CUPUMA

Senin, 04 Februari 2019

Pesawat Tempur AS Serang Militer Suriah

Pasukan milikter AS di Suriah (ilustrasi)

Foto: VOA

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah.

CB, DAMASKUS -- Media yang dikelola pemerintah Suriah, SANA melaporkan pesawat tempur Amerika Serikat (AS) menyerang tentara Suriah yang sedang berada di dekat medan pertempuran melawan ISIS yang berada di sebelah timur Sungai Efrat. Laporan ini dikutip dari sumber militer Suriah.

"Pesawat tempur koalisi AS meluncurkan serangan pada petang ini (Sabtu) ke salah satu formasi tentara Suriah yang beroperasi di wilayah Albukamal di sebelah selatan pinggir Deir al-Zor," kata sumber yang dikutip SANA, Ahad (3/2).

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah dan melukai dua orang tentaranya. Serangan itu menghancurkan satu senjata artileri milik pasukan Suriah.

Sampai kini koalisi yang dipimpin AS di Suriah tidak dapat dimintai komentar tentang laporan tersebut. Sebelumnya mereka membantah telah melakukan serangan ke militer Suriah di wilayah itu.

Walaupun pada 2017 ISIS sudah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan mereka saat ini ISIS masih mengusai beberapa desa di Suriah. Di Suriah, ISIS menghadapi dua front pertempuran. Pertama berperang melawan koalisi yang dipimpin AS dan front kedua melawan tentara Suriah yang didukung oleh Rusia.

Kelompok teror tersebut juga masih menguasai kantong-kantong pemukiman di gurun-gurun. Tapi pasukan Suriah yang menguasai kota-kota besar sudah mengepung mereka.

Rusia dan Amerika Serikat terus menjaga komunikasi militer untuk mencegah konflik yang tidak direncanakan di Suriah. Dua negara tersebut sama-sama memerangi ISIS tapi dibeberapa kesempatan bentrokan sempat terjadi.

Credit republika.co.id

Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara

ilustrasi: Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai, UAE (CB) - Para wakil dari pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada Reuters.

PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.

Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.

Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.

Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.

Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.

Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.

Credit antaranews.com

Pentagon Kerahkan 3.750 Tentara Tambahan AS ke Perbatasan Meksiko

WASHINGTON - Pentagon mengirim 3.750 tentara tambahan Amerika Serikat (AS) ke wilayah barat daya negara tersebut yang berbatasan dengan Meksiko. Ribuan pasukan tambahan ini akan bertugas selama tiga bulan untuk mendukung agen-agen perbatasan.

Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.

Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.

Presiden Donald Trump, yang telah menggambarkan situasi di perbatasan sebagai krisis, diharapkan berbicara tentang imigrasi dan usulannya untuk tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko selama pidato kenegaraan tahunan Serikat pada hari Selasa (5/2/2019).

Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.

Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).

Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.

Pentagon mengatakan militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai mobile di Arizona, California, New Mexico, dan Texas. Misi tersebut dijadwalkan akan berjalan hingga 30 September 2019. Beberapa pasukan tambahan juga akan merangkai kawat berduri lebih dari 240 mil (240 km).

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.

Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu.

Credit sindonews.com

AS Ancam Invasi Militer, Venezuela Tak Gentar

CARACAS - Venezuela tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa invasi militer menjadi opsi untuk mengatasi krisis di negara kaya minyak itu. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan rakyatnya siap untuk mengusir serangan militer asing kapan pun itu terjadi.

Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.

"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.

"Kami selalu siap untuk menangkis serangan," ujarnya, dikutip Russia Today, Senin (4/2/2019). Rodriguez tidak merinci apakah Caracas telah mengambil langkah ekstra untuk mempersiapkan negaranya terhadap potensi serangan militer asing.

Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.

Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.

Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.

Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis.

Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Trump Pertimbangkan Opsi Intervensi Militer di Venezuela

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan, penggunaan kekuatan militer AS di Venezuela menjadi salah satu opsi yang ada. Kemungkinan pengerahan pasukan AS ini seiring dengan terus berlangsungnya krisis politik di Venezuela yang kian meruncing.

Pernyataan soal opsi pengerahan militer ke Venezuela dilontarkan Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (1/2) malam. Ketika ditanya apa yang akan membuatnya menggunakan kekuatan militer di Venezuela dan apa kepentingan keamanan nasional untuk tindakan seperti itu, Trump berkata, "Yah, saya tidak ingin mengatakan itu, tapi tentu saja itu sesuatu yang ada di - itu pilihan."

Trump lebih lanjut mencatat, bahwa Venezuela adalah "bagian yang sangat penting di dunia", di mana kejahatan yang merajalela dan kemiskinan yang meluas telah menyebabkan penderitaan di kalangan penduduk setempat.

Trump juga mengungkapkan, beberapa bulan lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melayangkan permintaan untuk bertemu dengannya. Namun, Trump menolak permintaan itu. Penolakan itu dikarenakan telah terjadi "hal-hal yang sangat mengerikan" di negara itu.

"Saya menolaknya, karena kami sangat jauh dalam prosesnya," kata Trump. "Begitu banyak hal yang sangat mengerikan telah terjadi di Venezuela, ketika Anda melihat negara itu. Itu adalah negara terkaya di bagian dunia, yang merupakan bagian yang sangat penting di dunia,” lanjutnya.

“Dan, sekarang Anda melihat kemiskinan dan Anda melihat penderitaan dan Anda melihat kejahatan dan melihat semua hal yang terjadi. Jadi, saya pikir prosesnya tengah berjalan, aksi protes yang luar biasa," jelas Trump.

Hingga kini dukungan untuk kubu oposisi Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido terus mengalir dari dunia internasional dan dari dalam negeri Venezuela sendiri. Guaido sendiri telah mengangkat dirinya sebagai presiden sementara negara itu. AS dan beberapa sekutunya juga telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Credit sindonews.com

Kolombia Bentuk Pusat Bantuan Internasional untuk Venezuela

BOGOTA - Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota Cucuta, di bagian timur Kolombia dekat dengan perbatasan Venezuela.

Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.

"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.

Duque, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2), menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan akan mencakup barang-barang rumah tangga, obat-obatan, makanan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Venezuela.

Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Ivan Duque atas semua dukungannya. Kami adalah negara persaudaraan dan kami berterima kasih kepada Kolombia atas keinginannya untuk memastikan bahwa Venezuela menerima bantuan segera yang mereka butuhkan," kicau Guaido.

Credit sindonews.com

Bentrok Militer dan Pemberontak Kolombia, 10 Orang Tewas

Ilustrasi anggota FARC. (Reuters/John Vizcaino).

Jakarta, CB -- Setidaknya 10 orang tewas dalam akibat bentrokan antara aparat keamanan Kolombia dan kelompok pemberontak FARC pada Sabtu (2/2).

