Selasa, 27 Maret 2018

Tiangong-1 jatuh ke Bumi mulai 31 Maret, perlukah waspada? ini penjelasannya

Stasiun ruang angkasa pertama milik China Tiangong-1 (Xinhua)

Beijing (CB) - Pengamat dari Pusat Pengendalian Ruang Angkasa Beijing (BACC) memperkirakan stasiun ruang angkasa pertama milik China Tiangong-1 jatuh ke bumi antara tanggal 31 Maret hingga 4 April 2018.

Lembaga Teknis Ruang Angkasa Nirawak China (CMSEO) mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir kejatuhan serpihan material stasiun ruang angkasa itu karena akan terbakar habis saat menyentuh atmosfer, demikian media resmi setempat, Selasa.

Berdasarkan pengamatan lembaga tersebut pada Minggu (25/3), Tiangong-1 berada pada orbitnya di ketinggian 216,2 kilometer dari permukaan bumi dan dalam kondisi utuh.

Tiangong-1 diluncurkan pada 29 September 2011 dan tugasnya berakhir pada 16 Maret 2016 setelah sudah tidak memberikan sinyal apa pun ke bumi.

Rentang orbit stasiun luar angkasa itu berada pada kisaran 43 derajat lintang utara hingga 43 derajat lintang selatan.

Hal itu berarti orbitnya membentang luas di atas kawasan Amerika Utara, Amerika Selatan, China, Timur Tengah, Afrika, Australia, sebagian Eropa, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik.

Pakar luar angkasa, Pang Zhihao, mengemukakan bahwa sesuai tradisi yang berlaku secara internasional biasanya bekas pesawat luar angkasa yang berada di orbit dekat bumi dibiarkan jatuh hingga dasar lautan di Samudra Pasifik yang jauh dari wilayah daratan.

Dasar lautan yang disebut sebagai kuburan pesawat luar angkasa itu juga sebelumnya menjadi "tempat peristirahatan terakhir" bagi stasiun luar angkasa MIR dan program luar angkasa Rusia serta Observatorium Compton Gamma Ray milik Amerika Serikat.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa jatuhnya Tiangong-1 tidak dapat dicegah.

Namun dia meminta media massa dan pengamat agar tidak berandai-andai yang justru berpotensi meresahkan masyarakat, apalagi jatuhnya pesawat atau stasiun luar angksa telah beberapa kali terjadi sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Kalaupun nanti di wilayah Indonesia, dia memperkirakan lokasi jatuhnya Tiangong-1 di kawasan tidak berpenghuni karena wilayah permukiman Indonesia jauh lebih kecil daripada luas lautan, hutan, dan gurun.

Credit antaranews.com

Jelang Pemilu, Malaysia Ajukan RUU Anti-Hoaks

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) anti-hoaks menjelang pemilihan umum. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengajukan beleid yang bakal menghukum mereka yang menyebarkan fake news atau berita palsu, dengan denda berat dan hukuman 10 tahun di penjara.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut diajukan menjelang pemilihan umum yang sedianya bakal digelar beberapa pekan mendatang, di tengah menyebarnya kritik atas skandal dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Di bawah RUU Anti-Berita Palsu 2018, siapa saja yang terbukti mempublikasikan hoaks dapat dikenakan denda 500 ribu ringgit (Rp1,76 miliar), 10 tahun penjara, atau dua-duanya.

"Beleid yang diusulkan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari menyebarnya berita palsu, dan memastikan hak-hak kebebasan berbicara dan berekspresi yang dihormati di bawah Konstitusi Federal," kata pemerintah Malaysia terkait RUU tersebut.

Pemerintah Malaysia mendefinisikan berita palsu sebagai "kabar, informasi, data dan laporan yang sebagian atau seluruhnya salah," termasuk feature, visual dan rekaman audio.

RUU yang mencakup publikasi digital, dan sosial media, akan berlaku untuk para pelanggar di luar Malaysia, termasuk warga asing, jika hal itu mempengaruhi Malaysia atau warga Malaysia.

Dalam RUU itu, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat diharapkan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam berbagi berita dan informasi.

Kalangan oposisi di parlemen mempertanyakan urgensi dari RUU tersebut. Mereka beralasan pemerintah sudah memiliki kekuasaan yang luas atas kebebasan berbicara dan media.

"Ini adalah serangan terhadap pers dan upaya untuk menanamkan rasa takut di kalangan rakyat sebelum GE14," kata politisi oposisi Ong Kian Ming di akun Twitter-nya, tak lama setelah RUU itu diajukan. GE14 adalah istilah Malaysia untuk pemilihan umum tahun ini.

Parlemen, di mana pemerintah menguasai mayoritas, diperkirakan bakal menggelar pemungutan suara atas RUU tersebut minggu ini.

Presiden AS Donald Trump mempopulerkan istlah 'berita palsu' atau 'fake news', yang dia gunakan untuk menggambarkan laporan media dan organisasi yang kritik terhadap dia.

Istilah tersebut dengan cepat menjadi bagian dari ujaran standar para pemimpin di negara-negara otoriter seperti Venezuela dan Myanmar.

Beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina juga telah mengusulkan beleid yang mencegah penyebaran 'berita palsu'. Rencana tersebut menuai kekhawatiran dari para aktivis kebebasan media.

Asosiasi Pers Malaysia memperingatkan beleid itu dapat melumpuhkan media karena akan memberi kekuasaan penuh bagi pemerintah untuk menghapus artikel yang dianggap merugikan ketertiban umum atau keamanan nasional.

"Memungkinkan satu pihak memiliki kekuatan yang tak perlu dipertanyakan lagi, untuk menghapus artikel yang tidak disukai dengan mudah," kata Serikat Jurnalis Nasional dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Senin (26/3).

Foto: REUTERS/Olivia Harris

Skandal 1MDB yang diekspos media asing dan blog-blog berita pada 2015, tak mereda pemberitaan mereka meski PM Najib secara konsisten menyangkal kesalahan dan cengkeraman pemerintah atas media arus utama Malaysia.

Transaksi terkait 1MDB sedang diselidiki di enam negara, termasuk Amerika Serikat, di mana Departemen Kehakiman telah meluncurkan kasus perdata guna memulihkan aset-aset terkait dana tersebut, di bawah penyelidikan anti-kleptokrasi.

