian saat di bulan.

Zhou Jianping, peneliti yang merancang program pesawat luar angkasa China mengatakan bahwa eksplorasi bulan merupakan bagian paling penting dari program pesawat luar angkasa ini.

"Publik dipersilahkan untuk memberikan ide mereka untuk melakukan pengembangan program luar angkasa Tiongkok," kata dia.

Koordinasi dengan AS

Dalam diskusi panel di Jerman, Administrator CNSA, Zhang Kejian dan Jim Bridenstine dari NASA mengindikasikan bahwa keduanya tertarik melakukan kerja sama bilateral meskipun adanya persaingan yang meningkat antara AS dan China.

"CNSA bersedia untuk bergabung dengan mitra Internasional kami untuk kepentingnya peradaban dan kemajuan manusia," kata dia.

"Saya memiliki diskusi yang sangat bagus dengan NASA untuk kerja sama bilateral di daerah ini. Saya pikir responnya positif," kata dia menambahkan.

Jim Bridenstine juga mengatakan bahwa China dan AS bekerja sama dalam banyak hal meskipun bukan berarti kepentingan mereka selalu sejalan.

"Sejauh ini negara-negara dan agensi dari seluruh dunia dapat bekerja sama di luar angkasa, hal ini benar-benar merupakan minat kami untuk melakukannya," kata dia.

"Saya menantikan untuk mengeksplorasi lebih banyak kesempatan melakukan itu," kata dia menambahkan.

Dilansir dari Sputnik News, Zhang mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa kerja sama kedua belah pihak dapat memulai daftar kerja sama. Mereka dapat menghentikan penelitian yang mereka tidak dapat laksanakan sekarang, atau mereka dapat bekerja sama pada bagian substansial.

Bridenstine juga setuju untuk melakukan beberapa eksperimen ilmiah.

"Kami dapat berbagi data dan berkolaborasi dengan cara itu sehingga setiap negara dapat belajar lebih banyak mengenai sains," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Usai Ancam Serang Rusia, Dubes AS Beri Klarifikasi

WASHINGTON - Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) untuk NATO Kay Bailey Hutchison menyampaikan klarifikasi atas pernyataan soal ancaman serangan pre-emptive Washington terhadap Rusia. Diplomat ini mengklaim tak berniat membuat ancaman, melainkan mendesak Moskow mematuhi Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

"Saya tidak berbicara tentang serangan pre-emptive Rusia. Maksud saya; Rusia perlu kembali mematuhi INF Treaty atau kita perlu mencocokkan kemampuannya untuk melindungi kepentingan AS dan NATO. Situasi saat ini, dengan pelanggaran Rusia yang mencolok, tidak dapat dipertahankan," tulis Hutchison, yang dikutip dari akun Twitter resminya, @USAmbNATO, Rabu (3/10/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, Hutchison membuat ancaman untuk menghancurkan hulu ledak dari sistem rudal jelajah Rusia yang dilarang dalam Perjanjian INF 1987. Washington khawatir senjata yang dikembangkan Moskow memungkinkannya untuk melakukan serangan nuklir di Eropa dalam waktu sekejap.

Diplomat Washington itu mengatakan Mosklow harus menghentikan pengembangan sistem rudal jelajah terlarang secara terselubung atau Amerika Serikat akan berusaha menghancurkannya sebelum menjadi senjata yang operasional.

Amerika Serikat yakin Rusia sedang mengembangkan sistem senjata yang masuk kategori pelanggaran perjanjian Perang Dingin. Namun, Moskow secara konsisten telah membantah tuduhan melakukan pelanggaran.

Hutchison mengatakan Washington tetap berkomitmen untuk membuat solusi diplomatik. Namun, juga siap untuk mempertimbangkan serangan militer jika pengembangan sistem rudal jarak menengah terus berlanjut.

"Pada titik itu, kami akan melihat kemampuan untuk mengambil rudal (Rusia) yang bisa menghantam negara kami," kata Hutchison pada konferensi pers.

"Langkah-langkah kontra (oleh Amerika Serikat) akan mengambil rudal yang sedang dikembangkan oleh Rusia yang melanggar perjanjian," ujarnya, seperti dikutip Reuters. "Mereka ada di pemberitahuan."

