CUPUMA

Jumat, 24 Agustus 2018

Trump Sebut Semua Warga AS Bakal Miskin Jika Dia Digulingkan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut semua warga AS akan jatuh miskin jika pemakzulan dilakukan terhadapnya. Ia juga mempertanyakan bagaimana ia bisa diberhentikan, jika mampu membuat kemajuan dan memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Serikat.

"Jika saya diberhentikan, saya pikir pasar (keuangan) akan jatuh, saya pikir semua orang akan sangat miskin," ujar Trump menanggapi pertanyaan dari Fox News, seperti dikutip dari CNN, Kamis (23/8).

Trump ditanya apakah dia yakin Demokrat akan mencoba mendakwa jika mereka memenangkan kembali kendali kongres.

"Saya tidak tahu bagaimana Anda dapat mendakwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan hebat," ungkap Trump.

Trump mengatakan selama wawancara bahwa ia akan memberikan nilai "A +" jika diminta untuk menilai kinerjanya sendiri.

"Saya memberi diri saya A +. Saya tidak berpikir ada Presiden yang pernah melakukan apa yang telah saya lakukan," kata Trump.

Meski belum ada dua tahun memerintah, Trump mengklaim telah memotong pajak paling besar dalam sejarah.

"Anda melihat semua hal yang kami telah dilakukan dengan ekonomi adalah yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Satu-satunya hal yang saya lakukan dengan buruk adalah pers tidak memberitakan saya dengan adil," pungkasnya.

Wacana pemakzulan Donald Trump kian menggema setelah mantan pengacaranya, Michael Cohen, mengaku memberikan uang tutup mulut kepada aktris porno dan model majalah dewasa atas perintah dari sang Presiden Amerika Serikat.

Uang tutup mulut itu diberikan pada masa kampanye 2016 agar aktris porno yang dikenal dengan nama panggung Stormy Daniels, juga mantan model majalah Playboy, Karen McDougal, agar tak membeberkan kisah hubungan terselubung mereka dengan Trump.

Dalam persidangan di New York, Cohen pun mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pendanaan kampanye, penghindaran pajak, dan penipuan bank.

Trump pun langsung berkilah bahwa pelanggaran pendanaan kampanye "bukan kejahatan" meski Cohen dan jaksa menganggap sebaliknya.

Credit cnnindonesia.com

Pembocor Rahasia Intervensi Rusia di Pilpres AS Dibui 5 Tahun

Suasana pemilihan presiden AS 2016. (Reuters/Mary Schwalm)

Jakarta, CB -- Perempuan pembocor laporan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat divonis lima tahun penjara, Kamis (23/8). Hukuman itu dijatuhkan Hakim Federal AS setelah Reality Winner, 26, bekas kontraktor intelijen AS mengaku telah membocorkan rahasia tingkat tinggi itu ke media.

Winner, yang telah dua tahun dibui mengaku bersalah pada Juni lalu karena memberikan laporan Badan Keamanan Nasional AS kepada situs berita The Intercept pada 2016. Menurut salah seorang pengacaranya, Titus Nichols, masa hukumannya akan dikurangi penahanan sebelum sidang.

Selama sidang pemeriksaan di kampung halaman Winner di Augusta, Georgia, Hakim James Hall menyetujui permintaan pengacara bahwa hukuman 63 bulan disambung dengan pembebasan bersyarat selama tiga tahun. Menurut Nichols, itu adalah hukuman terlama yang pernah dijatuhkan kepada seseorang yang mengungkap informasi rahasia secara ilegal.

"Vonis dan kesepakatan pembelaan merefleksikan bahwa Reality mengakui konsekuensi atas tindakannya. Dia telah belajar dari kesalahan dan siap menerima konsekuensinya," kata pengacara Winner dalam sebuah pernyataan.

Hakim Hall juga setuju agar Winner dipindahkan ke penjara federal di Fort Worth, Texas agar dia bisa mendapatkan perawatan medis dan lebih dekat dengan keluarga.

Jaksa menyatakan hukuman lebih dari lima tahun layak karena Winner telah mengkhianati kepercayaan kolega dan negaranya.

"Jangan salah, ini bukan kejahatan tanpa korban," kata Jaksa AS Bobby Christine dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Reuters. "Pelanggaran disengaja Winner membuat keamanan nasional kita terancam. Dia adalah contoh ancaman dari orang dalam."

Winner adalah pegawai Pluribus International Corp, penyedia jasa analisa bagi badan pertahanan dan intelijen AS.

Dokumen NSA yang dia berikan kepada media berisi rincian teknis tentang dugaan bahwa Rusia berupaya meretas para pejabat pemilihan AS, dan sebuah mesin pemilihan sebelum pemilihan presiden AS November 2016.

Winner mengaku sengaja mencetak salinan laporan intelijen di kantornya dan mengirimkannya ke media. Dia didakwa dengan sengaja membocorkan informasi pertahanan nasional. Sebuah kejahatan di bawah Undang-undang Spionase dan Sensor dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pemimpin Redaksi The Intercept, Betsy Reed menyatakan hukuman terhadap Winner dan whistleblower lainnya merupakan serangan atas kebebasan pers.

"Bukannya diakui sebagai whistleblower yang didorong oleh hati nurani ingin melindungi pemilihan presiden AS, Winner malah dituduh berniat jahat oleh Departemen Kehakiman di bawah Undang-undang Spionase," kata Reed.

Hakim federal memerintahkan agar Winner tidak dibebaskan dengan jaminan karena menilai dia membahayakan publik dan berniat kabur setelah membaca komentar di buku catatannya. Di salah satu bagian, Winner menulis, "Saya ingin membakar Gedung Putih," kata Jaksa. Dia juga menyatakan bahwa penyelidik menemukan tiga nama ekstremis Islam dalam buku catatan Winner.

Credit cnnindonesia.com

Peretas Coba Bobol Sistem Demokrat Jelang Pemilu Kongres AS

Ilustrasi peretasan. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Perusahaan keamanan siber Amerika Serikat, Lookout, menyebut sejumlah peretas berupaya membobol sistem basis data pemilih milik Partai Demokrat, menjelang pemilihan Kongres pada November mendatang.

Lookout menyebut pihaknya mendeteksi "sebuah percobaan kampanye phishing" yang menargetkan Komite Nasional Demokrat (DNC).

Phishing adalah metode penipuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti User ID dan kata sandi, dengan menyamar sebagai orang atau organisasi berwenang melalui surat elektronik.

Upaya peretasan itu terdeteksi oleh mesin monitor otomatis Lookout, Phishing Al. Lookout menyatakan peretas mencoba membobol sistem VoteBuilder, basis data pemilih dari DNC yang dijalankan oleh NGP VAN, perusahaan penyedia web hosting yang digunakan Partai Demokrat.

Peretas disebut membuat domain situs mirip alamat VoteBuilder. Domain itu memungkinkan peretas mencuri data login dan kata sandi pengguna VoteBuilder yang tertipu oleh situs web palsu buatan mereka.

Saat ini, situs palsu VoteBuilder sudah diblokir. Hingga kini tidak ada penjelasan mengenai identitas pelaku yang mendirikan situs tersebut.

Menanggapi upaya peretasan itu, Kepala Petugas Keamanan DNC Bob Lord mengatakan sistem partainya aman dari ancaman siber.

"Meskipun jelas bahwa para pihak itu berupaya mendapat informasi paling sensitif partai, yakni data pemilih, DNC mampu mencegah peretasan dengan bekerja sama bersama salah satu perusahan siber untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah menghentikan upaya tersebut," kata Lord kepada Washington Post seperti dikutip AFP.

Kabar upaya peretasan ini menghidupkan kembali isu campur tangan pihak asing, terutama Rusia, dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu.

Intelijen AS menyatakan para peretas yang berasal dari badan intelijen Rusia, GRU, berusaha masuk ke sistem jaringan Partai Demokrat pada 2016 lalu guna mencuri dokumen sensitif terkait pemilu.

Informasi-informasi tersebut kemudian disebarkan ke publik demi mempermalukan Hillary Clinton, rival Donald Trump dalam pemilu.

Selain Lookout, Microsoft awal pekan ini juga melaporkan sejumlah peretas yang berhubungan dengan GRU tengah membuat web palsu untuk dua situs lembaga think-thank konservatif dengan tujuan menyedot pengguna atau menanamkan malware.

Peretas tersebut juga disebut mendirikan domain umum palsu Senat AS untuk tujuan yang sama.

Credit cnnindonesia.com

AS Sebut Rudal Nuklir Rusia Hilang di Laut, Kremlin Bantah

MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang menyebut rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents setelah gagal dalam uji coba. Laporan itu dikutip stasiun televisi CNBC.

Menurut laporan intelijen Washington, uji coba penerbangan rudal itu dilakukan pada November 2017. Rusia, lanjut laporan itu, bersiap melakukan pencarian dengan melibatkan tiga kapal.

Tiga kapal yang dilibatkan itu salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani masalah bahan radioaktif dari inti rudal.

