Belasan WNI Diduga ISIS Dilaporkan Ditahan di Suriah

Ilustrasi pasukan Kurdi Suriah. (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Kelompok pemerhati HAM, Human Rights Watch (HRW), menyatakan 15 perempuan asal Indonesia dan seorang lainnya asal Malaysia ditahan pasukan Kurdi di Suriah karena diduga terkait ISIS.

Direktur Program Pemberantasan Korupsi HRW, Nadim Houry, meyakini belasan orang itu termasuk di antara 800 perempuan asing terkait ISIS yang ditahan pasukan Kurdi di utara Suriah.

Houry mengatakan sempat berbicara dengan sejumlah perempuan itu saat mengunjungi kamp penahanan di wilayah Kurdi pada Januari lalu. Menurutnya, mereka ditahan bersama anak-anak mereka.

"Saya tahu bahwa ada orang Indonesia, sedikitnya ada 15 keluarga. Saya tidak melihat ada warga Malaysia, tapi saya diberitahu ada satu keluarga Malaysia juga di sana," ucap Houry kepada Free Malaysian Today melalui surat elektronik, Senin (25/2).

"Sebagian besar keluarga yang ditahan memiliki anak. Karena saya tidak memiliki informasi spesifik terkait keluarga-keluarga itu, asumsi saya mengatakan ya mereka memiliki anak-anak," lanjutnya.

Houry mengatakan Indonesia pernah memulangkan belasan warganya yang bergabung dengan ISIS di Suriah pada 2017 lalu.

Dia mengaku tak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan warga asing tersebut. Houry juga tidak mengatakan apakah ada perempuan asal negara Asia Tenggara lainnya di kamp tersebut.

Selain Indonesia, Rusia pun mememulangkan warganya yang diduga terkait ISIS dari Suriah. "Negara lain yang memulangkan warganyaadalah Rusia. Tapi masih ada beberapa warganya [yang tersisa di sana]," ucap Houry.

Surat kabar Jerman, Die Welt, melaporkan ratusan perempuan asing itu ditahan di empat kamp.

Houry mengatakan kebanyakan dari mereka datang dari Kanada, Perancis, Inggris, Tunisia, Yaman, Jerman, Turki, dan Australia.

Meski dibeberi sejumlah kebebasan, ratusan perempuan itu dikabarkan tak diizinkan keluar kompleks kamp penahanan.

Houry mengatakan ratusan perempuan itu juga ditahan secara terpisah dari para pejuang ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi.

Hingga berita diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, belum mengonfirmasi kabar penahanan ini.




Credit  cnnindonesia.com

China Dikritik soal Wacana Xi Jinping Berkuasa Seumur Hidup

Presiden China Xi Jinping bisa berkuasa tanpa batas waktu juga amandemen konstitusi yang diajukan Partai Komunis diloloskan. (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Rencana China yang memungkinkan Presiden Xi Jinping menjabat tanpa batas waktu memicu pertentangan di media sosial. Negara tersebut dibandingkan dengan tetangganya, Korea Utara, yang dipimpin oleh dinasti penguasa.

Reaksi di dunia maya langsung ditanggapi serangkaian propaganda pada Senin (26/2), disertai pemblokiran artikel dan penerbitan tulisan-tulisan yang memuji Partai Komunis.

Partai penguasa itu mengajukan penghapusan pasal konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hingga dua periode. Artinya, Xi yang juga mengepalai partai dan militer China, bisa jadi tidak perlu turun jabatan meski sudah dua kali memimpin negara tersebut.

Pengajuan itu akan diloloskan oleh para delegasi partai dalam rapat tahunan parlemen China, bulan depan. Wacana tersebut jadi satu di antara paket amandemen konstitusi yang diajukan.

Pikiran Xi, yang sebelumnya telah dicantumkan dalam konstitusi partai, kini akan diabadikan dalam konstitusi negara lewat amandemen ini. Selain itu, Partai Komunis juga akan menentukan kerangka badan super anti-korupsi dan memperkuat kekuasaan.

Namun, tampaknya Partai Komunis mesti meyakinkan warga bahwa amandemen itu tidak akan memberikan Xi terlalu banyak kekuasaan, meski popularitas Presiden masih sangat tinggi berkat upayanya memberantas korupsi.

"Argh, kita akan jadi Korea Utara," kata seorang pengguna Weibo, media sosial populer di China. Korut telah dikuasai oleh dinasti Kim sejak akhir 1940-an, sejak Kim Il-sung mendirikan negara tersebut.

"Kita akan mengikuti contoh negara tetangga," kata seorang pengguna lainnya, sebagaimana dikutip Reuters.

Surat kabar pemerintah, Global Times, dalam artikel editorialnya menyatakan perubahan itu tidak berarti Xi bakal menjabat sebagai presiden untuk selamanya. Walau demikian, artikel itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

"Sejak reformasi dan membuka diri, China, dipimpin Partai Komunis, telah sukses menyelesaikan dan akan terus secara efektif menyelesaikan masalah partai dan pergantian kepemimpinan nasional secara taat hukum," bunyi artikel itu, merujuk pada reformasi empat dekade lalu.

Kekuatan Xi Jinping semakin kuat jika konstitusi China diamandemen. (REUTERS/Jason Lee)

Surat kabar resmi partai, People's Daily, mencetak ulang artikel panjang kantor berita Xinhua yang menyebut kebanyakan orang mendukung amandemen konstitusional tersebut, mengutip sejumlah orang yang menyuarakan dukungan.

"Sebagian besar pejabat dan massa mengatakan mereka berharap reformasi konstitusional ini diloloskan," bunyi artikel itu, dikutip Reuters.

Akun WeChat People's Daily, setelah mengunggah serangkaian komentar positif pada artikelnya, kemudian mematikan kolom komentarnya pada Minggu malam. Kolom itu diaktifkan kembali pada Senin, lengkap dengan pernyataan-pernyataan memuji partai.

Edisi internasional akun WeChat surat kabar tersebut sepenuhnya menghilangkan artikel yang berfokus pada batas masa jabatan, menggantikannya dengan laporan Xinhua yang merangkum seluruh proposal amandemen.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia retas komputer Olimpiade Pyeongchang

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan ibu negara Korea Selatan Kim Jung-sook, Ivanka Trump, penasehat senior Gedung Putih, Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong, Presiden Pengadilan Konstitusional Korea Selatan Lee Jin-sung dan Komandan Tentara Amerika Serikat di Korea Vincent Brooks dan delegasi Korea Utara Kim Yong-chol menghadiri upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 di Stadion Olimpiade Pyeongchang, Pyeongchang, Korea Selatan, Minggu (25/2/2018). (REUTERS/Murad Sezer)

Washington (CB) - Mata-mata militer Rusia meretas ratusan komputer yang digunakan oleh panitia Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan mencoba membuatnya seolah-olah diakibatkan oleh ulah Korea Utara, lapor Washington Post pada Minggu (25/2), mengutip sumber intelijen Amerika Serikat (AS).

Korea Selatan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kerusakan beberapa situs Internet yang terkait dengan Olimpiade dan sistem penyiaran tepat ketika acara pembukaan digelar pada 9 Februari.

Seperti dilansir AFP, The Post melaporkan bahwa badan intelijen militer FRU Rusia berhasil mengambil alih 300 komputer yang terhubung dengan organisasi Olimpiade itu pada awal Februari.

Sebagai akibatnya, banyak peserta tidak bisa mencetak tiket mereka untuk acara itu, membuat kursi penonton di arena kosong.

Mereka mengatakan Rusia meretas penghala komputer Korea Selatan dan memasukkan satu bentuk malware yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan melumpuhkan jaringan.

Rusia menggunakan penyedia layanan Internet Korea Utara untuk membuat seolah-olah serangan itu berasal dari Korea Utara, yang dikenal sebagai operasi false flag, ungkap The Post.

Meski pejabat AS yang dikutip dalam artikel itu tidak bisa mengatakan apakah peretas telah mengaktifkan malware tersebut, mereka mengatakan bahwa serangan siber terhadap Olimpiade –-yang mengecualikan tim Rusia karena kasus doping-– cukup mengkhawatirkan.

Beberapa analis meyakini serangan siber itu merupakan balasan atas larangan tersebut. Beberapa atlet Rusia diizinkan untuk berkompetisi, tetapi hanya berdasarkan penunjukan Atlet Olimpiade dari Rusia.

Credit  antaranews.com

Empat tewas akibat ledakan di Leicester, Inggris

Para petugas mengerubungi situs ledakan yang menghancurkan sebuah rumah toko dan menewaskan empat orang di Leicester, Inggris, 25 Februari 2018. (REUTERS/DARREN STAPLES)

Leicester, Inggris (CB) - Paling sedikit empat orang tewas dan empat lagi luka ketika ledakan menghancurkan rumah toko di pusat kota Leicester, Inggris, kata polisi setempat seperti dikutip Reuters, Senin.

