Trump katakan keputusan tentang Golan dibuat setelah pelajari sejarah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Reuters)

Las Vegas (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu, dia membuat keputusan kontroversial untuk mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel tahun 1981 setelah memperoleh pelajaran sejarah secara kilat dalam pembicaraan mengenai subyek yang beragam.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu.

"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump, tipikal pemimpin yang menuntut pemberian taklimat singkat dan tajam dan dikenal karena menceritakan kembali kisahnya yang warna-warni, mengatakan Friedman kaget,"seperti bayi cantik dan membuat terpesona," dan bertanya kepada Presiden apakah ia betul-betul akan melakukannya."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Trump bulan lalu. Dalam pertemuan pada 25 Maret, Trump menandatangani pernyataan secara resmi memberikan pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel, perubahan dramatis dari kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Langkah itu yang Trump umumkan lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya, dipandang sebagai usaha untuk mendorong Netanyahu untuk terpilih kembali dalam pemilihan pada 9 April.

Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Pada Sabtu Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Ketika Trump bertanya kepada hadirin tentang siapa yang akan menang dalam pemilihan di Israel - hadirin berteriak-teriak menyebut "Bibi. Lalu Trump menanggapinya,"Saya pikir sudah dekat. Dua orang yang baik."

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik.

Credit  antaranews.com

Dunia Serukan Jenderal Khalifa Haftar Hentikan Perang di Libya

Khalifa Haftar, dianggap orang yang dapat mempersatukan Libya. [Reuters]

CB, Jakarta - Para pemimpin dunia bersama sejumlah organisasi HAM menyerukan agar pasukan yang setia kepada Tentara Nasional Libya yang dipimpin jenderal Khalifa Haftar untuk menghentikan pertempuran dan rencananya menguasai Tripoli, ibu kota Libya.
Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, 5 April 2019 telah memerintahkan Haftar untuk menghentikan serangan ke Tripoli karena dikhawatirkan akan menimbulkan perang sipil.

"Anggota Dewan Keamanan menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap aktivitas militer dekat Tripoli, yang berisiko pada stabilitas Libya dan prospek mediasi PBB dan penyelesaian politik yang komprehensif pada krisis ini," kata Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen kepada wartawan, seperti dikutip dari Deutsche Welle.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui akun Twitter mengatakan, dirinya meninggalkan Libya dengan hati berat dan sangat khawatir.
"Saya berharap ada kemungkinan untuk menghindari konfrontasi berdarah di dalam dan di sekitar Tripoli.
Guterres menegaskan, PBB memfasilitasi penyelesaian politik dan apapun yang terjadi, PBB mendukung rakyat Libya.

Guterres berkunjung ke Tripoli pada hari Jumat, 5 April 2019 untuk mempersiapkan pemilu di Libya. Guterres juga berkunjung ke kota Tobruk untuk bertemu ketua parlemen Libya.
Guterres kemudian bertemu Haftar di Benghazi untuk menghindari konfrontasi berdarah di Tripoli.
Menurut utusan PBB Ghassan Salame ke Dewan Keamanan PBB d, Haftar membuat pernyataan jelas kepada Guterres bahwa dirinya tidak bermaksud melanjutkan serangan ke Tripoli.

Para pemimpin G-7 bersuara bulat untuk menyerukan kembali permintaan PBB agar Haftar menghentikan seluruh gerakan militernya karena membuat instabilitas di Libya.
Human Rights Watch menyerukan agar semua pihak untuk tetap tenang dan meminimalkan bahaya terhadap warga sipil.
"Semua pihak yang terlibat dalam pertempuan di ibu kota Libya, harus mengambil semua langkah yang perlu untuk mengurangi bahaya kepada warga sipil dan mematuhi hukum perang," ujar Human Rights Watch.

Credit  tempo.co

Eks Jenderal Gaddafi Kuasai Bandara, Libya Terancam Perang Sipil

Pasukan loyalis pemerintah Libya dukungan PBB tiba di pinggiran ibu kota Tripoli.[Sky News]

CB, Jakarta - Pasukan loyalis Jenderal Khalifa Haftar mengklaim telah merebut bandara utama Libya di Tripoli, dua hari setelah perintah menyerang pemerintahan Libya yang didukung PBB.
Melalui pernyataan online pasukan Haftar seperti dikutip dari Sky News, 7 April 2019, mereka mengklaim telah mengambil alih bandara internasional Tripoli dan mengamankan fasilitasnya.

"Kami berdiri di jantung bandara internasional Tripoli," menurut unggahan foto pasukan Haftar.

Serangan meningkat ketika PBB hendak menggelar konferensi untuk memastikan pemilu digelar tepat waktu.

Pandangan udara menunjukkan kendaraan militer di jalan di Libya, 4 April 2019.[TV Reuters/REUTERS]
Setelah kejatuhan Gaddafi, Libya dipimpin oleh dua pemerintahan, yang pertama pemerintahan yang didukung oleh PBB yang dipimpin Fayez Al Sarraj, dan di timur yang dipimpin oleh Haftar. Keduanya sama-sama didukung oleh militer dan milisi.
Meskipun dikuasai, bandara Tripoli tidak terlalu berfungsi sejak hancur pada pertempuran 2014.
Selain menyerbu bandara, tentara Haftar juga merebut Wasi el Rabeia di selatan Tripoli.
Juru bicara Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Haftar, Ahmed Al Mesmari mengatakan, 14 tentara tewas sejak serangan diumumkan.
Dia mengklaim militer Fayez mengerahkan empat serangan udara ke posisi pasukan Haftar di kota Aziziya, namun tidak ada korban tewas.
Pada kamis kemarin, Haftar memerintahkan pasukannya dari Zawiya dan Misrata maju ke Tripoli yang bisa memicu perang saudara.

Komandan Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar menghadiri konferensi Keamanan Umum, di Benghazi, Libya, 14 Oktober 2017. [REUTERS / Esam Omran]



Pada hari Sabtu, DK PBB mendesak agar Haftar menghentikan pasukannya dan seluruh faksi militer untuk menghentikan aktivitas militer.
Serangan Haftar menandakan konflik baru setelah kejatuhan Muammar Gaddafi pada 2011.
Sebelum serangan, awalnya PBB akan mengadakan konferensi pada 14-16 April di Ghadames, sebagai persiapan pemilu demi mengakhiri persaingan dua pemerintahan di Libya.


Khalifa Haftar, jenderal angkatan darat Libya berusia 75 tahun, dilihat oleh negara Barat sebagai diktator Gaddafi baru. Dia menyatakan akan melanjutkan serangan sampai terorisme dihancurkan.
Perwira era Gaddafi ini mendapat dukungan dari Mesir dan UEA yang melihatnya sebagai pencegah kelompok Islamis di Libya.

Credit  tempo.co

Saudi Cs Bombardir Ibu Kota Yaman, Belasan Warga Sipil Terbunuh

Serangan udara jet-jet tempur Koalisi Arab menghantam Ibu Kota Yaman, Sanaa, Minggu (7/4/2019). Foto/REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

SANAA - Pesawat-pesawat jet tempur Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir Ibu Kota Yaman, Sanaa. Kementerian Kesehatan setempat yang dikontrol pemberontak Houthi melaporkan 11 warga sipil, termasuk anak-anak, terbunuh dalam serangan udara tersebut.

Serangan udara yang berlangsung pada hari Minggu menghantam perumahan di Sanaa. Juru bicara Kementerian Kesehatan yang dikontrol pemberontak, Youssef al-Hadrii, mengatakan lebih dari 39 orang terluka akibat pemboman udara.

Youssef al-Hadrii, sebagaimana dikutip DPA, Senin (8/4/2019), menambahkan sebagian besar yang tewas adalah siswa karena pemboman juga menghantam sebuah sekolah.

Laporan lain dari The Associated Press yang mengutip sumber-sumber medis setempat, mengatakan jumlah korban tewas mencapai 13 orang, termasuk tujuh anak. Lebih dari 100 orang lainnya terluka.

"Semua orang histeris, ada yang menangis dan berteriak panik," kata kepala sekolah Al Raei, Fatehiya Kahlani. "Situasinya mengerikan karena populasi sekolah 2.100 jiwa."

"Beberapa siswi tewas dan yang lainnya terluka, dan kini berada di rumah sakit akibat serangan rudal. Bangunan sekolah juga hancur," imbuh dia.

"Kami tiba-tiba mendengar jet tempur saat kami berada di sekolah. Kami kemudian mendengar serangan pertama. Kami tetap tenang. Lalu datang serangan kedua dan kemudian yang ketiga, yang merupakan yang terkuat dari semuanya," kata Ali Ahmed, seorang siswa yang terluka.

