Credit republika.co.id
Rabu, 12 Desember 2018
Iran Akui Lakukan Uji Coba Rudal
TEHERAN
- Seorang komandan senior Iran membenarkan bahwa Teheran baru-baru ini
melakukan uji coba rudal balistik dan memastikan uji coba yang beberapa
waktu lalu bukanlah uji coba rudal terakhir yang dilakukan Iran.
"Kami akan terus melakukan uji coba rudal kami dan yang terakhir ini sangat signifikan," kata Lomandan Korps Divisi Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh.
Terkait reaksi Amerika Serikat (AS), yang mengecam uji coba itu, dia menyebut itu adalah hal yang bagus bagi Teheran. "Reaksi AS menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi mereka," ucap Ali Hajizadeh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12).
Tanpa memberikan rincian tentang jenis rudal yang diuji, dia mengatakan Iran setidaknya menembakan hingga 50 rudal setahun.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuduh Teheran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dengan melakukan uji coba tembak rudal balistik jarak menengah. Resolusi PBB 2231 melarang Iran menguji rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir.
"Kami akan terus melakukan uji coba rudal kami dan yang terakhir ini sangat signifikan," kata Lomandan Korps Divisi Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh.
Terkait reaksi Amerika Serikat (AS), yang mengecam uji coba itu, dia menyebut itu adalah hal yang bagus bagi Teheran. "Reaksi AS menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi mereka," ucap Ali Hajizadeh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12).
Tanpa memberikan rincian tentang jenis rudal yang diuji, dia mengatakan Iran setidaknya menembakan hingga 50 rudal setahun.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuduh Teheran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dengan melakukan uji coba tembak rudal balistik jarak menengah. Resolusi PBB 2231 melarang Iran menguji rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir.
Teheran
sendiri membela uji coba rudal tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah
uji coba rudal konvensional dan bahwa uji coba itu tidak melanggar
resolusi PBB.
Credit sindonews.com
Tentara Israel Serbu Ibu Kota Palestina
RAMALLAH
- Tentara Israel dilaporkan menyerbu Ibu Kota Palestina, Ramallah.
Menurut keterangan sejumlah saksi mata, tentara Israel melakukan serbuan
terhadap Ramallah pada hari Senin lalu.
Saksi mata dan media setempat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12), menuturkan, tentara Israel menggeledah sejumlah rumah dan toko-toko milik warga Palestina di Ramallah.
Tentara Israel, menurut keterangan para saksi juga menyita rekaman kamera pengintai untuk menyelidiki serangan yang terjadi di Ramallah, yang menyebabkan enam orang terluka.
Bentrokan meletus antara tentara Israel dan seorang remaja Palestina setelah serangan itu. "Puluhan warga Palestina terkena tabung air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel," kata paramedis.
Hukum internasional terus memandang Yerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat, sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua konstruksi pemukiman Yahudi di sana menjadi ilegal.
Saksi mata dan media setempat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12), menuturkan, tentara Israel menggeledah sejumlah rumah dan toko-toko milik warga Palestina di Ramallah.
Tentara Israel, menurut keterangan para saksi juga menyita rekaman kamera pengintai untuk menyelidiki serangan yang terjadi di Ramallah, yang menyebabkan enam orang terluka.
Bentrokan meletus antara tentara Israel dan seorang remaja Palestina setelah serangan itu. "Puluhan warga Palestina terkena tabung air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel," kata paramedis.
Hukum internasional terus memandang Yerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat, sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua konstruksi pemukiman Yahudi di sana menjadi ilegal.
Credit sindonews.com
Australia Disebut Akan Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Ilustrasi Kubah Emas di kompleks Masjid Al Aqsa, Kota Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Mengutip The Australian, kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, melaporkan keputusan ini akan diratifikasi kabinet dalam rapat hari ini waktu setempat, setelah Komite Keamanan Nasional menyetujui rencana tersebut pada Senin (10/12) malam lalu.
Meski begitu, Australia belum berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem dalam waktu dekat karena alasan biaya.
Sebagai gantinya, sumber memaparkan pemerintah Australia untuk sementara waktu berencana membangun kantor kekonsuleran di Yerusalem.
Dikutip dari Arutz Sheva, Perdana Menteri Scott Morrison dan kabinetnya kemungkinan akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah rapat malam ini.
Jika hal itu disetujui, Morrison dikabarkan akan mengumumkan sikap resmi pemerintah Australia soal status Kota Yerusalem pada Rabu besok.
Jika hal itu terjadi, Australia akan menjadi negara kelima setelah Amerika Serikat, Guatemala, Republik Ceko, dan Honduras yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Langkah itu dinilai merusak upaya proses perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Israel-Palestina. Keduanya sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota masa depan negara.
Langkah ini pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.
Morrison menyatakan pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Indonesia sebagai negara tetangga menentang sikap Australia.
Sayang sampai berita ini dibuat, pemerintah Australia belum memberikan klarifikasi resmi soal itu.
Credit cnnindonesia.com
ICRC: Pertukaran tawanan Yaman akan berlangsung beberapa pekan
Seorang ibu menggendong anaknya yang
menderita gizi buruk di sebuah pusat pemberian makanan di rumah sakit
al-Sabyeen, Sanaa, Jumat (20/7). Satu juta anak-anak Yaman menderita
gizi buruk akut dalam beberapa bulan sementara keluarga berjuang untuk
membeli makanan di salah satu negeri Arab termiskin di dunia, menurut
Program Pangan Dunia PBB. Kekacauan politik memaksa Yaman berada dalam
krisis kemanusiaan dan lembaga bantuan memperkirakana setengah dari 24
juta penduduknya mengalami gizi buruk. (REUTERS/Bill Ingalls/NASA/Hand)
Jenewa (CB) - Pertukaran tawanan di Yaman akan memakan
waktu berminggu-minggu dan mungkin melibatkan pemulangan warga negara
ketiga, yang ditangkap dalam perang hampir empat tahun itu, kata pejabat
tinggi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Selasa.
Gerakan Houthi Yaman dan pemerintah dukungan Saudi pada Selasa bertukar daftar 15.000 tawanan untuk pertukaran, yang disetujui sebagai langkah membangun kepercayaan pada permulaan pembicaraan perdamaian, yang ditaja PBB di Swedia.
Pembebasan dan pengiriman itu akan dikelola PBB dan ICRC, satu lembaga bantuan independen, yang mengatakan pekan lalu bahwa sekitar 5.000 hingga 8.000 tawanan dapat dipertukarkan, demikian Reuters melaporkan.
"Kami tahu bahwa daftar (tawanan) telah dipertukarkan. Langkah itu akan memakan waktu beberapa pekan agar terjamin," kata Johannes Bruwer, mantan kepala delegasi ICRC di Yaman, kepada wartawan di Jenewa.
"Itu akan jadi langkah berikut dalam pembahasan setelah daftar tersebut dipertukarkan untuk melihat bagaimana pihak berbeda akan meminta kami menangani ini, dan bagaimana mereka akan meramalkan pemulangan warga negara ke negara ketiga," kata dia.
Gerakan Houthi Yaman dan pemerintah dukungan Saudi pada Selasa bertukar daftar 15.000 tawanan untuk pertukaran, yang disetujui sebagai langkah membangun kepercayaan pada permulaan pembicaraan perdamaian, yang ditaja PBB di Swedia.
Pembebasan dan pengiriman itu akan dikelola PBB dan ICRC, satu lembaga bantuan independen, yang mengatakan pekan lalu bahwa sekitar 5.000 hingga 8.000 tawanan dapat dipertukarkan, demikian Reuters melaporkan.
"Kami tahu bahwa daftar (tawanan) telah dipertukarkan. Langkah itu akan memakan waktu beberapa pekan agar terjamin," kata Johannes Bruwer, mantan kepala delegasi ICRC di Yaman, kepada wartawan di Jenewa.
"Itu akan jadi langkah berikut dalam pembahasan setelah daftar tersebut dipertukarkan untuk melihat bagaimana pihak berbeda akan meminta kami menangani ini, dan bagaimana mereka akan meramalkan pemulangan warga negara ke negara ketiga," kata dia.
Arab Saudi memimpin koalisi negara-negara Arab Teluk dukungan Barat melancarkan serangan-serangan udara mendukung pemerintahan Yaman Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi melawan gerakan Houthi sekutu Iran.
ICRC melihat "jumlah orang yang kekurangan gizi meningkat tajam selama bebebarpa bulan" di Yaman dan kelompok menengah "sudah tak ada lagi" di negara tempat 1,2 juta orang tak menerima gaji selama berbulan-bulan, kata Bruwer.
Bahkan penghentian segera dalam permusuhan mungkin tak akan mencegah kelaparan di Yaman, tempat 22 juta orang, atau empat di antara lima, bergantung pada bantuan," kata dia.
"Barang dagangan perlu mengalir dengan pembatasan dikurangi. Itulah masalah di seluruh negara tersebut, tidak hanya di pelabuhan Hudeidah, bandara di Sanaa perlu dibuka," kata dia.
Credit antaranews.com
Teka-teki Replika Jet Tempur Siluman J-20 China di Pangkalan AS
WASHINGTON - Sebuah foto yang dirilis situs The Aviationist
menunjukkan pesawat tempur misterius yang identik dengan jet tempur
siluman J-20 China berada di pangkalan udara Amerika Serikat (AS) di
Georgia. Korps Marinir Amerika mengonfirmasi bahwa foto itu adalah
penampakan dari replika skala penuh dari jet tempur tercanggih Beijing.
Replika Chengdu J-20 Mighty Dragon sudah berada di Savannah-Hilton Head Airport, Georgia, sejak Rabu pekan lalu lalu.
Foto penampakan replika itu telah memicu spekulasi di media sosial bahwa seorang pilot China telah membelot dengan jet tempurnya. Spekulasi itu terbantahkan setelah Korps Marinir AS mengatakan kepada The Aviationist bahwa itu tiruan jet tempur itu digunakan untuk pelatihan.
