CUPUMA

Selasa, 19 Maret 2019

Oposisi Venezuela Kuasai Properti Diplomatik di AS

WASHINGTON - Perwakilan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido telah mengambil kendali atas tiga properti diplomatik negara itu di Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan oleh utusan Guaido untuk AS ketika oposisi mendesak upaya untuk menggulingkan Presiden sosialis Nicolas Maduro.

Utusan Guaido, Carlos Vecchio, mengatakan oposisi telah menguasai dua gedung milik kementerian pertahanan Venezuela di Washington dan satu gedung konsuler di New York. Dia menambahkan bahwa kelompok itu mengharapkan untuk mengambil kendali kedutaan besar Venezuela di Washington "di hari-hari yang akan datang."

Langkah itu diambil setelah Guaido, presiden Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, meminta konstitusi untuk menjadi presiden sementara pada Januari. Ia beralasan bahwa terpilihnya kembali Maduro pada pemilu bulan Mei 2018 lalu tidak sah.

"Kami mengambil langkah-langkah ini untuk melestarikan aset Venezuela di negara ini," kata Vecchio dari salah satu bangunan, kantor atase militer Venezuela ke Washington, setelah melepas potret Maduro dari tembok dan menggantinya dengan foto Guaido seperti dikutip dari TRT World, Selasa (19/3/2019).

AS dan puluhan negara lain mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sementara negara kaya minyak itu ketimbang Presiden Nicolas Maduro, yang menolak untuk mundur dan menuduh Guaido sebagai boneka AS.

Sementara itu, Rusia, China, Turki, Kuba, dan negara-negara lain berpihak pada Presiden Nicolas Maduro yang terpilih dalam pemilu yang diboikot oposisi. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya untuk tidak "campur tangan" dalam urusan dalam negeri negara Amerika Selatan itu.

Credit sindonews.com

Presiden Prancis pertimbangkan larangan aksi protes di Champs Elysees

French President Emmanuel Macron is considering banning all protests on the Champs Elysees after rioters "yellow vests" damaged the iconic streets of Paris last week, officials at the presidential office said on Monday.

Jakarta (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mempertimbangkan larangan semua aksi protes di Champs Elysees setelah para perusuh "rompi kuning" merusak jalan ikonik Paris pekan lalu, kata pejabat kantor kepresidenan, Senin.

Sabtu lalu, para pengunjuk rasa yang terkait dengan gerakan "rompi kuning" membakar restoran ternama Fouquet di kawasan Champs Elysees serta sejumlah kios surat kabar dan sebuah toko barang berkelas dunia Longchamp.

Pasca kerusuhan Sabtu, yang mengingatkan kembali pada peristiwa bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Desember di Champs Elysees, Macron menggelar pertemuan dengan menteri dalam negeri dan menteri kehakiman, Senin.

Macron berjanji akan mengambil "tindakan keras" secepat mungkin guna mencegah terulangnya kerusuhan pada Sabtu depan.

Sejak pertengahan November, pengunjuk rasa "rompi kuning" - kelompok yang awalnya menuntut pengurangan pajak bahan bakar kemudian berubah menjadi gerakan oposisi umum menentang pemerintah - menggelar aksi unjuk rasa setiap Sabtunya di ibu kota Prancis.

Credit antaranews.com

Jerman Berencana Tingkatkan Pengamanan di Masjid-masjid

BERLIN - Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer menuturkan, pemerintah Jerman mempertimbangkan untuk meningkatkan keamanan di masjid-masjid. Langkah ini diambil setelah adanya serangan teroris di Selandia Baru terhadap dua masjid di negara itu.

“Situs keagamaan juga bisa menjadi target teroris. Jika ada tanda bahaya, kami akan memperkuat perlindungan terhadap mereka," kata Seehofer saat melakukan wawancara dengan harian Bild, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/3).

Dalam wawancara itu, Seehofer mengatakan pemerintah setempat terus melakukan kontak dengan komunitas agama untuk melindungi tempat ibadah mereka. Dia menegaskan, setiap warga Jerman berhak beribadah dengan aman dan nyaman, sesuai dengan kepercayaan mereka.

"Bagi pemerintah federal, kebebasan beribadah adalah masalah utama. Penting untuk bertindak tegas dan menggunakan ketelitian penuh hukum terhadap kejahatan Islamofobia dan serangan terhadap masjid," ungkapnya.

Jerman, negara berpenduduk lebih dari 81 juta orang, memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat setelah Prancis. Di antara 4,7 juta Muslim di negara itu, tiga juta diantaranya berasal dari Turki.

Credit sindonews.com

Erdogan: Badan Intelijen Turki Selidiki Penembakan di Utrecht

Tayyip Erdogan. (REUTERS/Tumay Berkin)

Jakarta, CB -- Badan intelijen Turki sedang menyelidiki serangan senjata di Utrecht, Belanda. Dilansir dari AFP, penyelidikan ini dilakukan untuk menentukan apakah tembakan tersebut merupakan serangan teror atau kemungkinan perselisihan keluarga.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tak lama setelah kejadian, polisi Belanda menangkap seorang tersangka kelahiran Turki atas serangan di sebuah trem di kota Utrecht yang menewaskan tiga orang dan lima lainnya cedera.

Pihak berwenang Belanda mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan motif teroris, tak terkecuali motif lain, termasuk perselisihan keluarga.

"Badan intelijen kami sedang menyelidiki semua ini, kepala intelijen mengatakan kepada saya bahwa ia akan mengumpulkan semua detail dan akan kembali kepada saya," kata Erdogan kepada saluran TV Turki, Ulke TV.

"Beberapa mengatakan tembakan tersebut merupakan pertikaian keluarga. Namun, yang lain mengatakan itu adalah tindakan teroris," katanya.

Menurut media Turki, tersangka utama Gokmen Tanis lahir di Yozgat, Turki tengah. Kantor berita negara Turki Anadolu mengutip kerabat dari tersangka penyerang, mengatakan kejadian penembakan mungkin terjadi karena perselisihan keluarga.

Ayah dari tersangka, Mehmet Tanis, mengatakan putranya harus dihukum jika terbukti bertanggung jawab.

Dia mengatakan telah kehilangan kontak dengan putranya setelah kembali ke tanah airnya pada 2008. Sedangkan putranya tersebut menetap di Belanda.

Credit cnnindonesia.com

Fakta Penembakan di Utrecht

Ambulans diparkir di samping lokasi penembakan di Utrecht, Belanda, Senin (18/3).

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Polisi Belanda menahan seorang pria kelahiran Turki.

CB, UTRECHT -- Sedikitnya tiga orang tewas dan lima lainnya terluka dalam penembakan di sebuah trem di Utrecht, Belanda, Senin (18/3). Polisi Belanda mengatakan mereka menyelidiki insiden tersebut sebagai kemungkinan serangan teroris.

Dilansir di Vox, otoritas menahan satu tersangka, Gokmen Tanis (37 tahun). Wali Kota Utrecht Jan van Zanen mengatakan sepertinya penembakan dilakukan satu orang, namun ada kemungkinan terdapat pelaku lain.

CNN melaporkan tersangka kedua telah ditahan. Zanen menambahkan belum diketahui kaitan tersangka kedua dalam penembakan tersebut. Berikut fakta mengenai penembakan di Utrecht sejauh ini.

Serangan terjadi sekitar pukul 10.45 waktu setempat di sebuah trem dekat October 24 Square.

Setidaknya tiga orang tewas dan lima lainnya luka-luka setelah seorang penembak melepaskan tembakan.

Pria bersenjata itu melarikan diri dari daerah itu setelah serangan itu. Juru bicara kepolisian Belanda Joost Lanshage, menurut Wall Street Journal, mengatakan polisi sedang menyelidiki apakah tersangka memiliki kaki tangan.

Polisi Utrecht mengatakan mereka sedang menyelidiki penembakan itu sebagai kemungkinan serangan teroris. Menurut surat kabar Belanda De Telegraaf, pejabat di Belanda menaikkan tingkat ancaman di Utrecht ke klasifikasi tertinggi untuk pertama kalinya setelah penembakan.

Polisi telah menangkap tersangka utama dalam serangan itu, orang yang mereka identifikasi sebagai Gökman Tanis, seorang pria kelahiran Turki.

Belum diketahui motif pasti serangan dan nama-nama korban.

