Senat Amerika Serikat Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Taiwan

ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Taiwan. Sumber: Brookings Institution/Reuters

CB, Jakarta - Anggota senat Amerika Serikat dari Partai Republik dan Partai Demokrat sepakat merancang undang-undang yang akan meningkatkan hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Taiwan. Rencana senat Amerika Serikat ini, dikhawatirkan akan membuat ketegangan dengan Cina.
Dikutip dari reuters.com, Rabu, 27 Maret 2019, anggota senat Bob Menendez, yang berasal dari Partai Demokrat dan berpengaruh di Komite Hubungan Luar Negeri, bersama Tom Cotton anggota senat Partai Republik dan Ted Cruz serta senat dari partai Demokrat Catherine Cortez Masto dan Chris Coons, kompak mengajukan rancangan undang-undang Taiwan.

Michael McCaul politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri berencana memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung rancangan undang-undang ini ke DPR. Melalui rancangan undang-undang ini, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan diberikan mandat untuk mengevaluasi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Taiwan dan dukungan bagi penjualan senjata ke Taiwan.

"Legislasi ini akan memperdalam keamanan Amerika Serikat - Taiwan, ekonomi dan hubungan di bidang budaya. Pada saat yang sama, mengirimkan sebuah pesan kalau sikap agresif Cina ke Taiwan tidak akan ditoleransi," kata Cotton.

Agar rancangan undang-undang ini bisa berkekuatan hukum, maka rancangan undang-undang ini harus disahkan oleh Senat dan DPR serta ditanda-tangani oleh Presiden Trump. Rangkaian proses ini kemungkinan akan membuat Beijing kecewa dan mengancam kesepakatan perang dagang antara kedua negara dengan menaikkan tarif impor.
Taiwan adalah salah satu wilayah Cina yang berkembang paling pesat. Beijing sebelumnya sudah kecewa dengan Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan, sebuah wilayah laut yang masih dipersengketakan oleh Cina dan sejumlah negara ASEAN.
Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Hubungan keduanya hanya diikat oleh hukum untuk memperkuat Taiwan dan memasok senjata ke wilayah itu. Catatan Pentagon memperlihatkan, Washington sejak 2010 sudah menjual senjata lebih dari US$15 miliar atau Rp 213 triliun ke Taiwan.

Credit  tempo.co

Korban Tewas Pembantaian Muslim Mali Naik Jadi 157

Korban tewas dalam serangan terhadap penduduk Muslim di sebuah desa di Mali tengah jadi 157. Foto/Istimewa

BAMAKO - Seorang juru bicara pemerintah Mali mengatakan korban tewas dalam serangan terhadap penduduk desa di Mali tengah pada hari Sabtu oleh orang-orang bersenjata tak dikenal telah meningkat menjadi 157. Ia juga membenarkan serangan tersebut sebagai salah satu kekejaman terbaru di negara yang dilanda oleh kekerasan etnis itu.

Serangan tersebut terjadi ketika misi Dewan Keamanan PBB mengunjungi negara penghasil emas Afrika Barat itu untuk mencari solusi bagi kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil tahun lalu dan menyebar ke seluruh wilayah Sahel di Afrika Barat.

Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu bahwa orang-orang bersenjata, berpakaian tradisional seperti suku pemburu Donzo, menyerang desa-desa yang dihuni oleh suku penggembala Fulani. Banyak dari mereka mencurigai suku Fulani menyembunyikan para ekstrimis Islam, tuduhan yang disangkal oleh Fulani.

Serangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah serangan mematikan oleh jihadis pada sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 tentara, juga di wilayah tengah Mali. Serangan itu diklaim oleh kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

"Jumlah korban tewas resmi adalah 157," kata juru bicara pemerintah Amadou Kotia seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3/2019). 

Para pejabat pada hari Sabtu mengatakan bahwa sekitar 134 telah terbunuh, meskipun mereka memperkirakan jumlah itu akan meningkat.

Kelompok-kelompok jihad yang terkait dengan al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) telah mengeksploitasi persaingan etnis seperti yang terjadi antara Fulani dan Donzo di Mali dan tetangganya, Burkina Faso dan Niger dalam beberapa tahun terakhir. Itu dilakukan untuk meningkatkan rekrutmen dan membuat sebagian besar wilayah hampir tidak dapat dikendalikan. 

Pasukan Prancis melakukan intervensi di Mali, bekas koloninya pada 2013 untuk mendorong mundur gerakan kelompok-kelompok ekstrimis itu dari gurun utara. Tetapi gerilyawan sejak itu telah berkumpul kembali dan memperluas kehadiran mereka ke Mali tengah dan negara-negara tetangga.

Sekitar 4.500 tentara Prancis tetap bermarkas di Sahel yang lebih luas, kebanyakan dari mereka di Mali. Amerika Serikat (AS) juga memiliki ratusan tentara di wilayah tersebut.



Credit  sindonews.com

Penyerangan Kedubes Korut, Spanyol Keluarkan Surat Penangkapan Internasional

Pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan pelaku penyerangan Kedubes Korut. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MADRID - Hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap kedutaan Korea Utara (Korut) di Madrid pada Februari lalu. Hal itu dikatakan dinas pers pengadilan.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Pada 22 Februari, anggota geng menjebol kedutaan besar Korut di Madrid, memborgol karyawan kedutaan dan memukuli mereka sementara Charge d'Affaires sementara Yu Sok-so dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi.

Para penyerang dilaporkan mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang mantan Duta Besar Korut untuk Spanyol Kim Hyok-chol, yang merupakan salah satu tokoh penting yang mempromosikan KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Para penyerang dilaporkan mengambil beberapa komputer dan dokumen dari gedung kedutaan. Yu Sok-so memberi tahu polisi Spanyol bahwa mereka adalah warga negara Korea Selatan (Korsel). 

Credit  sindonews.com

Enam Kota di Jerman Terima Ancaman Bom

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

MAINZ - Polisi di Jerman mengevakuasi beberapa bangunan di enam kota pada hari Selasa (26/3/2019) setelah sebuah ancaman bom dikirimkan ke email seorang pejabat. Namun, setelah menggeledah bangunan, polisi di setidaknya empat kota mengatakan mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.

Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.

Ancaman di kota barat daya Kaiserslautern menyebabkan evakuasi dari sebuah bangunan setinggi 21 lantai di mana lebih dari 1.000 orang bekerja. Polisi menggeledah bangunan tetapi tidak menemukan apa pun. Polisi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mereka sedang menyelidiki email tersebut berkoordinasi dengan kota-kota lain yang menerima ancaman.

Di Augsburg, Jerman selatan, balai kota dan gedung administrasi terdekat tempat sekitar 500 orang bekerja dievakuasi. Polisi kemudian mengatakan bahwa tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan.

Di Neunkirchen, juga di barat daya Jerman, polisi mengevakuasi beberapa bangunan milik kompleks balai kota, tetapi tidak menemukan apa pun setelah memeriksa bangunan.

"Ada kemungkinan bahwa email ancaman di berbagai kota di Jerman telah dikirim oleh satu orang, tetapi penyelidikan masih berlangsung," kata juru bicara kepolisian kepada NBC News.

Otoritas Federal mengatakan kepada NBC News bahwa mereka mengetahui email-email itu dan mengoordinasikan pertukaran informasi antara berbagai departemen kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ancaman-ancaman itu.

Bangunan balai kota berlantai dua di kota Chemnitz, Jerman timur juga dievakuasi setelah ancaman bom dikirim ke kotak masuk email umum kota, kata polisi kepada NBC News. Polisi menggeledah gedung. 

Di kota Rendsburg, Jerman utara, balai kota setempat juga dievakuasi pagi ini setelah menerima email, kata polisi.

Harian Bild Jerman mengutip seorang polisi mengatakan tingkat ancaman tidak berubah. Pada bulan Januari, pengadilan di tiga kota Jerman menerima ancaman bom tetapi tidak ada ledakan yang terjadi.


Credit  sindonews.com

Beritakan Materi Sidang Kardinal Pell, Puluhan Jurnalis Diperkarakan

abc news

Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual.

Puluhan organisasi berita dan jurnalis Australia menghadapi kemungkinan "hukuman penjara" atau denda atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Ini terkait liputan mereka terhadap kasus Kardinal George Pell dalam dakwaan pelecehan seksual terhadap anak.