Pemerintah Malaysia menindak keras pemberitaan media terkait 1MDB. Menangguhkan satu surat kabar, The Edge pada 2015 dan memblokir situs web yang mempublikasikan berita yang kritis terhadap peran Najib dalam skandal tersebut.

Seorang deputi menteri, dikutip media Malaysia, pekan lalu menyatakan berita apapun tentang 1MDB yang tidak diverifikasi pemerintah adalah 'berita palsu'.

Credit cnnindonesia.com

Eks Presiden Catalonia Ditangkap, Upaya Kemerdekaan Terancam

Ilustrasi gerakan kemerdekaan Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Pengadilan Jerman menyatakan kemungkinan butuh beberapa hari untuk memutuskan apakah akan mengekstradisi mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont ke Spanyol, menghadapi dakwaan pemberontakan akibat kampanye kemerdekaan kawasan yang dipimpinnya.

Namun, meski protes pecah dan memakan banyak korban di seluruh penjuru Catalonia, penangkapan Puigdemont pada Minggu (25/3) membuat gerakan kemerdekaan jatuh ke titik terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seluruh jajaran kepemimpinan upaya pembebasan kawasan kini sudah berada di balik jeruji menanti persidangan atau hidup di perasingan.

Melarikan diri dari Spanyol ke Belgia pada lima bulan lalu, Puigdemont dihadapkan pada dakwaan pemberontakan dengan ancaman 25 tahun penjara. Langkah hukum Madrid diambil setelah Perdana Menteri Mariano Rajoy lebih dulu membubarkan pemerintahan daerah dan menerapkan kekuasaan langsung atas Catalonia.

Sebagian besar analis yang dikutip Reuters meyakini Catalonia akan tetap dinodai kekisruhan politik hingga pemilu regional baru bisa membentuk pemerintahan yang stabil. Namun, mereka ragu krisis ini bisa berujung pada kerusuhan serius di jalanan Barcelona dan kota-kota Catalan lainnya.

Pada Minggu malam, demonstrasi menentang penangkapan Puigdemont digelar oleh puluhan ribu warga Catalan di Barcelona. Mereka pun terlibat bentrokan dengan polisi.

Di luar kantor pemerintahan pusat, polisi antihuru-hara memukuli demonstran yang mengibarkan bendera. Sejumlah orang yang dihantam dengan baton itu tampak berdarah-darah di bagian jidat.

Sekitar 100 orang terluka di seluruh penjuru wilayah, termasuk 23 anggota kepolisian Spanyol. Sementara itu, sembilan warga ditangkap, kata pihak berwenang.

Gelombang protes itu menyusul keputusan Mahkamah Agung Spanyol pada Jumat, yang menyatakan 25 pemimpin Catalan, termasuk Puigdemont, akan disidang atas dugaan pemberontakan, penggelapan atau penentangan terhadap pemerintah, terkait referendum kemerdekaan Oktober lalu.

Pemerintahan Madrid menganggap referendum yang diboykot oleh penentang kemerdekaan itu adalah langkah yang ilegal. PM Rajoy kemudian mengambil alih kuasa atas kawasan kaya raya di timur laut itu, menyusul deklarasi simbolis yang dilakukan parlemen Catalan.

Pada Jumat, pengadilan juga mengatifkan kembali surat perintah penangkapan internasional untuk empat polirikus lain yang mengasingkan diri, tahun lalu. Puigdemont dan sejumlah separatis lain menampik telah melakukan pelanggaran hukum.

Tindakan paksa pemerintah dan pengadilan tampaknya mengakhiri krisis politik paling parah di Spanyol sejak kembalinya demokrasi pada 1970-an silam.

"Tampaknya gerakan separatis mulai tumbang," kata analis Kepler Chevreux, Adrian Zunzunegui, dalam catatan pada Senin. "Kami memperkirakan bakal ada beberapa bulan ketidakpastian, dan kemungkinan besar pemilu akan diadakan saat itu."

Pemilu bisa menguntungkan maupun merugikan pemerintahan, mengingat simpati separatis masih tersisa di Catalonia, meski jumlah dukungannya terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Credit cnnindonesia.com

Fenomena Aneh Salju Oranye di Rusia dan Eropa Timur

Siberia yang tertutup salju. (REUTERS/Ilya Naymushin)

Jakarta, CB -- Fenomena aneh salju berwarna oranye menyelimuti Rusia, Bulgaria, Rumania dan beberapa negara lain di Eropa Timur.

Foto-foto salju berwarna oranye muncul di berbagai media sosial, termasuk dari para pemain ski di sebuah resor dekat Sochi, Rusia.

Salju yang biasanya berwarna putih, berubah warna akibat badai pasir yang bertiup di seluruh gurun pasir Sahara, Afrika Utara.

"Kami berski di Mars hari ini," tulis seorang pengguna akun media sosial sembari meluncur di lereng bersalju seperti dilansir CNN, Minggu (25/3).

Badai pasir menyebar dari Yunani hingga Rusia begitu luasnya hingga dapat terlihat dari gambar satelit badan antariksa Amerika Serikat, NASA.

Observatorium Athena menyatakan fenomena tersebut merupakan perpindahan pasir terbesar ke Yunani dari Gurun Sahara.

Debu Afrika menyelimuti seluruh Yunani dengan konsentrasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Debu oranya tersebut mengurangi daya jarak pandang orang-orang yang meluncur di lereng salju di Sochi.

Steven Keates, dari badan cuaca Inggris, Met Office, mengatakan fenomena tersebut pernah terjadi sebelumnya di belahan dunia yang lain.

"Pasir atau debu dari Afrika Utara dan Sahara, dari badai pasir yang terbentuk di pasang pasir," kata Keates seperti dilansir The Independent.

"Ketika pasir diterbangkan ke atmosfer, ia menyebar ke tempat-tempat lain."

"Melihat gambar satelit dari NASA menunjukkan banyak pasir dan debu atmosfer melayang menyeberangi Laut Mediterania," kata Keates.

"Saat hujan atau salju turun menyeret apapun termasuk pasir di atmosfer."

Kemana partikel pasir atau debu berpindah tergantung dari arah angin.

Tahun lalu, matahari dan langit di atas Inggris berubah menjadi merah akibat Badai Ophelia menyeret udara tropis dan debu dari Gurun Sahara.

Pada 2007, penduduk kota Siberia melaporkan salju berwarna oranye yang berbau busuk dan berminyak saat disentuh.

Para pejabat mengatakan salju tersebut berasal dari negara tetangga Kazakhstan yang menyebu debu dan tanah liat dari kawasan Omsk.

