Rabu, 13 Mei 2015

Dibubarkan, Utang Petral Jadi Tanggungan Pertamina


 
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/12/2014). Dwi Soetjipto menggelar pertemuan dengan unsur pimpinan KPK untuk membicarakan potensi dan pencegahan korupsi di tubuh Pertamina.


JAKARTA, CB — Seiring dengan likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) beserta anak usahanya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memastikan, Pertamina akan menanggung semua utang Petral Group.

"Hal-hal yang terkait dengan kontrak Petral tentu saja, dan juga kewajibannya, akan menjadi kewajiban dan ikatan yang terjadi antara pihak ketiga dan Pertamina," kata Dwi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dwi mengatakan, kontrak-kontrak yang sudah diteken oleh Petral Group akan dilanjutkan oleh Pertamina. Namun, dia memastikan, sebelum melanjutkan kontrak yang sudah ditandatangani Petral Group, Pertamina akan kaji ulang isi kontrak, dan renegosiasi kontrak akan dilakukan apabila dianggap perlu.

Sayangnya, direksi Pertamina tidak menyebutkan utang Petral Group. Namun, untuk aset yang dimiliki Petral dan dua anak usahanya, Direktur Keuangan Arief Budiman mengatakan bahwa totalnya sekitar 2 miliar dollar AS.

"Asetnya 2 miliar dollar AS, Petral, termasuk Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) dan Zambesi Investments Limited (Zil). Sisanya piutang dagang dan kas," kata Arief.


Credit  KOMPAS.com



Tanri Abeng: Pembubaran Petral, Langkah Terbaik..

 
Sakina Rakhma DiahSetiawan/ KOMPAS.com Tanri Abeng


JAKARTA, CB – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng ingin agar proses likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral), berserta anak usahanya bisa diawasi baik oleh regulator dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kuasa pemegang saham Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat umum.

“Tentu dalam prosesnya ini harus kita padukan karena kita tidak mau setelah kita melakukan langkah likuidasi, kita dituntut oleh pihak-pihak yang lain. Jadi, proses kita lakukan, maka mudah-mudahan langkah kita tidak tersandung oleh masalah-masalah yang mungkin menjadi penghambat yang lain lagi,” ucap Tanri dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Tanri yang baru sepekan duduk di pucuk pimpinan Dewan Komisaris (Dekom) Pertamina mengatakan, pembubaran Petral Group merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi BUMN migas itu. Tanri mengungkapkan bukan tidak mungkin, setelah pembubaran Petral, akan lebih banyak lagi yang dilakukan Pertamina dalam mengejar efisiensi.

“Kalau saya mendefinisikan efisiensi adalah kemampuan Pertamina untuk bersaing secara efektif secara global. Ini challenging. Jadi kita tidak hanya mengukur kemampuan antara kita sendiri,” kata Tanri.

Atas dasar itu Dekom dan Dewan Direksi sepakat untuk melaksanakan struktur baru, dan sistem baru, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas bisa tercapai. “Kami sepakat struktur baru, sistem baru, dan transparan. Dengan begitu, kami bisa diawasi oleh baik regulator, pemegang saham, maupun masyarakat,” tandas Tanri.



 Credit  KOMPAS.com

Pertamina Likuidasi Satu Grup Petral


 
KONTAN Petral


JAKARTA, CB – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina memasuki proses likuidasi anak usahanya Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral), berserta anak usaha Petral.

“Pertamina memutuskan, untuk memulai proses penghentian kegiatan Petral dan melikuidasi Petral dan grupnya, dan selanjutnya melikuidasi perusahaan yang ada di dalam grup tersebut,” kata Dwi dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dwi mengatakan, langkah pembubaran Petral Grup akan didahului dengan uji tuntas keuangan dan legal serta audit investigasi yang akan segera dilakukan.

Dengan pembubaran Petral, maka kegiatan bisnis Petral Group terutama yang menyangkut ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang akan sepenuhnya dijalankan Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).

Dwi menambahkan, pada saat yang sama Pertamina akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang akan dijalankan oleh ISC. ISC sejak Januari 2015 lalu sudah mulai menggantikan peran Petral. Dan oleh karena itu, bersamaan dengan progam efisiensi lainnya, Pertamina berhasil melakukan efisiensi hingga mencapai 22 juta dollar AS.

“Maka kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan dalam proses bisnis di Pertamina,” terang Dwi.

Terkait dengan proses likuidasi Petral Group, Dwi mengatakan hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan Dewan Komisaris (Dekom) Pertamina, dan mendapat dukungan.

Kemudian, Direksi Pertamina melaporkan keputusan tersebut kepada kuasa pemegang saham, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno.

Dalam kesempatan sama, Rini mengatakan, sebagai pemegang saham dirinya mendukung keputusan direksi dan dewan komisaris Pertamina. Pembubaran Petral Group diharapkan membuat kinerja Pertamina makin efisien dan membuat Pertamina menjadi perusahaan yang makin besar.

Namun demikian, Rini mengatakan, sebagaimana yang ditekankan Presiden Joko Widodo bahwa harus dilakukan audit investigasi terlebih dahulu sebelum melikuidasi Petral Group.

“Targetnya, likuidasi ini kita targetkan bulan April tahun depan sudah selesai. Dan prosesnya, kami minta kepada direksi untuk transparan dan memberikan laporan kepada pemegang saham sehingga semua dapat terlihat dengan baik,” ucap Rini.

Rini menambahkan, likuidasi dilakukan tidak hanya pada Petral saja melainkan juga anak usahanya yakni, Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES) yang berkedudukan di Singapura, dan Zambesi Investments Limited (Zil) yang bermarkas di Hongkong.