Menteri Pertahanan Kolombia, Guillermo Botero, mengatakan bahwa salah satu orang yang tewas dalam operasi di Caqueta itu adalah pemimpin FARC, Rodrigo Cadete.

"Sembilan gerilyawan lainnya kami bunuh. Kami juga menangkap beberapa orang dan pertempuran masih berlanjut di kawasan itu," ujar Botero melalui keterangan resmi yang dikutip AFP.

Berdasarkan intelijen militer, sekitar 1.700 anggota FARC masih memperjuangkan pemberontakan dengan dana dari hasil perdagangan narkotika. Sementara itu, 7.000 anggota FARC lainnya sudah menyerahkan senjata ke pemerintah.

Tanpa komando terpadu, para pembangkang beroperasi di daerah-daerah terpencil di mana mereka melawan kelompok lain guna mengendalikan jalur perdagangan narkotika.

Kondisi Kolombia relatif tenang sejak perjanjian damai 2016 ditandatangani Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos, dan FARC. Perjanjian penting ini mengubah FARC menjadi partai politik.

Namun, masih ada satu faksi kecil pemberontak yang terus melakukan pergerakan di Kolombia, yaitu ELN.

Presiden Ivan Duque yang resmi menjabat sejak 2016, sesuai janji kampanyenya, telah mengambil langkah tegas terhadap ELN, termasuk meminta mereka melepaskan semua sandera sebagai salah satu prasyarat proses damai.

Credit cnnindonesia.com

Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien

Seorang polisi paramiliter berjaga di Kedutaan Besar Australian di Beijing, China, 24 Januari 2019. (REUTERS/Jason Lee)

Beijing (CB) - Dua pengacara yang direkrut oleh istri seorang warga Australia, yang ditahan oleh otoritas Beijing atas dugaan spionase, mengatakan akses mereka terhadap terduga diblokade oleh otoritas China.

Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.

Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.

Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah "langkah koersif," ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan "membahayakan keamanan negara."

Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.

Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, "Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya."

Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.

Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.

Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.

Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah "penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan."

Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.

Credit antaranews.com

Banjir Terparah dalam Seabad Terjang Negara Bagian Queensland

MELBOURNE - Banjir terparah dalam seabad terakhir menerjang negara bagian Queensland, Australia. Biro cuaca nasional memperingatkan hujan lebat terus terjadi di wilayah itu dalam beberapa hari mendatang. Beberapa warga telah dievakuasi beberapa hari menjelang musim hujan di wilayah sekitar kota pantai Townsville, utara Queensland.

Pejabat Biro Meteorologi Australia Adam Blazak tidak menjelaskan berapa banyak orang yang telah dievakuasi, tapi menyatakan beberapa kawasan mengalami banjir terbesar. “Normalnya hujan hanya terjadi beberapa hari, tapi ini terus terjadi selama sepekan hingga sekarang dan terus terjadi dalam beberapa hari lagi,” papar Blazak, dilansir Reuters.

Curah hujan sebesar 150 mm dan 200 mm diperkirakan terjadi di Kota Townsville pada akhir pekan lalu atau setara dengan curah hujan total selama sebulan. Otoritas lokal telah mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada akhir pekan lalu dan meminta warga menghindari menggunakan jalanan dan segera pindah ke lokasi yang lebih tinggi jika kondisi memburuk.

Queensland Utara merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam tambang berupa perak, timah, tembaga, dan bijih besi. Adapun Townsville menjadi pusat pemprosesan utama untuk logam di kawasan tersebut. “Dalam kondisi sangat kontras, kebakaran liar terjadi di negara bagian Tasmania yang menghanguskan sekitar 190.000 hektare lahan,” ungkap para petugas pemadam kebakaran.

Kepala Badan Pemadam Kebakaran Tasmania Chris Arnold menyatakan, hampir 600 personel bekerja untuk mengatasi kebakaran. Beberapa wilayah telah terbakar selama beberapa pekan dan telah menghancurkan sejumlah rumah. Arnold menjelaskan, meski dalam beberapa hari terakhir ada kondisi yang menguntungkan untuk mengatasi kebakaran, komunitas di beberapa wilayah negara bagian itu masih terancam dengan kondisi cuaca panas dan kering pada Minggu (3/2) sehingga dapat memicu kebakaran lahan.

Australia mengalami bulan terpanas pada Januari lalu dengan kondisi itu tetap terjadi hingga April. Cuaca itu pun memicu keterbatasan listrik di beberapa wilayah dan membuat tarif listrik naik. Sementara itu, suhu dingin ekstrem masih terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ribuan kendaraan terjebak di antrean panjang akibat salju tebal di jalan A22, Italia, Sabtu (2/2).

Petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan 200 orang yang terjebak selama beberapa jam di dalam mobil dan bus. “Antrean kendaraan tampak di rute yang menghubungkan wilayah timur laut ke Austria dengan panjang mencapai 16 km,” ungkap juru bicara pemadam kebakaran Provinsi Bolzano, Italia.

Dia menjelaskan, sulit untuk menilai jumlah kendaraan yang terkena dampak salju tebal itu, tapi diperkirakan mencapai ribuan mobil. Sejumlah kendaraan milik pemadam kebakaran digunakan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang yang sudah terjebak di dalam mobil selama beberapa jam dalam kondisi suhu beku.

Karena cuaca buruk, beberapa kendaraan besar yang tidak memiliki perlengkapan untuk sirkulasi musim dingin membelok di jalur itu sehingga menghalangi lalu lintas jalan. Longsor salju juga terjadi di jalur itu pada Sabtu (2/2) pagi, tapi tidak menimpa mobil yang melintas.

Credit sindonews.com

Banjir Landa Utara Australia, Ribuan Orang Mengungsi

Ilustrasi banjir. (AAP/Tracey Nearmy/via REUTERS).

Jakarta, CB -- Banjir timur laut Australia, yang terjadi satu kali dalam satu abad, melanda wilayah utara Australia. Banjir dengan peringatan tornado beberapa hari ke depan itu juga memaksa ribuan orang meninggalkan rumah penduduk di Townsville, Queensland.

Mengutip AFP, Minggu (3/2), Bruce Gunn, Manager Meteorologi wilayah setempat bilang banjir juga telah memutus aliran listrik. Cuaca yang lebih parah dapat memicu tornado, dan merendam 20 ribu unit rumah penduduk.

"Ini (banjir) pada dasarnya bukan hanya satu dalam 20 tahun, tapi dalam 100 tahun," ujar Perdana Menteri Queensland Annastacia Palaszczuk, kemarin, ketika mengorder para tentara militer untuk mengirimkan puluhan ribu karung pasir ke penduduk yang terkena bencana banjir.

Biro Meteorologi menyebut palung monsun bergerak lambat di atas tanah Queensland. Akibatnya, beberapa daerah akan menerima hujan lebih dari setahun sebelum kondisi ini mereda.

Ahli Meteorologi Adam Blazak mengungkapkan hujan deras akan mengguyur hingga Kamis, 6 Februari malam. Artinya, banjir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut.