"Berbeda dengan jaringan televisi AS, saya tidak memiliki informasi seperti itu," sangkal Peskov, seperti dikutip RFERL, semalam (23/2018). Juru bicara Presiden Vladimir Putin ini menyarankan para wartawan untuk menghubungi spesialis di Kementerian Pertahanan terkait laporan tersebut.

Laporan intelijen Amerika tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian rudal oleh Rusia. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika kepada CNBC mengatakan bahwa Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan itu menyatakan, uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.

Credit sindonews.com

Intelijen AS: Tes Gagal, Rudal Bertenaga Nuklir Rusia Hilang di Laut

WASHINGTON - Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkap sebuah rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents dalam sebuah uji coba yang gagal beberapa bulan lalu. Menurut laporan itu, Moskow saat ini sedang bersiap untuk mencarinya.

Uji coba peluru kendali (rudal) bertenaga nuklir itu dilakukan November 2017. Laut Barents yang jadi pendaratan senjata itu berlokasi di wilayah utara Norwegia dan Rusia.

CNBC, pada Rabu (22/8/2018), mengutip sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika mengatakan operasi pencarian akan melibatkan tiga kapal, yang salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani bahan radioaktif dari inti nuklir senjata.

Laporan intelijen itu tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang dikutip CNBC mengatakan, Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan intelijen AS menyatakan, uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

Sementara itu, Rusia membantah telah uji coba rudal bertenaga nuklir tersebut.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.

Credit sindonews.com

Rusia Deteksi Helikopter Misterius Kirim Senjata ke Militan Afghanistan

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow telah mendeteksi adanya sebuah helikopter tak dikenal yang mengirim senjata ke ISIS dan militan lain di Afghanistan.

"Kami sekali lagi memfokuskan perhatian pada penerbangan helikopter tak dikenal di utara Afghanistan, mengirim senjata dan amunisi kepada milisi pro-ISIS dan Taliban, yang bekerja sama dengan kelompok ISIS," kata juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova,

"Menurut pernyataan media Afghanistan dan warga di lokasi, helikopter tersebut baru-baru ini tercatat melakukan penerbangan di provinsi Sari-Pul," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (23/8).

Zakharova juga mencatat bahwa baik militer Afghanistan maupun pasukan NATO menyadari adanya penerbangan helikopter tersebut, yang dilakukan dekat dengan perbatasan negara-negara Asia Tengah.

"Ada pertanyaan soal siapa di belakang penerbangan itu, yang menyediakan senjata untuk para teroris dan membuat pangkalan mereka dekat dengan perbatasan selatan negara-negara CIS, dan mengapa ini terjadi di wilayah udara Afghanistan yang dikendalikan oleh pasukan NATO," tukasnya.

Credit sindonews.com

Lavrov: Semua Pasukan 'Ilegal' di Suriah Harus Pergi

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, seluruh pasukan asing yang datang ke Suriah secara ilegal, yakni tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah harus keluar dari negara itu secepatnya.

"Semua pasukan asing yang tinggal di sana tanpa undangan dari pemerintah Suriah harus segera keluar dari Suriah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada kamis (23/8).

Pernyataan Lavrov ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton. Di mana Bolton menyatakan, AS siap untuk membahas masalah permukiman Suriah, tetapi dengan syarat Moksow harus mendesak Iran menarik pasukan mereka dari Suriah.

Seperti diketahui, tidak semua pasukan asing yang beroperasi di Suriah, melakukan operasi atas permintaan atau undangan dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Pasukan koalisi internasional yang dipimpin AS merupakan pasukan yang beroperasi di Suriah secara "ilegal".

Sementara Rusia dan Iran, yang melakukan sekutu dengan dari Damaskus, melakukan operasi atas permintaan langsung dari Assad. Selain Rusia dan Iran, pasukan Hizbullah juga melakukan operasinya di Suriah atas izin dari rezim Assad.

Credit sindonews.com

Rusia Setuju Buka Kembali Komunikasi dengan AS

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki.

Foto: ABC News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Patrushev bertemu Kamis kemarin.

CB, MOSKOW -- Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengatakan bahwa ia dan mitranya dari Amerika Serikat, John Bolton sepakat membuka kembali saluran komunikasi di antara kementerian luar negeri dan pertahanan kedua negara.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Patrushev bertemu pada Kamis (23/8) di Jenewa. Pertemuan itu adalah yang pertama kali dilakukan pada tingkat tinggi sejak presiden Rusia dan AS melakukan pembicaraan di Helsinki pada Juli.

Patrushev mengatakan perjanjian luas untuk membuka kembali kontak di antara kepala staf militer kedua negara sudah dicapai. Kantor berita RIA mengatakan ia juga mengungkapkan dirinya telah mengundang Bolton dan pejabat-pejabat AS ke Rusia untuk melakukan pembicaraan di masa depan. Namun, belum ada tanggal yang disepakati bagi pertemuan lanjutan.

Dalam pertemuan mereka, Patrushev mengatakan ia dan Bolton membahas masalah Suriah, Ukraina, nuklir, dan keamanan dunia maya. Ia menambahkan Bolton belum menyinggung masalah tuduhan terhadap Rusia.

Credit republika.co.id

Eks Mendagri Klaim Dukungan buat Tumbangkan PM Australia

Peter Dutton saat menghadiri Konferensi ke-6 Menteri-Menteri Regional Tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Transnasional di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3). (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Jakarta, CB -- Eks Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengklaim memiliki cukup dukungan dari Partai Liberal untuk menggulingkan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Dutton mundur dari kabinet Turnbull setelah gagal menantang orang nomor satu di Australia itu dalam pemilihan ketua Partai Liberal pada Selasa (21/8).

"Tadi pagi saya menelepon PM Turnbull dan menjelaskan bahwa penilaian saya bahwa mayoritas ruang partai tidak lagi mendukung kepemimpinannya," ucap Dutton dalam pernyataannya, Kamis (23/8).

"Karena itu, saya memintanya [Turnbull] mengadakan pertemuan partai di mana saya akan menantang kepemimpinan Partai Liberal di parlemen," papar politikus sayap kanan konservatif itu menambahkan.

Kepemimpinan Turnbull diuji untuk ketiga kali menyusul keputusan sejumlah menteri senior kabinetnya yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak lagi mendukung pemerintahan.

Wakil Menteri Keuangan Mathias Cornmann bersama Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendidikan mengatakan mereka tidak lagi mendukung Turnbull. Selain ketiga menteri itu, sedikitnya 10 menteri lain telah lebih dulu menyatakan atau berencana mengundurkan diri dari kabinet.

Padahal, Turnbull berhasil mempertahankan dukungan partai terhadap keketuannya pada Selasa lalu dengan perolehan 48 suara. Sementara Dutton hanya mendapat 35 dukungan saja.

"Dengan penuh kesedihan hati, kami bertemu Perdana Menteri untuk menasehati dia bahwa dalam penilaian kami, dia tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas anggota di Partai Liberal," ucap Cornmann, yang dulu merupakan salah satu tangan kanan Turnbull.

"Adalah kepentingan terbaik bagi Partai Liberal untuk membantu memproses transisi kepemimpinan kepada pemimpin baru."

Meski begitu, Dutton dan pendukungnya harus membuat petisi yang mampu didukung oleh mayoritas menteri kabinet untuk menggulingkan Turnbull dari keketuaan partai dan jabatan PM.

Dikutip AFP, media lokal melaporkan Dutton tengah mendatangi para menteri lainnya di kabinet untuk mendukung petisinya tersebut.

Dutton selama ini dinilai para pendukungnya sebagai legislator pragmatis. Sementara itu, para pengkritik menggambar Dutton sebagai seorang yang rasis dan kerap menyudutkan pengungsi serta imigran.

Jika dia berhasil menggantikan Turnbull sebagai PM, Dutton mengatakan dia akan berfokus pada penurunan harga listrik dan memperketat aturan keimigrasian demi mengurangi jumlah populasi. Dia juga bersumpah ingin meningkatkan investasi dalam bidang pengadaan air bersih untuk membantu para petani yang dilanda kekeringan.

Credit cnnindonesia.com

Perdana Menteri Australia Hadapi Tantangan Kepemimpinan

CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull berupaya mempertahankan kekuasaan saat dia terus mendapat tekanan dari dalam pemerintahan.

Dia terpaksa harus meninggalkan kebijakan pajak yang dicanangkannya dan muncul upaya untuk menggelar voting kedua yang dapat mengancam posisinya sebagai ketua partai.

Agenda legislative Turnbull mengalami kemunduran pekan ini saat dia harus berkompromi dalam kebijakan energi dan mencabut rencana pemangkasan pajak untuk korporasi.

Pada saat yang sama, dia harus menghadapi tantangan dari mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Peter Dutton yang menantang Turnbull pada Selasa (21/8) dalam voting oleh Partai Liberal, mitra senior koalisi pemerintahan sayap kanan tengah.