Credit  KOMPAS.com



AS Tantang China, Kirim Pesawat dan Kapal Perang

Kapal dan pesawat dikirim ke Laut China Selatan untuk pamer kekuatan.

AS Tantang China, Kirim Pesawat dan Kapal Perang
Ilustrasi kapal induk AS (REUTERS/Cho Jung-Ho)
  CB - Pentagon tengah mempertimbangkan, pengiriman pesawat-pesawat dan kapal perang Amerika Serikat (AS) ke Laut China Selatan, dekat kepulauan Spratly yang diperebutkan antara China dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Dilansir dari Reuters, Rabu, 13 Mei 2015, Menteri Pertahanan Ash Carter meminta opsi, meliputi pengiriman kapal dan pesawat militer AS dalam jarak 12 mil laut dari karang-karang di kepulauan Spratly.

Langkah AS itu dipastikan bakal menjadi tantangan langsung terhadap China. Belum ada tanggapan dari Pentagon dan Gedung Putih, atas laporan yang pertama kali dipublikasi Wall Street Journal.

Juru bicara kedutaan besar China, Zu Haiquan, mengatakan China memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas kepulauan Nansha, nama yang digunakan China untuk kepulauan Spratly.

Dia mengatakan China berharap pihak-pihak, diyakini merujuk pada AS dan negara lainnya, dapat menghormati komitmen untuk tidak berpihak dalam sengketa Laut China Selatan, serta menahan diri untuk tidak menambah ketegangan.

Pengiriman kapal dan pesawat ke Spratly, akan mengulang langkah militer AS pada 2014 dengan operasi 'Navigasi Bebas', untuk menantang klaim maritim dari 19 negara, termasuk China.

Jepang dan AS mengecam China pada 2013, karena menerapkan zona indentifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut China Timur, di mana pesawat-pesawat harus mengidentifikasi diri pada otoritas China.

AS merespon dengan menerbangkan pesawat pembom B-52 melalui zona itu, dalam upaya unjuk kekuatan.



 Credit  VIVA.co.id






Malaysia Tak Terima Migran Rohingya dan Banglades kecuali bila Kapal Karam


 
AP Para migran dari Myanmar dan Banglades tiba di Langkawi, Malaysia, Senin (11/5/2015).

LANGKAWI, CB - Ribuan migran dari Banglades dan kaum Muslim Rohingya dari Myanmar tampaknya masih akan terus terapung-apung di lautan, tanpa ada tempat yang bersedia menerima mereka setelah Malaysia dan Indonesia menolak untuk menampung mereka.

Para penyelundup telah mengabaikan kapal-kapal tersebut dalam beberapa hari terakhir di tengah kekhawatiran ditangkap sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia. Mereka meninggalkan para migran yang kini nasibnya tak menentu.

PBB memohon kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk membuka perbatasan mereka dan membantu mereka yang terlantar.

"Kami tidak akan membiarkan kapal asing masuk," kata Tan Kok Kwee, laksamana utama lembaga penegakan maritim Malaysia, Selasa (12/5/2015).

Kecuali bila mereka terancam tenggelam, katanya, Angkatan Laut Malaysia akan menyediakan "bantuan dan mengirim mereka pergi."

Sebelumnya, Indonesia mencegat sebuah kapal yang dipadati ratusan migran Rohingya dan Banglades. Pihak Indonesia  mengatakan, mereka diberi makanan, air dan petunjuk arah ke Malaysia, negara tujuan mereka.

Asia Tenggara sedang berada di ambang sebuah krisis kemanusiaan, dengan sekitar 1.600 migran mendarat di Indonesia dan Malaysia yang selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan simpati kepada nasib warga minoritas Muslim Rohingya.

Ribuan lainnya diyakini masih terombang-ambing di Selat Malaka di perairan sekitarnya, sebagian di antara mereka telah terlantar selama lebih dari dua bulan. Para aktivis memperkirakan masih banyak lagi kapal yang akan mencoba untuk menepi dalam beberapa hari dan pekan mendatang.

Para penumpang sebuah kapal memohon untuk diselamatkan dari Pulau Langkawi, Malaysia, tapi hingga larut malam belum ada bantuan yang datang. Seorang aktivis mengatakan ia dapat mendengar seorang anak menangis saat ia menerima panggilan telepon dari kapal.

Muslim Rohingya telah selama beberapa dekade menerima diskriminasi di Myanmar. Ditolak sebagai warga negara oleh Myanmar, mereka jadi tidak memiliki status kewarnegaraan. Akses mereka untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan terbatas dan kebebasan mereka untuk bergerak sangat dibatasi.

Dalam tiga tahun terakhir, serangan terhadap Muslim Rohingya telah menewaskan 280 orang dan memaksa 140.000 lainnya mengungsi ke kamp-kamp yang padat di luar Sittwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, di mana mereka tinggal di bawah kondisi yang menyedihkan, tanpa kesempatan untuk mencari nafkah.

Hal ini telah memicu salah satu arus eksodus manusia perahu terbesar di wilayah ini sejak Perang Vietnam, dengan sekitar 100.000 lelaki, perempuan dan anak-anak menumpang kapal untuk mencari penghidupan yang lebih baik sejak Juni 2012, menurut Komisi Tinggi PBB bagi Pengungsi.

Perhentian pertama, hingga akhir-akhir ini, adalah Thailand, di mana para migran ditahan di kamp-kamp hingga keluarga mereka dapat mengirim "tebusan" supaya mereka dapat melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, biasanya adalah Malaysia. Penggerebekan akhir-akhir ini, telah mendorong para penyelundup untuk mengubah taktik, menahan para migran di kapal-kapal besar dan kecil yang diparkir di lepas pantai hingga mereka dapat memperoleh sekitar 2.000 dollar (Rp 26 juta).