Wilayah Queensland menerima rata-rata 2.000 milimiter hujan setiap tahun. Kota Ingham, utara Townsville, disebut menerima 506 mm huan dalam 24 jam terakhir antara Sabtu-Minggu.

"Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Volume airnya luar biasa. Lantai bawah hilang, lemari es dan freezer mengambang. Lima atau enam anak tangga lagi juga hilang," kata salah satu penduduk Townsville, Chris Brookehouse.

Credit cnnindonesia.com

Rekening Bank Diblokir, Greenpeace Tutup Dua Kantor di India

Akibat pemblokiran rekening bank oleh pemerintah India sejak Oktober tahun lalu, bulan ini Greenpeace terpaksa menutup kantor di New Delhi dan Patna. (AFP/RAVEENDRAN)

Jakarta, CB -- Sebab rekening banknya diblokir, kelompok pemerhati lingkungan hidup Greenpeace terpaksa menutup dua kantor regional dan mengurangi jumlah stafnya di India.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Reuters, rekening bank milik Greenpeace itu diblokir dengan tuduhan menerima sumbangan tak sah. Itu terjadi akibat pengetatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok nirlaba yang dilakukan pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Dikatakannya, pengetatan oleh pemerintahan Modi itu karena kelompok-kelompok nirlaba itu sering bertindak bertentangan dengan kepentingan India. Selain itu, Modi pun telah mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Greenpeace yang aktif mengampanyekan penolakan pembangkit listrik tenaga batubara di India itu dilarang menerima sumbangan asing sejak 2015. Lembaga penyelidik kejahatan finansial India lantas membekukan rekening bank utama kelompok tersebut pada 5 Oktober 2018.

Atas pembekuan itu, lewat sebuah pernyataan yang dipublikasi pada Sabtu (2/2), Greenpeace mengatakan dua kantor regional yang berada di New Delhi dan Patna terpaksa ditutup. Atas dasar penutupan tersebut, staf Greenpeace di New Delhi dan Patna itu pun beralih jadi sukarelawan kelompok tersebut saja.

"Pemerintah boleh saja membekukan rekening-rekening kami dan menutup kantor-kantor tetapi Greenpeace adalah gagasan yang tak dapat dimusnahkan," demikian pernyataan Greenpeace.

Untuk diketahui, di India semenjak Modi memegang kendali pemerintahan pada 2014 silam, setidaknya sudah hampir 15 ribu lembaha swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah dibatalkan pendaftarannya dengan menggunakan dasar Undang-undang Regulasi Sumbangan Asing.

Atas tindakan tersebut, para kritikus menuding pemerintah telah menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat membungkam kelompok-kelompok nirlaba yang menyuarakan keprihatinan mengenai ongkos sosial dari pembangunan ekonomi cepat India atau mempertanyakan catatan hak asasi manusia di India.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Harus Tunggu Kedewasaan AS untuk Dialog Bahas Perlucutan Senjata

MOSKOW - Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev menuturkan, Moskow seharusnya tidak berdiri di belakang pintu tertutup dan terus mengetuk untuk mencari penyelesaian masalah perlucutan senjata.

Kosachev mengatakan, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Rusia saat ini adalah menunggu kedewasaan Amerika Serikat (AS) untuk dapat memulai dialog mengenai perlucutan senjata.

"Rusia tidak lagi berdiri dan mengetuk pintu tertutup, menyarankan berbagai opsi perlucutan senjata ke AS. Sekarang, kita harus menunggu sampai Washington menjadi matang untuk berdialog. Nasib perjanjian itu tergantung dan tergantung pada langkah-langkah AS," kata Kosachev,

"Kami akan mengikuti langkah-langkah praktis AS dengan seksama setelah itu menangguhkan kewajiban berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya dalam sebuah pernyataan dilansir Tass pada Minggu (3/2).

Dia lalu mengatakan, jika AS mulai mengerahkan rudal jarak menengah dan pendeknya di dekat perbatasan Rusia, Rusia akan terpaksa mengerahkan rudalnya di dalam negeri, di negara tetangga dan juga di negara sekutu Rusia di kawasan.

"Tapi, kita akan melakukan ini hanya sebagai tanggapan atas tindakan AS. Bukan sebagai inisiatif. Langkah kita akan menjadi reaksi atas tindakan Washington," tukasnya.

Credit sindonews.com

Renegosiasi Perjanjian INF, AS Keukeuh Tuntut Penghancuran Rudal 9M729

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyatakan dengan tegas bahwa hanya penghancuran rudal 9M729 yang dapat menyelamatkan perjanjian INF. Gedung Putih pun telah menyampaikan secara tertulis hal itu kepada Rusia sebagai syarat untuk memulai kembali perundingan mengenai perjanjian INF.

"Kami telah menyediakan Rusia, secara tertulis, spesifik langkah-langkah yang bisa diambil untuk kembali mematuhi dan menyelamatkan Perjanjian INF," ujar pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Moskow siap untuk berbicara tentang Perjanjian INF jika AS telah cukup matang.

"Hanya penghancuran yang lengkap dan dapat diverifikasi dari rudal 9M729 Rusia, peluncur, dan peralatan terkait yang akan menyelesaikan pelanggaran Rusia," ia menambahkan menjawab pertanyaan tentang kesiapan Washington untuk memulai dialog baru tentang perjanjian tersebut seperti dikutip dari TASS, Minggu (3/2/2019).

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa Moskow akan menangguhkan perjanjian era Perang Dingin itu. Dia memerintahkan untuk menghentikan upaya untuk memulai pembicaraan tentang Perjanjian INF sampai mitra Amerika cukup dewasa.

Putin menyatakan bahwa proposal Moskow atas perjanjian itu ada di atas meja, seperti sebelumnya, sementara pintu tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi bahwa Washington telah secara resmi memberi tahu Moskow tentang penangguhan Perjanjian INF dan dimulainya prosedur penarikan dalam pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri AS.

Pada tanggal 1 Februari, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan akan berhenti dalam waktu enam bulan jika Rusia tidak mematuhi perjanjian tersebut.

Perjanjian INF, atau Kekuatan Nuklir Jangka Menengah, ditandatangani antara bekas Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1987. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Perjanjian INF mencakup landasan darat rudal jarak pendek yang dapat dikerahkan dan tidak dikerahkan dari 500 hingga 1.000 kilometer dan rudal jarak menengah dari 1.000 hingga 5.500 kilometer. Pada Juni 1991, kedua pihak telah memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian itu, karena Uni Soviet telah menghancurkan 1.846 rudal dan Amerika Serikat 846. Kegiatan inspeksi berakhir pada Mei 2001.