Voting itu pun menandai awal dari tekanan lebih besar untuk mengakhiri kekuasaan Turnbull. Turnbull menang dalam voting itu dengan meraih dukungan 48 suara melawan 35 suara yang menentangnya. Dutton yang memerlukan dukungan tujuh suara lagi untuk menjadi pemimpin telah menggalang dukungan partai untuk mengalahkan Turnbull.

“Saya sedang bicara dengan para kolega. Jika saya yakin mayoritas kolega mendukung saya, maka saya akan mempertimbangkan posisi saya,” kata Dutton pada 3AW Radio, dikutip kantor berita Reuters . Situasi ini semakin memperdalam spekulasi tentang masa depan Turnbull.

Gubernur Jenderal Peter Cosgrove juga membatalkan rencana perjalanan dan akan tetap berada di Canberra pekan ini untuk memantau perkembangan politik. Cosgrove merupakan perwakilan Ratu Inggris Elizabeth II di Australia dan memiliki wewenang mengambil sumpah PM baru jika Turnbull terguling dari posisinya.

Cosgrove juga berwenang menerima permintaan Turnbull untuk membubarkan parlemen jika dia memutuskan menggelar pemilu lebih cepat. Pemilu selanjutnya dijadwalkan digelar pada Mei. Sejumlah surat kabar Australia menyuarakan rasa frustrasi banyak pemilih atas seringnya terjadi perubahan pemimpin.

“Ini akan lebih mudah bagi para pemilih dan bagi kepentingan nasional jika Turnbull pergi ke Yarralumla (kediaman resmi Cosgrove) dan menyerukan pemilu setahun lebih awal,” tulis tajuk The Sydney Morning Herald .

“Risikonya besar jika dia berganti arah sebelum dia berada di ujung perjalanan,” papar harian itu. Tekanan dari Partai Liberal pada Turnbull itu menjadi alasan bagi oposisi Partai Buruh untuk segera menyusun strategi sebelum pemilu mendatang, dan tidak hanya diam menunggu lawan politiknya terlibat konflik.

Partai Buruh menggunakan sesi di parlemen kemarin untuk bertanya pada tujuh dari sembilan menteri kabinet yang mendukung Dutton, apakah mereka masih mendukung Turnbull. Tujuh menteri itu telah mengajukan pengunduran diri kepada Turnbull yang menolak permintaan mereka demi menunjukkan persatuan.

Turnbull kemudian menyatakan dia telah mendapat jaminan tegas berlanjutnya kesetiaan. Adapun Dutton dan satu lawan lainnya diizinkan meninggalkan jabatan menteri. Langkah Turnbull mencabut rencananya untuk memangkas pajak korporat menjadi 25% dari 30% itu dianggap sebagai upaya menyenangkan para pendukungnya.

Dia berencana meniru langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tapi dengan laba perusahaan dan pertumbuhan pendapatan yang stagnan, kebijakan itu terbukti kurang populer bagi para pemilih.

“Jelas bahwa kebijakan itu tidak pernah menjadi faktor pemenang pemilu. Ada sejumlah kekhawatiran terkait kebijakan itu, ini akan menunjukkan pada mereka bahwa dia mendengarkan,” ujar Rod Tiffen, profesor ilmu politik di Universitas Sydney.

Senat menolak kebijakan itu kemarin dan Turnbull menyatakan, dia tidak lagi menginginkannya. “Kita tidak akan memangkas pajak bagi perusahaan- perusahaan besar hingga pemilu mendatang,” tutur dia di Canberra.

Meski Turnbull telah memberikan konsesi, krisis politik dapat terus terjadi dalam dua hari sidang terakhir di parlemen, sebelum masa reses hingga September. Krisis ini pun menekan pasar keuangan Australia dengan bursa saham utama turun hampir 0,5% kemarin pada level terendah dalam sembilan hari.

Turnbull berkuasa melalui kudeta ruang partai pada September 2015 yang menggulingkan mantan PM Tony Abbott. Sebagai tokoh sosial liberal dan mantan bankir, Turnbull mendapat dukungan populer pada awal pemerintahannya, tapi harus berjuang meyakinkan para pemilih konservatif dan hanya menang tipis pada pemilu 2016.

Credit sindonews.com

Kamis, 23 Agustus 2018

Memilih Cina, El Salvador Putus Hubungan dengan Taiwan

Menteri Luar Negeri El Salvador, Carlos Castaneda, dan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, bersulang pada upacara penandatanganan untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Cina di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, Cina, Selasa, 21 Agustus 2018. ( Foto AP / Mark Schiefelbein)

CB, Jakarta - Taiwan memutuskan hubungan diplomatik dengan El Salvador pada Selasa bertepatan dengan penandatangan pembentukan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Cina.
Pemutusan hubungan diplomatik Taiwan dan El Salvador menjadikan Taiwan diakui sebagai negara berdaulat oleh hanya 17 negara berkembang. Sementara Cina melalui Menteri Luar Negerinya, Wang Yi, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah menjalin hubungan dengan El Salvador.

"Sejarah akan membuktikan bahwa membangun hubungan diplomatik dengan CIna sepenuhnya sesuai dengan kepentingan fundamental dan jangka panjang negara dan rakyat El Salvador," kata Wang, seperti dilaporkan Associated Press, 21 Agustus 2018.
Taiwan memisahkan diri dari Cina daratan di tengah perang saudara tahun 1949, dan Cina, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, berkampanye terus untuk mengisolasi pulau itu secara global. Kampanye ini memutuskan hubungan dengan pemerintah Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, segera setelah ia menjabat pada 2016 dan telah terus meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi.

Menteri Luar Negeri El Salvador Carlos Castaneda (kiri), dan Menteri Luar Negeri Cina , Wang Yi, berjabat tangan pada upacara penandatanganan untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing Selasa, 21 Agustus 2018. (Foto AP / Mark Schiefelbein)
Awal tahun ini, negara Burkina Faso di Afrika Barat dan Republik Dominika memutuskan hubungan dengan Taiwan dan melanjutkan atau menjalin hubungan diplomatik dengan Cina.
Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pada Selasa 21 Agustus, mengutuk apa yang disebutnya kampanye Cina untuk memikat sekutu-sekutu Taiwan dengan janji-janji bantuan keuangan dan investasi besar.

Taiwan bersedia mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan sekutunya dalam pendidikan, pertanian atau bahkan prakarsa infrastruktur, kata Wu, tetapi menolak untuk bersaing dengan Cina dalam membeli dukungan diplomatik.

Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu.[REUTERS]
Dilansir dari Reuters, Wu mengatakan El Salvador telah terus menerus meminta dukungan pendanaan besar-besaran sejak tahun lalu untuk pengembangan pelabuhan, tetapi Taiwan tidak dapat membantu dengan proyek yang tidak sesuai setelah penilaian.
"Tekanan dari Cina hanya akan membuat Taiwan lebih bertekad untuk melanjutkan jalan demokrasi dan kebebasan kami," katanya.
"Perilaku Cina yang tidak sopan dan tidak masuk akal pasti akan berdampak negatif terhadap hubungan lintas selat. Ini juga bukan sikap negara yang bertanggung jawab harus berperilaku."

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi pelabuhan dari Cina, tidak memenuhi syarat untuk hubungan negara-ke-negara, dan tidak pernah berniat melepas pulau itu di luar kendalinya.
"Saya yakin bahwa orang-orang El Salvador akan merasakan kehangatan dan persahabatan dari orang-orang Cina dan mendapatkan manfaat nyata dari kerjasama dengan Cina," kata Menlu Cina.

Credit tempo.co

Korea Utara Hentikan Pembongkaran Situs Peluncuran Rudal

WASHINGTON - Foto satelit dari pekan lalu menunjukkan Korea Utara (Korut) menghentikan pekerjaannya untuk membongkar tempat uji coba rudal. Demikian laporan lembaga think tank Washington.

North38 mengatakan citra satelit komersil dari stasiun peluncuran satelit Sohae yang diambil pada 16 Agustus mnengindikasikan tidak ada kegiatan pembongkaran signifikan di stan uji mesin atau landasan peluncuran di situs tersebut sejak 3 Agustus.

Laporan North38 mengatakan kemajuan signifikan dalam menghancurkan situs uji coba telah dilakukan dari Juli hingga awal Agustus, tetapi menambahkan: "Komponen yang sebelumnya dihapus tetap ditumpuk di tanah," seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/8/2018).

Dikatakan bahwa sebuah bangunan transfer/pengolahan yang dipasang di landasan peluncuran juga tampak macet. Tidak jelas apakah pekerjaan yang telah terjadi terkait dengan pembongkaran atau modifikasi struktur.

Laporan North38 muncul disaat meluasnya keraguan tentang kesediaan Korut untuk mengikuti tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih terkait hal ini.

Badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Senin bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi bahwa Korut telah menghentikan kegiatan nuklirnya.

Saat pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura, Pemimpin Korut Kim Jong-un secara luas setuju untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun ia tidak memberikan tanda bersedia menyerahkan gudang senjatanya secara sepihak.