"Ini adalah replika skala penuh dan tetap di Air Dominance Centre (Pusat Dominasi Udara) untuk periode singkat selama 4-6 Desember," kata Kolonel Emmanuel Haldopoulos, Komandan Pusat Dominasi Udara Savannah.
Meskipun mengonfirmasikan replika skala penuh jet tempur itu untuk tujuan pelatihan, Haldopoulos tidak mengungkap apakah tiruan pesawat tersebut benar-benar dapat terbang atau tidak.
China saat ini memiliki sekitar 20 unit jet tempur J-20. Namun, mesin pesawat canggih adalah Salyut AL-31FN atau WS-10B Rusia yang sudah tua.
The Aviationist dalam laporannya 9 Desember 2018, menyatakan bahwa foto diperoleh pada Rabu 5 Desember. Foto itu diambil dari tempat parkir umum.
Foto itu dianalisa termasuk termasuk lokasi pangkalan yang menjadi latar belakang gambar.
Ahli Pertahanan China, Andreas Rupprecht, merasa janggal dengan foto itu ketika menganalisa sampai ke bagian bawah. Dia mendapati gambar nosel knalpot tidak akurat dan roda pendaratan berbeda dari Chengdu J-20 Mighty Dragon China yang sebenarnya.
J-20 pertama kali diperlihatkan kepada publik pada tahun 2016 di Zhuhai Air Show. Pada saat itu ada klaim bahwa pesawat itu dibangun sebagian dari rencana pesawat tempur AS, khususnya F-22 Raptor, yang diperoleh oleh peretas China yang dipenjara pada tahun yang sama.
Replika Chengdu J-20 Mighty Dragon sudah berada di Savannah-Hilton Head Airport, Georgia, sejak Rabu pekan lalu lalu.
Foto penampakan replika itu telah memicu spekulasi di media sosial bahwa seorang pilot China telah membelot dengan jet tempurnya. Spekulasi itu terbantahkan setelah Korps Marinir AS mengatakan kepada The Aviationist bahwa itu tiruan jet tempur itu digunakan untuk pelatihan.
"Ini adalah replika skala penuh dan tetap di Air Dominance Centre (Pusat Dominasi Udara) untuk periode singkat selama 4-6 Desember," kata Kolonel Emmanuel Haldopoulos, Komandan Pusat Dominasi Udara Savannah.
Meskipun mengonfirmasikan replika skala penuh jet tempur itu untuk tujuan pelatihan, Haldopoulos tidak mengungkap apakah tiruan pesawat tersebut benar-benar dapat terbang atau tidak.
China saat ini memiliki sekitar 20 unit jet tempur J-20. Namun, mesin pesawat canggih adalah Salyut AL-31FN atau WS-10B Rusia yang sudah tua.
The Aviationist dalam laporannya 9 Desember 2018, menyatakan bahwa foto diperoleh pada Rabu 5 Desember. Foto itu diambil dari tempat parkir umum.
Foto itu dianalisa termasuk termasuk lokasi pangkalan yang menjadi latar belakang gambar.
Ahli Pertahanan China, Andreas Rupprecht, merasa janggal dengan foto itu ketika menganalisa sampai ke bagian bawah. Dia mendapati gambar nosel knalpot tidak akurat dan roda pendaratan berbeda dari Chengdu J-20 Mighty Dragon China yang sebenarnya.
J-20 pertama kali diperlihatkan kepada publik pada tahun 2016 di Zhuhai Air Show. Pada saat itu ada klaim bahwa pesawat itu dibangun sebagian dari rencana pesawat tempur AS, khususnya F-22 Raptor, yang diperoleh oleh peretas China yang dipenjara pada tahun yang sama.
Namun,
Beijing dengan tegas membantah teori itu. Menurut pemerintah China,
J-20 dikembangkan dan dibangun hanya dengan teknologi mereka sendiri.
Di akhir Zhuhai Air Show bulan November lalu, dua jet tempur J-20 dipamerkan dengan membawa empat rudal di badan pesawat dan satu di masing-masing sisi pesawat.
Media pemerintah, Global Times yang mengutip pejabat terkait, mengatakan demonstrasi pesawat itu menunjukkan superioritas J-20 terhadap jet tempur AS, F-22 dan F-35.
Di akhir Zhuhai Air Show bulan November lalu, dua jet tempur J-20 dipamerkan dengan membawa empat rudal di badan pesawat dan satu di masing-masing sisi pesawat.
Media pemerintah, Global Times yang mengutip pejabat terkait, mengatakan demonstrasi pesawat itu menunjukkan superioritas J-20 terhadap jet tempur AS, F-22 dan F-35.
Credit sindonews.com
Jepang Akan Punya Kapal Induk Pertama Pasca-Perang Dunia II
![Kapal perusak kelas Izumo Jepang adalah kapal terbesar yang dimiliki Jepang pasca-Perang Dunia II.[nationalinterest.org]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/11/id_803343/803343_720.jpg)
CB, Jakarta - Jepang
tengah berupaya untuk memiliki kapal induk pertama sejak Perang Dunia
II, untuk menampung pesawat tempur siluman buatan AS. Ini adalah rencana
rencana pertahanan 10 tahun Jepang yang baru.
Dilansir dari Washington Post, 11 Desember 2018, Rancangan garis besar rencana pertahanan baru Jepang, yang disampaikan oleh pemerintah pada Selasa, mengusulkan untuk mengubah kapal pengangkut helikopter yang ada menjadi salah satu kapal induk yang dapat membawa pesawat siluman F-35 buatan AS yang mampu melakukan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal.
Kapal yang akan diubah menjadi kapal induk Angkatan Laut Jepang adalah Izumo, kapal perang sepanjang 250 meter yang dapat membawa 14 helikopter.
Perdana Menteri Shinzo Abe menghapus program saat ini setelah lima
tahun, dengan alasan perubahan cepat dalam lingkungan keamanan yang
memerlukan pencegahan lebih tinggi untuk mengatasi ancaman dari Korea
Utara dan Cina.
Pedoman Program Pertahanan Nasional yang baru rencananya dirilis minggu depan.
Kapal perusak kelas Izumo Angkatan Laut Jepang.[The Japan Times]
Garis besar rancangan mengatakan Jepang membutuhkan lebih banyak pesawat pendaratan pendek dan vertikal (short take-off and vertical landing aircraft/STOVLS) seperti F-35B untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara di Pasifik. Jepang berencana membeli 99 F-35 untuk menggantikan beberapa armada F-15.
Kritik mengatakan memiliki kapal induk akan memberi Jepang kemampuan menyerang yang melanggar konstitusi pasifis Jepang yang diteken setelah Perang Dunia II.
Rancangan garis besar juga menyerukan untuk menyiapkan unit yang mengkhususkan diri dalam sektor luar angkasa, serangan siber dan peperangan elektronik, ketika mengintegrasikan kekuatan laut dan udara darat untuk mengoordinasikan operasi yang lebih baik.
Pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35B mendarat di atas kapal induk serbu amfibi USS di perairan pulau paling selatan Jepang Okinawa 23 Maret 2018. F-35B mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 1.67 atau 2.065 km per jam. REUTERS/Issei Kato
Dikarenakan Jepang mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump untuk mengizinkan lebih banyak ekspor dari AS, pembelian senjata Amerika yang mahal akan menjadi cara untuk mengurangi defisit perdagangan AS, sekaligus meningkatkan kerja sama militer di antara sekutu.
Membeli lebih banyak senjata Amerika, bagaimanapun, akan menjadi kemunduran bagi industri pertahanan Jepang, yang mengembangkan pesawat tempur sendiri yakni F-2 produksi Mitsubishi.
Pesawat tempur F-2 Jepang. [Air Force Technology]
Abe mengatakan bahwa Jepang harus melepaskan diri dari konsep konvensional pertahanan darat, maritim dan udara untuk mereformasi sistem pertahanan Jepang.
Bagaimanapun pemerintah tetap mengambil sikap agar menyesuaikan konstitusi pasca-perang di mana Jepang tidak diizinkan untuk mengoperasikan kapal induk serang. Berdasarkan perjanjian dengan sekutu pasca-perang, kemampuan tempur Jepang dibatasi hanya pada pertahanan regional. Asahi melaporkan, parlemen telah mendiskusikan nama kapal induk baru agar sejalan dengan konstitusi tersebut.
Salah satunya mengajukan nama "Defensive Aircraft Carrier" atau kapal induk pertahanan yang diusulkan oleh Liberal Democratic Party (LDP), namun Komeito, partai yang lebih muda, menentang penggunaan kata "Aircraft Carrier".
Kedua partai berkuasa Jepang tersebut akhirnya sepakat mengubah nama kapal perusak kelas Izumo menjadi "multi-purpose operation destroyer" atau kapal perusak mulitiperan.
Pemerintah Jepang dijadwalkan mengadopsi pedoman pertahanan baru pada 18 Desember.
Dilansir dari Washington Post, 11 Desember 2018, Rancangan garis besar rencana pertahanan baru Jepang, yang disampaikan oleh pemerintah pada Selasa, mengusulkan untuk mengubah kapal pengangkut helikopter yang ada menjadi salah satu kapal induk yang dapat membawa pesawat siluman F-35 buatan AS yang mampu melakukan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal.
Kapal yang akan diubah menjadi kapal induk Angkatan Laut Jepang adalah Izumo, kapal perang sepanjang 250 meter yang dapat membawa 14 helikopter.
Pedoman Program Pertahanan Nasional yang baru rencananya dirilis minggu depan.
Kapal perusak kelas Izumo Angkatan Laut Jepang.[The Japan Times]Garis besar rancangan mengatakan Jepang membutuhkan lebih banyak pesawat pendaratan pendek dan vertikal (short take-off and vertical landing aircraft/STOVLS) seperti F-35B untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara di Pasifik. Jepang berencana membeli 99 F-35 untuk menggantikan beberapa armada F-15.