Thailand baru-baru ini menemukan lebih dari 70 bekas kamp dekat perbatasan dengan Malaysia, yang terbesar di antaranya ditemukan Selasa. Kamp tersebut tampaknya baru diabaikan, dibangun dengan baik dan dapat menampung 800 orang, menurut Letjen Prakarn Chonlayuth, komando regional selatan Thailand.

Puluhan makam massal juga telah digali, dan korban-korbannya diduga sebagai warga Rohingya atau Banglades.

Cemas akan tertangkap, para agen dan makelar telah berhenti membawa muatan manusia. Dalam 3-4 hari terakhir, para kapten dan penyelundup telah meninggalkan kapal mereka, sebagian melompat ke perahu motor cepat mereka, meninggalkan para migran tanpa bahan bakar, makanan ataupun air minum, tutur mereka yang selamat kepada kantor berita Associated Press.

Dalam beberapa kasus, pengungsi Rohingya dan Banglades sukses mengendalikan kapal, membawa mereka sedekat mungkin dengan daratan dan kemudian berenang-renang ke tepian.

Selasa, sebuah perahu terlantar tak jauh dari Pulau Langkawi, Malaysia, dengan ratusan pengungsi Rohingya, sekitar 50 di antaranya perempuan, menurut Chris Lewa, direktur  lembaga nirlaba The Arakan Project.

Mereka mengatakan kepada Lewa via telepon bahwa kapten kapal mengabaikan mereka beberapa hari lalu, dan mereka membutuhkan pertolongan.

Tak lama setelah itu, ia mendengar suara sorak-sorai, dan orang-orang di kapal melihat sebuah perahu putih dengan lampu-lampu yang menyala. Ketika mereka menyadari pihak berwenang tidak datang untuk menyelamatkan mereka, seorang perempuan mulai menjerit.

"Oh! Saya dapat mendengar anak-anak menangis!" katanya kepada AP. "Ini mengerikan! Saya dapat mendengar mereka."

Sementara itu, Tan, dari lembaga penegakan maritim, mengatakan bahwa perairan di sekitar Langkawi akan dipatroli 24 jam sehari dengan delapan kapal.

Lebih dari 1.100 migran telah mendarat di pulau tersebut sejak Minggu, menurut Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Dari jumlah tersebut, 486 di antaranya berasal dari Myanmar dan 682 dari Banglades. Seluruhnya terdapat 993 pria, 104 perempuan dan 61 anak-anak.

Untuk saat ini, para penyintas di pulau tersebut ditahan di dua tempat terpisah, perempuan dan anak-anak di gedung olahraga dan para lelaki di fasilitas lainnya. Tapi mereka akan dipindahkan ke sebuah pusat tahanan di bagian lain Malaysia.

Hasana, 15 tahun, berdiri dengan seorang anak perempuan lainnya di luar tempat tinggal sementaranya. Hasana kehilangan kedua orangtuanya saat ia masih kecil, dan ia mengatakan kepada neneknya ia tidak melihat ada masa depan baginya di Myanmar, di mana ia kesulitan untuk makan cukup sehari-harinya. Hasana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan sekelompok teman yang ingin pindah ke Malaysia.

Ia membayar 200 dollar (Rp 2,6 juta) untuk menempuh perjalanan yang menyiksa dengan perahu. Ia bercerita tentang seorang pria yang dipukuli hingga babak belur karena meminta makan.

Melihat kekacauan yang terjadi, ia kini khawatir. "Apakah saya akan dikirim pulang?"





Credit   KOMPAS.com


Eni Eko Kusdiastuti Raih Pangkat Bintang Satu di TNI AU


Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyalami Pati Sahli KSAU bidang Iptek Marsma Eni Eko Kusdiastuti.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyalami Pati Sahli KSAU bidang Iptek Marsma Eni Eko Kusdiastuti.

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 26 perwira tinggi (pati) TNI di Ruang Hening, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (12/5). Kenaikan pangkat para pati tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 25/TNI/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor: Sprin/ 1286/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

Adapun ke-26 pati yang melaporkan kenaikan pangkatnya, terdiri delapan TNI Angkatan Darat (AD). Di antaranya Pa Sahli Tk. III bidang Sosbud HAM Panglima TNI Mayjen Sudirman Kadir, Sahli bidang Hankam BIN Mayjen Teddy Lhaksmana W.K. dan Sahli bidang Ideologi dan Politik BIN Mayjen Kaharuddin Wahab.
Tujuh pati TNI Angkatan Laut (AL) juga menerima kenaikan pangkat, di antaranya Pa Sahli Tk. III bidang Intekmil Panglima TNI Laksda Sulang Priyadi, Pa Sahli Tk. III bidang Kawasan Khusus dan LH Panglima TNI Laksda Muhammad Atok Urrahman, dan TA Pengkaji bidang Wasantara Lemhannas Laksda Karma Suta, serta Danlantamal XI/Merauke Koarmatim Brigjen (Mar) F. Saud Tambatua.
Sebanyak 11 pati TNI Angkatan Udara (AU) tidak ketinggalan mendapat promosi. Mereka antara lain, Asrena KSAU Marsda Mochamad Safi’i, TA Pengkaji bidang Demografi Lemhannas Marsda Adrian Wattimena, Dankorpaskhas Marsda Robert Soter Marut Dankorpaskhas, dan Pati Sahli KSAU bidang Iptek Marsma Eni Eko Kusdiastuti. Khusus Eni Eko, ia menjadi perempuan satu-satunya yang mendapat promosi bintang satu.
Panglima TNI dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para perwira tinggi yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Atas nama prajurit TNI, pihaknya merasa bangga dan hormat atas kenaikan pangkat tersebut.
"Semoga kenaikan pangkat ini dapat memberikan dorongan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dan yang paling utama adalah mensyukuri yang kita dapatkan dan berbuat yang terbaik untuk kepentingan organisasi,” ujar Jenderal Moeldoko.