"Bangunan itu rusak dan kami terluka oleh pecahan kaca. Ketika serangan udara keempat datang, kami panik dan berlari pulang."

Namun, Koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi mengatakan jet-jet tempurnya menyerang sebuah kamp militer di pinggiran Sanaa di Sawan. Koalisi tidak memberikan rincian jumlah korban.

Kantor berita yang dikelola pemerintah di Aden yang pro-pemerintah Presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi mengatakan sebuah gudang yang digunakan oleh Houthi untuk menyimpan senjata menjadi sasaran. Pemerintah Presiden Hadi adalah kubu yang didukung Koalisi Arab.

Konflik terbaru di Yaman dimulai dengan pengambilalihan Sanaa oleh pemberontak Houthi tahun 2014. Pemberontak itu hendak menggulingkan pemerintah Hadi.

Sejak invasi di Yaman tahun 2015, jet-jet tempur Koalisi Arab dilaporkan menghantam sekolah, rumah sakit, dan pesta pernikahan. Data berbagai laporan menyatakan ribuan orang tewas dalam konflik di negara tersebut.

Pemberontak Houthi terus melawan dengan menembakkan rudal jarak jauh ke Arab Saudi dan menargetkan kapal-kapal di Laut Merah.

Pertempuran di negara termiskin di dunia Arab itu juga menyebabkan jutaan orang menderita kekurangan makanan dan medis. Kondisi itu mendorong Yaman menjadi negara di ambang kelaparan.

Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan sekitar 80 persen populasi Yaman, sekitar 24 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

Tentara Saudi Tembak Mati 2 Penyerang Pos Keamanan

Ilustrasi pejuang Syiah. (Ahmed Jadallah).

Jakarta, CB -- Tentara Arab Saudi menembak mati dua dari empat tersangka warga Syiah yang menyerang pos pemeriksaan keamanan di provinsi bagian timur. Keduanya ditembak mati saat melarikan diri usai penangkapan.

Dikutip dari AFP, Senin (8/4) dalam laporan media setempat, kedua tersangka bersenjatakan bahan peledak.

Serangan oleh para tersangka terjadi di Abu Hadriyah, sebuah jalan raya yang menghubungkan Provinsi Timur yang kaya minyak dengan Bahrain dan Kuwait, ketika para penyerang berusaha melarikan diri dari negara itu, kata televisi Al-Arabiya dan media lokal lainnya.


Tiga dari empat tersangka yang dianggap teroris itu berasal dari wilayah Qatif yang mayoritas muslim Syiah, tambah laporan itu tanpa menyebutkan kapan serangan itu terjadi.

Sementara itu Bahrain mengutuk serangan itu. Melalui kementerian luar negerinya, Bahrain menyatakan solidaritas dengan Arab Saudi dalam memerangi semua bentuk terorisme.

Provinsi Timur Arab Saudi telah mengalami serangan dan kerusuhan sejak 2011 ketika pengunjuk rasa Musim Semi Arab turun ke jalan menuntut diakhirinya diskriminasi oleh pemerintah yang didominasi Sunni. Pemerintah Arab Saudi menyangkal telah berlaku diskriminasi terhadap kaum Syiah.

Namun salah satu pemimpin gerakan protes, ulama Syiah Nimr al-Nimr pernah dieksekusi pada tahun 2016 atas dakwaan terorisme. Hal ini memperburuk ketegangan sektarian di Teluk dan dengan saingan regional utama Arab Saudi, Iran.

Otoritas Saudi pada tahun 2017 merebut kendali atas distrik Awamiya yang bergejolak, sebuah kota di wilayah Qatif yang telah menjadi pusat protes.

Human Rights Watch mengatakan pada saat itu memiliki bukti satelit yang menunjukkan pasukan keamanan Saudi telah sepenuhnya mengepung dan menutup kota itu.

Pihak berwenang Saudi menyalahkan teroris dan pengedar narkoba karena kerusuhan mematikan di Awamiya.

Komunitas Syiah diperkirakan berjumlah antara 10 dan 15 persen dari populasi 32 juta kerajaan Arab Saudi, tetapi pemerintah belum merilis statistik resmi.

Credit  cnnindonesia.com

Aksi Penembakan di Kairo, Polisi Patroli Tewas

Ilustrasi penembakan. (Istockphoto/ra-photos)

Jakarta, CB -- Kendaraan polisi diserang oleh sejumlah pria bersenjata di pinggiran kota Kairo pada Minggu (7/4) dini hari waktu setempat. Aksi itu menewaskan seorang polisi dan supir, serta melukai dua korban lainnya.

Mengutip AFP, Kementerian Dalam Negeri setempat menyebut hingga kini belum ada kejelasan mengenai identitas penyerang pihak keamanan di Mesir.

Negara itu memang sudah sering menjadi target serangan sejak masa pemerintahan Abdel Fattah al-Sisi memerangi pemberontakan dari kelompok ekstremis Islam.


Penyerangan terjadi saat polisi sedang melakukan patroli rutin di New Nozha. Menggunakan mobil berwarna hitam, mereka terus menembaki kendaraan polisi.

Polisi yang tewas dalam tragedi itu bernama Kapten Mohamed Ahmed Abdel Razek. Penembakan terjadi setelah seorang perwira terluka dan tujuh tersangka gerilyawan tewas dalam baku tembak di Kairo yang belum lama ini terjadi.

Kejadian serangan seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Mesir. Sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Islam Mohamed Morsi pada 2013, pasukan keamanan di negara itu terus menjadi sasaran kelompok ekstremis.

Bukan satu dua lagi yang menjadi korban. Tapi, ratusan tentara dan polisi telah menjadi korban atas serangan kelompok ekstremis.

Pada Februari lalu, Mesir melancarkan serangan militer terhadap kelompok Islam di Semenanjung Sinai. Penyerangan itu menewaskan 600 tersangka jihadis dan 40 tentara.

Credit  cnnindonesia.com

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen Mundur

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kirstjen Nielsen (kiri) mengundurkan diri. Foto/ REUTERS/Carlos Barria/File Photo

WASHINGTON - Menteri Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) Kirstjen Nielsen mengundurkan diri. Dia menjadi terkenal karena membela kebijakan Presiden Donald Trump untuk memisahkan anak-anak migran dari orang tua mereka.

Mundurnya Nielsen pertama kali dilaporkan CBS News. Seorang pejabat senior administrasi Gedung Putih mengatakan Trump mengabulkan permintaan pengunduran diri Nielsen.

"Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen akan meninggalkan posisinya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanannya," tulis Trump di Twitter, seperti dikutip Reuters, Senin (8/4/2019).

Dalam tweet lain, Trump mengatakan Kevin McAleenan, Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri DHS.

Nielsen, 46, telah menjadi Menteri DHS sejak Desember 2017. Dia mendukung kebijakan Trump soal pemisahan anak-anak dengan orang tua imigran di perbatasan AS-Meksiko.

Kebijakan Trump yang kontroversial itu sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pendatang baru, terutama imigran ilegal. Targetnya orang-orang Meksiko dan Amerika Tengah yang memasuki Amerika Serikat tanpa dokumen yang sah.

Mundurnya Nielsen diumumkan dua hari setelah Presiden Trump tiba-tiba mengatakan pada hari Jumat bahwa dia mencalonkan kandidatnya sendiri untuk menjadi pejabat tinggi di Penegakan Hukum dan Imigrasi (ICE) AS. Kandidat Trump itu adalah Ronald Vitiello.

ICE berada di bawah yurisdiksi DHS. Nielsen berulang kali menjadi sasaran pertanyaan keras oleh para politisi Demokrat di sidang kongres. Dia menjadi "penangkal petir" atas kritik terhadap kebijakan Trump. Dia pernah terlibat konfrontasi dengan pengunjuk rasa tahun lalu di sebuah restoran Meksiko di Washington.

Sebagai pemimpin DHS, Nielsen bertanggung jawab untuk melakukan beberapa upaya Trump seperti perjuangannya untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, meningkatkan deportasi dan perawatan anak-anak migran.

Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Parlemen AS Bennie Thompson, yang merupakan politisi Demokrat, mengatakan masa kepemimpinan Nielsen di DHS adalah "bencana sejak awal".

Mundurnya Nielsen telah dikabarkan berulang kali. Berbagai laporan berita mengatakan Trump telah meremehkannya dalam rapat kabinet, tidak senang dengan upayanya untuk memperketat imigrasi.

The New York Times melaporkan hampir setahun yang lalu, tepatnya pada Mei 2018, bahwa Nielsen hampir mengundurkan diri setelah Trump memarahinya di depan menteri kabinet lainnya karena peningkatan jumlah imigran yang menyeberang secara ilegal dari Meksiko.