Ledakan itu terjadi pukul 19.00 waktu setempat atau Selasa 02.00 dini hari WIB tadi dan mengoyak bangunan berupa toko di lantai bawah dan rumah di atasnya.

"Empat orang dinyatakan tewas sejauh ini dan beberapa orang masih menjalani perawatan di rumah sakit," kata Shane O`Neill, inspektur polisi Leicester. "Kami yakin masih ada yang belum dihitung dan bantuan masih terus diberikan untuk menghindari lebih banyak korban."

Menurut O`Neill, belum ada indikasi ledakan ini sebagai ulah teroris.

Foto dan rekaman video yang sudah beredar luas memperlihatkan kobaran api yang membubung tinggi dan puing-puing berserakan di jalanan.

"Kami mendengar ledakan keras, pintu-pintu toko bergetar dan kami yakin itu bukan kecelakaan mobil dan juga buka suara tabrakan," kata Harris Patni, warga setempat seperti dikutip Sky News. "Kami kemudian berhamburan keluar dan terlihat asap tebal, batu bata berserakan di jalan."

Media setempat melaporkan toko kelontong itu adalah milik keturunan Polandia.

O`Neill menegaskanpenyidik memeriksa penyebab ledakan dibantu regu khusus dilengkapi anjing pelacak untuk mencari kemungkinan korban lain.

Credit  antaranews.com

Putin Perintahkan Gencatan Senjata Lima Jam Sehari di Ghouta

Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan gencatan senjata selama lima jam setiap hari di Ghouta timur, Suriah, agar warga sipil dapat dievakuasi. (Reuters/Kirill Kudryavtsev/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan gencatan senjata selama lima jam setiap hari di Ghouta timur, Suriah, agar warga sipil dapat dievakuasi melalui koridor kemanusiaan.

"Dengan tujuan mengurangi korban sipil di Ghouta timur, gencatan senjata setiap hari dilakukan mulai 27 Februari, dari 09.00 sampai 14.00," ujar Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, Senin (26/2).

Shoigu mengatakan bahwa Putin juga memerintahkan koridor kemanusiaan agar warga sipil bisa dievakuasi dari medan pertempuran antara pasukan Suriah dan oposisi tersebut.

"Koordinat koridor itu sudah dipersiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat," ucap Shoigu, dilansir Reuters.


Putin memerintahkan pembentukan koridor kemanusiaan ini setelah sepekan penuh daerah kekuasaan pemberontak itu dibombardir oleh pasukan pemerintah Suriah, sekutu Rusia.

Kelompok pemantau The Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam rangkaian serangan pasukan rezim Bashar al-Assad tersebut sejak pekan lalu.

Pada Sabtu lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menentukan gencatan senjata selama 30 hari di seluruh penjuru Suriah. Namun, pertempuran dilaporkan masih terjadi di Ghouta timur pada Senin.


Selama ini, Rusia sudah membantu menciptakan koridor kemanusiaan dai kota-kota lain di Suriah yang dikuasai pemberontak demi menyelamatkan nyawa orang tak bersalah.

Namun, oposisi Assad menganggap bantuan itu adalah cara licik untuk membersihkan kantong-kantong terakhir pemberontak.




Credit  cnnindonesia.com

Serangan di Ghouta Timur Berlanjut Meski Ada Gencatan Senjata

Serangan di Ghouta Timur terus berlanjut meski DK PBB telah memutuskan gencatan senjata selama 30 hari. ( AFP PHOTO/ABDULMONAM EASSA)

Jakarta, CB -- Serangan udara dan bentrokan baru melanda daerah kekuasaan pemberontak Suriah di Ghouta Timur. Serangan ini terjadi meski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) telah mengesahkan gencatan senjata selama 30 hari sebagai upaya mengakhiri salah satu serangan terganas perang sipil Suriah, Minggu (25/2).

Jet-jet tempur Presiden Bashar al-Assad menggempur Ghouta Timur, daerah terkepung di pinggiran Damaskus. Sekitar 500 orang telah terbunuh sejak serangan dimulai seminggu lalu.

Setelah serangkaian perdebatan, DK PBB mengajukan 30 hari gencatan senjata "tanpa penundaan" di Suriah. Dengan gencatan senjata senjata tersebut diharapkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis dapat berjalan lancar.

Keputusan DK PBB tersebut memberi harapan untuk menghentikan pertumpahan darah. Meski begitu, masih belum jelas kapan dan seluas apa gencatan senjata tersebut dapat dilakukan.

Lewat pembicaraan telepon, Minggu (25/2) Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Emmanuel Macron mendesak Presiden Vladimir Putin untuk membantu tercapainya gencatan senjata.

Foto: (AFP/ ABDULMONAM EASSA) Serangan di Ghouta Timur berlangsung sejak pekan lalu.

Mereka meminta Rusia "untuk mendesak rezim Suriah segera menghentikan serangan udara dan pertempuran". Rusia merupakan sekutu penting dari rezim Assad.

Pertempuran Darat Lebih Parah

Aktivis Obsevatorium Hak Asasi Manusia Suriah menyatakan setidaknya 14 warga sipil termasuk tiga anak-anak tewas akibat serangan pada Minggu (25/2).

Hingga total korban jiwa mencapai 530 orang, 130 diantaranya anak-anak. Kelompok berbasis Inggris tersebut mengklaim mempunyai jaringan sumber di seluruh Suriah untuk pemantauan konflik.

Serangan lain yang diduga menggunakan zat kimia pada Sabtu (24/2) menyebabkan seorang anak meninggal dan setidaknya 13 lainnya menderita kesulitan bernapas.

Aktivis menyebut insiden tersebut merupakan serangan dari rezim. Namun Kementerian Pertahanan Rusia membantah kabar tersebut.

"Pemimpin dari kelompok-kelompok bersenjata melakukan provokasi dengan zat beracun lalu menuduh rezim sebagai pengguna senjata kimia," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir Channel News Asia, Senin (26/2).


Seorang relawan lembaga aktivis kemanusiaan Inggris Save the Children bercerita tentang keadaan saat pengeboman sempat berhenti sejenak. Setelah seminggu, penduduk terdorong keluar dari perlindungan bawah tanah. "Beberapa orang menghabiskan tujuh hari silam duduk di lantai. Beberapa orang tidak memiliki makanan untuk dua sampai tiga hari," kata relawan yang tidak mau disebut namanya itu.

Ketua Syrian Observatory, Rami Abdel Rahman mengatakan serangan udara mulai berkurang, tetapi pertempuran di darat meningkat. Bentrokan besar yang meledak di selatan wilayah Ghouta timur telah menewaskan setidaknya 13 anggota pasukan pro-rezim dan enam pemberontak Jaish al-Islam.

Ghouta Timur berpenduduk 400,000 orang. Penduduknya enggan atau tidak dapat melarikan diri. Dua kelompok pemberontak yang menguasai daerah kantong tersebut, Jaish al-Islam dan Faylaq al-Rahman, menyambut keputusan DK PBB tetapi bersumpah akan melawan jika terjadi serangan baru.

Diplomat PBB mengatakan resolusi tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar Rusia tidak melarang. Rusia adalah penunjang utama diplomasi dan militer rezim Assad. Bahasa yang digunakan diganti, istilah "segera" yang merujuk kepada pengiriman bantuan dan evakuasi dihilangkan. Gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adaptasi.

Foto: REUTERS/Bassam Khabieh Para korban serangan menanti perawatan.

Gencatan senjata tidak akan berlaku pada operasi melawan kelompok Negara Islam atau Al-Qaeda, juga "individu, kelompok, anak buah dan entitas" yang berhubungan dengan mereka.
Kepala tentara Iran, kunci lain dari sekutu Assad, mengatakan militer Suriah akan terus melawan "kelompok teroris" di Ghouta Timur.

Rezim Assad dan para sekutunya secara konsisten menggambarkan semua kekuatan oposisi sebagai "teroris".

Dikutip dari kantor berita resmi IRNA Mohammad Bagheri berkata, "Wilayah sekeliling Damaskus... tidak terpengaruh gencatan senjata maka operasi serangan dan pembersihan oleh tentara Suriah akan tetap berlanjut".

Kepala PBB Antonio Guterres berkata gencatan senjata harus "segera" diimplementasikan. Dia menggambarkan situasi pengeboman Ghouta timur sebagai "neraka di bumi".

Terbiasa dengan Pengkhianatan
Adapun di Ghouta Timur yang tertutup, berita tentang keputusan DK PPB berdampak sangat kecil.

"Sepertinya keputusan ini tidak akan diimplementasikan. Rezim maupun Rusia tidak akan menghargainya. Kami tidak percaya pada Rusia atau rezim. Kami terbiasa dengan pengkhianatan." kata seorang penduduk Douma, Abu Mazen.

Pemberontak di Ghouta Timur juga menembaki masuk ke Damaskus. Menurut media pemerintah, sekitar 20 orang terbunuh di kawasan timur ibu kota sejak 18 Februari.

