Ilustrasi
- Roket SpaceX Falcon 9 hilang ke angkasa setelah meluncur dalam misi
pengiriman perbekalan menuju Stasiun Antariksa Internasional dari landas
pacu bersejarah 39A di Pusat Antariksa Kennedy di Cape Canaveral,
Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/2/2017). (REUTERS/Joe
Skipper/djo/17)
Miami (CB) - SpaceX meluncurkan sebuah roket Falcon 9 pada
Senin (30/10) yang membawa satelit komunikasi Korea Selatan (Korsel)
untuk memperkuat cakupan broadband di Asia tenggara dan Timur Tengah.
Roket
tersebut meluncur ke langit di atas Cape Canaveral, Florida pada pukul
15.34 (1934 GMT), mendorong Koreasat-5A ke orbit geostasioner sekitar
36.000 kilometer dari Bumi.
Satelit itu didesain untuk
menggantikan versi sebelumnya, disebut Koreasat 5, yang diluncurkan pada
2006. Satelit itu diluncurkan dengan sukses, kata SpaceX, 45 menit
setelah peluncuran.
Beberapa menit setelah diluncurkan, roket
tersebut memisahkan diri dan bagian yang tinggi – disebut tahap pertama –
menyalakan mesinnya dan memanuver sirip grid untuk memandu roket itu
sendiri agar bisa kembali melakukan pendaratan tegak lurus di atas
sebuah platform di laut.
Kurang dari sembilan menit setelah
peluncuran, roket itu mendarat di atas sebuah droneship yang diberi
tanda X dan diberi label "Of Course I Still Love You".
Peluncuran
pada Senin ini merupakan yang ke-16 kali bagi Space X pada tahun ini,
dan yang ke-19 dalam dua tahun terakhir, demikian seperti dilansir AFP.
Peta sejumlah negara kawasan Jazirah Arab. (Repro: World Atlas)
Abu Dhabi (CB) - Arab Saudi berencana menyarikan uranium
di dalam negeri sebagai bagian dari program tenaga nuklirnya dan melihat
hal tersebut sebagai langkah menuju "swasembada" dalam membuat bahan
bakar atom, kata pejabat tinggi, Senin.
Menyarikan uranium juga masuk akal dari sudut pandang ekonomi, kata
Hashim bin Abdullah Yamani, kepala badan pemerintah Saudi, yang bertugas
dalam perencanaan nuklir, King Abdullah City for Atomic and Renewable
Energy (KACARE).
Dalam pidato di pertemuan tenaga nuklir internasional di Abu Dhabi,
ia tidak menyebutkan apakah Arab Saudi berusaha memperkaya dan mengolah
ulang uranium, langkah dalam siklus bahan bakar, yang sangat rawan
karena dapat membuka peluang penggunaan material tersebut untuk militer.
Negara pengekspor utama minyak dunia itu mengatakan bahwa mereka
ingin memanfaatkan kekuatan atom untuk tujuan damai, hanya untuk membuat
variasi pasokan energinya, dan akan memberikan kontrak konstruksi untuk
dua reaktor nuklir pertamanya pada akhir 2018.
"Mengenai produksi uranium di kerajaan itu, ini langkah pertama kami
menuju swasembada dalam membuat bahan bakar nuklir," kata Yamani dalam
pertemuan itu, yang diselenggarakan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA).
"Kami memanfaatkan bijih uranium yang telah terbukti efisien secara ekonomi," jelasnya.
Pembangkit atom membutuhkan uranium diperkaya hingga sekitar 5
persen kemurnian, namun teknologi yang sama dalam proses ini juga dapat
digunakan untuk memperkaya logam berat ke tingkat senjata yang lebih
tinggi.
Masalah itu menjadi inti kekhawatiran Barat dan regional mengenai
kerja nuklir Iran, musuh Arab Saudi, dan menyebabkan kesepakatan 2015 di
mana Iran setuju untuk membekukan program tersebut selama 15 tahun demi
mendapatkan pembebasan sanksi.
Pada Senin, kepala IAEA Yukiya Amano mengatakan bahwa Iran mematuhi
kesepakatan nuklir yang ditandatangani dengan kekuatan dunia dan telah
dipertanyakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berdasarkan atas kesepakatan tersebut, Iran dapat memperkaya uranium
hingga kemurnian 3,67 persen, sekitar tingkat normal untuk pembangkit
listrik niaga, demikian Reuters.
CB, Di gurun pasir barat laut Arab Saudi,
satu-satunya gangguan ber-mil-mil gurun adalah bangkai pesawat amfibi
Catalina. Pesawat ini ditinggalkan oleh pilot Amerika pada 1960. Dan
saat ini, di badan pesawat itu terlihat banyak coretan dalam bahasa Arab
(grafiti).
Di sinilah Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi
merencanakan Neom, sebuah awal kota yang akan lebih besar dari Dubai. Ia
membanyangkan akan memiliki lebih banyak robot daripada manusia di
sana. Putra Mahkota Mohammed bin Salman membayangkannya sebagai
"lompatan peradaban untuk kemanusiaan" di luar batasan tradisional Saudi
dan pusat bisnis dengan manufaktur maju, bio-tech, media dan maskapai
penerbangan.
"Kami menginginkan robot utama dan pertama di Neom,
robot nomor satu. Semuanya akan memiliki hubungan dengan kecerdasan
buatan, dengan Internet merupakan segalanya," ujar Pangeran Putra
Mahkota tersebut dalam sebuah wawancara di samping Ritz Carlton di
Riyadh.
Kota Sci-fi dibayangkan dengan perkantoran berkialauan
dan hotel mewah mewakili usaha Saudi untuk mengubah negara yang tadinya
kaya dari hasil minyaknya, sementara saat ini menghadapi tekanan
finansial yang terpuruk.
Kota ini akan menjadi mikrokosmos dari
Arab Saudi 2.0 dengan pemimpinnya yang sedang menyusun ulang ekonomi
negara agar sesuai dengan dunia modern. Kota-kota besar lainnya di
padang pasir telah banyak jatuh, namun ada harapan seperti pembuatan
taman senilai 10 miliar dolar AS di pinggir kota Riyadh yang sebagian
besar tidak dihuni.