Sebelum dia dinominasikan sebagai Menteri DHS, Nielsen bekerja sebagai wakil mantan Jenderal John Kelly yang memimpin DHS sebelum menjadi Kepala Staf Gedung Putih.

Kelly mengundurkan diri sebagai Kepala Staf Gedung Putih pada 2 Januari di tengah laporan yang menyebutkan bahwa dia bersitegang dengan Trump. 

Credit  sindonews.com

Kebijakan Imigrasi Dikritik, Menteri Kabinet Trump Mundur

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Scott Morgan)

Jakarta, CB -- Salah satu anggota kabinet Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan mengundurkan diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, memilih menanggalkan jabatannya setelah kebijakannya soal imigrasi dan perbatasan berulang kali dikecam.

"Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, akan meninggalkan posisinya dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas jasanya," demikian cuitan Trump melalui akun Twitternya, seperti dilansir Reuters, Senin (8/4).

Trump menyatakan menunjuk Komisioner Imigrasi dan Penjaga Perbatasan, Kevin McAleenan, sebagai pelaksana tugas Menteri Keamanan Dalam Negeri.


Nielsen menduduki jabatan itu sejak Desember 2017. Dia sebelumnya sudah beberapa kali dilaporkan akan mundur.

Hal itu terjadi setelah masyarakat AS murka terhadap kebijakan imigrasi yang diterapkan Trump di perbatasan dengan Meksiko pada tahun lalu. Yakni pemisahan anak imigran dengan orang tua mereka.

Selain itu, penasihat keamanan Trump, John Bolton, mengusulkan supaya Nielsen dipecat karena perkara itu. Trump juga dilaporkan marah karena jumlah pendatang dari kawasan Amerika Selatan di sepanjang perbatasan dengan Meksiko terus bertambah.

Trump bahkan mengancam akan menutup seluruh perbatasan dengan Meksiko jika hal itu terus terjadi.

Dalam surat pengunduran diri, Nielsen menyatakan meminta supaya Kongres dan pengadilan bisa mendukung penggantinya. Padahal, dua lembaga itu selama ini menentang kebijakan imigrasi Trump untuk membatasi pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim dan soal tembok perbatasan.

"Saya berharap pengganti saya nantinya didukung oleh Kongres dan pengadilan yang bisa memperbaiki kemampuan kami untuk menjaga perbatasan Amerika, yang turut mengancam negara kita," tulis perempuan berusia 46 tahun itu.

Menurut Ketua Partai Republik, Ronald Vitiello, mereka memang tidak mempertimbangkan Nielsen untuk memimpin Badan Penindakan Imigrasi AS (ICE). Dia berasalan ingin ketua lembaga adalah sosok yang lebih tangguh.

ICE saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS). DHS didirikan sebagai respon setelah aksi teror di Menara WTC, New York, pada 11 September 2001.

Sedangkan menurut anggota Dewan Perwakilan fraksi Demokrat, Bennie Thompson, keutusan Trump menunjuk Nielsen sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri sejak awal sudah menjadi bencana.

Nielsen sebelumnya adalah wakil Panglima Angkatan Laut AS, John Kelly. Kelly sempat menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri sebelum didaulat menjadi kepala staf kepresidenan.

Akan tetapi, pada 2 Januari Kelly memilih mengundurkan diri karena berselisih dengan Trump.

Credit  cnnindonesia.com

Iran Ancam Militer AS Masuk Daftar Teroris

Anggota Garda Revolusi Iran menjaga pesawat mata-mata tanpa awak RQ 170 milik Amerika Serikat yang jatuh di Iran (8/12). Iran menyatakan bahwa mereka berhasil menembak pesawat tersebut di Iran Timur. REUTERS/Sepah News.ir

CB, Jakarta - Iran mengancam akan memasukkan militer AS dalam daftar hitam teroris sebagai balasan jika Washington pada esok hari, 8 April 2019 resmi memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran dalam daftar teroris internasional.
"Jika Garda Revolusi ditaruh dalam daftar kelompok teroris AS, kami juga akan memasukkan militer negara itu dalam daftar hitam terir setelah Daesh (ISIS)," kata Heshmatollah Falahatpisheh, kepala komisi keamanan nasional di parlemen melalui akun Twitter, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu, 6 April 2019.

Menurut tiga sumber Reuters di pemerintahan AS mengungkapkan, AS akan memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran dalam daftar organisasi teroris internasional. Ini menandai untuk pertama kali Washington secara resmi menyebut pasukan militer satu negara sebagai kelompok teroris.

Sinyalemen AS akan memasukkan Garda Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris sudah berlangsung bertahun-tahun.

Departemen Keuangn AS pada tahun 2007 telah memasukkan Quds, unit Garda Revolusi Iran yang melakukan operasi militer di luar negeri, dalam daftar sebagai pendukung organisasi teroris dan pemberontak.
Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari mengeluarkan peringatan pada tahun 2017 akan menganggap pasukan militer AS seperti ISIS di seluruh dunia, jika AS memasukkan pasukan elit Iran ini dalam daftar teroris internasional.

Credit  tempo.co

AS Masukkan Garda Revolusi Iran dalam Daftar Teroris

Anggota Garda Revolusi Iran berbaris selama parade militer untuk memperingati perang Iran-Irak 1980-88 di Teheran 22 September 2007.[REUTERS / Morteza Nikoubazl]

CB, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat pekan depan  mengumumkan secara resmi bahwa Pasukan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris internasional.
Dengan begitu, Washington untuk pertama kali memasukkan pasukan militer negara asing dalam daftar teroris internasional. Ini akan menjernihkan rumor yang berseliweran selama bertahun-tahun .

Dilansir dari Reuters, Sabtu, 6 April 2019, keputusan ini akan diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada hari Senin, 8 April ini.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo merupakan sosok yang mendorong kebijakan keras AS di bawah pemerintahan presiden Donadl Trump terhadap Teheran.
Keputusan AS memasukkan pasukan elit militer Iran dalam daftar organisasi teroris internasional bertepatan dengan setahun keputusan presiden Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. AS kemudian menjatuhkan kembali sanksi yang dulunya melumpuhkan perekenomian Iran.
Sebelumnya, AS telah membuat daftar hitam puluhan entitas yang terkait dengan pasukan elit Iran, namun tidak secara keseluruhan organisasi.
Departemen Keuangan AS pada tahun 2007 menetapkan Quds, unit dalam Pasukan Garda Revolusi Iran yang melakukan operasi militer di luar negeri, sebagai pendukung organisasi teroris dan pemberontak.


Iran telah memperingatkan akan memberikan tanggapan menghancurkan begitu AS menetapkannya.
Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari mengeluarkan peringatan pada tahun 2017 bahwa jika Trump melanjutkan langkah tersebut, maka Pengawal Revolusi Iran akan menganggap tentara AS seperti ISIS di seluruh dunia.

Pasukan Garda Revolusi Iran berdiri tahun 1979, saat Revolusi Islam, untuk melindungi ulama Syiah yang memerintah Iran.

Pasukan Garda Revolusi Iran merupakan organisasi keamanan yang paling berkuasa yang mengendalikan sejumlah sektor perekonomian Iran dan memiliki pengaruh sangat luas dalam sistem politik Iran.Pasukan Garda Revolusi Iran berjumlah sekitar 125 ribu personil yang ditempatkan di angkatan darat, angkatan laut, dan udara.

Credit  tempo.co

Partai Milik Erdogan Tuntut Hitung Ulang Pemilu di Istanbul

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara pemilihan wali kota Istanbul. (Reuters).

Jakarta, CB -- Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara yang dilakukan dalam pemilihan Wali Kota Istanbul setelah kandidat oposisi mendapat kemenangan dengan perolehan suara yang tipis.

AKP memenangkan suara terbanyak secara nasional dalam pemilihan hari Minggu lalu, tetapi mereka kehilangan kekuasaan dalam pemilihan di kota Ankara dan juga kalah tipis di Istanbul. Ini disebut menjadi kemunduran terburuk mereka dalam satu setengah dekade berkuasa di Turki.

"Hari ini, kami akan membawa kasus kami ke cabang provinsi YSK (dewan pemilihan tertinggi) provinsi untuk menghitung ulang semua suara dari semua distrik (Istanbul)," kata Wakil Presiden AKP Ali Ihsan Yavuz dikutip dari AFP, Senin (8/4).


Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK) sudah melakukan penghitungan ulang di sejumlah distrik di Ankara dan di Istanbul, di mana hasilnya menunjukkan kandidat dari Partai Rakyat Republik (CHP) Ekrem Imamoglu mengalahkan kandidat dari AKP, yang juga mantan perdana menteri Turki, Binali Yildirim.