Kritik mengatakan memiliki kapal induk akan memberi Jepang kemampuan menyerang yang melanggar konstitusi pasifis Jepang yang diteken setelah Perang Dunia II.
Rancangan garis besar juga menyerukan untuk menyiapkan unit yang mengkhususkan diri dalam sektor luar angkasa, serangan siber dan peperangan elektronik, ketika mengintegrasikan kekuatan laut dan udara darat untuk mengoordinasikan operasi yang lebih baik.
Pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35B mendarat di atas kapal induk serbu amfibi USS di perairan pulau paling selatan Jepang Okinawa 23 Maret 2018. F-35B mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 1.67 atau 2.065 km per jam. REUTERS/Issei Kato
Dikarenakan Jepang mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump untuk mengizinkan lebih banyak ekspor dari AS, pembelian senjata Amerika yang mahal akan menjadi cara untuk mengurangi defisit perdagangan AS, sekaligus meningkatkan kerja sama militer di antara sekutu.
Membeli lebih banyak senjata Amerika, bagaimanapun, akan menjadi kemunduran bagi industri pertahanan Jepang, yang mengembangkan pesawat tempur sendiri yakni F-2 produksi Mitsubishi.
Pesawat tempur F-2 Jepang. [Air Force Technology]
Abe mengatakan bahwa Jepang harus melepaskan diri dari konsep konvensional pertahanan darat, maritim dan udara untuk mereformasi sistem pertahanan Jepang.
Bagaimanapun pemerintah tetap mengambil sikap agar menyesuaikan konstitusi pasca-perang di mana Jepang tidak diizinkan untuk mengoperasikan kapal induk serang. Berdasarkan perjanjian dengan sekutu pasca-perang, kemampuan tempur Jepang dibatasi hanya pada pertahanan regional. Asahi melaporkan, parlemen telah mendiskusikan nama kapal induk baru agar sejalan dengan konstitusi tersebut.
Salah satunya mengajukan nama "Defensive Aircraft Carrier" atau kapal induk pertahanan yang diusulkan oleh Liberal Democratic Party (LDP), namun Komeito, partai yang lebih muda, menentang penggunaan kata "Aircraft Carrier".
Kedua partai berkuasa Jepang tersebut akhirnya sepakat mengubah nama kapal perusak kelas Izumo menjadi "multi-purpose operation destroyer" atau kapal perusak mulitiperan.
Pemerintah Jepang dijadwalkan mengadopsi pedoman pertahanan baru pada 18 Desember.
Credit tempo.co
Hilang Usai Kecelakaan di Jepang, 5 Pilot Militer AS Tewas
Ilustrasi F-18. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)
"Setiap upaya telah dilakukan untuk mencari kru kami dan saya berharap keluarga dari para kru gagah berani ini mengerti atas upaya luar biasa yang telah dilakukan pasukan AS, Jepang, dan Australia selama misi pencarian," ucap Letnan Jenderal Eric Smith dari Korps Marinir AS, Selasa (11/12).
Pengumuman ini menjadikan jumlah korban tewas dalam insiden pada 6 Desember lalu ini bertambah menjadi enam orang, dari total 7 kru pesawat yang terlibat dalam insiden itu.
Kecelakaan pada Kamis pekan lalu itu melibatkan jet tempur F/A-18 yang berisikan dua awak dan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 yang mengangkut lima kru.
Kedua pesawat itu bertabrakan pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.42 waktu lokal di lepas pantai sekitar 321 kilometer dari Pantai Iwakuni, Jepang.
Laporan awal militer menyebut insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat tengah melakukan operasi pengisian bahan bakar di udara dalam latihan rutin militer AS di wilayah itu.
Meski begitu, militer AS menyatakan laporan tersebut belum bisa dikonfirmasi dan Washington masih harus menyelidiki lebih lanjut kecelakaan tersebut.
Militer Jepang dan Australia ikut membantu misi pencarian. Jepang bahkan mengerahkan 10 pesawat dan tiga kapal militernya dalam misi pencarian tersebut.
Sekitar 50 ribu personel militer AS berbasis di Jepang dan kecelakaan ini bukan yang pertama kali terjadi.
Pada November lalu, sebuah jet tempur AS jatuh di selatan Pulau Okinawa, Jepang. Dua kru pesawat berhasil diselamatkan.
November 2017, pesawat C-2A "Greyhound" dengan 11 kru jatuh di Laut Filipina. Delapan kru berhasil diselamatkan, sementara tiga lainnya yang hilang dinyatakan tewas setelah operasi pencarian berlangsung selama dua hari.
Helikopter Osprey milik AS yang berbasis di Jepang juga beberapa kali mengalami insiden pendaratan darurat. Salah satu insiden yang terparah adalah ketika helikopter AS jatuh di sebuah kompleks sekolah di Jepang beberapa waktu lalu.
Credit cnnindonesia.com
Penembakan di Pasar Natal, Parlemen Eropa Ditutup
STRASBOURG
- Parlemen Eropa di Strasbourg ditutup Selasa malam setelah penembakan
mematikan dekat pasar Natal mengguncang kota di timur Prancis itu.
Penutupan ini mengejutkan dan membingungkan ratusan anggota parlemen,
staf dan pejabat.
Karena laporan pertama serangan tersebut diterima melalui smartphone, sejumlah pengunjung dari Uni Eropa yang ingin mencari makan malam terpaksa dihentikan di pintu keluar parlemen oleh penjaga keamanan tanpa basa-basi.
"Penutupan akan terus dilakukan sampai ada resolusi atas apa yang terjadi di luar," kata seorang pejabat keamanan, sambil menyuruh semua orang kembali masuk seperti dikutip dari France24, Rabu (12/12/2018).
Di dalam, dengan sesi yang masih berlangsung, hal-hal tetap seperti biasa, setidaknya pada awalnya.
Dalam sebuah aksi solidaritas, Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani bersikeras agar sidang paripurna tetap terbuka, dan perdebatan berlanjut seperti yang direncanakan hingga tengah malam.
"Parlemen ini tidak akan diintimidasi oleh serangan teroris atau kriminal. Kami akan terus bekerja, diperkuat oleh kebebasan dan demokrasi melawan kekerasan teroris," Tajani mengatakan kepada anggota parlemen.
Anggota Parlemen Eropa asal Belgia, Kathleen Van Brempt mengatakan, tidak ada yang tahu apa pun selain yang didengar di berita.
"Malam ini adalah makan malam Natal delegasi kami di sebuah restoran di pusat. Pikiran pertama kami adalah untuk rekan-rekan yang sudah sampai ke kota, yang aman," ujarnya.
"Sekarang kita tunggu saja," imbuhnya.
Seorang pria bersenjata menembak mati sedikitnya dua orang dan melukai 11 orang lainnya di sekitar pasar Natal di kota Strasbourg pada Selasa (11/12/2018) malam. Pelaku melarikan diri setelah beraksi.
Karena laporan pertama serangan tersebut diterima melalui smartphone, sejumlah pengunjung dari Uni Eropa yang ingin mencari makan malam terpaksa dihentikan di pintu keluar parlemen oleh penjaga keamanan tanpa basa-basi.
"Penutupan akan terus dilakukan sampai ada resolusi atas apa yang terjadi di luar," kata seorang pejabat keamanan, sambil menyuruh semua orang kembali masuk seperti dikutip dari France24, Rabu (12/12/2018).
Di dalam, dengan sesi yang masih berlangsung, hal-hal tetap seperti biasa, setidaknya pada awalnya.
Dalam sebuah aksi solidaritas, Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani bersikeras agar sidang paripurna tetap terbuka, dan perdebatan berlanjut seperti yang direncanakan hingga tengah malam.
"Parlemen ini tidak akan diintimidasi oleh serangan teroris atau kriminal. Kami akan terus bekerja, diperkuat oleh kebebasan dan demokrasi melawan kekerasan teroris," Tajani mengatakan kepada anggota parlemen.
Anggota Parlemen Eropa asal Belgia, Kathleen Van Brempt mengatakan, tidak ada yang tahu apa pun selain yang didengar di berita.
"Malam ini adalah makan malam Natal delegasi kami di sebuah restoran di pusat. Pikiran pertama kami adalah untuk rekan-rekan yang sudah sampai ke kota, yang aman," ujarnya.
"Sekarang kita tunggu saja," imbuhnya.
Seorang pria bersenjata menembak mati sedikitnya dua orang dan melukai 11 orang lainnya di sekitar pasar Natal di kota Strasbourg pada Selasa (11/12/2018) malam. Pelaku melarikan diri setelah beraksi.
Belakangan,
jumlah korban tewas menjadi empat orang sementara pelaku yang mengumbar
tembakan pada Selasa malam sampai saat ini masih buron.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Credit sindonews.com
Penembakan di Pasar Natal Prancis, Korban Tewas Jadi 4 Orang
STRASBOURG
- Jumlah korban tewas dalam penembakan di pasar Natal di Strasbourg,
Prancis, bertambah menjadi empat orang dan belasan lainnya terluka.
Pelaku yang mengumbar tembakan pada Selasa malam sampai saat ini
(12/12/2018) masih buron.
Kepolisian setempat awalnya melaporkan korban tewas dua orang dan 11 orang lainnya terluka. Namun, berselang sekitar satu jam kemudian korban tewas dinyatakan bertambah menjadi empat orang.
Sumber polisi mengatakan tersangka telah diidentifikasi dan sedang dalam pengejaran. Para polisi saat ini dikerahkan di distrik Neudorf, yang disebut-sebut sebagai lokasi persembunyian tersangka setelah melukai seorang petugas keamanan Prancis.
Kementerian Dalam Negeri Prancis telah meminta publik untuk tetap berada di dalam rumah ketika operasi pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan, tersangka penembakan di pasar Natal sudah dikenali oleh layanan keamanan setempat. Pelaku sebelumnya telah diidentifikasi sebagai sosok yang berbahaya bagi keamanan.