Menurut badan pengawas lingkungan Rusia, salju oranye tersebut kemungkinan berasal dari polusi bahan kimia yang mengandung besi, asam dan nitrat.

Credit cnnindonesia.com

60 Diplomatnya Diusir, Rusia: AS Tak Paham Apa Pun Selain Kekuatan

WASHINGTON - Pemerintah Rusia melalui duta besarnya di Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan Presiden Donald Trump yang memerintahkan pengusiran 60 diplomat Moskow. Rusia janji akan memberikan balasan yang tepat terhadap langkah permusuhan Washington.

Keputusan Trump sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Mosokow mendalangi serangan racun terhadap mantan agen ganda Kremlin, Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret 2018 lalu.

"Saya dapat mengatakan bahwa AS tidak memahami apa pun selain kekuatan. Saya pikir respons-nya harus memadai. Moskow akan mengambil keputusan yang tepat. Saya pikir, bahkan hanya sebagai warga negara Federasi Rusia, langkah provokatif yang tidak masuk akal seperti itu tidak dapat dibiarkan tanpa dijawab," kata Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov kepada wartawan.

Dubes Antonov telah dipanggil Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin, di mana dia diberitahu bahwa AS memutuskan untuk mengusir 48 diplomat Rusia. Kemudian, Antonov diberitahu lagi bahwa Washington telah mengumumkan 12 diplomat Rusia di PBB dalam status persona non grata.

"Saya sebutkan dalam pernyataan saya kepada Departemen Luar Negeri bahwa saya menganggap tindakan ini kontraproduktif," kata Antonov, seperti dikutip Russia Today, Selasa (27/3/2018). "Saya mengatakan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah yang sangat buruk dengan memotong apa yang masih sangat sedikit dalam hal hubungan Rusia-Amerika."

Trump selain memerintahkan 60 diplomat Moskow diusir, juga minta penutupan konsulat Rusia di Seattle pada 2 April 2018.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa sampai hari ini tidak ada sedikit pun bukti campur tangan Rusia dalam penyelidikan kasus (Skripal), atau keterlibatan Rusia dalam tragedi yang terjadi di Salisbury," kata diplomat Moskow tersebut.

"Saya ingin menggarisbawahi pendekatan paling optimal untuk menyelesaikan apa yang disebut kasus Skripal adalah penyelidikan yang tenang dan profesional di dalam Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW), di mana semua negara ada yang diwakili."

Credit sindonews.com

George Galloway: AS Usir 60 Diplomat Rusia Adalah Deklarasi Perang

LONDON - Politisi, penyiar dan penulis Inggris George Galloway mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusir 60 diplomat Rusia dan menutup konsulat Rusia di Seattle. Galloway menyebutnya sebagai deklarasi perang.

Keputusan Trump itu sebagai respons atas tuduhan bahwa Moskow mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret 2018 lalu. Tindakan Washington ini mengikuti jejak Inggris yang sudah mengusir 23 diplomat Moskow.

Galloway juga menyindir negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang mengikuti jejak Inggris dan AS dengan mengusir para diplomat Moskow. Dia menilai negara-negara UE hanya bertindak sebagai "negara-negara bawahan" yang melakukan apa yang diperintahkan Washington dan London.

"Negara-negara Eropa telah membuat pengusiran satu diplomat atau dua atau tiga, tetapi tindakan Amerika Serikat adalah semacam deklarasi perang, yang lebih mengejutkan menurut pertemuan liberal di Amerika Serikat, Presiden Trump adalah orang Rusia," kata Galloway kepada Russia Today, semalam (26/3/2018).

Mantan anggota parlemen Inggris itu mengatakan bahwa keputusan menyisakan hanya 40 diplomat Rusia untuk melakukan pekerjaannya di AS adalah kemerosotan hubungan yang tajam dibanding pendahulu Trump.

Rusia, kata Galloway, seharusnya tidak bersikap lunak dalam menanggapi tindakan Trump, sehingga akan memiliki efek.

"Jika saya yang membuat keputusan, saya pasti tidak akan melanjutkan dengan asumsi bahwa menjadi lunak akan memuaskan hewan buas yang mengais-ngais darah Rusia pada titik ini," paparnya.

Menurut Galloway, Inggris belum melakukan penyelidikan yang serius dan tuduhan serangan racun terhadap Skripal dan putrinya, Yulia Skripal adalah tuduhan bias.

"Sejauh yang saya lihat, tidak ada investigasi," katanya. "Putusan dinyatakan sebelum penyelidikan dimulai dan saya pikir tidak ada investigasi karena hasil penyelidikan analitis ilmiah yang serius akan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Rusia tidak berdasar."

Galloway mengatakan masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam kasus Skripal.

"Saya tidak percaya bahwa Rusia bertanggung jawab atas tindakan ini. Dan kabar baiknya adalah sebagian besar publik Inggris cenderung setuju," katanya.

Credit sindonews.com

Rusia Bersumpah Balas Pengusiran Diplomatnya

Ilustrasi bendera Rusia. (AFP Photo/Vasily Maximov)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bersumpah akan membalas pengusiran para diplomatnya dari Amerika Serikat, Kanada, Ukraina dan 14 negara Uni Eropa yang dilakukan terkait serangan racun terhadap seorang mantan mata-mata di Inggris.

"Kami menyatakan protes keras atas keputusan yang diambil sejumlah negara Uni Eropa dan NATO untuk mengusir diplomat Rusia," kata kementerian dalam pernyataan yang dikutip AFP, Senin (26/3). Institusi menyebut langkah itu "sikap yang provokatif."

Moskow bersumpah "langkah tidak bersahabat oleh sekelompok negara ini tidak akan berlalu begitu saja dan kami akan merespons."

Rusia menyebut langkah itu bertentangan dengan kepentingan mengidentifikasi siapa yang bersalah di balik serangan terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Salisbury. Keduanya kini dalam keadaan tidak sadar di rumah sakit setelah terpapar racun saraf yang dikembangkan di Uni Soviet.

Negara tersebut menuding negara-negara yang ikut mengusir diplomatnya "mendukung niat buruk otoritas Inggris" dan "tidak mau melihat apa yang sebenarnya terjadi." Rusia juga menyatakan hal ini merupakan bagian dari dinamika konfrontasional yang bertujuan "mengeskalasi keadaan."