Spesialis Timur Tengah, James Dorsey
mengatakan, kota merupakan upaya untuk menciptakan zona ekonomi yang
lebih efisien dan akan membutuhkan waktu untuk reformasi. "Pertanyaannya
adalah apakah seseorang dapat mengisolasi sebuah kota besar dari
efisiensi negara tersebut," ujarnya di Nanyang Technological University
of Singapura.
SEOUL
- Korea Selatan (Korsel) dan China sepakat untuk bekerja dengan cepat
guna menormalisasi hubungan bilateral keduanya. Hubungan kedua negara
sempat buntu akibat penyebaran sistem anti rudal THAAD milik Amerika
Serikat (AS).
Instalasi sistem anti rudal Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD) milik AS telah merusak kepentingan bisnis
perdagangan serta bisnis Korsel dan China. China meyakini radar kuat
THAAD dapat digunakan untuk melihat ke dalam wilayahnya. Sementara
Korsel dan AS berulang kali mengatakan bahwa THAAD hanya berfungsi untuk
mempertahankan diri dari ancaman rudal yang terus meningkat dari Korea
Utara (Korut).
"Kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa
penguatan pertukaran dan kerja sama antara Korea dan China melayani
kepentingan bersama mereka dan setuju untuk segera melakukan pertukaran
dan kerja sama di semua wilayah kembali pada jalur pembangunan normal,"
kata kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan
seperti dilansir dari Reuters, Selasa (31/10/2017) .
Presiden
Korsel Moon Jae-in akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden
China Xi Jinping di sela-sela pertemuan puncak negara-negara Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vietnam pada 10-11 November, kata seorang
pejabat istana presiden Korsel dalam sebuah pertemuan briefing
terpisah.
Sementara dalam sebuah pernyataan yang terkoordinasi,
kementerian luar negeri China mengatakan kedua negara telah sepakat
untuk mengembalikan relasi mereka ke jalur yang normal "sebelumnya".
"Korea
Selatan mengakui kekhawatiran China atas masalah THAAD dan memperjelas
bahwa penggelaran tersebut tidak ditujukan ke negara ketiga dan tidak
membahayakan kepentingan keamanan strategis China," kata kementerian
luar negeri China.
"China mengulangi penolakannya terhadap
pengerahan THAAD, namun mencatat posisi Korea Selatan dan berharap Korea
Selatan dapat menangani masalah ini dengan tepat," tambahnya.
Awal
bulan ini, Korsel dan China sepakat untuk memperbarui perjanjian
pertukaran mata uang senilai USD56 miliar, sementara maskapai
penerbangan China dilaporkan berencana untuk mengembalikan rute
penerbangan ke Korsel.
Sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan
hubungan, kedua negara baru-baru ini mengadakan perundingan tingkat
tinggi, yang dipimpin oleh Nam Gwan-pyo, wakil direktur keamanan
nasional Korsel, dan Kong Xuanyou, asisten menteri luar negeri China,
yang memimpin pada kesepakatan hari Selasa .
"Kedua Pihak sepakat
untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama strategis dalam menghadapi
program nuklir dan rudal Korut," kata pernyataan tersebut.
Pyongyang
telah melakukan program pengujian rudal yang belum pernah terjadi
sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, dan juga uji coba nuklir
terbesarnya pada awal September. Hal ini membuat marah sekutu utamanya
China dan memberikan sanksi lebih jauh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan AS.
CB, HAWAII -- Pejabat senior pertahanan Amerika
Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang menggelar perundingan
trilateral di markas Komando Pasifik AS di Hawaii, Ahad (29/10). Pejabat
pertahanan dari ketiga membahas tentang krisis dan pengembangan senjata
oleh Korea Utara (Korut).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan
AS Joseph Dunford. Ia bersama pejabat-pejabat militer dari Korsel dan
Jepang saling bertukar pandangan mengenai uji coba rudal balistik serta
rudal jarak jauh oleh Pyongyang.
"Bersama-sama mereka meminta
Korut menahan diri dari provokasi yang tidak bertanggung jawab yang
dapat memperburuk ketegangan regional serta agar menjauh dari jalur yang
rusak dan ceroboh," kata markas Komando Pasifik AS dalam sebuah
pernyataan.
Pada 11 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Korea
Utara (Korut) Ri Yong-ho menuding Presiden AS Donald Trump telah
menyalakan sumbu perang terhadap negaranya. Ia menilai, perselisihan dan
perseteruan antara Korut dengan AS memang tak bisa lagi diselesaikan
dengan kata-kata.
Ri Yong-ho menyoroti pernyataan Trump ketika
berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu. Kala itu, Trump
dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tak akan segan untuk mengahncurkan
Korut bila berani menyerang AS atau sekutunya, yakni Jepang dan Korsel.
"Dengan
pernyataannya yang berani dan gila di PBB, Trump, bisa Anda katakan,
telah menyalakan sumbu perang melawan kita," ujar Ri Yong-ho seperti
dilaporkan laman The Independent.
Menurutnya, dialog
memang tak mungkin lagi dapat menyelesaikan masalah antara Korut dan AS.
"Kita harus menyelesaikan skor akhir hanya dengan hujan api, bukan
dengan kata-kata," ucap Ri Yong-ho menjelaskan.
Walaupun telah
dijatuh sanksi bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB, Korut menyatakan
tak akan menghentikan program nuklir dan rudalnya. Mereka mengklaim
pembangunan rudal dan nuklir dilakukan untuk kepentingan pertahanan
dalam merespons ancaman agresi AS.
CB, NEW DELHI -- Sekelompok orang di India
menggelar aksi untuk menolak Taj Mahal sebagai ikon negara dalam
beberapa bulan terakhir. Seperti dilansir The Guardian, Senin (30/10), kelompok ini menyebut diri mereka kalangan nasionalis dan religius Hindu.
Belum
lama ini, lanjut laporan media tersebut, seorang tokoh garis keras
Hindu mengecam Taj Mahal sebagai aib bagi identitas India. Alasannya,
bangunan yang termasuk Tujuh Keajaiban Dunia itu merupakan warisan
peradaban Islam, alih-alih Hindu sebagai agama mayoritas India.
Taj
Mahal terletak di negara-bagian Uttar Pradesh, India. Prokontra seputar
Taj Mahal sebagai bangunan khas India telah lama mencuat, tetapi baru
kali ini menjadi perbincangan di tingkat elite.