Dina Sulaeman, Direktur Indonesia Center for Middle East Studies, lewat laman Facebooknya menyatakan ada pihak-pihak yang menginginkan Suriah pecah. Pihak-pihak tersebut mengabarkan laporan yang menyesatkan.

"Perang di Ghouta Timur sebenarnya skenario yang sama persis seperti di Aleppo," kata Dina di laman Facebook-nya.

Menurut dia, di Ghouta Timur banyak kelompok yang mengaku mujahidin. Sebagian berafiliasi dengan Al Qaidah, sebagian dengan Ikhwanul Muslimin. Yang berafiliasi dengan Al Qaidah, sudah dinyatakan PBB sebagai teroris. Adapun yang berafiliasi dengan Al Ikhwan, media dan politisi Barat menyebutnya sebagai "pemberontak moderat".

Orang-orang tersebut, menurut Dina, menahan warga sipil Ghouta Timur untuk dijadikan tameng. "Sebagian dikurung di kandang dan diarak keliling kota bagai binatang. Di saat yagn sama mereka membombardir Damaskus hampir setiap hari," kata Dina.

Perang Suriah telah memakan korban lebih dari 340,000 jiwa dan jutaan lainnya terusir dari rumah. Bulan depan perang Suriah memasuki tahun ke delapannya tanpa ada solusi diplomasi yang terlihat.





Credit  cnnindonesia.com

Dokter: anak-anak sesak napas akibat serangan klorin di Ghouta Timur

Ilustrasi (Antaranews.com/grafis)

Beirut (CB) - Seorang anak meninggal dan sedikitnya 13 lainnya mengalami kesulitan bernapas setelah serangan yang dicurigai menggunakan senjata kimia di daerah kantung Ghouta Timur Suriah pada Minggu (25/2), kata seorang dokter dan Observatorium Suriah untuk HAM.

Observatorium mengatakan 14 warga sipil mengalami kesulitan bernapas setelah sebuah pesawat rezim menyerang sebuah desa di Al-Shifuniyah di Ghouta Timur.

Seorang anak meninggal dan seorang perempuan sedang dalam kondisi kritis, kata Rami Abdel Rahman, kepala Observatorium yang bergantung pada berbagai sumber di lapangan di Suriah untuk laporannya.

Yaqub, seorang dokter yang mengobati para korban, mengatakan kepada AFP dia mencurigai serangan itu menggunakan "senjata kimia, mungkin sebuah serangan gas klorin".

Dia mengatakan seorang anak berusia tiga tahun meninggal karena sesak napas.

"Sebagian besar pasien memiliki aroma klorin dari pakaian dan kulit mereka. Banyak yang menderita dispnea dan iritasi kulit serta mata," katanya dalam bahasa Inggris.

Pemberontak menuduh Damaskus menggunakan gas klorin, tetapi Moskow – sekutu utama rezim Presiden Bashar al-Assad – menuduh lawannya menggunakan "zat beracun" untuk membuat serangan terlihat seperti dilancarkan oleh pasukan rezim, demikian seperti dilaporkan AFP.

Credit  antaranews.com

Nigeria: 110 siswi hilang setelah serangan Boko Haram

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari tersenyum saat ia menyambut sekelompok perempuan Chibok, yang ditangkap tiga tahun lalu oleh kelompok militan Boko Haram, di Abuja, Nigeria, Minggu (7/5/2017). (Bayo Omoboriowo/Presidential O)

Abuja (CB) - Seratus sepuluh anak-anak perempuan hilang setelah tersangka pemberontak Boko Haram menyerang sekolah di Nigeria tumur laut, kata kementerian penerangan pada Minggu (25/2).

Serangan tersebut diperkirakan menjadi salah satu penculikan terbesar sejak penculikan Chibok pada 2014.

Kelompok gerilyawan tersebut mencapai ketenaran internasional setelah menculik lebih dari 270 siswi dari kota Chibok. Masalah itu menarik perhatian dunia terhadap pemberontakan tersebut dan memicu gerakan media sosial tingat tinggi, yang disebut "Bring Back Our Girls" atau "Kembalikan Gadis Kami".

Boko Haram, yang namanya diterjemahkan sebagai "Pendidikan Barat Terlarang" dalam bahasa Hausa, yang banyak digunakan di Nigeria utara, telah membunuh lebih dari 20.000 orang dan memaksa dua juta orang meninggalkan rumah mereka dalam pemberontakan diwarnai kekerasan, yang dimulai pada 2009.

Presiden Muhammadu Buhari, mantan penguasa militer berusia 75 tahun yang terpilih pada 2015 setelah bersumpah untuk menghancurkan Boko Haram, telah menggambarkan hilangnya anak-anak perempuan tersebut setelah serangan Senin di Kota Dapchi, negara bagian Yobe, sebagai "bencana nasional".

Gerilyawan tersebut menuju Kota Dapchi pada Senin dan menyerang sekolah anak perempuan tersebut, yang memicu ratusan siswa melarikan diri. Beberapa penyerang menyamar, dengan saksi menyatakan bahwa sejumlah siswa mengira mereka adalah tentara.

"Pemerintah federal telah mengkonfirmasi bahwa 110 mahasiswa Ilmu Pengetahuan dan Teknis Pemerintahan di Dapchi, Negara Bagian Yobe, sejauh ini belum diketahui keberadaannya, setelah gerilyawan yang diyakini berasal dari faksi Boko Haram menyerbu sekolah mereka pada Senin," kata kementerian penerangan dalam pernyataan.

Terjadi kebingungan mengenai jumlah korban hilang, dengan perkiraan mulai dari sekitar 50 sampai lebih dari 100 orang. Polisi negara bagian, pemerintah Yobe dan lainnya telah memberikan angka yang berbeda sementara orang tua yang mewakili keluarga anak perempuan yang hilang pada Jumat mengatakan bahwa 105 orang hilang.

Pemerintah negara bagian Yobe menambah kebingungan ketika mengatakan pada Rabu bahwa puluhan gadis telah diselamatkan, hanya untuk mengeluarkan sebuah pernyataan keesokan harinya yang menyatakan bahwa anak-anak sekolah tersebut kebanyakan keberadaannya masih belum diketahui, yang memicu kemarahan di kalangan penduduk setempat.

Angkatan Udara Nigeria pada Minggu mengatakan kepala staf Angkatan Udara telah "memerintahkan segera penyebaran aset udara tambahan dan personil Angkatan Udara Nigeria ke timur laut dengan misi tunggal melakukan pencarian siang dan malam untuk anak-anak yang hilang".

"Upaya baru untuk menemukan para anak perempuan itu dilakukan dengan kerja sama yang erat dengan aparat keamanan lainnya," katanya.

Menteri Penerangan Lai Mohammed, yang menjadi bagian dari perutusan menteri, yang bertemu dengan orangtua dan guru di Dapchi dan mengumumkan jumlah siswi hilang, juga mengatakan bahwa polisi dan petugas keamanan dikirim ke sekolah di negara bagian tersebut.

Credit  antaranews.com

Rusia akan Memveto Resolusi PBB Terkait Iran

Gedung yang disinyalir berpotensi menjadi pengendali nuklir Iran.

Foto: Al Jazeera

15 anggota DK PBB harus memperbarui sanksi untuk konflik Yaman pada Senin ini.

CB- JENEWA - Rusia mengisyaratkan akan memveto resolusi yang dirancang Inggris, AS, dan Prancis di Dewan Keamanan PBB, pada Senin (26/2). Resolusi ini ditujukan kepada Iran yang senjata-senjatanya diduga telah jatuh ke tangan kelompok Houthi di Yaman.


Iran dituduh telah melanggar embargo senjata terhadap para pemimpin Houthi. Sejumlah pakar dari PBB mengungkapkan kekhawatiran bahwa pelanggaran Iran tersebut akan membuat rudal dan kendaraan udara tak berawak negara itu untuk terus mencapai wilayah Houthi.

Resolusi ini kemudian akan meminta Dewan Keamanan PBB berkomitmen untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan Iran itu. Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara yang mendukung dari para anggotanya dan tidak ada hak veto oleh Rusia, Cina, AS, Prancis, atau Inggris untuk bisa diadopsi.

Resolusi tersebut akan memperbarui larangan PBB kepada siapapun untuk memasok senjata kepada para pemimpin Houthi. Resolusi ini juga dapat membuat daftar hitam individu dan entitas yang mengancam perdamaian dan stabilitas Yaman atau menghalangi akses bantuan ke sana.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB harus memperbarui sanksi untuk konflik Yaman pada Senin ini. Namun Rusia justru mengajukan resolusi tandingan yang hanya akan memperpanjang mandat rezim Yaman selama satu tahun, tetapi sama sekali tidak menyebutkan tentang Iran.

Selama berbulan-bulan, AS telah melobi PBB untuk mendesak Iran bertanggung jawab atas senjatanya yang diselundupkan ke Houthi. Pada saat yang sama, AS juga mengancam akan keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 jika kesepakatan itu tidak kunjung diperbaiki.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley membawa rekan-rekannya di Dewan Keamanan ke Washington pada Januari lalu untuk melihat potongan-potongan rudal yang ditembakkan oleh Houthi ke Arab Saudi. Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan dia tidak percaya ada alasan bagi PBB untuk melawan Iran.