Moskow menyatakan pihak berwenang Inggris telah membuat "tudingan tak berdasar" terhadap Rusia dan mengambil posisi "berpraduga, bias dan munafik."

Selain itu, Moskow juga mengeluhkan ketiadaan informasi terkait "percobaan pembunuhan terhadap warga Rusia."

Credit cnnindonesia.com

Trump Usir 60 Diplomat Rusia, Tutup Konjen di Seattle

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengusiran 60 diplomat dan intelijen Rusia serta menutup konsulat jenderal di Seattle, Senin (26/3). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengusiran 60 diplomat dan intelijen Rusia serta menutup konsulat di Seattle.

"Pemerintah AS memutuskan untuk mengusir 60 diplomat Rusia dan menutup konsulat jenderal Rusia di Seattle," kata pejabat pemerintah dalam brifing khusus seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, Senin (26/3).

Ke-60 diplomat tersebut 48 staf kedutaan dan 12 anggota Misi Permanen Rusia di Perserikatan Bangsa-bangsa. "Mereka akan meninggalkan Amerika Serikat dalam sepekan," tulis TASS.

Tindakan itu diambil Trump sebagai balasan atas kasus dugaan peracunan mantan agen ganda Rusia di Inggris.

Sebanyak 12 diplomat Rusia di Perserikatan Bangsa-bangsa New York dan 48 lagi di Kedutaan Rusia di Washington menghadapi ancaman pengusiran.

Pemerintah Amerika Serikat juga menutup konsulat Rusia di Seattle, yang diyakini sebagai tempat penting operasi intelijen Rusia.

Langkah tersebut diumumkan Senin, saat pemerintah Trump merespons keras serangan terhadap mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, 66 tahun dan putrinya, Yulia di Salisbury, Inggris. Keduanya kini kritis setelah ditemukan pingsan di luar sebuah pusat perbelanjaan pada 4 Maret lalu.

Negara-negara Eropa juga bakal mengumumkan pengusiran diplomat Rusia.

Washington Post melaporkan tindakan Amerika Serikat diperkirakan bakal memicu tindakan balasan terhadap diplomat AS di Rusia.

Pengusiran 60 diplomat adalah tindakan paling besar setelah Presiden Ronald Reagan memerintahkan pengusiran 55 diplomat Rusia pada 1986.

Pada Desember 2016, pemerintah Obama mengusir 35 terduga agen intelijen Rusia sebagai balasan atas campur tangan Moskow dalam pemilihan presidne AS.

Akhir Juli lalu, pemerintah Rusia meminta Amerika Serikat mengurangi staf diplomatik sebanyak 755 sebagai balasan atas sanksi baru dari Kongres AS terhadap Rusia.

Sebagai balasan atas langkah Moskow, pemerintah Trump menutup konsulat Rusia di San Francisco dan gedung aneksasi di New York dan Washington, Agustus lalu.

Credit cnnindonesia.com

Tiga negara Baltik juga usir diplomat Rusia

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya (Reuters)

Jakarta (CB) - Tiga negara Baltik bekas Uni Soviet --Lithuania, Estonia dan Latvia-- serempak mengusir diplomat-diplomat Rusia di ketiga negara itu sebagai bagian dari langkah koordinatif Uni Eropa dan NATO menyusul kasus peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Inggris selatan belum lama awal bulan ini.

Dari Vilnius, Reuters melaporkan bahwa Lithuania hari ini mengusir tiga diplomat Rusia berkaitan dengan serangan gas saraf itu.

Kementerian Luar Negeri Lithuania juga menyatakan akan melarang 44 orang Rusia lainnya masuk negeri ini setelah serangan di Salisbury, Inggris, 4 Maret lalu yang sudah dibantah Rusia itu.

"Dengan mengusir orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan status diplomatik mereka, negara-negara (Uni Eropa) tengah menunjukkan tanda kesetiakawanan kepada Inggris dan mengambil langkah terhadap jejaring mata-mata Rusia di Eropa," kata kementerian luar negeri Lithuania seperti dikutip Reuters.

Dari Riga, ibu kota Latvia, dilaporkan bahwa negeri ini akan mengusir seorang diplomat Rusia sebagai solidaritas kepada Inggris.

"Sebagai solidaritas kepada Inggris menyangkut serangan Salisbury dan untuk pelanggaran konvensi Wina, Latvia bergabung dengan negara-negara Uni Eropa mengusir diplomat Rusia selain mendaftarhitamkan warga Rusia," kata menteri luar negeri Latvia Edgars Rinkevics via Twitter.

Negara ketiga di Baltik, Estonia, juga melakukan hal sama dengan mengusir atase pertahanan Rusia di negeri ini.

"Sore ini kami memanggil duta besar Rusia yang kepada siapa kami memberikan nota bahwa atase pertahanan kedutaan besar Rusia harus meninggalkan negeri ini," kata Menteri Luar Negeri Estonia Sven Mikser dalam jumpa pers. "Tindakan-tindakan dia tidak sejalan dengan Konvensi Wina."

Credit antaranews.com

Belanda, Italia, dan Denmark ikut usir diplomat Rusia

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta (CB) - Belanda, Italia dan Denmark menjadi tiga dari empat belas negara anggota Uni Eropa yang hari ini serempak mengusir diplomat Rusia dari negara masing-masing menyusul dugaan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal.

Dari Amsterdam, Reuters melaporkan bahwa Perdana Menteri Mark Rutte telah menyatakan akan mengusir dua diplomat Rusia menyusul serangan gas saraf di Salisbury, Inggris selatan, belum lama awal bulan ini.

Kedua diplomat bekerja sebagai staf intelijen pada kedutaan besar Rusia di Den Haag. Mereka diberi waktu dua pekan untuk meninggalkan Belanda.

Dari Roma, pemerintah Italia juga mengusir dua diplomat Rusia di sana.

"Sebagai tanda solidaritas dengan Inggris dan setelah berkoordinasi dengan sekutu-sekutu NATO dan mitra-mitra Eropa, kementerian luar negeri hari ini telah mengkomunikasikan keputusannya mengeluarkan dua pejabat kedutaan besar Rusia di Roma yang memiliki kredensial diplomat dari wilayah Italia dalam jangka waktu satu pekan," kata kementerian luar negeri Italia.

Pada hari yang sama Denmark juga mengambil langkah yang sama mengusir dua diplomat Rusia di negeri itu.

"Penjelasan Rusia dalam insiden itu kurang lebih hanya imajinasi, beberapa di antaranya penyangkalan belaka dan sebagian besar merupakan dalih untuk menciptakan keraguan," kata Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen.