Credit republika.co.id

Polisi Belanda Tangkap Pelaku Penembakan di Utrecht

Lokasi penembakan di Utrecht. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Jakarta, CB -- Polisi Belanda telah menangkap tersangka dalam penembakan di sebuah trem di Utrecht, Belanda. AFP mengabarkan Kepala Polisi Utrecht mengumumkan penangkapan tersebut dalam konferensi pers

"Kami baru saja diberitahu bahwa tersangka telah ditangkap," kata kepala polisi Utrecht, Rob van Bree, pada konferensi pers.

Polisi sebelumnya mengatakan mereka sedang mencari tersangka kelahiran Turki, Gokmen Tanis berusia 37 dan mengeluarkan foto dirinya.

Kepala dinas penanggulangan terorisme nasional Belanda Pieter-Jaap Aalbersberg membenarkan penangkapan tersangka utama atas penembakan tersebut.

Dia mengatakan pihak berwenang telah menurunkan tingkat ancaman di Utrecht dari tingkat maksimum lima sebagai akibat dari penangkapan.

Kasus penembakan di kawasan 24 Oktoberplein di Utrecht, Belanda, pada Senin (18/3) pagi ini menelan tiga korban meninggal dan sembilan orang lainnya mengalami luka-luka.

Credit cnnindonesia.com

Walikota Utrecht: 3 Tewas Dalam Penembakan di Trem

UTRECHT - Walikota Utrecht, Jan van Zaanen dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya menuturkan, tiga orang tewas dalam penembakan di trem. Dia juga menuturkan bahwa sembilan orang lainnya terluka dalam penembakan itu."Paling tidak tiga orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka dalam penembakan di sebuah trem Utrecht. Tiga diantaranya terluka cukup parah," kata van Zaanen, seperti dilansir dutchnews pada Selasa (18/3).Dia kemudian mengatakan, atas nama pemerintah Belanda dirinya mengucapkan belasungkawa kepada korban dalam penembakan itu dan mendoakan mereka yang terluka untuk segera pulih.Van Zaanen kembali menegaskan bahwa pihak masih melihat kemungkinan ini adalah serangan teroris. "Kami tidak dapat mengecualikan, pada kenyataannya kami berasumsi, bahwa ada motif teroris," ungkapnya.Kepolisian Utrecht, lanjut van Zaanen telah mengindentifikasi seorang pria yang diduga sebagai pelaku penembakan. Tapi, van Zaanen mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam serangan itu."Orang-orang di Utrecht disarankan untuk tetap berada di dalam rumah sambil menunggu informasi lebih lanjut," ungkapnya.Sementara itu, polisi setempat telah menyebarkan foto-foto pria yang diduga melakukan penembakan itu. Pria itu diketahui kelahiran Turki berusia 37 tahun, bernama Gökmen Tanis.Dia sedang dicari sehubungan dengan insiden di 24 Oktoberplein di dekat stasiun kereta utama kota pada Senin pagi. Polisi telah mengatakan kepada publik untuk tidak mendekati tersangka secara langsung.

Credit sindonews.com

KBRI Imbau Masyarakat Indonesia Domisili Belanda Waspada

Ilustrasi. (kira_fotografie/Pixabay)

Jakarta, CB -- Pasca penembakan di Utrecht, KBRI Den Haag mengimbau agar masyarakat Indonesia yang berdomisili di Belanda lebih waspada.

Dalam postingan di Instagram, KBRI mengimbau lima poin yakni:
1. Agar senantiasa waspada dan selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah tempat tinggal/bekerja masing-masing.
2. Agar menghindari kerumunan massa dan daerah-daerah yang menjadi konsentrasi kegiatan massa.
3. Apabila tidak terdapat kepentingan, dimohon agar tidak meninggalkan rumah.
4. Tetap mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat.
5. Sekiranya terdapat hal yang perlu diketahui/dilaporkan, dapat menghubungi KBRI Den Haag dengan alamat: Tobias Asserlaan 8, 2517 KC, Den Haag.

Imbauan ini keluar pasca kejadian penembakan yang terjadi di kawasan 24 Oktoberplein di Utrecht, Belanda, pada Senin (18/3) pagi.

Dilansir dari Reuters, polisi mulai menyebarkan informasi pencarian laki-laki yang yang diduga bernama Gokmen Tanis.

"Polisi meminta untuk mencari Gokmen Tanis (lahir di Turki) berusia 37 tahun sehubungan dengan insiden pagi ini," kata satu pernyataan polisi.

AFP mengabarkan tiga orang tewas dan sembilan korban luka-luka dalam kejadian penembakan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Penembakan di Utrecht, Beberapa Orang Terluka

Ilustrasi. (Skitterphoto/Pixabay)

Jakarta, CB -- Beberapa orang terluka dalam penembakan di kawasan 24 Oktoberplein di Utrecht, Belanda, pada Senin (18/3) pagi.

"Penembakan di #24oktoberplein di #Utrecht. Insiden dilaporkan pada 10.45. Beberapa orang terluka," demikian pernyataan kepolisian Utrecht melalui Twitter resmi mereka.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.
— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Juru bicara Kepolisian Pusat Belanda, Joost Lanshage, mengatakan kepada CNN bahwa penembakan terjadi di atau dekat trem.

Sebagaimana dikutip Reuters, sejumlah saksi mata mengatakan kepada RTV Utrecht bahwa seorang perempuan terlihat tergeletak di lokasi kejadian, sementara orang lain berlarian.

Lanshage memastikan bahwa penembakan sudah selesai. Namun, operasi polisi masih berlangsung.

Kepolisian menyatakan area di sekitar lokasi penembakan sudah ditutup. Aparat pun langsung menggelar penyelidikan.

Pemerintah setempat juga langsung mengerahkan petugas dari semua lembaga cepat tanggap Belanda.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia tangkap 13 pelaku terorisme

Peta Sabah. (qsl.net)

Kuala Lumpur (CB) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) menangkap 12 warga Filipina dan seorang warga setempat dalam penyerbuan di Semporna dan Tambunan, Sabah, pada 11 dan 12 Maret 2019, setelah diduga terlibat dengan kelompok terorisme.

Kepala PDRM Irjen Pol Tan Sri Mohamad Fuzi Harun di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan operasi dilakukan oleh Bagian Counter Terrorism Cabang Bukit Aman bekerjasama dengan Kantor Polisi Sabah dan Unit 69 Komando Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Penangkapan pertama dilakukan pada 11 Maret di Semporna yang melibatkan lima lelaki warga Filipina dan seorang lelaki setempat berusia 40 hingga 60 tahun.

Empat dari pelaku diduga terlibat dalam pertempuran bersama kelompok teroris Maute di Bandar Marawi, Filipina, pada 2017.

Fuzi mengatakan mereka turut memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris Maute serta beberapa warga Timur Tengah yang bersembunyi di Sabah.

Dua lagi pelaku yang ditahan diduga anggota kelompok Royal Sulu Force (RSF) yang terlibat dalam insiden serangan di Lahad Datu dan Semporna pada 2013.

"Mereka turut terlibat dalam merekrut anggota baru RSF dengan menjual kartu keanggotaan kelompok tersebut dari kalangan warga Filipina yang menetap di Sabah. Kedua pelaku terlibat melarikan diri ke selatan Filipina setelah kekalahan RSF," katanya.

Ia menambahkan, kedua pelaku menyusup masuk ke Semporna untuk mengaktifkan lagi kelompok RSF di Sabah pada 2018.

Mohamad Fuzi mengatakan lima laki-laki dan seorang wanita warga Filipina berusia antara 23 hingga 63 tahun ditahan dalam penangkapan kedua pada 11 Maret di Tambunan, Sabah.

Pelaku menyusup masuk ke Sabah pada Desember tahun lalu bersama anggota kelompok lain untuk menghindari operasi tentara Filipina.

“Sementara itu, lima lagi pelaku ditahan karena terlibat dalam memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris ASG dan kelompok Maute yang masih bebas,” katanya.

Penangkapan ketiga, ujar dia, dilakukan pada 12 Maret di Tambunan, Sabah, yang melibatkan seorang laki-laki warga Filipina berusia 39 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan.

Pelaku ditahan karena memberikan perlindungan kepada kelompok teroris ASG dan kelompok teroris Maute yang masih bebas.