Perang sekutu sedang berlangsung di Yaman antara Iran dan Arab Saudi yang merupakan sekutu AS. Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk mendukung pasukan pemerintah yang memerangi pemberontak Syiah Iran. Iran membantah telah memasok senjata ke Houthi.

Credit  republika.co.id

Satelit Israel Konfirmasi Pengerahan Jet Tempur Tercanggih Rusia di Suriah

Satelit Israel tunjukkan penampakan jet tempur tercanggih Rusia, Su-57, di Suriah. Foto/iSi/ImageSat

TEL AVIV - Satelit Israel menunjukkan pengerahan pesawat jet tempur tercanggih Rusia, Sukhoi Su-57, di Suriah. Namun, Moskow masih bungkam soal kemunculan jet tempur siluman generasi kelima tersebut.

Mengutip laporan Haaretz, Minggu (25/2/2018), operator satelit iSi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa satelit Eros B buatan Israel yang mereka operasikan melihat dua pesawat tercanggih Moskow tersebut di Pangkalan Udara Khmeimim.

Padahal, jet tempur Su-57 belum secara resmi melayani operasi militer Rusia dan masih dalam tahap produksi massal.


Kemunculannya di Suriah diduga hanya “bermain” untuk pengujian jet tempur siluman tersebut.

Beberapa hari yang lalu, sejumlah media melaporkan bahwa Moskow telah memperkuat pasukannya di Suriah dengan beberapa pesawat jet tempur canggih, termasuk jet tempur generasi kelima terbarunya.

Pengerahan Su-57 di Suriah merupakan yang pertama kalinya, namun belum ada laporan apakah Rusia menggunakannya dalam serangan militer atu tidak.

Su-57 dianggap sebagai pesaing pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) yang sebagian telah dibeli Israel.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuriy Borisov dalam sebuah wawancara di awal Februari lalu mengatakan bahwa Su-57 telah menyelesaikan tahap uji coba awal dan uji coba tempur masih menunggu jadwalnya.


Setidaknya dua pesawat jet tempur tercanggih Moskow itu terlihat beberapa hari lalu saat bersiap-siap untuk mendarat di Pangkalan Udara Khmeimim di Provinsi Latakia, Suriah. Sebuah pesawat peringatan dini A-50, empat pesawat Su-35 dan empat jet tempur Su-25 juga tiba di markas pusat militer Rusia di negeri Presiden Bashar al-Assad itu pada hari Rabu.

Menurut Vladimir Gutenov, Ketua Komite Industri Militer Parlemen Rusia, kehadiran Su-57 di Suriah pasti akan mengirim pesan politik. ”Berfungsi sebagai pencegah pesawat terbang dari negara-negara tetangga yang secara berkala terbang ke wilayah udara Suriah tanpa diundang,” katanya.

“Pesawat jet tempur siluman Su-57 siluman perlu diuji dalam kondisi tempur, dalam kondisi melawan (musuh),” ujarnya.

Credit  sindonews.com

Jet Tempur Su-57 Rusia Muncul di Suriah, Pasukan AS dalam Bahaya

Pesawat jet tempur siluman generasi kelima Rusia, Su-57. Foto/Sputnik

WASHINGTON - Rusia masih bungkam soal laporan pengerahan pesawat jet tempur tercanggihnya, Su-57, di Suriah. Pentagon mengonfirmasi kemunculan jet tempur generasi kelima itu dan mengklaim akan membahayakan pasukan Amerika Serikat (AS).

Menurut Pentagon, pengerahan Su-57 itu tak sesuai komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik atau mengurangi jumlah pasukannya di negeri Presiden Bashar al-Assad tersebut.

”Penambahan jet tempur generasi kelima ke Suriah tentu tidak akan sesuai dengan penarikan pasukan yang diumumkan oleh Rusia,” kata juru bicara Pentagon Mayor Adrian Rankine-Galloway kepada CNN, Sabtu (24/2/2018).

Jet tempur tercanggih AS yang digunakan dalam operasi militer di Suriah saat ini adalah F-22.


Laporan kemunculan jet tempur Su-57 keluar setelah pesawat tempur AS meluncurkan serangan pada 7 Februari 2018 terhadap pasukan pro-rezim Suriah. Serangan diklaim menewaskan sekitar 300 orang, termasuk tentara bayaran Rusia.

Pada bulan Desember, dua pesawat tempur F-22 mencegat dua pesawat Rusia yang terbang ke dekat “garis de-confliction” yang seharusnya memisahkan pesawat koalisi Rusia dan koalisi pimpinan AS yang beroperasi di Suriah.

Jet-jet AS saat itu melepaskan tembakan peringatan selama pencegatan berlangsung.

Su-57 adalah pesawat tempur militer Rusia pertama yang menggunakan teknologi siluman dan dirancang untuk operasi tempur dan serangan darat.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jet tersebut baru dijadwalkan untuk masuk layanan militer Rusia pada tahun depan dan saat ini militer Moskow baru memesan 12 unit. 

Credit  sindonews.com

Rusia Diduga Kerahkan Jet Tempur Su-57 dalam Perang Suriah

Penampaan pesawat jet tempur yang diduga Su-57 Rusia di langit Suriah. Foto/Facebook/Syrian Military Capabilities

DAMASKUS - Militer Rusia diduga mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur generasi kelima Su-57 dalam perang Suriah. Dugaan itu muncul setelah sebuah video menunjukkan penampakan dua jet tempur masa depan Rusia itu beroperasi dari Pangkalan Udara Khmeimim.

Jika video itu terkonfirmasi asli, maka Suriah menjadi medan tempur pertama bagi jet tempur Su-57 yang sejatinya belum masuk ke layanan tempur militer Rusia secara resmi.

Video itu diunggah di grup Facebook “Syrian Military Capabilities” dengan tujuan menunjukkan adanya pesawat tempur baru Rusia yang beraksi di langit Suriah.

Dirancang oleh produsen pesawat Rusia Sukhoi, prototype pesawat tempur multirole Su-57 melesat ke angkasa untuk pertama kalinya pada tahun 2010. Namun, pesawat itu secara resmi baru masuk produksi pada tahun ini.

“Eksklusif, Rusia menggelar jet tempur generasi kelima yang baru, Su-57 di Khmemeim Air Base, Suriah. 2 Su-57, 4 Su-35, 4 Su-25, 1 A-50U dikerahkan di Latakia/Jableh hari ini,” tulis pengguna akun Twitter @WaelAlHussaini, Kamis (22/2/2018), yang berbagi video penampakan pesawat tempur mutakhir tersebut.

Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar atas beredarnya video yang menunjukkan dugaan pengerahan pesawat jet tempur generasi kelimanya di Suriah.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuri Borisov pada 8 Februari 2018 lalu mengatakan bahwa kementeriannya baru akan menandatangani kontrak untuk pengadaan skuadron pertama Su-57 sebanyak 12 unit pada 2018.

Menurutnya, jet tempur Su-57 masih akan akan menjalani latihan eksperimental. Angkatan Udara Rusia berharap bisa mengoperasikan sekitar 220 unit jet tempur Su-57 antara tahun 2020 hingga 2030.

Pesawat itu dilengkapi dengan sistem avionik mutakhir yang mampu menilai secara mandiri situasi medan perang. Pesawat Su-57 juga mampu mendeteksi ancaman berbasis udara, darat dan laut pada jarak jauh di luar sistem radar paling modern. Tak hanya itu, jet tempur itu juga mampu menyerang sasaran dengan serangkaian persenjataan modern, termasuk senjata anti-radar. 

Credit  sindonews.com

Cendekiawan Muslim Serukan Perlawanan Terhadap Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) telah menyerukan perlawanan terhadap keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa

DOHA - Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) telah menyerukan perlawanan terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. AS berencana memindahkan kedutaanya pada bulan Mei mendatang.

"Kami menyerukan sebuah pemberontakan kepada masyarakat Palestina, Arab dan Islam untuk melawan agresi Amerika ini," tegas Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradaghi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (25/2).

"Yerusalem adalah alasan adanya negara (Muslim kita) dan meninggalkannya atau mengubah identitasnya akan menjadi aib," katanya, dan menggambarkan langkah AS tersebut sebagai deklarasi perang terhadap umat Islam dan sebuah langkah untuk melegitimasi pendudukan yang tidak sah.

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Publik AS, Steven Goldstein, pada hari Jumat mengumumkan bahwa pada tanggal 14 Mei AS akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Tanggal pemindahan itu dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Israel atau Naqba yang menjadi bencana bagi orang-orang Palestina.