Pada tahun 1992, Perjanjian INF menjadi multilateral setelah Uni Soviet runtuh. Bersama dengan Amerika Serikat dan Rusia, negara bekas republik Soviet lainya Belarusi, Kazakhstan, dan Ukraina menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com

Kemenlu Prihatin Amerika Keluar dari Perjanjian Senjata Nuklir

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu prihatin dengan keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir atau INF. Keluarnya Amerika Serikat dikhawatirkan akan berpotensi memicu perlombaan pengembangan senjata di sektor teknologi rudal jarak menengah.
"Kami mendorong agar pihak-pihak dalam pakta untuk berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui langkah negosiasi dan kerjasama," kata Grata Endah Werdaningtyas, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Minggu, 3 Februari 2019.

Menurut Grata, keluarnya Amerika Serikat dipastikan bakal mengganggu stabilitas, khususnya dalam upaya perlucutan senjata dan mendorong penghentian perlombaan pengembangan senjata baik dari segi jumlah maupun teknologi. Keputusan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari pakta yang dibuat pada 1987, dipastikan pula akan memicu kembali perlombaan pengembangan senjata sektor teknologi rudal jarak 500 kilometer sampai 5500 kilometer.

Terkait tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Rusia dalam Pakta Pengendalian Senjata Nuklir, dalam Artikel XIII INF terdapat mekanisme verifikasi oleh komisi khusus verifikasi atau SVC. Komisi ini dapat menyelesaikan masalah kepatuhan dan memastikan kelangsungan pakta tersebut. Dengan begitu, SVC sebenarnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu oleh para pihak, termasuk memverifikasi adanya tuduhan pelanggaran.

Komponen sistem rudal jelajah SSC-8 / 9M729 dipajang di Patriot Expocentre dekat Moskow, Rusia, 23 Januari 2019. REUTERS / Maxim Shemetov

Pakta Pengendalian Senjata Nuklir adalah perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembuatan pakta ini diantaranya untuk menghambat pengembangan teknologi senjata oleh industri pertahanan di kedua negara. Amerika Serikat dan Rusia merupakan produser alutsista yang selalu berusaha mengembangkan teknologi senjata untuk tujuan komersial.
Sebelumnya pada Jumat, 2 Februari 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington akan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir yang dibuat dengan Rusia. Keputusan ini akan dibatalkan jika Rusia mau kembali patuh dengan sungguh-sungguh pada pakta tersebut.
Washington mengklaim rudal terbaru Rusia Novator 9M729 telah menciderai Pakta Pengendalian Senjata Nuklir. Sebab dalam pakta tersebut diantaranya tertulis larangan peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah dalam jarak jangkauan 500 dan 5.500 kilometer. Namun sumber di pemerintah Rusia yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.

Credit tempo.co

Presiden Donald Trump Keluar dari 4 Pakta Internasional Ini

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF menuai banyak kecaman. Sebab ini sama dengan menempatkan keamanan Eropa dalam bahaya sejak era perang dingin. Deras pula kekhawatiran yang muncul kalau Amerika Serikat dan Rusia dapat memasuki babak perlombaan senjata nuklir yang baru.
Dikutip dari edition.cnn.com, Minggu, 3 Februari 2019, keputusan ini diambil Amerika Serikat untuk menghukum Rusia karena dinilai telah menciderai kesepakatan. Rusia menampik tuduhan ini. Sumber di pemerintah Rusia mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.

Pemerintahan Presiden Trump berkuasa sejak 20 Januari 2017 dan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh bukan tindakan pertama yang dilakukannya terhadap kesepakatan internasional. Berikut empat pakta internasional, dimana Trump menarik diri dari kesepakatan itu.

Kesepakatan nuklir Iran

Pakta ini dibuat pada 2015 atau pada era pemerintahan Presiden Barack Obama dengan negara-negara kekuatan dunia. Tujuan kesepakatan ini untuk mencari jalan tengah, dimana sanksi ekonomi terhadap Iran dikendurkan dan sebagai imbalannya Iran harus mengurangi aktivitas nuklirnya yang dinilai Amerika Serikat sebuah ancaman keamanan.
Namun pada Mei 2018, Presiden Trump membuat Amerika Serikat mangkir dari janjinya yang sudah termaktub dalam pakta ini. Trump menarik diri dari perjanjian nuklir pada Mei lalu dengan alasan isi perjanjian tersebut terlalu murah hati kepada Iran.

Kesepakatan UNESCO

Pakta ini dibuat pada 1945 antara Amerika Serikat dengan negara-negara anggota PBB. Diantara poin kesepakatan adalah pengucuran dana bantuan untuk meningkatkan sektor pendidikan. Namun di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat menarik diri dari pakta ini. Walhasil, Amerika Serikat terakhir kali membayar iuran kepada UNESCO pada akhir 2011 karena setelahnya Washington tak sudi lagi membayar.
Keputusan ini diambil Amerika Serikat pada 2017 atau persisnya setelah PBB menerima tawaran Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah melihat sebuah bias anti-Israel.

Kesepakatan Trans-Pacific Partnership

Pakta ini dibuat pada 2016 yang merupakan sebuah kesepakatan dagang besar ditujukan untuk melawan Cina yang sekarang sudah menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan ini dengan mengatakan pakta ini tidak adil bagi pekerja Amerika. Kendati Washington menyatakan keluar, 11 negara anggota lainnya telah melanjutkan meski tanpa Amerika Serikat.

Kesepakatan Paris

Kesepakatan ini dibuat pada 2015 di ibu kota Paris dalam upaya bersama seluruh negara di dunia untuk membuat dan menjaga lingkungan lebih baik. Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama sudah menandatangani pakta ini, yang salah satu poinnya menyebut Amerika Serikat akan terus mengekang penggunaan bahan bakar fosil dan membantu mengurangi efek perubahan iklim. Namun Presiden Trump berpandangan kesepakatan itu dinegosiasikan dengan buruk sehingga dia pun memilih angkat kaki.

Credit tempo.co

Konferensi Mengenai Rohingya akan Digelar di New York

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Konferensi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan untuk Rohingya.

CB, NEW YORK -- Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Barnard College, Columbia University, di New York City pada 8 dan 9 Februari.

Konferensi dua-hari tersebut, yang direncanakan diikuti oleh cendekiawan kenamaan dari seluruh dunia, utusan PBB, pegiat, dan pengungsi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan bagi etnik minoritas nasional di Myanmar, kata FRC di dalam satu pernyataan pada Jumat (1/2).

"Ini adalah pertemuan langka sivitas akademika dan pegiat yang berasal dari dan dengan keahlian mengenai Burma (Myanmar), bersama praktisi hukum pidana internasional dan kemanusiaan," kata pernyataan tersebut.