“Perlu diketahui bahwa lembaga yang memiliki performance atau kinerja tertinggi adalah Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dengan baik dan kerja keras serta tentunya kerja cerdas,” imbuh Moeldoko.
Hadir pada acara tersebut, antara lain KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAU Marsekal Agus Supriatna, Wakil KSAL Laksdya Widodo, Kasum TNI Marsdya Dede Rusamsi, Irjen TNI Letjen Syafril Mahyudin, Dansesko TNI Letjen Sonny Widjaja, Koorsahli Panglima TNI Mayjen Wisnu Bawetanaya, dan Kapuspen TNI Mayjen M. Fuad Basya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Inggris Perkenalkan UU Baru Penangkal Ekstremisme

Polisi Anti teror Inggris.
Polisi Anti teror Inggris. (The Telegraph/Heathcliff O'Malley) 


London  (CB) - Perdana Menteri (PM) David Cameron yang baru saja memenangkan pemilihan umum akan mengeluarkan Undang-Undang baru tentang terorisme dan ekstremisme pada Rabu (13/5) waktu setempat. Hal tersebut merupakan kebijakan penting di awal periode keduanya sebagai PM.
Dalam UU baru tersebut juga termaktub langkah tegas untuk mengalahkan ekstremisme. Rencananya Ratu Elizabeth II akan mengumumkannya di hadapan parlemen pada 27 Mei.
Strategi Inggris dalam menghadapi terorisme dan ekstremisme menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir sejak mencuatnya eksekustor IS yang disebut Jihadi Johan yang merupakan warga London bernama asli Mohammed Emwazi. Hal itu diperparah dengan bergabungnya sejumlah anak muda Inggris masuk IS di Suriah.
Cameron menyatakan selama ini Inggris terlalu toleran dan pasif menyikapi hal tersebut. Kini saatnya Inggris meninggalkan pendekatan yang salah itu.
Beberapa hal lain yang diatur dalam UU baru itu di antaranya melarang keberadaan organisasi yang dianggap menyebarkan paham ekstrim dan menelusuri serta memotong pendanaan kelompok teroris. Meski hal tersebut bukan baru, namun Cameron menyatakan UU baru memberikan jaminan pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan jauh.
"Kami akan memperkenalkan UU baru untuk melawan kelompok dan individu yang menyebarluaskan kebencian," jelas Sekretaris Kementeria Dalam Negeri Inggris, Theresa May.


Credit Beritasatu.com

Adik Sri Sultan: GKR Pembayun Jadi Putri Mahkota, Ini Bencana Silsilah

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun (wikipedia) 

Yogyakarta  (CB) - Adik tiri Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo mengaku sudah bertemu dengan Sri Sultan pekan lalu. Menurut Prabukusumo, Sultan menjawab bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan tersebut adalah perintah Allah SWT. Bahkan Sultan meminta adik-adiknya untuk bisa mengerti, karena itu adalah kehendak Tuhan. Mendengar jawaban itu, ujar Prabukusumo, dirinya dan 10 adik-adiknya tidak bisa menerima, sebab jawaban Sri Sultan sulit diterima nalar.
"Kepada adik-adiknya yang mempertahankan kebenaran paugeran, beliau berkata begitu. Sekarang terserah masyarakat memaknai ucapan dan tindakan Ngarso Dalem (Sri Sultan-red)," kata Prabukusumo.
Menambahkan pendapat kakaknya, GBPH Yudhaningrat menyatakan bahwa 11 adik Sultan telah menyatakan sikap menentang Sabdaraja dan Dawuh Raja yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X.
Ke-11 Pangeran tersebut berasal dari tiga istri Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Putra KRAy Ciptamurti (istri ke-4) antara lain GBPH Pakuningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryomataram, GBPH Hadinegoro, GBPH Suryonegoro. Dari istri ke-3, KRAy Hastungkara antara lain, GBPH Condrodiningrat, GBPH Yudhaningrat, GBPH Prabukusumo.
Sedangkan dari istri pertama, KRAy Pintoku Purnomo yaitu GBPH Hadisuryo, dan dari istri kedua, KRAy Windyaningrum adalah KGPH Hadiwinoto, adik kandung HB X. Yudhaningrat juga menyebutkan, pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang adalah putri mahkota, akan memutus silsilah Hamengku Buwono. Jika ada perubahan gelar dan perubahan silsilah dari keturunan bukan laki-laki, maka silsilah tersebut akan terputus dan hilang.
“Ini bencana bagi silsilahnya. Silsilahnya akan menurunkan putra-putra GKR Mangkubumi, silsilah Hamengku Buwono akan hilang. Sebab kita ini  patriarki bukan matriarki. Kami para adik berupaya mengingatkan pada Sultan HB X untuk kembali menghayati amanat leluhur, supaya beliau sadar bahwa langkahnya salah,” ujar Yudhaningrat.
Sementara itu, pengamat politik UGM Bayu Dardias Kurniawan mengatakan, alasan mendasar mengenai adanya penolakan oleh para adik-adik Sultan terhadap Sabdaraja dan Dawuh raja, karena Dawuhraja telah menghilangkan kemampuan Kasultanan Yogyakarta untuk memilih pemimpinnya.
Menurutnya, Sultan sama sekali tidak memberikan alternatif sistem. Sehingga Kasultanan Yogyakarta akan dihadapkan pada krisis mencari pemimpin jika garis laki-laki dihapuskan. Bayu juga menyoroti, Sri Sultan HB X tidak mau secara terbuka mengatakan bahwa GKR Mangkubumi-lah yang akan meneruskan tahtanya.
Kondisi pro dan kontra di internal Kraton Yogyakarta masih akan berlanjut, meski Sri Sultan sudah mengemukakannya secara terbuka. Menurut Bayu adik-adik Sultan berupaya mempertahankan masa lalu, sekaligus masa depan Kasultanan. Sementara, Sultan sendiri menyatakan bahwa sikapnya adalah amanat leluhur yang harus ditaati.