Menurut Goldstein, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Kamis malam menyetujui rencana pengamanan “sebuah fasilitas” di Yerusalem. ”Kami melihat itu sebagai tanggal yang mungkin, tapi keamanan marinir serta orang lain yang berkunjung dan bekerja di sana adalah yang utama,” kata Goldstein.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, pengumuman pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem sangat mengkhawatirkan.

"Turki akan terus berupaya keras bersama dengan mayoritas masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat Palestina dalam menanggapi keputusan AS yang sangat mengkhawatirkan ini," kata Kemlu Turki. 

Credit  sindonews.com

Amerika Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem pada Mei, HUT Israel

Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB-- Amerika Serikat akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, pemindahan kedutaan itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Israel ke-70.

Media Israel, Haaretz menyebut langkah itu sebagai membalikkan arah kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade.

"Pada Mei, Amerika Serikat berencana membuka sebuah kedutaan baru AS di Yerusalem. Pembukaan akan bertepatan dengan Peringatan 70 Tahun Israel," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya, Jumat, (23/2).

Pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem telah menuai penolakan dari seluruh dunia. Termasuk mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara sekutu Amerika Serikat.


Presiden Donald Trump pada 26 Desember lalu mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan segera memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv.

Pengumuman itu membuat marah negara Arab sekutu AS serta membuat cemas Palestina, yang mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bakal negaranya.

Keputusan Trump itu telah menabur perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa menyangkut upaya perdamaian Timur Tengah.

"Kami merasa bersemangat untuk mengambil langkah bersejarah ini, dan sangat menantikan saat pembukaan (kedutaan) pada Mei," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.

Ia mencatat bahwa pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem itu bertepatan dengan peringatan ke-70 tahun berdirinya Israel.

Kedutaan di Yerusalem akan secara bertahap diperluas di sarana kekonsuleran, yang sudah ada di wilayah Arnona, sementara pencarian lokasi permanen sudah dimulai untuk, apa yang disebut Nauert sebagai, kegiatan jangka lebih panjang.

Foto: REUTERS/Ammar Awad Kota Yerusalem

Kedutaan sementara akan memiliki kantor duta besar serta staf kecil dan, pada akhir 2019, paviliun kedutaan baru di kompleks Arnona akan dibuka, kata Nauert dalam pernyataan.

Konsulat di Yerusalem Timur akan tetap memberikan layanan bagi masyarakat Palestina. Untuk kepentingan keamanan, Duta Besar AS David Friedman akan tetap tinggal di kediaman di Herzliya di sebelah utara Tel Aviv, dan menempuh perjalanan menuju lokasi kedutaan baru, kata seorang pejabat yang tak ingin diungkapkan jati dirinya.

Pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada Mei berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence bulan lalu mengatakan di parlemen Israel bahwa pemindahan kedutaan akan berlangsung pada akhir 2019.

Kabar soal pembukaan kedutaan AS pada Mei itu disikapi Palestina dengan kemarahan.

"Ini adalah langkah yang tidak bisa diterima. Langkah sepihak apa pun tidak akan memberikan keabsahan bagi siapa pun dan akan menjadi penghambat setiap upaya untuk mewujudkan perdamaian di kawasan," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Abbas berada di Amerika Serikat hingga Sabtu.




Credit  cnnindonesia.com

'Berdebat' dengan Trump, Presiden Meksiko Tunda Pergi Ke AS

Pena Nieto (REUTERS/Mexico Presidency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB-- Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menunda rencana kunjungannya ke Amerika untuk bertemu dengan Donald Trump.

Pejabat senior AS mengungkapkan bahwa penundaan ini terjadi setelah adanya panggilan telepon Trump ke Nieto terkait tembok perbatasan.

"Kedua pemimpin sepakat bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk berkunjung, tapi mereka akan tetap terus berkomunikasi dan bekerjasama," kata pejabat tersebut dikutup dari Reuters.

Pejabat Meksiko sudah mengungkapkan bahwa pertemuan puncak antara Trump dan Nieto akan digelar pada beberapa minggu ke depan, tanpa menjelaskan tanggal spesifiknya.

The Washington Post mengungkapkan bahwa dua pemimpin tersebut berbicara selama sekitar 50 menit pada Selasa lalu. Namun diskusi tersebut menemui jalan buntu ketika Trump tak setuju untuk menegaskan posisi Meksiko secara terbuka dan tak akan mendanai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Seorang pejabat Meksiko mengatakan bahwa Trump kehilangan kesabaran selama percakapan tersebut. Hanya saja pejabat AS menggambarkan perilaku Trump sebagai orang yang frustasi dan jengkel.

Trump meyakini bahwa tak ada alasan bagi Nieto untuk memintanya mundur dari janji kampanyenya memaksa Meksiko untuk membayar pembangunan tembok tersebut.



Credit  cnnindonesia.com

Amerika Serikat Jual 4 Pesawat Intai Ke Kuwait

Sputniknews, 10 Februari 2018, menulis bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat menginginkan pesawat tempur tercanggihnya saat ini, F-22 Raptor, dapat beroperasi hingga 2060. Eksplorasi teknologi sensor dan Kecerdasan Buatan dilakukan dengan ambisius setelah Rusia dan Cina mempercepat pengembangan jet tempur siluman mereka. sohu.com

CB-Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Kamis, 22 Februari 2018, menyetujui penjualan empat pesawat pengintai ke Kuwait seharga US$ 259 juta setara dengan Rp 3,5 triliun,
Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Amerika Serikat (DSCA) menjelaskan, Kuwait membeli King Air-350 yang dilengkapi dengan mesin PT6A-67A.


Qatar memperluas pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid yang selama ini menampung 10 ribu personil militer AS berikut pesawat tempur dan peralatan militer lainnya.

DSCA menyatakan, pesawat tersebut dilengkapi mesin cadangan, empat kamera, sensor radar antiserangan roket.

"Kuwait juga meminta disiapkan peangkat komunikasi berkode, pelatihan dan perlatan navigasi serta layanan teknis dan logistik," bunyi pernyataan DSCA sebagimana ditulis Middle East Monitor.
Beberapa hari sebelumnya, DSCA mengungkapkan bahwa Kuwait ingin membeli kapal patroli senilai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Permintaan ini telah disetujui.

Credit  TEMPO.CO

Hun Sen Berangus Oposisi, Jerman Hentikan Visa Khusus

Keluarga Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, phnompenhpost.com

CB-Phnom Penh -- Pemerintah Jerman menyatakan menghentikan penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi para anggota kabinet Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen.
Sikap ini diambil setelah Hun Sen melakukan serangkaian tindakan yang memberangus kelompok oposisi.


“Kantor Urusan Luar Negeri mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi pejabat Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, dan keluarganya, pejabat tinggi militer, dan pejabat di lingkungan kepresidenan Kamboja,” kata Susanne Beger-Blum, juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Federal Jerman, kepada Reuters lewat surat elektronik, Kamis, 22 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media lokal Kamboja, Khmer Times, yang melansir,"Pemerintah Jerman mendorong mitra di Uni Eropa melakukan langkah serupa."

 
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. ANTARA FOTO/(Dokumentasi JK)
Ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan negara-negara barat terhadap Hun Sen. Ini menyusul terjadinya pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada tahun lalu lewat Mahkamah Agung. Partai CNRP merupakan rival utama Hun Sen.
Kelompok Asasi Manusia menyatakan Hun Sen dan sekutunya meningkatkan serangan dan intimidasi terhadap para lawan politik menjelang pemilihan umum pada tahun ini. Para aktivis menuding Hun Sen cs menyalahgunakan sistem peradilan untuk memperkarakan para pengkritik dan memaksa lembaga pers independen tutup.
Uni Eropa juga telah menutup pendanaan bagi pemilu Kamboja pada 2018 karena dinilai bukan sebuah pemilihan setelah absennya kelompok oposisi sebagai partai yang memiliki legitimasi.
Pemimpin CNRP, Kem Sokha, ditangkap pada tahun lalu karena dituding memplot kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan AS. Dia dan AS membantah tuduhan itu.
Juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan pemerintah belum mendapat pemberitahuan resmi. “Jika kami tidak bisa pergi ke Jerman, kami tidak akan mati,” kata Sok. Baru-baru ini, Hun Sen mengancam akan memukuli demonstran yang membakar foto dan patung mini dirinya di Australia pada saat KTT Asean - Australia nanti.