Pada hari Sabtu, juru bicara partai Omer Celik bersikeras AKP akan menerima hasil penghitungan ulang di Istanbul dan juga Ankara, tidak peduli partai mana yang dinyatakan sebagai pemenang.

Kehilangan kekuasaan di Istanbul akan menjadi pukulan bagi Erdogan, yang membangun karier politiknya sebagai wali kota sebelum menjadi perdana menteri dan kemudian menjadi presiden.

Sebelumnya Ketua Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK), Sadi Guven, mengatakan berdasarkan hasil hitung cepat pada Senin (1/4), kandidat Wali Kota Istanbul dari oposisi, Ekrem Imamoglu, unggul dengan perolehan suara 4.159.650.

Sementara itu, kandidat dari AKP Binali Yildirim, hanya mendapat suara sebanyak 4.131.761, selisih 28 ribu suara.

Menurut Guven, masih ada 84 kotak suara yang masih harus dihitung. Namun, baik Imamoglu dan Yildirim sama-sama telah mengklaim kemenangan sejak Senin (1/4) pagi.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan Tuduh AS dan Uni Eropa Ikut Campur Pemilu Lokal Turki

Recep Tayyip Erdogan. (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pimpinan partai Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa ikut campur urusan dalam negeri Turki.

Pernyataan Erdogan itu menanggapi pernyataan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino dan Juru Bicara Uni Eropa Maja Kocijancic yang mengomentari kekalahan AKP dalam Pemilu Lokal Turki. AKP mengalami kekalahan di dua kota yakni Ankara dan Istanbul dalam Pemilihan Gubernur.

AKP kemudian memprotes dan melakukan banding terhadap hasil Pemilu dan menuntut Komisi Tinggi Pemilu Turki melakukan penghitungan suara ulang. Protes itu dikritik AS dan Uni Eropa. Mereka menyarankan, sebaiknya AKP menerima hasil pemlihan tersebut, dan tidak perlu melakukan protes, apalagi hitung ulang.


Erdogan meminta agar AS dan Uni Eropa tak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

"Amerika dan Eropa ikut campur dalam urusan internal Turki," kata Erdogan seperti dikutip AFP, Jumat (5/4).

Kata Erdogan, Turki justru telah memberi pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia

Menurut Erdogan pernyataan Amerika Serikat yang meminta Turki untuk menerima hasilnya, dan Uni Eropa yang mendesak Ankara agar menerima pejabat terpilih untuk "menjalankan mandat mereka secara bebas", merupakan bentuk intervensi. Uni Eropa juga menilai jalannya Pemilu di sejumlah daerah di Turki tidak demokratis.

Erdogan bahkan meminta AS dan UE tahu diri dan tak mencampuri urusan internal Turki.

"Di negaramu sendiri, kamu telah meluncurkan banding," kata Erdogan.

Erdogan mengajukan protes hasil pemilihan gubernur di Ankara dan Istanbul, karena menemukan perbedaan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang ada di komisi Tinggi Pemilu.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilu setelah Pemilu Minggu (31/3), kandidat gubernur untuk Istanbul dari Partai Rakyat Republik (CHP), Ekrem Imamoglu, menang tipis atas kandidat dari AKP, Binili Yildirim.  Imamoglu meraih 4.159.650 suara, berbanding 4.131.761 suara yang diperoleh Yildirim.

Di Ankara, kandidat dari CHP, Mansur Yavas, meraih 50,90 persen suara berbanding 47,06 persen suara yang diraih kandidat dari AKP, Mehmet Ozhaseki.

Sementara itu, usai hitung ulang dilakukan, Partai AKP dan Partai CHP saling mengklaim kemenangan.

Di Istanbul, Imamoglu mengklaim dirinya tetap unggul dari Yildirim. Kata dia, hampir seluruh suara yang sebelumnya dibatalkan telah dihitung ulang di 17 distrik Istanbul, dan hasilnya 2.184 suara tambahan diizinkan untuk Yildirim, dan 785 untuk dirinya sendiri.

Imamoglu memperkirakan selisih akhir bisa berakhir antara 18.000 hingga 20.000 setelah penghitungan berakhir, pekan ini.

Namun, AKP membantah klaim CHP. Menurut AKP, penghitungan ulang menunjukkan Yildrim unggul atas imamoglu.

Credit  cnnindonesia.com

Naik Pitam, Kuba Sebut Sanksi AS untuk Venezuela Tindakan Intervensi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

HAVANA - Presiden Kuba, Miguel Diaz Canel, mengutuk keras sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela. Sanksi baru AS itu menargetkan kapal dan perusahaan yang terkait dengan raksasa minyak PDVSA Venezuela.

"AS memberlakukan sanksi pada hari Jumat ini untuk kapal dan perusahaan yang bergerak dalam pengiriman minyak antara Kuba dan Venezuela, kegiatan yang sah berdasarkan kontrak komersial. Tindakan ini adalah tindakan ekstrateritorial, campur tangan dan arogansi kekaisaran," tulis Diaz-Canel di Twitter seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (7/4/2019).

Kementerian Luar Negeri Venezuela juga mengecam keras langkah AS dan mencatat bahwa Caracas akan menanggapi sanksi-sanksi ini dengan cara hukum yang sesuai.

AS menjatuhkan sanksi terhadap 34 kapal yang terikat PDVSA, yang dikendalikan oleh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dan dua perusahaan yang diduga mengangkut minyak dari Venezuela ke Kuba. 

Selain itu, seorang pejabat senior dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan putaran sanksi terbaru diperkenalkan atas permintaan Majelis Nasional pimpinan oposisi Venezuela.

Venezuela telah lama menderita krisis ekonomi akut yang diperburuk oleh sanksi AS terhadap negara itu. Pada bulan Januari, pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela setelah menolak terpilihnya kembali Maduro pada pemilu bulan Mei. Washington segera mendukung Guaido dan meminta Maduro untuk mundur.

Maduro lantas menuduh AS berusaha mengatur kudeta dengan memasang Guaido sebagai bonekanya. Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah. 

Credit  sindonews.com

Amerika Kenakan Sanksi Atas Kapal Tanker Minyak dari Venezuela

Nicolas Maduro (kiri), Donald Trump (tengah), Juan Guaido (kanan)

CB, Houston – Amerika Serikat menarget pengiriman minyak dari Venezuela ke Kuba dengan sanksi baru untuk menekan Presiden Nicolas Maduro.

Langkah ini juga untuk menghentikan suplai minyak mentah ke Kuba, yang mendukung rezim Maduro.
AS menuding Kuba mengirim sekitar 2.500 tentara dan petugas intelijen untuk menjaga rezim Maduro dari ancaman kelompok oposisi, yang mendesak Maduro untuk mundur.

“Kementerian Keuangan mengambil langkah terhadap kapal dan perusahaan transportasi minyak, yang memberikan bantuan agar rezim Maduro agar tetap bertahan,” kata Steve Mnuchin, menteri Keuangan AS seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 6 April 2019.

Mnuchin mengatakan pemerintah Kuba memperoleh manfaat dari rezim Maduro, yang tidak memiliki legitimasi. Dia menyebut kerja sama ini sebagai mekanisme minyak ditukar dengan tindakan represi untuk menjaga rezim Maduro tetap berkuasa.
Kemenkeu AS mengenakan sanksi kepada 34 kapal termasuk kapal tanker, yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan minyak Venezuela yaitu Petroleos de Venezuela atau PDVSA. Juga ada perusahaan lain dan sebuah kapal pengantar minyak ke Kuba pada Februari dan Maret ikut terkena sanksi.

Amerika Serikat mendukung tokoh oposisi Juan Guaido dan mencoba melemahkan pemerintahan Maduro. Guaido mendapat banyak dukungan dari negara Barat dan mayoritas negara di Amerika Latin.
Sebaliknya, Maduro mendapat dukungan dari Rusia, Cina, Turki, Kuba dan Meksiko.
Pemerintah Rusia, seperti dilansir Sputnik News, telah mengirim sekitar seratus pasukan spesialis ke Venezuela untuk melakukan pelatihan militer. Pasukan ini didukung oleh logistik dan peralatan sebanyak sekitar 35 ton.

Amerika meminta pasukan Rusia agar segera keluar dari Venezuela. Namun, Rusia mengatakan ini bagian dari kerja sama militer yang telah diteken sebelumnya.

Credit  tempo.co

Trump Minta Dana Militer AS, Cina, Rusia Dicukur untuk Perdamaian

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluhkan jumlah uang yang dihabiskan AS, Cina, dan Rusia untuk memproduksi berbagai jenis senjata termasuk senjata nuklir.