Poin utama:

• Fairfax Media, the Herald and Weekly Times termasuk di antara yang disebutkan dalam dokumen pengadilan itu
• Pengadilan telah memerintahkan penghentian atas rincian persidangan dan putusan bersalah terhadap Pell
• Putusan itu menyebutkan kemungkinan masa tahanan atau denda bagi mereka yang dihukum karena melanggar perintah penghentian

Sebanyak 36 kantor berita dan individu telah dipanggil ke sidang Mahkamah Agung pada 15 April. Mereka menghadapi tuduhan bahwa melanggar perintah penghentian ketika menerbitkan materi tentang persidangan Kardinal Pell tahun lalu.


Di antara yang disebutkan dalam dokumen yang diajukan oleh Departemen Penuntutan Publik Victoria pada hari Jumat (22/3/2019) adalah editor The Age -Alex Lavelle, editor Herald Sun -Damon Johnston, pembawa acara 2GB -Ray Hadley, dan presenter Channel Nine -Deborah Knight.


Hakim Ketua Pengadilan Wilayah Victoria, Peter Kidd, memerintahkan agar semua bukti dan vonis dalam persidangan Pell tahun lalu tidak dipublikasikan. Perintah itu dibuat untuk melindungi proses pengadilan kedua yang direncanakan untuk pelanggaran tidak terkait, yang kemudian dibatalkan.


Ketika juri menyampaikan putusannya, hal itu dimuat di situs berita internasional, di mana pengadilan tidak memiliki yurisdiksi. Tetapi sejumlah media lokal dituduh mencemooh aturan penghentian tersebut.


Beberapa surat kabar utama Australia meliput putusan itu dalam artikel yang tidak menyebut nama Pell dan mengabaikan rincian penting lainnya.


Mereka termasuk The Age, yang melaporkan "seorang tokoh yang sangat terkenal dihukum pada Selasa karena kejahatan serius, tetapi kami tak bisa melaporkan identitas mereka karena perintah penghentian".


ABC menerima surat awal tentang liputan itu dari program RN Breakfast, dalam sebuah segmen tentang halaman depan surat kabar, tetapi itu tak termasuk dalam daftar orang-orang yang dipanggil untuk sidang bulan depan.

Memicu skandal

Direktur Penuntutan Publik (DPP) Australia berpendapat bahwa publikasi oleh 34 dari 36 pihak yang disebutkan "memiliki kecenderungan untuk mengganggu administrasi peradilan dalam penuntutan Pell".


Mereka juga dituduh "membantu dan mendukung penghinaan media di luar negeri".

Photo: Deborah Knight dan Ray Hadley berada di antara mereka yang dipanggil. (Channel Nine/2GB)

Enam belas responden juga dituduh memiliki "efek skandal pengadilan" dalam publikasi yang kritis terhadap pengadilan.


Dua minggu lalu, Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual historis terhadap dua anggota paduan suara di Katedral St Patrick di Melbourne pada pertengahan 1990-an, ketika Pell menjadi Uskup Agung Melbourne.

News Corp Australasia mengatakan pihaknya akan "membela semua tuduhan" dengan penuh semangat dan "mendukung editor serta jurnalis kami" dengan teguh.


Seorang juru bicara Nine mengatakan perusahaannya dan karyawan yang disebutkan namanya membantah tuduhan itu, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut karena masalah tersebut sudah masuk ke pengadilan.


Macquarie Media juga menolak berkomentar.


Sebanyak 36 badan atau individu media yang dipermasalahkan:
- The Herald and Weekly Times Pty Ltd
- Damon Johnston
- Charis Chang
- News Life Media Pty Ltd
- Queensland Newspapers Pty Ltd
- Sam Weir
- The Geelong Advertiser Pty Ltd
- Andrew Piva
- Nationwide News Pty Ltd
- Ben English
- Lachlan Hastings
- Advertiser Newspapers Pty Ltd
- Michael Owen-Brown
- Fairfax Media Limited
- The Age Company Pty Ltd
- Alex Lavelle
- Ben Woodhead
- Patrick O'Neil
- Michael Bachelard
- Fairfax Media Publications Pty Ltd
- Lisa Davies
- Michael Stutchbury
- Patrick Durkin
- Danielle Cronin
- Franziska Rimrod
- Mamamia.com.au
- Jessica Chambers
- Allure Media Pty Ltd
- Simon Thomsen
- Macquarie Media Limited
- Chris Smith
- Ray Hadley
- Nine Entertainment Co Pty Ltd
- Lara Vella
- Christine Ahern
- Deborah Knight

Credit  republika.co.id

Donasi Donatur Cina untuk Christchurch Ditolak, Mengapa?

Hari solidaritas hijab di Dunedin, Selandia Baru untuk membuat muslimah nyaman usai penembakan di masjid Christchurch, Kamis (21/3).

Foto: RNZ/Tess Brunton

Petisi Muslim Christchurch meminta dana lebih baik untuk etnis Uighur.

CB, CHRISTCHURCH – Jaringan wanita Muslim Christchurch meminta Pemerintah Selandia Baru mengembalikan dana sumbangan dari Cina untuk korban terorisme di Christchurch.


Alasannya, jaringan wanita Muslim beranggapan sumbangan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat (AS) itu lebih baik diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim di negara tersebut.

Seperti dilansir di Newshub pada Selasa (26/3), saat terjadi aksi terorisme pada 15 Maret lalu, Wali Kota Auckland, Phil Goff menghadiri acara makan malam untuk delegasi dari Teochew International Federation, termasuk Cina.


Dalam acara tersebut, para delegasi berjanji menyumbangkan hampir 500 ribu dolar AS kepada para koran. Jumlah sumbangan terus bertambah hingga mencapai 2,1 juta dolar AS.


Salah satu donatur adalah pengusaha kontroversial Zhang Yikun yang terkenal karena keterlibatannya dalam perselisihan antara politikus Selandia Baru, Jami-Lee Ross dan Partai Nasional.


Goff memberikan donasi itu pada Yayasan Christchurch, Our People, Our City.


Goff menyebut sumbangan itu sebagai gerakan kepedulian kepada masyarakat Christchurch dan komunitas Muslim di Selandia Baru.


Namun, Jaringan Kepemimpinan Khadija menyerukan agar sumbangan dikembalikan dan diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim yang teraniaya di Cina.

Dalam sebuah petisi yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM), Anggota Parlemen, Wali Kota Goff, dan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANZ), jaringan tersebut beranggapan sumbangan dapat digunakan lebih efektif di tempat lain untuk memerangi Islamofobia.


“Meskipun sikap itu sangat menyentuh hati, kami menyerukan permintaan yang sangat spesifik tentang bagaimana sumbangan ini harus digunakan,” potongan kalimat dalam petisi itu.


Organisasi itu beranggapan sumbangan yang terhimpun untuk para korban melalui situs crowdfunding Launch Good and Givealittle, bantuan keuangan dari Pemerintah, sumbangan Teochew, seharusnya digunakan untuk membantu warga Uighur yang kebanyakan adalah Muslim.


"Banyak orang di komunitas Muslim yang ingin mengatasi masalah umat Islam Uighur dan mengambil sikap menentang Islamofobia," tulis petisi jaringan itu. 


Organisasi tersebut sadar, sumbangan itu bukan uang dari pemerintah Cina. Namun, mereka menegaskan bantuan paling berarti adalah menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempraktikkan agama Islam di seluruh dunia.


Petisi itu juga menuding Pemerintah Selandia Baru menutup mata terhadap ketidakadilan di Cina lantaran hubungan historis dan bisnis dengan Negeri Tirai Bambu itu.


Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern akan melakukan perjalanan ke Cina pada Ahad, bertemu dengan pemimpin Xi Jinping di tengah spekulasi hubungan yang memburuk.


Namun, Ardern belum mengonfirmasi apakah akan mengangkat masalah orang-orang Uighur dalam pertemuan itu.


Secara terpisah, sebelumnya Human Rights Watch mengatakan etnis Uighur menjadi sasaran pengawasan ketat dari pemerintah Tiongkok. Sekitar satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan ulang” di negara tersebut.   

Credit  republika.co.id

Pentagon Sangkal Opsi Militer di Venezuela

Pentagon membantah opsi militer untuk menyelesaikan krisis di Venezuela. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak berusaha untuk menyelesaikan krisis Venezuela secara militer. Hal itu dikatakan oleh penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan dalam sidang kongres pada 26 Maret.

"Bukan itu pemahaman saya", kata Shanahan ketika ditanya apakah pemerintahan Trump bermaksud untuk mencapai resolusi militer dari krisis di Venezuela seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa ia belum mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan militer untuk melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan jika perlu.

"Semua opsi ada di atas meja," katanya saat berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro di Rose Garden Gedung Putih.

Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Venezuela jika Maduro bersikukuh menolak untuk melepaskan kekuasaanya. 