Credit Beritasatu.com



Sri Sultan Jelaskan Pergantian Gelarnya

Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Antara/Agus Nugroho) 


Yogyakarta  (CB) - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan pergantian gelar yang disandangnya yang sebelumnya tercakup dalam isi sabdaraja yang dikeluarkan pada 30 April 2015.
Sri Sultan yang mengenakan kemeja batik duduk bersila didampingi istri, GKR Hemas, menjelaskan ihwal pergantian gelar yang disandangnya di hadapan masyarakat dari berbagai daerah di Dalem Wironegaran yang merupakan kediaman puteri pertamanya, GKR Mangkubumi, Jumat (8/5) sore.
Sultan mengatakan, sejak sabdaraja tersebut dikeluarkan, gelar yang disandangnya berubah menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panoto Gomo.
Gelar itu mengubah gelar sebelumnya yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat.
Menurut Sultan, pergantian nama itu merupakan dawuh atau perintah dari Allah SWT melalui leluluhurnya. Dengan demikian tidak bisa dibantah, dan hanya bisa menjalankan saja.
"Dawuh itu mendadak. Kewenangan Gusti Allah dan tidak diperbolehkan dibantah," kata dia.
Adapun gelar Buwono menjadi Bawono, dia menjelaskan, Buwono memiliki arti jagat kecil sementara Bawono memiliki arti jagat besar.
"Kalau disebut Buwono daerah, ya Bawono berarti nasional. Kalau Buwono disebut nasional, Bawono berarti internasional," kata dia.
Selanjutnya, perubahan kaping sedasa menjadi kasepuluh adalah untuk menunjukkan urutan. Sebab kaping memiliki arti hitungan tambahan, bukan lir gumanti (urutan).
"Seperti kapisan (pertama), kapindo (kedua), katelu (ketiga), dan seterusnya. Jadi tidak bisa kaping sedoso karena dasarnya lir gumanti," kata dia.
Sementara itu, tambahan Suryaning Mataram menunjukkan berakhirnya perjanjian Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring yang merupakan periode mataram lama dari zaman Kerajaan Singasari sampai Kerajaan Pajang. Sementara mulai zaman Kerajaan Mataram dengan Raja Panembahan Senapati hingga Kerajaan Ngayogyakarta saat ini merupakan Mataram baru.
Adapun penggantian Kalifatullah Sayidin diganti Langgeng Ing Toto Panoto Gomo adalah menunjukkan berlanjutnya tatanan agama Allah di jagat.
"Hanya itu yang bisa saya artikan, kalau lebih dari itu nanti jadi ngarang sendiri dan belum tentu benar. Saya hanya sekadar menyampaikan dawuh," kata dia.



Credit   Beritasatu.com

Menko Maritim tegaskan teknologi nuklir sangat aman


Menko Maritim tegaskan teknologi nuklir sangat aman
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Nuklir itu teknologinya sekarang sangat aman. Yang di Fukushima (Jepang) itu kenapa sampai rusak bukan karena gempanya, tapi karena gelombang tsunaminya yang delapan meter itu,"
Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menegaskan teknologi nuklir saat ini sangat aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Nuklir itu teknologinya sekarang sangat aman. Yang di Fukushima (Jepang) itu kenapa sampai rusak bukan karena gempanya, tapi karena gelombang tsunaminya yang delapan meter itu," kata Indroyono dalam bincang bersama wartawan di Kantor Kemenko Maritim di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sudah disusun sejak 10 tahun lalu dalam UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMN 2005-2030 itu, pemerintah telah menyusun rencana pembangunan diversifikasi energi baru terbarukan termasuk nuklir.

Dengan dukungan dalam perencanaan pembangunan nasional, Indroyono mengisyaratkan dukungannya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Apalagi Malaysia juga kabarnya akan membangun nuklir juga di wilayahnya di Kalimantan," katanya.

Indroyono mengatakan Indonesia sendiri tidak mau ketinggalan untuk bisa mengembangkan potensi energi nuklir di Tanah Air.

Menurut dia, saat ini uji tapak tengah dilakukan di Bangka dan Jepara (Jawa Tengah) serta Kalimantan Timur.

"Khusus Kalimantan Timur ini, Pak Awang Faroek (Gubernur Kaltim) yang menawarkan diri karena katanya tidak ada gempa di sana. Jadi sebenarnya tinggal mengatur teknologinya," katanya.

Indroyono menuturkan, para ahli Indonesia telah sejak lama mempelajari soal teknologi nuklir. Bahkan, sejumlah reaktor nuklir telah dibangun sejak tahun 1960-an di Bandung (Jawa Barat), DI Yogyakarta serta Serpong (Banten).

"Coba sekarang lihat, yang di Bandung dekat ITB (Institut Teknologi Bandung) dan di Puspitek Serpong itu kelihatan berbahaya tidak? Malah harga rumah dekat situ mahal sekali. Jadi memang aman," ujarnya.




