Pakistan bantah klaim Taliban soal penembakan heli

Sabtu, 9 Mei 2015 08:53 WIB | 6.935 Views

Ilustrasi (Defenseimagery.mil/SSGT Suzanne M. Jenkins, USAF)

 

 

Islamabad (CB) - Pakistan menyebut "bohong" pernyataan Taliban mengenai penembakan helikopter militer yang menewaskan duta besar Norwegia dan Filipina termasuk istri duta besar Indonesia, di bagian utara negeri itu.

Sekretaris Luar Negeri Azizaz Ahmad mengesampingkan kemungkinan aksi teror dalam tragedi itu dan mengatakan kecelakaan tersebut terjadi akibat gangguan mesin pada helikopter.

Satu helikopter militer yang membawa diplomat yang berpusat di Islamabad, jatuh di dekat Gilgit, saat melakukan pendaratan akibat gangguan mesin, kata Ahmad.

"Angkatan Darat Pakistan telah mengatur pengamanan kelas atas bagi para tamu dan pernyataan TTP mengenai penembakan helikopter itu adalah dusta," kata diplomat senior itu, yang diapit perwira Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang juga memberi rincian peristiwa tersebut.

Ahmad menjelaskan berdasarkan instruksi perdana menteri, Angkatan Darat Pakistan telah mengerahkan 1.000 prajurit bagi tujuan keamanan dan semua puncak gunung di sekitar wilayah yang dipenuhi personel tersebut.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Pakistan itu mengatakan dua helikopter mendarat selamat di Daerah Naltar dan helikopter ketiga mengalami kecelakaan akibat gangguan teknis di dekat lokasi pendaratan.

Ia mengatakan perdana menteri telah memberi izin bagi perjalanan s30 diplomat atas permintaan Ketua Korps Diplomatik, demikian laporan Xinhua, Sabtu pagi.

Ia mengatakan Angkatan Udara Pakistan telah mengembangkan tempat pelancongan bermain ski di Naltar dan kereta gangtung di sana yang akan diresmikan oleh perdana menteri.

"Gagasan untuk merancang kegiatan itu ialah untuk memberi sumbangan bagi pembangunan daerah indah tersebut," kata dia.

Ia menambahkan perjalanan serupa bagi diplomat yang diselenggarakan pada masa lalu berjalan baik termasuk ke Skardu, Daerah Shigar di Pakistan Utara, Wilayah Suku Waziristan Utara dan Sekolah Umum Angkatan Darat yang diserang Taliban di Peshawar.

Ia mengatakan Kepala Staf Angkatan Darat telah membentuk dewan penyelidikan yang dipimpin seorang brigadir jenderal. Beberapa anggota tim penyelidikan telah sampai ke lokasi kecelakaan dan yang lain sedang dalam perjalanan.

Dewan Penyelidikan itu telah memulai pekerjaan mereka sehingga segera akan jelas apa yang telah terjadi. Pejabat tersebut mengatakan kotak hitam helikopter yang naas itu telah ditemukan.

Helikopter itu dioperasikan pada 2002 dan dirawat secara rutin. Servis terakhir dilakukan cuma 11 jam sebelum kecelakaan.

Ahmad mengatakan prioritas pemerintah ialah mengangkut mayat korban, korban cedera dan utusan asing lain kembali ke Islamabad.


Credit   ANTARA News

Istri Dubes RI di Pakistan tewas dalam kecelakaan helikopter

Dokumen foto Duta Besar RI untuk Pakistan Burhan Muhammad bersama istri, Hery Setyawati Burhan, dan desainer Jurney Thraugh (kiri ke kanan) dalam peringatan kemerdekaan ke-68 RI di Sarena Hotel, Islamabad, Pakistan, 2013. (fashiondeblog.wordpress.com)

Ya, kabar itu benar."

Jakarta, 8/5 (CB) - Heri Listyawati, istri Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan, menjadi salah seorang korban tewas dalam kecelakaan helikopter di Pakistan, Jumat, pada pukul 11.45 waktu setempat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

"Ya, kabar itu benar," katanya di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Pakistan Burhan Muhammad yang juga menjadi salah seorang penumpang helikopter dikabarkan selamat, namun mengalami luka-luka.

Saat ini, Arrmanatha mengatakan, pihaknya tengah melakukan komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar RI di Islamabad untuk mengetahui rincian kecelakaan helikopter tersebut.

Direktorat Asia Pasifik dan Afrika mencatat, rombongan berangkat para diplomat asing di Pakistan pergi ke daerah utara Pakistan atas undangan kementerian luar negeri itu.

Rombongan tersebut terdiri atas 32 duta besar negara asing beserta pasangan, dan 25 orang lainnya, diberangkatkan menggunakan empat helikopter.

Satu helikopter berpenumpang 17 orang, yakni 11 warga asing, termasuk Dubes RI Burhan Muhammad dan Nyonya Heri Listyawati, serta enam warga Pakistan mengalami kecelakaan pada pukul 11.45 waktu setempat.

Dalam helikopter tersebut dilaporkan ada empat orang meninggal, yakni istri Dubes RI, istri Dubes Malaysia, Dubes Filipina, dan Dubes Norwegia.

