9 Negara Pemilik Senjata Nuklir, Siapa Terbanyak?

Rusia memperkenalkan rudal ICBM Yars RS-24 pada Juli 2010. Hingga awal 2014, Rusia diperkirakan memiliki 50 RS-24 Yars dan menerima 24 RS-24 Yars pada 2015. Rusia akan memili 108 rudal balistik RS-24 yars pada 2020. Ahli sistem rudal strategis Rusia dari Moscow Institute of Thermal Technologies, Yuri Solomonov menyebutkan bahwa senjata nuklir Rusia telah melampaui AS dan di masa depan akan lebih kuat, sputniknews.com

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin mengkonfirmasi desas-desus lama di komunitas intelijen AS dalam pidatonya pada 1 Maret 2018, dengan mengumumkan Rusia telah membuat senjata nuklir bawah laut yang mampu membunuh jutaan orang dalam satu ledakan dan membuat ribuan kilometer persegi tanah tidak dapat dihuni untuk puluhan tahun.

Amerika Serikat, saingan nuklir utama Rusia, tidak memiliki tandingan untuk senjata ini, tidak ada pertahanan yang dapat menghentikannya, tidak ada rencana tanggap darurat yang mengatasinya, dan tidak ada proyek yang akan datang untuk melawan atau mensterilkannya.

Di permukaan, torpedo nuklir mewakili kemampuan penghancuran nuklir yang tak tertandingi, tetapi kemampuan arsenal nuklir bergantung pada banyak faktor, bukan hanya kemampuannya untuk membunuh.

Senjata nuklir, yang pernah dianggap sebagai penentu utama dalam peperangan setelah Perang Dunia II.

Sejak itu, senjata nuklir telah mengambil peran sebagai pencegah. AS dan Rusia, saingan Perang Dingin selama beberapa dekade, tidak pernah bertempur berhadapan sejak awal era nuklir, karena perdamaian setidaknya sebagian karena takut bahwa konflik akan meningkat menjadi kehancuran bersama, dan kemudian global.

Dikutip Business Insider, 26 Januari 2019, Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, memaparkan kekuatan senjata nuklir negara-negara dunia.

9. KOREA UTARA 

Senjata Nuklir: 60

Korea Utara gagal dengan hampir setiap metrik yang digunakan untuk mengukur persenjataan nuklir. Rudal nuklir Korea Utara bahkan mungkin tidak berfungsi, dan pemimpin negara itu, Kim Jong Un, mengalihkan uang dari pelayanan penting untuk rakyatnya sendiri untuk membayar utang.

Namun Korea Utara memiliki sejumlah sistem rudal balistik jarak pendek hingga antarbenua yang diperkirakan beroperasi di belakang para peluncur misil bergerak.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong, melihat rudal balistik antar benua Hwasong-15 yang siap diluncurkan saat uji coba di Pyongyang, 30 November 2017. Hwasong-15 yang dapat mencapai ketinggian 4.475km maka mampu untuk mencapai daratan Amerika Serikat. REUTERS/KCNA

Seorang analis telah memperingatkan bahwa peluncur bergerak Korea Utara mungkin hanya mengalihkan perhatian dari ancaman nyata dari silo nuklir yang disembunyikan, tetapi tidak ada bukti silo semacam itu pernah muncul dalam laporan intelijen AS yang dipublikasikan.

Korea Utara telah menguji sejumlah platform dan kapal selam yang meluncurkan armada kapal selam yang lebih tua, tetapi kemampuan ini dianggap jauh.

Gudang senjata nuklir Korea Utara diturunkan ke beberapa sistem rudal balistik yang lebih tua di lapangan dan beberapa sistem jangka panjang dalam pengembangan, menurut Kristensen.

Sama sekali tidak diketahui apakah Korea Utara menyimpan senjata nuklirnya atau dengan hulu ledak yang melekat pada rudal.

8. ISRAEL 

Senjata Nuklir: 80 (Perkiraan)

Israel, tidak seperti yang lain dalam daftar ini, berada di tengah konflik dengan musuh non-nuklir. Iran telah berjanji untuk menghancurkan Israel, tetapi telah bersumpah untuk membangun senjata nuklir.

Selain itu, militer konvensional Israel, dengan angkatan udara yang mumpuni dan koordinasi yang erat dengan AS, dengan mudah mengalahkan musuh regionalnya dalam pertempuran tradisional.

Tidak ada yang tahu senjata apa yang dimiliki atau tidak dimiliki Israel.

Ada yang mengatakan Israel memiliki sistem senjata yang cukup maju, termasuk sistem berbasis darat yang tetap tidak dipasangkan hulu ledak nuklir.

Kristensen mengatakan Israel telah merahasiakan rudal dan pesawat yang dapat meluncurkan bom nuklir.

"Rumornya adalah Israel memiliki rudal jelajah untuk kapal selam mereka dan ada tulisan tentang nuklir darat dan nuklir taktis, tetapi mereka tetap rumor," katanya.

7. INDIA

Senjata Nuklir: 140 (disimpan)

India memiliki senjata nuklir yang dijatuhkan di udara dan diluncurkan di darat. Awalnya, India membuat senjata jarak pendek untuk membuat Pakistan waspada, tetapi sejak itu berkembang untuk membidik Cina dengan sistem jarak jauh.

India sedang menguji Agni V, rudal yang diluncurkan darat yang dapat menjangkau seluruh Cina, tetapi seperti yang dikatakan Kristensen, "begitu mereka mengembangkannya, mereka harus membangun infrastruktur pangkalan mereka."

Rudal Agni-V di India. cnn.com

India baru-baru ini meluncurkan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya untuk melakukan patroli pencegahan, tetapi Kristensen mengatakan patroli itu hanya berlangsung selama 20 hari dan tidak membawa rudal nuklir bersenjata.

Rudal dan kapal selam India telah memilih untuk mengembangkan nuklir bawah lautnya tidak dapat menjangkau titik-titik vital Cina atau sebagian besar Pakistan.

6. PAKISTAN

Senjata Nuklir: 150

Pakistan membangun senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap rival regionalnya, India, menguji dan melanjutkan dengan misi nuklir yang relatif sederhana: mencegah atau mengalahkan India.

Pakistan berhasil mengembangkan jumlah nuklir serendah mungkin untuk menangkal India, yang memiliki kekuatan konvensional yang jauh lebih kuat dan populasi penduduk lebih besar dari Pakistan.

Pakistan memiliki rudal balistik dengan jangkauan yang cukup jauh untuk mencapai titik mana saja di negara India. Pakistan telah membangun rudal jelajah berhulu ledak nuklir yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 600 kilometer.

Angkatan udara Pakistan dilaporkan telah berlatih menjatuhkan bom nuklir dengan pesawat-pesawat buatan asing. AS secara khusus telah memberi izin kepada Pakistan untuk memodifikasi pesawat tempur F-16 untuk menjatuhkan senjata nuklir.

Pakistan tidak memiliki kapal selam berkemampuan rudal nuklir, tetapi dilaporkan telah mulai mengerjakannya dalam menanggapi kapal selam nuklir pertama India.

Pakistan diperkirakan menyimpan hulu ledak nuklirnya terpisah dari rudal dan sistem peluncur.

5. INGGRIS

Senjata Nuklir: 215 (120 Aktif/95 disimpan)

Selama Perang Dingin, Inggris berusaha untuk membuat senjata nuklir dan sistem pengiriman sendiri, tetapi sejak runtuhnya Uni Soviet, Inggris telah menarik diri dari posisi itu dan pada dasarnya menjadi mitra AS.

Inggris mengoperasikan empat kapal selam nuklir yang dapat menembakkan 16 rudal Trident buatan AS.