Credit  ANTARA News




BPPT Dipercaya TNI AL Memperkuat Teknologi Alutsista



Kepala BPPT Unggul Priyanto Kepala BPPT Unggul Priyanto


  
[SURABAYA] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dipercaya untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Laut (AL) dengan mendesain kapal cepat rudal, patroli dan teknologi pertahanan lainnya.
Untuk itulah BPPT bersama TNI AL kembali memperpanjang kerja sama yang dituangkan dalam penandatanganan piagam kesepakatan bersama BPPT dan TNI AL di UPT Balai Pengkajian dan Penerapan Hidrodinamika (BPPH-BPPT) di kompleks Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (12/5).
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan piagam kesepakatan bersama ini merupakan payung hukum kerja sama BPPT dan TNI AL yang telah terjalin baik selama ini.
"Dengan pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas program kerja sama pada masa mendatang," katanya.
Unggul menjelaskan beberapa kerja sama dengan TNI AL serta pihak lain yang telah terjalin antara lain rancang bangun dan rekayasa kapal rawa (swamp boat), rancang bangun dan rekayasa battery kapal selam, desain kapal selam mini dan pengujian rekayasa alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut.
Terkait alutsista yang mendesak segera diproduksi adalah kapal cepat rudal 60 meter dan 28 meter untuk kebutuhan patroli. BPPT dipercaya untuk mendukung pengembangan alutsista karena BPPT satu-satu lembaga riset dan pengembangan di Indonesia yang bergerak dalam teknologi pertahanan.
Di samping itu BPPT juga memiliki BPPH dengan alat paling lengkap seAsia Tenggara yang dibangun atas jasa BJ Habibie. Di balai tersebut dapat dilakukan simulasi gelombang untuk mengetahui perlu atau tidaknya revisi desain.
"Desain terkait kerja sama dimulai tahun ini. Anggaran kita untuk hankam Rp 5 miliar. Jika ada APBN perubahan bisa kita tambahkan," ucap Unggul.
Sejalan dengan itu, selama empat tahun ke depan, Bappenas menjanjikan kuncuran anggaran Rp 1 triliun kepada BPPT untuk meningkatkan kemampuan desain kapal cepat, rudal, kapal selam, pesawat tanpa awak (drone),  medium tank dan propelan untuk pengisian peluru.
"Alutsista dapat porsi anggaran besar. TNI AL ingin banyak pakai alutsista dari industri dalam negeri untuk menghindari ketergantungan," ujarnya.
Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi mengungkapkan Indonesia butuh alutsista yang dipenuhi industri pertahanan dalam negeri, termasuk universitas dan badan litbang.
Ia memandang teknologi yang dibuat BPPT ini untuk mengembangkan industri perkapalan. Desain dites jika sudah sesuai kebutuhan maka akan masuk galangan kapal yang memproduksi kapal.
"Desain dengan kenyataan harus benar jika betul merupakan hasil inovasi. Kemudian dipakai untuk bangun kapal kapal sejenis, karena kita butuh standarisasi," ucapnya.
Sejauh ini lanjutnya, desain teknologi pertahanan BPPT ada yang sudah dibuat oleh PT PAL.
"Kita kerja sama untuk optimalkan bukan hanya kapal tapi rudal, kapal selam nantinya juga industri komponen,"  tuturnya.
Ia memandang alutsista dan teknologi pertahanan sangat perlu didukung tingkat kandungan dalam negeri. Dengan membuat sendiri akan mempermudah kebutuhan, tidak perlu membeli ke luar negeri. Indonesia pun mandiri dalam alutsista

 Credit Beritasatu.com





Sudah waktunya TNI AL punya "kapal arsitek"


Surabaya (CB) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, menegaskan, sudah waktunya TNI AL memiliki "kapal arsitek" yang dibuat secara terukur dan tidak untung-untungan.

"Jangan lagi kita bersikap bonek (bondho nekat) dalam membuat kapal, atau membuat kapal dengan untung-untungan, untung bisa jalan, untung tidak nabrak. Sudah saatnya kita membuat kapal arsitek," katanya di Surabaya, Selasa.

Dalam sambutan tanpa teks setelah menandatangani piagam kesepakatan bersama antara TNI AL dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Kompleks ITS Surabaya, ia menyatakan kerja sama TNI AL-BPPT bertujuan untuk ke arah itu (kapal arsitek), membuat kapal yang betul-betul dikalkulasi semaksimal mungkin secara ilmiah dan diuji secara ilmiah pula.

"Tapi, arsitek yang saya maksud itu bukan orang yang sekadar menggambar desain kapal, melainkan orang yang mendesain, sekaligus mengikuti uji laboratorium bagian-bagian kapal itu untuk mencocokkan hasil uji dengan gambar yang didesainnya," katanya.

Didampingi Kepala BPPT, Dr Ir Unggul Priyanto MSc, ia mengatakan, arsitek kapal juga harus mengikuti proses pembuatan kapal hingga benar-benar selesai, sehingga ada kecocokan antara gambar (desain), uji (laboratorium), hingga kapal dalam bentuk jadi.

"Dengan demikian, industri perkapalan kita ke depan bukan sekadar industri, melainkan benar-benar ada hubungan antara pemerintah, industri, dan universitas. Hubungan tiga pihak itulah kelemahan kita," katanya.

Menurut dia, kelemahan itu jika tidak dibenahi justru akan dimanfaatkan orang lain. "Buktinya, hubungan pemerintah dan industri tanpa melibatkan universitas membuat hasil riset universitas kita justru dipakai Malaysia. Ke depan, kita jangan begitu," katanya.