Kedua diplomat Rusia diberi waktu sampai satu pekan untuk meninggalkan Denmark.

Denmark menyatakan akan menerapkan juga sanksi ekonomi sebagai tanda solidaritas dengan Uni Eropa dalam kasus ini.

Para pemimpin Uni Eropa pekan lalu menyebut presentasi PM Inggris Theresa May mengenai ketelibatan Rusia dalam peracunan Skripal sebagai bukti yang punya dasar yang kuat.

Credit antaranews.com

Jerman usir empat diplomat Rusia

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. (heiko-maas.de)

Berlin (CB) - Jerman akan mengusir empat diplomat Rusia menyusul dugaan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Inggris, kata Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dikutip Reuters.

Rusia sendiri telah membantah bertanggung jawab atas serangan 4 Maret terhadap Skripal dan putrinya yang keduanya masih dalam perawatan intensif setelah serangan gas saraf pertama di Eropa sejak Perang Dunia Kedua itu.

Langkah Jerman itu adalah bagian dari gelombang reaksi terkoordinasi Uni Eropa dan NATO terhadap sekitar 100 diplomat Rusia yang adalah pengusiran diplomat Rusia oleh Eropa yang terbesar sejak Perang Dingin.

"Sudah jelas harus ada konsekuensi. Kami di Uni Eropa untuk itu mengadopsi posisi tegas dan bahu membahu dengan Inggris," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Seraya memberi tenggat waktu tujuh hari kepada para diplomat Rusia yang diusir untuk meninggalkan Jerman, Maas menyatakan pemerintah Rusia tidak menjawab satu pun pertanyaan mengenai serangan gas saraf itu dan menunjukkan ketidakmauan memainkan peran konstruktif dalam mengklarifikasi hal-hal seputar kasus itu.

Credit antaranews.com

Ikuti Langkah Inggris, Jerman dan Ukraina Usir Diplomat Rusia

BERLIN - Pemerintah Jerman dan Ukraina dilaporkan mengusir sejumlah diplomat Rusia. Pengusiran diplomat Rusia ini terkait dengan kasus serangan terhadap pembelot Rusia, Sergei Skripal di Inggris beberapa waktu lalu.

Kementerian Luar Negeri Jerman menuturkan, pihaknya akan mengusir setidaknya empat orang diplomat Rusia. Kemlu Jerman menuturkan, pengusiran ini dikarenakan Rusia menolak bekerjasama dalam penyelidikan kasus Skripal.

"Hari ini kami mengusir empat diplomat Rusia. Setelah serangan menggunakan racun di Salisbury, Rusia masih belum bekerja sama dengan penyelidikan," kata Kemlu Jerman merujuk pada kota tempat Skripal diserang, seperti dilansir Reuters pada Senin (26/3).

Sementara itu Ukraina akan mengusir setidaknya 13 orang diplomat Rusia dengan alasan yang sama. Pengumuman pengusiran diplomat Rusia ini disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina, Petro Poroshenko.

"Keputusan itu diambil dalam semangat solidaritas dengan mitra Inggris dan sekutu transatlantik dan dalam koordinasi dengan negara-negara Uni Eropa (UE)," kata Poroshenko dalam sebuah pernyataan.

Selain Jerman dan Ukraina, sejumlah negara Eropa lainnya juga dikabarkan bersiap untuk mengusir beberapa diplomat Rusia dari negara mereka. Moskow sendiri belum berkomentar mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

14 negara Uni Eropa serempak usir diplomat Rusia

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya. (Reuters)

Varna, Bulgaria (CB) - Empat belas negara Uni Eropa, Senin, serempak mengusir diplomat Rusia di negara mereka masing-masing, kata seorang pejabat teras Uni Eropa setelah organisasi regional ini pekan lalu menyatakan akan sejalan dengan Inggris dalam menyalahkan Rusia berada di balik peracunan seorang mantan mata-mata Rusia.

"Sudah dilakukan hari ini, empat belas negara angota telah memutuskan untuk mengusir diplomat Rusia," kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk seperti dikutip Reuters dalam jumpa pers di Varna, Bulgaria.

"Langkah-langkah berikutnya, termasuk sanksi yang lebih jauh di dalam kerangka Uni Eropa, tidak bisa dikesampingkan dalam beberapa hari dan pekan ke depan," sambung Tusk.

Credit antaranews.com

Senin, 26 Maret 2018

Demonstran Thailand Tuntut Tentara Cabut Dukungan ke Junta

Junta militer Thailand

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Lebih dari 300 demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di depan gerbang markas tentara di Bangkok. Mereka meminta tentara untuk menarik dukungan terhadap dewan pemerintahan yang didirikan oleh milter atau junta.

Junta mengambil alih kekuasaan setelah kudeta Mei 2014. Namun para pengunjuk rasa juga tidak ingin pengambilalihan militer lainnya.

"Kami menginginkan transisi damai. Sudah waktunya bagi tentara dan seluruh masyarakat Thailand untuk berhenti mendukung junta dan memihak rakyat," ujar salah satu pemimpin aksi, Rangsiman Roma.

Ini adalah salah satu aksi protes terbesar dalam gelombang protes terbaru. Prajurit di markas tentara menolak untuk menanggapi demonstran.

Pawai dimulai di Universitas Thammasat, Bangkok. Polisi yang tidak bersenjata berusaha menghalangi para demonstran yang menuju ke markas tentara. Demonstran membakar dupa dan berorasi untuk memperkuat pesan mereka.

"Bagi Anda yang ada di rumah, bergabunglah dengan kami sampai kami bisa memenangkan perang ini. Sampai kami mendapatkan apa yang kami inginkan," kata aktivis mahasiswa Sirawith Seritiwat, yang juga dikenal sebagai Ja New.

Para pengunjuk rasa menginginkan junta mengadakan pemilihan pada November 2018 seperti yang dijanjikan tahun lalu. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemungutan suara tidak akan terjadi sampai awal 2019. Ini penundaan terbaru untuk pemungutan suara yang semula direncanakan pada 2015.

Para pengunjuk rasa juga marah dengan skandal korupsi, khususnya penyelidikan terhadap koleksi jam tangan mewah Wakil perdana menteri dan Menteri Pertahanan, Prawit Wongsuwan. Bulan lalu, petisi publik menuntut dia untuk berhenti.