Inggris adalah NATO dan sering memicu kemarahan Rusia di Eropa Barat, tetapi tidak memiliki militer konvensional yang sangat besar atau kuat.

Inggris juga tidak memiliki musuh yang jelas. Sementara permusuhan Inggris-Rusia baru-baru ini mungkin telah mengingatkan negara itu bukan tanpa musuh.

Sejauh doktrin yang dianut, Inggris bersumpah untuk menggunakan senjata nuklir hanya secara defensif dan telah menandatangani perjanjian nonproliferasi, yang berarti telah setuju untuk tidak menyebarkan teknologi nuklir.

"Inggris memiliki koordinasi yang sangat erat dan perencanaan penargetan nuklir dengan AS," kata Kristensen.

Inggris telah menentukan bahwa ia tidak memerlukan gudang senjata nuklir yang sangat besar dan tidak menggunakannya secara berlebihan, sehingga memberikan nilai tinggi pada kekuatannya yang kecil.

4. CINA

Senjata Nuklir: (280 disimpan)

Pada 1957, sebelum Cina memiliki senjata nuklir, pemimpinnya, Mao Zedong, mengatakan kutipan mengerikan berikut tentang perang nuklir.

"Aku tidak takut dengan perang nuklir. Ada 2,7 miliar orang di dunia; tidak masalah jika ada yang terbunuh. Cina memiliki populasi 600 juta; bahkan jika setengah dari mereka terbunuh, masih ada 300 juta orang tersisa. Saya tidak takut pada siapa pun," kata Mao.

Pada 1967, Cina telah menguji senjata nuklir dan rudal balistik. Untuk membuktikan sistemnya bekerja dalam menghadapi keraguan Barat, ia menembakkan satu-satunya rudal balistik bersenjata nuklir dalam sejarah ke wilayah yang tidak berpenghuni di dalam perbatasannya sendiri.

Mengingat sikap antusias awal Cina terhadap pertempuran nuklir, Cina mengembangkan kekuatan yang secara mengejutkan bertanggungjawab dan tenang.

PLA Daily menulis bahwa brigade rudal DF-26 dirancang untuk menjalankan dua misi. Misi pertama adalah melakukan serangan balik nuklir yang cepat, misi kedua adalah melakukan serangan presisi jarak menengah terhadap target-target penting musuh di darat dan kapal berukuran sedang dan besar di laut. Andy Wong/REUTERS

Cina hanya memiliki 280 hulu ledak nuklir, dan tidak satu pun dari mereka dipasang dengan sistem peluncur. Cina menerbangkan pesawat pembom dan berlayar dengan kapal selam yang disebutnya berkemampuan nuklir, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar berpatroli dengan senjata nuklir.

Cina mengoperasikan tiga jenis rudal balistik, beberapa di antaranya mengungguli rudal AS.

Cina mengandalkan militer konvensional yang tumbuh dan modern untuk menegaskan posisinya pada negara lain dan hampir tidak pernah menyebutkan persenjataan nuklirnya.

3. PRANCIS

Senjata Nuklir 300 (290 aktif/10 disimpan)

Prancis memiliki 50 atau lebih pesawat yang dapat meluncurkan rudal dengan jarak sekitar 482 kilometer yang mengirimkan hulu ledak nuklir, menurut Kristensen.

Seperti Inggris, Prancis memiliki empat kapal selam bertenaga nuklir, yang salah satunya tetap pada patroli pencegahan konstan yang siap menembakkan rudal nuklir.

Meskipun ini bukan senjata nuklir secara pasti, di luar AS, hanya Prancis yang mengoperasikan kapal induk bertenaga nuklir, Charles de Gaulle.

2. AMERIKA SERIKAT

Senjata Nuklir: 6.450 (1.750 aktif/2.050 disimpan/2.650 pensiun)

Jumlah hulu ledak nuklir AS jatuh hanya tersaingi oleh Rusia, dan seperti Rusia, AS mengembangkan arsenalnya untuk melampaui 30.000 senjata selama puncak Perang Dingin.

Perang Dingin membuat AS mengeksplorasi berbagai opsi pengiriman senjata nuklir yang luas, dan terkadang kreatif, termasuk rudal jelajah dan peluru artileri.

Tetapi sejak itu, AS telah berusaha untuk meredam ambisi nuklirnya, dan telah menjadi sumber dari banyak rezim nonproliferasi dan upaya untuk mengekang penyebaran senjata nuklir secara global.

Saat ini arsenal nuklir AS telah dipersempit menjadi tiga serangkai dalam tahap modernisasi yang konstan.

AS mengoperasikan dua pembom berkemampuan nuklir, pembom siluman B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress, awalnya dibangun pada 1950-an dan dapat beroperasi selama 100 tahun.

AS mengoperasikan armada kapal selam nuklir, yang terus melakukan patroli pencegahan.

Amerika Serikat juga memiliki rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau Submarine Launched Ballistic Missile (SLBM) Trident II. SLBM Trident II 5D mampu membawa 12 kelapa nuklir independen (MIRV), dan masing-masing MIRV berkekuatan 100-120 kilo ton. conservativetribune.com

AS juga memiliki hampir 400 rudal jarak antarbenua dalam silo di seluruh negeri, sebagian besar ditujukan untuk senjata nuklir Rusia untuk skenario "balasan".

Baru-baru ini, AS mendapat kecaman keras atas usulan Presiden Donald Trump untuk membuat senjata nuklir yang lebih kecil atau taktis. Para ahli mengatakan senjata-senjata ini membuat kemungkinan perang nuklir lebih besar.

AS memiliki senjata nuklir taktis yang disimpan di sekitar Eropa dan Turki, yang seperti senjata strategis yang lebih besar, disimpan dan siap diluncurkan.

1. RUSIA

Senjata Nuklir: 6.850 (1.600 dikerahkan/2.750 disimpan/2.500 pensiun)

Rusia mengakhiri Perang Dunia II dengan jumlah Tentara Merah lebih banyak dari jumlah yang ada di Bumi. Tetapi sepanjang zaman nuklir, Rusia telah mengalahkan negara-negara lain di muka bumi.

Rusia khawatir secara konvensional militernya lebih lemah daripada NATO, yang telah berkembang mencakup 29 negara, dan mulai membangun jajaran senjata nuklir paling luas di dunia.

Rusia memiliki triad nuklir lengkap dengan pembom yang terus dimodernisasi, rudal darat, dan kapal selam. Triad ini adalah pasukan 24/7/365 dengan kapal selam yang sedang melakukan patroli pencegahan setiap saat.

Selain itu, Rusia memiliki senjata nuklir taktis dalam jumlah besar dengan hasil lebih pendek dan ledakan lebih kecil, yang menurut para pendukung kontrol senjata menurunkan ambang batas untuk perang nuklir.

Menurut Kristensen, sebagian besar sistem strategi nuklir Rusia yang konon revolusioner yang dikobarkan oleh Putin akan melihat penyebaran terbatas. Sementara Putin membuat hulu ledak hipersonik, rudal balistik antarbenua (ICBM) yang baru, Kristensen mencatat bahwa sebagian besar ICBM akan tetap seperti yang lama. Selanjutnya, semua hulu ledak ICBM berjalan dengan kecepatan hipersonik.

Kendaraan penembak roket RUsia ICBM saat mengikuti parade Hari Kemenangan atas Nazi pada Perang Dunia II ke-71 di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016. AP/Pavel Golovkin

Rusia secara rutin membuang-buang dana dalam "eksplorasi yang benar-benar sembrono yang tidak membuat perbedaan dalam menghalangi atau menang," menurut Kristensen.