Gejolak politik di negara Amerika Latin telah berlangsung sejak Januari, ketika pemimpin oposisi Juan Guaido, yang didukung oleh Amerika Serikat, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela setelah membantah terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro Mei lalu. Washington segera mengakui Guaido, meminta Maduro untuk mundur, dan menyita aset minyak Venezuela bernilai miliaran dolar. 

Credit  sindonews.com

AS Kecam Kehadiran Pasukan Rusia di Venezuela

Ilustrasi demonstrasi di Venezuela. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mencurigai niat Rusia yang mengirim dua pesawat dan sejumlah orang yang diduga adalah tentara serta beberapa perangkat ke Venezuela. Mereka menuduh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, justru mengingkari janji dengan melibatkan pihak luar dalam menangani krisis politik di negara itu.

"AS mengecam pengerahan pesawat dan prajurit Rusia ke Caracas, yang merupakan kontradiksi Nicolas Maduro dan Rusia untuk tidak mencampuri urusan Venezuela dan ini malah meningkatkan ketegangan situasi," demikian pernyataan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3).

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan sudah mengontak Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menyatakan mereka tidak akan tinggal diam melihat situasi di Venezuela.


Lavrov menuduh AS merencanakan kudeta untuk menggulingkan Maduro. Pernyataan Lavrov itu disampaikan sehari setelah Rusia dilaporkan menurunkan sedikitnya seratus personel militernya ke Venezuela, termasuk Kepala Staf Pasukan Lapangan, Vasily Tonkoshkurov. Rusia juga mengerahkan 35 ton peralatan menggunakan pesawat kargo Antonov AN-124 ke Caracas.

Menurut seorang juru bicara Komando Selatan Angkatan Bersenjata AS, Armando Hernandez, keberadaan tentara Rusia di Venezuela sama saja menghambat aspirasi warga setempat yang mengharapkan demokrasi.

"Rezim saat ini dibantu dan didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Rusia, untuk terus menekan pelaku demokrasi di Venezuela," kata Hernandez.

Menurut sumber di Kementerian Penerangan Venezuela, kehadiran sejumlah prajurit Rusia hanya untuk membantu perawatan alat utama sistem persenjataan yang dibeli dari negara itu.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menyatakan negara asing tidak bisa mengatur dengan siapa mereka harus bekerja sama.

"Sinisme memang bagian dari Amerika Serikat. Dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar, mereka mencoba ikut campur terkait kerja sama teknis antara Rusia dan Venezuela," cuit Arreaza melalui akun Twitter.

Sejak Venezuela masuk dalam pusaran krisis, Maduro mencari bantuan kepada China, Kuba, dan Rusia.

Krisis Venezuela terus memburuk terutama setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada Januari lalu. Deklarasi itu dilakukan Guaido selaku Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebagai bentuk penentangan terhadap kepemimpinan Maduro.

Langkah Guaido itu langsung didukung sedikitnya 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

Credit  cnnindonesia.com

AS: Rusia kerahkan ahli siber ke Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berpartisipasi dalam sebuah konferensi video dengan anggota pemerintahan dan anggota komando tinggi militer di Karakas, Venezuela, Jumat (15/3/2019). ANTARA FOTO/Miraflores Palace/Handout via REUTERS/cfo (REUTERS/HANDOUT)

Washington (CB) - Kontingen militer Rusia yang tiba di Venezuela selama akhir pekan menuai kecaman Amerika Serikat.

Pengerahan tersebut diyakini menyelundupkan pasukan khusus, termasuk "personel keamanan siber", kata pejabat AS kepada Reuters, Selasa.

Pejabat, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan Amerika Serikat masih mengevaluasi pengerahan pasukan Rusia, yang Washington sebut sebagai "eskalasi sembrono" dalam situasi di Venezuela.

Dua pesawat angkatan udara Rusia yang mengangkut hampir 100 pasukan mendarat di luar Karakas pada Sabtu, menurut laporan media setempat. Mereka datang dua bulan setelah pemerintahan Trump mencabut dukungan bagi Presiden Nicolas Maduro.

Pemerintahan Trump mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan meminta Maduro untuk mundur dari kursi kepresidenan. Rusia melihat sikap tersebut sebagai kudeta  dukungan AS terhadap pemerintah sosialis Venezuela.

Penafsiran AS, bahwa kontingen Rusia beranggotakan ahli keamanan siber dan ahli-ahli "bidang terkait", menunjukkan bahwa kontingen tersebut kemungkinan bermaksud membantu loyalis Maduro melakukan pengawasan serta perlindungan infrastruktur siber pemerintah.

Credit  antaranews.com

Listrik padam di Venezuela membuat jalanan lengang

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berpartisipasi dalam sebuah konferensi video dengan anggota pemerintahan dan anggota komando tinggi militer di Caracas, Venezuela, Jumat (15/3/2019). (REUTERS/HANDOUT)

"Bagaimana saya bisa tahu, jika tak ada listrik dan tak ada Internet?" demikian pertanyaan seorang asisten dokter gigi Yolanda Gonzalez (50). Ia sedang menunggu bus di dekat plaza Caracas. "Pasokan listrik akan bertambah parah, lihat saja!"

Caracas (CB) - Venezuela membatalkan pekerjaan dan kegiatan belajar-mengajar pada Selasa, saat pemadaman listrik kedua secara luas bulan ini membuat jalanan nyaris kosong di Caracas dan warga Ibu Kota Venezuela bertanya-tanya berapa lama listrik padam.

Venezuela telah dirundung krisis politik dan ekonomi yang makin dalam. Pemerintah Sosialis di bawah Presiden Nicolas Maduro, yang menyalahkan Amerika Serikat dan oposisi sebagai penyebab listrik padam sebelumnya, sekarang menuduh "serangan" terhadap sistem kelistrikan sebagai penyebab pemadaman yang pertama terjadi pada Senin (25/3).

Pemadaman listrik tersebut mengguncang kegiatan usaha, menjerumuskan bandar udara utama di Caracas ke dalam kegelapan dan membuat pelaju terdampar di Caracas.

Listrik padam itu terjadi di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat sehubungan dengan kedatangan pesawat militer Rusia pada akhir pekan, yang membuat Washington menuduh Moskow "meningkatkan ketegangan" di Venezuela.

Rusia, yang memiliki penanaman modal besar di sektor energi di Venezuela, negara anggota OPEC, tetap menjadi sekutu kuat Presiden Maduro, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Sementara itu Amerika Serikat dan kebanyakan negara lain Barat telah mengesahkan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Dengan mengutip undang-undang dasar, Guaido pada Januari mengumumkan diri sebagai presiden sementara. Ia mengatakan terpilihnya kembali Maduro tahun lalu adalah kecurangan. Sementara itu Maduro mengatakan Guaido adalah boneka AS yang berusaha memimpin kudeta terhadap dia dan telah menuding sanksi yang diberlakukan oleh Washington sebagai penyebab memburuknya kesulitan ekonomi.

Pasokan listrik pulih untuk sebagian besar wilayah negeri itu pada Senin malam, tapi padam lagi selama malam hari.

Banyak orang di jalanan Caracas pergi ke tempat kerja karena mereka tidak mengetahui pemerintah meliburkan kerja, yang diumumkan oleh kantor pers presiden di dalam cuitan pada pukul 04.00 waktu setempat (15.00 WIB).

"Bagaimana saya bisa tahu, jika tak ada listrik dan tak ada Internet?" demikian pertanyaan seorang asisten dokter gigi Yolanda Gonzalez (50). Ia sedang menunggu bus di dekat plaza Caracas. "Pasokan listrik akan bertambah parah, lihat saja!"

Menteri Penerangan Jorge Rodriguez pada Senin mengatakan pemadaman yang mulai terjadi pada siang hari adalah akibat dari serangan terhadap pembangkit listrik tenaga air utama Venezuela di Bendungan Guri, sehingga mempengaruhi tiga saluran utama.

Rodriguez tak secara terbuka menuduh pemadaman listrik pada Senin pada kelompok atau individu tertentu. Tapi ia mengatakan, "Keinginan kelompok sayap-kanan Venezuela ialah menyerang, menyebarkan kecemasan dan penderitaan, untuk merebut kekuasaan dan mencuri semua sumber daya kita."

Negara tersebut mengalami pemadaman listrik paling buruk mulai 7 Maret. Selama hampir satu pekan, kondisi itu membuat jutaan orang berjuang untuk memperoleh makanan dan air dan rumah sakit tak memiliki listrik untuk merawat orang sakit. Penjarahan di Negara Bagian Zulia di Venezuela Barat menghancurkan ratusan tempat usaha.