Berdasarkan keterangan dari Atase Pertahanan Pakistan untuk Indonesia Kolonel Muhammad Shahid Siddeeq, lokasi jatuhnya pesawat berada di pedalaman, namun bukan wilayah konflik.


Credit   Antara

NU: Kita Bangun Peradaban Islam yang Bawa Misi Persaudaraan dan Ukhuwah

 

k9-11 Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siradj (biru)

KENDAL, CB - Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj mengatakan, kondisi Indonesia yang aman dan damai membuat Islam Indonesia menjadi perhatian dunia. Oleh sebab itu, sudah saatnya NU harus "go internasional". Menurut dia, NU berperan menghadirkan Islam Indonesia yang damai, santun, berbudaya, dan membawa rahmat.

"Kita harus memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia. Kita bangun peradaban Islam yang membawa misi persaudaraan dan ukhuwah," kata Said Aqil, Minggu (10/5/2015).
Menurut Said Aqil, dirinya sangat prihatin melihat kondisi negara-negara Islam di Timur Tengah yang penuh gejolak dan perang. Keprihatinan ini termasuk dengan adanya gerakan ISIS yang berperilaku di luar batas, yang dengan keji membunuh orang-orang yang tidak sepaham.
"Ini benar-benar menjijikkan," ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada warga Nahdliyin di Kendal, Jawa Tengah, agar mampu menghadapi liberalisasi yang sudah merambah ke berbagai bidang. Baik itu liberalisasi ideologi, liberalisasi informasi, dan liberalisasi budaya.

Dalam kesempatan ini, NU juga disebut akan membangun Rumah Sakit NU di Kendal. Ketua pembangunan RS NU, Mustamsikin mengatakan, pembangunan Rumah Sakit NU di Kendal membuktikan NU Kendal memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Mustamsikin yang juga menjabat sebagai wakil bupati menambahkan, di tahun 2015 ini pembangunan RS NU Kendal sudah bisa dimulai.
"Kami sudah punya lahannya Tinggal membangun rumah sakitnya,” kata Mustamsikin.

Credit   KOMPAS.com

Presiden Jokowi Resmi Nyatakan Papua Bebas untuk Peliputan Media Asing

 

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden Joko Widodo seusai menghadiri Rakernas I PAN di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

JAYAPURA, CB - Presiden Joko Widodo menyatakan Papua terbuka untuk peliputan media asing, sama halnya dengan peliputan di wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela kunjungan kerja menghadiri panen raya di Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Minggu (10/5/2015).

Menurut Jokowi, pembukaan akses terhadap jurnalis asing sekaligus menunjukkan niat baik pemerintah yang diawali dengan pemberian pengampunan terhadap lima orang tahanan politik di Lapas Abepura Jayapura, Sabtu (9/5/2015) kemarin.

Ia pun meminta agar warga Indonesia berpikiran positif untuk membangun rasa saling percaya antara warga Papua dan Pemerintah Pusat.

"Gerakan separatis itu dulu dan sekarang sudah berbeda. Kita sudah mulai kemarin, dan kita harus berpikiran positif, harus membangun rasa saling percaya. Itu yang hilang selama ini dan kini sedang kita bangun kembali," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Sabtu kemarin Presiden Jokowi memberikan pengampunan terhadap lima orang narapidana politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura.

Para napol yang tersandung kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena tahun 2003 lalu yakni Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Heluka dan Jefrai Murib.




Credit   KOMPAS.com

Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua

 

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden Joko Widodo seusai menghadiri Rakernas I PAN di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

MERAUKE, CB - Presiden Joko Widodo mengatakan, wartawan asing dari negara mana pun diizinkan untuk datang dan meliput di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Selama ini, dua wilayah tersebut tertutup bagi kedatangan dan kegiatan peliputan oleh wartawan asing. Alasannya, di kedua provinsi di ujung Timur Indonesia masih kerap terjadi konflik dan aksi kekerasan, seperti aksi bersenjata dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti (kalau datang dan meliput) di wilayah lainnya," kata Presiden Jokowi, saat menjawab pers, seusai  meninjau lahan pertanian di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (10/5/2015).

Menurut Presiden, kondisi Papua dan Papua Barat sekarang berbeda dengan masa lalu.

"Kita harus berpikir positif dan saling percaya atas segala hal," jawab Presiden, saat ditanya seandainya wartawan asing akan lebih banyak meliput kelompok-kelompok bersenjata di pegunungan.

Ia menegaskan, bahwa keputusan ini harus dijalankan.

"Keputusan ini harus dijalankan. Sudah, jangan bertanya hal-hal yang negatif lagi soal itu."

Dalam keterangan pers itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. 

 Credit  KOMPAS.com
 

Presiden Inginkan Papua Damai

5 Narapidana Politik Dibebaskan

JAYAPURA, CB  — Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada lima narapidana politik di Papua dan Papua Barat. Pemberian grasi itu merupakan upaya sepenuh hati dan tulus dari Pemerintah Indonesia untuk memadamkan konflik yang selama ini terjadi di dua provinsi tersebut.

ANTARA/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo, (tengah) merapikan lengan baju, seusai memberikan salinan keputusan pemberian grasi kepada lima tahanan politik (berjalan) didampingi (kanan ke kiri) Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Lapas Abepura, Jayapura, Papua, Sabtu (9/5). Kelima tahanan politik itu terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam peristiwa 3 April 2003 di Wamena.

"Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini, segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut terus menjadi masalah nasional, bahkan internasional," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan pers seusai memberikan salinan keputusan pemberian grasi terhadap lima tahanan politik di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Abepura, Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).
Kelima narapidana politik itu adalah Jafrai Murib dari LP Abepura yang divonis seumur hidup, Linus Hiluga asal LP Nabire yang dihukum 20 tahun penjara, Kimanus Wenda dari LP Nabire yang dipidana 20 tahun, Apotnagolit Enus asal LP Biak yang divonis 20 tahun, serta Numbungga dari LP Biak yang divonis seumur hidup. Kelimanya terbukti bersalah dalam kasus pembobolan gudang senjata milik Komando Distrik Militer 1710/Jayawijaya pada 2003.
Selain dihadiri kelima narapidana politik yang dibebaskan itu, hadir pula sejumlah menteri, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, serta Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.
"Mereka yang diberi grasi tidak kita pilih, tetapi ditawarkan dan dilakukan lewat komunikasi dan proses pembicaraan yang lama sejak Januari," ujar Presiden.
Ditanya soal surat pimpinan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Pegunungan Tengah Papua, Goliat Tabuni, kepada Presiden dan mengajaknya berdialog, Jokowi mengatakan, siapa pun yang ada di gunung atau di mana pun ingin mendukung perdamaian di Papua, silakan saja. "Tetapi, saya belum terima suratnya," kata Presiden.
Saat memberikan arahan kepada jajaran TNI dan Polri di Markas Komando Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi, Jayapura, Presiden berharap aparat keamanan tak mudah terpancing jika menangani kasus hukum dan politik di Papua.

Titik awal

Lebih jauh, menurut Presiden, kelima narapidana politik yang dibebaskan merupakan titik awal dari pembebasan berikutnya yang akan dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan keamanan di Tanah Papua. "Setidaknya, sampai sekarang ada sekitar 90 orang yang masih di dalam penjara di Papua dan di daerah lainnya. Pemerintah akan memberikan grasi, tetapi ada yang meminta amnesti sehingga harus dimintakan persetujuan ke DPR. Proses seperti itu belum tentu disetujui," tutur Presiden.
Tedjo mengatakan, pendekatan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam melihat masalah Papua memang berbeda. "Masalah Papua harus dilihat dengan hati. Jadi, tidak ada lagi itu istilah Organisasi Papua Merdeka. Yang ada sekarang adalah Orang Papua Membangun," kata Tedjo.
Moeldoko berharap tak ada lagi anggota TNI dan warga yang kehilangan nyawa akibat konflik di Papua. "Mudah-mudahan kebijakan Presiden membuka harapan baru untuk menciptakan stabilitas keamanan," ujarnya.
Pengamat politik Universitas Cenderawasih, Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, grasi akan membuka perdamaian di Tanah Papua. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua Latifah Anum Siregar menyatakan, grasi yang diberikan menunjukkan langkah maju pemerintah menjunjung tinggi kehidupan demokrasi.






Credit   KOMPAS.com

Presiden Berharap Merauke Jadi Lumbung Padi Dunia

 

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor PT Dok Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015).

MERAUKE, CB - Presiden Joko Widodo menetapkan kawasan pertanian di Merauke, Papua, menjadi lumbung padi nasional. Sebab, selain lahan produksi pertanian di Kabupaten Merauke, Papua, mencapai luas 1,2 juta hektare, produksinya dalam waktu tiga tahun ke depan bisa mencapai sekitar 24 juta ton.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan setelah melihat lahan pertanian di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (10/5/2015).
"Dengan produksi sekitar 24 juta ton beras, nantinya tak hanya produksinya untuk lumbung beras nasional tetapi juga untuk ekspor beras ke sejumlah negara," ujar Jokowi.
Dengan demikian, tambah Jokowi, tepat jika kawasan Merauke akan ditetapkan juga sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pangan untuk produksi pertanian.
"Dengan demikian, kita tak perlu impor beras kalau pasokan beras kita bertambah besar. Justru kita akan menjadi eksportir beras ke sejumlah negara," ucapnya.
Menurut Presiden, dalam kerja sama mengelola kawasan pertanian, pembagian tugasnya harus jelas.
"Pemerintah akan memasok benih, pupuk serta membangun infrastruktur irigasi, jalan, jembatan dan pelabuhan selain juga sarana pendidikan pertanian di kawasan tersebut. Sebaliknya, swasta akan memproduksi beras dengan pola kerjasama inti dan plasma, serta menggaji para petani," kata Presiden.
Swasta yang dimaksud adalah perusahan yang dimiliki Arifin Panigoro. Pengusaha minyak itu hadir dalam acara didatangi Presiden dan sejumlah menteri seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan lainnya.