Credit sindonews.com

Rusia Luncurkan Robot Tentara Antipeluru Mirip Avatar

Igorek, robot tentara antipeluru Rusia ala Avatar yang dikembangkan Kalashnikov. Foto/CEN/kalashnikov.media

MOSKOW - Rusia meluncurkan robot antipeluru seberat 4,5 ton yang bisa berjalan dan menahan senjata dalam cakar raksasanya. Robot buatan Kalashnikov ini mirip robot dalam film Avatar dan Robocop.

Kalashnikov, yang merupakan produsen senapan serbu "sejuta umat" AK-47, mengumumkan peluncuran robot tentara ala Avatar itu dalam "Army 2018 Fair" di Moskow, hari Selasa.

Robot tersebut dapat berjalan dan memiliki ruang di kabinnya agar orang dapat duduk dan mengoperasikan robot tersebut. Orang yang mengendalikan robot itu dapat memindahkan objek dengan cakarnya, termasuk senjata.

Awak robot tersebut dijamin dilindungi dari serangan peluru, puing-puing dan benda berbahaya lainnya di balik kaca lapis baja dan logam encasement.

Robot warna emas, yang dinamai Igorek, masih dalam pengembangan. Produsennya menolak mengungkapkan semua karakteristiknya sampai proyek robot militer itu rampung.

Pihak Kalashnikov menyatakan, Igorek kemungkinan akan digunakan untuk memperbesar kekuatan tentara Rusia sambil memberikan perlindungan dari ancaman militer musuh seperti adegan dalam film Avatar.

Ada juga pihak yang membandingkan robot tentara Rusia itu dengan D-209 (Enforcement Droid series 209) dari film Robocop.

"Robot ini mungkin adalah salah satu model terbaru dari 'Army 2018'," kata Vladimir Dmitriev dari grup Kalashnikov. "Saat ini hanya demonstrasi jalan yang akan kami ikuti," ujarnya.

"Kami memahami bahwa ada mesin robot yang mengendarai ulat dan wheel drive, kami juga memahami bahwa akan ada permintaan untuk sistem bergerak otomatis antropomorfik," ujarnya, seperti dikutip dari Mirror, Rabu (22/8/2018).

Korporasi Kalashnikov adalah produsen senjata, termasuk senapan serbu, terbesar Rusia. Hingga saat ini, perusahaan itu memasok sekitar 95 persen dari semua senjata kecil di Rusia dan memasok senjata di lebih dari 27 negara di seluruh dunia.

Salah satu produk terkenal dari Kalashnikov adalah senapan serbu AK-47. Senjata yang dijuluki sebagai senapan serbu sejuta umat ini ditemukan Mikhail Kalashnikov, mantan tentara perang Rusia yang namanya diabadikan menjadi nama perusahaan tersebut.

Credit sindonews.com

Mahathir Batalkan 2 Proyek Cina, Sebut Pemerintahan Najib Bodoh

PM Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan Presiden Xi Jinping (kanan)

CB, Beijing – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan dua proyek infrastruktur raksasa yang dibiayai perusahaan Cina dibatalkan seusai bertemu dengan PM Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing.

Kedua proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api East Cost Rail Link (ECRL), yang nilainya mencapai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp291 triliun dan proyek pipanisasi gas di Sabah, yang nilainya mencapai sekitar US$2 miliar atau sekitar Rp29 triliun.
Mahathir juga menyesalkan adanya kesepakatan itu, yang dibuat antara pemerintahan bekas PM Najib Razak dengan Cina, yang justru membebani keuangan Malaysia.
“Jika kami harus membayar kompensasi, kami akan bayar. Ini kebodohan negosiasi sebelumnya. Kami harus cari jalan ke luar dari proyek-proyek ini. Ini kebodohan orang kami sendiri,” kata Mahathir kepada media di Beijing seusai kunjungan lima hari ke Cina pada Selasa, 21 Agustus 2018 sebelum pulang ke Malaysia seperti dilansir SCMP.

Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters
Mahathir menjelaskan kedua proyek raksasa itu tidak dilanjutkan karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi beban utang saat ini. “Proyek-proyek ini akan ditunda hingga kami mampu membayarnya, dan juga mengurangi biayanya,” kata Mahathir.
Mahathir mengatakan dia menjelaskan kepada Jinping dan Keqiang mengapa kesepakatan perjanjian kedua proyek itu merugikan Malaysia. “Mereka sepakat,” kata dia. Menurut dia, awalnya para pemimpin Cina tidak memahami dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Malaysia.

“Saya meyakini Cina tidak akan mau melihat Malaysia menjadi negara bangkrut,” begitu dilansir New Straits Times dalam jumpa pers Mahathir tadi.
Mahathir mengalahkan Najib Razak pada pemilu yang digelar pada 9 Mei 2018. Dia lalu mengkaji ulang sejumlah proyek infrastruktur raksasa yang disepakati Najib dengan Cina. Saat ini,
Najib berstatus tersangka untuk dua kasus yaitu kasus dugaan menerima suap dari SRC International, yang merupakan anak perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib juga menjadi terdakwa untuk kasus pencucian uang, yang ditangani oleh KPK Malaysia atau MACC.

Credit tempo.co

Mahathir Kritik Pemerintahan Najib Ingin Jual Malaysia ke Cina

CB, Beijing – Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengkritik kebijakan pemerintah era Barisan Nasional pimpinan bekas PM Najib Razak, yang dinilai terlalu akomodatif terhadap Cina sehingga terkesan pemerintah saat itu ingin menjual Malaysia.

Mahathir melontarkan pernyataan keras ini pada hari ketiga kunjungannya ke Cina, yang berlangsung hingga Selasa pekan ini.
“Pasar Malaysia sangat terbuka. Pemerintah sebelumnya ingin menjual seluruh Malaysia ke Cina,” kata Mahathir kepada sejumlah pebisnis Malaysia di Beijing, Ahad, 19 Agustus 2018 seperti dilansir Today Online dan Malaysia Kini.
Mahathir bakal bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping, dan PM Li Keqiang besok. Sejumlah proyek infrastruktur di Malaysia yang dikerjakan oleh kontraktor dari Cina mendapat perhatian dalam kunjungan pertama Mahathir ke Cina ini.
Ini seperti jalur kereta di pesisir timur East Cost Rail Link (ECRL), dan Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail, yang merupakan proyek kereta cepat yang menghubungkan KL dan Singapura.
Sebelumnya, ada isu mengenai struktur pembayaran pada proyek ECRL dan pipanisasi gas, yang memungkinkan proses pembayaran dilepaskan dari tahapan pengerjaan proyek. Isu sensitif ini diungkap Menteri Keuangan Lim Guan Eng.

Menurut media Global Times asal Cina, Mahathir juga mengungkapkan rencana pemerintah Malaysia untuk menerima investor Cina. “Kami pikir seiring Cina menjadi makmur, kami bisa memiliki bagian dari pertumbuhan Cina dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan menambah investasi Cina di Malaysia. Jadi kami menyambut investasi Anda di Malaysia,” kata Mahathir dalam sesi pertemuan dengan para pengusaha lokal di China Entrepreneur Club Leaders Forum di Beijing.
Dalam kunjungan ini, Mahathir juga bertemu dengan konglomerat Cina, Jack Ma, yang merupakan pendiri toko ritel raksasa Alibaba. Alibaba dianggap sebagai pesaing berat Amazon asal Amerika Serikat. Mahathir juga mengunjungi perusahaan manufaktur drone terbesar dunia yaitu DJI, yang menyuplai hingga 70 persen kebutuhan dunia.

Credit tempo.co

Kanada Kutuk Saudi soal Rencana Eksekusi Aktivis

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)

Jakarta, CB-- Kanada mengutuk rencana terbaru Arab Saudi untuk mengeksekusi mati aktivis perempuan Israa al-Ghomgham yang telah divonis bersalah melakukan kegiatan terorisme seperti mendukung protes anti-pemerintah.

Melalui juru bicaranya, Adam Austen, Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mengatakan "Kanada masih sangat khawatir terkait penahanan aktivis yang dilakukan pemerintah Saudi."

"Seperti yang sudah dikatakan Menlu Freeland, Kanada mengecam penahanan aktivis perempuan di Saudi," kata Austen melalui pernyataan, Kamis (23/8).

"Kekhawatiran ini terus mengarah pada pemerintah Saudi. Kanada akan selalu membela dan menjaga perlindungan HAM, termasuk hak dan kebebasan perempuan di seluruh dunia."

Dua kelompok pemerhati HAM mengatakan kepada Bussiness Insider bahwa Saudi tengah mempersiapkan eksekusi Ghomgham. Jika hal ini terjadi, Ghomgham akan menjadi perempuan pertama yang dieksekusi karena aktivitasnya.

Perempuan 29 tahun itu ditahan bersama suaminya pada 2015 lalu karena mendukung aksi damai memprotes pemerintahan Raja Salman. Akibat aktivitasnya itu, pemerintah memvonis Ghomgham hukuman mati.