FRC adalah kelompok pegiat global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk rakyat Rohingya, kata pernyataan itu. Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai rakyat yang paling tertindas di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian satu laporan dari Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA). Lebih dari 34 ribu orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114 ribu orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

Sebanyak 18 ribu anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan personel militer Myanmar. Sementara, lebih dari 115 ribu rumah milik orang Rohingya dibakar dan 113 ribu rumah lagi dirusak, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hal itu setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan brutal dan penghilangan manusia oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Credit republika.co.id

Pengamat Soroti Tudingan Filipina soal Teroris asal Indonesia

Kondisi sebuah gereja di Jolo, Filipina usai diguncang bom. (NICKEE BUTLANGAN / AFP)

Jakarta, CB -- Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones menyebut pengusutan kasus bom gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina bakal lebih sulit dari kasus bom Surabaya pada 2018.

Sidney menjelaskan kondisi di Filipina sangat rumit karena banyak kelompok teroris yang berseberangan dengan pemerintahan Rodrigo Duterte. Sehingga akan sulit bagi aparat keamanan mengungkap identitas pelaku.

"Sebetulnya jauh lebih rumit keadaan di Filipina karena ada Abu Sayyaf, ada MILF (Moro Islamist Liberation Front) ada beberapa orang lain. Kelompok Abu Sayyaf sendiri paling sedikit 5-6 faksi yang didasarkan suku dan tempat, sangat sulit untuk membedakan satu kelompok dan kelompok lain," kata Sidney saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (2/2).

Dia menyebut banyak kemungkinan pelaku, termasuk teroris asing (foreign terorist fighter). Dugaan ini berdasarkan klaim pemerintah Filipina beberapa waktu lalu bahwa banyak teroris asing yang berkaitan dengan ISIS masuk ke Pulau Jolo.

Sidney mengatakan saat ini kondisi di Filipina mirip seperti di Surabaya. Belum ada satu pihak pun, termasuk pemerintah Filipina, yang bisa dengan pasti memastikan identitas pelaku.

Pernyataan-pernyataan pemerintah Filipina, termasuk keterlibatan warga negara Indonesia (WNI), hanya berdasarkan keterangan saksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya seratus persen.

"Seperti dulu dengan bom Surabaya, Semua orang ingin tahu informasi terakhir dan ada beberapa statement yang mungkin tidak selalu 100 persen akurat. Tapi lambat laun diklarifikasi polisi," tuturnya.

Meski begitu, ia mengkhawatirkan pemerintahan Duterte selalu menyebut pelaku pengeboman adalah WNI tanpa bisa mengungkapkan bukti. Hal ini bakal membuat citra buruk Filipina di mata Indonesia.

"Memang kalau terus-menerus begini, ada statement yang keluar tanpa dicek, tanpa didasarkan atas bukti memang respect untuk pemerintah Filipina menurun di mata orang Indonesia," imbuh dia.

Bom meledak di gereja Pulau Jolo, Mindanao, Filipina pada Minggu (27/1). Tercatat 22 orang tewas dan lebih dari seratus orang luka-luka.

Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengklaim pelaku adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia. Namun hal itu belum bisa dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

"Kami mendengar kabar bahwa pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," ucap Retno pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas, Padang, Sabtu (2/2).

Credit cnnindonesia.com

Mendagri Filipina: Indonesia Bantu Identifikasi Pengebom

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (tengah) mengunjungi Gereja Katedral Katolik di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, Senin (28/1). Kunjungan dilakukan dua hari setelah dua bom meledak saat Misa Ahad.

Foto: Malacanang Palace Via AP

Penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

CB, MANILA -- Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Año mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi serangan bom bunuh diri di Jolo, Sulu, Mindanao pada 27 Januari lalu. Pengeboman yang dilakukan di gereja katedral tersebut menewaskan 22 orang dan melukai 100 lainnya.

"Saya berbicara dengan Presiden (Rodrigo Duterte) semalam, ia juga memiliki sumber lain tapi juga mengarah ke pasangan asal Indonesia," kata Año di stasiun radio pemerintah Filipina seperti dilansir di Manila Bulletin, Ahad (3/2).

Sebelumnya, Año mengatakan pelaku pengeboman ini adalah anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Ano mengatakan para pelaku mendapat bantuan dari kelompok separatis Abu Sayyaf. Dalam wawancaranya dengan radio pemerintah Filipina, Año mengatakan penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan mereka akan membantu, setidaknya kami akan tahu jika kami bisa mengidentifikasi pelaku pengeboman dibalik serangan ke katedral," kata Ano.

Dalam wawancaranya tersebut Año mengatakan pasangan asal Indonesia ingin menunjukkan contoh kepada rakyat Filipina bagaimana serangan bom bunuh diri dilakukan. Año mengatakan serangan bom bunuh diri tidak ada dalam tradisi Filipina.

"Mereka ingin memberi contoh dan menuai perang agama jadi mereka memilih gereja untuk menabur konflik antara Kristen dan Muslim," kata Año.

Año memperingatkan keberadaan teroris asing lainnya di Jolo. Tapi ia juga memastikan pasukan pemerintah Filipina sudah melancarkan operasi melawan mereka dan Abu Sayyaf.

Ia mengakui para pelaku teror bertujuan membentuk gerakan ISIS di sebelah selatan Filipina. Año mengatakan para pelaku juga sedang merekrut anggota mereka di sana.

Credit republika.co.id

Gereja Dibom, Militer Filipina dan Militan Abu Sayyaf Baku Tembak

Pasukan militer Filipina baku tembak dengan militan - militan kelompok garis keras pada Sabtu, 2 Februari 2019 atau sepekan setelah serangan bom di gereja katedral Jolo. Sumber: Ben Hajan/EPA/aljazeera.com

CB, Jakarta - Pasukan militer Filipina baku tembak dengan militan - militan kelompok garis keras pada Sabtu, 2 Februari 2019. Dalam baku tembak ini, lima tentara Filipina gugur dan tiga militan tewas.
Dikutip dari channelnewsasia.com, Minggu, 3 Februari 2019, baku tembak sengit terjadi di wilayah selatan Kepulauan Jolo, Filipina selatan. Wilayah itu dikenal sebagai markas militan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal di Filipina.
"Baku tembak pada Sabtu kemarin sangat sengit dan berlangsung hampir dua jam," kata Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Gerry Besana.

Dua bom meledak di dalam gereja Katedral dan halaman parkir gereja di Jolo, Sulu, Filipina selatan. [CHANNEL NEWS ASIA]

Baku tembak terjadi sepekan setelah serangan bom bunuh diri di gereja katedral Bunda Maria dari Gunung Karmel di Jolo. Serangan bom pada 27 Januari 2019 itu, terjadi saat sedang dilakukan misa Minggu, sebanyak 21 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Teror itu tercatat salah satu yang paling mematikan yang pernah terjadi di Filipina.Serangan bom tersebut membuat Presiden Filipina Rodrigo Duterte sangat geram. Dia pun memerintahkan agar Angkatan Bersenjata Filipina menumpas militan - militan Abu Sayyaf.