Trump mengatakan jumlah uang yang besar itu bisa digunakan untuk tujuan yang lebih baik.
“Seperti Anda tahu, Cina menghabiskan banyak dana untuk militer, kami juga begitu, juga Rusia. Ketiga negara ini saya pikir dapat bertemu dan menghentikan penggunaan uang ini dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih produktif menuju perdamaian jangka panjang,” kata Trump saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri, Liu He, di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Kamis, 4 April 2019.

Trump menjamu Liu dalam konteks pembicaraan perjanjian dagang dengan Cina untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump mengatakan perlu ada fase kedua pembicaraan antara ketiga negara untuk membahas isu belanja militer dan produksi berbagai senjata.
“Saya pikir, akan lebih baik jika kita semua bersama dan kita tidak membuat senjata-senjata ini,” kata dia. Saat ditanya Trump soal ini, Liu He menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus.

Cina, seperti dilansir media SCMP, menganggarkan dana pertahanan sekitar Rp2500 triliun atau turun sekitar tujuh persen dibandingkan 2018. Penurunan ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi negara itu terkait perang dagang dengan AS.

Sedangkan pemerintahan AS di bawah Presiden Trump menganggarkan dana pertahanan sebesar sekitar US686.1 miliar atau sekitar Rp9.700 triliun untuk tahun ini.

Credit  tempo.co

Presiden Tunisia tak ingin calonkan diri untuk periode kedua

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi membacakan sumpah jabatan di Majelis Konstituen, Tunis, Tunisia, Rabu (31/12). Politisi veteran Essebsi disumpah sebagai presiden Tunisia Rabu kemarin, menjadikannya presiden pertama yang dipilih secara demokratis sejak gerakan kebangkitan yang menggulingkan otokrat Zine El-Abidine Ben Ali. (REUTERS/Zoubeir Souissi )

Tunis (CB) - Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan pada Sabtu ia tidak ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden untuk periode kedua yang dijadwalkan tahun ini kendati seruan-seruan dari partainya agar mencalonkan diri.

Aksi-aksi unjuk rasa massal yang membuat Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri telah menggerakkan oposisi di Tunisia, dan kampanye-kampanye di media sosial telah mulai menolak Essebsi yang berusia 93 tahun untuk mencalonkan diri lagi.

Konstitusi Tunisia yang disahkan oleh parlemen tahun 2014 memberinya hak untuk menjadi presiden selama dua periode.

"Saya akan katakan terus terang bahwa saya tidak ingin mencalonkan diri lagi untuk periode kedua karena Tunisia memiliki banyak orang berbakat," kata Essebsi dalam satu pertemuan partainya Nidaa Tounes di Monastir.

Tunisia akan menyelenggarakan pemilihan parlementer pada 6 Oktober dan pemilihan presiden mulai 17 November.

Pemilihan-pemilihan tersebut akan menjadi rangkaian pemungutan suara ketiga dan rakyat Tunisia dapat memberikan suara dengan bebas setelah revolusi tahun 2011 yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun.

Pada Desember 2014, Essebsi menang dalam pemilihan presiden bebas pertama, menjadikannya presiden pertama Tunisia yang dipilih secara bebas dan langsung.

Sejauh ini belum ada tokoh yang menyatakan pencalonan mereka untuk menjadi presiden dalam pemilihan tahun ini.

Essebsi, mantan ketua parlemen di bawah Ben Ali, telah menjadi tokoh dominan di negara Afrika Utara itu sejak pemilihannya tahun 2014, kendati undang-undang yang membatasi kekuasaannya untuk hubungan luar negeri dan pertahanan. Tetapi dia telah kehilangan pengaruh sejak Youssed Chaded naik ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri tahun 2016.

Credit  antaranews.com

Korea Utara Cairkan Ketegangan dengan Maraton

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemandangan di Pyongyang Minggu pagi (7/4), nampak berbeda dibanding hari-hari lain bahkan akhir pekan sekali pun. Hari itu ratusan turis hadir di ibukota Korea Utara untuk terlibat dalam acara maraton tahunan.

Acara pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) ini, merupakan andalan dalam agenda pariwisata Korea Utara. Tak hanya itu saja, acara ini menjadi bagian dalam peringatan ulang tahun Kim Il Sung.

Mengutip AFP, Minggu (7/4), tahun lalu wisatawan mancanegara yang hadir di acara ini berjumlah 450 orang namun jumlah untuk ini melonjak lebih dari dua kali lipat atau sekitar 950 orang.

Peningkatan ini diperkirakan karena meredamnya tensi politik antara Korea Utara dan Korea Selatan, pasca pertemuan dua pemimpin negara tersebut.

Sebelum ketegangan dua negara tersebut meredam, banyak warga dunia berpikir ulang untuk mengunjungi Korea Utara.

Bahkan Amerika Serikat sempat melarang warganya untuk mengujungi Korea Utara, lantaran insiden yang menimpa seorang warga negaranya.

Maraton seakan menjadi pintu gerbang bagi wisatawan dari luar negeri untuk kembali mengunjungi Korea utara. Meskipun Amerika Serikat belum mencabut larangan bagi warganya, namun sebagian besar penduduk dunia seakan tidak menggubrisnya.

Bagi para peserta Maraton, tantangan dan kesempatan untuk menjelajahi Korea Utara jauh lebih menyenangkan ketimbang memperhatikan ketegangan politik. Setidaknya turis dari beberapa negara yang jauh seperti Demnark dan Australia nampak hadir di perhelatan tersebut.

Sebelumnya, Badan Pariwisata Korea Utara mengatakan kalau sepanjang bulan Juli sampai Agustus tahun lalu jumlah turis mancanegara yang datang mencapai 1.800 orang.

Meski suasana di Korea Utara masih terdengar angker, namun negara ini memiliki pemandangan yang indah, terutama gedung yang megah dan kebersihan jalanannya.

Ada juga beragam kegiatan wisata yang menarik, seperti Pyongyang Marathon dan wisata ke pabrik bir.

Credit  cnnindonesia.com

Negara Anggota G7 Desak Korut-AS Lanjutkan Perundingan

Menteri Luar Negeri dari negara anggota G7 meminta Korut dan AS melanjutkan perundingan denuklirisasi Korut. Foto/Istimewa

PARIS - Para menteri luar negeri negara anggota kelompok tujuh atau G7 dilaporkan desak Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Koru) untuk melanjutkan perundingan mengenai denuklirisasi.

Desakan itu dibuat dalam sebuah komunike setelah perundingan dua gari di Dinard, Prancis barat, seperti dikutip dari KBS.co.kr, Minggu (7/4/2019).

Para diplomat top negara-negara industri itu meminta Korut untuk tidak melakukan provokasi dan melanjutkan negosiasi nuklir dengan AS. Mereka juga menyatakan penyesalannya bahwa Korut tidak mengambil langkah-langkah nyata dan dapat diverifikasi untuk membongkar senjata nuklirnya.

Para menteri juga menegaskan komitmen negara mereka terhadap penerapan sanksi PBB terhadap Korut, dan mendesak China dan Rusia untuk menegakkan sanksi secara menyeluruh.

Pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada akhir Februari lalu berakhir dengan tanpa adanya kesepakatan. Bukan hanya itu, pertemuan tersebut juga berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan, setelah Trump 'walk out' di tengah pertemuan.

Trump, dalam sebuah konferensi pers kemudian mengungkap alasan dia 'walk out' dan tidak membuat kesepakatan apapun dengan Jong-un. Alasanya adalah permintaan penghapusan sanksi yang tidak bisa diterima oleh Trump. 

Credit  sindonews.com

Seorang Sandera WNI Meninggal dalam Proses Pembebasan di Filipina

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan meninggal dunia di perairan Pulau Simisa, Provinsi Sulu.

WNI bernama Hariadin meninggal akibat tenggelam di laut setelah terbebas dari penyanderaan, Jumat kemarin. Hariadin bersama sandera WNI lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari terkena serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap penyanderaan sebagaimana dialami warga negara Malaysia yang terbebas sehari sebelumnya. Heri Ardiansyah sendiri berhasil diselamatkan.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Hariadin," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2019).

"Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di Sandakan, Malaysia, guna mengabarkan peristiwa tersebut," sambung rilis tersebut.

Rencananya, hari ini, Heri Ardiansyah dan jenazah Hariadin tiba di pangkalan militer Westmincom di Zamboanga City untuk diserahterimakan kepada wakil Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia akan melakukan proses pemulangan ke Indonesia pada kesempatan pertama.