Satu contoh "luar biasa" dari hal ini, menurut Kristensen, adalah torpedo nuklir 100 hingga 200 megaton bawah laut bernama Poseidon.

Senjata ini, yang berpotensi sebagai perangkat peledak nuklir terbesar yang pernah dibuat, tidak masuk akal.

Senjata nuklir pada dasarnya akan memicu gelombang pasang yang begitu besar dari ledakan hingga radioaktif yang membuat seluruh benua kena imbasnya.

Rusia menyimpan hulu ledak nuklirnya yang dipasang dengan rudal dan siap menembak. Selain itu, Rusia telah menjaga Moskow dengan 68 rudal pencegat senjata nuklir yang dimaksudkan untuk melindungi kota dari serangan AS.

Credit TEMPO.CO



https://dunia.tempo.co/read/1169109/9-negara-pemilik-senjata-nuklir-siapa-terbanyak

Kelompok 'Kelinci Putih' Mengaku Mengebom Masjid di Minnesota AS

Tidak ada korban dalam serangan Dar Al Farooq Islamic Center di Minneapolis, AS. (EPA)

Minnesota - Dua anggota kelompok milisi yang dikenal dengan namaWhiteRabbits atau Kelinci Putih mengakui mengebom sebuah masjid di Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 2017.

Polisi mengatakan Michael McWhorter, 29 tahun dan Joe Morris, 23 tahun bermaksud menakut-nakuti Muslim agar meninggalkan AS.

Keduanya mengakui sejumlah dakwaan, termasuk serangan ke sebuah klinik aborsi yang gagal, dan dapat dihukum sampai 35 tahun penjara, berdasarkan perjanjian bersalah jaksa dan terdakwa (plea arrangement).

Tidak ada korban dalam serangan Dar Al Farooq Islamic Center di Minneapolis tersebut.

Pria ketiga, Michael Hari, 47 tahun, yang diduga adalah pendiri White Rabbits telah ditangkap dan sedang menunggu persidangan. Dia tidak mengajukan keringanan hukum.

Pemimpin kelompok ini diduga mengajukan kepada Presiden Donald Trump untuk membangun tembok pemisah dengan Meksiko.

Polisi mengatakan McWhorter mengakui bahwa White Rabbits ingin "menakut-nakuti (agar Muslim) keluar dari negara (AS)" lewat pesan "Anda tidak diterima di sini".

Berdasarkan isi perjanjian, para pria ini diketahui mengemudikan kendaraan ke masjid, memecahkan kaca jendela dan melempar bom molotov pada Agustus 2017.

Tidak jelas mengapa pasangan dari Illinois tersebut menyerang masjid di Minnesota.

Gubernur Minnesota saat itu, Mark Dayton, menyatakan serangan tersebut "sebuah aksi kejahatan terorisme".

Jaylani Hussein, direktur eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika di Minnesota mengatakan kepada kantor berita AFP, "Kelompok milisi ini menyasar masyarakat Muslim."

"Dan sejumlah blog mereka benar-benar mengatakan masyarakat Muslim sebagai sebuah ancaman dan sebuah ancaman yang akan dibasmi."

Hussein mengatakan Muslim di Minneapolis lega dengan pengakuan mereka namun khawatir dengan anggota kelompok milisi lain yang masih diburu.

Dar Al Farooq Islamic Center kebanyakan melayani anggota masyarakat Somalia.

Selain serangan terhadap Masjid Dar Al Farooq, ada juga kasus lain, yaitu serangan terhadap satu masjid dan rumah susun warga Somalia di Kansas pada tahun 2016.

Sejumlah serangan ini terjadi beberapa bulan setelah Donald Trump terpilih dan meningkatkan kekhawatiran semakin tingginya diskriminasi terhadap Muslim Amerika.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/bbc-world/d-4401608/kelompok-kelinci-putih-mengaku-mengebom-masjid-di-minnesota-as

Justin Trudeau Pecat Duta Besar Kanada Untuk Cina

Justin Trudeau

CB, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melakukan langkah yang tak terduga. Ia memecat duta besar Kanada untuk Cina karena telah membuat pernyataan tentang kasus ekstradiksi Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.

Duta besar Kanada untuk Cina John McCallum telah mempermalukan pemerintahan Trudeau. McCallum mengatakan Meng memiliki argumen yang kuat untuk melawan agar tidak diekstradiksi ke Amerika Serikat. 

Para anggota legislatif oposisi dan mantan duta besar menuduh McCallum melakukan intervensi politik yang mana telah merusak hubungan antara Kanada dan Cina. Meng yang juga putri pendiri Huawei masih menjadi tahanan rumah di Vancouver. 

Cina membalas penahanan Meng dengan menangkap dua warga negara Kanada yang dituduh telah mengancam keamanan negara mereka. Pengadilan Cina juga menjatuhi hukuman mati kepada seorang warga negara Kanada dengan tuduhan penyelundupan narkoba. 

"Semalam saya meminta dan menerima surat pengunduran diri John McCallum sebagai duta besar Kanada untuk Cina," kata Trudeau dalam pernyataannya, Ahad (27/10. 

Para pakar dan mantan diplomat mengatakan ini pertama kalinya pemerintah Kanada secara resmi memecat duta besar mereka. Baru-baru ini Trudeau mengatakan ia belum memiliki rencana untuk mencari pengganti McCallum. 

McCallum langsung meminta maaf di hari yang sama ia melontarkan pernyataan tentang kasus ekstradiksi Meng. Surat kabar Kanada Toronto Star pada Jumat (25/1) lalu melaporkan McCallum sempat mengatakan jika Amerika mencabut permintaan ekstradiksi maka hal itu 'sangat baik untuk Kanada'. 

McCallum seorang mantan menteri kabinet dari Partai Liberal yang tidak pernah mengeyam pelatihan sebagai diplomat. Mantan diplomat Kanada profesor dari Brock University Charles Burton mengatakan pernyataan McCallum tentang Meng membuktikan taktik keras yang dilakukan Beijing cukup berhasil. 

"Ia membuat perdana menteri tidak dapat lagi mempertahankannya (diposisinya) untuk waktu yang lama dan dia harus pergi," kata Burton, yang juga pernah menjabat di dua posisi di Cina. 

Burton juga mengatakan Trudeau harus mencari pengganti McCallum untuk segera menyelesaikan perselisihan dengan Cina. Juru bicara Trudeau maupun Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menolak memberikan komentar.

Ketika persoalan komentar McCallum ini mencuat melalui media sosial Twitter ketua partai oposisi yakni Partai Konservatif Andrew Scheer mengatakan Trudeau harus segera memecat McCallum. Ia mengatakan hal ini terjadi karena kelemahan dan keragu-raguan Trudeau dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan jajak pendapat baru-baru ini sampai saat ini Partai Liberal masih sedikit lebih unggul dibandingkan Partai Konservatif. Kanada akan menggelar pemilihan federal pada bulan Oktober mendatang. 

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plyrxc370-justin-trudeau-pecat-duta-besar-kanada-untuk-cina

Taliban dan Amerika Finalisasi Draf Perjanjian Damai, Apa Isinya?

Pemimpin Taliban Afganistan di kantor pusatnya di Doha Qatar. [EXPRESS TRIBUNE]

CB, Kabul – Tim juru runding Taliban dan Amerika Serikat bertemu kembali di Doha, Qatar, pada Sabtu, 26 Januari 2019. Kedua pihak memfinalisasi poin yang akan dimasukkan dalam draf perjanjian damai untuk mengakhiri perang Afganistan, yang telah berlangsung 17 tahun.