Dalam penandatanganan program kesepakatan bersama yang dihadiri Rektor ITS, Prof Joni Hermana, Dirut PT PAL, Direktur PPNS, Direktur PENS, dan sebagainya, Priyanto mengatakan, kerja sama TNI AL-BPPT kali merupakan perpanjangan untuk lima tahun berikutnya (2015-2020).

"Tentu, perpanjangan kerja sama itu bermakna strategis terkait dengan kebijakan pemerintah menuju Poros Maritim Dunia, apalagi Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika yang dimiliki BPPT di Surabaya ini merupakan lembaga dengan fasilitas uji yang terbaik dan terbesar di ASEAN," katanya.

Dalam kerja sama pada periode sebelumnya, TNI AL dan BBPT telah mampu membuat prototipe kapal rawa, pengembangan kapal selama mini 22 meter, rancang bangun alat pertahanan matra laut, dan sebagainya.

"Ke depan, kita bisa kembangkan dengan desain dan rekayasa teknologi kapal cepat, kapal cepat rudal, kapal selam, dan seterusnya, apalagi pemerintah akan menjadikan Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika ini sebagai Pusat Rekayasa Teknologi Industri Maritim," katanya.

Setelah menandatangani program kesepakatan bersama itu, KSAL beserta jajarannya meninjau ruang uji kapal, seperti uji ketahanan melawan gelombang, serta melihat sejumlah prototipe kapal yang dirancang BPPT, baik kapal angkut maupun kapal selam.



Credit   ANTARA News




AS Tuding China Luncurkan Benda Misterius ke Luar Angkasa


Benda yang diduga pesawat ruang angkasa tak berawak diluncurkan di Provinsi Sichuan, China (Foto: AP)
Benda yang diduga pesawat ruang angkasa tak berawak diluncurkan di Provinsi Sichuan, China (Foto: AP)
WASHINGTON  (CB) - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengungkapkan laporan terbaru yang menyatakan bahwa Pemerintah China telah meluncurkan sebuah benda misterius ke luar angkasa.
Seperti dikutip Sputnik, Rabu (13/5/2015), dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan kepada Kongres AS, China dikabarkan telah mengembangkan program luar angkasa dengan pesat.
Pemerintah China dikabarkan telah membangun sebuah infrastruktur yang luas untuk membangun peluncur dan pengontrol satelit.
Sebelumnya, laporan Departemen Pertahanan AS juga menyebutkan bahwa Pemerintah China telah mengembangkan senjata laser dan senjata pengacau satelit (anti-satelit). Perkembangan teknologi militer China itu membuat sistem satelit AS merasa terancam.
Laporan tersebut juga memberikan rincian baru tentang kegiatan counterspace (peningkatan teknologi ruang angkasa) China.
”Pemerintah AS memberikan rincian lebih lanjut tentang kegiatan counterspace China daripada yang mereka miliki di masa lalu,” ujar Brian Weeden dari organisasi nirlaba Secure World Foundation.
“Pentagon jelas semakin khawatir tentang kemampuan China yang berkembang pesat, dan kemampuan counterspace-nya,” lanjut Weeden.

Credit Okezone

PBB : Serangan Udara Saudi Langgar Hukum Internasional

SANAA  (CB) – Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Johannes Van Der Klauw menyatakan serangan udara yang dilakukan Arab Saudi pada 8-9 Mei 2015 telah melanggar hukum internasional.
Kantor berita Arab Saudi melaporkan sebanyak 130 serangan udara dalam waktu 24 jam dilancarkan terhadap Kelompok Houthi di Yaman. Serangan itu menargetkan sekolah dan rumah sakit yang diduga sebagai tempat penyimpanan senjata pemberontak.
“Mereka menyembunyikan senjata di rumah sakit, sekolah dan hotel, kemudian mengeluarkannya dan menggunakannya,” kata juru bicara pasukan koalisi Brigadir Jenderal Ahmed Asiri, kepada CNN, Selasa (12/5/2015).
Namun, dia menyangkal tuduhan bahwa serangan udara yang dilakukan menargetkan sekolah atau rumah sakit. “ Meskipun kami tahu mereka menyembunyikan senjata di sana kami tidak menyerang sekolah atau rumah sakit karena khawatir akan keselamatan warga sipil,” tambahnya.
Dia juga mengatakan bahwa warga sipil telah diperingatkan sebelumnya agar meninggalkan daerah yang akan diserang di Kota Saada, Albiqaa, dan wilayah perbatasan Saudi dan Yaman. Asiri menuduh pihak Kelompok Houthi telah menempatkan pasukan di pos-pos penjagaan dan mencegah warga untuk mengungsi.
Alasan dari Brigjen Asiri itu ditolak oleh Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Johannes Van Der Klauw. “Pengeboman di daerah di daerah yang berpenghuni dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” kata Van der Klauw.
Terlebih lagi dalam pengeboman di Saada yang menewaskan sejumlah penduduk sipil dan ribuan warga dipaksa mengungsi setelah seluruh wilayah tersebut dijadikan sasaran serangan militer.
Pihak koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Kelompok Houthi telah menyepakati gencatan senjata yang akan berlangsung selama lima hari. Akan tetapi, aktivitas pertempuran justru meningkat pada saat-saat terakhir sebelum batas waktu dimulainya gencatan senjata hari ini. Sejak pertengahan Maret 2015 konflik Yaman telah menewaskan 1.400 orang dan melukai 6.000 orang.