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan ancaman semacam itu berbahaya. "Tampaknya orang-orang yang membuat pernyataan seperti itu tidak menyadari tingkat tanggung jawab mereka dan bahaya retorika agresif," tulis kantor berita TASS mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Moskow menuduh balik AS dan beberapa sekutunya dengan sengaja melanggar Perjanjian INF karena menyebarkan sistem peluncur rudal Mk-41 di dekat perbatasan Rusia. Sistem itu dapat dengan mudah diubah untuk menembakkan rudal jelajah darat yang dilarang.

Credit sindonews.com

AS Ancam Serang Rusia untuk Hancurkan Rudal Terlarang

BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) mengancam akan menghancurkan hulu ledak dari sistem rudal jelajah Rusia yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Washington khawatir senjata yang dikembangkan Moskow memungkinkannya untuk melakukan serangan nuklir di Eropa dalam waktu sekejap.

Ancaman Washington yang secara harfiah sebagai ancaman serangan pre-emptive itu disampaikan Duta Besar AS untuk NATO Kay Bailey Hutchison pada hari Selasa (2/10/2018).

Diplomat itu mengatakan Mosklow harus menghentikan pengembangan sistem rudal jelajah terlarang secara terselubung atau Amerika Serikat akan berusaha menghancurkannya sebelum menjadi senjata yang operasional.

Amerika Serikat yakin Rusia sedang mengembangkan sistem senjata yang masuk kategori pelanggaran perjanjian Perang Dingin. Namun, Moskow secara konsisten telah membantah tuduhan melakukan pelanggaran.

Hutchison mengatakan Washington tetap berkomitmen untuk membuat solusi diplomatik. Namun, juga siap untuk mempertimbangkan serangan militer jika pengembangan sistem rudal jarak menengah terus berlanjut.

"Pada titik itu, kami akan melihat kemampuan untuk mengambil rudal (Rusia) yang bisa menghantam negara kami," kata Hutchison pada konferensi pers.

"Langkah-langkah kontra (oleh Amerika Serikat) akan mengambil rudal yang sedang dikembangkan oleh Rusia yang melanggar perjanjian," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Rabu (3/10/2018). "Mereka ada di pemberitahuan."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pernyataan ancaman semacam itu berbahaya, dan itu akan memberikan jawaban rinci kepada Washington ke depan.

"Tampaknya orang-orang yang membuat pernyataan seperti itu tidak menyadari tingkat tanggung jawab mereka dan bahaya retorika agresif," tulis kantor berita TASS mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Di masa lalu, kementerian itu menyatakan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencoba melestarikan perjanjian INF dan akan mematuhi kewajibannya jika Amerika Serikat melakukannya.

Komentar oleh Hutchison—yang ditunjuk Presiden Donald Trump sebagai Dubes untuk NATO—adalah peringatan paling langsung dari serangan pre-emptive sejak seorang pejabat AS pada tahun 2017 mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem senjata yang dilarang dalam Perjanjian INF 1987 jika Rusia terus melanggarnya.

Perjanjian itu melarang rudal jarak menengah yang mampu menyerang Eropa atau Alaska. Amerika Serikat dan Rusia merayakan tahun ke-30 dari perjanjian tersebut di Jenewa pada 2017 lalu.

Tetapi pada tahun yang sama, laporan Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa Rusia telah melanggar kewajibannya dalam perjanjain itu. Menurut laporan itu, Moskow memiliki dan memproduksi rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil).

Tuduhan AS ini akan semakin memperburuk hubungan antara Moskow dan Barat yang telah rusak pada level rendah setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina tahun 2014, intervensi militer di Suriah dan dugaan campur tangan dalam pemilu AS tahun 2016.

"Kami telah mencoba mengirim pesan kepada Rusia selama beberapa tahun yang kami tahu mereka melanggar perjanjian itu, kami telah menunjukkan Rusia bukti," kata Hutchison.

"Kami meletakkan tanda-tanda sehingga sekutu kami akan membantu kami membawa Rusia ke meja," ujarnya mengacu pada upaya diplomatik.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan rekan-rekan NATO-nya pada pertemuan dua hari yang dijadwalkan di Brussels pada Rabu (3/10/2018).

"Saya tidak dapat memperkirakan kemana akan pergi, ini adalah keputusan untuk presiden, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa baik di Capitol Hill dan di Departemen Luar Negeri, ada banyak kekhawatiran tentang situasi ini dan saya akan kembali dengan saran dari sekutu kita dan terlibat dalam diskusi itu untuk menentukan jalan ke depan," katanya kepada wartawan di Paris.

Credit sindonews.com