"Ada tembakan dan orang-orang berlarian ke mana-mana," kata seorang pemilik toko setempat kepada BFM TV, tanpa diidentifikasi namanya. "Itu berlangsung sekitar 10 menit."
Pasar Natal diadakan tahun ini di tengah ketatnya keamanan. Setiap kendaraan yang tidak sah dikeluarkan dari jalan-jalan di sekitar pasar selama jam buka dan pos pemeriksaan yang dipasang di jembatan dan jalur akses pejalan kaki yang mencari tas.
Seorang jurnalis Reuters berada di antara 30 hingga 40 orang yang diminta bertahan di ruang bawah tanah sebuah supermarket di Strasbourg demi keselamatan mereka sambil menunggu polisi untuk mensterilkan wilayah tersebut. Lampu-lampu dimatikan dan botol air dibagikan.
Presiden Emmanuel Macron sudah diberitahu tentang penembakan tersebut. Castaner dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Strasbourg, kota Prancis yang berbatasan dengan Jerman.
Parlemen Eropa, yang pada minggu ini rapat di Strasbourg, menyatakan gedung tempat para anggota parlemen Eropa akan rapat telah ditutup dan staf diperintahkan untuk tetap berada di dalam.
"Pikiran saya tertuju pada para korban penembakan Strasbourg, yang saya kutuk dengan teguh," tulis Jean-Claude Juncker, kepala Komisi Eropa, di Twitter.
"Strasbourg adalah simbol perdamaian dan demokrasi Eropa yang sangat baik. Nilai-nilainya akan selalu kita bela."
Kepolisian setempat awalnya melaporkan korban tewas dua orang dan 11 orang lainnya terluka. Namun, berselang sekitar satu jam kemudian korban tewas dinyatakan bertambah menjadi empat orang.
Sumber polisi mengatakan tersangka telah diidentifikasi dan sedang dalam pengejaran. Para polisi saat ini dikerahkan di distrik Neudorf, yang disebut-sebut sebagai lokasi persembunyian tersangka setelah melukai seorang petugas keamanan Prancis.
Kementerian Dalam Negeri Prancis telah meminta publik untuk tetap berada di dalam rumah ketika operasi pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan, tersangka penembakan di pasar Natal sudah dikenali oleh layanan keamanan setempat. Pelaku sebelumnya telah diidentifikasi sebagai sosok yang berbahaya bagi keamanan.
"Ada tembakan dan orang-orang berlarian ke mana-mana," kata seorang pemilik toko setempat kepada BFM TV, tanpa diidentifikasi namanya. "Itu berlangsung sekitar 10 menit."
Pasar Natal diadakan tahun ini di tengah ketatnya keamanan. Setiap kendaraan yang tidak sah dikeluarkan dari jalan-jalan di sekitar pasar selama jam buka dan pos pemeriksaan yang dipasang di jembatan dan jalur akses pejalan kaki yang mencari tas.
Seorang jurnalis Reuters berada di antara 30 hingga 40 orang yang diminta bertahan di ruang bawah tanah sebuah supermarket di Strasbourg demi keselamatan mereka sambil menunggu polisi untuk mensterilkan wilayah tersebut. Lampu-lampu dimatikan dan botol air dibagikan.
Presiden Emmanuel Macron sudah diberitahu tentang penembakan tersebut. Castaner dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Strasbourg, kota Prancis yang berbatasan dengan Jerman.
Parlemen Eropa, yang pada minggu ini rapat di Strasbourg, menyatakan gedung tempat para anggota parlemen Eropa akan rapat telah ditutup dan staf diperintahkan untuk tetap berada di dalam.
"Pikiran saya tertuju pada para korban penembakan Strasbourg, yang saya kutuk dengan teguh," tulis Jean-Claude Juncker, kepala Komisi Eropa, di Twitter.
"Strasbourg adalah simbol perdamaian dan demokrasi Eropa yang sangat baik. Nilai-nilainya akan selalu kita bela."
Credit sindonews.com
Penembakan Guncang Pasar Natal Prancis, 2 Tewas, 11 Luka
STRASBOURG
- Seorang pria bersenjata menembak mati sedikitnya dua orang dan
melukai 11 orang lainnya di sekitar pasar Natal di kota Strasbourg pada
Selasa (11/12/2018) malam. Pelaku melarikan diri setelah beraksi.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan, pria bersenjata tersebut telah dikenali oleh layanan keamanan setempat. Pelaku sebelumnya telah diidentifikasi sebagai bahaya bagi keamanan.
Orang-orang di kota Neudorf dan taman Etoile telah diberitahu untuk tetap tinggal di rumah ketika petugas polisi memburu pelaku di darat dan dari udara.
Parlemen Eropa, yang rapat di Strasbourg minggu ini, dalam status "lockdown".
"Ada tembakan dan orang-orang berlarian ke mana-mana," kata seorang pemilik toko setempat kepada BFM TV, tanpa diidentifikasi namanya. "Itu berlangsung sekitar 10 menit."
Pasar Natal diadakan tahun ini di tengah ketatnya keamanan. Setiap kendaraan yang tidak sah dikeluarkan dari jalan-jalan di sekitar pasar selama jam buka dan pos pemeriksaan yang dipasang di jembatan dan jalur akses pejalan kaki yang mencari tas.
Sumber di kantor kejaksaan Prancis mengatakan motif penembakan belum diketahui.
Seorang jurnalis Reuters berada di antara 30 hingga 40 orang yang diminta bertahan di ruang bawah tanah sebuah supermarket di Strasbourg demi keselamatan mereka sambil menunggu polisi untuk mensterilkan wilayah tersebut. Lampu-lampu dimatikan dan botol air dibagikan.
Presiden Emmanuel Macron sudah diberitahu tentang penembakan tersebut. Castaner dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Strasbourg, kota Prancis yang berbatasan dengan Jerman.
Motif penembakan belum diketahui. Prancis masih waspada tinggi setelah gelombang serangan yang ditugaskan atau terinspirasi oleh militan Islamic State atau ISIS melanda sejak awal 2015.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan, pria bersenjata tersebut telah dikenali oleh layanan keamanan setempat. Pelaku sebelumnya telah diidentifikasi sebagai bahaya bagi keamanan.
Orang-orang di kota Neudorf dan taman Etoile telah diberitahu untuk tetap tinggal di rumah ketika petugas polisi memburu pelaku di darat dan dari udara.
Parlemen Eropa, yang rapat di Strasbourg minggu ini, dalam status "lockdown".
"Ada tembakan dan orang-orang berlarian ke mana-mana," kata seorang pemilik toko setempat kepada BFM TV, tanpa diidentifikasi namanya. "Itu berlangsung sekitar 10 menit."
Pasar Natal diadakan tahun ini di tengah ketatnya keamanan. Setiap kendaraan yang tidak sah dikeluarkan dari jalan-jalan di sekitar pasar selama jam buka dan pos pemeriksaan yang dipasang di jembatan dan jalur akses pejalan kaki yang mencari tas.
Sumber di kantor kejaksaan Prancis mengatakan motif penembakan belum diketahui.
Seorang jurnalis Reuters berada di antara 30 hingga 40 orang yang diminta bertahan di ruang bawah tanah sebuah supermarket di Strasbourg demi keselamatan mereka sambil menunggu polisi untuk mensterilkan wilayah tersebut. Lampu-lampu dimatikan dan botol air dibagikan.
Presiden Emmanuel Macron sudah diberitahu tentang penembakan tersebut. Castaner dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Strasbourg, kota Prancis yang berbatasan dengan Jerman.
Parlemen Eropa menyatakan gedung telah ditutup dan staf diperintahkan untuk tetap berada di dalam.
"Pikiran saya tertuju pada para korban penembakan Strasbourg, yang saya kutuk dengan teguh," tulis Jean-Claude Juncker, kepala Komisi Eropa, di Twitter.
"Strasbourg adalah simbol perdamaian dan demokrasi Eropa yang sangat baik. Nilai-nilainya akan selalu kita bela."
"Pikiran saya tertuju pada para korban penembakan Strasbourg, yang saya kutuk dengan teguh," tulis Jean-Claude Juncker, kepala Komisi Eropa, di Twitter.
"Strasbourg adalah simbol perdamaian dan demokrasi Eropa yang sangat baik. Nilai-nilainya akan selalu kita bela."
Credit sindonews.com
Takut Tertular Demo Prancis, Mesir Larang Penjualan Rompi Kuning
![Seorang demonstran yang mengenakan rompi kuning bentrok dengan polisi selama unjuk rasa kenaikan harga BBM di Paris, Prancis, 1 Desember 2018.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/02/id_800911/800911_720.jpg)
CB, Jakarta - Pemerintah Mesir melarang penjualan rompi kuning karena khawatir terkena imbas demonstrasi besar-besaran di Prancis.
Pemerintah Mesir khawatir oposisi kemungkinan bisa meniru pendemo Prancis yang mengenakan rompi kuning atau gilets jaunes sebagai simbol demonstrasi ketika peringatan demonstrasi penggulingan Hosni Mubarak pada 2011 silam, seperti dilaporkan dari Foxnews, 11 Desember 2018.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Mesir mencegah upaya apapun untuk memperingati demonstrasi 2011 yang dimulai pada 25 Januari.
Presiden el Sissi sering memperingatkan akan menjamin stabilitas Mesir agar tidak terjatuh seperti Suriah, Yaman dan Libya.
Billboard kampanye Presiden Abdel-Fattah el-Sissi untuk pemilihan presiden di Kairo, Mesir, 19 Maret 2018. AP
Sejak el-Sissi menjadi presiden pada 2014, tidak ada protes yang signifikan. Namun pemerintah melakukan tindakan preventif dengan menahan sejumlah aktivis atau pengkritik pemerintah.
Otoritas mulai mengimbau distributor alat keamanan untuk tidak menjual rompi kuning kepada individu dan mulai membatasi penjualan rompi kuning untuk perusahaan yang diverifikasi, setelah mendapat izin dari pihak kepolisian.