Credit  KOMPAS.com

Indonesia Beli Alutsista dari AS Rp 611 Miliar

Jokowi berjalan menuju tank Leopard saat mengunjungi Pameran Alutsista TNI AD, di Jakarta, 17 Desember 2014. TNI AD memamerkan berbagai macam alutsista dari berbagai kesatuan seperti Kostrad, Kopassus dan Arhanud. ANTARA/Widodo S. Jusuf

CB, Washington DC - Indonesia, Irak, dan Malaysia telah mengajukan pembelian amunisi dan dua jenis rudal dari Amerika Serikat. Total dari pembelian alat perang oleh tiga negara itu sekitar US$ 431 juta atau setara Rp 5,6 triliun.

Seperti yang dilansir UPI.com pada 7 Mei 2015, ketiga negara itu memesan amunisi mortir daya ledak tinggi, AIM-9X-2 rudal Sidewinder, dan rudal AIM-120C7 AMRAAM melalui program Foreign Military Sales.

Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS yang mengelola program Foreign Military Sales (FMS) menyatakan kepada Kongres bahwa penjualan itu untuk melayani kepentingan keamanan nasional AS. Pemesanan oleh tiga negara tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri AS.

Irak, lembaga itu menyatakan, secara khusus memesan satu paket berisi 5.000 amunisi mortir peledak 81 milimeter, 684 ribu amunisi M203 40 milimeter peledak tinggi, 532 ribu amunisi MK19 40 milimeter, dan 40 ribu bahan peledak 155 milimeter. Total semua amunisi senilai US$ 363 juta (Rp 4,7 triliun). Juga termasuk permintaan amunisi kecil untuk senjata, suku cadang dan perbaikan, dukungan peralatan, publikasi dan dokumentasi teknis, pelatihan personel, serta peralatan pelatihan.

"Penjualan ini juga mengusulkan amunisi tambahan yang sangat penting dalam memberikan kemampuan daya tempur lanjutan bagi Irak dalam memerangi pemberontakan ekstremis terorganisasi di Irak," demikian pernyataan lembaga tersebut.

Terakhir, Irak pada Desember 2014 memesan 175 tank Abrams dan Humve, serta senapan mesin dan peluncur granat.

Indonesia telah memesan 30 AIM-9X-2 rudal Sidewinder dan sistem terkait agar mampu mengalahkan ancaman terhadap stabilitas regional dan dalam negeri. Sidewinder adalah rudal dari Raytheon lintas udara yang menggunakan homing inframerah sebagai kontrolnya.

Selain 30 rudal operasional, permintaan Indonesia terhadap FMS juga termasuk AIM-9X-2 rudal captive pelatihan udara, Blok II unit bimbingan rudal taktis, dan rudal udara pelatihan dummy. Kontainer, set tes dan dukungan peralatan, suku cadang dan perbaikan, pelatihan personel dan pelatihan peralatan, serta logistik senilai US$ 47 juta atau sekitar Rp 611 miliar.

Malaysia memesan peralatan militer senilai US$ 21 juta atau setara Rp 273 miliar. Permintaan Malaysia adalah untuk sepuluh unit AIM-120C7 Air-to-Air Missiles, atau AMRAAM, ditambah suku cadang dan aksesori yang akan memastikan kemampuan berkelanjutan pesawat F/A-18D.



 Credit   TEMPO.CO

Yordania Kaget Indonesia Berlakukan Moratorium TKI

122 TKI ilegal berbaris usai dipulangkan dari Malaysia, dan tiba di bandara Juanda, Surabaya, 24 Desember 2014. TEMPO/Fully Syafi

CB, Amman - Presiden Asosiasi Perekrut Tenaga Kerja Yordania (DHRAA) Khaled Hseinat menyesalkan keputusan pemerintah Indonesia yang melarang warganya bekerja di beberapa negara Timur Tengah, termasuk Yordania.

Dia mengatakan keputusan tersebut akan berdampak negatif pada bisnis tenaga kerja asing. Hseinat juga menuturkan delegasi dari Yordania telah mengunjungi Indonesia empat bulan lalu untuk membahas pembukaan kembali pasar lokal untuk pembantu rumah tangga asal Indonesia.

"Keputusan itu mengejutkan, karena diskusi untuk melanjutkan kerja sama masih berlangsung," ucapnya kepada The Jordan Times pada 6 Mei 2015.

Hseinat berujar, validitas lima tahun kesepakatan tentang perekrutan pembantu rumah tangga antara pemerintah kedua negara secara otomatis akan terus diperbarui dan harus tunduk pada perubahan.

Para pejabat Indonesia, kata dia, meminta membuka kantor asosiasi pekerja Indonesia di Amman, yang akan dipenuhi DHRAA setelah ada persetujuan dari pemerintah kedua negara.

"Kami tidak akan membayar untuk menyiapkan kantor jika ada larangan," ucap Hseinat, sambil menambahkan bahwa pejabat Indonesia selalu menggambarkan Yordania sebagai negara terbaik mengenai peraturan yang mengatur tentang pekerja asing.

Indonesia menghentikan pengiriman pekerja ke Yordania sekitar empat tahun lalu.
Sejak itu, menurut Hseinat, agen perekrutan mengalami kerugian hingga ratusan ribu dinar yang tertahan di Indonesia.

"Kami mendesak para pejabat untuk memungkinkan kami mendapatkan visa selama dua-enam bulan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan mulai mengumpulkan kembali uang kami," ujarnya.

Hseinat berharap para pejabat Indonesia akan membatalkan keputusan moratorium TKI ke Yordania dan melanjutkan negosiasi.