Yogi Adityanath,
seorang politikus nasional asal Uttar Pradesh, meminta publik untuk
melihat perspektif historis siapa yang membangun Taj Mahal. Adityanath
memiliki rekam jejak sebagai politikus anti-Muslim.
"Yang penting
adalah, bangunan itu dibangun dengan darah dan keringat para petani dan
pekerja India," kata Adityanath, seperti dikutip The Guardian, Senin (30/10).
Selain
Adityanath, perdana menteri India Narendra Modi juga disebut-sebut
memiliki sentimen terhadap kejayaan Islam di masa lalu India. Dalam
sebuah kesempatan, Modi diketahui menyebutkan, masa kekuasaan Muslim di
India utara tidak ubahnya kolonial Inggris karena sama-sama memperbudak
rakyat India.
Kalangan Hindu garis-keras kerap mengutip
pernyataan kontroversial seorang budayawan lokal, PN Oak. Beberapa
klaimnya antara lain, dunia pernah dipimpin penguasa Hindu, bahasa
Inggris hanyalah sebuah dialek dalam bahasa Sansakerta, dan gereja
Westminster Abbey di Inggris merupakan kuil Hindu.
Tentang Taj
Mahal, Oak mengklaimnya sebagai sebuah kuil Hindu bernama lengkap Tejo
Mahalaya. Klaim-klaim semacam Oak telah dibantah kalangan sejarawan
akademik. Itu (klaim Oak) sungguh-sungguh salah dan absurd, kata R Nath,
sejarawan arsitektur yang telah menghasilkan belasan buku tentang
Dinasti Mughal.
Sejarawan lainnya, Rana Safvi, bahkan telah
menemukan sejumlah manuskrip yang menyebutkan cara Shah Jahan
mendapatkan lahan untuk Taj Mahal. Shah Jahan (meninggal 1666) merupakan
kaisar Dinasti Mughal kelima yang dimakamkan di kompleks Taj Mahal.
Rana menegaskan, prokontra seputar Taj Mahal hanya isu politik sehingga
seakan-akan sejarah India adalah pertentangan antara Islam dan Hindu.
CB, YANGON -- Lebih dari 2.000 orang berbaris
menggelar aksi demonstrasi di Yangon pada Ahad (29/10) waktu setempat.
Mereka turun ke jalan untuk mendukung militer negara tersebut yang
mendapat kritikan keras dari masyarakat internasional atas kekerasan
terhadap ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya di Rakhine utara.
Para
demonstran membawa spanduk yang bertuliskan pujian untuk panglima
militer Myanmar Min Aung Hlaing. Mereka juga mengkritik komunitas global
karena menekan tentara atas perlakuan mereka terhadap etnis Rohingya.
Para demonstran tersebut terdiri dari kaum nasionalis Buddha dan Biksu.
"Tatmadaw
sangat penting bagi negara ini, melindungi kelompok etnis, ras dan
agama kami," kata salah satu demonstran Nan Aye Kyi saat demonstrasi
melewati Yangon. Tatmadaw adalah nama resmi angkatan bersenjata Myanmar.
"Saya
ingin mendesak Anda untuk mendukung militer. Hanya jika militer
diperkuat maka kedaulatan kita akan diamankan," kata seorang biksu
nasionalis senior, Zagara,di hadapan banyak orang.
Myanmar berada
di bawah kekuasaan militer selama 50 tahun sampai November 2010 ketika
pemerintahan militer digantikan oleh pemerintahan sipil yang didukung
militer baru.
Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya melarikan diri
dari perbatasan sejak tindakan keras dari militer mulai 25 Agustus.
Sejak saat itu, tentara Myanmar dituduh membakar desa-desa etnis
rohingya dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia,
termasuk pembunuhan dan perkosaan. PBB telah melabeli tindakan keras
tentara tersebut sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku teks
sekolah.
Tekanan internasional meningkat pada pemerintahan Myanmar dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyiyang telah dituduh menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan militer.
Meskipun ada tekanan internasional, dukungan untu Suu Kyi dan
tindakan militer di Rakhine masih tetap tinggi di Myanmar yang mayoritas
beragama Buddha. Orang-orang di sana menganggao Rohingya sebagai
imigran ilegal dari Bangladesh.
Seperti dilansir Asian Correspondent,
Senin (30/10), lembaga pemerhati hak asasi manusia(HRW) mengecam
demonstrasi tersebut. terutama dukungan terhadap Aung Hlaing. Direktur
HRW Eropa Lotte Leich mencuitkan melalui akun Twitter-nya bahwa jenderal bertanggung jawab untuk kampanyr pembersihan etnis brutal melawan Rohingya.
Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johson bangga negaranya berperan menciptakan negara Israel. Foto/REUTERS
LONDON
- Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Borish Johnson membela Deklarasi
Balfour yang menjadi cikal bakal negara Israel di tanah Palestina. Menlu
Johnson mengaku bangga negaranya beperan dalam menciptakan Israel.
Kamis
pekan merupakan seratus tahun Deklarasi Balfour, sebuah surat 67 kata
dari Menlu Inggris saat itu; Arthur Balfour, yang melontarkan dukungan
London untuk penciptaan tanah air orang-orang Yahudi di wilayah
Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berkunjung ke London untuk memperingati ulang tahun tersebut.
Pernyataan
Menlu Johnson tetap kontroversial, karena munculnya Israel telah
membuat jutaan orang Palestina menderita dan pertikaian selama
bertahun-tahun antara kedua komunitas terus berlanjut sampai hari ini.
”Saya bangga dengan peran Inggris dalam menciptakan Israel,” katanya yang dilansir surat kabar The Telegraph.”Dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar,” katanya lagi, yang dikutip Senin (30/10/2017).
Namun
dia memperingatkan bahwa salah satu keberatan utama Deklarasi
Balfour—bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi harus dilindungi—belum
sepenuhnya terwujud.
Dalam artikel surat kabar itu, Johnson
mengatakan bahwa dia sedang menulis pemikirannya di ruangan yang sama
yang digunakan Balfour satu abad yang lalu.
Dia memuji surat
tahun 1917 tersebut. “Karena tujuan moral yang tak terbayangkan; untuk
memberi orang-orang yang teraniaya dengan tanah air yang aman dan
nyaman,” katanya.
London, lanjut dia, tetap berkomitmen pada solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina.