Pihak yang melanggar imbauan akan dikenakan sanksi, namun pejabat tidak menyebut rincian sanksi.
Ratusan rakyat Mesir memprotes putusan bebas pengadilan atas mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan tuduhan menghasut pembunuhan demonstran pada 2011, di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, 30 November 2014. Demonstran yang berjumlah sekitar 800 orang memprotes keras putusan pengadilan karena dianggap tidak ada keadilan, atas protes tersebut satu demonstran tewas tertembak dan lainnya terluka. Ahmed el-Hussini/Getty Images
Enam distributor rompi kuning di Kairo di mana toko alat keselamatan industri dijual, mengaku mereka tidak lagi menjual rompi kuning. Dua ritel menolak menjual rompi kuning tanpa memberikan penjelasan, namun empat ritel lain mengatakan mereka berhenti menjual setelah diimbau polisi.
"Mereka (pemerintah) sepertinya tidak mau orang-orang Mesir mengikuti pendemo Prancis," kata salah satu ritel."Polisi ke sini dan menyuruh kami tidak menjual rompi kuning, ketika ditanya kenapa, polisi hanya menjawab mengikuti perintah atasan."
Pejabat keamanan mengatakan larangan rompi kuning akan tetap berlaku hingga akhir Januari. Otoritas Mesir juga telah bertemu importir dan pemasok rompi kuning bersama dengan pejabat kepolisian untuk menyampaikan peraturan ini.
Pemerintah Mesir khawatir oposisi kemungkinan bisa meniru pendemo Prancis yang mengenakan rompi kuning atau gilets jaunes sebagai simbol demonstrasi ketika peringatan demonstrasi penggulingan Hosni Mubarak pada 2011 silam, seperti dilaporkan dari Foxnews, 11 Desember 2018.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Mesir mencegah upaya apapun untuk memperingati demonstrasi 2011 yang dimulai pada 25 Januari.
Billboard kampanye Presiden Abdel-Fattah el-Sissi untuk pemilihan presiden di Kairo, Mesir, 19 Maret 2018. AP
Sejak el-Sissi menjadi presiden pada 2014, tidak ada protes yang signifikan. Namun pemerintah melakukan tindakan preventif dengan menahan sejumlah aktivis atau pengkritik pemerintah.
Otoritas mulai mengimbau distributor alat keamanan untuk tidak menjual rompi kuning kepada individu dan mulai membatasi penjualan rompi kuning untuk perusahaan yang diverifikasi, setelah mendapat izin dari pihak kepolisian.
Pihak yang melanggar imbauan akan dikenakan sanksi, namun pejabat tidak menyebut rincian sanksi.
Ratusan rakyat Mesir memprotes putusan bebas pengadilan atas mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dengan tuduhan menghasut pembunuhan demonstran pada 2011, di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, 30 November 2014. Demonstran yang berjumlah sekitar 800 orang memprotes keras putusan pengadilan karena dianggap tidak ada keadilan, atas protes tersebut satu demonstran tewas tertembak dan lainnya terluka. Ahmed el-Hussini/Getty Images
Enam distributor rompi kuning di Kairo di mana toko alat keselamatan industri dijual, mengaku mereka tidak lagi menjual rompi kuning. Dua ritel menolak menjual rompi kuning tanpa memberikan penjelasan, namun empat ritel lain mengatakan mereka berhenti menjual setelah diimbau polisi.
"Mereka (pemerintah) sepertinya tidak mau orang-orang Mesir mengikuti pendemo Prancis," kata salah satu ritel."Polisi ke sini dan menyuruh kami tidak menjual rompi kuning, ketika ditanya kenapa, polisi hanya menjawab mengikuti perintah atasan."
Pejabat keamanan mengatakan larangan rompi kuning akan tetap berlaku hingga akhir Januari. Otoritas Mesir juga telah bertemu importir dan pemasok rompi kuning bersama dengan pejabat kepolisian untuk menyampaikan peraturan ini.
Credit tempo.co
Donald Trump Dikabarkan Mulai Khawatir Bakal Dimakzulkan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)
Sementara itu, sumber yang dekat dengan Gedung Putih mengatakan kepada CNN pada Selasa (11/12), kalau pejabat di kantor presiden meyakini satu-satunya isu yang mungkin menggiring Trump dimakzulkan adalah kasus pelanggaran keuangan yang dilakukan mantan pengacaranya, Michael Cohen.
Cohen diduga telah memberikan uang kepada dua wanita yang diklaim pernah berhubungan gelap dengan Trump ketika ia belum menjabat sebagai presiden. Kedua wanita itu bernama Stormy Daniels, seorang aktris porno, dan Karen McDougal.
Isu pemakzulan Trump kembali santer terdengar belakangan, menyusul dakwaan jaksa federal AS yang menyebut kalau dugaan uang tutup mulut itu diberikan Cohen atas perintah Trump.
Partai Demokrat menganggap Trump telah melakukan pelanggaran yang membuat dia pantas dimakzulkan. Pelanggaran itu juga membuat Trump dinilai berpotensi dipenjara ketika masa jabatannya di Gedung Putih selesai.
Calon Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS sekaligus politikus Republik, Jerry Nadler, mengatakan jika tudingan terhadap Cohen itu terbukti benar maka akan menjadi pelanggaran yang memiliki konsekuensi pemakzulan.
Senator Demokrat Chris Coons juga berpendapat serupa. Dia menuturkan Trump bisa didakwa akibat kasus ini ketika dia meninggalkan Gedung Putih.
Selain kasus Cohen, isu pemakzulan juga merongrong Trump menyusul dugaan intervensi Rusia dalam pilpres AS 2016 lalu.
Meski begitu, pejabat Gedung Putih hingga saat ini masih tidak pecaya bahwa penyelidikan dugaan intervensi Rusia yang dilakukan penasihat khusus Robert Mueller akan mendekatkan Trump pada pemakzulan.
Para pejabat AS juga meyakini bahwa kasus Cohen tidak cukup mendorong dukungan bipartisan di Kongres untuk memakzulkan Presiden.
Sumber menyatakan kasus Cohen tak cukup signifikan untuk memicu bipartisan mengajukan mosi pemakzulan di Senat.
Credit cnnindonesia.com
Senator AS Sebut Trump Mungkin Didakwa Setelah Lengser
Seorang senator dari Partai Demokrat, Chris
Coons, mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump, mungkin didakwa atas
kasus uang tutup mulut setelah lengser nanti. (Alex Wong/Getty
Images/AFP)
Trump diduga memerintahkan pengacaranya, Michael Cohen, memberikan uang tutup mulut kepada seorang perempuan yang mengaku pernah memiliki hubungan gelap dengannya sebelum menjabat di Gedung Putih.
"Bukti yang telah dipaparkan dalam kasus Michael Cohen-bahwa Presiden Trump memerintahkan dia melakukan pembayaran untuk mempengaruhi hasil pemilihan-benar-benar berisiko bagi kedudukan hukum Presiden," ucap Coons pada Selasa (11/12).
"Ini mungkin juga bisa menjadi dasar sebuah dakwaan setelah presiden meninggalkan kantor dan jabatannya."
Pernyataan itu diutarakan Coons menyusul kesimpulan jaksa federal pada Jumat pekan lalu yang untuk pertama kalinya mengatakan bahwa Cohen melakukan upaya tutup mulut itu atas perintah Trump.
Jaksa federal juga menuntut Cohen empat tahun penjara atas kasus penipuan pajak dan kejahatan dana kampanye.
Selain itu, Cohen juga kedapatan berbohong saat memberikan keterangan dalam penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS 2016 lalu.
Coons, yang merupakan anggota Komite Kehakiman dan Hubungan Luar Negeri Senat, mengaku setuju dengan pernyataan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Adam Schiff, bahwa Trump berpotensi dipenjara ketika dia lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Dalam wawancaranya dengan CBS "Face the Nation" beberapa waktu lalu, Schiff menganggap ada peluang nyata bagi Kementerian Kehakiman untuk menuntut Trump di hari dia meninggalkan Gedung Putih.
Schiff juga memungkinkan Trump menjadi Presiden AS pertama yang benar-benar terancam dipenjara.
"Ya, tentunya," kaca Coons ketika ditanya apakah dia sepakat dengan pernyataan Schiff, seperti dikutip CNN.
Ketika ditanya apakah Trump telah melakukan pelanggaran hingga patut dimakzulkan, Coons berkata, "Saya belum bisa mencapai pada kesimpulan itu."
Namun menurutnya, pada akhirnya dia akan duduk sebagai "salah satua anggota hakim" jika proses pemakzulan Trump berlangsung.
Credit cnnindonesia.com
3 Tokoh Amerika Bicara Pemakzulan Trump
CB, Washington – Isu
pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, muncul lagi
setelah Partai Demokrat memenangkan mayoritas kursi di DPR AS pada
pemilu sela November 2018.
DPR
AS bakal mulai bersidang pada 3 Januari 2018 dan Demokrat bakal mengisi
sejumlah posisi penting sebagai ketua seperti Komisi Intelijen dan
Komisi Hukum.
Kedua tokoh mengaitkan kemungkinan ini dengan kasus pembayaran uang tutup mulut oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, kepada dua perempuan yaitu pemain film dewasa Stormy Daniels, dan bekas model Playboy Karen McDougal pada 2016.
Pembayaran dilakukan agar keduanya tutup mulut dan tidak mengungkap hubungan intim mereka dengan Trump menjelang pencoblosan pilpres 2016.
Berikut ini sejumlah tokoh yang lantang bersuara mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan Trump dan bisa berujung pada pemakzulan:
“Presiden berada di tengah penipuan masif – sejumlah penipuan masif terhadap rakyat Amerika,” kata dia. Kesalahan ini bisa berujung pemakzulan. Dia meminta penasehat khusus Robert Mueller mengungkap kasus ini hingga tuntas.