"Dengan penangkapan ini Bagian Counter Terrorism yakin dapat memburu anggota kelompok ASG dan kelompok teroris Maute yang bersembunyi di Malaysia, terutamanya di Sabah," katanya.

Credit antaranews.com

Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs

KUALA LUMPUR - Kejaksaan Malaysia akan memanggil unit bank investasi Amerika Serikat (AS), Goldman Sachs di London dan Hong Kong agar merespon dakwaan kriminal yang diajukan pada mereka tahun lalu. Segra setelah terpilih pada Mei 2018, pemerintahan baru Malaysia mendakwa tiga unit Goldman Sachs karena dituduh membuat pernyataan tidak benar dan menghilangkan fakta kunci terkait penerbitan obligasi bernilai USD6,5 miliar untuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kemarin, hanya unit Goldman Sachs Singapura yang hadir dalam pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan Kuala Lumpur sebagai responden. “Pemanggilan baru akan diberikan pada kantor Inggris dan Hong Kong Goldman Sachs menjelang pemeriksaan pengadilan selanjutnya pada 24 Juni,” ungkap kejaksaan Aaron Paul Chelliah, dilansir Reuters.

Skandal 1MDB memainkan peran penting dalam kekalahan Najib Razak setelah hampir satu dekade berkuasa. Pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad segera membuka kembali berbagai investigasi korupsi. Najib yang menyangkal semua tuduhan terhadapnya telah mendapat banyak dakwaan kriminal yang sebagian besar terkait 1MDB. Dia juga dilarang meninggalkan negara itu.

Departemen Kehakiman AS memperkirakan total USD4,5 milair dikorupsi oleh para pejabat tinggi 1MDB dan mitranya antara 2009 dan 2014, termasuk beberapa dana yang dibantu pengumpulannya oleh Goldman Sachs. Otoritas Malaysia saat ini berupaya memulangkan USD7,5 milair dana dari Goldman Sachs, termausk USD600 juta fee yang dibayangkan pada bank itu untuk penerbitan obligasi.

Goldman Sachs menyangkal tuduhan bersalah dan menyatakan beberapa mantan pejabat pemerintahan Malaysia dan 1MDB berbohong tentang bagaimana hasil penjualan obligasi itu akan digunakan. Pengadilan terpisah di Kuala Lumpur juga digelar pada 15 April untuk para jaksa mengajukan dokumen pada tim pengacara mantan bankir Goldman Sachs, Roger Ng.

Ng merupakan warga Malaysia yang didakwa pada 19 Desember 2018 memberikan pernyataan tidak benar dalam penawaran prospektus untuk penjualan obligasi 1MDB. Jaksa Zaki Arsyad menjelaskan di pengadilan bahwa dia perlu lebih banyak waktu untuk memperoleh sejumlah dokumen karena sebagian besar dari luar negeri. Ng awalnya akan diekstradisi ke AS untuk menghadapi dakwaan pencucian uang yang diajukan padanya oleh Departemen Kehakiman AS.

Malaysia menyatakan pihaknya mungkin menunda ekstradisi ke AS hingga Ng dapat menghadapi pengadilan di dalam negeri terlebih dulu. Mantan pejabat Goldman Sachs lainnya, Tim Leissner dan pakar keuangan Malaysia Low Taek Jho juga didakwa di AS atas tuduhan mencuri miliaran dolar dari 1MDB. Leissner telah mengaku bersalah.

Low yang keberadaannya masih tidak diketahui telah menyangkal melakukan kesalahan dan menolak kembali ke Malaysia. Menurut Low, kasus yang diajukan padanya memiliki motif politik. Low yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa negara diyakini bersembunyi di China atau Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Namun, laporan itu belum dapat diverifikasi.

Atas kasus ini dan sesuai permintaan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) yang sedang menyelidiki 1MDB, Kementerian Imigrasi Malaysia juga mencabut paspor Low. Low dikenal sebagai pebisnis yang sering berfoya-foya dan membeli barang mewah dengan harga selangit di New York.

Departemen Kehakiman AS menuduh Low terlibat pencurian senilai USD4,5 miliar dari 1MDB. Di Singapura, dia juga didakwa pencucian uang dan penerimaan properti hasil curian. Otoritas terkait AS menyita hampir USD2 miliar aset yang diduga dibeli dengan uang haram tersebut.

Barangnya meliputi ratusan juta karya seni maestro, perhiasan mahal, properti mewah, termasuk beberapa rumah di London yang ditaksir mencapai ratusan juta poundsterling, dan kapal pesiar besar USD250 juta. ”Ini mengecewakan karena semuanya bermuatan politik dan tidak memiliki dasar,” kata pengacara Low.

Saat ini mantan PM Malaysia Najib Razak yang juga rekan Low dan istrinya, Rosmah Mansor, didakwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka terancam dipenjara puluhan tahun. Saat berada di AS, Low dilaporkan sering menggelar pesta megah dan mewah di atas standar warga Las Vegas. Para tamu dibawa dengan deretan mobil limusin menuju satu tenda besar yang khusus didirikan untuk menampung satu wahana kincir raksasa, komidi putar, penampilan sirkus, hingga klub malam.

Credit sindonews.com

Sebelum Kasus Khashoggi, MbS Perintahkan Bungkam Pembangkang

Sebelum pembunuhan Jamal Khashoggi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), disebut pernah memerintahkan sebuah kelompok untuk membungkam pembangkang dan oposisi. (Tolga AKMEN/AFP)

Jakarta, CB -- Lebih dari setahun sebelum pembunuhan Jamal Khashoggi terjadi, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), disebut pernah memerintahkan sebuah kelompok untuk membungkam para pembangkang dan oposisi.

Hal itu terungkap dari laporan New York Times mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang membacakan laporan intelijen terkait hal tersebut.

Pejabat AS itu menyebut kelompok tersebut sebagai Kelompok Intervensi Cepat Saudi. Pembungkaman yang dilakukan kelompok itu termasuk melakukan pengawasan secara ketat, penculikan, penahanan, hingga penyiksaan terhadap sejumlah warga Saudi yang dianggap melawan kerajaan.

Laporan itu memaparkan pembunuhan Khashoggi pada 2 Oktober lalu di gedung konsulat Saudi di Istanbul merupakan bagian dari misi kelompok tersebut untuk memberangus pembangkang secara lebih luas.

Hal tersebut dikutip intelijen dari sejumlah pejabat AS dan rekan beberapa warga Saudi yang menjadi korban misi tersebut.

Selain pembunuhan Khashoggi, kelompok tersebut juga diduga terlibat dalam penahanan sejumlah aktivis perempuan di Saudi pada tahun lalu.

Dikutip AFP, New York Times melaporkan pada Juni lalu ketua kelompok tersebut bahkan pernah meminta salah satu penasihat MbS untuk memberikan bonus tambahan. Bonus itu diminta menyusul misi "pembungkaman" yang banyak dilakukan timnya selama ini.

MbS dikabarkan memberi kewenangan Kelompok Intervensi Cepat Saudi untuk beroperasi. Kelompok itu diawasi oleh Saud al-Qahtani, seorang anggota keluarga kerajaan yang berkuasa di ranah pengadilan Saudi.

Laporan intelijen AS tersebut tak merinci seberapa dalam keterlibatan MbS dengan aktivitas kelompok tersebut. Namun, dokumen itu memaparkan bahwa anggota kelompok itu melihat Qahtani sebagai "perpanjangan tangan" MbS dalam memerintahkan misi untuk organisasi itu.

Qahtani sendiri telah dipecat Saudi karena diduga terlibat pembunuhan Khashoggi. Sejauh ini, sebanyak 11 pejabat Saudi telah didakwa atas kematian wartawan pengkritik MbS tersebut.

Lima di antara para terdakwa itu terancam hukuman mati. Saudi tak menjelaskan apakah Qahtani termasuk dari 11 orang yang didakwa tersebut.

Sementara itu, pejabat Saudi menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan tim tersebut. Kedutaan Saudi di Washington juga tak segera menanggapi laporan surat kabar tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 18 Maret 2019

Rudal Canggih Zircon Rusia Diklaim Bisa Bikin Pertahanan AS Jadi Debu

MOSKOW - Russia 1, stasiun televisi pemerintah Rusia, menyombongkan rudal Zircon hipersonik terbaru yang diklaim akan membuat sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) menjadi debu. Misil canggih Moskow itu bisa terbang dengan kecepatan 6.000 mph.