Banyak ahli listrik mengatakan pemadaman tersebut adalah akibat dari pemeliharaan yang tidak memadai dan ketiakmampuan penanganan pembangkit listrik sejak mendiang presiden Hugo Chavez menasionalkan sektor listrik pada 2007.

Rusia, yang telah memperingatkan Washington agar tidak melakukan campur tangan militer di Venezuela, pada Selasa tak bersedia mengomentari kedatangan pesawatnya atau menanggapi tuduhan dari Departemen Luar Negeri AS.

Wakil Presiden Partai Sosialis Venezuela Diaodado Cabello menegaskan dua pesawat telah terbang ke negeri itu dari Rusia selama akhir pekan, tapi ia tidak menjelaskan alasan atau mengatakan apakah pesawat tersebut membawa tentara.

Pada 2017, Presiden AS Donald Trump mengatakan "pilihan militer" tersedia berkaitan dengan Venezuela, sehingga memicu reaksi keras dari para pemimpin regional --yang khawatir tentara AS akan dikerahkan ke negara Amerika Latin tersebut.

Credit  antaranews.com

Australia Ancam Bui Bos Medsos Terkait Teror Selandia Baru

Proses pemakaman korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Australia mengancam akan memenjarakan bos perusahaan teknologi dan media sosial yang gagal memblokir konten atau materi terkait penembakan di dua masjid Christchurch, Selandia Baru, pada platform mereka.

Peringatan itu diutarakan Jaksa Agung Australia, Christian Porter, setelah bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Twitter, dan Google pada Selasa (26/3).

Porter mengatakan tanggapan dari para petinggi perusahaan teknologi itu "benar-benar mengecewakan" dalam pertemuan tersebut.


"Isu utama yang sebenarnya kami ingin diskusikan adalah bagaimana Anda (perusahaan) merespons situasi seperti itu lebih cepat lagi atau bahkan mencegah agar siaran langsung dan penyebaran konten-konten seperti itu tidak terjadi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu memuaskan," papar Porter di Canberra.

Porter mengatakan Australia mempertimbangkan kemungkinan untuk memberi sanksi penjara bagi para petinggi yang dinilai lalai dalam undang-undang baru yang tengah digodok pemerintah.

Dia memperingatkan undang-undang tersebut memiliki "jangkauan ekstra-teritorial" di mana pun perusahaan itu berada.

Meski begitu, ahli keamanan dunia maya dari Universitas New South Wales, Nigel Phair, meragukan kemampuan UU tersebut untuk menjerat perusahaan teknologi yang sebagian besar berbasis di luar Australia.

Pertemuan itu juga dihadiri Perdana Menteri, Scott Morrison, yang ingin mengetahui rencana setiap perusahaan untuk menjaga platform mereka digunakan sebagai "senjata" para teroris dan kelompok ekstremis.

"Platform media sosial bisa mengirimkan iklan kepada Anda dalam waktu setengah detik. Mereka harus dapat menarik seluruh konten dan material yang berbau terorisme dan sejenisnya yang juga sangat berbahaya dalam waktu yang sama," ucap Morrison sebelum pertemuan berlangsung di Canberra seperti dikutip AFP.

"Mereka juga harus bisa menerapkan kapasitas besar mereka untuk menghadapi tantangan nyata ini demi menjaga keamanan warga Australia."

Facebook menyatakan telah menghapus sedikitnya 1,5 juta video yang sempat beredar terkait penembakan Christchurch "dengan cepat".

Sebelumnya, rekaman video selama 17 menit marak beredar di media sosial tak lama setelah penembakan terjadi. Video itu memperlihatkan Brenton Tarrant, pelaku penembakan, melancarkan terornya.

Tarrant, warga Australia, menyiarkan aksi kejamnya itu secara langsung melalui Facebook Live. Ia juga sempat mengunggah sejumlah manifesto berisikan motivasinya melakukan penembakan itu di akun Twitternya.

Walaupun saat ini cuplikan video Tarrant tersebut telah ditarik seluruh media sosial dan portal berita, sejumlah ahli menganggap rekaman-rekaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh pengguna internet bahkan beberapa jam setelah kejadian berlangsung.

Credit  cnnindonesia.com

Pemerintah Palestina kutuk serangan Israel ke Jalur Gaza

Dua warga duduk bersebelahan di Quneitra, dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, di Suriah, 26/3/2019. (REUTERS/OMAR SANADIKI)

Ramallah, Palestina (CB) - Pemerintah sementara Palestina di bawah Perdana Menteri Rami Hamdallah, Selasa, mengutuk serangan Israel terhadap Jalur Gaza, dan menekankan bahwa serangan itu merupakan perang terbuka berlanjut oleh Israel melawan rakyat Palestina di daerah kantung yang terkepung tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud dalam satu pernyataan mengingatkan masyarakat internasional agar tak berdiam diri mengenai serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa daerah kantung Palestina itu telah dikepung selama 12 tahun.

Ia mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan segera untuk melindungi hukum yang berlaku.

Pesawat tempur Israel menyerang sedikitnya 15 sasaran di dalam Jalur Gaza termasuk menghancurkan kantor pemimpin politik HAMAS Ismail Haniyeh, yang dikatakan militer Israel "telah berfungsi sebagai kantor bagi banyak pertemuan militer".

Haniyeh mengeluarkan satu pernyataan yang memperingatkan Israel mengenai pembalasan besar. Ia mengatakan rakyat Palestina "takkan menyerah" dan faksi militannya "akan mencegah musuh jika musuh melewati garis merah".

Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mempersingkat kunjungan empat-hari ke AS untuk pulang guna mengadakan pertemuan keamanan darurat, pada Selasa pagi saat ia naik pesawat untuk kembali ke Tel Aviv berikrar negaranya takkan ragu memasuki Jalur Gaza dan melakukan "semua tindakan yang perlu".

Netanyahu sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa Israel "takkan menoleransi" penembakan roket dari Jalur Gaza.

Presiden AS Donald Trump menandatangani pengumuman kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Keputusan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa dan konsensus internasional mengenai daerah tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Timur Tengah 1967. Pencaplokan de facto Israel telah dinyatakan tidak sah oleh PBB dan tidak diakui oleh lembaga internasional seperti Uni Eropa.

Credit  antaranews.com

Menteri: agresi Israel baru-baru ini ke Jalur Gaza hancurkan 30 rumah

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, Selasa (26/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem?/djo

Kota Gaza, Palestina (CB) - Menteri Urusan Perumahan dan Pekerjaan Umum Mufid Al-Hasayneh mengatakan agresi terhadap Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan total sebanyak 30 rumah, dan membuat 500 rumah lagi rusak sebagian.

Hasayneh mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa malam bahwa staf insinyur dan pekerja teknisi di kementerian tersebut telah mulai bekerja sejak dini hari untuk memastikan kerusakan yang disebabkan oleh agresi tersebut dan membuka kembali jalan yang tertimbun puing.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi, ia menegaskan bahwa kementeriannya melancarkan segala upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan lembaga dan badan internasional guna meringankan penderitaan warga dan menyelesaikan proyek pembangunan kembali.

Credit  antaranews.com

ISIS Kalah, Ribuan Keluarga Militan Asing Terdampar di Suriah

Ilustrasi keluarga militan ISIS di Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Lebih dari 9.000 anggota keluarga pejuang ISIS dilaporkan masih berada di kamp penampungan Al-Hol, timur laut Suriah, menyusul kekalahan kelompok teroris pimpinan Abu Bakr Al Baghdadi itu di Timur Tengah.

Juru bicara pasukan Kurdi, Luqman Ahmi, mengatakan sedikitnya 6.500 orang yang ada di kamp tersebut merupakan anak-anak.

Ahmi menuturkan jumlah itu didapat sepekan lalu sebelum Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengumumkan kekalahan ISIS di Desa Baghouz, pada Sabtu pekan lalu.


Dikutip AFP, puluhan ribu orang melarikan diri dari Baghouz dan wilayah-wilayah lainnya yang masih dikuasai ISIS dalam beberapa bulan terakhir.

Sebagian besar militan dan pejuang ISIS telah dimusnahkan dan sisanya ditahan. Lusinan militan ISIS juga berbondong-bondong menyerahkan diri kepada pasukan koalisi AS sejak akhir pekan lalu.

Menurut SDF, sebanyak 66 ribu orang meninggalkan wilayah ISIS sejak Januari lalu, termasuk 5.000 pejuangnya dan 24 ribu keluarga mereka.

Sebagian dari mereka berhasil kabur, sementara beberapa pejuang teroris asing memilih untuk bertahan sampai mati atau menyerahkan diri kepada pasukan koalisi AS.