Prawit mengatakan dia meminjam arloji teman-temannya. Namun ia bersedia mengundurkan diri jika masyarakat menginginkannya.

"Ada terlalu banyak korupsi. Kami membutuhkan demokrasi kembali sekarang," kata seorang mantan marinir ThailandMike Pisek (70).

Walaupun unjuk rasa dipimpin oleh mahasiswa namun kebanyakan peserta berusia 60 atau 70 tahun. Para pemimpin demonstrasi mengatakan mereka tidak merencanakan lebih banyak aksi sampai Mei atau mendekati peringatan empat tahun kudeta 2014.

Tentara mengaku mengambil alih kekuasaan untuk mengakhiri protes jalanan selama berbulan-bulan pada 2013 dan 2014 di Bangkok yang dipimpin oleh Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC).

Credit republika.co.id

Rusia Bantah Bantu Taliban Afghanistan

KABUL - Rusia membantah tudingan komandan NATO di Afghanistan yang menyebut Moskow mendukung bahkan memasok senjata ke Taliban. Tudingan ini menjadi warna dalam ketegangan atas keterlibatan Moskow dalam konflik.

Dalam sebuah wawancara, Jenderal John Nicholson mengatakan, Rusia telah bertindak untuk melemahkan upaya Amerika Serikat (AS) di Afghanistan meskipun ada kepentingan bersama dalam memerangi terorisme dan narkotika. Ia menyebut ada indikasi bahwa Moskow memberikan dukungan keuangan dan bahkan senjata.

"Kami telah membawa senjata ke markas ini dan diberikan kepada kami oleh para pemimpin Afghanistan dan mengatakan ini diberikan oleh Rusia kepada Taliban," katanya.

Sebuah pernyataan dari kedutaan Rusia di Kabul menepis komentar itu, menyebutnya sebagai "omong kosong". Pernyataan ini sekaligus mengulangi bantahan sebelumnya oleh para pejabat Rusia.

"Sekali lagi, kami bersikeras bahwa pernyataan seperti itu benar-benar tidak berdasar dan meminta para pejabat untuk tidak berbicara omong kosong," kata kedutaan Rusia seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/3/2018).

Para komandan AS, termasuk Nicholson, telah mengatakan pada beberapa kesempatan selama tahun lalu bahwa Rusia mungkin memasok senjata ke Taliban. Meskipun begitu, tuduhan ini tidak dibarengi dengan bukti yang dipublikasikan.

Komentar Nicholson juga muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara anggota NATO dan Moskow terkait kasus Sergei Skripal. Skripal adalah mantan agen intelijen Rusia yang kini berada dalam kondisi kritis setelah diracun dengan zat saraf langka di Inggris.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa kontak terbatas mereka dengan Taliban ditujukan untuk mendorong pembicaraan damai dan menjamin keselamatan warga Rusia. Moskow menawarkan untuk membantu mengoordinasikan pembicaraan damai di Afghanistan.

Para pejabat Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu telah memiliki hubungan yang signifikan dengan Moskow sejak setidaknya 2007. Taliban menambahkan bahwa keterlibatan Rusia tidak melampaui dukungan moral dan politik.

Moskow sangat kritis terhadap AS dan NATO atas penanganan perang di Afghanistan. Namun, pada awalnya, Rusia membantu menyediakan helikopter untuk militer Afghanistan dan menyetujui rute pasokan untuk bahan koalisi melalui Rusia.

Sebagian besar kerja sama itu telah runtuh ketika hubungan antara Rusia dan Barat memburuk dalam beberapa tahun terakhir atas konflik di Ukraina dan Suriah.

Credit sindonews.com

Bolton, Penasihat Keamanan Baru Trump yang Anti-Korut

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi.

Hal ini lantaran Bolton, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)tersebut dikenal sebagai pengamat garis keras.

Pria 69 tahun itu dikenal sangat mengedepankan pendekatan agresif militer dalam menghadapi "musuh". Lewat akun Twitter-nya dia menentang pertemuan Trump dengan Kim Jong-un dengan menyebut bahwa berbicara dengan Korut tidak akan menghasilkan apa-apa.

Penunjukan Bolton pun lantas memunculkan kekhawatiran bagaimana kelanjutan rencana dialog Washington dengan Korea Utara menjelang pertemuan puncak antara Trump dan Kim Jong-un, Mei nanti.

"Sekarang saya khawatir," ucap Megan Stifel, mantan staf Dewan Keamanan Nasional era pemerintahan Barack Obama, merespons berita penunjukkan Bolton melalui Twitter seperti dikutip CNN, Jumat (23/3).

Dalam wawancaranya kepada The Wall Street Journal, Februari lalu, Bolton mengatakan AS seharusnya bisa menyerang Korut sebagai pencegahan dan upaya menghentikan ancaman senjata nuklir negara itu.

Bolton juga menganggap berdialog dengan Pyongyang merupakan langkah yang sia-sia.

Selain isu Korut, selama ini Botlon juga dikenal menolak keras kesepakatan perjanjian nuklir AS dengan Iran yang disepakati Presiden Obama 2015 lalu.

Bolton kerap mendesak pemerintah untuk mengabaikan perjanjian nuklir tersebut. Dikutip USA Today, majalah The American Conservative bahkan mengatakan "Bolton telah bertahun-tahun terobsesi mendorong AS berperang melawan Iran."

Dia juga terkenal dengan pandangannya yang anti-China dan Rusia. Ketika Trump berupaya memperkuat relasinya dengan Moskow, Bolton malah meremehkan Rusia.

"Pemilu terbaru Rusia kemarin menjadi kesempatan Presiden Vladimir Putin berlatih mengintervensi pemilunya sendiri agar bisa lebih baik lagi mencampuri pemilu di negara lainnya," kata Bolton beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota Kongres pun mempertanyakan pilihan Trump yang jatuh pada Bolton ini karena menyangkut jabatan krusial di Gedung Putih.

"Ini bukan pilihan yang bijak. Bolton tidak memiliki kriteria untuk menjadi Penasihat Keamanan yang efektif," ujar Senator Demokrat Jack Reed melalui pernyataan.

Nama Bolton telah lama dikenal di antara pejabat publik di Washington. Dia bahkan pernah berniat mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016.

Bolton pernah ditunjuk Presiden George W Bush untuk menjadi dubes AS untuk PBB meski dirinya merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap organisasi internasional itu.