Sejak akhir Februari 2019, Divisi 11 Angkatan Bersenjata Filipina yang didukung oleh Tim BAIS TNI malakukan operasi pembebasan sandera dan terus memberikan tekanan kepada para penyandera. Dalam perkembangan terakhir, para penyandera terdesak di Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina selatan.

Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada tanggal 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Sejak tahun 2016, sebanyak 36 WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Dari jumlah tersebut seluruhnya berhasil dibebaskan, namun 1 orang sandera WNI meninggal dalam proses pembebasan tersebut. 

Credit  sindonews.com

PM Inggris Theresa May Sebut Ada Dua Opsi soal Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls).

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May mengatakan pemerintah saat ini punya pilihan terkait kebijakan keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit. Opsi itu terdiri dari dua pilihan, yakni keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan, atau sebaliknya tetap menjadi bagian dari komunitas negara-negara Eropa tersebut.

Hal itu dikatakan May dalam upayanya menemukan kata kompromi dengan oposisi Partai Buruh, demikian dilaporkan surat kabar The Observer seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).

"Karena parlemen telah memperjelas hal itu akan menghentikan Inggris pergi tanpa kesepakatan, kami sekarang memiliki pilihan yang jelas, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan atau tidak keluar sama sekali," kata May seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.


May menjelaskan, bahwa semakin lama keputusan tidak diambil terkait hal ini, maka semakin besar pula resikonya, yakni bahwa Inggris sama sekali tidak akan bisa keluar dari Uni Eropa.

"Semakin lama ini terjadi, semakin besar risiko Inggris tidak pernah pergi sama sekali."

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Permintaan pengunduran jadwal Inggris keluar dari Uni Eropa itu mendapat beragam respons dari negara-negara Eropa. Salah satunya Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Prancis: Kami Tak Bisa Terus-Terusan Fokus ke Brexit

Ilustrasi persoalan Brexit. (Reuters).

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.


"Inggris perlu memberi tahu kami dengan cepat bagaimana mereka akan keluar dari krisis ini," tambahnya.

"Kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan Brexit. Pada titik tertentu, harus ada keberangkatan," ujarnya lagi.

Perancis telah berupaya untuk meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Inggris Theresa May menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Eropa di Brussels mulai Rabu depan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sebelumnya bahwa permintaan Inggirs untuk perpanjangan tenggat waktu Brexit tidak akan secara otomatis diterima, yang berarti Inggris dapat keluar dari blok tanpa kesepakatan.

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit  cnnindonesia.com

Tanggapi PM Inggris, Presiden UE Usul Brexit Ditunda Setahun

Ilustrafsi Brexit. (Reuters)

Jakarta, CB -- Majelis Uni Eropa menyarankan penundaan proses Inggris untuk keluar dari blok tersebut atau Brexit hingga satu tahun, atau lebih lama dari permintaan Perdana Menteri Theresa May kepada Uni Eropa untuk mengundur proses Brexit hingga 30 Juni mendatang.

Namun, para pemimpin negara Uni Eropa skeptis dengan permintaan May dan meminta alasan kuat untuk penundaan tersebut.

Perbedaan visi tentang pelepasan Inggris setelah 46 tahun bergabung dalam Uni Eropa itu akan dibahas dalam rapat darurat parlemen Uni Eropa pada Rabu (10/4) mendatang.


Saat ini, batas akhir Brexit dipatok pada 12 April, mundur dari yang sebelumnya ditetapkan yaitu pada 29 Maret. Proses Brexit terus mundur karena perbedaan pendapat dalam pemerintahan Inggris.

"Inggris meminta proses berakhir pada 30 Juni 2019. Jika semua pihak dapat meratifikasi sebelum tanggal itu, pemerintah meminta periode diperpendek," kata May melalui surat ke presiden Dewan UE, Donald Tusk.

Sementara itu, seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan bahwa gagasan Tusk menawarkan kepada Inggris perpanjangan Brexit 12 bulan akan disampaikan kepada negara-negara anggota parlemen Uni Eropa hari ini.

Langkah Politis

Dalam suratnya, May menulis bahwa Inggris akan mengikuti pemilihan Parlemen Eropa pada 23 Mei mendatang jika penundaan itu disetujui.

Namun, pengamat politik di London menilai May telah mengetahui bahwa permintaan tenggat waktu barunya itu akan ditolak. Sebab, para pemimpin Uni Eropa tidak berpikir ia bisa mendapatkan kesepakatannya melalui parlemen dalam waktu dekat.

"Saya pikir Theresa May mencari perlindungan politik karena ia meminta perpanjangan yang ia sendiri paham tidak bisa didapatkan," kata Profesor Politik Eropa dari King's College Anand Menon dikutip dari AFP, Sabtu (6/4).

Saat ini, May berlomba melawan waktu untuk mendapatkan persetujuan atas proposal Brexit, sehingga Inggris dapat menghindari pemilihan Uni Eropa.

Dua puluh tujuh negara Uni Eropa lainnya harus memberikan dukungan dengan suara bulat untuk perpanjangan tenggat waktu.

Akan tetapi, pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ingin mendengar alasan jelas terkait penundaan Brexit lebih jauh.

Menurut Macron, penundaan ini adalah sebuah langkah yang akan menambah ketidakpastian sehingga membebani bisnis di seluruh negara Uni Eropa.

Kantor kepresidenan Macron memberikan pernyataan resmi pada Jumat (5/4) bahwa terlalu dini untuk mempertimbangkan penundaan Brexit lain.

Sementara itu, sekutu terdekat May di Uni Eropa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan surat May tidak menjawab beberapa kekhawatiran penting.

Sebelumnya, May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit  cnnindonesia.com

Pawai warga Venezuela tuntut aliran listrik, air dan Maduro mundur

Garda nasional Venezuela berlindung di balik tameng saat aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Caracas, Sabtu (12/4). (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Puluhan ribu warga Venezuela turun ke jalan-jalan pada Sabtu untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido dan memprotes Presiden Nicolas Maduro, yang mereka tuduh membuat perekonomian negara itu hancur setelah aliran listrik terputus dan akses untuk mendapatkan air terbatas.

Rakyat Venezuela, yang sudah menderita akibat hiperinflasi dan kekurangan makanan dan obat-obatan, mengatakan krisis itu telah memburuk selama sebulan belakangan. Banyak kawasan gelap selama berhari-hari akibat aliran listrik putus dan pasokan air serta layanan telepon selular juga putus.

Guaido, kepala Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi dan diakui sebagai kepala negara Venezuela yang sah oleh sebagian besar negara Barat, menyerukan pawai-pawai pada Sabtu untuk menandai permulaan apa yang disebutnya sebagai gelombang baru "protes-protes "definitif" untuk menggulingkan Maduro.

Guaido berusaha konstitusi negara itu diubah agar dapat menjadi presiden interim pada Januari, mengecam Maduro sebagai "perebut" untuk memulai periode kedua setelah pemilihan tahun 2018 yang dipandang luas dicurangi. Madurto, yang tetap memperoleh dukungan tentara dan para sekutu termasuk Rusia dan China, menganggap Guaido sebagai boneka AS dan mengatakan ia akan menghadapi keadilan.

Di Karakas, ribuan pendukung oposisi berkumpul di titik utama pawai di distrik El Marques di bagian timur ibu kota. Para pemerotes mengatakan rumah-rumah mereka sudah tanpa aliran listrik dan air selama berhari-hari dan banyak mengambilnya pipa-pipa atau saluran tidak bersih yang mengalir dari pegunungan Avila menghadap Karakas.

"Kami harus singkirkan perebut ini, dan kami tidak dapat berpikir hal lainnya," kata Claudia Rueda, 53 tahun, yang di kesehariannya pembuat rumah dalam aksi itu.

Di satu titik, kerumunan massa meneriakkan,"Air langka, aliran listrik tak ada, dan sekarang Maduro yang menghilangkannya juga harus enyah."

Dua pemadaman listrik masif dalam beberapa pekan membuat pemerintah Maduro membatalkan proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah dan mengganggu sektor bisnis. Layanan pasokan listrik belum merata, dengan kota-kota seperti San Cristobal, Valencia dan Maracay melaporkan masih menglami gangguan pasokan listrik.