“Apakah pelanggaran – pelanggaran itu cukup untuk menjustifikasi sebuah pemakzulan itu merupakan pertanyaan berbeda,” kata Nadler seperti dilansir NBC News pada Senin, 10 Desember 2018 waktu setempat.
“Presiden seorang kriminal. Presiden bekerja sama dengan Cohen, menginstruksikannya untuk pergi dan membayar kedua perempuan untuk tutup mulut,” kata wakil rakyat asal California ini kepada MSNBC.
“Presiden bukan hanya terlibat dalam semua ini tapi juga menginisiasinya dengan pengacaranya. Kriminal ini harus dibawa ke Kongres AS untuk pemakzulan. Dan jika kita tidak lakukan, maka kita mengabaikan tugas kita,” kata wakil rakyat berkulit hitam ini seperti dikutip Washington Examiner pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Itu sepertinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa berujung pada rapat pemakzulan di DPR terkait perilaku Presiden AS,” kata Bernstein kepada CNN seperti dilansir Newsweek pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Ada yang lebih penting dari sekadar isu pemakzulan yaitu untuk pertama kalinya Donald Trump merasa terpojok,” kata Bernstein, yang bekerja bersama Bob Woodward pada era 1970an mengungkap Skandal Watergate.
Kedua tokoh mengaitkan kemungkinan ini dengan kasus pembayaran uang tutup mulut oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, kepada dua perempuan yaitu pemain film dewasa Stormy Daniels, dan bekas model Playboy Karen McDougal pada 2016.
Pembayaran dilakukan agar keduanya tutup mulut dan tidak mengungkap hubungan intim mereka dengan Trump menjelang pencoblosan pilpres 2016.
Berikut ini sejumlah tokoh yang lantang bersuara mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan Trump dan bisa berujung pada pemakzulan:
- Jerrold Nadler
“Presiden berada di tengah penipuan masif – sejumlah penipuan masif terhadap rakyat Amerika,” kata dia. Kesalahan ini bisa berujung pemakzulan. Dia meminta penasehat khusus Robert Mueller mengungkap kasus ini hingga tuntas.
“Apakah pelanggaran – pelanggaran itu cukup untuk menjustifikasi sebuah pemakzulan itu merupakan pertanyaan berbeda,” kata Nadler seperti dilansir NBC News pada Senin, 10 Desember 2018 waktu setempat.
- Maxine Waters
“Presiden seorang kriminal. Presiden bekerja sama dengan Cohen, menginstruksikannya untuk pergi dan membayar kedua perempuan untuk tutup mulut,” kata wakil rakyat asal California ini kepada MSNBC.
“Presiden bukan hanya terlibat dalam semua ini tapi juga menginisiasinya dengan pengacaranya. Kriminal ini harus dibawa ke Kongres AS untuk pemakzulan. Dan jika kita tidak lakukan, maka kita mengabaikan tugas kita,” kata wakil rakyat berkulit hitam ini seperti dikutip Washington Examiner pada Ahad, 9 Desember 2018.
- Carl Bernstein
“Itu sepertinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa berujung pada rapat pemakzulan di DPR terkait perilaku Presiden AS,” kata Bernstein kepada CNN seperti dilansir Newsweek pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Ada yang lebih penting dari sekadar isu pemakzulan yaitu untuk pertama kalinya Donald Trump merasa terpojok,” kata Bernstein, yang bekerja bersama Bob Woodward pada era 1970an mengungkap Skandal Watergate.
Credit tempo.co
Bos Huawei Dibebaskan dengan Jaminan
OTTAWA
- Chief financial officer raksasa telekomunikasi China Huawei telah
dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Kanada. Meng Wanzhou ditangkap
pada 1 Desember lalu dan terancam diekstradisi ke Amerika Serikat (AS)
untuk menghadapi tuduhan penipuan dengan dugaan pelanggaran sanksi
terhadap Iran.
Seorang hakim di Vancouver, Kanada, menetapkan jaminan untuk Meng Wanzhou sebesar Rp107 miliar. Dia akan berada di bawah pengawasan selama 24 jam sehari dan harus memakai gelang elektronik di pergelangan kakinya.
Meng Wanzhou (46) adalah putri dari pendiri Huawei. Penahanannya telah membuat marah China dan memburuk hubungan negara itu dengan Kanada dan AS.
Penangkapan ini datang dengan latar belakang perselisihan perdagangan yang semakin sengit antara Washington dan Beijing.
Pada sidang jaminan tiga hari di Vancouver, pengacara Meng berusaha memberikan jaminan bahwa dia tidak akan kabur jika dibebaskan. Namun hal itu ditentang oleh jaksa Kanada.
Meng dituduh AS menggunakan anak perusahaan Huawei bernama Skycom untuk menghindari sanksi terhadap Iran antara tahun 2009 dan 2014.
Para jaksa AS mengatakan, Meng secara terbuka salah mengartikan Skycom sebagai perusahaan terpisah dari Huawei untuk menghindari sanksi terhadap Iran. Juga diduga dia menipu bank tentang hubungan yang sebenarnya antara kedua perusahaan.
Namun Meng membantah melakukan kesalahan dan mengatakan akan menentang tuduhan tersebut.
Tepuk tangan merebak di ruang sidang ketika Hakim William Ehrcke memberikan jaminan. Meng pun menangis dan memeluk pengacaranya. Hakim memerintahkannya untuk kembali ke pengadilan pada 6 Februari mendatang.
Setelah keputusan tersebut, Huawei mengeluarkan pernyataan, mengatakan: "Kami memiliki keyakinan bahwa sistem hukum Kanada dan AS akan mencapai kesimpulan yang adil," seperti dikutip dari BBC, Rabu (12/12/2018).
China telah mengancam konsekuensi berat kecuali Kanada membebaskan Meng eksekutif Huawei.
Sebelumnya seorang mantan diplomat Kanada telah ditahan di China.
Perusahaan Michael Kovrig, International Crisis Group, mengatakan bahwa pihaknya tengah bekerja untuk pembebasannya. Belum ada kabar resmi dari China tentang keberadaannya.
Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan Kanada berhubungan langsung dengan pihak berwenang China terkait kasus tersebut.
Kovrig sebelumnya bekerja sebagai diplomat di Beijing, Hong Kong dan di PBB.
Seorang hakim di Vancouver, Kanada, menetapkan jaminan untuk Meng Wanzhou sebesar Rp107 miliar. Dia akan berada di bawah pengawasan selama 24 jam sehari dan harus memakai gelang elektronik di pergelangan kakinya.
Meng Wanzhou (46) adalah putri dari pendiri Huawei. Penahanannya telah membuat marah China dan memburuk hubungan negara itu dengan Kanada dan AS.
Penangkapan ini datang dengan latar belakang perselisihan perdagangan yang semakin sengit antara Washington dan Beijing.
Pada sidang jaminan tiga hari di Vancouver, pengacara Meng berusaha memberikan jaminan bahwa dia tidak akan kabur jika dibebaskan. Namun hal itu ditentang oleh jaksa Kanada.
Meng dituduh AS menggunakan anak perusahaan Huawei bernama Skycom untuk menghindari sanksi terhadap Iran antara tahun 2009 dan 2014.
Para jaksa AS mengatakan, Meng secara terbuka salah mengartikan Skycom sebagai perusahaan terpisah dari Huawei untuk menghindari sanksi terhadap Iran. Juga diduga dia menipu bank tentang hubungan yang sebenarnya antara kedua perusahaan.
Namun Meng membantah melakukan kesalahan dan mengatakan akan menentang tuduhan tersebut.
Tepuk tangan merebak di ruang sidang ketika Hakim William Ehrcke memberikan jaminan. Meng pun menangis dan memeluk pengacaranya. Hakim memerintahkannya untuk kembali ke pengadilan pada 6 Februari mendatang.
Setelah keputusan tersebut, Huawei mengeluarkan pernyataan, mengatakan: "Kami memiliki keyakinan bahwa sistem hukum Kanada dan AS akan mencapai kesimpulan yang adil," seperti dikutip dari BBC, Rabu (12/12/2018).
China telah mengancam konsekuensi berat kecuali Kanada membebaskan Meng eksekutif Huawei.
Sebelumnya seorang mantan diplomat Kanada telah ditahan di China.
Perusahaan Michael Kovrig, International Crisis Group, mengatakan bahwa pihaknya tengah bekerja untuk pembebasannya. Belum ada kabar resmi dari China tentang keberadaannya.
Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan Kanada berhubungan langsung dengan pihak berwenang China terkait kasus tersebut.
Kovrig sebelumnya bekerja sebagai diplomat di Beijing, Hong Kong dan di PBB.
Pejabat Kanada mengatakan tidak ada "indikasi eksplisit" dari setiap hubungan antara penahanan yang dilaporkan Kovrig dan penangkapan Meng.
Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia dapat campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Ms Meng untuk menghindari kemerosotan lebih lanjut dalam hubungan dengan China.
"Apa pun yang baik untuk negara ini, saya akan melakukannya," kata Trump.
"Jika saya pikir itu baik untuk apa yang akan menjadi kesepakatan perdagangan terbesar yang pernah dibuat - yang merupakan hal yang sangat penting - apa yang baik untuk keamanan nasional, saya pasti akan campur tangan jika saya pikir itu perlu."
Credit sindonews.com
Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019
CB, Jakarta - KPU Thailand
mengumumkan akan menggelar pemilu pada 24 Februari 2019. Pengumuman
pada Selasa menyusul pencabutan larangan aktivitas politik oleh junta
militer yang diberlakukan pascakudeta pada tahun 2014.
Junta memberlakukan larangan ketat pada aktivitas politik yang menyebutkan perlunya ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menurut laporan Reuters, 11 Desember 2018.
Setelah mandek dengan beberapa kali penundaan, pemilu yang diharapkan mampu memulihkan demokrasi di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kemungkinan akan menghambat gerakan politik populis yang didukung oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan banyak orang di daerah pedesaan yang menentang militer dan kerajaan.