Dalam siarannya hari Minggu (17/3/2019), televisi pemerintah tersebut mengejek militer Washington dengan nada ancaman. Misil Zircon atau Tsirkon pernah diuji terbang pada Desember lalu dan berhasil melesat dengan kecepatan 6.138 mil per jam (mph).

Keberadaan rudal itu telah lama menjadi rahasia umum di antara badan-badan intelijen AS. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin baru mengonfirmasi pada pidato kenegeraan 20 Februari lalu bahwa negaranya memang mengembangkan misil Zircon.

"AS pernah mencari dominasi global melalui program misilnya. Mereka harus meninggalkan ilusi, kami akan selalu merespons dengan respons timbal balik," kata Putin dalam pidatonya sekitar tiga minggu lalu. Putin juga mengklaim bahwa kemampuan rudal hipersoniknya tak terkalahkan.

Pengamat Rusia dan jurnalis Washington Post, Julia Davis, menuliskan apa yang disiarkan dalam program berita Russia 1 di Twitter. "Sistem pertahanan rudal AS akan berubah menjadi debu," tulis dia, mengomentari laporan tentang rudal Zircon hipersonik.

Misil itu awalnya dirancang untuk menargetkan kapal. Namun, menurut laporan Fast Company, senjata itu sekarang diyakini juga memiliki kemampuan menyerang target di darat.

Laporan berita televisi pemerintah itu disiarkan jurnalis Dmitry Kiselyov. "Pembawa acara TV negara Rusia Dmitry Kiselyov membanggakan bahwa rudal jelajah hipersonik Tsirkon mampu mengatasi sistem pertahanan rudal AS, menjadikannya tidak berarti. Orang Amerika sendiri tidak percaya akan hal itu. Layar (televisi) berbunyi; 'Sistem pertahanan rudal AS berubah menjadi debu'," tulis Davis via akun Twitter-nya, @JuliaDavisNews.

“Saya tidak bisa terlalu menekankan seberapa sering saya mendengar para pakar, politisi, dan pejabat pemerintah berpengaruh di TV Rusia mengatakan; 'Amerika bukan teman kita', 'Kami tidak ingin menjadi teman mereka', 'Mereka tidak akan pernah menjadi teman kami', lanjut Davis, yang secara teratur memantau dan melaporkan di media pemerintah Rusia. "Percayalah, mereka bersungguh-sungguh," imbuh dia.

Sementara itu, mengutip laporan Newsweek, sebuah penilaian intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa rudal hipersonik Rusia dapat dikerahkan sepenuhnya pada awal 2022 dan bahwa pertahanan AS saat ini tidak mampu menghentikannya.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa laporan "penilaian ancaman" Kantor Akuntansi Umum pemerintah AS telah menyatakan bahwa AS tidak memiliki tindakan pencegahan yang ada untuk memerangi serangan rudal hipersonik, serangan yang bahkan dapat menghasilkan hulu ledak nuklir.

Pengumuman Putin yang mengonfirmasi pengembangan rudal Zircon hipersonik itu muncul tidak lama setelah pemerintahan Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Rusia juga mengikuti jejak AS dalam upaya mengakhiri perjanjian pencegah perang nuklir tersebut.

Credit sindonews.com

Cina: Hampir 13 Ribu Teroris Ditangkap di Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Cina menerbitkan buku putih yang menguraikan langkah-langkah deradikalisasi.

CB, BEIJING -- Otoritas Cina mengklaim telah menangkap hampir 13 ribu teroris di Provinsi Xinjiang sejak 2014. Hal itu disampaikan Beijing melalui buku putih yang menguraikan tentang langkah-langkah deradikalisasi di wilayah tersebut.

"Sejak 2014, (otoritas) Xinjiang telah menghancurkan 1.588 geng kekerasan dan teroris, menangkap 12.995 teroris, menyita 2.052 alat peledak, menghukum 30.645 orang karena 4.858 kegiatan keagamaan ilegal, dan mengamankan 345.229 salinan materi agama ilegal," kata Pemerintah Cina dalam buku putihnya.

Menurut Cina, hanya sebagian kecil dari mereka yang ditangkap menghadapi hukuman berat. Hukuman tersebut dijatuhkan kepada para pemimpin kelompok teror.

Sementara, mereka yang terpengaruh oleh ideologi ekstrem, menerima pendidikan, dan pelatihan khusus. Tujuannya agar menumbuhkan kesadaran baru bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kekeliruan.

Buku putih itu menyebut Xinjiang menghadapi tantangan khusus sejak serangan World Trade Center di Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Setelah peristiwa itu, para ekstremis Turkestan Timur mengintensifkan kegiatannya di Cina.

"Mereka meneriakkan kata-kata jahat, (seperti) 'masuk surga dengan mati syahid dengan jihad', mengubah beberapa orang menjadi ekstremis dan teroris yang sepenuhnya dikendalikan pikiran, dan bahkan berubah menjadi setan pembunuh," tulis buku putih tersebut.

World Uyghur Congress (WUC) segera mengecam buku putih Pemerintah Cina tersebut. "Cina sengaja mendistorsi kebenaran," kata juru bicara WUC Dilxat Raxit dalam sebuah pernyataan.

Menurut dia, penanggulangan terorisme adalah dalih untuk menekan etnis Uighur. "Tujuan sebenarnya dari apa yang disebut deradikalisasi adalah untuk melenyapkan iman dan dengan saksama melakukan dosa," ujarnya.

Pemerintah Cina telah dituding menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Namun, Beijing membantah hal tersebut

Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang.

Mereka pun mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut. Namun, banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia internasional untuk berkunjung ke Xinjiang.

Credit republika.co.id

RI Panggil Dubes Australia Kecam Komentar Senator soal Muslim

Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Australia, menyampaikan kecaman atas pernyataan senator yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di Selandia Baru. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, untuk menyampaikan kecaman terhadap pernyataan salah satu senator Negeri Kanguru, Fraser Anning, yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di masjid Selandia Baru.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menuturkan Retno memanggil Gary ke kantornya pada Senin (18/3) pagi.

"Ibu Menlu telah memanggil dubes Australia untuk Indonesia pagi ini. Dalam pertemuan tersebut, Menlu mengecam keras pernyataan Senator Australia Fraser Anning. Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai Islam," ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu RI.

Arrmanatha menyebut pandangan Anning terhadap Islam "sangat picik." Menurutnya, menghubungkan Islam atau agama apa pun dengan kekerasan seperti terorisme adalah suatu pandangan yang salah.

"Pemikiran yang disampaikan senator Australia tersebut tidak pantas mendapat tempat di dunia modern seperti ini, baik di Australia, Indonesia, atau tempat manapun," kata Arrmanatha.

Arrmanatha juga tak menutup kemungkinan pemerintah melarang senator dari negara bagian Queensland itu masuk ke Indonesia.

Dia menyebut memberikan izin masuk warga negara asing, termasuk Anning, ke Indonesia sepenuhnya "merupakan hak pemerintah."

"Sampai saat ini tidak ada rencana untuk yang bersangkutan untuk pergi ke Indonesia. Apabila ada rencana, adalah hak pemerintah untuk tidak berikan izin masuk bagi yang bersangkutan," ucap Arrmanatha.

Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3), Anning mengatakan penyebab penembakan massal yang terjadi di dua masjid di pusat Kota Christchurch bukan aturan kepemilikan senjata yang lemah.

Dia menganggap program imigrasi yang yang mengizinkan kaum-kaum imigran Muslim fanatik tinggal di Selandia Baru menjadi penyebab utama teror terjadi. Dalam pernyataannya, Anning bahkan menyebut Islam sama dengan fasisme.

"Mari kita perjelas, ketika umat Muslim menjadi korban dalam kekerasan hari ini, biasanya mereka lah yang menjadi pelaku. Secara global, kaum Muslim banyak membunuh orang dengan mengatasnamakan agama," kata Anning.

Credit cnnindonesia.com

10 warga sipil tewas dalam pemboman koalisi-AS di Kamp Al-Baghouz

Sepuluh warga sipil tewas dalam agresi baru yang dilancarkan oleh koalisi pimpinan AS terhadap Kamp Al-Baghouz di pinggira tenggara Dei Ez-Zour..