Credit  antaranews.com

Desa Peru setuju akhiri blokade jalan tambang Las Bambas

Masyarakat Andes memprotes proyek Conga Tambang Newmont dalam aksi jalan sepanjang Danau Perol di wilayah bagian Cajamarca, Peru, Senin (17/6). Ribuan penentang proyek emas Tambang Newmont senilai USD5 milyar melingkupi dataran tinggi danau di Andes, bertekad menghentikan perusahaan yang pada akhirnya akan mengeringkan danau untuk membuka jalan bagi tambang paling mahal Peru. Danau Perol merupakan satu dari beberapa danau yang akan diubah menjadi tambang bijih besi dengan proyek Conga. Air dari danau akan dipindahkan ke empat waduk yang akan atau direncanakan akan dibangun oleh perusahaan AS dan perusahaan rekanan mereka Buenaventura. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivi)

Lima (CB) - Satu desa adat di Peru setuju untuk mengakhiri blokade jalan raya menuju tambang tembaga Las Bambas milik MMG Ltd setelah perusahaan itu berkomitmen akan memberikan kompensasi karena melintasi perladangan masyarakat adat, demikian sebuah dokumen yang menyebutkan rincian persetujuan itu pada Sabtu.

Jalan-jalan tersebut yang dirintangi oleh masyarakat adat Fuerabamba selama dua bulan harus dicabut pada Senin, kata dokumen itu yang ditandatangani oleh Ketua Fuerabamba, Gregorio Rjas, perdana menteri Peru dan manajer tambang setelah pembicaraan selama 10 jam di ibu kota Lima.

Persetujuan itu tampaknya memecah kebuntuan antara Fuerabamba dan MMG yang hampir menutup Las Bambas. Tambang itu berlokasi di bagian selatan Peru dan memproduksi sekitar 400.000 tembaga setiap tahun.

Fuerabamba mulai merintangi MMG menggunakan jalan lokal yang melintasi perldangannya pada awal Februari untuk menuntut kompensasi dari perusahaan tersebut. Tapi konflik meningkat setelah pengacara Fuerabamba diperintahkan untuk ditahan sementara mereka diselidiki karena tuduhan mencoba memeras MMG.

Fuerabamba sebelumnya menuntut para pengacara itu, yang membantah melakukan kesalahan, dibebaskan dari penjara sebelum mengakhiri blokade jalan raya.

Tetapi tak ada penyebutan terkait pengacara itu dalam perjanjian yang ditandatangani pada Sabtu.

"Las Bambas dan masyarakat Fuerabamba mencapai perjanjian ekonomi yang saling memuaskan," demikian dokumen itu, tanpa menyebutkan angka. "Akses ke unit tambang itu tak lagi dirintangi oleh warga desa Fuerabamba, mereka mengizinkan kendaraan milik Las Bambas dan kontraktornya melintasi dengan bebas."

Rojas memuji perjanjian tersebut setelah dokumen itu dibacakan dan dibagikan kepada wartawan oleh salah seorang penengah pada Sabtu malam. Ia menyebutnya "Langkah tegas menuju pembangunan negara kami dengan syarat-syarat yang tepat."

Dalam dokumen itu juga disebutkan, pemerintah sepakat untuk berbuat lebih banyak mendukung pembangunan di komunitas-komunitas lain di sekitar Las Bambas.

Credit  antaranews.com

Rwanda Berkabung 100 Hari Kenang Genosida Tewaskan 800 Ribu Orang

Pastor Tutsi Anastase Sabamungu (kiri) dan guru Hutu Joseph Nyamutera mengunjungi pemakaman Rwanda di mana 6.000 korban genosida dimakamkan. ( 2008 World Vision / foto oleh Jon Warren via worldvision.org)

CB, Jakarta - Rwanda berkabung selama 100 hari untuk mengenang dan menghormati lebih dari 800 ribu orang tewas dalam genosida yang mengguncang dunia.
Hari berkabung dimulai Minggu, 7 April 2019. Presiden Rwanda, Paul Kagame akan memimpin upacara berkabung dengan menyalakan api di Monumen Genosida Kigali, di mana lebih dari 250 ribu korban dimakamkan di monumen tersebut, sebagian besar korban dari etnis Tutsi.

Setelah itu, Kagame dijadwalkan akan berpidato di Kigali Convention Centre, bangunan modern yang melambangkan regenerasi Rwanda sejak peristiwa genosida terjadi.

Sore harinya, para pejabat Rwanda akan bergabung dengan 2 ribu orang berjalan bersama ke gedung parlemen. Di sini pada malam harinya mereka akan menyalakan lilin, seperti dikutip dari Reuters dan Channel News Asia.
Hari berkabung yang dimulai hari ini untuk mengenang awal terjadi genosida pada 6 April 1994, ketika Presiden Juvenal Habyarimana dan presiden Burundi Cyprien Ntaryamira tewas setelah pesawat yang merka tumpangai ditembaki ketika melintas di ibu kota Rwanda. Kedua kepala pemerintahan ini beretnis Hutu.

Presiden Rwanda, Paul Kagame

Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menembak pesawat yang membawa pemimpin Rwanda dan Burundi itu.
Peristiwa penembakan pesawat yang ditumpangi presiden Ntarymira memicu mobilisasi tentara pemerintah beretnis Hutu dan sekutunya dari kelompok milisi untuk menyerang warga Rwanda dari etnis minoritas Tutsi.
Dalam kurun waktu 3 bulan, lebih dari 800 ribu orang tewas dibantai. Sekitar 10 ribu orang tewas setiap hari.
Genosida telah menghilangkan sekitar 70 persen populasi etnis minoritas Tutsi atau 10 persen dari total populasi Rwanda.

Aksi pembantaian etnis ini berakhir pada Juli 1994 ketika Front Patriotik Rwanda, gerakan pemberontak yang dipimpin Paul Kagame dari etnis Tutsi berusia 36 tahun.
Kagame kini berusia 61 tahun dan menjadi presiden Rwanda.
Kini, Rwanda menjadi salah satu negara di Afrika yang perekenomiannya terbaik dan maju. Namun trauma atas genosida 1994 masih kuat dialami penduduk Rwanda. Terutama karena masih banyak keluarga tidak mengetahui keberadaan orang-orang yang mreka kasihi. Bersamaan itu, para pembunuh masih bebas berkeliaran di Rwanda.

Credit  tempo.co

Gagal dengan Turki, AS Siap Tawarkan F-35 ke Lima Negara

AS siap memperluas penjualan pesawat tempur F-35 ke sejumlah negara. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas penjualan jet tempur F-35 ke lima negara baru termasuk Rumania, Yunani dan Polandia ketika sekutu Eropa meningkatkan pertahanan mereka dalam menghadapi Rusia yang menguat, kata seorang pejabat Pentagon kepada Kongres pada Kamis.

"Calon pelanggan Penjualan Militer Asing di masa depan termasuk Singapura, Yunani, Rumania, Spanyol, dan Polandia," kata Kepala kantor F-35 Pentagon Wakil Laksamana Mathias Winter dalam kesaksian tertulis yang disampaikan kepada DPR AS seperti dikutip dari VOA, Jumat (5/4/2019).

Kabar tentang pembeli baru ini bertepatan dengan ketegangan antara AS dengan mitra pembangunan F-35 Turki atas rencana Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia.

Penjualan peralatan militer ke pihak asing seperti F-35 dianggap sebagai perjanjian antar pemerintah di mana Pentagon bertindak sebagai perantara antara kontraktor pertahanan dan pemerintah asing.

Sekutu-sekutu AS lainnya sedang mengincar pembelian jet siluman itu termasuk Finlandia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.

Kesaksian tertulis penuh Winter, yang akan diumumkan kepada publik, mengatakan Amerika Serikat akan menanggapi semua permintaan resmi untuk informasi tentang jet tersebut.

Tahun lalu, Belgia adalah pelanggan baru pertama untuk F-35 dalam beberapa tahun. Belgia memilih F-35 daripada Eurofighter Typhoon untuk menggantikan F-16 mereka yang menua dalam kesepakatan senilai USD4,55 miliar.

Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah meluncurkan rencana "Beli Amerika" yang melonggarkan pembatasan penjualan dan mendorong pejabat AS untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan bisnis di luar negeri untuk industri senjata negara itu.

Lockheed Martin Corp, kontraktor utama jet, sedang mengembangkan dan membangun tiga model pesawat tempur baru untuk militer AS dan 10 negara lain yang telah mendaftar untuk membeli jet itu: Inggris, Australia, Italia, Turki, Norwegia, Belanda, Israel, Jepang , Korea Selatan dan Belgia.

Penjualan senjata AS ke pemerintah asing naik 13 persen menjadi USD192,3 miliar pada tahun yang berakhir 30 September, Departemen Luar Negeri mengatakan pada bulan November.

Lockheed mengirimkan 91 jet tempur F-35 ke Amerika Serikat dan sekutunya dalam kalender 2018.

Credit  sindonews.com

AS Stop Kirim F-35 ke Turki, Israel Makin Digdaya di Timur Tengah

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman pesawat jet tempur F-35 ke Turki karena membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia telah menguntungkan Israel. Negara mayoritas Yahudi itu semakin digdaya di udara Timur Tengah.