Seorang wartawan AFP melihat lusinan orang yang sebagian besar merupakan pria keluar dari kamp-kamp teroris yang hancur di desa-desa terpencil di Baghouz yang berbatasan dengan Irak.

"Mereka adalah pejuang ISIS yang keluar dari terowongan dan menyerah hari ini. Beberapa lainnya masih mungkin bersembunyi di dalam," papar juru biara pasukan Kurdi lainnya, Jiaker Amed.

Beberapa dari para militan itu memiliki perawakan berjanggut tebal dan mengenakan kaftan wol panjang seperti jubah berwarna gelap.

Sementara itu, kaum perempuan dan anak-anak diangkut dengan truk ke sejumlah kamp yang dikuasai pasukan Kurdi dan koalisi Amerika Serikat lainnya.

Seorang pejabat urusan luar negeri Kurdi, Abdel Karim Omar, memperingatkan anggota ISIS termasuk keluarganya ini masih menimbulkan ancaman.

"Ada ribuan pejuang, anak-anak, dan perempuan, dari setidaknya 54 negara, tidak termasuk Irak dan Suriah, yang merupakan bahaya serius dan bahaya bagi kami juga bagi masyarakat internasional," Omar.

"Jumlahnya meningkat secara besar-besaran selama 20 hari terakhir terutama dari operasi di Baghouz."

Selain itu, Omar juga memperingatkan meski kekhalifahan ISIS telah kalah, sel-sel tidur kelompok itu masih menyimpan bahaya yang signifikan.

SDF memastikan akan terus melakukan operasi untuk menyisir dan membersihkan daerah sisa-sisa ISIS untuk memastikan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut.

Credit  cnnindonesia.com

EU dukung proses perdamaian milik Afghanistan

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam taklimat bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Federica Mogherini. (Anadolu)

Kabul, Afghanistan (CB) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) pada Selasa, selama kunjungannya ke Ibu Kota Afghanistan, Kabul, menyampaikan dukungan penuh organisasi regional itu buat proses perdamaian milik Afghanistan.

Federica Mogherini bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Arg (Istana Presiden Afghanistan).

Dalam taklimat bersama dengan Ghani, Mogherini mengumumkan EU siap menjadi penjamin kesepakatan perdamaian di negara yang dicabik perang tersebut, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Wanita pejabat itu menegaskan kerangka kerja konstitusional harus ditegakkan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

"Yang pertama dan utama, proses tersebut milik rakyat Afghanistan dan lembaga Afghanistan dan tak ada langkah mundur ketika sampai pada demokrasi, susunan lembaga dan terutama hak asasi manusia, ketentuan hukum dan semua pencapaian yang telah diwujudkan terutama buat perempuan Afghanistan, buat anak-anak dan kelompok minoritas di negeri ini," kata Ketua Kebijakan Luar Negeri EU tersebut.

Pada gilirannya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan Afghanistan berada di jantung Asia, dan ketakstabilan di Afghanistan akan memiliki dampak pada seluruh wilayah itu.

"Kestabilan tak bisa diwujudkan dengan intimidasi atau dengan kekuatan dan senjata yang hanya akan memulai era baru ketakstabilan," demikian peringatan Presiden Afghanistan tersebut.

Pernyataan itu dikeluarkan saat milisi Taliban dan AS dijadwalkan melanjutkan pembicaraan pada April di Doha, Qatar. Pemerintah Afghanistan makin merasa disisihkan di meja perundingan. Taliban tak bersedia berbicara dengan Pemerintah Afghanistan, sehingga mengakibatkan kebuntuan.

Saat menyerukan gencatan senjata segera dan dilanjutkannya pembicaraan perdamaian di negara yang diporakporandakan perang tersebut, Mogherini mengatakan EU akan selalu memihak rakyat Afghanistan.

Credit  antaranews.com

Banjir Besar Redam Wilayah Iran, Puluhan Tewas

Layanan darurat Iran menuturkan, korban tewas akibat banjir besar yang merendam sebagian wilayah Iran telah mencapai 21 orang. Foto/Reuters

TEHERAN - Layanan darurat Iran menuturkan, korban tewas akibat banjir besar yang merendam sebagian wilayah Iran terus meningkat. Saat ini, lanjut layanan darurat Teheran, korban tewas telah mencapai 21 orang.

Bencana itu, yang menurut Menteri Enegeri disebabkan oleh perubahan iklim, melanda di tengah liburan Tahun Baru Iran, dengan banyak pekerja bantuan sedang berlibur.

"19 orang tewas dan 98 lainnya luka-luka di kota selatan Shiraz, sementara satu orang tewas di provinsi barat Kermanshah dan seorang lainnya di Lorestan," kata layanan darurat Iran, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (27/3).

Dengan 20 dari 31 provinsi Iran mengalami banjir atau menghadapi ancaman yang akan segera terjadi, pemerintah Iran dilaporkan telah mengaktifkan Komite Manajemen Krisis Nasional untuk menanggulangi bencana ini.

Layanan meteorologi Iran telah memperingatkan akan lebih banyak hujan lebat hingga hari ini, dan peringatan banjir telah dikeluarkan untuk provinsi-provinsi pusat seperti Isfahan dan ibukota Teheran.

Sementara itu, pemerintah Iran dilaporkan telah mengirimkan beberapa pesan teks ke semua telepon seluler milik warganya dan mendesak semua orang untuk berhati-hati dan menunggu instruksi dari sumber resmi. 

Credit  sindonews.com

AS 'Hukum' Perusahaan Terkait Korps Pengawal Revolusi Iran

Menteri Keuangan Steven Mnuchin. (Andrew H. Walker/Getty Images for City Harvest/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat (AS) pada Selasa (26/3) memberlakukan sanksi baru pada jaringan perusahaan dan orang-orang di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab. Setidaknya ada 25 orang dan entitas yang masuk dalam daftar hitam AS dan terkena sanksi.

Mereka yang masuk antara lain perusahaan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata, atau MODAFL.

Selain itu, sanksi juga menyasar Ansar Bank, Atlas Exchange, Iranian Atlas Company.

Sanksi diberlakukan karena mereka dituduh AS telah mentransfer uang miliaran dolar dan euro ke Pengawal Revolusi Elit Iran. 

"Kami menyasar jaringan perusahaan dan individu yang berlokasi di Iran, Turki, dan UEA. Kebijakan dilakukan untuk mengganggu skema yang digunakan rezim Iran untuk memindahkan dana lebih dari US$1 miliar secara ilegal," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/3).

Tapi sayang, ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud.

Utusan khusus AS untuk Iran Brian Hook merinci kesalahan yang dilakukan oleh Ansar sehingga mereka terkena sanksi. Ia menyebut Ansar merupakan bankir Pengawal Revolusi Iran yang operasinya di luar negeri dijalankan oleh Quds Force.

Menurutnya, perusahaan Ansar telah mengumpulkan $ 800 juta selama satu setengah tahun terakhir untuk membeli kendaraan militer dan untuk mendanai IRGC dan operasi Pasukan Quds.

"Mereka menciptakan perusahaan-perusahaan terdepan untuk mengakses sistem keuangan AS sendiri," kata Hook.

Sementara itu untuk Kementerian Pertahanan Iran, sanksi dan label hitam diberikan karena AS menganggap mereka sebagai organisasi teroris. Kementerian itu sebenarnya sudah masuk daftar hitam pada 2007 karena perannya dalam persenjataan pemusnah massal.

Credit  cnnindonesia.com

AS Tidak Pernah Berniat Kurangi Sanksi Korut

Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka tidak pernah memiliki niat mengurangi sanksi kepada Korea Utara (Korut). Foto/Reuters

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka tidak pernah memiliki niat mengurangi sanksi kepada Korea Utara (Korut). Washington menegaskan, sanksi hanya akan dikurangi jika Pyongyang telah merampungkan proses denuklirisasi.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi, Christopher Ford mengatakan, Korut tidak akan melihat adanya bantuan sanksi yang signifikan sampai Korut sepenuhnya dan dapat diverfikiasi pemusnahan senjata nuklir mereka.

"Kami serius ketika mengatakan, bahwa denuklirisasi Korut yang final dan terverifikasi sepenuhnya, seperti yang dijanjikan oleh Presiden AS (Donald) Trump dan pemimpin Korut Kim (Jong-un) di Singapura, adalah tujuan kami," ucap Ford, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).

"Kami memiliki niat untuk mencapai tujuan itu. Dan sampai kami mencapai titik itu, mereka seharusnya tidak mengharapkan untuk melihat semacam bantuan sanksi dramatis yang mereka minta," sambungnya. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini tidak bisa dinegosiasikan.