Kelompok pemerhati HAM, Human Rights Watch, mengatakan hingga kini ada lima aktivis HAM yang ditahan selama lebih dari dua tahun tanpa advokasi hukum dan terancam hukuman mati. Para aktivis tersebut akan menghadapi sidang berikutnya pada 28 Oktober mendatang.

Sebelumnya, kantor berita Rusia, Sputnik, bahkan mengindikasikan Saudi telah Ghomgham. Meski begitu, media tersebut menyatakan laporan tersebu masih prematur.

Saudi terus menjadi sorotan kelompok HAM dan negara Barat terkait penahanan para aktivis, termasuk Kanada. Kedua negara masih terlibat kisruh diplomatik akibat proses hukum yang dihadapi para aktivis Saudi tersebut.

Cekcok kedua negara bermula dari protes yang dilontarkan Kanada terhadap Kerajaan Saudi. Ottawa berulang kali menuntut Riyadh membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan.

Tuntutan Kanada tersebut dianggap pemerintahan Raja Salman sebagai bentuk "campur tangan" atas masalah dalam negerinya. Selain mengusir duta besar Kanada, Riyadh juga turut menarik duta besarnya di Ottawa.

Tak hanya itu, Saudi bahkan memutus hubungan dagang dan kerja sama pendidikan dengan Kanada. Maskapai Saudi Arabia juga dilaporkan menyetop penerbangan langsung dari dan menuju Ottawa akibat kisruh ini.

Kerajaan juga disebut berencana memulangkan seluruh warga Saudi yang tengah melakukan perawatan medis di Kanada. Saudi menolak untuk mediasi dengan Kanada sampai negara di Amerika Utara itu "memperbaiki kesalahannya."

Credit cnnindonesia.com

Saudi Tangkap Imam Masjidil Haram Makkah, Sheikh Saleh al-Taleb

RIYADH - Aparat berwenang Arab Saudi menangkap dan menahan seorang imam dan penceramah terkemuka di Masjidil Haram, Makkah, Sheikh Saleh al-Taleb. Penangkapan terjadi setelah ceramahnya mengkritik pertemuan publik antara perempuan dan lelaki non-muhrim dalam konser dan acara hiburan lainnya.

Kelompok advokasi Prisoners of Conscie, yang memantau dan mendokumentasikan penangkapan para pengkhotbah dan ulama Arab Saudi, mengatakan pada hari Minggu bahwa Sheikh Saleh al-Taleb ditangkap setelah dia menyampaikan ceramah tentang kewajiban dalam Islam untuk berbicara menentang kejahatan di depan umum.

Media Timur Tengah, Khaleej melaporkan bahwa dalam ceramahnya, Taleb, yang juga melayani sebagai hakim di Makkah, mencemooh pembauran lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dalam konser dan acara hiburan lainnya.

Meskipun tidak ada kritik langsung terhadap keluarga Kerajaan Arab Saudi dalam ceramahnya, kerajaan dalam beberapa bulan terakhir telah melonggarkan hukum tentang kehadiran perempuan di acara-acara publik.

Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan Taleb. Beberapa jam setelah penangkapannya, kedua akun Twitter Taleb yang berbahasa Inggris dan Arab dinonaktifkan.

"Kami mengonfirmasi penangkapan Imam (Masjidil) Haram Sheikh Dr Saleh al Taleb, dan dikatakan bahwa alasan penangkapan adalah ceramah tentang melakukan kejahatan dan kewajiban dalam Islam untuk menentang hal itu di depan umum!," tulis kelompok Prisoners of Conscie via akun Twitter-nya, @m3takl_en.

Yahya Assiri, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) Saudi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Al Jazeera, "pihak kerajaan melihat semua orang yang berpengaruh dan hadir di tempat kejadian".

"Bahkan mereka yang tetap diam atau berjanji setia kepada negara, bahkan mereka yang telah menghimpun otoritas dan inisiatif mereka, ini tidak aman," katanya, yang dilansir Kamis (23/8/2018).

Sejak Mohammed bin Salman, juga dikenal sebagai MbS, menjadi Putra Mahkota Saudi pada Juni 2017, puluhan imam, aktivis hak-hak perempuan dan anggota keluarga kerajaan yang berkuasa telah ditahan.

Di antara mereka yang ditangkap adalah ulama Islam terkemuka Salman al-Awdah, Awad al-Qarni, Farhan al-Malki, Mostafa Hassan dan Safar al-Hawali.

Al-Awdah dan al-Qarni, yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, ditangkap September lalu dan dituduh memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang dinyatakan Arab Saudi sebagai organisasi teroris.

Sedangkan al-Hawali ditahan setelah menerbitkan buku setebal 3.000 halaman yang menyerang bin Salman dan keluarga kerajaan yang berkuasa atas hubungan mereka dengan Israel. Dia menyebutnya sebagai pengkhianatan.

Awal tahun ini, Mohammed bin Salman melunakkan sikap kerajaan terhadap Israel dengan mengatakan kepada majalah Atlantic yang berbasis di Amerika Serikat bahwa "Israel memiliki hak atas tanah mereka sendiri" dan "ada banyak kepentingan yang kami (Arab Saudi) bagikan dengan Israel".

Pada bulan Maret, Riyadh memberikan izin operator penerbangan nasional India untuk menggunakan wilayah udaranya untuk mengoperasikan pesawatnya terbang langsung antara New Delhi dan Tel Aviv dengan melewati wilayah udara Saudi.

Credit sindonews.com

Yaman Luncurkan Serangan ke Marran, Houthi Umumkan Keadaan Darurat

SANAA - Tentara Yaman yang dibantu pasukan koalisi Arab melancarkan serangan ke pos dan benteng Houthi di Marran, Saada. Marran adalah markas dari pemimpin milisi pemberontak Abdel Malik al-Houthi.

Sumber-sumber militer mengatakan pasukan tentara yang besar sedang berperang sengit di Marran dari empat arah dan berhasil mengendalikan sejumlah pos strategis. Mereka berhasil membebaskan beberapa lembah dan gunung di dasar Marran yang mencapai puluhan kilometer.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa para pemberontak telah menderita kerugian besar dalam personil dan materialistik sebagai hasilanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (22/8/2018).

Sementara itu, menanggapi gempuran dari tentara Yaman, milisi Houthi mengumumkan keadaan darurat di wilayah Marran di Saada.

Mayor Jenderal Abdulkarim al-Sudai, komandan brigade tentara Yaman, menegaskan bahwa pasukannya mengendalikan wilayah strategis di Marran selain jalan ke arah Jabal Marran. Ia juga mengatakan milisi Houthi telah menderita kerugian besar.

Di perbatasan dua distrik Abes-Hiran di provinsi Hajjah, para tentara koalisi berhasil menargetkan sebuah situs milisi Houthi, menewaskan 12 orang dan menghancurkan dua kendaraan militer.

Credit sindonews.com

Gempa 7.3 Guncang Venezuela, Kolombia Hingga Trinidad

CB, Jakarta - Gempa 7.3 Skala Richter yang mengguncang Venezuela pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 dirasakan hingga ke Kolombia bahkan Trinidad.
Badan Survei Geologi Amerika Serikat menjelaskan pusat gempa berada di kedalaman 123.2 kilometer.

Gempa yang muncul pada jam 5.30 sore tidak menimbulkan tsunami, tidak ada kerusakan berarti, dan tidak ada korban jiwa.

Stefano Pozzebon, jurnalis di Caracas, ibukota Venezuela menjelaskan kepada CNN, dia merasakan getaran sekitar 1 menit dan ia kemudian dievakuasi dari bangunan berlantai tujuh.
Meski tidak jatuh korban jiwa atau ancaman tsunami, namun Menteri Dalam Negeri Venezuela Nestor Luis Reverol melalui akun Twitter resminya meminta masyarakat untuk tetap tenang.

Nestor menjelaskan, 5 negara bagian terkena dampak gempa. Sekitar 20 ribu pekerja darurat bencana telah dikerahkan ke wilayah terkena gempa.
"Ini momen yang sangat menakutkan," kata Harrison Dominguez, 28 thaun, yang tinggal di Yaguaraparo, sekitar 12 mil dari pusat gempa.

Kerusakan akibat gempa justru terjadi di Trinidad di kawasan pantai Karibia. Rekaman video yang ditayangkan di media sosial menunjukkan rongsokan mobil yang tertimpa benda-benda yang jatuh dari bangunan yang rusak akibat gempa.Video amatir yang ditayangkan di Twitter menyebutkan, getaran gempa terasa hingga ke Ciudad Bolivar yang berjarak ratusan mil dari wilayah selatan Venezuela.

Credit tempo.co

Mantan Pengacara Trump Akui Terlibat Kampanye Ilegal

Mantan Pengacara Pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen. (Reuters/Brendan McDermid/File Photo)

Jakarta, CB -- Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Michael Cohen mengaku bersalah atas pelanggaran pendanaan kampanye dan tuduhan lainnya. Dia juga mengaku melakukan sejumlah pembayaran guna mempengaruhi arah pemilihan.