Credit  Okezone


Kim Jong Un Eksekusi Kepala Pertahanan Korut


Kim Jong Un Eksekusi Kepala Pertahanan Korut  
Korea Utara telah mengeksekusi kepala pertahanan atas tuduhan pengkhianatan, ungkap badan intelijen Korea Selatan. (Reuters/KCNA)
 
 
Jakarta, CB -- Korea Utara telah mengeksekusi kepala pertahanan atas tuduhan pengkhianatan, ungkap badan intelijen Korea Selatan.

Hyon Yong Chol, yang mengepalai militer Korea Utara disingkirkan lalu kemudian dieksekusi oleh regu tembak dengam senjata anti-pesawat.

Media Korea Selatan melaporkan pada Rabu (13/5), mengutip Intelijen Nasional Seoul (NIS) bahwa eksekusi itu disaksikan oleh ratusan orang.

Hyon, yang berbicara pada sebuah konferensi keamanan di Moskow pada April, disebut telah menunjukkan perilaku tidak hormat pada Kim Jong Un di sebuah acara militer.


Eksekusi ini dilakukan setelah badan intelijen Korea Selatan pada akhir bulan lalu mengatakan bahwa Kim memerintahkan eksekusi 15 pejabat senior sepanjang tahun ini sebagai hukuman karena menantang otoritasnya.

"Politik internal Korea Utara sangat fluktuatif akhir-akhir ini," kata Michael Madden, seorang ahli di Korea Utara dan kontributor di lembaga think tank 38 North.

"Secara internal, sepertinya rasa hormat terhadap Kim Jong Un dalam kepemimpinan tingkat inti dan menengah Korea Utara,” tambahnya.

"Tidak ada bahaya yang jelas untuk kepemimpinan Kim Jong Un atau stabilitas di Korea Utara, tetapi jika ini terus terjadi hingga tahun depan, maka kita akan serius harus mulai membuat kemungkinan rencana untuk semenanjung Korea,” kata Madden.

Pada 2013, Kim menyingirkan dan mengeksekusi pamannya, Jang Song Thaek, yang pernah dianggap sebagai orang nomor dua di Korea Utara. Jang dianggap berkhianat dan ia beserta sekitar 30 ajudannya dieksekusi,

Seorang pembelot Korea Utara juga mengklaim bahwa istri Jang, Kim Kyong Hui, bibi Kim Jong Un, juga dieksekusi dengan diracun.

Hyon, seorang jenderal yang tidak terlalu terkenal, dipromosikan menjadi wakil marsekal Korea Utara pada 2012.

NIS mengatakan bahwa Ma Won Chun, dikenal sebagai kepala arsitek infrastruktur baru Korea Utara di bawah Kim Jong Un, juga disingkirkan.



Credit  CNN Indonesia


Filipina Akan Bangun Pangkalan Militer Dekat Spratly


Filipina Akan Bangun Pangkalan Militer Dekat Spratly  
Jepang membantu meningkatkan kemampuan militer Filipina dalam menghadapi peningkatan aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan. (Reuters/Romeo Ranoco)
 
 
Manila, CB -- Prioritas utama militer Filipina adalah membangun satu pangkalan angkatan laut di sepanjang pantai barat negara itu yang terletak berseberangan dengan Kepulauan Spratly yang diperebutkan dengan Tiongkok.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Gregorio Catapang mengatakan kapal perang Jepang, Amerika Serikat dan Vietnam akan diijinkan berlabuh di fasilitas yang terletak di Teluk Oyster, Pulau Palawan.

Pembangunan pangkalan militer ini tertunda penyelesaiannya karena masalah pendanaan.

“Kami merasa itu adalah prioritas utama karena situasi keamanan yang muncul,” kata Catapang dalam wawancara dengan Reuters pada Senin (11/5) malam.

“Begitu kami mendapatkan dananya, kami akan mengerahkan sumber daya kami ke sana,” tambahnya.

Catapang mengatakan perlu dana sebesar 800 juta peso (US$18 juta) untuk pembangunan awal fasilitas angkatan laut itu, dan 5 miliar peso untuk membuat pangkalan itu menjadi markas utama operasi angkatan laut.

Dia mengatakan rencana telah dibuat, tetapi tertunda pembangunannya karena kurang dana.

“Saat ini belum ada apapun di sana, kami masih membangun jalan masuk dan memperbaiki depot air dan bahan bakar yang akan digunakan untuk melayani kapal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” katanya.

Seorang sumber di Jepang mengatakan negaranya yang kini membantu meningkatkan kemampuan angkatan laut Filipina, kemungkinan mendanai pembangunan infrastruktur di sekitar pangkalan itu, tetapi tidak akan membiayai pembangunan pangkalan itu sendiri.

Mengubah pulau Palawan yang indah menjadi fasilitas militer akan menambah ketegangan dengan Tiongkok, yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan termasuk kepulauan Spartly. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunai dan Taiwan juga mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan itu.

Palawan terletak sekitar 160 kilometer dari Spratly, dimana proyek reklamasi Tiongkok di sekitar tujuh batu karang menyebabkan sejumlah negara Asia waspada, dan mendapat kritik dari Washington.

 
Tiongkok dituding melakukan reklamasi di Pulau Spratly yang diperebutkan oleh negara itu dan juga Filipina. (Reuters/Ritchie B. Tongo/Pool)
Amerika Serikat sebelumnya telah meminta ijin mempergunakan pangkalan militer Filipina di delapan lokasi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pergantian tentara, kapal dan pesawat yang akan menjalani latihan sementara Washington mengerahkan lebih banyak sumber daya militernya ke Asia.

Kerjasama keamanan antara Filipina dan Vietnam juga bertambah seiring peningkatan aktivitas Tiongkok.





Credit  CNN Indonesia