Menurut Hseinat, jumlah TKI di Kerajaan Yordania sebelum terjadi moratorium mencapai 50 ribu orang, tapi saat ini berkurang drastis menjadi sekitar 4.000 orang.

Pelarangan TKI ke Timur Tengah oleh pemerintah Indonesia bertujuan melindungi warga negaranya, terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Menteri Tenaga Kerja Indonesia Muhammad Hanif Dhakiri menuturkan hak-hak TKI di Timur Tengah telah dilanggar serta kondisi pekerjaannya telah menurunkan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat bangsa.

Keputusan itu dipicu oleh eksekusi mati baru-baru ini terhadap dua pekerja Indonesia, yakni Siti Zaenab dan Karni, di Arab Saudi.

Pekerja Indonesia tidak akan lagi dikirim ke Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Credit  TEMPO.CO

Yordan Protes Moratorium TKI, Kata BNP2TKI Wajar

Kepala BNP2TKI Nurron Wahid, Anggota DPR Mustopa bersama Keluarga dari Cicih, saat memberikan keterangan kepada media di kantor BNP2TKI, Jakarta, 6 Mei 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

CB, Jakarta - Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah menuai reaksi banyak pihak. Agen perekrut tenaga kerja Yordania, misalnya, kecewa atas moratorium tersebut.

Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Haryanto memaklumi kekecewaan itu. "Wajar mereka keberatan karena kebutuhan tenaga kerja, kan, sudah mereka perhitungkan," kata Haryanto saat dihubungi pada Kamis, 7 Mei 2015.

Namun, menurut Haryanto, moratorium TKI telah menjadi kebijakan nasional yang mau tak mau harus diterima. "Risiko atas kebijakan ini sudah diperhitungkan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Perekrut Tenaga Kerja Yordania (DHRAA) Khaled Hseinat menyatakan keputusan moratorium TKI Indonesia akan berdampak negatif pada bisnis tenaga kerja asing. Delegasi dari Yordania telah mengunjungi Indonesia empat bulan lalu untuk membahas pembukaan kembali pasar lokal bagi pembantu rumah tangga asal Indonesia. Kerja sama pengiriman TKI juga sudah disepakati dan berlaku lima tahun.

Haryanto menambahkan, moratorium ini akan digunakan untuk kembali menata regulasi pengiriman TKI. Ke depan, TKI akan didorong untuk bekerja pada sektor formal, bukan sebagai pekerja domestik. Bila pun bekerja pada sektor domestik, kata Haryanto, TKI akan dibatasi untuk bekerja hanya pada satu bidang.

Menurut Haryanto, selama ini seorang pekerja bisa merangkap beberapa pekerjaan; pembantu rumah tangga, baby sitter, hingga petugas cleaning service. "Ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya.




Credit   TEMPO.CO

Gagal Antarkan Kargo ke ISS, Pesawat Luar Angkasa Rusia Jatuh Lagi ke Bumi

Ilustrasi 

 

 

Moskow  (CB) - Pesawat luar angkasa tanpa awak milik Rusia yang gagal mencapai orbit, kembali jatuh ke bumi dan terbakar saat menembus atmosfer bumi. Kapsul yang berisi suplai makanan dan logistik ini gagal mencapai bagian kargo Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dan sempat berkeliaran di luar angkasa.

Badan Antariksa Rusia, Roscosmos dalam pernyataannya menyebutkan, kapsul yang membawa tiga ton suplai makanan, bahan bakar dan suplai untuk awak ISS ini, jatuh dari orbit pada pukul 02.04 GMT. Demikian seperti dilansir Reuters, Jumat (8/5/2015).

Pesawat luar angkasa bernama Progress-59 ini tengah berada di atas Samudera Pasifik. Sebagian besar pesawat luar angkasa memang akan terbakar ketika jatuh dalam kecepatan tinggi dan menembus lapisan atmosfer. Namun bagian kecil dari pesawat bisa bertahan tetap utuh dan jatuh ke dalam lautan.

"Hanya sebagian kecil elemen struktural yang bisa mencapai permukaan planet," demikian pernyataan Roscosmos.

Pesawat luar angkasa ini diluncurkan pada 28 April lalu dari Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, tapi tidak pernah mencapai target, yakni pangkalan luar angkasa ISS yang melayang di lokasi setinggi 418 kilometer dari Bumi.

Tim pengendali di bumi kehilangan kontak dengan Progress-59 sesaat setelah pesawat luar angkasa itu melepaskan bagian atas roket Soyuz-nya, atau sekitar 9 menit setelah diluncurkan.

Penyebab kegagalan misi ini tidak diketahui pasti. Roscosmos menyatakan, penyelidikan atas kegagalan misi ini masih terus dilakukan. Selama ini, otoritas Rusia telah meluncurkan 62 kapal luar angkasa jenis Progress ke ISIS untuk mengirimkan modul dan kargo, di mana dua misi tidak berhasil dilakukan.

Berbagai jenis pesawat luar angkasa Progress telah diluncurkan sejak tahun 1978, untuk mendukung stasiun luar angkasa era Soviet termasuk Salyut 6, Salyut 7 dan Mir. Kapsul-kapsul ini dirancang untuk terbakar di atmosfer setelah berhasil mengantarkan kargo.