Dikutip dari Reuters, Cohen (51 tahun) muncul di pengadilan Federal Manhatan mengaku bersalah atas salah satu tuduhan, menyalahi aturan pendanaan kampanye.

Dia mengaku mengatur sejumlah pembayaran yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan ke arah salah satu kandidat presiden, tetapi tak menyebutkan nama.

Cohen yang menyetujui kesepakatan pembelaan dengan jaksa federal sehari sebelumnya juga mengaku bersalah atas lima tuduhan penipuan pajak dan satu tuduhan membuat pernyataan palsu pada otoritas keuangan.

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Adam Schiff menyebut kesepakatan pembelaan Cohen dapat berdampak negatif pada Trump. Pembelaan tersebut menguatkan dugaan Trump terlibat dalam kampanye ilegal.

"Michael Cohen mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan penipuan pajak dan bank, sera pelanggaran pendanaan kampanye yang melibatkan pembayaran uang rahasia untuk wanita yang diduga memiliki urusan dengan Trump adalah satu set keyakinan lain dari lingkaran dalam presiden," ungkap dia.

Dasar faktual dari pembelaan tersebut, menurut dia, berpotensi melibatkan presiden dalam pelanggaran pendanaan kampanye tersebut.

Dikutip dari CNN, poin kesepakatan pembelaan Cohen kemungkinan juga mencakup lama penahanan Cohen. Cohen meminta tiga tahun penjara, sedangkan Jaksa menawarkan 50 bulan.

Cohen juga disebut khawatir tentang penyitaan aset sehingga meninggalkan keluarganya tanpa apa-apa. Namun, jaksa menegasan bahwa ada risiko yang lebih besar jika kasusnya dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka dia akan kehilangan lebih besar.

Sumber CNN menyebut Cohen tidak diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Namun, dengan mengaku bersalah, Cohen dan jaksa dapat menghindari ketidakpastian persidangan.

Kesepakatan pembelaan bisa menjadi pukulan signifikan bagi Trump. Cohen adalah bagian dari lingkaran dalam Trump selama lebih dari satu dekade, bekerja sebagai pengacara pribadinya di Trump Organization dan terus memberi nasihat kepada Presiden setelah pemilihan.

Cohen pernah berkata dia akan mengambil peluru untuk Trump, tetapi hubungan antara kedua orang itu telah terbelah sejak serangan FBI di kantor Cohen, kamar hotel, dan rumah pada April lalu.

Trump telah menjauhkan dirinya dari Cohen, yang mengatakan kepada teman-teman bahwa dia merasa terasingkan. Bulan lalu, Cohen mengatakan kepada ABC News kesetiaannya adalah untuk keluarga dan negaranya terlebih dahulu, bukan Presiden.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tegaskan Akan Respon Sanksi Baru AS

MOSKOW - Rusia menyatakan sanksi baru yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka adalah sesuatu yang ilegal dan tidak berdasar. Moskow menegaskan akan merespon sanksi tersebut.

"Sanksi baru yang diterapkan AS kepada Rusia atas dugaan peretasan dan pasokan produk minyak ilegal ke Korea Utara (Korut) tidak berdasar, dan akan ada respon dari Moskow," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov seperti dilansir Reuters pada Rabu (22/8).

Seperti diketahui, saet-aset milik Rusia di AS senilai ratusan juta dolar telah dibekukan pemerintah Presiden Donald Trump. Pembekuan aset-aset Rusia di Amerika tersebut diumumkan Wakil Menteri Keuangan AS, Sigal Mandelker.

"Tindakan dari Departemen Keuangan AS memiliki konsekuensi signifikan bagi kepentingan keuangan individu dan bisnis yang terpengaruh, termasuk pemblokiran aset Rusia senilai ratusan juta dolar di Amerika Serikat," kata Mandelker.

Mandelker, yang bertanggung jawab atas sanksi oleh Departemen Keuangan AS, menambahkan bahwa "Rusia mencatat dampak ini". Menurut departemen itu, investasi langsung asing ke Rusia telah jatuh lima persen sejak 2013. Khusus investasi langsung dari AS ke Rusia turun 80 persen.

Administrasi Trump telah menyetujui 217 individu dan entitas terkait Rusia, termasuk perusahaan minyak Surgutneftegaz dan perusahaan listrik EuroSibEnergo, dijatuhi sanksi sejak Januari 2017. Target sanksi juga menyasar kepada kepala bank-bank besar milik negara. perusahaan energi, dan beberapa rekan terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Karena perusahaan-perusahaan di seluruh dunia bekerja untuk menjauhkan diri dari orang-orang Rusia yang terkena sanksi, tindakan kami memaksakan tingkat tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mereka yang mendukung agenda memfitnah Kremlin dan pada sektor-sektor kunci ekonomi Rusia," tukas Mandelker.

Credit sindonews.com

AS Siap Tingkatkan Sanksi untuk Rusia

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak hanya siap untuk mempertahankan tetapi juga meningkatkan tekanan sanksi kepada Rusia. Hal itu dikatakan Asisten Menteri Luar Negeri AS Wess Mitchell kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Mitchell mengatakan bahwa pembatasan memiliki efek mengerikan kepada ekonomi dan perdagangan senjata Rusia.

"Kami selalu melakukan penilaian target baru untuk sanksi terhadap Rusia," ujar Mitchell seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (22/8/2018).

Ketika ditanya apakah AS ingin melanjutkan kebijakan sanksi dan bahkan memperkuatnya jika Moskow tidak mengubah perilakunya, asisten menteri luar negeri menjawab dengan yakin: "Ya."

Pada hari Selasa, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi tambahan terhadap dua individu Rusia, tiga perusahaan dan enam kapal berbendera Rusia, atas dugaan hubungan bisnis dengan Korea Utara (Korut) dan aktivitas Moskow di dunia maya global.

Mitchell tidak setuju dengan anggota komite, yang berpendapat bahwa tekanan pada Moskow tidak membawa hasil yang diinginkan oleh Washington.

"Saya pikir kami berhasil memaksa Rusia dan, khususnya, (Presiden Vladimir) Putin untuk mempertimbangkan kembali strateginya yang disukai," katanya, menuduh Moskow mendukung elemen radikal kanan dan kiri di AS untuk mengacaukan negara dan membahayakan demokrasi.

"Efek mengerikan pada ekonomi Rusia telah signifikan dan terukur," ungkap Mitchell, mengatakan kepada anggota komite bahwa 217 individu dan entitas Rusia telah terkena sanksi Amerika sejauh ini.

Menurut Mitchell, investasi asing langsung di Rusia telah turun 80 persen sejak 2013, yang merupakan angka yang cukup menakjubkan.

Moskow telah berulang kali membantah memiliki kepentingan dalam campur tangan urusan internal AS. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan pejabat lainnya menyebut sanksi - terutama, mereka menargetkan perdagangan senjata - upaya Washington untuk memberikan perusahaan Amerika keuntungan yang tidak adil dalam persaingan pasar.

Mitchell sendiri tidak membuat rahasia dari sektor pertahanan AS yang berpotensi mengambil keuntungan dan menyatakan bahwa sanksi AS sejauh ini telah merugikan Moskow lebih dari USD 8 hingga USD10 miliar dalam kesepakatan senjata, menurut perkiraan Departemen Luar Negeri.

AS juga telah berulang kali disalahkan karena menggunakan sanksi sebagai alat untuk menekan negara-negara di seluruh dunia yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada Washington dan memperkuat kemampuan pertahanan mereka melalui senjata buatan Rusia.

India dan Turki baru-baru ini diancam dengan pembatasan dan memburuknya hubungan dengan Washington jika mereka melanjutkan rencana untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, tetapi New Delhi dan Ankara tidak menyerah pada intimidasi. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, juga marah minggu lalu setelah dia menerima peringatan dari AS terhadap pembelian kapal selam dan peralatan lainnya dari Moskow.

Credit sindonews.com

Krisis Pemerintahan Australia, 10 Menteri Ingin Mundur

Perdana Menter Australia Malcolm Turnbull di KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).

Foto: Jorge Silva/Pool Photo via AP

Pemerintahan PM Turnbull tidak stabil.

CB, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sedang dalam krisis. Sebanyak 10 anggota parlemen yang duduk di frontbench atau menterinya, menawarkan untuk mengundurkan diri.

Peter Dutton yang sebelumnya menantang kepemimpinan PM Turnbull juga meminta rekan-rekannya untuk terus berupaya untuk menggantikan PM Turnbull.

"Saya bicara ke rekan-rekan, saya tidak akan bertele-tele soal itu," kata Dutton kepada stasiun radio 3AW.

Dutton keluar dari kementerian pada Selasa (21/08), setelah PM Turnbull menang tipis dengan tujuh suara dalam pemungutan suara internal di partainya. Pada Rabu (22/08), Dutton menggunakan posisinya yang kini menjadi bagian dari 'backbench' untuk menjelaskan kebijakannya soal pajak dari tagihan listrik untuk keluarga.