PM Yingluck Shinawatra memberikan salam kepada panitia TPS usai mengikuti Pemilu di sebuah TPS di Bangkok, Thailand (2/2). REUTERS/Damir Sagolj
Junta militer yang berpusat di Bangkok merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2006 dan 2014 dan sekarang memiliki partai politik proksi sendiri.
Junta mulai meringankan larangan berpolitik pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian menjelang pemilu pada Februari nanti.
Namun junta masih memiliki wewenang mempertahankan hukum dan ketertiban meskipun mencabut larangan, termasuk melakukan pencarian, pembekuan aset dan penangkapan.
Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengkonfirmasi tanggal 24 Februari pemilu pada Selasa, tepat sebelum pernyataan yang mengumumkan larangan aktivitas politik telah dicabut diterbitkan di Royal Gazette.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pernyataan KPU.
Thailand terakhir terakhir kali menggelar pemilu pada 2011 tetapi KPU mengatakan siap untuk melanjutkan pemilu 24 Februari.
"Pencabutan larangan itu berarti kegiatan politik dapat dilanjutkan, termasuk kampanye politik, tetapi ini harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Sawang Boonmee.
Junta memberlakukan larangan ketat pada aktivitas politik yang menyebutkan perlunya ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menurut laporan Reuters, 11 Desember 2018.
Setelah mandek dengan beberapa kali penundaan, pemilu yang diharapkan mampu memulihkan demokrasi di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kemungkinan akan menghambat gerakan politik populis yang didukung oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan banyak orang di daerah pedesaan yang menentang militer dan kerajaan.
PM Yingluck Shinawatra memberikan salam kepada panitia TPS usai mengikuti Pemilu di sebuah TPS di Bangkok, Thailand (2/2). REUTERS/Damir Sagolj
Junta militer yang berpusat di Bangkok merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2006 dan 2014 dan sekarang memiliki partai politik proksi sendiri.
Junta mulai meringankan larangan berpolitik pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian menjelang pemilu pada Februari nanti.
Namun junta masih memiliki wewenang mempertahankan hukum dan ketertiban meskipun mencabut larangan, termasuk melakukan pencarian, pembekuan aset dan penangkapan.
Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengkonfirmasi tanggal 24 Februari pemilu pada Selasa, tepat sebelum pernyataan yang mengumumkan larangan aktivitas politik telah dicabut diterbitkan di Royal Gazette.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pernyataan KPU.
Thailand terakhir terakhir kali menggelar pemilu pada 2011 tetapi KPU mengatakan siap untuk melanjutkan pemilu 24 Februari.
"Pencabutan larangan itu berarti kegiatan politik dapat dilanjutkan, termasuk kampanye politik, tetapi ini harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Sawang Boonmee.
Credit tempo.co
Jelang Pemilu Thailand, Junta Militer Cabut Larangan Berpolitik
CB, Jakarta - Pemerintah junta militer Thailand mencabut larangan militer atas kegiatan politik yang diberlakukan sejak 2014.
Situs web Royal Gazette, seperti dilaporkan dari Reuters, 11 Desember 2018, mengumumkan pada Selasa bahwa langkah ini untuk melancarkan pemilihan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019.
Pemerintah junta militer memberlakukan larangan ketat ketika merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Seorang prajurit Thailand menunjukkan kartu identitasnya saat mengantri untuk memberikan suara pada Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). (AP Photo/Apichart Weerawong)
Junta militer mulai melonggarkan larangan pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan konsolidasi.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pemerintah militer.
Pada September Raja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dua undang-undang menyelenggarakan pemilu yang berlaku pada 90 hari setelahnya, yakni 11 Desember. Setelah UU secara efektif berlaku, pemerintah junta harus menggelar pemilu dalam waktu 150 hari.
Junta dan KPU bertemu dengan partai politik Thailand pada Jumat lalu untuk membahas pemilu. Setelah pertemuan, junta membeberkan peta rencana pemilu yang akhirnya dijatuhkan pada 24 Februari.
Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj
Menurut laporan Asia Nikkei, rencana pemerintahan junta untuk pelonggaran aktivitas politik sejak September, memperbolehkan partai politik merekrut anggota baru dan memilih pemimpin partai baru. Dalam rencana junta, kampanye politik dan mengadakan pertemuan lebih dari lima orang masih dilarang.
Namun KPU mengatakan kepada Reuters bahwa larangan kampanye sudah dicabut.
"Pencabutan larangan berarti aktivitas politik boleh dilanjutkan termasuk kampanye politik, tapi harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekjen KPU Sawang Boonmee.
Pemerintah junta militer juga akan berhenti mengajukan undang-undang baru pada 28 Desember, yang secara efektif menjadi pemerintahan sementara. Dekrit kerajaan untuk pemilu akan disahkan pada 2 Januari. Dua hari setelah dekrit kerajaan, KPU akan secara resmi mengumumkan tanggal pemilu Thailand.
Situs web Royal Gazette, seperti dilaporkan dari Reuters, 11 Desember 2018, mengumumkan pada Selasa bahwa langkah ini untuk melancarkan pemilihan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019.
Pemerintah junta militer memberlakukan larangan ketat ketika merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Seorang prajurit Thailand menunjukkan kartu identitasnya saat mengantri untuk memberikan suara pada Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). (AP Photo/Apichart Weerawong)
Junta militer mulai melonggarkan larangan pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan konsolidasi.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pemerintah militer.
Pada September Raja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dua undang-undang menyelenggarakan pemilu yang berlaku pada 90 hari setelahnya, yakni 11 Desember. Setelah UU secara efektif berlaku, pemerintah junta harus menggelar pemilu dalam waktu 150 hari.
Junta dan KPU bertemu dengan partai politik Thailand pada Jumat lalu untuk membahas pemilu. Setelah pertemuan, junta membeberkan peta rencana pemilu yang akhirnya dijatuhkan pada 24 Februari.
Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj
Menurut laporan Asia Nikkei, rencana pemerintahan junta untuk pelonggaran aktivitas politik sejak September, memperbolehkan partai politik merekrut anggota baru dan memilih pemimpin partai baru. Dalam rencana junta, kampanye politik dan mengadakan pertemuan lebih dari lima orang masih dilarang.
Namun KPU mengatakan kepada Reuters bahwa larangan kampanye sudah dicabut.
"Pencabutan larangan berarti aktivitas politik boleh dilanjutkan termasuk kampanye politik, tapi harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekjen KPU Sawang Boonmee.
Pemerintah junta militer juga akan berhenti mengajukan undang-undang baru pada 28 Desember, yang secara efektif menjadi pemerintahan sementara. Dekrit kerajaan untuk pemilu akan disahkan pada 2 Januari. Dua hari setelah dekrit kerajaan, KPU akan secara resmi mengumumkan tanggal pemilu Thailand.
Credit tempo.co
Eks Bos 1MDB Ditahan atas Dugaan Pemalsuan Laporan Audit
Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)
"Arul Kanda ditahan hari ini sekitar pukul 10.32 setelah diperiksa di markas Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya," ucap MACC melalui pernyataan seperti dikutip Channel NewsAsia.
Arul akan menghadapi sidang dakwaan Rabu (12/12) bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang juga terjerat skandal korupsi 1MDB.
Dalam pernyataan itu, MACC juga mengonfirmasi bahwa Najib kembali ditangkap pada Senin (10/12), namun bebas di hari yang sama dengan membayar jaminan.
"Dakwaan akan dibacakan dalam sesi persidangan terpisah di Pengadilan Kuala Lumpur pada 12 Desember pukul 08.00 waktu lokal," kata MACC.
Auditor Publik Malaysia, Madinah Mohamad, mengungkap bahwa laporan audit akhir 1MDB dimanipulasi atas sepengetahuan Najib.
Madinah mengatakan beberapa paragraf dihapus dari laporan itu, salah satunya mengenai keikutsertaan pengusaha Low Taek Jho atau Jho Low dalam pertemuan dewan 1MDB.
Dia mengatakan informasi mengenai masalah status finansial 1MDB juga tidak dijabarkan dalam laporan itu.
Jho Low adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai dalang di balik plot korupsi besar-besaran 1MDB.
Skandal 1MDB ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yang juga menyeret nama Najib.
Keseluruhan kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015, Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi Najib.
Sejauh ini, Najib telah dijerat 40 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal 1MDB.
Credit cnnindonesia.com
Kode Perilaku ASEAN-China di Laut China Selatan Ditarget Rampung 2021
JAKARTA - Code of Conduct (CoC)
atau Kode Perilaku yang sudah dibahas antara ASEAN dan China selama
satu dekade terakhir ditarget rampung pada tahun 2021 mendatang. Hal itu
disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar
Negeri Indonesia, Jose Tavares.
Jose yang berbicara saat berbicara di ASEAN Diplomatic Gathering pada Selasa (11/12), menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.
"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose dalam pernyataannya pada Selasa (11/12).
"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya.
Jose yang berbicara saat berbicara di ASEAN Diplomatic Gathering pada Selasa (11/12), menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.
"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose dalam pernyataannya pada Selasa (11/12).
"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya.
Dia
lalu mengatakan adanya draft pertama adalah cahaya di ujung terowongan.
Namun, Jose menyebut masih ada satu masalah, yakni bagaimana memiliki
CoC yang dapat diterapkan dan efektif di lapangan.
Credit sindonews.com
Singapura Adili 2 Orang Penerima Suap Hanya Rp10.600
SINGAPURA
- Otoritas anti-korupsi Singapura, pada Selasa (11/12/2018), menyatakan
dua pekerja migran China dituntut ke pengadilan karena menerima suap
SGD1 (Rp10.600). Otoritas tersebut menegaskan tidak akan menoleransi
korupsi sekecil apa pun.
Kedua orang yang dibawa ke pengadilan adalah Chen Ziliang, 47, dan Zhao Yucun, 43. Keduanya operator truk forklift di perusahaan Cogent Container Depot.Mereka menghadapi denda hingga SGD100.000 (Rp1 miliar) atau penjara hingga lima tahun, atau kedua-duanya.