Credit  Detiknews

8-5-1967: Muhammad Ali Dipidana karena Menentang Perang Vietnam

Muhammad Ali (Wikipedia)

CB, Jakarta - Ia terlahir sebagai Cassius Marcellus Clay, Jr. Namun, dunia mengenalnya sebagai Muhammad Ali -- nama yang dipilihnya setelah memeluk agama Islam. Pria kelahiran Louisville, Kentucky itu adalah salah satu petinju kelas berat terhebat sepanjang sejarah. Seorang legenda.

Pada 8 Mei 1967, Muhammad Ali menjadi topik berita. Kala itu, juri federal mendakwanya di pengadilan. Gara-gara menolak program wajib militer pemerintah Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.

"Aku tak punya masalah dengan orang-orang Vietkong. Dan tak ada satupun orang Vietkong yang memanggilku dengan sebutan 'Nigger'!," kata dia lantang menolak wajib militer, seperti dikutip dari situs People's World.

Kalimat pertamanya, yang dalam Bahasa Inggris, 'I ain't got no quarrel with them Viet Cong', dipakai para generasi muda AS kala itu, sebagai simbol penolakan terhadap perang.

Gara-gara sikapnya itu, Ali diskors oleh Komisi Tinju. Gelar tinju kelas berat miliknya dibatalkan.

Pada sidang 20 Juni 1967, setelah juri  berunding setelah 21 menit, Ali dinyatakan bersalah. Ia divonis 5 tahun bui dan denda US$ 10.000, serta dikenakan larangan bertinju selama 3 tahun.

Muhammad Ali (Wikipedia)

Putusan tersebut diperkuat di pengadilan banding. Namun, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dengan suara bulat.

Keteguhan -- juga kenekatan -- Ali menginspirasi Martin Luther King, Jr, yang harus meyakinkan sejumlah pihak dalam gerakan  hak-hak sipil yang, khawatir penentangan terhadap Perang Vietnam akan memojokkan Presiden Lyndon Baines Johnson, yang mendukung UU Hak-hak Sipil.

Pelatih Ali, Angelo Dundee mengatakan, pemidanaan terhadap Ali sangat merugikan karirnya. "Satu hal yang harus diperhitungkan saat bicara soal Ali. Tahun-tahun terbaik, masa kejayaannya, telah dirampas dari tangannya."

Apapun, Ali kemudian membuktikan, ia adalah petarung pertama -- dan sejauh ini adalah satu-satunya -- yang menjadi juara tinju kelas berat 3 kali. Karirnya benar-benar berakhir pada 1981. Tiga tahun kemudian terkuak, ia menderita penyakit Parkinson.

Credit   Liputan6.com

Citra Satelit Buktikan Tuduhan China pada Vietnam

Vietnam lebih dulu melakukan reklamasi di Laut China Selatan.

Wilayah yang diklaim Vietnam di Laut China Selatan (REUTERS)

 

  CB - Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Amerika Serikat (AS), mengatakan, citra satelit memperlihatkan reklamasi signifikan yang dilakukan Vietnam, pada dua lokasi yang diperebutkan beberapa negara di Laut China Selatan.

Dilansir dari Reuters, foto-foto dari satelit menunjukkan adanya ekspansi daratan, yang dilakukan Vietnam di gugus karang Sand Cay dan West London, pada kepulauan Spratly yang juga diklaim China, Malaysia, dan Filipina.

Direktur CSIS Mira Rapp-Hooper, mengatakan, pekerjaan yang dilakukan Vietnam termasuk pembangunan instalasi militer, yang bahkan sudah dimulai sebelum China memulai proyek reklamasinya pada 2014.

Citra satelit yang memperlihatkan kegiatan reklamasi Vietnam, diambil pada 2010. Setelah mendapat kritik atas reklamasinya di Spratly, China menyerang balik Vietnam dan Filipina pada April lalu.

"Foto-foto ini memperlihatkan bahwa China benar," kata Rapp-Hooper. Dia mengatakan, Vietnam telah mengklaim 65.000 meter persegi wilayah darat karang West London, serta 21.000 meter persegi di Sand Cay.

Belum ada tanggapan dari Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon, atas keberadaan citra satelit yang membuktikan serangan balik China, setelah selalu dituding oleh AS sebagai pihak yang memulai konflik.

Presiden AS Barack Obama, April lalu, menuduh China "meregangkan ototnya", untuk memperluas klaim maritim di Laut China Selatan, menjadi dalih bagi AS untuk terlibat membantu pertahanan negara-negara seperti Vietnam.

Credit  VIVA.co.id

Korut Ancam Serangan Terarah Pada Angkatan Laut Korsel

Korsel merespons dengan balik mengancam Korut.

Kapal patroli angkatan laut Korsel. (REUTERS)

 

  CB - Militer Korea Utara (Korut), Jumat, 8 Mei 2015, memperingatkan bakal adanya serangan terarah, terhadap kapal-kapal angkatan laut Korea Selatan (Korsel), yang melanggar wilayah perairan Korut.

Dilansir dari Reuters, peringatan Pyongyang dikeluarkan bertepatan dengan musim penangkapan kepiting tahunan, yang akan berlangsung hingga Juni di perairan lepas pantai barat semenanjung Korea.