Bolton bahkan pernah berkata bahwa PBB merupakan organisasi internasional antar-pemerintah yang paling tidak effisien.

Lebih lanjut, terpilihnya Bolton dianggap sejumlah pihak semakin menegaskan bahwa pemerintahan Trump masih akan menggunakan pendeketan tegas terutama opsi militer dalam menghadapi ancaman AS, terutama Korut dan Iran.

"Bolton telah lama mendukung tindakan pencegahan termasuk opsi militer untuk menghadapi Korut. Pengangkatannya sebagai Penasihat Keamanan Nasional memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Trump tetap membuka opsi militer dalam hal tersebut," kata Abraham Denmark, wakil asisten menteri pertahanan untuk Asia Timur era Presiden Obama.

"Terpilihnya Bolton juga mengindikasikan bakal ada pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap China. Perang dagang AS dan China mungkin hanya permulaan dari kompetisi geopolitik yang lebih luas lagi," kata Denmark seperti dikutip Reuters.
Namun dalam wawancara Fox News terbaru, Bolton menyatakan pernyataan-pernyataan keras dia sebelumnya telah menjadi 'masa lalu'. "Yang penting sekarang adalah apa yang dikatakan Presiden," kata Bolton dalam wawancara Fox News "The Story" seperti dilansir CNN, Jumat (23/3).

Credit cnnindonesia.com

Empat Bandara di Arab Saudi Diserang Rudal Balistik

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

Foto: EPA/Yahya Arhab

Rudal balistik jarak jauh ini ditembakkan oleh kelompok gerilyawan Houthi.

CB, SANA'A -- Gerilyawan Syiah Yaman, Houthi, menembakkan beberapa rudal balistik jarak jauh ke empat bandar udara (bandara) di Arab Saudi, demikian satu pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita yang dikuasai Houthi, Saba. Satu rudal balistik ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional Raja Khaled di bagian utara Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Rudal kedua ditujukan ke Bandar Udara Internasional Abha di Provinsi Asir di bagian barat-daya Arab Saudi. Rudal ketiga, tambah pernyataan tersebut, ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional di Provinsi Jizan, bagian selatan Arab Saudi.

Sementara itu, rudal keempat ditembakkan ke arah bandar udara regional di Provinsi Najran, bagian tenggara Arab Saudi. "Tindakan tersebut adalah reaksi terhadap instruksi dari pemimpin revolusi Abdul-Malik Al-Houthi," kata kelompok Syiah Yaman itu di dalam pernyataan tersebut.

"Serangan rudal itu juga adalah pembalasan terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi karena menggunakan semua senjata dalam perang mereka melawan rakyat Yaman," tambah kelompok tersebut.

Kelompok yang menguasai sebagian besar provinsi Yaman Utara itu juga mengatakan petempurnya menembakkan beberapa rudal balistik lagi ke beberapa sasaran lain di Arab Saudi, tapi tidak menyebutkan nama sasaran mereka.

Serangan rudal tersebut dilancarkan tak lama setelah pemimpin milisi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi, berpidato melalui televisi untuk memperingati tahun ketiga perang antara kelompok itu dan Pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional dan didukung oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Di dalam pidatonya, Abdul-Malik berikrar akan meningkatkan serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi.

Gerilyawan Al-Houthi telah menembakkan ratusan rudal balistik ke arah kota besar Arab Saudi, tapi sebagian besar dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi. Sejauh ini, perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negara Arab tersebut ke ambang kelaparan massal.

Credit republika.co.id

Hamas: Serangan Udara Israel Bentuk Teror ke Warga Sipil

Bangunan hancur akibat serangan udara Israel.

Foto: EPA/Mohammed Saber

Serangan terjadi setelah empat orang Palestina berhasil melewati perbatasan di Gaza.

CB, GAZA -- Pasukan Israel telah menargetkan markas Hamas dengan empat serangan pada Ahad (25/3) di kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan kerusakan properti.

Dilansir Aljazirah, Ahad (25/3), tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan serangan udara mencerminkan krisis pendudukan Israel, yang dimaksudkan untuk meneror warga sipil.

Israel mengatakan serangan terjadi setelah sebuah operasi di mana empat orang Palestina berhasil melewati pagar perbatasan timur ke jalur Gaza pada Sabtu. Menurut sumber setempat, orang-orang itu berusaha merusak peralatan Israel yang mengoperasikan penghalang bawah tanah, yang sedang dibangun untuk menghentikan orang-orang Palestina menggali terowongan

Media Israel melaporkan empat orang Palestina telah mencoba membakar crane konstruksi, sebelum mereka mundur kembali ke darata setelah unit militer Israel mendekati mereka. Penghalang tanah beton, yang dibangun pemerintah Israel di perbatasan Jalur Gaza, diharapkan akan selesai pertengahan 2019.

Sensor gerak yang dirancang untuk mengidentifikasi pekerjaan penerowongan juga akan dipasang. Bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza, terowongan dilihat sebagai jalur hidup untuk melawan blokade udara, angkatan laut dan darat yang telah ada sejak 2007.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak terowongan yang dihancurkan oleh Israel dan Mesir. Mereka mengklaim terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan senjata untuk Hamas, yang telah memerintah Gaza selama satu dekade terakhir.

Credit republika.co.id

Israel Kembali Targetkan Hamas dalam Serangan Terbaru

Pesawat militer dengan bendera Israel dibelakangnya.

Foto: israelforum.com

Militer Israel menyerang komplek militer milik Hamas di Rafah.

CB, GAZA -- Pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan di wilayah selatan Jalur Gaza pada Sabtu (24/3) malam. Mereka meunding terdapat empat warga Palestina yang telah melanggar ketentuan dengan melintasi perbatasan secara ilegal.

Militer Israel kemudian menyerang komplek militer milik pihak berwenang Hamas di Rafah. Dari laporan media Haaretz, warga Palestina yang melintasi perbatasan secara ilegal juga membawa botol-botol yang mudah dibakar dan menuju Israel, melalui Kibbutz Kissufim.

Kamu akan terus menggagalkan semua upaya untuk mencelakakan Israel dan melawan dengan keras mereka yang ingin menyakiti warga kami, ujar pernyataan tentara Israel melalui jejaring sosial Twitter seperti dilansir Al Araby, Ahad (25/3).

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas semua agresi yang datang dari Jalur Gaza. Pekan lalu, militer Israel dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan fasilitas di bawah tanah milik Hamas.