Ford kemudian menambahkan bahwa meskipun AS terus melanjutkan kampanye tekanan terhadap Korut, Washington tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Korut. 

Credit  sindonews.com

Sebulan KTT Trump-Kim Jong-un, Utusan AS untuk Korut ke China

Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun, berkunjung ke China, Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong-un yang tak menghasilkan kesepakatan. (Andrew Harnik/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan mengunjungi China pada Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Kedutaan AS di Beijing melaporkan bahwa lawatan Biegun dilakukan untuk mengoordinasikan kebijakan dengan China terkait Korut.

"Stephen Biegun, Utusan AS untuk Korut, berada di sini untuk melanjutkan koordinasi AS-China mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Korut," ucap seorang juru bicara kedubes AS kepada AFP.


Jubir tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut perihal kedatangan Biegun. 

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan lawatan Biegun bersamaan dengan kedatangan seorang pejabat tinggi Korut yang disambut oleh pejabat pemerintah China dan utusan Pyongyang di Beijing.

Meski begitu, belum jelas lawatan Biegun dan pejabat tinggi Korut itu saling berkaitan atau tidak.

Lawatan Biegun berlangsung sebulan setelah pertemuan Trump dan Kim Jong-un digelar untuk kedua kalinya di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Maret lalu.

Kedua pemimpin gagal menyepakati dokumen bersama soal denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masalah sanksi menjadi salah satu ganjalan Trump dan Kim Jong-un mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Hanoi.

Korut ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Meski begitu, Trump dan Kim Jong-un berkomitmen melanjutkan dialog meski pertemuan selanjutnya belum direncanakan.

China sebagai sekutu Korut cukup banyak membantu proses dialog antara Washington dan Pyongyang. Beijing meminjamkan pesawat untuk dipakai Kim Jong-un ke Singapura dalam KTT perdana AS-Korut pada Juni 2018 lalu.

Januari lalu, Beijing juga menjamu Kim Jong-un untuk keempat kalinya sebelum KTT Hanoi. Selama ini, Kim memang kerap mengunjungi China untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dan setelah pertemuannya dengan Trump atau Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Credit  cnnindonesia.com

Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand "sangat condong" ke Junta

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memasukan kertas suara pada pemilihan umum Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA)

antara

Bangkok (CB) - Kampanye pemilihan umum yang berlangsung pada akhir pekan di Thailand "sangat condong" untuk menguntungkan satu partai yang dekat dengan junta militer, kata seorang pemantau pemilihan dari Asia pada Selasa, mengeritik proses penghitungan surat suara yang menimbulkan kecurigaan.

Kebingungan atas hasil-hasil pemilu dua hari setelah pemungutan suara pada Ahad telah menghapus harapan-harapan bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer tahun 2014 akan mengakhiri pergolakan politik hampir selama 15 tahun di kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hasil-hasil resmi belum diumumkan, tapi "fron demokrasi" yang beroposisi mengatakan pihaknya telah menarik cukup mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, sementara partai pro-tentara juga menyatakan kemenangan dan mengatakan tidak akan menerima seseorang selain pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berkantor di Bangkok belum mengumumkan penilaiannya apakah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Dua pihak tersebut mengaku meraih kemenangan dalam pemungutan suara.

Namun ketika ditanya apakah pemilu itu berlangsung jujur dan adil, seorang pejabat ANFREL menolak mengomentari langsung, hanya mengatakan, "Lingkungan sangat condong menguntungkan junta militer."

"Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama," kata Rohana Nishanta Hettiarachchie, ketua misinya. "Tak adil untuk ambil simpulan seluruh proses berjalan jujur dan adil atau tidak."

Komisi Pemilihan Thailand belum segera bersedia memberi komentar. Komisi itu sebelumnya menolak menanggapi tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan.

Credit  antaranews.com

Mahkamah Agung Myanmar Terima Banding Wartawan Reuters

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya. Foto/Istimewa

NAYPYITAW - Mahkahmah Agung Myanmar memutuskan untuk menerima banding yang diajukan oleh pengacara dua wartawan Reuters yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya.

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di Penjara Insein sementara pengacara mereka menghadiri sidang pertama pengadilan tentang permohonan mereka di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw. Istri keduanya juga datang ke persidangan, membawa anak-anak mereka.

Vonis kepada para wartawan karena melanggar Undang-undang Rahasia Resmi negara itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi pemerintah Barat dan asosiasi pers global. Mereka juga telah menyoroti masalah kebebasan berekspresi di Myanmar, bahkan setelah transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah terpilih di bawah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Pendukung Wa Lone dan Kyaw Soe Oo berpendapat keduanya dijebak karena ketidaksenangan pemerintah Myanmar atas laporan mereka tentang tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap anggota minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras itu, yang dimulai pada Agustus 2017. Para kritikus menggambarkan kampanye itu sebagai pembersihan etnis, atau bahkan genosida, di pihak pasukan keamanan Myanmar.

Banding Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah melibatkan kesalahan dalam prosedur peradilan. Banding pada bulan Januari ke pengadilan yang lebih rendah ditolak dengan alasan bahwa pengacara wartawan gagal menyerahkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28) tidak bersalah.

Pengacara Khin Maung Zaw mengatakan bahwa dalam penyerahan 1,5 jam ke pengadilan, ia mengutip 13 alasan di mana ia yakin prosedur peradilan telah dilanggar.

Menurut Khin Maung Zaw, dengan keputusan ini, pihak pengacara akan kembali bertemu dengan hakim untuk dapat mempertahankan banding jika ia memutuskan bahwa prosedur hukum telah dilanggar. Dalam hal itu, semua putusan dari pengadilan rendah akan dihapuskan, yang dapat menyebabkan kedua wartawan dibebaskan atau hukumannya dikurangi, atau menghadapi putusan baru pengadilan.

Jika banding ditolak, maka putusan pengadilan yang lebih rendah akan tetap berlaku. Tampaknya hukum masih dapat memungkinkan beberapa peluang lebih lanjut untuk meninjau kembali kasus tersebut, serta kesempatan untuk meminta pengampunan. 

Belum diputuskan tanggal untuk sidang banding lanjutan.

"Hari ini, kami berharap bersama untuk yang terbaik dan percaya bahwa keluarga kami bisa bersatu sesegera mungkin," kata Chit Su Win, istri Kyaw Soe Oo, seperti dikutip dari ABC News.go.com, Rabu (27/3/2019).

Pan Ei Mon, istri Wa Lone, mengatakan dia yakin hakim akan memutuskan berdasarkan alasan atas dasar argumen yang diajukan oleh pengacara.

"Aku tidak begitu mengerti tentang peradilan," katanya.

"Tapi aku hanya ingin bersatu dengan suamiku dan aku ingin mereka berdua pulang secepat mungkin," tukasnya.





Credit  sindonews.com

China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

PARIS - Airbus menandatangani kesepakatan penjualan 300 pesawat senilai USD34 miliar (Rp482,22 triliun) pada China. Itu bertepatan dengan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Prancis. Kesepakatan itu menjadikan Airbus mampu mengimbangi rival utamanya dari Amerika Serikat (AS) Boeing dalam pencatatan rekor penjualan pesawat.

Perjanjian penjualan antara Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350. Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar. Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada 2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing. 

Namun, para pengamat China memandang Beijing memiliki sejarah mengirimkan sinyal diplomasi atau memainkan penjualan pesawat. AS dan China berusaha menurunkan ketegangan perang dagang dalam beberapa bulan terakhir.

“Kesimpulan kontrak penjualan besar yang besar ini menjadi langkah ke depan dan sinyal baik dalam konteks saat ini,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron saat jumpa pers dengan Presiden China Xi Jinping dilansir Reuters.

Ketika ditanya negosiasi penjualan pesawat merupakan hasil dari kesalahan Boeing, Presiden Pesawat Komersial Airbus Guillaume Faury mengabaikan hal itu. “Itu merupakan kerja sama jangka panjang dengan mitra kita yang telah berlangsung lama. Itu juga menjadi sinyal kuat kepercayaan diri,” kata Faury.

Dia mengungkapkan, Airbus mendapatkan penghargaan atas pembelian pesawat dalam jumlah besar. Airbus siap mendukung pertumbuhan penerbangan sipil China dengan pesawat berbadan kecil dan besar. “Perluasan jejak kita di China menunjukkan kepercayaan pasar China dan komitmen kita terhadap China dan mitra kita,” ujarnya.