Kedua negara terlibat bentrok mematikan pada periode yang sama, pada 1999 dan 2002, menewaskan banyak personel angkatan laut dari kedua pihak. Korsel juga menuduh Korut melakukan serangan pada 2010.

Korsel menuduh kapalnya tenggelam setelah diserang torpedo oleh Korut, pada Maret 2010, menewaskan 46 personel. Pyongyang telah membantah tuduhan, dan tidak ada bukti kuat untuk mendukung tuduhan Korsel.

Militer Korut dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui KCNA, menyebutkan bakal ada serangan terarah tanpa didahului peringatan, terhadap kapal-kapal Korsel yang melanggar perbatasan maritim Korut.

Juru bicara kementerian pertahanan Korsel, Kim Min-seok, balik mengeluarkan ancaman bahwa Pyongyang akan menyesal sampai ke tulang, jika mengabaikan peringatan Korsel dan melakukan provokasi.






Credit   VIVA.co.id

Militer AS Kembangkan Jubah Tak Kasatmata ala Harry Potter

Para prajurit AS akan dapat berkamuflase di segala medan dan cuaca.

Jubah tak kasat mata (hyperstealth biotechnology)

 

  CB  - Militer Amerika Serikat dilaporkan sedang mengembangkan pakaian tembus pandang, yang akan membuat para prajurit mereka tidak kasat mata dalam berbagai medan dan cuaca.

Dilansir dari laman Daily Mail, Jumat 8 Mei 2015, beberapa perusahaan telah diminta mengembangkan tekstil, yang sebelumnya hanya menjadi rekaan dalam film seperti Harry Potter.

Produk awal diharapkan sudah mulai diuji coba dalam 18 bulan. Militer AS meminta proposal dari beberapa perusahaan untuk produk yang memiliki kemampuan beradaptasi seperti bunglon.

Sistem itu diharapkan dapat membuat para prajurit AS melakukan kamuflase, sesuai dengan latar belakang di mana mereka berada. Para kontraktor akan mendemonstrasikan penelitian mereka enam bulan mendatang.

Perusahaan yang terpilih, akan mengajukan 10 model seragam yang akan diuji coba untuk segala medan dan semua sudut pandang. Seragam itu juga harus berfungsi dalam berbagai suhu dan cuaca.



Jika perangkat kamuflase itu membutuhkan sumber energi, tidak boleh memiliki bobot lebih dari 0,45 kilogram dan bisa bertahan untuk delapan jam waktu pengoperasian.

Diyakini, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Ahli fisika John Pendry, pada 2006, memperlihatkan bahwa dimungkinkan untuk membelokkan cahaya memutari objek, serta menyembunyikannya.

Hingga sekarang, hal itu baru bisa terjadi di dalam laboratorium. Tetapi, beberapa perusahaan mengklaim mulai mengerjakan dalam bentuk produk, seperti hyperstealth biotechnology yang dibuat perusahaan Kanada.

Guy Cramer CEO perusahaan pembuat perangkat kamuflasi asal Kanada, mengklaim telah mendemonstrasikan material kamuflase, pada para ilmuwan militer AS 2014 lalu.



Credit  VIVA.co.id

Candi Angkor Wat Buatan Warga Magelang Berdiri di Belgia

Batu-batunya diambil dari lava Gunung Merapi

Candi Angkor Wat Kamboja dibangun oleh warga Magelang di Belgia (VIVA / Miranti Hirschmann )

 

CB - Candi Angkor Wat dari Kamboja dipilih Taman Pairi Daiza, Belgia, sebagai salah satu wahana yang ada di taman tematik yang terletak di Brugelette, Belgia. Uniknya, proses pengerjaan wahana candi asal Kamboja itu dikerjakan oleh tangan-tangan kreatif asal Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.

Untuk bisa sampai ke Pairi Daiza ini, dapat ditempuh perjalanan sekitar satu jam dari ibukota Brussel. Taman ini memiliki sejumlah wahana dengan tema warisan budaya dan koleksi satwa yang dilindungi.

Setelah memiliki Taman Indonesia dan Kuil Gajah, musim panas tahun ini Pairi Daiza akan membuka wahana baru yaitu The Temple of The Tigers atau Kuil Harimau.

Konsep dari Kuil Harimau ini sebetulnya adalah kandang harimau dan macan tutul, dalam sebuah kompleks kuil replika, yang diambil dari kemegahan candi candi Angkor Wat di Kamboja.

Dalam proses perancangannya, pihak Pairi Daiza tidak menemukan perajin batu asal Kamboja yang sanggup membangun replika tersebut. Belajar dari pembuatan Taman Indonesia yang juga banyak menggunakan batu, maka Pairi Daiza memutuskan untuk kembali menggunakan batu-batu lava Gunung Merapi. Perajin batunya pun, diambil dari Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Pairi Daiza merancang replika kuil ini. Mengingat ini adalah dekorasi kandang satwa, maka konstruksinya tak hanya menggunakan batu lava, namun juga dilapis dengan beton.

Batu-batu lava guguran Gunung Merapi ini ditata oleh sekitar seribu perajin di Muntilan, kemudian dikirim lewat kontainer laut. Sekitar 150 kontainer berisi batu lava merapi telah tiba di Belgia dan telah memasuki tahap akhir.