Sumber di Taliban mengatakan kedua pihak melakukan konsesi dengan kesepakatan pasukan asing akan ditarik dari negara itu dalam 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian damai yang akan dilakukan kemudian.

Utusan khusus perdamaian Amerik Serikat, Zalmay Khalilzad, dalam perjalanan ke Kabul untuk menginformasikan hasil perundingan enam hari itu.

 

“Sumber di Taliban mengatakan kelompok Islam garis keras ini menawarkan jaminan Afganistan tidak akan digunakan lagi oleh kelompok Al Qaeda dan militan negara Islam untuk menyerang AS dan sekutunya,” begitu dilansir Reuters pada Sabtu, 26 Januari 2019. Ini merupakan salah satu poin yang diminta juru runding AS.

Zalmay Khalilzad, utusan khusus perdamaian AS untuk Afganistan. Reuters

Petinggi Taliban juga mengatakan mereka akan memfinalisasi urutan waktu hingga terciptanya gencatan senjata di Afganistan. Setelah ini terjadi, perwakilan Taliban baru akan berbicara dengan perwakilan pemerintahan Afganistan.

Taliban mengatakan poin lain yang juga dibicarakan adalah pertukaran tawanan perang, pencabutan larangan perjalanan terhadap sejumlah petinggi Taliban oleh AS, dan prospek terbentuknya pemerintahan Afganistan interim setelah gencatan senjata terjadi.

Seperti dilansir media Tribune asal Pakistan, perundingan damai ini berlangsung di Doha, Qatar sejak awal pekan ini. Pada Senin lalu, Taliban melancarkan serangan mematikan terhadap markas militer Afganistan yang menjadi pusat pelatihan mata-mata militer. Sekitar 126 orang tewas termasuk delapan orang anggota pasukan komando, seperti dilansir Reuters. Namun jumlah korban versi resmi jauh lebih sedikit yaitu sekitar 36 orang tewas dan 58 orang terluka.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1169191/taliban-dan-amerika-finalisasi-draf-perjanjian-damai-apa-isinya

Rusia Tuding AS Sedang Mencoba Kudeta di Venezuela

Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York. Foto/REUTERS

NEW YORK - Pemerintah Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela. Tuduhan ini disampaikan diplomat Moskow dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Sabtu, 26 Januari 2019.

Pertemuan DK PBB itu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas situasi di Venezuela. Pertemuan diminta digelar setelah pemimpin oposisi Juan Guaidomenyatakan dirinya sebagai presiden interim negara kaya minyak tersebut dan diakui AS dan banyak sekutunya.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan calon presiden petahana Nicolas Maduro dari partai berhaluan sosialis. Kubu oposisi mengklaim memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan. 

Maduro sendiri sudah diambil sumpah untuk menjadi presiden selama enam tahun ke depan. Namun, AS dan negara-negara sekutunya tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pertemuan DK PBB hari Sabtu bertujuan untuk lebih mendestabilisasi situasi di Venezuela. Menurutnya, forum itu hanyalah elemen lain dari strategi perubahan rezim oleh AS di Venezuela.

"Pertemuan hari ini diserukan oleh delegasi AS dengan satu tujuan saja; untuk membantu melanjutkan distabilisasi di Venezuela, memaksa negara ini untuk mengadopsi resep dan metode mereka untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi (Venezuela) baru-baru ini," katanya.

Diplomat Kremlin ini meminta negara-negara kekuatan dunia untuk menahan diri dengan tidak menggunakan ancaman, ultimatum dan tindakan ekonomi yang diskriminatif terhadap Venezuela. Sebaliknya, semua negara diminta untuk menghormati konstitusi negara itu.

"Amerika Serikat sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela," kata Nebenzia. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat tidak tahu malu dan merupakan pelanggaran terhadap semua norma hukum internasional.

Dia menambahkan bahwa Guaido tidak menikmati dukungan hampir 70 persen rakyat Venezuela, dan beda dengan Maduro yang memperoleh dukungan mayoritas dari rakyatnya.

"Amerika Serikat melukiskan konfrontasi antara rezim Maduro dan rakyat Venezuela. Gambaran ini jauh dari kenyataan. Terlepas dari semua itu, pemimpin Venezuela jelas memiliki dukungan luas di kalangan rakyat. Omong-omong, menurut survei sosiologis Pemimpin Majelis Nasional (Juan Guaido), yang saat ini diposisikan oleh Washington sebagai seorang presiden tidak didukung oleh hampir 70 persen rakyat Venezuela," papar Nebenzia, yang dikutip Sputnik, Minggu (27/1/2019).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya secara artifisial memperparah situasi di Venezuela dengan menuntut agar Caracas mengadakan pemilu baru yang demokratis dan transparan. Kementerian itu mengkritik ancaman AS dan negara-negara Eropa bahwa mereka akan mengakui Guaido sebagai kepala negara baru jika pemerintah Venezuela tidak menggelar pemilu yang baru.

"Campur tangan yang sinis dan terbuka dalam urusan dalam negeri berdaulat terus berlanjut. Diperlukan (tindakan) untuk mengakhiri ini," kata kementerian itu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo meminta negara-negara lain untuk mengganggu aliran keuangan ke pemerintah Venezuela.

"Kami berharap bahwa setiap negara akan bergabung dengan kami dalam mengakui presiden interim Juan Guaido. Kami juga berharap bahwa masing-masing negara akan memastikan bahwa mereka memutuskan sistem keuangan mereka dari rezim Maduro dan membiarkan aset milik orang-orang Venezuela untuk pemimpin yang sah dari negara itu," kata Pompeo kepada wartawan di sela-sela pertemuan DK PBB.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373845/42/rusia-tuding-as-sedang-mencoba-kudeta-di-venezuela-1548533214

Eropa Ultimatum Maduro: Gelar Pemilu Baru Venezuela dalam 8 Hari!

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

NEW YORK - Negara-negara Uni Eropa mengultimatum Presiden Nicolas Maduro untuk menggelar pemilu Venezuela yang baru dalam waktu delapan hari ke depan. Jika tidak, mereka akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim negara tersebut.

Negara-negara Eropa yang melontarkan ultimatum itu antara lain Jerman, Prancis dan Spanyol."Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," tulis seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter pada hari Sabtu.

Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa seperti yang dilakukan Jerman.

Guaido adalah Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang menganggap terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden dalam pemilu tahun lalu tidak sah. Dia sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim hingga pemilu baru digelar.

Amerika Serikat (AS) dan mayoritas negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai presiden interim negara kaya minyak itu. Maduro menuduh para musuhnya sedang melakukan kudeta.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pihaknya sudah siap mengakui Guaido sebagai presiden yang bertanggung jawab Venezuela jika tidak ada pemilu yang diadakan dalam waktu delapan hari.

"Orang-orang Venezuela harus dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka," tulis Macron dan pemimpin Spanyol di Twitter, sama seperti yang disampaikan Jerman, seperti dikutip Reuters, Minggu (27/1/2019).

Macron mengatakan Prancis bekerja dengan mitra-mitra Eropa untuk mendorong proses politik yang akan menyelesaikan krisis kepemimpinan Venezuela.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Sabtu mengadakan pertemuan untuk membahas Venezuela. Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo memperingatkan Maduro untuk melindungi kedutaan AS. Peringatan disampaikan beberapa jam sebelum batas waktu pengusiran terhadap semua diplomat Amerika Serikat dari negara itu berakhir.

"Biarkan saya menjadi 100 persen jelas, Presiden Trump dan saya sepenuhnya berharap bahwa para diplomat kami akan terus menerima perlindungan yang diberikan di bawah Konvensi Wina," kata Pompeo dalam sesi khusus DK PBB tentang Venezuela.