”Saya
tidak ragu bahwa satu-satunya solusi yang tepat untuk konflik tersebut
menyerupai yang pertama kali ditemukan di kertas oleh orang Inggris
lainnya, Lord Peel, dalam laporan Komisi Kerajaan di Palestina pada
tahun 1937, dan itulah visi dua negara bagian untuk dua orang,” lanjut
Johnson.
Perbatasannya, kata dia, seharusnya seperti sebelum
perang Enam Hari 1967, dengan Yerusalem sebuah wilayah bersama.”Dan
pertukaran lahan yang setara untuk mencerminkan kepentingan nasional,
keamanan, dan agama masyarakat Yahudi dan Palestina,” imbuh dia.
”Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apa pun yang kita
bisa untuk menutup ring dan menyelesaikan masalah Deklarasi Balfour yang
belum selesai,” papar dia.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak Inggris untuk meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Foto/Istimewa
RAMALLAH
- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mendesak Inggris untuk
meminta maaf atas Deklarasi Balfour. Deklarasi, yang dirilis 100 tahun
lalu adalah cikal bakal munculnya Israel.
Hamdallah mengatakan
deklarasi Balfour, yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris kala itu
yakni Arthur Balfour telah menjadi "ketidakadilan historis" terhadap
rakyat Palestina.
Dia juga mengatakan bahwa Inggris seharusnya
tidak merayakan deklarasi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu dan Perdana Menteri Inggris Theresa May beberapa waktu lalu
menggelar makan malam di London untuk menandai lahirnya deklarasi
tersebut dalam pembentukan Israel pada tahun 1948.
"Perayaan
tersebut merupakan tantangan bagi opini publik internasional, yang
mendukung kepentingan nasional kita," kata Hamdallah dalam sebuah
pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (30/10).
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas dan anggota pemerintahannya sebelumnya
mengklaim bahwa mereka siap untuk menuntut pemerintah Inggris terkait
Deklarasi Balfour, dengan alasan bahwa hal tersebut menyebabkan
perpindahan 700 ribu orang Palestina pada tahun 1948.
Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Palestina dalam mengajukan tuntutan tersebut.
Kepala badan pengawas nuklir dunia IAEA Yukiya Amano juga bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.
CB, ABU DHABI -- Sekretaris Jenderal Badan Atom
Internasional (IAEA) Yukiya Amano telah melakukan inspeksi ke Iran untuk
mengetahui komitmen Teheran dalam mematuhi kesepakatan nuklir. Menurut
Amano, hingga saat ini Iran masih menunjukkan komitmen untuk menaati
kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015.
"IAEA dapat
menyatakan bahwa komitmen terkait (kesepakatan) nuklir tersebut sedang
diterapkan (oleh Iran)," ungkap Amano dalam sebuah konferensi pers di
Abu Dhabi setelah melakukan perjalanan ke Iran pada Ahad (29/10).
Ia
meminta agar Iran tetap sepenuhnya melaksanakan poin-poin dalam
kesepakatan nuklir. "Ini adalah dorongan utama pertemuan di Iran.
Mengenai kegiatan inspeksi kami, mereka melaksanakan tanggung jawab
mereka tanpa masalah," ujarnya.
Ketika melakukan inspeksi ke
Iran, Amano menggelar pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan
pejabat lainnya. Amano mengungkapkan pada pertemuan tersebut ia
menyampaikan bahwa kesepakatan nuklir merupakan sebuah keuntungan yang
signifikan untuk proses verifikasi.
Kendati demikian, Amano
menolak mengomentari kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal
itu menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang menolak untuk
memperpanjang kesepakatan nuklir dengan Teheran.
Pertengahan
Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan
nuklir Iran.Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres
AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut
setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan
kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk
yang ketiga kalinya. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan
nuklir dengan membangun senjata nuklir berbahaya. Ia juga mengklaim
bahwa Teheran menyokong gerakan teroris di Timur Tengah.
Kendati
demikian, Hassan Rouhani telah menegaskan bahwa Iran akan terus
membangun rudal karena hal itu tak melanggar keaepakatan internasional.
"Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal.
Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat
berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).
Rakyat Iran sambut kesepakatan Nuklir dengan Enam Kekuatan Dunia
CB, NEW YORK -- Kepala badan atom PBB pada Ahad
(29/10) kembali menyampaikan Iran melaksanakan komitmen kesepakatan
nuklir 2015.
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan di
dalam siaran pers Direktur Jenderalnya Yukiya Amano bertemu dengan
Presiden Iran Hassan Rouhani, Wakil Presiden dan Presiden Organisasi
Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad
Zarif, selama kunjungan ke Ibu Kota Iran, Teheran.
Sejak Januari
2016, IAEA telah mengabsahkan dan memantau pelaksanaan Iran atas
komitmennya yang berkaitan dengan nuklir berdasarkan Rencana Aksi
Menyeluruh Gabungan (JCPOA), yang disahkan dengan suara bulat oleh Dewan
Keamanan PBB pada 2015.
Kesepakatan itu antara lima anggota
tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman, Uni Eropa (UE) dan Iran menetapkan
mekanisme aktif bagi batas pemantauan atas program nuklir Iran, dan
pada saat yang sama melicinkan jalan bagi pencabutan sanksi PBB terhadap
negeri tersebut.
Siaran pers itu mengatakan kegiatan pemantauan
dan pengabsahan IAEA dilaksanakan dengan cara objektif dan tidak memihak
dan sejalan dengan modalitas yang ditetapkan oleh JCPOA serta standar
pelaksanaan pencegahan.
Amano kembali menyatakan JCPOA
menyampaikan hasil jelas dari sudut pandang pengabsahan, dan menekankan
pentingnya bagi pelaksanaan penuh oleh Iran atsemua komitmennya yang
berkaitan dengan nuklir untuk membuat JCPOA berkelanjutan.
Presiden
Iran Hassan Rouhani pada Ahad mendesak kepala nuklir PBB tersebut
mengkonfirmasi negaranya masih mematuhi kesepakatan nuklir itu dengan
negara besar dunia setelah Presiden AS Donald Trump menolak untuk
mensahkan kembali kesepakatan tersebut.
Kunjungan Amano dilakukan
saat Kongres AS mempertimbangkan kesepakatan itu. Penolakan Trump pada
Oktober untuk mensahkan kembali kesepakatan tersebut telah memicu perang
baru kata-kata antara Iran dan Amerika Serikat.
Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
CB, RIYADH -- Arab Saudi mengecam Iran dan
menganggap negara itu telah menghalangi upaya perdamaian di Yaman. Arab
Saudi menuduh rezim Teheran telah memasok senjata ke militan Houthi dan
ke pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.
Menteri
Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengaku sangat
menyesalkan situasi kemanusiaan di medan pertempuran. Menurutnya, Houthi
sejauh ini telah menyerang 600 kendaraan dan 65 kapal yang membawa
persediaan bantuan.
"Iran telah menghambat semua upaya untuk
menemukan solusi damai terhadap konflik Yaman, yang telah menyebabkan
kegagalan perundingan politik antara pemerintah Yaman yang sah dan
militan," kata Al-Jubeir, dalam acara pertemuan para menlu dan pemimpin
militer negara-negara koalisi pimpinan Arab Saudi, di Riyadh, Ahad
(29/10).
Pertemuan tersebut dilakukan sepekan setelah Menlu AS
Rex Tillerson mengadakan pembicaraan dengan pejabat Dewan Kerja Sama
Teluk (GCC). Pembicaraan itu sebagian besar fokus pada peran Iran di
seluruh wilayah.
Pertemuan yang dilakukan selama enam jam ini
membahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan koordinasi politik,
militer, dan kemanusiaan di Yaman. Pertemuan tersebut juga meminta upaya
intensif memastikan pemerintah Yaman yang sah dapat memperluas
kewenangan atas keseluruhan wilayah Yaman.
Mengacu pada kondisi
menyedihkan Yaman, Al-Jubeir mengatakan, militan Houthi atau mereka yang
setia kepada mantan Presiden Saleh akan gagal beroperasi jika Iran
berhenti memberikan dukungan. Iran tidak menyanggah dukungannya terhadap
pemberontakan, namun menolak tuduhan penyelundupan senjata ke Houthi.
"Iran
tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Yaman yang kelaparan.
Militan juga mencoba menyerang kota suci Makkah, serta memprovokasi
sentimen dan kemarahan dunia Muslim," ujar Al-Jubeir.
"Ketika
kita berbicara tentang Yaman dan aliansi kita untuk mendukung pemerintah
yang sah, kita harus mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan
terhadap orang-orang Yaman, serangan mereka terhadap negara-negara
tetangga Yaman termasuk Arab Saudi dan UEA, serta ancaman terus-menerus terhadap stabilitas kawasan ini," tambah dia.
Dalam
pertemuan yang sama, Kepala Staf Militer Arab Saudi Jenderal Abdel
Rahman bin Saleh Al-Banyan, mengatakan pasukan Yaman telah menguasai 85
persen wilayah negara. Mereka juga telah mengambil semua tindakan
pencegahan untuk melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter
internasional.
Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona
CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol
Alfonso Dastis mengulangi posisi pemerintahnya bahwa pemimpin Katalan
yang dipecat, Carles Puigdemont, dapat mencalonkan diri dalam pemilihan
baru pada Desember mendatang. Namun ia menekankan hal itu bisa terjadi
jika Puigdemont tidak dipenjara.
"Kami tidak mengambil otonomi Katalunya, kami baru membangunnya kembali, sebenarnya," kata Dastis kepada Sky News, yang dimuat pada Senin (30/10).
Puigdemont dipecatdari jabatannya setelah Madrid melucuti otonomi
Katalunya karena mendeklarasikan kemerdekaan. Pemerintaah pusat Spanyol
kini telah menguasai institusi Katalan. Sedangkan Jaksa penuntut Spanyol
sedang mempersiapkan untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Puigdemont
dan pejabat Katalan lainnya karena melanggar hukum Spanyol.
Namun Puigdemont mengatakan, ia tidak menganggap perintah dari Madrid yang menyingkirkannya dari kekuasaannya. Puigdemont mendesak oposisi demokratis untuk memerintah langsung dari Madrid.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido telah menulis
surat kepada semua petugas polisi di Katalunya untuk meminta kesetiaan
mereka sebagai era baru yang dimulai di wilayah tersebut.
Dia juga mengingatkan kepada anggota polisi daerah,yang sekarang
berada di bawah kendali langsung dari Madrid, bahwa tugas merekauntuk
mematuhi perintah dan menjamin hak dan kebebasan semua orang.
Menurut BBC,
penangkapan Puigdemont kemungkinan akan memicu demonstrasi. Dan
barangkali merupakan salah satu alasan mengapa menteri dalam negeri
menulis surat tersebut. Perwira polisi senior mengatakan mereka telah
mematuhi perintah untuk menurunkan foto-foto berbingkai dari pemimpin
yang dipecat dari kantor polisidi seluruh wilayah tersebut.
Jaksa
penuntut Spanyol dilaporkan sedang mempersiapkan tuntutan pemberontakan
terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan
Catalonia. Foto/Reuters
BARCELONA
- Media-media di Spanyol melaporkan bawha jaksa penuntut Spanyol sedang
mempersiapkan tuntutan pemberontakan terhadap Presiden Catalan Carles
Puigdemont atas partisipasinya dalam deklarasi kemerdekaan sepihak
Catalonia.
Melansir Sputnik pada Senin (30/0), menurut hukum
Spanyol, pemberontakan adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum hingga
30 tahun penjara. Tuduhan dapat dijatuhkan kepada Puigdemont segera
setelah pencabutan wilayah otonomi Catalonia mulai berlaku pada hari
ini.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Spanyol Mariana Rajoy
mengumumkan telah membubarkan parlemen Catalonia sebagai respon atas
deklarasi kemerdekaan itu, dan mengumumkan bahwa pemilihan daerah akan
dihelat pada 21 Desember mendatang di bawah kekuatan pembersihan.
Puigdemont
kemduian mengatakan bahwa dia tidak mengakui perintan yang disampaikan
Rajoy. Dia juga menyerukan "oposisi demokratis" untuk bergerak oleh
pemerintah Spanyol.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol
Alfonso Dastis mengatakan bahwa pemimpin Catalan yang digulingkan
tersebut dapat "secara teoritis" mencalonkan diri dalam pemilihan jika
dia tidak dipenjara sampai pemungutan suara.