China memang menjadi andalan utama Airbus. Apalagi bisnis pariwisata dan penerbangan di China juga berkembang sangat pesat. Menurut para analis, kesepakatan diplomatik mengandung banyak tuntutan baru, perluangan pemesan, atau dampak kredit yang sangat nyata. Salah satu sumber industri mengungkapkan pesanan terbaru Airbus, termasuk pesanan Pemerintah China telah masuk dalam daftar Airbus, tetapi nama pelanggannya tidak disebutkan.

Airbus sendiri tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Pemesanan Airbus juga menjadi hal rumit bagi Beijing. Pasalnya, China ingin membangun industri kedirgantaraannya. Penjualan Airbus kali ini juga merupakan kesuksesan Presiden Macron. Sebelumnya, dia gagal meyakinkan China untuk membeli 184 pesawat saat berkunjung ke Beijing pada awal 2018, tapi kini dia justru berhasil. 

Sumber industri menyatakan, penundaan negosiasi Airbus karena faktor perang dagang. Ditambah lagi tuntutan pertumbuhan ekonomi China semakin pesat. Ditambah dengan skandal Boeing 737 MAX yang menyisakan pertanyaan dan misteri karena terkait kecelakaan Lion Air dan Ethopian Airlines. Boeing pun mulai ditinggalkan.

China merupakan negara pertama yang mengandangkan pesawat Boeing 737 pada bulan ini menyusul kecelakaan Ethiopian Airlines. Langkah itu diikuti berbagai regulator penerbangan di seluruh dunia. “Airbus memiliki pesawat A320 yang memiliki model sama seperti Boeing 737 MAX,” ujar Ellis Taylor, pengamat dari firma intelijen penerbangan FlightGlobal dilansir CNN.

“Sebagian besar maskapai memesan MAX akan tetap melanjutkan pembelian. Namun, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan untuk mendukung jet tersebut. Jika mereka harus mengalihkan pembelian ke Airbus, mereka harus membutuhkan biaya yang besar,” kata Taylor.

Sayangnya, tidak jelas maskapai China yang memesan Airbus. Biasanya maskapai yang dimiliki pemerintah, yakni Air China dan China Southern Airlines. Namun, sulit melacak maskapai yang membeli pesawat Airbus. “Pesanan tersebut umumnya diumumkan selama kunjungan kenegaraan,” kata Taylor. “Pengumuman yang sama juga dilakukan saat kunjungan kenegaraan AS,” ujarnya.

Pembelian Airbus oleh China, menurut Taylor, juga dipengaruhi hubungan Boeing dan China. “Isu 737 MAX akan menekan penjualan Boeing,” tuturnya. China masih menjadi pasar yang besar bagi Airbus dan Boeing. China diperkirakan membutuhkan 7.400 pesawat baru dan kargo hingga 2037. “Pada suatu hari nanti China akan membutuhkan Boeing dan Airbus. Itu hanya masalah waktu saja,” kata Taylor.

Sementara itu, saham Airbus kemarin naik tajam sekitar 1,9% setelah pengumuman transaksi dengan China. Sebelumnya, pada Februari lalu, Airbus akan menghentikan produksi pesawat superjumbo A380 karena penurunan pesanan dari banyak maskapai. Pesawat terbesar di dunia yang memiliki dua dek kabin yang menampung 544 penumpang dengan desain standar memang didesain untuk menantang pesawat legendaris Boeing 747.

A380 terakhir akan dikirim ke maskapai pada 2021. Hingga 2021, Airbus hanya akan memproduksi 17 A380, termasuk 14 untuk Emirates dan tiga untuk maskapai ANA dari Jepang. Untuk menjamin pelanggan Airbus dari Asia hingga Eropa, Airbus akan tetap mendukung pelayanan A380 ke depannya.

Kabar tak terduga dari Airbus itu setelah Emirates memutuskan mengurangi pesanan pesawat superjumbo yang ikonik itu. Emirates memutuskan tidak mengandalkan A380, tetapi beralih membeli 30 pesawat A350 dan 40 A330neo yang berukuran lebih kecil. Itu dilakukan dalam restrukturisasi. Emirates yang memiliki 100 pesawat superjumbo A380 mengungkapkan kekecewaan dengan penghentian produksi tersebut.






Credit  sindonews.com

DPR AS Gagal 'Bendung' Veto Trump Terkait Tembok Perbatasan

Ilustrasi. (Anthony DELANOIX via Unsplash)

Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) gagal untuk membatalkan rencana veto pertama Presiden Donald Trump. Kegagalan terjadi setelah dalam voting yang digelar Selasa (26/3), kubu Demokrat, yang sebenarnya mengendalikan DPR AS, tidak mampu meraih dukungan penuh dari Republik untuk mendapatkan dua per tiga suara yang diperlukan untuk membatalkan veto Trump.

Demokrat hanya mampu mendapatkan dukungan 14 suara dari kubu Republik agar veto bisa dibatalkan. Kegagalan tersebut membuat rencana mereka membatalkan penetapan status 'darurat nasional' yang dilakukan Trump karena keinginannya untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko tidak dipenuhi parlemen, kian sulit.

Dengan hasil perolehan suara 248 berbanding 181, Trump sekarang kemungkinan akan terus mencari cara agar dana US$5,7 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok perbatasan AS dengan Meksiko bisa dipenuhi.


Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Ketua DPR AS Nancy Pelosi  surut. Ia berjanji anggota parlemen akan terus mencoba untuk memblokir langkah Trump melalui proses kongres reguler untuk mengalokasikan dana, serta meninjau deklarasi daruratnya lagi dalam waktu enam bulan dari sekarang.

Pelosi berpendapat Trump telah melampaui wewenangnya. DPR merasa legislatif memiliki kekuatan untuk mengontrol pengeluaran di bawah Konstitusi AS.

"Karena kami bersumpah pada Konstitusi, bukan kepada presiden Amerika Serikat, "kata Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3).

Tetapi tuduhan Demokrat tersebut dibantah oleh Republik. Mereka menegaskan Trump telah bertindak secara hukum di bawah undang-undang 1976 yang dikenal sebagai Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional

"Presiden memiliki wewenang untuk bertindak. Presiden menggunakan wewenang yang diberikan Kongres kepadanya," kata Perwakilan Republik Sam Graves.

Sebagai informasi Trump pada 15 Februari lalu mengumumkan keadaan 'darurat nasional' dalam upaya untuk meminta Kongres memindahkan dana pembayar pajak untuk membangun tembok pembatas AS dengan Meksiko.

Status ditetapkan karena permintaan dana yang diajukannya untuk membangun tembok perbatasan antara AS dengan Meksiko tidak dipenuhi. Penetapan status itu pun dipermasalahkan tidak hanya oleh DPR AS, tapi juga negara bagian.

Koalisi 16 negara bagian AS bahkan menggugat penetapan tersebut ke pengadilan.

Credit  cnnindonesia.com

Pengadilan Mesir Masukkan 145 Orang Dalam Daftar Teroris

Ilustrasi. (Asmaa Waguih)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Mesir memutuskan untuk memasukkan 145 orang ke dalam 'daftar teroris' negara. Putusan diberikan karena daftar orang tersebut dituduh telah melatih para militan dan merencanakan kekerasan di Mesir.

Sebuah sumber di pengadilan Mesir menyatakan pendukung setia termasuk tokoh senior Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam daftar tersebut.

Mereka antara lain adalah, pembawa acara TV berbasis di Turki, Moataz Matar dan Mohamed Nasser.


Kedua orang tersebut bekerja untuk saluran Ikhwanul Muslimin. Matar baru-baru ini juga dinilai bermasalah.

Penilaian diberikan setelah ia memprakarsai seruan online untuk menentang Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

Ratusan telah ditambahkan ke daftar terorisme Mesir dalam beberapa tahun terakhir termasuk mantan Presiden Muhammad Morsi sendiri.

Bukan hanya itu saja, mereka juga menetapkan Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai "organisasi teroris". Penetapan dilakukan beberapa bulan setelah Morsi digulingkan.

Credit  cnnindonesia.com

Kepala Staf AD Aljazair serukan penggulingan Presiden Bouteflika

Warga mengikuti aksi protes menuntut perubahan politik segera di Algiers, Aljazair, Selasa (12/3/2019). (REUTERS/ZOHRA BENSEMRA)

Aljier, Aljazair (CB) - Kepala staf Angkatan Darat Aljazair mengatakan jabatan presiden mesti diumumkan kosong, tindakan paling akhir dalam upaya untuk membuat presiden Abdul Aziz Bouteflika meletakkan jabatan.