"Jangan menguji Amerika Serikat atas tekad kami untuk melindungi rakyat kami," ujar Pompeo.

Pertemuan DK PBB yang diminta Amerika Serikat itu nyaris tak terlaksana, sebab dari pemungutan suara prosedural untuk pertemuan DK PBB AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan. Sedangkan empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara lainnya abstain.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu, dengan mengatakan bahwa krisis Venezuela tidak mewakili ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Sebaliknya, kata dia, negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu menghadapi upaya AS untuk percobaan kudeta.

DK PBB dijadwalkan bertemu Sabtu malam waktu New York untuk membahas situasi di Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373852/42/eropa-ultimatum-maduro-gelar-pemilu-baru-venezuela-dalam-8-hari-1548539106

Pentagon Belum Terima Perintah Kirim Pasukan ke Venezuela

Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Pentagon mengatakan pihaknya tidak menerima perintah untuk memindahkan pesawat atau kapal apa pun ke Venezuela. Krisis ekonomi akut yang melanda negara itu mendorong aksi demonstrasi yang menyebabkan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

"Banyak orang mulai berpikir bahwa kami siap untuk menyerang Venezuela," kata seorang pejabat Pentagon kepada Anadolu 

"Tidak ada otorisasi atau perintah untuk pergerakan pesawat atau semacamnya," sambungnya.

"Kami mendukung mitra kami di kawasan itu dan mendukung rakyat Venezuela," pejabat itu menambahkan seperti dikutip dari kantor berita Turki itu, Sabtu (26/1/2019).

Namun, ketika ditanya apakah militer Amerika Serikat (AS) bersedia melindungi diplomat di Venezuela, pejabat itu mencatat bahwa Komando Selatan Amerika Serikat (SOUTHCOM), yang bertanggung jawab atas operasi keamanan di Amerika Tengah dan Selatan, akan siap dalam keadaan seperti itu.

"Kami selalu diposisikan untuk mendukung mitra dan sekutu kami di wilayah ini. Jadi ya, kami - jika terjadi sesuatu - kami siap mendukung orang-orang kami," tegas pejabat itu.

Pada hari Kamis, Juan Guaido, presiden Majelis Nasional Venezuela, menyatakan pemimpin negara itu Nicolas Maduro tidak sah dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi pemimpin dengan mengajukan klausul dalam Konstitusi Venezuela.

Pengumuman itu diikuti oleh pernyataan dari Presiden AS Donald Trump yang mengakui Guaido sebagai presiden baru.

Kedua negara terlibat dalam perang retorika berapi-api, dengan Maduro mengecam keputusan Trump dan mengatakan negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, memberikan diplomat Amerika waktu selama tiga hari untuk meninggalkan negara itu.

AS segera menanggapi dengan menolak permintaan Maduro tetapi kemudian memanggil kembali semua personel yang tidak penting dari Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373767/42/pentagon-belum-terima-perintah-kirim-pasukan-ke-venezuela-1548494486

AS Dorong DK PBB Dukung Tokoh Oposisi Venezuela

AS akan memdorong DK PBB untuk mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis. Namun langkah itu diperkirakan akan digagalkan oleh Rusia.

DK PBB akan bertemu pada akhir pekan ini atas permintaan AS setelah Washington dan sejumlah negara di kawasan itu mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai kepala negara dan mendesak Presiden Nicolas Maduro untuk mundur.

Selama pertemuan DK PBB nanti, Pompeo akan mendesak anggota dewan dan negara-negara lain untuk mengakui Guaido, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, bersama dengan beberapa menteri lainnya, akan berpidato di hadapan badan yang beranggotakan 15 negara itu. Menjelang pertemuan itu, AS mengedarkan konsep pernyataan DK PBB.

"Ketika kondisi di Republik Venezuela terus memburuk, Dewan Keamanan menyatakan dukungan penuhnya kepada Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga Venezuela yang terpilih secara demokratis," bunyi rancangan itu seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).

Jika dewan mendukung pernyataan itu, badan itu secara efektif mengakui Guaido - yang merupakan ketua Majelis Nasional - sebagai kepala negara Venezuela. Guaido sendiri telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada hari Rabu lalu.

Rancangan pernyataan itu juga menyerukan dimulainya segera proses politik yang mengarah pada pemilihan umum yang bebas, adil dan kredibel dengan pengamat pemilihan umum internasional dalam waktu sesingkat mungkin.

Namun, Duta Besar AS untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow akan menentang dorongan AS agar DK PBB mendukung Guaido sebagai presiden sementara. Pernyataan dewan harus disetujui melalui konsensus.

"(Pernyataan) itu tidak akan lolos. Bagi kami tidak ada yang berubah," kata Nebenzia sebelum Washington mengedarkan draft pernyataan kepada anggota dewan pada Jumat malam.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373720/42/as-dorong-dk-pbb-dukung-tokoh-oposisi-venezuela-1548478345

Malaysia Batalkan Investasi China Bernilai Rp 281 Triliun

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Konferensi Masa Depan Asia ke-24 di Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018). (AFP/Kazuhiro Nogi) -

CB - Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membatalkan proyek jalur kereta api bernilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 281 triliun yang diongkosi China.

Pembatalan proyek dilakukan setelah upaya untuk menekan biaya gagal dan hal ini mengakhiri spekulasi dalam beberapa bulan terakhir terkait proyek ini.

Menteri Perekonomian Malaysia Azmin Ali, Sabtu (26/1/2019) mengatakan, keputusan pembatalan proyek ini diambil pemerintah dalam sebuah rapat kabinet pekan ini.

Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China.

Saat proyek ini diserahkan kepada CCCC pada 2016 oleh PM Malaysia saat itu Najib Razak, rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Pantai Timur (ECRL) ini dianggap sebagai pondasi "inisiatif sabuk dan jalan" yang dirancang Presiden Xi Jinping.

Azmin mengatakan, proyek ini terlalu mahal untuk pemerintah Malaysia, yang memiliki banyak utang akibat skandal dalam pemerintahan Najib Razak.

"Jika proyek ini tak dibatalkan, bunga yang harus kita bayarkan hampir 1 miliar ringgit (Rp 3,4 triliun)," kata Azmin kepada jurnalis di kantornya.

"Kita tak dapat menanggung bunga sebesar itu saat ini, sehingga proyek ini harus dibatalkan tanpa mengganggu hubungan Malaysia dengan China," tambah Azmin.

Dia melanjutkan, meski proyek ini dibatalkan Malaysia masih membuka lebar pintu investasi dari negeri itu.

Masalah ini sudah lama menjadi sorotan sejumlah media, yang mengutip sejumlah sumber anonim, mengabarkan, proyek kontroversial itu akan dibatalkan.

Pemerintah Malaysia termasuk PM Mahathir Muhammad dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng dikabarkan menolak melanjutkan pembangunan proyek ini.

Setelah memenangkan pemilihan umum pada Mei tahun lalu, Mahathir mengatakan ECRL adalah salah satu dari proyek besar infrastruktur dari China yang akan dibatalkan.

Mahathir beralasan, ongkos proyek ini amat mahal dan belum terlalu dibutuhkan Malaysia.

Saatat negosiasi dengan China dilakukan, PM Mahathir mengatakan, proyek ECRL bisa dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil.

Namun, upaya mengurangi biaya itu gagal dan hal tersebut dipastikan Menteri Perekonomian Azmin Ali.

Sementara itu, mantan PM Najib Razak, yang memberikan proyek ini tanpa tender, berulang kali mengatakan pemerintahan Mahathir membuat kesalahan dengan membatalkan kesepakatan ini.