"Saya tidak tahu
aktivitas yudisial apa yang akan terjadi antara sekarang dan 21
Desember. Jika dia (Puigdemont] tidak dimasukkan ke dalam penjara pada
saat itu saya pikir dia memenuhi syarat," kata Dastis.
Pemimpin
Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia lainnya
dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels.
Foto/Reuters
MADRID
- Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan sejumlah pejabat Catalonia
lainnya dilaporkan saat ini telah mengungsi ke ibukota Belgia, Brussels.
Puigdemont bertolak ke Belgia tidak lama setelah pemerintah pusat
Spanyol mencabut otonomi Catalonia dan membubarkan pemerintahan daerah
tersebut.
Menurut laporan media-media Spanyol, seperti dilansir
dari Reuters pada Senin (30/10), di Belgia, Puigdemont akan kembali
mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia atas Spanyol.
Sementara
itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken menuturkan, pemberian suaka
politik kepada pemimpin Catalan Carles Puigdemont akan tidak realistis
jika dia memintanya. Dia lalu menggarisbawahi posisi negaranya sebagai
oposisi dalam kebuntuan politik di Spanyol.
"Tidaklah realistis
jika Anda melihat situasinya. Mereka sudah membicarakan hukuman penjara.
Pertanyaannya adalah, sejauh mana dia akan mendapatkan pengadilan yang
adil," kata Francken. Ia pun mengungkapkan akan sulit bagi Spanyol untuk
mengekstradisi Puigdemont dalam kasus seperti itu.
Sebelumnya,
media-media di Spanyol melaporkan bawha Jaksa Oenuntut Spanyol sedang
mempersiapkan tuntutan terhadap Puigdemont atas partisipasinya dalam
deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia. Puigdemont akan dituntut pasal
pemberontakan.
Menurut hukum Spanyol, pemberontakan adalah sebuah
kejahatan yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Tuduhan dapat
dijatuhkan kepada Puigdemont segera setelah pencabutan wilayah otonomi
Catalonia mulai berlaku pada hari ini.
Menteri: Belgia Bisa Beri Suaka Pemimpin Separatis Catalonia
Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken,
membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi pemimpin separatis
Catalonia, Carles Puigdemont. (AFP Photo/Emmanuel Dunand)
Jakarta, CB -- Menteri Imigrasi Belgia,
Theo Francken, membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi
pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, di tengah krisis
politik di Spanyol.
"Itu bukan tidak mungkin, melihat situasi sekarang ini," ujar Francken kepada badan penyiaran VTM, sebagaimana dikutip AFP, Minggu (29/10).
Francken
membuka kemungkinan ini setelah Puigdemont dipecat dari jabatannya
sebagai Presiden Catalonia karena mendeklarasikan pemisahan diri daerah
tersebut dari Spanyol, sesuai dengan hasil referendum.
Tak hanya dipecat, Puigdemont juga terancam diadili atas tuduhan
pemberontakan. Terkait kemungkinan tersebut, Francken mengaku tak yakin
Spanyol akan memberlakukan sistem peradilan yang baik bagi Puigdemont.
Melihat gejala tersebut, Francken tak menutup kemungkinan Belgia
memberikan suaka bagi Puigdemont jika sang mantan presiden Catalonia itu
meminta.
"Melihat tekanan dari Madrid dan ancaman hukuman
penjara, pertanyaan besar apakah dia masih memiliki kesempatan berkata
jujur di hadapan pengadilan," ujarnya kepada AFP.
Esteban
Gonzalez Pons selaku juru bicara partai berkuasa di Spanyol, Partai
Populer, mengatakan bahwa komentar Francken itu tidak dapat diterima.
"Itu
adalah tuduhan serius terhadap sistem hukum Spanyol yang harus segera
dikoreksi. [Francken] melanggar prinsip solidaritas dan kerja sama loyal
antara negara anggota Uni Eropa," demikian bunyi pernyataan resmi Pons.
Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, pun angkat bicara dan mengatakan
bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam
agenda negaranya.
"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.
Sementara
itu, Wakil PM Belgia, Alexander De Croo, melontarkan komentar lebih
pedas dengan mengatakan bahwa pernyataan Francken tersebut "tidak
pintar."
"Komentar seperti ini tidak membantu dan tidak
mewakilkan posisi pemerintah. Kita harus menenangkan warga, bukan
menyulut emosi mereka," kata De Croo.
Komentar Francken ini memang sangat berbeda dengan para pejabat di
Belgia, juga sebagian besar pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa
yang sangat jarang dan berhati-hati menyatakan pendapatnya mengenai isu
pemisahan diri Catalonia dari Spanyol ini.
Permasalahan ini mulai
mengemuka setelah Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1
Oktober lalu. Hasil referendum menunjukkan sebagian besar warga
Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.
Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pengurangan kehadiran militernya di Suriah. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pengurangan kehadiran
militernya di Suriah. Rencana ini muncul di tengah keberhasilan pasukan
pemerintah Suriah dalam perang melawan teroris.
Rencana tersebut
menetapkan bahwa hanya unit polisi militer, dan penasihat militer, serta
sebuah kontingen yang diperlukan untuk perlindungan fasilitas di
Hmeymim dan Tartus akan tetap berada di Suriah. Selebihnya akan
dipulangkan secara bertahap ke Rusia.
Seorang sumber di
pemerintahan Rusia menuturkan pihaknya juga mungkin akan menarik
sebagian jet tempur yang beroperasi di Suriah. "Namun sistem pertahanan
udara akan tetap berada di Suriah," ucap sumber tersebut.
"Bagaimanapun
juga Presiden Rusia, yang juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata Vladimir Putin akan membuat keputusan akhir," sambungnya,
seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/10).
Sementara itu, juru
bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan semacam ini tidak akan
dimumkan kepada publi. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusiatelah
membantah informasi ini, dan mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk
mengurangi kehadiran militer Rusia di Suriah.
Dokumen foto Kota Raqqa (Ar-Raqqah) pada 22 Juni 2016 dari Komite Hak Asasi Manusia Suriah (SHRC). (shrc.org)
Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak lebih dari kebohongan ..."