Chen dituduh menerima suap SGD1 dari sopir truk. "Karena tidak menunda kembalinya kontainer ke truknya," kata Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Dia juga dituntut karena menerima suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun, yakni antara Mei 2016 hingga Mei 2018.
Sedangkan Zhao dituntut karena menerima suap serupa pada September 2014 hingga Maret 2018.
"Karyawan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan fair ketimbang menerima suap sebagai imbalan atas bantuan," kata lanjut pernyataan biro tersebut.
"Bahkan jika jumlahnya sekecil SGD1, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Jumlah seberapa pun tidak akan ditoleransi," imbuh biro itu.
Biro yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta itu tidak bisa memastikan jumlah total uang suap yang dikumpulkan kedua terdakwa dalam berapa kali.
Menurut Transparency International (koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin), Singapura adalah negara paling korup ketujuh di dunia.
Kedua orang yang dibawa ke pengadilan adalah Chen Ziliang, 47, dan Zhao Yucun, 43. Keduanya operator truk forklift di perusahaan Cogent Container Depot.Mereka menghadapi denda hingga SGD100.000 (Rp1 miliar) atau penjara hingga lima tahun, atau kedua-duanya.
Chen dituduh menerima suap SGD1 dari sopir truk. "Karena tidak menunda kembalinya kontainer ke truknya," kata Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Dia juga dituntut karena menerima suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun, yakni antara Mei 2016 hingga Mei 2018.
Sedangkan Zhao dituntut karena menerima suap serupa pada September 2014 hingga Maret 2018.
"Karyawan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan fair ketimbang menerima suap sebagai imbalan atas bantuan," kata lanjut pernyataan biro tersebut.
"Bahkan jika jumlahnya sekecil SGD1, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Jumlah seberapa pun tidak akan ditoleransi," imbuh biro itu.
Biro yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta itu tidak bisa memastikan jumlah total uang suap yang dikumpulkan kedua terdakwa dalam berapa kali.
Menurut Transparency International (koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin), Singapura adalah negara paling korup ketujuh di dunia.
Credit sindonews.com
ASEAN harus sampaikan pandangan kolektif mengenai Indo-Pasifik
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, menjelaskan sejumlah isu
menyangkut ASEAN di Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA News/Yashinta
Difa)
Jakarta (CB) - ASEAN harus menyampaikan pandangan
kolektif tentang Indo-Pasifik, yang pembahasannya ditargetkan rampung
pada 2019.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Credit antaranews.com
Korban Meninggal Akibat Ebola di Kongo Tembus 235 Jiwa
DAKAR
- Jumlah korban tewas akibat Ebola di Republik Demokratik Kongo
meningkat menjadi 235 jiwa sejak akhir Juli lalu. Demikian pernyataan
Kementerian Kesehatan negara itu.
Menurut Departemen Kesehatan Kongo, di antara 494 kasus demam berdarah yang dilaporkan, 446 diantaranya dikonfirmasi sebagai kasus Ebola. Juga telah dilaporkan bahwa 165 orang telah sembuh dari virus.
Sekitar 48 orang meninggal setelah mengalami demam berdarah, tetapi tidak dapat diverifikasi apakah mereka meninggal karena Ebola karena mereka dimakamkan tanpa otopsi seperti disitat dari Anodolu, Selasa (11/12/2018).
Sementara itu, 11 dari 44 pekerja kesehatan yang terinfeksi virus meninggal dunia.
Sebanyak 43.449 orang telah diberikan vaksin anti-Ebola di negara itu sebagai bagian dari kampanye yang dimulai pada 8 Agustus lalu. Ebola - demam tropis yang pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo - dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.
Juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari mereka yang telah terkontaminasi virus.
Menurut Departemen Kesehatan Kongo, di antara 494 kasus demam berdarah yang dilaporkan, 446 diantaranya dikonfirmasi sebagai kasus Ebola. Juga telah dilaporkan bahwa 165 orang telah sembuh dari virus.
Sekitar 48 orang meninggal setelah mengalami demam berdarah, tetapi tidak dapat diverifikasi apakah mereka meninggal karena Ebola karena mereka dimakamkan tanpa otopsi seperti disitat dari Anodolu, Selasa (11/12/2018).
Sementara itu, 11 dari 44 pekerja kesehatan yang terinfeksi virus meninggal dunia.
Sebanyak 43.449 orang telah diberikan vaksin anti-Ebola di negara itu sebagai bagian dari kampanye yang dimulai pada 8 Agustus lalu. Ebola - demam tropis yang pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo - dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.
Juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari mereka yang telah terkontaminasi virus.
Ebola
menyebabkan alarm global pada tahun 2014 lalu ketika wabah terburuk di
dunia dimulai di Afrika Barat, menewaskan lebih dari 11.300 orang dan
menginfeksi sekitar 28.600 orang karena melanda Liberia, Guinea dan
Sierra Leone.
Credit sindonews.com
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Adopsi Pakta Migrasi Global
MARRAKESH
- Mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi
pakta global tidak mengikat untuk menangani aliran migran dengan lebih
baik.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko Nasser Bourita mengumumkan keputusan sebagai tuan rumah konferensi PBB di Marrakesh. Tidak ada voting resmi dalam pembuatan keputusan itu. Pada Juli, semua 193 negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat (AS), telah menyelesaikan pakta global untuk keamanan, ketertiban, dan migrasi reguler dalam penanganan migrasi yang lebih baik.
Sejak saat itu teks kesepakatan mendapat kritik dari sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang menilainya dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan Arab.
Sekitar enam negara anggota Uni Eropa (UE), sebagian besar bekas Komunis Eropa Timur telah menjauh dari kesepakatan itu. Belum jelas berapa banyak negara yang hadir di Marrakesh. PBB telah menyebut jumlah negara yang mendaftar hingga Minggu (9/12) sebanyak lebih dari 150 negara.
Pakta itu merupakan kerangka kerja untuk kerjasama dan bertujuan mengurangi migrasi ilegal, membantu integrasi migran, dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Pada Minggu (9/12), Cile menjadi negara terbaru yang keluar dan Perdana Menteri (PM) Belgia Charles Michel menyatakan partai terbesar dalam koalisinya mundur karena menolak kesepakatan itu.
Pada November, pemerintahan sayap kanan Austria yang kini menjadi presiden UE menyatakan mundur dari kesepakatan itu. Menurut mereka, kesepakatan itu akan mengaburkan garis antara migrasi legal dan ilegal. Australia juga menyatakan pada November bahwa pihaknya tidak akan menandatangani ke sepakatan migrasi karena akan mengompromikan kebijakan imigrasi garis keras dan membahayakan keamanan nasional.
Perwakilan Khusus PBB untuk Migrasi Internasional Louise Arbour menyatakan lebih dari 150 pemerintahan telah mendaftar untuk acara di Kota Marrakesh, Maroko, untuk mengadopsi kesepakatan itu pada Senin (10/12).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko Nasser Bourita mengumumkan keputusan sebagai tuan rumah konferensi PBB di Marrakesh. Tidak ada voting resmi dalam pembuatan keputusan itu. Pada Juli, semua 193 negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat (AS), telah menyelesaikan pakta global untuk keamanan, ketertiban, dan migrasi reguler dalam penanganan migrasi yang lebih baik.
Sejak saat itu teks kesepakatan mendapat kritik dari sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang menilainya dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan Arab.
Sekitar enam negara anggota Uni Eropa (UE), sebagian besar bekas Komunis Eropa Timur telah menjauh dari kesepakatan itu. Belum jelas berapa banyak negara yang hadir di Marrakesh. PBB telah menyebut jumlah negara yang mendaftar hingga Minggu (9/12) sebanyak lebih dari 150 negara.
Pakta itu merupakan kerangka kerja untuk kerjasama dan bertujuan mengurangi migrasi ilegal, membantu integrasi migran, dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Pada Minggu (9/12), Cile menjadi negara terbaru yang keluar dan Perdana Menteri (PM) Belgia Charles Michel menyatakan partai terbesar dalam koalisinya mundur karena menolak kesepakatan itu.
Pada November, pemerintahan sayap kanan Austria yang kini menjadi presiden UE menyatakan mundur dari kesepakatan itu. Menurut mereka, kesepakatan itu akan mengaburkan garis antara migrasi legal dan ilegal. Australia juga menyatakan pada November bahwa pihaknya tidak akan menandatangani ke sepakatan migrasi karena akan mengompromikan kebijakan imigrasi garis keras dan membahayakan keamanan nasional.
Perwakilan Khusus PBB untuk Migrasi Internasional Louise Arbour menyatakan lebih dari 150 pemerintahan telah mendaftar untuk acara di Kota Marrakesh, Maroko, untuk mengadopsi kesepakatan itu pada Senin (10/12).
Arbour
menjelaskan, pakta itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tapi
dapat menyediakan panduan sangat berguna bagi semua negara yang
menghadapi masalah migrasi. “Banyak tantangan akan menghadang
penerapannya, paling tidak cerita beracun dan kurang informasi yang
sering kali ada saat menyangkut para migran,” kata Arbour dilansir
Reuters. Menteri Dalam Negeri Cile Rodrigo Ubilla menyatakan perwakilan
negaranya tidak akan hadir dalam acara itu.
“Kami telah katakan bahwa migrasi bukan hak asasi manusia. Negara-negara memiliki hak menentukan persyaratan masuk bagi warga asing,” ujar dia. Kanselir Jerman Angela Merkel yang terkenal dengan kebijakan pintu terbuka untuk migran akan hadir dalam acara tersebut.
“Kami telah katakan bahwa migrasi bukan hak asasi manusia. Negara-negara memiliki hak menentukan persyaratan masuk bagi warga asing,” ujar dia. Kanselir Jerman Angela Merkel yang terkenal dengan kebijakan pintu terbuka untuk migran akan hadir dalam acara tersebut.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)