Credit  TEMPO.CO

Amerika Beri Korea Utara Sanksi Keras Sepihak, Cina Meradang

Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj

CB-Beijing – Pemerintah Cina mengungkapkan kemarahannya atas sanksi baru pemerintah Amerika Serikat kepada Korea Utara terkait dengan program senjata nuklir dan rudal balistik negara komunis yang dipimpin Kim Jong-un itu.
Cina mengatakan sanksi sepihak Amerika, yang menargetkan perusahaan dan individu berkewarganegaraan Cina, membahayakan kerja sama untuk menuntaskan masalah Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan, selama ini, negaranya, yang bertetangga langsung dengan Korea Utara di wilayah bagian selatan, selalu taat pada resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Cina juga mengklaim tidak pernah mengizinkan warga negaranya melanggar sanksi PBB itu.
“Cina menolak keputusan Amerika untuk mengenakan sanksi unilateral dan yurisdiksi tangan panjang menggunakan hukum domestiknya terhadap entitas dan warga negara Cina,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters, Sabtu, 24 Februari 2018.
Kementerian Luar Negeri Cina juga menyatakan negara itu telah mengajukan sikap resmi yang tegas terhadap keputusan Amerika ini. “Dan meminta Amerika segera menghentikan kesalahan terkait untuk menghindari gangguan terhadap kerja sama bilateral kedua negara.”
Seperti diberitakan, pemerintah Amerika mengenakan sanksi keras terhadap seorang warga negara Taiwan yang bernama Tsang Yung Yuan, 27 entitas, dan 28 kapal, yang diduga melakukan transaksi perdagangan terlarang dengan Korea Utara.
Ada dua perusahaan pelayaran Cina yang terkena sanksi terakhir Trump ini. Keduanya adalah Weihai World-Shipping Freight, yang berbasis di Provinsi Shandong, dan Shanghai Dongfeng Shipping Co Ltd, yang berbasis di Shanghai.
Perusahaan warga Taiwan Tsang yang terkena sanksi adalah Pro-Grain Group Corporation dan Kingly Won International Company Ltd. Tsang menolak menanggapi sanksi ini saat ditanya media Taiwan, Apple Daily, pada Sabtu waktu setempat. Cina dan Taiwan sendiri masih memiliki hubungan kurang harmonis terkait dengan upaya Beijing membangun satu Cina.

Credit  TEMPO.CO

Partai Komunis China Ingin Presiden Xi Berkuasa Seumur Hidup

Presiden China Xi Jinping. Partai Komunis China ingin Xi berkuasa tanpa batas waktu. Foto/REUTERS

BEIJING - Partai Komunis China akan mengubah konstitusi agar Presiden Xi Jinping tetap bertugas tanpa batas waktu atau seumur hidup. Partai yang berkuasa di China itu sudah membuat usulan untuk menghapus klausul konstitusi yang membatasi masa jabatan kepresidenan hanya dua periode.

Sejak menjabat lebih dari lima tahun yang lalu, Xi telah mengawasi sebuah guncangan radikal dari Partai Komunis China, termasuk menjatuhkan pemimpin puncak yang pernah dianggap tidak tersentuh sebagai bagian dari perang melawan korupsi. Perang melawan korupsi telah membuat Xi populer.

Pengumuman soal rencana partai itu dilaporkan kantor berita Xinhua, kemarin. Usulan atau proposal tersebut telah dibuat oleh Komite Sentral Partai Komunis China, sebuah badan elite yang paling berkuasa di partai tersebut. Usulan tersebut juga mencakup posisi wakil presiden.

Sesuai konstitusi China yang berlaku saat ini, Xi, 64, semestinya pensiun sebagai presiden setelah menjabat presiden selama dua periode. Menjelang akhir masa jabatan periode pertamanya, dia akan secara resmi dipilih untuk yang kedua dalam pertemuan tahunan pembukaan parlemen China pada 5 Maret 2018.

Zhang Lifan, seorang sejarawan dan komentator politik, mengatakan bahwa berita tersebut tidak disangka-sangka, dan sulit untuk memperkirakan berapa lama Xi bisa bertahan.

”Secara teori dia bisa melayani lebih lama dari Mugabe, namun kenyataannya tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi,” kata Zhang, merujuk pada mantan presiden Zimbabwe yang empat dasawarsa berkuasa dan dipaksa lengser bulan November tahun lalu.

Meskipun media-media pemerintah seperti People’s Daily menyambut positif usulan Partai Komunis China di halaman depan, namun publik China merespons sebaliknya di media sosial Weibo.

”Jika dua periode tidak cukup, maka mereka bisa menulis dalam periode ketiga, tapi perlu ada batasan. Singkirkan, itu tidak baik!,” tulis salah satu pengguna Weibo.

Reformasi konstitusional yang diusulkan Partai Komunis China itu perlu persetujuan parlemen. Namun, itu tidak ada artinya, karena para anggota parlemen juga terkenal loyalis partai tersebut.

Xi saat ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, tapi bukan ketua.

”Apakah Xi akhirnya menjadi Chairman Partai atau hanya tetap Sekretaris Partai tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah dia memegang kekuasaan,” kata Zhang Ming, seorang profesor ilmu politik di Universitas Renmin China di Beijing.

”Judul tidak terlalu penting di China seperti di Barat. Yang penting adalah apakah Anda adalah kaisar,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Senin (26/2/2018). ”Di China, orang biasa sudah menganggap Xi Jinping sebagai kaisar.” 

Credit  sindonews.com

Kapal Induk AS Muncul di Laut China Selatan, China Didesak Beraksi

Aktivitas kru di kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson. Kapal induk tersebut dan armada tempurnya patroli lagi di Laut China Selatan Foto/ABC News/Adam Harvey

BEIJING - Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya patroli lagi di kawasan sengketa di Laut China Selatan. Pakar China mendesak Beijing beraksi dengan menempatkan lebih banyak fasilitas militer di kawasan tersebut.

Media Filipina melaporkan, USS Carl Vinson dan armada tempurnya memasuki perairan di dekat Kepulauan Nansha pada hari Minggu. Patroli kapal induk AS di kawasan sengketa itu ternyata sudah berlangsung sejak hari Jumat.

”Ini adalah operasi rutin Angkatan Laut AS, ini adalah angkatan laut global, kehadiran kami penting untuk memastikan bahwa lautan tetap terbuka,” juru bicara Angkatan Laut AS Letnan Tim Hawkins yang dikutip Philstar.com.

Dia mengatakan 90 persen kapal perdagangan dunia bergerak di perairan yang disengketakan tersebut. Patroli kapal induk AS, ujar dia, demi menjamin lalu lintas maritim tetap terbuka.

Namun, pakar hubungan internasional China menilai kehadiran kapal induk Washington itu sebagai provokasi di saat situasi Laut China Selatan mulai kondusif.

”Kehadiran yang sering dilakukan oleh kapal induk AS ke perairan yang disengketakan tersebut sesuai dengan strategi keamanan nasional Trump yang baru, yang dikeluarkan pada bulan Desember 2017, yang memberi label China sebagai 'kekuatan saingan', dan tahun ini Laut China Selatan akan menyaksikan tindakan yang lebih provokatif dengan kunjungan dari kapal induk AS dan pesawat terbang,” kata Li Haidong, profesor Institut Hubungan Internasional di China Foreign Affairs University, kepada kepada Global Times yang dilansir Senin (26/2/2018).

Dia memperkirakan bahwa hubungan China-AS akan diwarnai lebih banyak perselisihan pada tahun ini. Menurutnya, perseteruan tidak hanya terbatas pada masalah Laut China Selatan, tapi karena AS mencoba untuk menghadapi meningkatnya kemampuan militer China.

Patroli kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya di Laut China Selatan tersebut merupakan yang kedua sepanjang bulan ini. Pada tanggal 14 Februari 2018 lalu, kapal induk tersebut juga patroli di kawasan sengketa yang dianggap sebagai pesan langsung terhadap China untuk tidak memonopoli laut tersebut.

USS Carl Vinson juga dijadwalkan untuk mengunjungi Vietnam pada bulan Maret. Jika terlaksana, itu akan menjadi kunjungan yang pertama sejak Perang Vietnam berakhir pada 1975.

”Kunjungan ke Vietnam menunjukkan bahwa AS dapat beralih ke Vietnam dan meningkatkan kerja sama militer dengan negara tersebut untuk mengatasi China, karena hubungan antara China dan Filipina telah membaik,” kata Chen Xiangmiao, seorang peneliti di National Institute for the South China Sea, kepada Global Times.

Para ahli memperingatkan bahwa AS—dengan tujuan utamanya untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Pasifik—dapat menghancurkan stabilitas kawasan tersebut.

”China harus memasang lebih banyak fasilitas militer, seperti radar, pesawat terbang dan lebih banyak kapal penjaga pantai di Laut China Selatan untuk mengatasi pergerakan provokatif  AS,” kata Chen. 

Credit  sindonews.com

Rangkaian serangan di Afghanistan tewaskan lebih dari 20 orang

Pria Afganistan mengangkat seorang pria terlihat setelah sebuah ledakan di Jalalabad, Afganistan, Selasa (20/2/2018). (REUTERS/Parwiz)

Lashkar Gah (CB - Serangkaian serangan petempur di Afghanistan menewaskan lebih dari 20 orang, kata pejabat pada Selasa.

Serangan tersebut terjadi menjelang penyelenggaraan pertemuan internasional pada pekan depan untuk membangun dukungan diplomatik atas harapan bagi pembicaraan perdamaian dengan Taliban.

Gerilyawan Taliban menyerang markas tentara Afghanistan pada Jumat malam hingga menewaskan 18 tentara.