Deir Ez-Zour (CB) - Sepuluh warga sipil tewas dalam agresi baru yang dilancarkan oleh koalisi pimpinan AS terhadap Kamp Al-Baghouz di pinggira tenggara Dei Ez-Zour.

Beberapa sumber sipil mengatakan kepada wartawan SANA beberapa pesawat koalisi pimpinan AS pada Ahad (17/3) membom Kamp Al-Baghouz dan daerah sekitarnya, sehingga merenggut 10 jiwa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan yang menyelamatkan diri dari kejahatan gerilyawan Da'esh di pinggir tenggara Deir Ez-Zour di sepanjang perbatasan Irak.

Sumber tersebut menyatakan serangan udara yang terus dilancarkan oleh koalisi telah membuat daerah Al-Baghouz benar-benar menjadi puing, belum lagi bertambahnya jumlah orang yang tewas, terutama anak kecil, demikian laporan SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Pada Senin (11/3), tak kurang dari 50 warga sipil --termasuk anak-anak dan perempuan-- gugur dalam pembantaian baru yang dilancarkan oleh koalisi internasional pimpinan AS di Kamp Al-Baghouz di bagian timur Deir Ez-Zour.

Beberapa sumber setempat mengatakan lebih dari 50 warga sipil meninggal dan sejumlah lagi cedera akibat serangan udara oleh koalisi pimpinan AS terhadap Kamp Al-Baghouz.

Sumber itu menyatakan agresi koalisi internasional pimpinan AS tersebut ditujukan kepada puluhan keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari daerah tempat anggota Da'esh berada.

Menurut jumlah itu, jumlah korban meninggal tampaknya akan bertambah sebab kebanyakan orang yang cedera menderita luka serius.

Pada Kamis dua pekan lalu (7/3), beberapa pesawat tempur koalisi pimpinan AS membom tempat pertemuan warga sipil dengan menggunakan fosfor putih di sekitar Desa Al-Baghouz di dekat perbatasan Suriah-Irak, sehingga menewaskan banyak warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak kecil.

Koalisi pimpinan AS sering melancarkan serangan udara dan melakukan pembantaian dengan dalih "memerangi kelompok teror Da'esh".

Sejak koalisi tersebut dibentuk secara tidak sah di luar jurisdiksi Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2014, dengan dalih "memerangi petempur Da'esh", koalisi itu telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang tak berdosa, menewaskan ratusan orang, dan melukai banyak warga lain dan menghancurkan prasarana.

Suriah telah berulangkali menuntut, melalui puluhan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB, tindakan segera dan sungguh-sungguh bagi dihentikannya serangan semacam itu dan dilakukannya tindakan yang perlu untuk menetapkan mekanisme independen internasional guna menyelidiki kejahatan koalisi tersebut.

Credit antaranews.com

Gerilyawan dukungan AS peras pengungsi Suriah di Kamp Ar-Rukban

Komite koordinasi Suriah dan Rusia yang mengawasi kepulangan orang Suriah yang mengungsi mengungkapkan bahwa penghuni Kamp Ar-Rukban menjadi sasaran bentuk baru pemerasan oleh kelompok gerilyawan yang memiliki hubungan dengan AS yang tersebar di Daeah At-Tanf. .

Moskow (CB) - Komite koordinasi Suriah dan Rusia yang mengawasi kepulangan orang Suriah yang mengungsi mengungkapkan bahwa penghuni Kamp Ar-Rukban menjadi sasaran bentuk baru pemerasan oleh kelompok gerilyawan yang memiliki hubungan dengan AS yang tersebar di Daeah At-Tanf.

Komite tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan pada Ahad (17/3) sejak Mei 2018, lebih dari 800 orang Suriah yang mengungsi dan keluar dari Kamp Ar-Rukban, dipaksa membayar uang sebanyak 300 dolar AS per orang kepada kelompok gerilyawan tersebut, kata Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Tujuan pembayaran uang itu ialah agar mereka diizinkan meninggalkan kamp tersebut.

Ditambahkannya tak seorang pun bisa keluar, sebab orang tua, perempuan orang cacat dan anak kecil tidak mempunyai uang.

"Orang Suriah itu yang telah meninggalkan kamp tersebut takut untuk melaporkan peristiwa ini secara terbuka karena mereka takut itu bisa membahayakan mereka yang masih ada di sana, terutama keluarga mereka," tambah pernyataan tersebut.

Credit antaranews.com

AS dan Jepang Kembangkan Radar Baru Aegis untuk Kapal Perang

TOKYO - Washington dan Tokyo sedang berupaya mengembangkan radar baru untuk sistem pertahanan rudal Aegis yang dipasang pada kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Sumber diplomatik Jepang mengungkapkan proyek radar itu kepada kepada kantor berita Kyodo, hari Minggu.

Diplomat yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan radar baru itu bertujuan untuk melawan senjata baru, termasuk rudal jelajah hipersonik yang sedang dikembangkan oleh China dan Rusia. Menurut sumber tersebut, koordinasi pada proyek telah memasuki tahap akhir.

Jepang, menurut laporan Kyodo yang dikutip Sputnik, Senin (18/3/2019), menggunakan usaha patungan sebagai sarana untuk memperkuat pertahanannya terhadap kemungkinan serangan dari Korea Utara, yang Tokyo anggap sebagai ancaman yang layak terhadap keamanan nasional.

Sementara itu, keputusan Jepang untuk bergabung dengan proyek ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dapat dilihat sebagai pemicu perlombaan senjata baru antara negara-negara adidaya dunia.

Saat ini, kapal-kapal perang AS mengandalkan sistem radar AN/SPQ-9B, yang diklaim mampu mendeteksi ancaman-ancaman rudal yang terbang rendah. Namun, sistem ini menggunakan radar yang berputar tradisional, yang secara inheren rentan terhadap bintik-bintik buta.

Masih menurut Kyodo, satu unit sistem AN/SPQ-9B berharga sekitar USD4,1 juta. Sedangkan sistem baru kemungkinan akan jauh lebih mahal.

Sistem baru akan menjadi radar yang tidak berputar, yang menyediakan cakupan 360 derajat secara konstan. Sistem itu akan digunakan bersama dengan sistem lain, AN/SPY-6, yang berspesialisasi dalam target ketinggian tinggi dan dijadwalkan akan dikirimkan mulai tahun 2020.

Aegis adalah sistem pertahanan rudal utama maritim yang awalnya dikembangkan oleh Missile and Surface Radar Division of RCA Corporation dan saat ini diproduksi oleh Lockheed Martin.

Pada tahun 2016, AS meluncurkan versi berbasis darat stasioner pertama, yang disebut Aegis Ashore, di Rumania. Rusia telah berulang kali mengutuk pengerahan sistem pertahanan rudal Aegis Ashore di negara-negara dekat perbatasan Rusia, karena dapat dengan mudah digunakan untuk peluncuran rudal ofensif.

Credit sindonews.com

AS Sebut Kesepakatan S-400 Turki-Rusia Masalah Keamanan Nasional

WASHINGTON - Pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Turki akan menghadirkan masalah nasional bagi NATO yang tidak akan dapat menggunakan pesawat F-35 bersamaan dengan sistem pertahanan itu. Hal itu diungkapkan oleh pejabat senior Amerika Serikat (AS).

Para pejabat, yang berbicara singkat kepada sekelompok wartawan dengan syarat anonim, mengatakan pembelian sistem S-400 Turki tidak sama dengan penarikan dari NATO. Namun pembelian Ankara harus dilihat sebagai masalah keamanan nasional, bukan hanya keputusan komersial.

"Kami terus bekerja pada sejumlah opsi untuk memastikan bahwa partisipasi Turki dalam aliansi NATO dan hubungan bilateral dapat terus berlanjut dan tanpa hambatan," kata salah satu pejabat.

"Gravitasi risiko terhadap F-35 baik untuk Amerika Serikat dan sekutu NATO adalah sedemikian rupa sehingga kedua sistem tidak dapat ditempatkan bersama," imbuhnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (17/3/2019).

Turki yang juga anggota NATO telah berulang kali mengatakan berkomitmen untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia, meskipun ada peringatan dari AS bahwa S-400 tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara NATO.