Damaskus (CB) - Kementerian Luar Negeri Suriah pada Minggu
(29/10) mengumumkan Ar-Raqqah, tempat kelompok ISIS baru-baru ini telah
dikalahkan, masih diduduki pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat
(AS) dan petempur sekutunya dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Kota Ar-Raqqah masih menjadi kota yang diduduki dan kota itu takkan
pernah dipandang sudah dibebaskan, kecuali prajurit militer Suriah
memasukinya, demikian pernyataan sikap Pemerintah Suriah.
Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh AS dan SDF, yang merupakan
pasukan darat yang mengusir anggota ISIS dari ibu kota de faktonya,
bersekongkol dengan ISIS untuk memasuki kota tersebut dan mengirim
mereka ke daerah lain untuk memerangi militer Suriah.
Sementara itu, militer Suriah juga mengatakan AS dan sekutunya
merayakan "apa yang mereka katakan sebagai pembebasan Ar-Raqqah di atas
mayat warga sipil" di kota yang dikabarkan 90 persennya menjadi puing.
"Seruan oleh AS dan sekutunya untuk membangun kembali Ar-Raqqah tak
lebih dari kebohongan dan penipuan pendapat umum dengan tujuan menutupi
kehancuran yang telah mereka sebabkan di Ar-Raqqah," catat Kementerian
Luar Negeri Suriah.
Pada 17 Oktober 2017 SDF menyatakan kelompok itu membebaskan
Ar-Raqqah setelah empat bulan pertempuran melawan gerilyawan ISIS.
Kelompok
ISIS pada 2014 mengumumkan bahwa Ar-Raqqahj sebagai ibu kota de fakto
mereka, setelah mengumumkan kekhalifahan sendiri di Suriah.
Demonstran
pro-kesatuan ambil bagian dalam dalam unjuk rasa di pusat Barcelona,
Spanyol, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/cfo/17)
Madrid (CB) - Kendali Spanyol atas Catalonia diuji pada
Senin, ketika para politikus dan pegawai negeri sipil kembali bekerja di
tengah ketidakpastian apakah mereka akan menerima pemerintahan langsung
yang dijalankan pemerintah pusat untuk menghentikan upaya kemerdekaan
daerah itu.
Ratusan ribu pendukung penyatuan Spanyol pada Minggu
turun ke jalanan Barcelona dalam aksi unjuk kekuatan dari apa yang
disebut mayoritas diam sementara para pemimpin politik mendesak
kemerdekaan untuk Catalan.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy
memulai kendali langsung atas daerah itu pada Jumat. Dia memecat
pemerintahan separatis dan menyerukan pemilihan umum cepat pada 21
Desember.
Meski demikian, beberapa anggota paling terkemuda dalam
pemerintahan Catalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil
presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan itu
dan hanya rakyat Catalonia yang bisa membubarkan mereka.
Kelompok
sipil di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan pembangkangan
sipil luas dan telah memberikan instruksi rinci kepada sekitar 200.000
pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah daerah Catalan
mengenai bagaimana mereka harus berlaku.
Kebanyakan dari mereka
memulai kerja pukul 09.00 dan kalau banyak di antaranya tidak muncul
atau memutuskan untuk tidak menerima instruksi, maka itu akan
menimbulkan keraguan pada strategi pemerintah Spanyol untuk menggariskan
kebijakan dalam krisis kurang satu bulan yang telah mengganggu
pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.
Masih belum
jelas apakah pejabat senior pemerintah dan parlemen yang mendeklarasikan
kemerdekaan daerah dari Spanyol pada Jumat akan berusaha mendapat akses
ke kantor-kantor mereka dan apakah kepolisian Catalan, Mossos
d‘Esquadra, akan mencegah mereka.
Koran La Vanguardia mewartakan
pada Minggu bahwa anggota kabinet Catalan telah meninggalkan kantor
mereka, yang sekarang efektif berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Beberapa
menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin para pegawai
negeri akan mematuhi perintah dan mengingatkan bahwa mereka yang tidak
patuh bisa kehilangan pekerjaan.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol
menunjuk kepala kepolisian daerah baru pada Sabtu, yang menegaskan
bahwa 17.000 aparat kepolisian harus tetap netral.
Menteri Dalam
Negeri Juan Ignacio Zoido memuji Mossos atas kerja mereka dalam surat
terbuka Minggu dan mendorong mereka menerima arahan sementara dari
Madrid.
"Kami membuka babak baru dan dalam babak baru ini Mossos
d‘Esquadra akan kembali menjadi polisi bagi semua Catalan. Ini tugas
kalian," tulis Zoido dalam surat itu.
Ujian respons pemerintahan
yang lain adalah apakah perusahaan-perusahaan akan menghentikan
perpindahan mereka dari Catalonia dalam upaya mencari stabilitas dan
kepastian legal setelah beberapa ratus pindah awal bulan ini.
Tindakan
pemerintah menerapkan pemerintahan langsung mendapat dukungan dari
beberapa pelobi bisnis berpengaruh di Catalonia, yang menyeru
perusahaan-perusahaan tetap beroperasi di daerah itu, demikian menurut
siaran kantor berita Reuters.
Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, November mendatang. Foto/AYIMUN
JAKARTA
- Dua pemuda Indonesia, Muhammad Rizal Saanun dan Dominique Virgil
Tuapetel terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekjen
Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN).
Muhammad
Rizal Saanun berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan
Dominique Virgil Tuapetel berasal dari Universitas Indonesia.
Keduanya
terseleksi dari 16 pemuda asal lima negara, yakni Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan India. Kelima negara itu digandeng
penyelenggara seiring dengan meningkatnya kualitas AYIMUN.
Ke-16
pemuda itu terpilih juga melalui proses seleksi berkas dan wawancara
yang sangat ketat dengan melihat pengalaman dalam mengikuti dan memimpin
sidang model united nations.
“Salah satu hal yang membanggakan
untuk Indonesia adalah dengan terlibatnya putra-putri terbaik Indonesia
sebagai sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal pada ajang
yang diselenggarakan tahunan tersebut,” kata pihak penyelenggara dalam
keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (30/10/2017).
“Muhammad
Rizal Saanun dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dominique
Virgil Tuapetel dari Universitas Indonesia dirasa sangat mampu oleh
penyelenggara untuk mengemban tugas penting tersebut setelah dilihat
komunikasi verbal yang sangat baik dan pengalaman yang terampil,” lanjut
penyelenggara.