Nyoman Alim Mustapha, pimpinan proyek Kuil Harimau ini mengatakan bahwa ia membawa 65 perajin batu asal Muntilan Jawa Tengah untuk merampungkan proyek kuil tersebut. Sekitar 15 orang telah kembali ke Tanah Air,

"Kami mengerjakan di sini kurang lebih enam bulan dan akhir bulan Mei ini harus selesai," ungkapnya.

Selain kandang Harimau dan Macan Tutul, Nyoman Alim Mustapha dan timnya juga menyiapkan gerbang yang dibuat mirip dengan salah satu sisi gerbang di Angkor Wat. Di samping kedua kandang ini juga disiapkan Teras bertema Gajah, yang diambil dari dinding berelief gajah di lokasi lapangan gajah Angkor Wat.

Tak hanya gajah, Teras ini juga dihias dengan relief kera, garuda dan naga berkepala lima yang merupakan ragam hias klasik Kamboja yang banyak terdapat di kompleks candi Angkor Wat.

Selama proses pengerjaan, Nyoman dan timnya yang berasal dari Indonesia itu tinggal di sebuah rumah di sekitar lokasi taman. Tim itu dilengkapi dengan tukang masak. Sehingga setiap hari mereka tetap makan nasi dan lauk pauk khas Indonesia.

Pengunjung  Taman Pairi Daiza mengalami peningkatan dari tahun ke tahun , terutama pada musim semi, musim panas dan awal musim gugur. Biaya masuk taman ini adalah 27 Euro untuk dewasa (sekitar Rp. 350.000) dan 22 Euro untuk anak-anak.



Credit  VIVA.co.id

Ini Caranya Agar RI Tak Impor BBM Lagi

Ilustrasi Tambang Minyak (Liputan6.com/M.Iqbal)

CB, Jakarta - Pemerintah telah menargetkan Indonesia tak lagi impor bahan bakar minyak (BBM) pada 2025. Hal tersebut akan didorong dengan peningkatan kehandalan dan penambahan kilang baru.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah terus melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan kilang. Diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorongnya.

"Sedangkan kilang di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian akan ada meeting rutin untuk kilang yang pertama pertamina usulkan dan kita semua usulkan percepat proses kilang pertama," kata Wiratmaja, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
Jika pembangunannya bisa dipercepat, lanjut dia, kilang tersebut telah beroperasi sekitar 2019 atau 2020. Sedangkan tidak ada pecepatan tuntas 2024.

 "Kalau program ini bisa dijalankan dengan dipercepat diharapkan 2019-2020 bisa mulai berfungsi," ungkapnya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menambahkan, dalam pengembangan delapan kilang terdiri dari empat kilang sudah beroperasi ditingkatkan kapasitas dan kehandalannya dan empat lagi baru dibangun.

Ia mengungkapkan, dengan beroperasinya kilang tersebut maka semua minyak mentah diolah di dalam negeri sehingga pada 2025 Indonesia tidak lagi impor BBM.

"Dan pada 2025, kita harus sampai pada kemandirian suplai BBM. Artinya kebutuhan kita diolah di sini. Diolah di sini dengan cara kilang kilang yang tidak cukup tinggi kompleksitas dinaikkan kompleksitasnya," pungkasnya.


 Credit   Liputan6.com

Cara Pertamina Beli Minyak Dinilai Tak Masuk Akal

Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

CB, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pembelian minyak yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam jangka pendek tidak masuk akal. Pasalnya, kebutuhan minyak di Indonesia sudah jelas sehingga tak perlu kontrak jangka pendek.

"Saat ini mayoritas spot. Sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal,"  kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Karena itu, Sudirman menginginkan meminta 70 persen yang dibeli Pertamina dari luar negeri harus dalam kontrak jangka panjang dua hingga tiga tahun. Sedangkan sisanya dibeli dalam jangka pendek.

"Saya meminta kepada Pertamina dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan 70 persen dari pembelian harus melalui kontrak jangka panjang," pungkasnya.
Untuk itu, pemerintah bersama Pertamina akan mengunjungi beberapa negara produsen minyak untuk mencari pasokan langsung tanpa perantara.
Sudirman mengatakan, kunjungan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi mengajak Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, untuk mencari minyak dengan skema goverment to goverment (G to G).
"Saya bersama Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina dalam waktu dekat akan berkunjung ke beberapa negara yang menawarkan suplai langsung melalui G To G," kata Sudirman.
Sudirman mengatakan, momen penurunan harga minyak dunia harus dimanfaatkan untuk mencari pasokan minyak dari negara penghasil. "Ini sesuatu yang selama ini selalu terjadi. Karena harga minyak begini, suplai baik kita akan gunakan kesempatan," tutur Sudirman.
Ia mengungkapkan, negara yang jadi sasaran kunjungan tersebut adalah negara yang memiliki minyak dan bersahabat dengan Indonesia seperti Kuwait, Iraq, Iran, Azerbaijan dan Rusia.
"Nanti kita prioritaskan. Presiden Iran minta supaya ada segara komite ekonomi antara Indonesia dan Iran," kata Sudirman

Credit  Liputan6.com