Sementara itu, seorang pengebom bunuh diri menjalankan aksinya di ibu kota negara tersebut hingga menewaskan tiga orang dan melukai lima lagi.

Beberapa serangan terpisah di Helmand menewaskan sedikitnya tiga orang.

Rangkaian serangan itu muncul pada saat delegasi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melakukan kunjungan ke Afghanistan.

Delegasi itu menjanjikan dukungan bagi pemerintah Presiden Ashraf Ghani, yang pada Rabu menjadi tuan rumah putaran baru rangkaian pertemuan diplomatik untuk meletakkan dasar bagi kemungkinan proses politik yang melibatkan Taliban.

Kekerasan di Afghanistan meningkat sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu mengungkapkan suatu strategi yang lebih agresif. Pasukan pimpinan AS melancarkan lebih banyak serangan udara sementara Taliban menanggapinya dengan serangan bom, penyergapan dan penggerebekan. 

Taliban, yang bertempur untuk membuat pasukan asing hengkang serta untuk menerapkan kembali hukum Islam ketat menurut versinya, mengatakan dalam pernyataan bahwa pihaknya telah menyerang sebuah pos tentara semalaman pada Jumat di provinsi barat, Farah.

Pemerintah membenarkan bahwa serangan itu terjadi.

"Sejumlah besar (anggota) Taliban menyerang sebuah markas tentara dan kita kehilangan 18 prajurit dan dua orang terluka," kata juru bicara pemerintah Dwalat Waziri.

Pada Sabtu, seorang pengebom meledakkan dirinya sendiri di jalanan di Kabul dekat sebuah kantor dinas intelijen Afghanistan.

Pengeboman bunuh diri itu merupakan serangan terbaru di kota tersebut, tempat ratusan orang kehilangan nyawa dan luka-luka. ISIS, melalui pesan yang dimuat di kantor berita miliknya, Amaq, menyatakan sebagai penanggung jawab serangan.

Kabul, ibu kota negara Afghanistan, telah bersiaga tinggi sejak seorang pengebom bunuh diri Taliban pada 27 Januari meledakkan sebuah ambulans yang dipenuhi bahan peledak. Pengeboman itu menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai sedikitnya 235 lainnya.

Satu pekan sebelumnya, sejumlah petempur menewaskan lebih dari 20 orang, termasuk empat warga Amerika Serikat, dalam serangan di salah satu hotel utama di kota itu. Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Credit  antaranews.com

Puluhan tewas dalam serangan bom bunuh diri di Yaman

Bom bunuh diri - ilustrasi (ANTARANews/Ardika)

Aden (CB - Puluhan orang tewas atau terluka dalam dua aksi bom bunuh diri dengan menggunakan mobil di kota pelabuhan Aden di Yaman selatan pada Sabtu, kata saksi dan petugas kesehatan setempat.

Mereka mengatakan bahwa serangan itu tampaknya membidik markas pasukan anti-teror di Aden barat daya.

Sejumlah pejabat rumah sakit Jumhouriya mengatakan bahwa jenazah lima korban, yang sebagian besar di antaranya adalah tentara, tiba di rumah sakit utama di Aden tersebut. Selain itu, Jumhouriya menerima beberapa orang, termasuk warga, yang mengalami luka.

Serangan itu terjadi di daerah dikenal sebagai Gold Mohr di distrik Tawahi, Aden. Kekuatan ledakan itu menghancurkan beberapa kendaraan warga, yang diparkir di luar markas tersebut, sementara reruntuhan bertaburan di jalanan.

Serangan tersebut adalah yang pertama kali setelah pertempuran meletus pada bulan lalu antara pemberontak di selatan dengan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi menyangkut pengendalian kota itu.

Credit  antaranews.com

Bom Kembali Hantam Mogadishu

Mogadishu kembali diguncang bom pada Jumat (23/2). Pada 14 Oktober 2017, lokasi ledakan bom terjadi di depan Safari Hotel, Mogadishu, Somalia.

Foto: Said Yusuf Warsame/EPA

Sedikitnya 18 warga sipil tewas dalam ledakan bom di Mogadishu.

CB MOGADISHU -- Dua buah bom mobil kembali meledak di Ibu Kota Somalia, Mogadishu. Letusan bom bunuh diri yang diikuti baku tembak itu menewaskan 18 warga sipil dan melukai 20 orang lainnya.


Seperti diwartakan Aljazirah, Sabtu (24/2) ledakan  terjadi pada Jumat (23/2). Berdasakan keterangan kepolisian, kedua ledakan tersebut terjadi di dua lokasi berbeda. Salah satu di antaranya meletus tidak jauh dari kediaman Presiden Somalia.

"Sejauh yang kami tahu, satu ledakan di samping istana presiden dan satu ledakan lainnya terjadi dekat dengan sebuah hotel berbintang," kata Mayor Mohamed Ahmed.


Bom terjadi tidak lama setelah pemerintah Somalia mengumumkan peringatan kepada para pelaku teror. Kelompok ekstremis al-Shabab mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.


Al-Shabab merupakan kelompok teror yang sebelumnya juga melakukan serangan serupa di Mogadishu beberapa bulan lalu. Pada Oktober 2017, militan tersebut bertanggung jawab atas tewasnya 512 orang akibat ledakan bom dengan modus serupa di Ibu Kota.


Bom yang diselipkan ke dalam dua buah truk itu menjadi salah satu serangan paling mematikan dalams sejarah Somalia. Pemerintah setempat mengumumkan tiga hari berkabung usai peristiwa itu.


Sementara itu, kelompok tersebut kembali bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan 18 petugas polisi pada 18 Desember 2017. Sebuah akademi kepolisian di Mogadishu menjadi target bom bunuh diri.

Credit  republika.co.id

Jumlah korban bom Somalia capai 45 orang

Ilustrasi - Warga sipil membawa jenazah pria tak dikenal dari lokasi ledakan di jalan KM4 di distrik Hodan, Mogadishu, Somalia, Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Feisal Omar)

Mogadishu (CB - Jumlah korban tewas akibat ledakan bom kembar di ibu kota negara Somalia pada Jumat malam meningkat menjadi 45 orang dari laporan awal 18 orang, kata pejabat pemerintah, Sabtu.

Kelompok dari jaringan Al Qaida, al Shabaab, menyatakan bertanggung jawab atas serangan di dekat kediaman presiden itu serta hotel di sekitarnya.

"Jumlah korban tewas akibat ledakan tadi malam meningkat menjadi 45 orang dan 36 lagi luka," kata pejabat itu, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada Reuters.

Secara terpisah, pejabat kepolisian mengatakan yakin bahwa 36 orang tewas.

"Setidak-tidaknya 15 orang, termasuk seorang anggota militer dan seorang warga setempat tewas di luar istana tadi malam dan lebih banyak dari itu luka-luka. Sebagian besar dari mereka adalah penjaga istana yang sedang berada di lokasi kejadian. Jumlah orang yang meninggal kemungkinan bertambah," kata Mayor Mohamed Abdullahi kepada Reuters pada Sabtu.

"Di hotel itu, setidak-tidaknya 21 orang tewas. Jadi, menurut data saya, 36 orang tewas dan lebih banyak lagi luka-luka," katanya.

Dinas layanan ambulans menyebutkan pada Jumat bahwa jumlah total korban jiwa mencapai 18 orang. Data itu berubah menjadi 21 orang pada Sabtu pagi.

Foto memperlihatkan setidak-tidaknya ada lima kendaraan yang hancur di luar hotel tersebut, yang sekeliling dindingnya juga hancur akibat ledakan.

Al Shabaab mengatakan para penyerangnya telah menewaskan 35 tentara dan lima petempurnya juga terbunuh.

"Lima orang dari pihak kami, termasuk dua pengemudi, mati syahid. Kami membunuh 35 tentara ... dalam operasi tadi malam. Para mujahid lainnya sudah kembali dengan selamat," kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab.

Kelompok itu ingin menggulingkan pemerintah Somalia dan menegakkan hukum Islam secara ketat menurut pemahamannya.

Kelompok al Shabaab telah menewaskan ratusan warga sipil di berbagai wilayah Afrika Timur serta ribuan warga Somalia dalam pemberontakan yang telah berlangsung selama satu dekade.

Pada Oktober, lebih dari 500 orang tewas akibat ledakan bom kembar di Mogadishu. Serangan itu adalah yang paling mematikan sejak al Shabaab melancarkan pemberontakan pada 2007. Al Shabaab tidak menyatakan sebagai pelaku pengeboman tersebut.

Credit  antaranews.com

Emir Qatar: Serangan ke Ghouta Timur Suriah Kejahatan Kemanusiaan

Foto yang dirilis pada 21 Februari 2018 oleh kelompok aktivis anti-pemerintah Suriah Ghouta Media Center, menunjukkan seorang dokter tengah mengobati seorang bocah yang terluka terkena serangan udara pesawat tempur pasukan pemerintah Suriah, di sebuah rumah sakit darurat, di Ghouta, pinggiran kota Damaskus, Suriah. (Ghouta Media Center via AP)

CB-Doha - Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengecam serangan terhadap kota Ghouta Timur, Suriah, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sheikh Tamim mengatakan melindungi warga sipil di kantong kelompok oposisi, yang mendapat serbuan pasukan pemerintah dan milisi pro pemerintah, merupakan tanggung jawab komunitas internasional.