Serangan udara itu datang sebagai balasan atas terjadi ledakan dengan alat rakitan di perbatasan utara Jalur Gaza dan Israel. Menurut Israel, tindakan ini ditujukan untuk pasukan perbatasan mereka yang menjaga daerah-daerah titik utama.

Sejumlah faksi di Palestina telah memperingatkan eskalasi agresi Israel di Gaza dapat memicu episode konflik terbaru yang mengerikan antara Israel dan Palestina. Hamas telah meminta agar Israel segera mengakhiri pengepungan yang melumpuhkan Gaza.

Credit republika.co.id

Mantan Pemimpin Katalan Ditahan di Jerman

Carles Puigdemont.

Foto: EPA-EFE/JORDI BEDMAR

Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol.

CB, BERLIN -- Mantan pemimpin Katalan Carles Puigdemont ditahan pada Ahad (25/3) di Jerman. Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol. Ia menghadapi tuntutan hingga 25 tahun penjara karena mengorganisasi referendum yang dianggap pemerintah Spanyol ilegal tahun lalu.

Puigdemont memasuki Jerman dari Denmark setelah meninggalkan Finlandia pada Jumat. Polisi akan memulai proses ekstradisi yang diminta oleh Spanyol.

Penahanan Puigdemont memperburuk krisis Katalan. Kelompok pro-kemerdekaan Katalan menyerukan dukungan kepada Puigdemont di luar kantor delegasi Komisi Eropa dan konsulat Jerman.

Polisi Jerman mengatakan mereka telah menangkap Puigdemont di negara bagian utara Schleswig-Holstein dengan surat perintah penangkapan Eropa yang dikeluarkan oleh Spanyol. Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan Puigdemont ditahan di dekat bagian jalan raya A7 yang memotong negara dari kota Flensburg dekat perbatasan Denmark.

Polisi tidak mengatakan secara pasti di mana Puigdemont ditahan. Tetapi pers Spanyol mengatakan dia berada di kantor polisi di kota terdekat Schuby.

Majalah Jerman, Focus melaporkan, intelijen Spanyol memberi tahu polisi federal BKA bahwa Puigdemont sedang dalam perjalanan dari Finlandia ke Jerman. Dia tiba di Finlandia pada Kamis untuk bertemu anggota parlemen dan menghadiri konferensi. Tidak jelas apakah Puigdemont akan segera diekstradisi dari Jerman.

Kantor kejaksaan Spanyol mengatakan pada Ahad bahwa pihaknya bekerja sama dengan rekan-rekan di Jerman dan lembaga Uni Eropa untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan dalam membuat surat perintah penangkapan Eropa untuk Puigdemont.

Sistem surat perintah penangkapan Eropa yang berlaku sejak 2004 mempermudah negara-negara UE untuk menuntut ekstradisi dari negara-negara Uni Eropa lainnya.

Puidgemont dapat membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi Jerman, yang pada 2005 memblokir ekstradisi ke Spanyol atas surat perintah penangkapan Uni Eropa untuk seorang tersangka al-Qaeda Jerman-Suriah.

Mahkamah Agung Spanyol memutuskan pada Jumat bahwa 25 pemimpin Katalan akan diadili atas pemberontakan, penggelapan, atau ketidakpatuhan terhadap negara. Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena juga mengirim lima pemimpin separatis ke penjara pra-sidang. Penahanan mereka memicu protes di seluruh wilayah Katalunya.

Credit republika.co.id

PM Turki: Rudal Patriot AS Bukan Alternatif untuk S-400 Rusia

ANKARA - Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yıldırım mengatakan, sistem rudal Patriot Amerika Serikat (AS) bukanlah alternatif untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia yang sudah disepakati Ankara dengan Moskow.

Komentar itu muncul setelah para diplomat Turki berencana melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot selama berkunjung ke AS beberapa hari ke depan.

”Turki adalah anggota NATO, sehingga perbatasan NATO dimulai dengan perbatasan selatan Turki. Kami melihat setiap upaya untuk melindungi perbatasan selatan Turki dengan hangat,” kata PM Yıldırım.

”Meskipun ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah, Washington masih merupakan sekutu kami. Sistem rudal Patriot AS bukanlah alternatif untuk S-400,” ujarnya, seperti dikutip dari Yeni Safak, semalam (24/3/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksou mengonfirmasi upaya Ankara untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS mengenai pembelian sistem rudal Patriot.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di ibu kota Ankara, hari Jumat lalu.

Upaya Ankara melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot dengan Washington itu diumumkan setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

Credit sindonews.com

Beli S-400 Rusia Diancam, Turki Isyaratkan Beli Rudal Patriot AS

ANKARA - Turki telah diancam akan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Setelah mendapat ancaman tersebut, Ankara akan membahas pembelian sistem rudal Patriot buatan Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengonfirmasi rencana pembelian sistem pertahanan buatan Amerika tersebut.

Menurut laporan surat kabar lokal, Aksoy diperkirakan akan membahas rencana itu selama kemungkinan kunjungannya ke AS minggu depan.

Laporan ini muncul setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di Ibu Kota Ankara pada hari Jumat, yang dikutip dari surat kabar Yeni Safak, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Ümit Yalçın akan segera mengunjungi Washington dan kemungkinan berlangsung minggu depan.

Turki dan AS telah mencoba untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang memicu ketegangan sesama sekutu NATO tersebut. Beberapa masalah itu salah satunya, pembelaan Washington terhadap kelompok YPG Kurdi di Suriah yang sedang diperangi Ankara karena dianggap sebagai kelompok teroris. Oleh AS, pasukan YPG Kurdi merupakan sekutu dalam perang melawan ISIS.

Rusia dan Turki telah menandatangani kesepakatan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Moskow pada Desember 2017. Menurut kesepakatan itu, Rusia akan memasok Turki dengan empat baterai S-400.

Pengiriman awal baterai S-400 ke Ankara direncanakan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2020, dan sistem akan dioperasikan oleh angkatan bersenjata Turki secara independen.

Kesepakatan itu memicu kecaman dari sekutu-sekutu Turki di keanggotaan NATO. Pada tanggal 3 Maret 2018, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Rose Gottemoeller mengatakan bahwa S-400 tidak sesuai dengan doktrin sistem keanggotaan NATO. Sedangkan Ketua Komite Militer NATO Petr Pavel memperingatkan bahwa membeli sistem rudal dari Rusia akan mendapatkan konsekuensi.

Credit sindonews.com