Credit TRIBUN-MEDAN.com

http://medan.tribunnews.com/amp/2019/01/26/resmi-malaysia-batalkan-investasi-china-bernilai-rp-281-triliun-gak-kuat-menanggung-bunga-kredit

Indonesia Ukir Sejarah Baru

Peta Indonesia

Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS)

CB, JAKARTA -- Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim internasional. Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS).

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1).

Sejarah baru tersebut ditandai dengan keputusan Sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 pada Jumat (25/1). Dalam sidang tersebut IMO menyetujui dan mengesahkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang diajukan oleh Indonesia untuk selanjutnya akan diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada Juni 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo mengatakan bahwa sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka. Namun TSS di Selat Malaka tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara. 

Sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II.

Adapun Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982, sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.

Terkait dengan ALKI, Dirjen Agus mengatakan bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage), sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982. 

"Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang juga merupakan ALKI tersebut, menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," ujar Dirjen Agus.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia patut berbangga karena tidak serta merta proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diajukan Indonesia langsung disetujui oleh IMO begitu saja. 

Agus lebih lanjut menyebutkan bahwa pengesahan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok itu juga menjadi bekal dan prestasi Indonesia dalam upaya pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan IMO kategori C untuk periode 2019-2020 melalui sidang IMO Assembly pada November 2019.

Dia pun mengingatkan bahwa setelah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut disetujui, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus mengawasi pelaksanaan TSS di kedua selat tersebut.

"Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic System  (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam tujuh hari," ujar Dirjen Agus.

Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional, terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

"Perjuangan Indonesia belum selesai. Siapkan dengan baik mengingat tugas berat menanti untuk kedepannya setelah TSS tersebut disetujui IMO karena nantinya akan berlaku secara internasional setelah diadopsi dalam Sidang MSC ke-101 pada Juni 2019, yang artinya mulai diberlakukan pada satu tahun kemudian, yaitu Juni 2020," kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Penetapan TSS di selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO memang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran di selat yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia dan cukup ramai lalu lintasnya tersebut.

"Dari data yang ada disebutkan bahwa sebanyak 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda setiap tahunnya serta sebanyak 36.773 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Lombok setiap tahunnya," ujar Basar.

Selat Sunda, lanjut Basar, adalah salah satu selat yang paling penting di Indonesia yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dari selatan ke utara dengan jalur lintas yang memiliki kepadatan tinggi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang sebagian besar dilalui oleh kapal penumpang. 

Selain itu, di Selat Sunda juga terdapat beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi laut dan wisata taman laut yang wajib dilindungi, salah satunya adalah Wilayah Pulau Sangiang yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.

"Di Selat Sunda juga terdapat 2 gugusan terumbu karang, yaitu Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal yang berbahaya bagi pelayaran," ujar Basar.

Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi dikarenakan oleh keberadaan kawasan wisata di sekitarnya.

Basar menjelaskan, bahwa pemisahan alur lalu lintas yang berlawanan di daerah tersebut, serta penetapan precautionary area pada rute persimpangan memastikan kapal-kapal yang menggunakan alur tersebut bisa mendapatkan informasi yang memadai mengenai lalu lintas di sekitarnya sehingga mengurangi risiko terjadinya tubrukan kapal serta mengurangi risiko kapal kandas yang tidak disengaja dengan menjauhkan kapal dari terumbu karang.

"Dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok menunjukan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa wilayah perairan di Indonesia aman," ujarnya.

Sidang Sub Committe NCSR ke-6  berlangsung pada 16-25 Januari 2019 bertempat di Kantor Pusat IMO di London, Inggris. Sidang tersebut membahas hal-hal yang terkait kenavigasian dan komunikasi pelayaran, termasuk analisis dan persetujuan atas ships routeing measures and ship reporting systems, persyaratan pengangkutan dan standar performa peralatan kenavigasian dan telekomunikasi, sistem long-range identification and tracking (LRIT) dan pengembangan e-navigation, dan juga yang terkait dengan pencarian dan pertolongan serta Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). 

 

 Credit REPUBLIKA.CO.ID

 
https://m.republika.co.id/amp_version/plxr1r383

UU Bangsamoro Disahkan Setelah Jajak Pendapat Filipina

Suasana konflik tentara Filipina dan pejuang Bangsamoro. (Sgt Christian Santos/33rd IB/6th IB/Armed Forces of the Philippines/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah, secara resmi disahkan pada Jumat (25/1), setelah referendum memberikan otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian laporan media setempat.

Harian daring SunStar, yang bermarkas di Manila, mengutip Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) dan mengatakan suara "Ya" telah menang.

Lebih dari 1,54 juta orang memberi suara "Ya" untuk menyetujui BOL, sementara sebanyak 190 ribu suara menolak undang-undang tersebut, kata laporan itu.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Pengesahan BOL berarti Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela.

Tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikutsertaan mereka di wilayah otonomi.

Undang-Undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu, dirancang untuk memberi otonomi menyeluruh buat orang Muslim, selain kemajuan kehakiman dan ekonomi.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Selain itu, bekas petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan bisa bergabung dengan pasukan resmi.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126143120-134-364068/uu-bangsamoro-disahkan-setelah-jajak-pendapat-filipina

AS Rancang Supergun Jelajah yang Bisa Tenggelamkan Kapal China

Artileri M777 Light Towed Howitzer yang saat ini dioperasikan Angakatan Darat Amerika Serikat. Foto/C BY 2.0/Jonathan Mallard/ M777 Light Towed Howitzer

WASHINGTON - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) sedang membuat supergun jelajah dengan jangkauan 1.000 mil yang dapat mencapai sasaran di Laut China Selatan. Senjata yang ditembakkan dari darat itu berpotensi menenggelamkan kapal-kapal Angkatan Laut China jika konflik di perairan sengketa itu pecah.

Sekretaris Angkatan Darat AS, Mark Esper, mengungkap proyek senjata itu kepada wartawan.

"Anda dapat membayangkan sebuah skenario di mana Angkatan Laut merasa bahwa dia tidak dapat masuk ke Laut China Selatan karena kapal-kapal Angkatan Laut China, atau apa pun," kata Esper pada forum setengah meja bundar. 

"Kita dapat—dari lokasi tertentu, di pulau atau tempat lain—melibatkan target musuh, target Angkatan Laut, pada jarak yang jauh dan mempertahankan kebuntuan kita serta membuka pintu, jika Anda mau, untuk aset Angkatan Laut atau aset Marinir," ujarnya, yang dilansir The National Interest, Sabtu (26/1/2019).

Eskperimen dengan artileri jarak jauh adalah bagian dari pandangan Angkatan Darat pada teknologi hipersonik. Namun, yang oleh militer AS diputuskan untuk tidak mempersenjatai Angkatan Darat dengan senjata itu pada tahun lalu.

Ketika Task & Purpose bertanya mengapa Angkatan Darat membutuhkan supergun jelajah yang dapat menjangkau target hingga 1.000 mil, Esper menjelaskan bahwa kebutuhan militer AS untuk menyesuaikan senjata musuh.

"Anda ingin berada di luar jangkauan sehingga mereka bisa memukul Anda," kata Esper.

"Mengapa tombak itu dikembangkan? Karena orang lain memiliki pedang, tombak memberi Anda jangkauan. Mengapa pengumban dikembangkan? Karena tombak menutup jangkauan pedang," ujarnya. 