Departemen Luar Negeri AS minggu lalu mengatakan Washington telah mengatakan kepada Turki bahwa jika membeli sistem S-400, AS harus menilai kembali partisipasi Ankara dalam program pesawat tempur Lockheed Martin F-35.

AS berusaha membujuk Turki untuk membeli sistem pertahanan Patriot buatannya, tetapi Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Ankara tetap berkomitmen pada kesepakatan untuk sistem pertahanan rudal darat-ke-udara Rusia.

Para pejabat senior AS mengatakan tawaran Washington untuk menjual Patriot ke Turki terus berlanjut dan kedua pihak tetap dalam negosiasi tentang hal itu.

Pemerintah Turki telah melewatkan "tenggat waktu lunak" yang ditetapkan oleh Washington untuk memutuskan apakah akan membeli sistem perisai rudal Raytheon Co. Patriot senilai USD 3,5 miliar. Penawaran resmi berakhir pada akhir bulan ini.

Pada hari Kamis, Erdogan mengulangi bahwa Ankara tidak mungkin mundur dari kesepakatan dengan Rusia.

Desakan Turki untuk membeli sistem Rusia berisiko memicu krisis diplomatik baru dengan Washington. Jika Ankara meneruskan kesepakatan Rusia, Turki juga bisa menghadapi sanksi berdasarkan undang-undang AS yang dikenal sebagai Melawan Musuh Amerika Lewat Sanksi.

Krisis diplomatik terakhir antara kedua sekutu NATO itu berkontribusi mendorong lira Turki ke rekor terendah pada bulan Agustus. Perselisihan tentang strategi di Suriah, sanksi Iran dan penahanan staf konsuler AS tetap belum terselesaikan, dan masalah pertahanan rudal mengancam untuk memperluas keretakan lagi.

Credit sindonews.com

Ribuan Demonstran di Pusat Kota Madrid Dukung Separatis Catalan

MADRID - Ribuan pendukung kemerdekaan Catalan berunjuk rasa di pusat Kota Madrid untuk menentang pengadilan terhadap 12 pemimpin oposisi. Para pemimpin oposisi Catalan itu terancam penjara atas peran mereka menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Spanyol pada 2017.

Para demonstran yang melakukan perjalanan dari wilayah Catalonia untuk berunjuk rasa itu mengibarkan bendera Catalan dan membawa spanduk bertulis “Penentuan nasib sendiri itu bukan kejahatan.”

Penyelenggara unjuk rasa memperkirakan sebanyak 120.000 orang mengikuti demonstrasi itu. Adapun kepolisian menyatakan pengunjuk rasa mencapai 18.000 orang. Ketegangan antara Madrid dan Barcelona itu terjadi sejak deklarasi kemerdekaan Catalonia pada akhir 2017, tapi pengadilan terhadap 12 pemimpin separatis telah merusak proses negosiasi.

Ke-12 orang itu diadili di Madrid dengan berbagai dakwaan mulai dari pemberontakan hingga penyalahgunaan dana. Semua tuduhan itu disangkal para pemimpin separatis. Krisis Catalan itu mewarnai pemilu 28 April dengan tiga partai sayap kanan, yakni konservatif Partai Rakyat (PP), sayap kanan-tengah Ciudadanos, dan sayap kanan-jauh Partai Vox, mendesak Spanyol mengambil sikap lebih keras pada separatis.

Survei menunjukkan dukungan untuk partai-partai Catalan mungkin semakin kuat jika Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez membentuk pemerintahan setelah pemilu. Sebagian besar survei menunjukkan kubu Sosialis Sanchez memenangkan sebagian besar kursi tapi tidak dapat meraih mayoritas parlemen.

Sanchez berkuasa dengan memenangkan mosi tidak percaya tahun lalu dengan dukungan partai-partai separatis Catalan, tapi tidak bisa meloloskan rancangan anggarannya sehingga membuatnya menyerukan pemilu lebih awal.

Credit sindonews.com

Usai Teror, Kabinet Selandia Baru Sepakat Perketat UU Senjata

PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, memastikan kabinetnya sepakat memperketat aturan mengenai kepemilikan senjata pada Senin (18/3), tiga hari setelah teror penembakan di dua masjid di Christchurch. (Reuters/Ross Setford)

Jakarta, CB -- Kabinet pemerintahan Selandia Baru sepakat memperketat aturan mengenai kepemilikan senjata pada Senin (18/3), tiga hari setelah teror penembakan di dua masjid di Christchurch.

"Kami sudah mencapai kesepakatan sebagai kabinet, kami bersatu," ujar Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, setelah menggelar rapat kabinet, sebagaimana dikutip AFP.

Ardern kemudian mengatakan bahwa kabinetnya akan menggodok revisi aturan tersebut dan bakal mengumumkan rinciannya sebelum rapat kabinet Senin pekan depan.

"Ini berarti dalam waktu 10 hari setelah aksi terorisme mengerikan, kami akan mengumumkan revisi yang akan, saya yakin, membuat komunitas kami lebih aman," tutur Ardern seperti dilansir Reuters.

AFP melaporkan bahwa Selandia Baru sudah pernah memperketat undang-undang kepemilikan senjata pada 1992 lalu, dua tahun setelah seorang pria yang memiliki masalah kejiwaan menembak mati 13 orang di Kota Aramoana.

Aturan itu membatasi akses pembelian senapan semi-otomatis. Namun, undang-undang tersebut masih dianggap lemah,

Berdasarkan undang-undang tersebut, warga berusia di atas 16 tahun bisa mengajukan izin kepemilikan senjata api.

Izin tersebut berlaku selama 10 tahun setelah mereka menyelesaikan ujian keselamatan dan pemeriksaan latar belakang oleh kepolisian.

Namun, kepolisian Selandia Baru tahun lalu menyatakan bahwa undang-undang tersebut tak mengatur registrasi sebagian besar senjata.

Hingga kini, kepolisian Selandia baru bahkan tak mengetahui jumlah senjata api yang dimiliki secara legal maupun ilegal.

Menurut perkiraan kepolisian pada 2014 lalu, ada 1,2 juta senjata api legal yang dimiliki warga sipil. Dengan demikian, 1 dari 4 orang di Selandia Baru memiliki senjata.

Ardern mencatat sejumlah kegagalan pemerintah sebelumnya untuk merevisi undang-undang ini. Ia pun memastikan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali larangan kepemilikan senjata semi-otomatis.

Agenda revisi aturan senjata ini kembali mencuat setelah pelaku penembakan di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood pada Jumat lalu diketahui menggunakan senjata semi-otomatis gaya militer.

Sang pelaku melepaskan tembakan secara membabi buta hingga menewaskan setidaknya 50 orang dan melukai 50 lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Australia Geledah Rumah terkait Pelaku Teror Christchurch

Ilustrasi penyelidikan teror Christchurch. (AP Photo/Mark Baker)

Jakarta, CB -- Pasukan pemberantas terorisme Australia menggeledah dua rumah yang diduga berhubungan dengan Brenton Tarrant, pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru, Senin (18/3).

Rumah tersebut masing-masing terletak di Kota Sandy Beach dan Lawrence, New South Wales. Kedua rumah itu berjarak tak jauh dari kota kelahiran Tarrant di Grafton.

"Tujuan utama penggeledahan itu adalah untuk secara formal mencari sejumlah materi yang mungkin dapat membantu penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian Selandia Baru," bunyi pernyataan otoritas Australia seperti dikutip AFP.

Canberra menyatakan keluarga Tarrant "terus membantu kepolisian dalam penyelidikan." Otoritas Australia menganggap hingga kini keluarga Tarrant tak menimbulkan ancaman bagi warga sekitar.

Selandia Baru telah mendakwa Tarrant atas penembakan di dua masjid di pusat Kota Christchurch pada Jumat pekan lalu. Insiden itu menewaskan 50 orang dan melukai 50 lainnya.

Tarrant mengakui dirinya sendiri sebagai penganut supremasi kulit putih. Dia menyiarkan aksi penembakannya secara langsung di Facebook.

Tarrant juga sempat mengunggah sejumlah pernyataan rasis dan manifesto di akun Twitter pribadinya sebelum beraksi.

Dia merupakan warga Australia yang diketahui tumbuh besar di Grafton. Tarrant kerap berpergian ke luar negeri selama satu dekade terakhir dan menetap di Dunedin, Selandia Baru, dalam beberapa tahun belakangan.

Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, menjelaskan Tarrant hanya menghabiskan waktu 45 hari di Negeri Kanguru selama tiga tahun terakhir.

Dutton juga menuturkan Tarrant tidak masuk dalam daftar teroris aparat keamanan Australia. Ia membantah dugaan Australia mengabaikan ancaman teror yang berasal dari kaum ekstremis sayap kanan seperti Tarrant.

Dia menuturkan Organisasi Keamanan Intelijen Australia (ASIO) terus memantau aktivitas kelompok-kelompok ekstrem kanan.

"Kelompok-kelompok ekstremis ini, neo-nazi, supremasi kulit putih, kelompok ekstrem kanan-atau istilah apa pun yang ingin Anda terapkan-mereka sudah berada dalam radar ASIO," ucap Dutton.

Credit cnnindonesia.com

Palestina dan Yordania Tolak Israel Putuskan Status Al-Aqsha

Kubah Nabi, Kompleks Masjid Al Aqsha, Yerusalem, Palestina.

Foto: Screen Capture Youtube

Israel menutup area Bab Al-Rahma di kompleks Masjid Al-Aqsha.

CB, YERUSALEM -- Palestina dan Yordania menolak campur tangan Israel dalam urusan status kompleks Masjid Al-Aqsha. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri dari dua negara tersebut secara terpisah pada Ahad (17/3) waktu setempat.

Kedua menteri luar negeri dari Palestina dan Yordania sama-sama mengecam pengadilan Israel yang mengeluarkan keputusan terkait penutupan area Bab Al Rahma (pintu belas kasih) yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki.

“Kedua kementerian menekankan bahwa Israel tak memiliki yuridiksi atas masjid Al-Aqsha,” seperti dilansir Maan News pada Senin (18/3).

Kemenlu Palestina mengatakan bahwa putusan pengadilan Israel merupakan langkah awal bagi Israel untuk mengambil alih seluruh situs suci tersebut. Hal itu sebagaimana diminta oleh kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan Israel yang berusaha untuk menghancurkan situs Islam dalam rangka membangun sebuah tempat ibadah Yahudi sebagai gantinya.

Sementara, Kemenlu Yordania mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional Yerusalem Timur dan Masjid Al-Aqsha tak bisa dikenai sistem peradilan Israel. Pernyataan itu juga mengatakan Bab Al Rahma adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsha dan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas urusan Al-Aqsha.

Kemenlu Yordania menyerukan untuk membatalkan keputusan pengadilan Israel. Yordania meminta Israel bertanggungjawab atas segala akibat dari keputusan tersebut.

Sebelumnya Pengadilan Israel mengeluarkan keputusan untuk menutup Bab Al-Rahma dan memberikan Departemen Wakaf untuk mengajukan banding dalam 60 hari atas keputusan tersebut.

Credit republika.co.id

Sumber: India dan Pakistan Saling Ancam Hujani Rudal

NEW DELHI - Konflik singkat antara India dan Pakistan pada bulan lalu berlanjut pada aksi saling ancam untuk menghujani rudal satu sama lain. Lima sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan hanya intervensi para pejabat Amerika Serikat, termasuk Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, yang bisa mencegah konflik menjadi lebih besar.

Pada satu tahap, India mengancam akan menembakkan setidaknya enam rudal ke Pakistan, dan Islamabad mengatakan akan menanggapi dengan serangan rudal tiga kali lipat. Hal itu dipaparkan diplomat Barat, sumber-sumber pemerintah di New Delhi, Islamabad dan Washington, yang dilansir Reuters, Senin (18/3/2019).

Cara di mana ketegangan tiba-tiba memburuk dan mengancam akan memicu perang antar-negara bersenjata nuklir itu menunjukkan bagaimana wilayah Kashmir—yang diklaim keduanya dan merupakan inti dari permusuhan mereka—tetap menjadi salah satu titik api paling berbahaya di dunia.

Perseteruan itu belum melampaui ancaman, dan tidak ada pernyataan bahwa misil yang terlibat itu tidak lebih dari senjata konvensional, tetapi kedua negara itu menciptakan kekhawatiran di kalangan resmi di Washington, Beijing dan London.

Kantor berita Reuters telah menyatukan semua peristiwa yang menyebabkan krisis militer paling serius di Asia Selatan sejak 2008 itu, serta upaya diplomatik bersama untuk membuat kedua pihak mundur.

Pertikaian yang mendidih pecah menjadi konflik akhir bulan lalu ketika pesawat-pesawat tempur India dan Pakistan terlibat dalam pertempuran udara di Kashmir pada 27 Februari, sehari setelah serangan oleh para jet tempur India yang diklaim ditargetkan terhadap sebuah kamp militan di Pakistan. Islamabad membantah ada kamp militan di daerah itu dan mengatakan bom-bom India meledak di lereng bukit yang kosong.

Dalam bentrokan pertama mereka sejak perang terakhir antara kedua negara pada tahun 1971, Pakistan menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur India dan menangkap pilotnya setelah sang pilot terlontar dari pesawatnya di Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Beberapa jam kemudian, video-video pilot India yang berdarah, diborgol dan ditutup matanya, muncul di media sosial. Dalam video itu, sang pilot mengidentifikasi dirinya dengan para interogator Pakistan, yang memperdalam kemarahan di New Delhi.

Perdana Menteri India Narendra Modi yang menghadapi pemilihan umum pada bulan April-Mei berada di bawah tekanan untuk merespons.

Malam itu, Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval, berbicara mengenai jalur aman kepada kepala Intelijen Antar-Layanan Pakistan (ISI), Asim Munir, untuk memberitahunya bahwa India tidak akan mendukung kampanye baru "kontra terorisme" bahkan setelah enangkapan pilot. Hal itu diungkap sumber pemerintah India dan diplomat Barat yang mengetahui tentang percakapan tersebut kepada Reuters di New Delhi.

Menurut para sumber, Doval mengatakan kepada Munir bahwa pertarungan India dengan kelompok-kelompok militan yang bebas beroperasi dari tanah Pakistan siap untuk ditingkatkan.

Seorang menteri pemerintah Pakistan dan seorang diplomat Barat di Islamabad secara terpisah mengonfirmasi ancaman khusus India untuk menggunakan enam rudal pada sasaran di dalam wilayah Pakistan. Mereka tidak menentukan siapa yang memberikan ancaman atau siapa yang menerimanya, tetapi menteri itu mengatakan badan intelijen India dan Pakistan "berkomunikasi satu sama lain selama pertempuran, dan bahkan sekarang mereka berkomunikasi satu sama lain".

Pakistan mengatakan akan membalas serangan rudal India dengan lebih banyak hingga tiga kali lipat. Hal itu diungkap menteri tersebut kepada Reuters, yang berbicara dengan syarat anonim.

"Kami mengatakan jika Anda akan menembakkan satu rudal, kami akan menembakkan tiga. Apa pun yang akan dilakukan India, kami akan merespons tiga kali untuk itu, "kata menteri Pakistan itu.

Kantor Doval tidak menanggapi permintaan komentar. Seorang pejabat pemerintah mengatakan dalam menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar bahwa India tidak mengetahui adanya ancaman rudal yang dikeluarkan untuk Pakistan.

Militer Pakistan menolak berkomentar dan Munir tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Kementerian luar negeri Pakistan juga menolak menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.

Credit sindonews.com

DK PBB Setujui Resolusi Indonesia dan Jerman Soal Afghanistan

WASHINGTON - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Resolusi itu diajukan oleh Indonesia dan Jerman.

“Ini adalah Resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh DK PBB sejak keanggotaan Indonesia pada DK PBB sejak Januari 2019," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (17/3).

Pria yang kerap disapa Trian itu kemudian mengatakan, resolusi ini penting, karena memberikan mandat kepada badan PBB untuk lanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan, guna mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Afghanistan.

"Kesatuan dari DK PBB penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional dukung Afghanistan secara penuh," ungkapnya.

Resolusi itu berisikan peran PBB untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen DK PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi.

Sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif bersifat Afghan-led dan Afghan-owned dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional, juga telah digarisbawahi pada resolusi.

Perpanjangan mandat UNAMA penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan Pemilu Presiden tahun 2019 di Afghanistan.

Credit sindonews.com

Maduro Berencana Rombak Kabinet

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro saat peringatan Angostura Discour Bicentennial di Ciudad Bolivar, Venezuela (15/2).