Sumber di pemerintah Filipina mengatakan pelaku penyerangan gereja katedral lebih dari satu orang. Akan tetapi, Manila belum bisa menyimpulkan kecurigaan mereka. Kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Kelompok radikal Abu Sayyaf memiliki banyak fraksi dan afiliasi, beberapa diantaranya beraliansi dengan ISIS. Sejumlah otoritas berwenang di Filipina telah mengungkapkan kecurigaan sebuah fraksi di Abu Sayyaf yang melakukan serangan bom di geraja katedral.

Credit tempo.co

Dikabarkan Meninggal,Presiden Duterte Muncul di Facebook

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdoa saat misa pemberkatan pernikahan di gereja Katolik San Agustin di Manila,16 September 2017 [Phillipine Star]

CB, Jakarta - Setelah beberapa hari menghilang dan dikabarkan meninggal, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendadak muncul lewat tayangan video langsung di Facebook pada hari Minggu, 3 Februari 2019.
Duterte mengenakan kaus T-shirt warna putih dalam video yang diunggah via akun istrinya, Honeylet Avancena. Ia berbicara singkat.

"Bagi mereka yang percaya pada berita saya meninggal, saya meminta anda tolong doakan agar jiwa saya tenang," ujar Duterte dengan suara pelan.

President Duterte, in videos posted by his common-law wife Honeylet Avanceña on Facebook on Sunday afternoon, addressed rumors that he has passed away. | via @virgillopez (Video: Malacañang Press Corps) pic.twitter.com/YuklzosWQj
— GMA News (@gmanews) February 3, 2019

Mengutip the Straits News, video itu kemudian dibagiakn ke berbagai media di Filipina lewat akun Twitter mereka.
Avancena mengunggah video suaminya yang saat itu keduanya sedang mendiskusikan satu artikel surat kabar sambil Duterte memakan makanan ringan.

Duterte dikabarkan terakhir kali tampil di publik Filipina pada Jumat pekan lalu setelah membatalkan hadir dalam satu acara karena kondisi kesehatannya kurang baik.Duterte kemudian berkunjung ke gereja Katederal di Jolo, Sulu pada hari Senin, 28 Januari 2019. Katedral menjadi sasaran aksi teroris
pada hari Minggu pekan lal dan menewaskan 20 orang. Pelakunya diduga pasangan suami istri asal Indonesia.

LOOK: President Duterte visited Sulu on Monday following the cathedral bombing in Jolo that killed 20 people on Sunday. : Bong Go @gmanews pic.twitter.com/3db9AR9gKV
— Virgil Lopez (@virgillopez) January 28, 2019

Kondisi kesehatan Duterte menjadi isu yang banyak dibahas setelah uji kesehatan pada Oktober 218 menunjukkan hasil negatif, yang artinya Duterte sehat.
Sebelumnya, presiden Rodrigo Duterte mengatakan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai presiden Filipina jika terdiagnosa terkena penyakit serius.

Credit tempo.co

Menlu Jerman Yakini Brexit Sulit Dibatalkan

Presiden Uni Eropa Donald Tusk memegang surat resmi pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dari PM Inggris Theresia May kepada

Foto: Yves Herman/Pool Photo via AP

Uni Eropa dan Inggris kembali gagal menyepakati rancangan kesepakatan Brexit.

CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass mengatakan gagasan Inggris batal keluar dari Uni Eropa sebagai gagasan yang tidak mungkin. Maas mengatakan hal itu di media massa Jerman Funke. Maas mengatakan ia senang jika Inggris membatalkan Brexit.

Tapi ia tidak terlalu berharap hal tersebut terjadi. "Itu yang paling saya sukai, tapi kami harusnya tidak berilusi tentang hal ini, kemungkinan Brexit batal sangat amat rendah," kata Maas kepada Funke seperti dilansir di Deutsche Welle, Ahad (3/2).

Uni Eropa dan Inggris kembali gagal membuat kesepakatan. Rancangan kesepakatan yang terakhir kembali ditolak parlemen Inggris. Sementara tenggat waktu Brexit pada tanggal 29 Maret mendatang semakin dekat.

Ketidakpastiaan tersebut mendorong Inggris diminta untuk menarik keinginan mereka keluar dari Uni Eropa. Keputusan yang mereka buat pada 2016.

Di kesempatan yang sama Maas kembali menegaskan Uni Eropa menolak melakukan negosiasi kembali kesepakatan Brexit. Hal itu membuat Inggris hanya memiliki satu pilihan agar Brexit berjalan dengan lancar yaitu menerima hasil kesepakatan sebelumnya.

Maas juga menolak upaya Inggris untuk membuat konsensi yang dapat memuaskan kritikus Brexit dan pendukung garis kerasnya. "Kesepakatan yang sudah kami negosiasikan dengan Inggris sudah dikompromikan, terutama pengaturan di Irlandia Utara," kata Maas.

Sementara itu setelah pertemuannya dengan Uni Eropa di Brussel, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengungkapkan keyakinannya ia akan berhasil membuat kesepakatan baik dengan Uni Eropa maupun dengan Parlemen. May yakin dapat membuat kesepakatan yang bagus tentang perbatasan Irlandia Utara.

Namun, Maas menekankan Uni Eropa fokus melindungi perbatasan Irlandia. "Seharusnya tidak ada perbatasan kaku di Republik Irlandia, kami tidak bisa mengambil resiko konflik Irlandian Utara kembali berkobar," kata Maas.

Credit republika.co.id

Ratu Elizabeth II akan Dipindah Jika Kerusuhan Brexit Pecah

Keluarga kerajaan Inggris.

Foto: EPA

Keluarga kerajaan Inggris akan dipindah jauh dari London.

CB, LONDON -- Para pejabat Inggris telah mengaktifkan kembali rencana darurat era Perang Dingin untuk memindahkan keluarga kerajaan bila terjadi kerusuhan di London, lapor dua surat kabar yang terbit pada Ahad (3/2).

Langkah itu diambil bila proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (EU) atau Brexit mengalami kendala.

"Langkah darurat ini telah ada sejak era Perang Dingin, namun saat ini ditujukan dalam keadaan kekacauan sipil setelah Brexit yang tidak menghasilkan kesepakatan," kata Sunday Times. Harian itu mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya dari Kantor Kabinet yang menangani masalah-masalah sensitif pemerintahan.

Harian Mail on Sunday pada Ahad juga mengatakan pihaknya mendengar beberapa rencana untuk memindahkan keluarga kerajaan, termasuk Ratu Elizabeth II, ke sejumlah lokasi aman yang jauh dari London.

Pemerintah Inggris tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan parlemen untuk menyetujui kesepakatan transisi dengan EU sebelum batas waktu Brexit pada 29 Maret mendatang. Pada saat yang sama, pemerintah dan pelaku bisnis juga menyiapkan rencana cadangan bila Brexit tidak menghasilkan kesepakatan.