"Anda ingin selalu memiliki kebuntuan di mana Anda dapat menyerang tanpa harus balas menyerang. Itulah yang diberikan oleh artileri meriam jarak jauh kepada kita, untuk kasus berhadap-hadapan dengan Rusia," ujarnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373678/42/as-rancang-supergun-jelajah-yang-bisa-tenggelamkan-kapal-china-1548457033

Soros Sebut Presiden China Musuh Masyarakat Paling Berbahaya

Miliarder liberal dan penengah politik terkenal George Soros. Foto/REUTERS/Christian Hartmann

DAVOS - Miliarder liberal dan penengah politik terkenal George Soros melabeli Presiden China Xi Jinping sebagai musuh paling berbahaya bagi masyarakat terbuka. Beijing menganggap tuduhan itu merupakan distorsi besar yang tidak layak untuk ditanggapi.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos di Swiss pada hari Jumat, Soros menyerang sistem "kredit sosial" China dan kemajuan teknologinya. Menurutnya, dengan mengatakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pembelajaran mesin (machine learning), Xi menempatkan dirinya sebagai rezim represif. "Musuh paling berbahaya yang dihadapi masyarakat terbuka," katanya.

"Tiongkok (China) bukan satu-satunya rezim otoriter di dunia, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah yang terkaya, terkuat, dan paling maju dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan," kata Soros.

Soros selama ini dikenal menggunakan uangnya untuk mengorganisasi dan mendukung gerakan antipemerintah yang dia anggap menindas.

"Sumber harapan utama terhadap Xi adalah orang-orang Tiongkok, yang aspirasinya, sangat berbeda dari rezim," katanya.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menilai tuduhan Soros sebagai pembelokkan fakta.

"Sudah jelas siapa yang membuka pintu dan membangun jalan dan siapa yang menutup pintu dan membangun tembok," kata Hua, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (26/1/2019). 

"Pernyataan oleh orang-orang tertentu, yang menggambarkan hitam sebagai fakta putih dan membelokkan, sama sekali tidak ada gunanya dan bahkan tidak layak untuk ditanggapi," imbuh dia.

"Kami berharap orang Amerika yang relevan dapat memperbaiki sikapnya, tidak berpikiran pendek, dan memiliki pendapat yang objektif, rasional, dan benar tentang perkembangan China," papar Hua.

Soros menjalankan Open Society Foundations (OSF), sebuah jaringan pemberi hibah yang luas dengan tujuan membuat pemerintah terbuka untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Usaha politik Soros yang kontroversial mencakup serangan terhadap Presiden AS Donald Trump, menyumbang untuk kampanye yang mempromosikan referendum Brexit kedua di Inggris, dan membantu revolusi Ukraina pada tahun 2004 dan 2014. 

Sepak terjang Soros mendapat pujian dari kaum liberal di seluruh dunia dan membuat OSF dilarang di Hongaria dan Turki. Rusia juga melarang keberadaan OSF di wilayahnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373665/41/soros-sebut-presiden-china-musuh-masyarakat-paling-berbahaya-1548444074

Ribuan Orang Memprotes Hari Australia

Bendera Australia (ilustrasi)

CB, MELBOURNE -- Puluhan ribu orang melakukan arak-arakan di seluruh Australia pada Sabtu (26/1). Mereka meminta penghapusan tanggal 26 Januari sebagai Hari Australia.

Hari Australia ditetapkan untuk memperingati kedatangan 'Armada pertama' kapal Inggris di teluk Sydney, pada 1788. Sedangkan penduduk asli benua itu yang melacak garis keturunan mereka sejak 50 ribu tahun memandang hari tersebut sebagai 'hari penyerbuan'.

"Hari ini menandai dimulainya kolonialisasi dan awal genosida, atau apalah sebutannya," kata Jayden Roley (17) yang berunjukrasa di Sydney dengan memakai kaos kutang berwarna hitam, kuning dan merah, warna bendera Aborigin.

"Ini bukan menentang perayaan sebagai warga Australia, namun hari ini lebih dari penanda orang-orang kami menjadi Australia, generasi yang tercuri dari nenek saya misalnya, dia diambil dari keluarganya, dicuci otak untuk menjadi Katolik, hal-hal seperti itulah."

Aksi pawai unjukrasa di Sydney membentang sepanjang enam blok di kota, diikuti oleh sekitar 5.000 orang yang berseru "Selalu dan akan selalu menjadi tanah Aborigin", "Tidak bangga akan genosida".

Protes yang dihadiri oleh ribuan orang tersebut juga berlangsung di Melbourne, Canberra dan kota-kota Australia lainnya. Pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison yang akan menghadapi pemilihan umum pada Mei mendatang, menentang perubahan hari libur nasional apa pun.

Pada saat menghadiri peringatan resmi dan upacara kewarganegaraan di Canberra, Morrison mengatakan ini adalah soal idealisme dan pencerahan, bukan kekejaman atau perampasan yang terjadi di negara ini.

"Gagasan besar ini adalah mengenai pembentukan Australia modern, dan mereka telah mengubah kita memasuki babak paling baru dalam sejarah besar bangsa -- yang kita tulis bersama," kata Morrison di hadapan kerumunan di ibu kota.

Sekitar 700 ribu jiwa warga asli Australia hampir selalu berada di posisi bawah di antara 25 juta warga, untuk idikator ekonomi dan sosial."Negara ini mandek untuk pacuan kuda, berhenti karena final sepak bola, berhenti saat merayakan ulang tahun Ratu, Anzac dan kita tidak pernah punya waktu berhenti untuk mencerminkan orang pertama negeri ini dan luka serta penderitaan yang kami rasakan sejak masa penjajahan," tutur Lidia Thorpe, seorang warga Aborigin mantan anggota parlemen, yang dikutip ABC News.

Pada Sabtu (26/1) Menteri Urusan Aborigin Nigel Scullion mengatakan dia telah pensiun dan tidak akan ikut dalam pemilu yang direncanakan pada Mei. "Saya berterimakasih karena Aborigin dan warga asli Selat Torres menyambut saya di semua sudut benua yang saya kunjungi, dan membantu saya dalam menyediakan solusi-solusi daerah," kata Scullion seperti diunggah dalam websitenya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/26/plxokg383-ribuan-orang-memprotes-hari-australia

Strategi Nancy Pelosi Menekan Trump Akhiri Penutupan Pemerintah

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Sumber: id.wikipedia.org

CB, Jakarta - Ketua parlemen Nancy Pelosi melakukan sejumlah cara untuk menekan presiden Donald Trump untuk mengakhiri penutupan pemerintahan dan ikut dalam perundingan membahas rancangan undang-undang anggaran.

Mengutip laporan CNN, Pelosi sejak awal bersikap tegas dengan menyatakan bukan hanya dia tapi juga Demokrat menolak bekerja sama dengan negosiasi yang akan menyetujui tuntutan Trump membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump mengajukan biaya sebesar US$ 5,7 miliar atau setara Rp 80,1 triliun.

Pada Desember 2018, Pelosi bersama Ketua Senat Minoritas Chuck Schumer mendatangi Trump di Gedung Putih untuk menyampaikan penolakan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Rapat Trump dengan Kongres pada 9 Januari 2019 berakhir dengan Trump walk out meninggalkan ruang rapat. Pelosi meresponsnya bahwa Kongres tidak akan menyetujui pembangunan tembok perbatasan.

"Itu adalah sifat presiden Amerika Serikat yang sudah diketahui banyak orang," kata Pelosi saat kembali ke Capitol Hill.

Permusuhan Pelosi dan Trump semakin panas. Pelosi secara terbuka meminta presiden Trump menunda pidato awal tahun karena tidak ada pengawal yang bisa menjaga keamanannya. Penutupan pemerintahan telah membuat mereka belum digaji.

Pelosi meminta Trump mengganti pidato awal tahunnya dengan membuat surat tertulis jika penutupan pemerintahan belum berakhir pada minggu ini.