"Otomatis akan mengurangi 10 persen untuk tagihan listrik dan warga akan langsung merasakan dampak itu," katanya kepada radio Triple M.

Dari pantauan ABC, menteri dalam kabinet PM Turnbull lainnya, Greg Hunt, Michael Keenan dan Steve Ciobo, serta Menteri Kewarganegaraan Alan Tudge, menawarkan pengunduran diri, tetapi tawaran tersebut belum disetujui. Menteri Pembangunan Internasional Concetta Fierravanti-Wells sebelumnya telah mengundurkan diri, karena menuduh pemerintah menjadi terlalu kiri.

Lima menteri lainnya yang lebih junior juga telah menawarkan pengunduran diri mereka. Hal itu menyulitkan PM Turnbull untuk mempertimbangkannya. Namun sejauh ini PM Turnbull belum menyetujui.

Sementara itu, pemimpin oposisi, Bill Shortern menuntut agar PM Turnbull tidak membuat keputusan besar jika ketidakstabilan masih berlanjut.

"Mengingat kejadian-kejadian pekan ini, ketidakpastian di tubuh kepemimpinan Pemerintahan Koalisi Nasional Liberal, dan potensi dari pemilihan umum dalam jangka waktu dekat, saya meminta Anda segera berhenti mengambil tindakan yang mungkin mengikat keputusan pemerintah yang akan datang, sesuai dengan konvensi yang berlaku," tulis Shorten kepada PM Turnbull.

Shorten mengatakan termasuk dalam permintaannya kepada PM Turnbull adalah soal kebijakan utama, penunjukan jabatan, kontrak-kontrak dan komitmen yang dapat mempengaruhi negosiasi internasional. PM Turnbull menegaskan masalah kepemimpinan di tubuh partainya telah diselesaikan.

"Mungkin akan ada keputusan untuk menentukan tanggal pemilihan umum pada hari Jumat," kata salah satu sumber kepada ABC dan mengatakan bahwa dalam masalah persiapan menjelang pemilu koalisi kalah dibandingkan persiapan Partai Buruh.

"Kami tidak punya kekuatan dan belum siap bertempur."

Credit republika.co.id

Afghanistan Tolak Hadiri Pembicaraan Damai di Moskow

KABUL - Pemerintah Afghanistan tidak akan mengirim delegasi ke pembicaraan damai dengan Taliban yang dipimpin oleh Rusia. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Pemerintah Afghanistan mengatakan hanya mereka yang dapat memulai proses perdamaian.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan Kabul tidak berencana mengirim delegasi ke konferensi perdamaian yang direncanakan dengan Taliban di Moskow pada 4 September.

"Proses perdamaian hanya dapat dimulai dan diajukan oleh pemerintah Afghanistan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Sebghatullah Ahmadi.

"Pemerintah tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan lebih lanjut yang tidak dipimpin oleh pemerintah Afghanistan," imbuhnya seperti dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (23/8/2018).

Ahmadi menekankan bahwa pemerintah Afghanistan akan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Rusia dan akan terus melakukannya di masa depan. Namun, Kabul hanya bisa mendukung pembicaraan damai jika kepentingan Afghanistan berada di garis depan.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan bahwa Moskow mengharapkan Taliban untuk ambil bagian dalam pembicaraan 4 September yang direncanakan. Pemerintah Rusia telah mengundang 12 negara untuk ambil bagian dalam konferensi perdamaian Afghanistan.

Amerika Serikat (AS) telah mengatakan tidak akan menghadiri konferensi, yang akan membahas masa depan Afghanistan.

Rusia prihatin dengan ekspansi kelompok-kelompok teroris di Afghanistan, khususnya karena perbatasan 1.300 kilometer antara Afghanistan dan Tajikistan - bagian dari bekas Uni Soviet.

Taliban belum mengumumkan secara resmi apakah akan mengirim delegasi ke pembicaraan damai di Moskow.

Credit sindonews.com

AS Tolak Gabung Dalam Konferensi Damai Afghanistan, Rusia Kesal

MOSKOW - Rusia menyebut penolakan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil bagian dalam konferensi tentang Afghanistan mencerminkan kemunafikan retorika perdamaian Washington sehubungan dengan Kabul. Pertemuan, yang kabarnya akan turut dihadiri perwakilan Taliban itu itu rencananya akan digelar di Moskow pada awal September mendatang.

"Kami menyesali pernyataan Kementerian Luar Negeri AS bahwa Washington menolak untuk mengambil bagian dalam pertemuan format Moskow," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Rabu (22/8).

"Selain dari mereka, perwakilan dari Afghanistan, Cina, Pakistan, Iran, India dan lima Asia Tengah negara-negara telah diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Keputusan pihak Amerika sekali lagi menyoroti kemunafikan retorika Washington terhadap Afghanistan," sambungnya.

Kemlu Rusia menuturkan, penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam konferensi mengenai Afghanistan menunjukkan bahwa AS tidak tertarik dalam meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin.

"Negara-negara yang mengambil bagian dalam konferensi Moskow mencari, pertama dan terutama, untuk bersama-sama memfasilitasi upaya untuk meluncurkan proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan sesegera mungkin dan mengakhiri perang saudara," ungkapnya.

"Penolakan Washington untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut menunjukkan bahwa Washington mengejar tujuan yang sama sekali berbeda," tukas kementerian tersebut.

Credit sindonews.com

Roket Barrage Serang Istana Presiden Afganistan

Roket Barrage dan Tembakan dari Helikopter Serang Istana Presiden Afganistan. [ Aljazeera]

CB, Jakarta - Istana presiden Afganistan di Kabul dihujani roket barrage dan rentetan tembakan dari helikopter dua hari setelah presiden Ashraf Ghani menawarkan gencatan senjata kepada Taliban untuk menghormati Idul Adha.
Menurut laporan Aljazeera, 21 Agustus 2018, seorang pejabat NATO untuk misi Pendukung Resolusi di Afganistan menyebut 9 orang melakukan serangan dengan meluncurkan sekitar 30 roket barrage dari dua tempat terpisah di Kabul.

Suara dentuman roket terdengar saat pidato presiden Ghani tentang tawaran gencatan senjata diberitakan secara langsung.

Ghani yang mengetahui tentang serangan roket barrage dan rentetan tembakan dari helikopter berujar: "andai mereka mengira serangan roket akan membuat Afganistan tetap terpuruk, mereka keliru."
Belum jelas siapa pelaku serangan ke wilayah yang paling dijaga ketat oleh pasukan keamanan Afganistan. Di area ini juga berdiri sejumlah bangunan kedutaan yang mendapat penjagaan sangat ketat.

Roket Barrage

Polisi menuding Taliban sebagai pelakunya namun ISIS kemudian mengumumkan tembakan roket barage ke arah istana presiden Afganstain di lakukan oleh milisinya. Taliban sendiri memilih bungkam.Polisi Afganistan segera menutup dua lokasi yang menjadi target serangan. Helikopter militer merusak dua lokasi penembak melancarkan serangan.
" Total 4 orang dari 9 pemberontak tewas. Lima pemberontak lainnya menyerahkan diri ke aparat Afganistan," ujar Letnan Kolonel Martin O"Donnell, juru bicara pasukan keamanan Amerika Serikat-Agganistan.
Pada hari Minggu, Ghani menawarkan Taliban gencatan senjata menyambut Idul Adha dengan syarat gencatan senjata berlangsung selama 3 bulan atau hingga memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, 21 November mendatang.

Ghani menyampaikan tawaran gencatan senjata itu saat berpidato menyambut hari kemerdekaan Afganistan ke 99 di istana ikonik, Darul Aman di Kabul.Gencatan senjata selama 3 bulan ini, menurut presiden Ghani dicapai setelah berlangsung pembahasan meluas dengan berbagai segment masyarakat Afganistan dan sejumlah ulama Islam.
Taliban belum memberikan tanggapan resmi atas tawaran gencatan senjata dari presiden Ghani. Namun, Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok milisi ini berencana membebaskan ratusan tahanan saat perayaan Idul Adha.

Credit tempo.co

Hubungan Turki dan AS Retak, Rusia Percepat Kirim Rudal

Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.

Foto: REUTERS/Grigory Dukor

Turki akan mendapatkan rudal dari Rusia tahun depan.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia segera memulai pengiriman rudal S-400 ke Turki pada 2019. Pengiriman hulu ledak itu dilakukan lebih awal daripada yang telah direncanakan sebelumnya. Hal itu dilakukan menyusul retaknya hubungan Turki dengan AS dan Pakta Aliasi Atlantik Utara (NATO).

"Kontrak pengirimian terkait S-400 ke Turki dilaksanakan lebih awal dari waktu yang telah disepakati dan pada 2019 kami akan memenuhi kontrak itu," kata Kepala Rosoboronexport Alexander Mikheyev, seperti diwartakan Aljazirah, Rabu (22/8).