Kelompok-kelompok bisnis telah memperingatakan kerusuhan kemungkinan akan terjadi bila terjadi penundaan panjang terhadap impor EU akibat pemeriksaan baru bea cukai. Mereka juga memperingatkan kemungkinan kelangkaan pangan dan obat-obatan.

Pidato tahunan Ratu, yang berusia 92 tahun tersebut, kepada organisasi-organisasi perempuan setempat pada bulan lalu secara luas dianggap sebagai seruan bagi para politikus untuk mencapai kesepakatan Brexit.

Legislator pendukung Brexit Jacob Rees-Mogg mengatakan kepada Mail on Sunday bahwa penerapan rencana itu menunjukkan kepanikan yang tidak perlu oleh para pejabat terkait Brexit yang tidak menghasilkan kesepakatan. Dia mengatakan keluarga kerajaan sebelumnya tetap tinggal di London saat pengeboman Perang Dunia II.

Tapi, Sunday Times mengatakan seorang mantan perwira kepolisian yang ditugaskan mengawal keluarga kerajaan, Dai Davies, memperkirakan Ratu Elizabeth II akan dipindakan ke luar London jika terjadi kerusuhan.

"Jika terjadi masalah di London, sudah pasti Anda akan memindahkan keluarga kerajaan menjauh dari lokasi-lokasi penting itu," kata Davies, yang dikutip media tersebut.

Credit republika.co.id

Dubes Venezuela di Irak Akui Guaido sebagai Presiden

BAGHDAD - Duta Besar Venezuela untuk Irak, Jonathan Velasco Ramirez mengatakan, ia mengakui kepala Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu.

"Satu-satunya tempat kami adalah di pihak rakyat, konstitusi, dan Majelis Nasional. Juan Guaido memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk menggambil tanggung jawab sebagai pemimpin Republik Venezuela," ucap Ramirez.

"Guaido, Anda berada di sisi yang benar dari sejarah, rakyat, dan konstitusi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan klan perampas kekuasaannya telah melewati batas," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2).

Gelombang pemberontakan dari para pejabat di Venezuela semakin besar. Sebelumnya, Jenderal Francisco Yanez dari komando tertinggi angkatan udara (AU) memberontak terhadap Maduro dan mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden sementara.

Yanez mengatakan, sebagian besar angkatan bersenjata sudah tidak mendukung Maduro. "Rakyat Venezuela, 90 persen angkatan bersenjata Venezuela tidak bersama diktator, mereka dengan rakyat Venezuela. Mengingat kejadian beberapa jam terakhir, transisi ke demokrasi sudah dekat," kata Yanez.

Credit sindonews.com

Maduro Usulkan Pemilu Parlemen Dipercepat

CARACAS - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengusulkan untuk mempercepat diadakannya pemilu untuk Majelis Nasional di tengah perebutan kekuasaan presiden. Maduro berusaha untuk mengatasi manuver kelompok oposisi yang mencoba menggunakan kontrolnya terhadap legislatif untuk menantang pemerintahannya.Dalam pidato dihadapan para pendukungnya, Sabtu (2/2/2019), Maduro mengatakan hal itu akan tergantung pada majelis konstitusi yang pro-pemerintah untuk memutuskan apakah akan mendukung usulannya atau tidak seperti dikutip dari AP, Minggu (3/2/2019).
Pemilihan untuk Majelis Nasional yang dikontrol oposisi tidak seharusnya terjadi lagi sampai tahun 2020.

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido memimpin gerakan untuk memaksa Maduro lengser dari kekuasaan setelah suksesor Hugo Chavez itu mengambil sumpah jabatan bulan lalu untuk masa jabatannya yang kedua yang secara luas dianggap tidak sah.

Sebagai bentuk perlawan, Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Langkah Guaido ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS), Kanada, dan sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa.

Sementara Rusia, China, Meksiko, Iran, Turki, Kuba, Bolivia, dan Nikaragua telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai presiden sah negara itu, dan meminta kekuatan luar untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

Sanksi AS Terhadap Venezuela Picu Aksi Protes di Jenewa

JENEWA - Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Venezuela dan mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara memicu aksi protes di Jenewa, Swiss.

Sekitar 100 demonstran berkumpul di depan gedung PBB di Jenewa di sekitar monumen “Broken Chair” setinggi 39 kaki yang melambangkan perlawanan terhadap kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Anggota Partai Sosial Demokrat Swiss serta organisasi non-pemerintah dari berbagai negara Amerika Latin berpartisipasi dalam protes tersebut.

Sementara itu utusan Venezuela untuk PBB Jorge Valero mengecam sanksi AS terhadap Venezuela. Ia pun berterima kasih kepada negara-negara yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Nicolas Maduro seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/2/2019).

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyerukan aksi protes baru pada hari Sabtu untuk menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan seminggu setelah aksi protes massa yang sporadis. Aksi demonstrasi terakhir berlangsung pada hari Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela, tetapi sejauh ini Maduro menolak seruan untuk mundur.

Sebaliknya, Maduro menuduh AS telah mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. Meski begitu, suksesor mendiang Hugo Chavez ini mengatakan terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan untuk menggelar pemilu nasional yang baru.

Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi pada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan mitra Nikaragua.

Credit sindonews.com

Turki katakan negara-negara pendukung Guaido picu krisis Venezuela

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Istanbul (CB) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mengakui presiden sementara Venezuela Juan Guaido memicu masalah Venezuela dan menghukum jutaan rakyatnya.

Turki telah mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbeda dari Amerika Serikat dan Kanada sebagai sekutu-sekutunya di NATO, dan beberapa negara berhaluan kanan di Amerika Latin yang telah mengakui langkah Guaido --yang memproklamirkan diri sendiri sebagai pemimpin sementara.

Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang telah memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan Karakas, menyeru Maduro bulan lalu untuk tetap tegus melawan apa yang ia lukiskan "pembangunan anti-demokrasi".

Menlu Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mendukung Guaido hendaknya bekerja mendorong perundingan guna menyelesaikan krisis Venezuela.

"Inilah masalah sebuah negara, ada percikan api yang bisa berubah menjadi kebakaran kapan saja. Dalam perkara ini, mereka sebaiknya menyumbang bagi solusi masalah melalui dialog," kata Cavusoglu kepada wartawan di Istanbul.

"Tetapi apakah itu bagaimana mereka menangani berbagai hal. Tidak. Sebaliknya, hal itu dipicu dari luar. Rakyat Venezuela sedang dihukum pendekatan seperti itu," kata dia.

Cavusoglu mengatakan Turki telah berusaha memprakarsai pembicaraan mengenai Venezuela tahun lalu antara Washington dan negara-negara Amerika Latin. "Tapi hari ini tak satu negarapun yang telah mengambil langkah-langkah terhadap Venezuela mengupayakan dialog."

Perbedaan pandangan mengenai Venezuela dapat menjadi titik gesekan serius lain antara Washington dan Ankara, yang juga sudah mengambil kebijakan berbeda di Suriah, sanksi Iran dan rencana Turki membeli sistem pertahanan peluru kendali Rusia.