Langkah Washington tersebut menyusul peringatan berulang kali baik dari Amerika Serikat maupun sekutu NATO lainnya kepada Ankara bahwa membeli sistem rudal Rusia bersama jet tempur yang diproduksi Lockheed Martin akan mengancam keamanan F-35. Alasannya, senjata pertahanan Moksow itu bisa mempelajari cara menemukan dan melacak jet tempur F-35.

Israel, yang juga memiliki hubungan yang rapuh dengan Turki, saat ini memiliki 14 unit jet tempur F-35 Adir dan diperkirakan akan menerima total 50 pesawat untuk membuat dua skuadron penuh pada 2024.

Menurut sejumlah laporan media asing, Israel telah diam-diam menguji cara untuk mengalahkan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih, termasuk dengan berpartisipasi dalam beberapa latihan bersama dengan Angkatan Udara Yunani di pulau Kreta di mana satu sistem pertahanan rudal buatan Rusia ditempatkan. Latihan itu dilaporkan telah memungkinkan pesawat tempur Israel untuk mengumpulkan data tentang bagaimana sistem canggih tersebut dapat dibutakan atau dibodohi.

Tetapi ada kekhawatiran bahwa radar pada sistem S-400 yang dibeli oleh Turki—yang telah membentuk semacam aliansi dengan Rusia dan telah bekerja sama erat dengan Iran—dapat mempelajari titik-titik lemah dalam jet F-35 dan membuatnya kurang mampu menghindari senjata Rusia di masa depan.

Perwira top di NATO dan kepala pasukan Amerika di Eropa, Jenderal Curtis Scaparrotti memperingatkan pada bulan Maret selama rapat dengan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat bahwa pembelian S-400 oleh Ankara menghadirkan masalah tidak hanya untuk F-35 tetapi untuk semua pesawat Amerika.

"Saran militer terbaik saya adalah agar kita tidak menindaklanjuti dengan F-35, menerbangkannya atau bekerja dengan sekutu yang bekerja dengan sistem Rusia, khususnya sistem pertahanan udara, dengan salah satu kemampuan teknologi kami yang paling canggih," Scaparrotti seperti dikutip Defense News.

Dibangun oleh Lockheed Martin, jet tempur F-35 memiliki sinyal radar yang sangat rendah yang memungkinkannya beroperasi jauh di dalam wilayah musuh serta untuk menghindari sistem pertahanan rudal canggih seperti S-300 dan S-400 buatan Rusia.

Hubungan yang sudah rapuh antara Israel dan Turki semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan—seorang kritikus vokal kebijakan Israel terhadap Palestina—telah meningkatkan retorikanya.

Para pejabat Israel telah menyuarakan keprihatinan atas pembelian jet F-35 oleh Turki. Salah satu pejabat senior pertahanan yang dikutip oleh Haaretz pada bulan Agustus lalu mengatakan bahwa Israel ingin menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah dengan F-35 untuk menjaga keunggulan kualitatif militernya. Dia khawatir kemampuan jet tempur itu akan bocor ke negara-negara musuh jika Turki memilikinya.

Ceng Sagnic dari Moshe Dayan Center di Tel Aviv mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa untuk sementara Moskow mungkin ragu-ragu untuk berbagi pengetahuan tentang jet tempur yang mungkin diperoleh dengan S-400.

“Moskow pasti akan ragu untuk membagikan rahasia militer yang diperolehnya dengan pihak ketiga. Tetapi jika terjadi perselisihan besar di wilayah tersebut atau aliansi Moskow-Teheran yang berpotensi diperluas, transfer pengetahuan tentang sistem senjata AS ke Teheran dapat menjadi topik diskusi," katanya, yang dilansir Jumat (5/4/2019).

Menurut Sagnic, tidak mungkin untuk memperkirakan tingkat hubungan antara Ankara dengan Moskow. "Kehadiran F-35 dan S-400 juga dapat datang dengan hasil yang sama. Jika Turki membeli F-35 dari AS dan S-400 dari Rusia, situasinya sebagian akan menyerupai Yunani, di mana kehadiran sistem S-300 kebetulan diizinkan," ujarnya.

Israel menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang mendeklarasikan Kemampuan Operasional Awal (IOC) jet tempur siluman F-35 pada 2017. Tahun lalu, kepala Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin mengumumkan bahwa Israel telah menyerang sasaran di Timur Tengah dengan jet F-35 Adir sebanyak dua kali.

"Turki harus secara serius berpikir bahwa Israel mungkin berada di belakang pembatalan perjanjian F-35 untuk menjaga keunggulan udaranya. Namun, untuk politik dalam negeri, Ankara membutuhkan 'tersangka biasa' untuk disalahkan, karena menyalahkan AS tidak cukup untuk menjelaskan gangguan dalam satu perjanjian senjata terbesar yang telah ditandatangani Turki," kata Sagnic.

Sebagai mitra Level-3 dalam program multinasional F-35, Turki menginvestasikan lebih dari USD1 miliar pada jet tempur itu. Beberapa perusahaan lokal yang memproduksi komponen untuk pesawat termasuk layar pesawat dan kokpit. Mereka di antaranya, Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney dan Turkish Aerospace Industries.

Perusahaan-perusahaan pertahanan Turki juga memproduksi rudal kelas SOM-J untuk program Joint Strike Fighter (JSF) dan Turki adalah pusat pemeliharaan dan perbaikan Eropa untuk pesawat tempur F-35 yang diproduksi berdasarkan rencana JSF.

Ankara menerima pengiriman F-35 pertamanya pada bulan Juni di sebuah upacara di Texas dan negara itu berencana untuk membeli 100 jet siluman itu pada tahun-tahun mendatang. Pilot-pilot Turki telah belajar menerbangkan jet itu bersama pilot-pilot AS di Luke Air Force Base, Arizona.

Ankara berpegang pada harapan bahwa dua jet tempur F-35 lainnya yang diharapkan diserahkan bulan ini akan benar-benar dikirimkan. 

Credit  sindonews.com

Pompeo yakin AS-Turki akan selesaikan pertikaian mengenai S-400

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400. (Anadolu)

Washington (CB) - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (4/4) mengatakan ia "sangat yakin" AS dan Turki "akan menemukan jalan maju" di tengah pertikaian yang berlangsung mengenai tekad Ankara untuk memperoleh sistem canggih pertahanan udara Rusia, S-400.

"Ada peluang yang sangat besar bagi Amerika Serikat dan Turki untuk bekerjasama lebih erat lagi," kata Pompeo kepada wartawan saat penutupan pertemuan menteri luar negeri NATO untuk memperingati ulang tahun ke-70 aliansi tersebut.

Pompeo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis positif, dan menyampaikan harapan ketegangan bilateral akan dapat diselesaikan, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Tindakan Turki membeli sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Rusia S-400 telah menimbulkan ketegangan dalam hubungannya dengan Washington, yang pada awal pekan ini membekukan pengiriman suku cadang dan layanan yang diperlukan untuk Turki menerima jet tempur "stealth" F-35.

Para pejabat AS telah menyarankan Turki membeli sistem rudal Patriot AS dan bukan sistem S-400 buatan Rusia, dengan alasan S-400 tidak cocok dengan sistem NATO dan mungkin mengungkap teknologi F-35 kepada Rusia, termasuk upaya rahasia untuk memperoleh informasi penting mengenai pesawat jet itu, yang kemudian bisa disalurkan ke Rusia.

Sebagai tanggapan atas keprihatinan AS, Cavusoglu pada Rabu mengatakan sistem tersebut hanya akan digunakan oleh Turki.

"Itu tidak harus dipadukan ke dalam sistem NATO, dan ini bukan tujuan kami. Ini untuk penggunaan kami sendiri," katanya. "Sistem ini takkan memandang sistem NATO yang manapun, termasuk F-35, sebagai musuh."

Pentagon pada Rabu mengatakan lembaga pertahanan itu memindahkan jet F-35 ketiga pesanan Turki ke Luke Air Force Base di Arizona, dan yang keempat direncanakan dipindahkan pada Jumat.

Beberapa pilot Turki saat ini menjalani pelatihan mengenai generasi kelima jet tempur canggih tersebut di pangkalan itu, dan Pentagon menyatakan pelatihan mereka dilanjutkan kendati ada pembekuan pengiriman suku cadang dan layanan yang diumumkan pada Senin (1/4).

Turki bergabung dengan Program Tempur Serang Gabungan F-35 pada 2002 dan telah menanam modal lebih dari 1,24 miliar dolar AS. Turki juga memproduksi bermacam suku cadang buat semua pelanggan dan varian F-35.

Credit  antaranews.com