Puncak acara tahunan ini akan berlangsung pada
3-6 November 2017 di Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur. Sebanyak 500
delegasi terseleksi dari 5330 pendaftar siap untuk mengikuti ajang ini.
Sejumlah
18 negara dari penjuru Asia akan berkompetisi memperebutkan gelar juara
yang terbagi menjadi 7 sidang dengan 7 topik pembahasan terkait “Enhancing Global Power through Diplomacy and Regional Integration”.
Tema
itu diangkat mengingat urgensitas pemuda untuk ikut andil dalam
mengatasi isu-isu yang dihadapi saat ini oleh masyarakat global. Adapaun
7 jenis sidang yang dipersiapkan antara lain ARF (ASEAN Regional
Forum), UNHRC (United Nations Human Rights Council), UNESCO (United
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations), UNHCR
(United Nations High Commissioner For Refugees), IMF (International
Monetary Fund), WHO (World Health Organizations) and OIC (Organizations
of Islamic Coorperation).
Para pemuda-pemudi terbaik dari setiap
negara dengan latar belakang yang berbeda-beda akan memperebutkan 8
gelar juara di tujuh jenis sidang yang disediakan.
Alasan
Singapura melarang kedua ulama tersebut karena dinilai radikal, dan
dianggap berbahaya bagi toleransi di Singapura. Foto/Istimewa
SINGAPURA
- Pemerintah Singapura dilaporkan telah melarang dua orang ulama untuk
memasuki negaranya. Alasan Singapura melarang kedua ulama tersebut
karena dinilai radikal, dan dianggap berbahaya bagi toleransi di
Singapura.
Kedua ulama yang dilarang masuk ke Singapura diketahui
bernama Ismail Menk, yang merupakan seorang warga negara Zimbabwe.
Lalu, ulama kedua adalah Haslin bin Baharim, seorang warga negara
Malaysia.
"Menk mengatakan umat Islam tidak diizinkan untuk
mengucaplan selamat kepada orang-orang dari agama lain saat mereka
merayakan hari keagaman mereka," kata Kementerian Dalam Negeri
Singapura, seperti dilansir Reuters pada Senin (30/10).
Sedangkan
Baharim dianggap mempromosikan perselisihan antara Muslim dan
non-Muslim. "Pandangan mereka tidak dapat diterima dalam konteks
masyarakat multi-ras dan multi-agama di Singapura," sambungnya.
Kementerian
itu kemudian menuturkan, Menk dan Baharim diketahui berencana untuk
melakukan sesi keagamaan di sebuah kapal yang berangkat dari Singapura
setelah aplikasi mereka untuk dapat berkhotbah di Singapura ditolak.
Larangan
semacam ini bukan hanya berlaku bagi ulama. Singapura melarang semua
pemuka agama, baik itu Islam, Kristen, dan agama lainnya untuk memasuki
negara mereka jika dinilai memiliki pandangan radikal.
Bulan
lalu, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka menolak permohonan dua
pengkhotbah Kristen untuk berbicara di Singapura karena mereka telah
membuat komentar meremehkan, dan merendahkan agama lain.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kiri).
CB, QATAR -- Emir Qatar mengatakan sekelompok
negara Arab yang memblokade negaranya selama hampir lima bulan
mengingingkan adanya perubahan pemerintahan di Doha.
Berbicara
kepada program televisi AS, 60 Minutes, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani
mengatakan, sangat jelas bahwa kuartet yang dipimpin Saudi mencoba untuk
memaksakan perubahan kepemimpinan di Qatar.
"Sejarah juga
mengatakan kepada kita, mengajari kita, mereka mencoba untuk melakukan
itu sebelumnya, pada tahun 1996 setelah ayah saya menjadi Emir," katanya
dilansir dari laman Aljazirah, Senin (30/10).
Arab
Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan
Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan embargo darat, laut dan udara,
menuduh Qatar mendukung terorisme. Pemerintah di Doha membantah tuduhan
tersebut.
"Mereka tidak menyukai independensi kami, cara kami
berpikir, visi kami untuk kawasan ini," kata Sheikh Tamim. "Kami ingin
kebebasan berbicara untuk orang-orang di wilayah ini dan mereka tidak
senang dengan itu, dan oleh karena itu mereka berpikir bahwa ini adalah
ancaman bagi mereka."
Sheikh Tamim menjadi emir pada 2013 pada
usia 33 tahun, setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,
mengalihkan kekuasaan kepadanya.
Sheikh Hamad telah mengambil
alih kekuasaan pada 1995, sementara ayahnya sedang dalam perjalanan ke
luar negeri. Dia selamat dari usaha kudeta tahun 1996 dan pada
tahun-tahun berikutnya Qatar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat,
dibantu oleh cadangan gas alamnya yang sangat besar.
CB, DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad
Al-Thani memperingatkan mereka tidak menerima intervensi terkait
kedaulatan Qatar.
"Kedaulatan kami adalah garis merah. Kami tidak
terima ada seseorang yang mencampuri kedaulatan kami," kata Al Thani,
seperti dilansir Middle East Monitor, Senin (30/10).
Berbicara dalam wawancara program '60 Minutes' di saluran Amerika CBS Channel, dia mengatakan jaringan televisi Aljazirah tidak akan ditutup. "Kami tidak akan menutup Aljazirah," ujarnya.
Sedangkan
mengenai hubungan Qatar-Iran, Al Thani menjelaskan Iran adalah
tetangganya. "Kami memiliki banyak perbedaan dan kebijakan luar negeri
dengan Iran. Ketika negara-negara itu, saudara kami memblokir semuanya,
satu-satunya cara menyediakan makanan dan obat bagi rakyat adalah
melalui Iran," katanya.
Menurutnya, alasan sebenarnya blokade itu
adalah karena negara-negara tersebut tidak senang dengan kemerdekaan
Qatar, kebebasan berbicara di kawasan dan anggapan bahwa Qatar adalah
ancaman.
Untuk menyelesaikan krisis tersebut, Al Thani mengatakan dia bersedia duduk bersama dengan negara yang memblokade Qatar.
"Kami
ingin mengakhiri (krisis) ini. Saya selalu mengatakannya. Jika mereka
berjalan satu meter ke arah kami, saya bersedia berjalan 10 ribu mil ke
arah mereka," katanya.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan
Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar awal
Juni lalu karena dituduh mendukung terorisme. Qatar membantahnya.