Foto: EPA

Perombakan terjadi setelah pemadaman berlangsung hampir selama sepekan.

CB, CARACAS -- Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan Presiden Nicolas Maduro sedang merencanakan perombakan mendalam pemerintahannya, Ahad (17/3).

"Presiden Nicolas Maduro telah meminta seluruh kabinet eksekutif meninjau ulang peran mereka dalam restrukturisasi mendalam metode dan fungsi pemerintah Bolivarian, untuk melindungi tanah air Bolivar dan Chavez dari ancaman apa pun," tulis Rodriguez di Twitter, merujuk kepada pemimpin kemerdekaan Simon Bolivar, dan mantan presiden Hugo Chavez.

Perombakan terjadi setelah pemadaman berlangsung hampir selama sepekan. Venezuela telah mengalami hiperinflasi ekonomi, kekurangan makanan, obat-obatan dan emigrasi jutaan warga.

Maduro menyalahkan pemadaman listrik atas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Selain itu, juga bagian dari sabotase oleh oposisi.

Akan tetapi para insinyur kelistrikan setempat mengatakan kepada Reuters, penyebab pemadaman disebabkan kurangnya investasi selama bertahun-tahun. Kemudian, karena kurangnya pemeliharaan pembangkit listrik, dan jaringan listrik negara.

Maduro menghadapi tantangan kepresidenannya dari pemimpin oposisi, Juan Guaido. Ia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin oposisi pada Januari untuk menjadi presiden sementara.

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas.

Alasan Guaido menjadi pemimpin oposisi yakni karena, pemilihan kembali Maduro pada Mei 2018 dianggap tidak sah. Sebagian besar negara Barat telah mengakui Guaido sebagai pemimpin negara yang sah.

Maduro telah berulang kali mengubah anggota Kabinet sejak menjabat pada 2013. Dengan anggota militer naik ke jabatan yang memimpin kementerian minyak, interior dan listrik.

Dalam kunjungan ke pekerja listrik di negara bagian Bolivar selatan pada Sabtu, Maduro berjanji melakukan restrukturisasi perusahaan listrik negara Corpoelec. Ia juga berjanji untuk membuat unit di angkatan bersenjata, fokus melindungi infrastruktur utama dari serangan.

Credit republika.co.id

Filipina Keluar dari Mahkamah Internasional

Ilustrasi perang narkoba di Filipina. (REUTERS/Czar Dancel)

Jakarta, CBa -- Filipina resmi hengkang dari keanggotaan Mahkamah Internasional (ICC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 17 Maret 2019. Penyebabnya adalah Presiden Rodrigo Duterte keberatan karena perang pemberantasan narkoba yang gencar dia lakukan diusut oleh lembaga itu, karena diduga melanggar hak asasi manusia.

"Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa keputusan Filipina menarik diri mulai efektif pada 17 Maret," kata Juru Bicara ICC PBB, Eri Kaneko, seperti dilansir AFP, Minggu (17/3).

Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba berdarah yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negaranya. Meski dikritik, Duterte menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina.

Pada Februari 2018, jaksa penuntut pada ICC, Fatou Bensouda, memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Duterte.

Filipina memilih mundur dari ICC setelah pada 2018 lalu lembaga itu mulai mengusut dugaan pelanggaran dalam perang narkoba ala Duterte. Namun, mereka menyatakan selama ini tidak pernah secara sah menjadi anggota ICC, dengan alasan tak pernah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Posisi kami dalam masalah ini jelas, tidak mendua, dan tetap. Filipina tidak pernah menjadi negara yang mendukung Statuta Roma yang menjadi dasar ICC," kata Juru Bicara Kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam pernyataan.

"Selama yang kami ketahui, mahkamah ini tidak ada," ujar Panelo.

Meski begitu, aturan ICC menyatakan seluruh hal yang tengah diusut sebelum sebuah negara mundur dari keanggotaan mereka tetap akan ditelusuri.

Menurut temuan awal ICC, kepolisian Filipina menyatakan mereka menembak mati 5,176 pengguna atau pengedar narkoba yang menolak ditangkap. Namun, menurut kalangan pegiat HAM jumlah korban perang narkoba sebenarnya tiga kali lipat lebih banyak.

Akan tetapi, reputasi ICC belakangan juga banyak dipertanyakan. Apalagi mereka belum lama ini membebaskan tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan di negaranya. Yakni mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo, pada Januari 2018. Lantas pada Juni tahun yang sama, ICC membebaskan mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba.

Credit cnnindonesia.com

Sejarah Pembunuhan Massal di Selandia Baru

Pekerja menggali liang lahat di pemakaman Muslim bagi korban penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru, Ahad (17/3).

Foto: AP Photo/Mark Baker

Penembakan masjid Christchurch masuk 10 penembakan massal terburuk di dunia.

CB, WELLINGTON -- Seluruh dunia melihat Selandia Baru sebagai salah satu negara paling aman. Tapi sebenarnya negara itu juga memiliki sejarah panjang pembunuhan massal. Penembakan di dua masjid di Christchurch menjadi pembunuhan massal terburuk sepanjang sejarah Selandia Baru.

Dengan korban tewas yang mencapai 50 orang, penembakan ini masuk 10 penembakan massal terburuk di dunia. Pada 1943, sebanyak 48 tawanan perang dari Jepang ditembak dan dibunuh dalam kerusuhan di penjara tawanan perang di Featherston. Seorang prajurit Selandia Baru juga tewas dalam kejadiaan tersebut.

Perdana Menteri Jacinda Ardern menyebut penembakan Christchurch menjadi hari tergelap dalam sejarah Selandia Baru. Tapi, penembakan ini bukan satu-satunya penembakan massal yang pernah terjadi di negara itu.

Dilansir di Radio NZ, Ahad (17/3), pada 1990 David Gray menembaki orang di jalan Aramoana di dekat Dunedin. Ia membunuh 13 orang sebelum ditembak mati polisi keesokan harinya. Gray tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut The Atlantic, penembakan massal kembali terjadi pada 1997 dimana enam orang tewas dan empat lainnya terluka di Raurimu, North Island.

Pada 1941, Stanley Graham melepaskan tembakan di Hokitika. Ia menembak mati empat polisi dan tiga orang lainnya. Penembakan itu dipicu pertengkaran dengan tetangganya yang ia yakini membunuh hewan ternaknya. Graham akhirnya ditembak mati polisi dalam pemburuan besar-besaran.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, bertemu dengan anggota komunitas Muslim setelah penembakan massal di dua masjid Christchurch, Selandia Baru, 16 Maret 2019.

Pada 1992, ada dua pembunuhan massal yang terjadi di Selandia Baru. Dua peristiwa itu terjadi hanya berselang beberapa pekan.

Kejadian pertama terjadi pada Mei ketika petani Auckland Brian Schlaepfer membunuh istrinya dalam sebuah pertengkaran. Lalu, sebelum bunuh diri, Schlaepfer membunuh lima anggota keluarga lainnya, yakni tiga orang putra, satu orang menantu dan satu cucu laki-laki. Pada Juni di tahun yang sama Raymod Ratima memukul dan menusuk tujuh anggota keluarganya sampai tewas.

Di Selandia Baru, kekerasan dengan senjata sangat jarang terjadi. Tingkat pembunuhan tahunan dengan senjata juga tidak pernah mencapai digit ganda.

Dalam skala global, World Atlas memasukkan penembakan Christchurch ke posisi delapan penembakan massal terburuk dalam sejarah. Tragedi ini setara dengan pembantaian di Pulse Nightclub, Florida, Amerika Serikat pada 2016 yang jumlah korban tewasnya 49 orang.

Muslim Turki mengadakan shalat gaib selama demonstrasi mengutuk penembakan massal di Christchurch, Selandia Baru, di Ankara, Turki, 16 Maret 2019.

Penembakan massal terburuk terjadi di Peshawar, Pakistan di mana ada sebanyak 149 orang tewas. Enam orang pelaku penembakan tersebut anggota kelompok yang berafilasi dengan Taliban.

Hal itu disusul penembakan di Garissa University College di Kenya yang total jumlah korban tewasnya sebanyak 148 orang. Al-Shabaab, kelompok yang berafilasi dengan Alqaidah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Credit republika.co.id