"Terlepas dari perbedaan kepentingan politik, apa yang terjadi di Ghouta Timur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melindungi warga sipil tetap menjadi tanggung jawab dunia internasional," kata Sheikh Tamim lewat akun Twitter-nya @TamimBinHamad, seperti dilansir media Aljazeera, Ahad, 25 Februari 2018.

Seorang gadis wanita mengelap luka pada wajah adiknya saat mendapatkan perawatan akibat terkena serangan udara pesawat tempur pasukan Pemerintah Suriah, di sebuah rumah sakit di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 23 Februari 2018. REUTERS / Bassam Khabieh

Kota Ghouta Timur berada di pinggiran ibu kota Damaskus, yang menjadi pusat kekuatan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 400 ribu warga dan mengalami rusak parah akibat pengepungan dan pengeboman oleh pasukan Assad sejak sepekan terakhir. Daerah ini telah menjadi sasaran serangan pasukan Assad sejak 2013 ketika pecah konflik internal Suriah antara pemerintah dan pasukan oposisi.
Menurut Aljazeera, sekitar 500 korban, yang kebanyakan warga sipil, tewas akibat penyerangan ini. Dengan sekitar 120 an korban merupakan anak-anak.

Pertahanan sipil membantu wanita yang tidak sadar dari tempat penampungan di kota Douma yang terkepung di Ghouta timur di Damaskus, Suriah, 22 Februari 2018. REUTERS
Seperti dilansir Reuters, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada Sabtu malam, 24 Februari 2018 yang menyatakan gencatan senjata selama 30 hari di Ghouta Timur. Jeda ini akan digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dan memberikan kesempatan bagi aliran bantuan makanan dan obat-obatan untuk masuk ke Ghouta Timur.
Namun, sejumlah saksi mata mengatakan gencatan senjata ini tidak berjalan karena pasukan pemerintah Suriah dan milisi pendukungnya segera melancarkan serangan ke Ghouta Timur begitu resolusi PBB itu dibuat.
Sejumlah saksi mata mengatakan, pasukan Suriah merangsek masuk ke kantong perlawanan pasukan oposisi. Beberapa tentara Suriah tertangkap dan tewas oleh pasukan oposisi ini.
Selain di Ghouta Timur, peperangan juga terjadi di dua kota lainnya di Suriah, seperti kota Afrin dan mengarah ke kota Manbij, yang terletak di sebelah timurnya. Ini terjadi antara pasukan Turki dan kelompok perlawanan Kurdi YPG, yang menginginkan wilayah sendiri. 

Credit TEMPO.CO

Resolusi Gencatan Senjata PBB tak Mempan di Ghouta Suriah

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Foto: Ghouta Media Center via AP

Serangan udara menghantam wilayah Ghouta meski ada resolusi gencatan senjata

CB GHOUTA -- Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi gencatan senjata selama 30 hari di Ghouta Timur, Suriah. Namun, hanya beberapa jam setelah kesepakatan dibuat, serangan udara dilaporkan menghantam wilayah tersebut tepatnya pada Ahad (25/2).

"Tidak ada yang berubah, serangan udara terus berlanjut bahkan mengenai sebuah rumah sakit bersalin Arbeen," ujar dokter yang bekerja di pinggiran Kota Gharsa, Hamza Hassan, dilansir CNN, Ahad (25/2).

Ia mengatakan serangan udara terjadi dengan dahsyat. Setidaknya ada tujuh orang yang diyakini tewas dalam kejadian ini. Hamza mengatakan nampaknya sasaran dalam serangan ini adalah wilayah yang menjadi basis pemberontak Suriah.

Ghouta Timur menjadi salah satu wilayah yang disebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai neraka dunia akibat konflik yang terus berkecamuk di sana. Lebih dari 520 orang telah tewas dan 2.500 terluka sejak pemboman yang tiada henti-hentinya terjadi di sana dalam waktu satu pekan terakhir.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi gencatan senjata di Suriah

Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB - Dewan Keamanan PBB pada Sabtu mengesahkan sebuah resolusi, yang mendesak agar gencatan senjata diterapkan selama setidaknya 30 hari di seluruh Suriah guna membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan serta evakuasi medis darurat.

Resolusi 2401 itu berisi tuntutan agar penghentian permusuhan segera dilakukan bagi "jeda kemanusiaan untuk setidaknya selama 30 hari berturut-turut di semua wilayah Suriah," supaya bantuan kemanusiaan bisa disalurkan secara berkelanjutan serta agar layanan dan evakuasi medis bagi para warga, yang sakit parah dan mengalami luka, bisa terlaksana.

Dewan Keamanan meminta semua pihak agar segera bergerak untuk memastikan jeda untuk kemanusiaan itu diterapkan secara menyeluruh.

Menurut resolusi, gencatan senjata tidak diberlakukan pada operasi-operasi militer terhadap ISIS, Al Qaida dan Front Al Nusra beserta jaringan mereka, juga pada kelompok-kelompok teroris lainnya yang ditentukan oleh Dewan Keamanan.

Resolusi menutut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak membuka jalan yang aman, leluasa dan berkelanjutan setiap pekannya bagi iring-iringan kemanusiaan PBB dan mitra-mitranya, termasuk yang membawa pasokan medis dan peralatan operasi, bagi semua orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Suriah, terutama di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dan berada dalam pengepungan.

Selain itu, resolusi menuntut bahwa, segera setelah gencatan senjata dimulai, semua pihak harus membuka jalan bagi PBB beserta mitra-mitranya untuk melakukan evakuasi medis secara aman dan tanpa syarat, berdasarkan keperluan dan kedaruratan medis.

Resolusi juga meminta agar pengepungan segera dicabut di daerah-daerah berpenduduk, termasuk di Ghouta Timur, yang merupakan benteng kuat terakhir pemberontak di Suriah. Wilayah itu mengalami pengeboman hebat dalam sepekan terakhir ini.

Resolusi disahkan dengan suara bulat pada Sabtu setelah selama dua minggu diwarnai dengan perdebatan sengit serta perubahan di sana sini pada saat-saat terakhir.

Sebelum resolusi akhirnya disahkan, para anggota Dewan Keamanan pada Sabtu bersidang selama lebih dari dua jam.

Credit  antaranews.com

Turki sambut baik Resolusi PBB terkait Suriah

Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)

Ankara (CB - Turki pada Minggu menyambut baik sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata selama 30 hari di seluruh penjuru Suriah untuk memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis, menurut pernyataan juru bicara kementerian luar negeri.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, saat salah satu serangan udara paling mematikan dalam perang selama tujuh tahun tersebut terjadi di distrik Ghouta timur pekan ini.

Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.

Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.

Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.

"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.

Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.

"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.

Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."

"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.

"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.

Credit  antaranews.com

Pemberontak di Ghouta, Suriah, sambut baik gencatan senjata PBB

Arsip: Pejuang Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah membebaskan Raqqa dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Beirut (CB - Dua faksi pemberontak utama di Ghouta timur Suriah menyambut baik resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada Sabtu untuk menuntut gencatan senjata 30 hari di seluruh negeri guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.

Dalam pernyataan terpisah, Jaish al-Islam dan Failaq al-Rahman berjanji untuk melindungi konvoi bantuan yang masuk ke daerah kantong pemberontak yang terkepung di dekat Damaskus. Pemberontak mengatakan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata, namun akan membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut pada Sabtu, setelah salah satu serangan udara paling mematikan dari perang tujuh tahun tersebut terjadi Ghouta timur pekan ini.

Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.

Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirinya "aktivitas perang" di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.

Sementara sekutu Suriah, Rusia mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.

"Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan," kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.

Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut - yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait - menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari "tanpa penundaan" guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.

"Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya ... kami hanya perlu meningkatkan tekanan, penerapannya penting sekarang," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.

Rusia tidak ingin menentukan kapan gencatan senjata akan dimulai, jadi sebuah proposal untuk gencatan senjata dimulai 72 jam setelah adopsi disepakati untuk menuntutnya dimulai "tanpa penundaan." Perundingan lebih lanjut pada Sabtu menambahkan permintaan agar semua pihak "segera terlibat untuk memastikan implementasi penuh dan komprehensif."

"Ketika mereka mencoba melakukan perundingan, bom dari jet tempur Assad terus jatuh. Dalam tiga hari ini kami mencoba menyepakati resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka akibat pemboman dan pemboman?" kata Duta Besar A.S. untuk PBB Nikki Haley kepada dewan tersebut.

"Kami sangat skeptis bahwa rezim (Suriah) akan mematuhi," kata Haley.

Credit antaranews.com