Pidat tahunan presiden AS dijadwalkan pada 29 Januari 2019 yang akan dihadiri anggota Kongres Partai Demokrat dan Partai Republik, sebagian besar kabinet dan Mahkamah Agung.

Pelosi dan Trump juga bersahut-sahutan di Twitter. Pelosi menangkap pesan tersembunyi Trump melalui akun Twitter yang akan mendukung pengakhiran penutupan pemerintahan yang terlama dalam sejarah Amerika.

"Tuan Presiden, Saya harap dengan mengatakan "dalam waktu dekat" berarti Anda akan mendukung paket anggaran DPR untuk #EndTheShutdown yang akan divoting Senat besok (Kamis)," tulis Pelosi di Twitter.

"Tolong terima tawaran ini agar kita bisa membuka kembali pemerintahan, membayar gaji pegawai federal kita dan baru kita negosiasi perbedaan pendapat kita."

Pelosi akhirnya mampu membawa Trump kembali ke meja perundingan dan mengakhiri penutupan pemerintahan, meski Trump membatasinya hingga 3 minggu ke depan.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1169079/strategi-nancy-pelosi-menekan-trump-akhiri-penutupan-pemerintah

Trump Teken Surat Pembukaan Kembali Pemerintah AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) telah menandatangani surat keputusan yang menyatakan berakhirnya penutupan pemerintahan AS pada Jumat (26/1) waktu setempat. Penandatanganan RUU tersebut dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran wartawan.

Surat keputusan  tersebut berisi kesepakatan antara Trump dan Kongres mengenai pembukaan kembali pemerintahan AS selama tiga minggu kedepan hingga 15 Februari 2019.

Trump setuju untuk membuka kembali pemerintahan AS tanpa mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko sebesar US$5,7 miliar yang sempat dimintanya.

Tetapi Trump bersumpah bahwa penutupan itu akan dilanjutkan pada 15 Februari jika tidak ada kesepakatan mengenai dana pembangunan tembok perbatasan yang dibangun membatasi AS dan Meksiko.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump mengatakan dia akan mencari cara untuk memastikan bahwa pekerja pemerintah mendapatkan gaji mereka "dengan sangat cepat, atau sesegera mungkin."

Ribut-ribut soal dana pembanguan tembok ini telah mengorbankan penutupan pemerintah selama 35 hari yang mengakibatkan 800 ribu karyawan pemerintah terpaksa cuti atau bekerja tanpa digaji. 

Kesusahan yang lebih parah dirasakan bagi karyawan yang dikontrak pemerintah. Banyak dari mereka yang mencari pekerjaan baru selama penutupan yang terpanjang dalam sejarah itu berlangsung.

Demokrat tetap menolak rencana Trump membangun tembok perbatasan, yang dirasa mereka tak menjadi keluar atas masalah imigran atau perdagangan narkoba.

Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi mengatakan kalau dirinya tak bisa menjamin bahwa Trump tak akan menutup pemerintahan lagi, namun dirinya mengaku optimis.

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126102103-134-364023/trump-teken-surat-pembukaan-kembali-pemerintah-as

Tak Gentar Diinvasi, Venezuela Latihan Perang Besar-besaran

Para personel militer Venezuela. Foto/REUTERS

CARACAS - Presiden Nicolas Maduro mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Nasional Venezuela bersiap melakukan latihan perang besar-besaran pada 10 hingga 15 Februari 2019. Manuver itu untuk menunjukkan bahwa negaranya tidak gentar dengan ancaman invasi asing.

Pengumuman itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela.

Selama latihan perang, kata Maduro, pasukannya akan mensimulasikan pengusiran agresor dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mempertahankan wilayah darat dan perairan di negara Amerika Latin tersebut.

"Angkatan Bersenjata kami membuat negara kami tidak dapat dijamah," kata Maduro, dalam konferensi pers hari Jumat, yang dilansir Russia Today, Sabtu (26/1/2019).

Menurutnya, militernya mampu menghadapi setiap agresor yang menginjakkan kaki di tanah Venezuela. Dia mengklaim militer Venezuela telah mencapai tingkat profesional tertinggi.

"Kita harus mempersiapkan untuk mempertahankan Venezuela dalam skenario apa pun," katanya.

Sekadar diketahui, jumlah personel militer negara itu mencapai sekitar 0,5 juta orang yang mencakup prajurit pria dan wanita. Militer Venezuela terdiri dari pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Garda Nasional dan Milisi Nasional. Negara Amerika Latin juga melanjutkan modernisasi peralatan militernya, yang telah dimulai oleh pendahulu Maduro, Hugo Chavez.

Negara kaya minyak itu dikenai embargo militer AS sejak 2006. Hal itu menyebabkannya beralih ke Rusia dan China untuk pengadaan senjata dan peralatan militer. 

Venezuela saat ini memiliki jet tempur Su-30MK buatan Rusia, beberapa jenis helikopter tempur dan angkut, serta berbagai senjata di gudang amunisinya termasuk bom yang dipandu laser buatan Rusia hingga rudal anti-kapal.

Tahun lalu, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang mendukung perubahan rezim di Caracas berpendapat bahwa intervensi militer terhadap Caracas tidak boleh dikesampingkan sebagai tanggapan terhadap krisis yang sedang berlangsung di negara tersebut.

"Sehubungan dengan intervensi militer yang bertujuan menggulingkan rezim Nicolas Maduro, saya pikir kita seharusnya tidak mengecualikan opsi apa pun," kata Sekretaris Jenderal OAS Luis Almagro pada September 2018. Pernyataan itu memicu reaksi marah dari Maduro dan menganggap OAS sebagai organisasi boneka AS.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373682/42/tak-gentar-diinvasi-venezuela-latihan-perang-besar-besaran-1548461907

Kolombia Ogah Beri AS Pangkalan Militer untuk Invasi Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

BOGOTA - Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.

"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas.

Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya, Venezuela.

"Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut pada Jumat (25/1/2019) malam.

Menurut layanan pers militer Bogota, kapal dan pesawat tidak dipindahtugaskan, namun tetap siaga tinggi di Angkatan Bersenjata dan polisi terkait dengan serangan teror mematikan baru-baru ini pada akademi kepolisian di Bogota.

"Kolombia tidak melakukan provokasi dan tidak akan membiarkan siapa pun memprovokasi, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Guillermo) Botero, dan kami sedang melakukan kebijakan seperti itu terhadap Venezuela," imbuh kementerian tersebut.

Pada hari Selasa, Majelis Nasional Venezuela (Parlemen) yang dikuasasi oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai diktator. Pada hari Rabu, pemimpin oposisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim negara itu dalam sebuah demonstrasi massa di Caracas.

Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Kanada, Chili, dan Kolombia adalah bagian dari banyak negara yang mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Sedangkan beberapa negara lain seperti Rusia dan Meksiko, menyatakan dukungannya untuk Presiden petahanan Nicolas Maduro.

Maduro telah diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden selama enam tahun ke depan setelah partainya yang berhaluan sosialis memenangkan pemilu tahun lalu. Oposisi memilih memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak mengakui pemilu yang dimenangkan Maduro. Washington bahkan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara tersebut dan memilih mengakui Guaido sebagai presiden interim sampai pemilu yang adil digelar kembali.

Sikap AS itu membuat Maduro memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Washington lagi-lagi menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan dalih Maduro bukan pemimpin sah Venezuela yang tidak berhak memutuskan hubungan diplomatik.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373679/42/kolombia-ogah-beri-as-pangkalan-militer-untuk-invasi-venezuela-1548459053