Pada Jumat Marshall Billingslea, asisten menteri AS untuk urusan pembiayaan teroris di Departemen Keuangan, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Turki mengenai sanksi-sanksi atas Venezuela dan Iran.

Seorang pejabat senior AS mengatakan pekan lalu, Washington sedang mempelajari kegiatan-kegiatan komersial Turki dengan Venezuela dan akan mengambil tindakan "jika kami menilai ada pelanggaran atas sanksi-sanksi kami".

Para pejabat Turki mengatakan perdagangan Ankara sesuai dengan hukum dan regulasi internasional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rouhani Tuduh AS Dikte Venezuela

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: AP

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak seruan untuk mundur.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani kembali menuduh Amerika Serikat (AS) melawan pemerintah dan rakyat Venezuela. AS mencoba menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro. Hal itu dikatakannya saat pertemuan dengan Duta Besar Venezuela, Carlon Antonio Alcala Cordones, yang menyerahkan surat kepercayaannya kepada pemimpin Iran di Teheran.

"Kami percaya rakyat Venezuela, dengan persatuan dan solidaritas bersama dengan pemerintah, akan menggagalkan rencana ini seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya," kata Rouhani seperti dikutip IRNA dari Anadolu Agency, Ahad (3/2).

Rouhani menilai AS menentang semua revolusi populer dari negara-negara merdeka. AS juga, kata dia berniat mendikte dominasinya di seluruh dunia termasuk Venezuela. Duta Besar Venezuela yang baru terpilih, memuji dukungan dari pemimpin Iran tersebut.

Venezuela telah diguncang oleh protes rakyat yang dikuatkan oleh oposisi sejak 10 Januari ketika Presiden Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua. Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika pemimpin oposisi dari Majelis Nasiinak, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido menyerukan protes baru pada Sabtu (2/2) menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah sepekan terjadi protes massa sporadis yang menewaskan puluhan orang. Diperkirakan, putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Meski demikian Maduro menolak seruan untuk mundur. Sehingga dia mengajak oposisi duduk berdialog menyoal ketegangan negara kaya minyak itu.

Maduro pun menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. "Saya terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru," kata Maduro.

Sementara Rusia, Cina, Turki, Iran sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido. Negara-negara tersebut mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro. Tekanan ekonomi termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan kondisi mitra Nikaragua. Hal itu telah memperingatkan dampak serius jika Guaido gagal naik.

Credit republika.co.id

Ikut Langkah AS, Rusia Ikut Keluar dari Perjanjian Nuklir INF

Ilustrasi (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia menyatakan akan keluar dari keikutsertaan Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah (Intermediate-Range Nuclear Forces/ INF). Langkah itu menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya juga menarik diri dari traktat ini.

"Amerika, mitra kami, telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan keikutsertaan dalam kesepakatan (INF Treaty) tersebut, dan kami juga menangguhkan keikutsertaan kami," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (2/2), seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Putin disampaikan saat menghadiri rapat dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia Sergeu Shoigu. Putin menyatakan Rusia tidak akan lagi menginisiasi pembicaraan terkait kesepakatan pelucutan senjatan nuklir itu dengan AS.

"Kami akan menunggu sampai mitra kami telah cukup mampu untuk melakukan dialog yang setara dan berarti dengan kami terkait topik yang sangat penting ini," ujarnya.

Pada Jumat (1/2) kemarin, Presiden AS Trump menyatakan negaranya menangguhkan pelaksanaan kewajiban di bawah Traktat INF. AS, kata dia, akan memulai proses keluar dalam enam bulan ke depan.

Gedung Putih menyatakan sistem rudal jarak menengah Rusia melanggar kesepakatan tersebut. Namun, Rusia telah lama bersikeras bahwa hal itu tidak melanggar kesepakatan. Untuk diketahui pada bulan lalu, Rusia mengundang media dan angkatan militer asing untuk menyampaikan paparan terkait sistem persenjataan yang dipermasalahkan itu.

Sebelumnya, Putin mengancam untuk mengembangkan rudal nuklir yang dilarang di bawah Traktat INF jika traktat tersebut dihapus.

Putin juga menyatakan jika Washington beralih untuk menempatkan lebih banyak rudal di Eropa setelah meninggalkan traktat tersebut, Rusia akan meresponnya. Rusia menyatakan setiap negara di Eropa yang setuju untuk menjadi tempat peluru kendali AS akan terancam serangan Rusia.

Traktat INF diteken pada akhir Perang Dingin oleh mantan presiden AS Ronald Reagen dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Traktat tersebut melarang peluncuran rudal darat dengan jarak 500 hingga 5.500 kilometer.

Kesepakatan itu mengatasi krisis terkait rudal balistik nuklir yang menyasar kota-kota di barat. Namun, traktat tersebut tidak membatasi negara lain seperti China.

Credit cnnindonesia.com

China: AS-Rusia Harus Selesaikan Perbedaan Dalam INF

BEIJING - Pemerintah China mengatakan, mereka menentang penarikan secara sepihak Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) dan mendesak Moskow dan Washington untuk menengahi perbedaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menuturkan, Beijing menyesalkan keputusan Washington untuk menangguhkan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diteken pada masa perang dingin tersebut.

"China menentang langkah AS untuk mengakhiri perjanjian itu dan mendesak AS dan Rusia untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan baik melalui dialog yang efisien," kata Geng dalam sebuah pernyataan.

"Penarikan unilateral AS dari perjanjian tersebut mungkin memiliki sejumlah implikasi, China akan memonitor perkembangan," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (3/2).

Pada hari Jumat, Presiden AS. Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan sepenuhnya menarik diri dalam waktu enam bulan jika Rusia gagal memenuhi tuntutannya.

Credit sindonews.com

Finlandia Serukan AS dan Rusia Lanjutkan Dialog Mengenai INF

HELSINKI - Direktur Komunikasi Kementerian Luar Negeri Finlandia, Vesa Hakkinen mengatakan bahwa Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) adalah perjanjian pengendalian senjata yang berhasil. Dia kemudin meminta Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan dialog mengenai perjanjian itu, demi stabilitas strategis.

"Perjanjian INF adalah perjanjian pengendalian senjata yang sangat sukses, itu membuka jalan bagi akhir Perang Dingin dan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas dan keamanan di Eropam," kata Hakkinen dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan AS dan Rusia untuk melanjutkan dialog tentang stabilitas strategis dan kami siap memberikan layanan yang baik (sebagai mediator) di masa depan. Kami juga menyerukan kesabaran dan pengendalian diri," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2).

AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.

Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.

Putin juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu untuk tidak melanjutkan negosiasi mengenai perlucutan senjata dengan AS. Tetapi, Putin mencatat bahwa semua proposal Rusia tetap ada di atas meja.

Credit sindonews.com