Kepala Staf Gaid Dalah berusaha menerapkan Pasal 102 Undang-Undang Dasar Aljazair, yang menetapkan bahwa seorang presiden dapat dilengserkan dari jabatan jika ia tak bisa melaksanakan tugas-tugasnya.

Seruannya disiarkan oleh stasiun televisi El-Bilad saat ia berbicara di hadapan para perwira militer, demikian laporan Africanews --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa itu bisa menjadi alasan utama Bouteflika dipaksa mundur.

"Penyelesaian tersebut, yang harus disahkan untuk mengakhiri dan menjawab tuntutan sah rakyat Aljazair adalah penyelesaian yang menjamin kedaulatan Undang-Undang Dasar dan berlanjutnya kehidupan negara," kata Gaid Salah.

Negara Afrika Utara itu telah berbulan-bulan dirongrong protes untuk menuntut pengunduran diri segera Bouteflika pada saat ia sedang mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan umum April.

Presiden yang telah lama memerintah tersebut dan menghadapi tekanan yang meningkat pada awal Maret mengumumkan ia takkan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tapi ia akan tetap memangku jabatan sampai penggantinya dipilih.

Credit  antaranews.com

Pengunjuk rasa Aljazair terus tekan Bouteflika

Rakyat Aljazair turun ke jalan. (Anadolu Agency) (Anadolu)

Aljier (CB) - Sekitar 2.000 orang berpawai di Aljier pusat pada Selasa menyerukan pengunduran diri Presiden Abdelaziz Bouteflika, dengan terus menekannya setelah aksi-aksi unjuk rasa beberapa pekan untuk menggulingkannya dan elit penguasa yang telah membantunya tetap bertahan di kursi kekuasaan selama 20 tahun.

Bouteflika,salah seorang veteran perang kemerdekaan melawan Prancis tahun 1954-1962 yang mendominasi negara itu, tunduk kepada para pemerotes bulan ini dengan mengubah keputusan untuk berkuasa kembali dan menunda pemilihan yang sudah dijadwalkan pada April.

Tetapi Bouteflika tetap ingin menjadi kepala negara dan mengatakan ia akan berada di kekuasaan hingga sebuah konstitusi baru disahkan, yang secara efektif memperpanjang masa jabatannya saat ini.

Langkah itu gagal menenangkan ratusan ribu orang Aljazair yang telah turun ke jalan-jalan selama hampir lima pekan menuntut Bouteflika mundur bersama dengan para sekutunya.

Beberapa mitra kunci seperti para anggota partai yang berkuasa dan taipan bisnis telah meninggalkan Bouteflika, meningkatkan isolasi seorang pemimpin yang sudah jarang terlihat di depan umum sejak menderita stroke tahun 2013.

"Sistem itu harus enyah. Tak ada lagi ruang untuk mempertahankannya," ujar Belkacem Abidi, 25 tahun, salah seorang di antara ribuan pendemo, yang berkumpul di pusat kota Aljier pada Selasa.

Bahkan jika Bouteflika dilengserkan, rakyat Aljazair bisa menghadapi situasi tak menentu selama beberapa waktu sebelum seorang presiden baru muncul memimpin negara Afrika Utara yang luas itu, penghasil gas dan minyak. Salah satu faktor sangat penting ialah posisi militer yang kuat, yang dapat bertindak sebagai penentu, sebagaimana sudah dilakukan di masa lalu.

Sejauh ini kepala staf telah menjaga jarak dari Bouteflika dan memuji para pemerotes.

Credit  antaranews.com

Puluhan wartawan di Khartoum protes tindakan keras kebebasan pers

Presiden Sudan Omar al-Bashir. (Reuters)

Khartoum, Sudan (CB) - Puluhan wartawan di Khartoum, Sudan, pada Senin (25/3) menggelar aksi protes yang menuntut dihentikannya tindakan keras terhadap kebebasan pers, kata saksi mata, di tengah tantangan yang terus menghantui Presiden Sudan Omar al-Bashir sejak berkuasa melalui kudeta pada 1989.

Aksi protes kerap mewarnai Sudan sejak 19 Desember. Pada awalnya aksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga dan kurangnya uang tunai, namun meningkat menjadi aksi unjuk rasa terhadap al-Bashir dan Partai Kongres Nasional --yang dipimpinnya.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk besar bertuliskan "Kebebasan pers atau tidak ada pers" saat mereka menyusuri jalan utama di ibu kota Sudan. Mereka meneriakkan "jurnalisme adalah suara rakyat" dan "revolusi adalah pilihan rakyat."

Sejak dimulainya gelombang aksi unjuk rasa, 90 wartawan ditangkap, menurut Jaringan Wartawan Sudan, kelompok wartawan anti-pemerintah yang menggelar aksi protes Senin. Sejak itu sebagian besar sudah dibebaskan, kata kelompok tersebut.

Komite Perlindungan Wartawan (CPJ) mengungkapkan jumlah penangkapan belum pernah diketahui sebelumnya, namun tidak mungkin untuk memberikan angka pastinya karena wartawan ditangkap dan kemudian dibebaskan dan itu terjadi lebih dari sekali.

CPJ juga mengatakan bahwa Pemerintah Sudan berupaya menyensor liputan berita aksi protes. Tidak hanya itu, mereka juga memblokir akses ke platform media sosial ternama.

Pimpinan Redaksi surat kabar independen At-Tayar, Othman Mirghani, dan salah satu wartawan paling terkemuka di Sudan, ditangkap pada 22 Februari di kantornya di Khartoum, bersamaan saat al-Bashir menyatakan keadaan darurat, kata keluarganya.

Menurut kerabat, ia ditahan sesaat setelah melakukan wawancara yang mengeritik deklarasi al-Bashir. Mereka mengatakan Mirghani masih dalam penahanan, namun tak kunjung didakwa.

Pemerintah Sudan tidak langsung bersedia untuk dimintai keterangan.

Bulan lalu, al-Bashir juga membubarkan pemerintah pusat, dengan menggantikan sejumlah gubernur negara bagian dengan pejabat keamanan, memperluas kekuatan polisi dan melarang perkumpulan publik tanpa izin. Namun hal tersebut tidak mengurungkan para pengunjuk rasa untuk mengelar aksinya.

Credit  antaranews.com

Brunei Bersiap Terapkan Hukum Rajam sampai Mati bagi LGBT

Anggota komunitas LGBT mengibarkan bendera khas komunitas tersebut. Foto/REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN - Pemerintah Brunei Darussalam akan memberlakukan hukum rajam sampai mati bagi orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) mulai minggu depan. Hukum rajam adalah eksekusi dengan cara melempari orang yang dinyatakan bersalah dengan batu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak negara itu untuk membatalkan penerapan hukuman tersebut.

Brunei sejatinya ingin menerapkan eksekusi rajam dalam hukum pidana Syariat Islam-nya pada tahun 2014. Namun, penerapannya ditunda setelah menuai protes internasional, termasuk ancaman boikot terhadap Hotel Beverley Hills yang disebut-sebut dimiliki kerajaan itu.

Homoseksualitas dianggap ilegal di negara itu. Hukum yang berlaku bagi individu LGBT pada saat ini adalah penjara 10 tahun.

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project mengatakan pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam akan memberlakukan eksekusi cambuk dan rajam sampai mati bagi Muslim yang dinyatakan bersalah karena hubungan sesama jenis, perzinaan, sodomi dan pemerkosaan mulai 3 April 2019.

"Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata juru bicara kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut, dikutip ABC.net.au, Selasa (26/3/2019).

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan hukum pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.

Kelompok HAM yang berbasis di Manila, ASEAN SOGIE Caucus mengonfirmasi dokumen pemerintah Brunei yang menunjukkan hukum pidana dalam Syariat Islam akan diimplementasikan pada 3 April. 

Departemen Perdana Menteri Brunei tidak menanggapi permintaan komentar wartawan yang dikirim melalui email.

Brunei adalah bekas protektorat Inggris yang terletak di antara dua negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan. Populasinya 400.000 jiwa, di mana 67 persen di antaranya adalah Muslim dan karenanya tunduk pada Syariat Islam yang diperintah oleh seorang sultan.

Dede Oetomo, salah satu aktivis LGBT paling terkemuka di Indonesia, mengatakan apa yang akan diterapkan di Brunei itu akan menjadi pelanggaran berat HAM internasional jika perubahan hukum berlanjut.

"Mengerikan. Brunei meniru negara-negara Arab yang paling konservatif," katanya.

Homoseksualitas dihukum mati di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Yaman, Arab Saudi dan Mauritania. Eksekusinya termasuk dengan dirajam.





Credit  sindonews.com