Rosoboronexport merupakan manufaktur senjata milik Rusia yang memproduksi hulu ledak tersebut. Dalam kontrak sebelumnya, pengiriman rudal S-400 akan mulai dilakukan pada 2020 mendatang.

Transaksi pembelian senjata militer itu tidak dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Perdagangan antara Turki dan Rusia itu dilakukan dengan memakai mata uang lokal. Nilai perdagangan senjata militer itu mencapai 2,5 miliar dolar AS.

Belanja itu membuat Turki menjadi negara NATO pertama yang memiliki rudal canggih buatan Rusia. S-400 memiliki sistem yang tidak memiliki kecocokkan dengan sistem NATO. Rudal itu disebut-sebut mampu membidik target di udara dalam kisaran 400 kilometer. Pembelian rudal pabrikan Rusia itu membuat khawatir pejabat militer dan politisi AS.

Hubungan bilateral Turki-AS tengah berada dalam kondisi yang kurang harmonis. Tensi kedua negara belakangan kembali meningkat menyusul penahanan seorang pastor asal AS Andrew Brunson.

AS diketahui juga telah menjatuhkan sanksi terhadap dua orang pembantu presiden Turki, yakni Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu. Keduanya dijatuhi hukuman menyusul dugaan mendalangi sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas penangkapan pastor asal AS, Andrew Craig Brunson.

Tensi terus meningkat setelah AS menggandakan tarif ekspor aluminium dan baja asal Turki masing-masing sebesar 20 persen dan 50 persen. Istanbul kemudian membalas dengan meningkatkan sejumlah tarif barang impor dari AS, seperti kendaraan penumpang hingga 120 persen, alkohol hingga 140 persen, dan tembakau asal AS sebesar 60 persen. Barang-barang lalinnya yang juga terdampak penggandaan tarif adalah kosmetik, beras, dan batu bara.

Terkait kasus Brunson, Gedung Putih mengatakan jika Presiden AS Donald Trump frustrasi lantaran Istanbul belum juga membebaskan pastor tersebut. Gedung Putih mengatakan, AS berencana menerapkan tekanan ekonomi lainnya kepada Turki agar mau melepaskan Brunson.

"Presiden frustrasi pada kenyataan bahwa Pastor Brunson belum dibebaskan serta fakta jika WN AS lainnya dan karyawan yang memiliki fasilitas diplomatik juga belum dibebaskan,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Credit republika.co.id

Warga Turki Tak Terganggu 'Serangan Ekonomi' dari AS

Presiden Recep Tayyip Erdogan. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN)

Jakarta, CB-- Warga Turki mendukung tindakan pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berusaha menstabilkan krisis ekonomi. Masyarakat Turki tampak tidak terganggu dengan melemahnya nilai tukar mata uang lira Turki terhadap dolar, Rabu (22/8).

Koordinator Ekonomi dari Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, Sebastianus Sayoga mengatakan bahwa masyarakat Turki mengerti bahwa krisis ekonomi ini disebabkan oleh Amerika, sehingga masyarakat sangat mendukung pemerintah dan tidak melakukan demontrasi selayaknya negara yang dilanda krisis lainnya.

"Dalam beberapa kesempatan, dukungan masyarakat diberikan dengan cara sukarela menukarkan mata uang asing yang dimiliki mereka ke dalam lira, dan bukan sebaliknya melakukan rush pembelian dolar besar-besaran di money changer di Turki, sebagai langkah memenuhi himbauan dari Presiden Erdogan terkait national struggle," kata Sayoga saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Sayoga juga menambahkan bahwa beberapa harga bahan khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) naik sekitar delapan persen, namun tidak menganggu kehidupan masyarakat di Turki.

"Masyarakat Turki masih dapat menikmati suasana libur panjang Idul Adha yang ditetapkan pemerintah dan melakukan liburan ke luar kota. Sampai saat ini tidak ada protes atau demonstrasi terkait kenaikan harga barang," kata dia.

Sebelas hari pasca berlakunya sanksi ekonomi AS kepada Turki, nilai tukar lira Turki terhadap mata uang dolar masih tidak stabil. Mulai 7 lira pada Senin (13/8), menjadi 5.8 lira pada Jumat (17/8), dan berakhir dengan enam lira pada Senin (20/8).

Pemerintah Turki melakukan beberapa langkah-langkah untuk menahan penurunan nilai tukar lira. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menitikberatkan pada tiga hal pokok yaitu kemandirian bank sentral, penanggulangan inflasi, dan disiplin tata keuangan.

Pemerintah Turki juga tidak bergantung pada mata uang dolar dengan mencanangkan currency swap pada perdagangannya kepada negara-negara mitra dagangnya. Khususnya kepada Qatar, China, dan Rusia.

Bantuan keuangan dalam bentuk investasi diberikan Qatar sebesar US$15 miliar dan dari China berupa pinjaman sebesar US$3,8 miliar.

Sayoga juga mengatakan bahwa melemahnya mata uang lira tidak menganggu hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi Turki dengan Indonesia.

"Sampai saat ini KBRI Ankara belum melihat hal tersebut akan menganggu kerjasama ekonomi Turki dengan Indonesia. Beberapa perjanjian kerja sama tetap berjalan untuk kepentingan dan keuntungan bagi kedua negara," kata dia.

Nilai tukar lira Turki melemah terhadap dolar setelah Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa Turki membuat 'kesalahan besar' dengan tidak membebaskan pendeta Amerika, Andrew Brunson.

Awalnya lira diperdagangkan pada 6,09 pada 06.35 GMT. Namun nilainya mulai melemah dan menurun dengan nilai penutupan 6,06 pada Selasa (21/8).

 Lira kehilangan 37 persen dari nilainya tahun ini karena krisis mata uang yang dipicu oleh kekhawatiran atas pengaruh Presiden Recep Tayyip Erdogan atas kebijakan moneter. Turunnya nilai mata uang lira diperparah dengan perselisihannya dengan Washington.

Credit cnnindonesia.com

Turki Tuding AS Lancarkan Perang Ekonomi

ANKARA - Turki menuding Washington melancarkan perang ekonomi dan gagal menghormati sistem hukumnya. Hal ini terkait nasib seorang pastor Kristen evangelis yang telah ditahan oleh Turki selama 21 bulan atas tuduhan terorisme. Masalah ini telah merenggangkan hubungan dua negara sekutu.

Juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan komentar oleh penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump adalah bukti bahwa Amerika Serikat menargetkan ekonomi Turki dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip fundamental serta nilai-nilai aliansi NATO.

"Pernyataannya adalah bukti bahwa pemerintahan Trump menargetkan sekutu NATO sebagai bagian dari perang ekonomi," kata juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin dalam pernyataan tertulis kepada Reuters menanggapi komentar oleh penasehat Trump John Bolton, Kamis (23/8/2018).

"Pemerintahan Trump telah menetapkan bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan perdagangan, tarif dan sanksi untuk memulai perang perdagangan global," sambung Kalin, menunjuk pada sengketa serupa dengan Meksiko, Kanada, Eropa dan Cina.

“Turki tidak memiliki niat memulai perang ekonomi dengan pihak manapun. Namun, biar bagaimanapun, tidak akan diam dalam menghadapi serangan terhadap ekonomi dan peradilannya,” tukasnya.

Kalin mengatakan Turki akan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia terhadap tindakan-tindakan yang sifatnya membatasi dan menghukum.

Bolton mengatakan kepada Reuters selama kunjungan ke Israel dia skeptis tentang janji dukungan investasi sebesar USD15 miliar untuk Turki oleh emir Qatar, yang sama sekali tidak cukup untuk berdampak pada ekonomi Turki.

Kalin pun menyerukan Washington untuk menghormati independensi peradilan Turki, salah satu tanggapan paling tajam Ankara terhadap kecaman atas penahanan Brunson.

"Ada aturan hukum di Turki dan kasus Andrew Brunson adalah masalah hukum. Ada proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan individu ini," ujar Kalin.

"Tak perlu dikatakan bahwa kami menemukan tidak dapat diterima mengabaikan proses hukum oleh Amerika Serikat, yang telah membuat tuntutan tertentu," sambungnya.

Brunson, yang telah tinggal di Turki selama dua dekade, sekarang di bawah tahanan rumah atas tuduhan terorisme, yang dia bantah.

Pengacara Brunson mengatakan dia berencana mengajukan banding ke pengadilan konstitusional untuk pembebasan sang pastor, setelah ditolak oleh pengadilan yang lebih rendah pekan lalu.

Pengadilan di provinsi Izmir Turki menolak permohonan pembebasan dengan mengatakan bukti masih dikumpulkan dan pastor itu menimbulkan risiko melarikan diri.

Dalam wawancara dengan Reuters pada hari Senin, Trump mengatakan tidak ada konsesi bagi Turki sebagai imbalan untuk pembebasan Brunson. Ankara belum menanggapi komentar Trump.

Credit sindonews.com