Rabu, 13 September 2017

Parlemen Irak gelar pemungutan suara untuk menentang referendum Kurdistan


Parlemen Irak gelar pemungutan suara untuk menentang referendum Kurdistan
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi (REUTERS/Mahmoud Raouf Mahmoud)



Baghdad, Irak (CB) - Majelis Permusyawaratan Irak pada Selasa (12/9) menggelar pemungutan suara untuk menolak referendum mengenai kemerdekaan wilayah Kurdi, demikian laporan media setempat.

Parlemen Irak mendesak Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi agar melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan persatuan Irak dan melancarkan dialog serius antara Baghdad dan Wilayah Kurdistan guna menyelesaikan masalah yang mengganjal.

Anggota Parlemen Kurdi meninggalkan sidang Parlemen sebagai protes terhadap pemungutan suara yang menolak referendum kemerdekaan bagi Kurdistan, kata laporan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua di Jakarta, Rabu pagi.

Komite Tinggi Referendum Wilayah Kurdistan sebelumnya mengumumkan bahwa referendum akan diselenggarakan pada tanggal yang dijadwalkan, 25 September.




Credit  antaranews.com







Selasa, 12 September 2017

Wah! Akui Punya Kepentingan, Israel Dukung Kurdi Merdeka dari Irak


Presiden Kurdistan Regional Government, Masoud Barzani. (Foto: Reuters)
Presiden Kurdistan Regional Government, Masoud Barzani. (Foto: Reuters)

TEL AVIV - Israel menyatakan dukungannya kepada Kurdi untuk merdeka setidaknya dari Irak. Tel Aviv mengakui mempunyai kepentingan besar dalam pembentukan negara Kurdistan.

Dukungan itu disampaikan Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked dalam sebuah konferensi kontra-terorisme internasional pada hari Senin (11/9).

Pemerintah Daerah Kurdistan—pemerintahan semi otonom di Irak utara—bermaksud untuk mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab telah meminta Kurdi untuk membatalkan rencana referendum.

Shaked dalam konferensi tersebut menjadi pembicara utama di mana Sebastian Gorka, mantan penasihat Presiden Donald Trump, juga diundang sebagai pembicara.

“Israel dan negara-negara Barat memiliki kepentingan besar dalam pembentukan negara Kurdistan,” kata Shaked, dalam naskah sambutannya, tanpa menjelaskan kepentingan besar yang dimaksud.

”Saya pikir sudah waktunya bagi AS untuk mendukung prosesnya,” lanjut Shaked, seperti dikutip dari Haaretz, Selasa (12/9/2017).


Pemerintah AS, bersama dengan Rusia, Turki, Iran, Irak dan Suriah, telah menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Alasannya, bisa mengguncang wilayah Timur Tengah.

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis ketika berada di Ibu Kota Kurdi, Erbil, dua minggu yang lalu, mendesak Presiden KRG (Kurdistan Regional Government) Masoud Barzani untuk menunda referendum tersebut.

Sebelum Shkaed, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah menyatakan dukungannya untuk menciptakan negara Kurdi. Berbicara kepada sebuah delegasi dari 33 anggota Kongres AS bulan lalu, Netanyahu mengatakan bahwa dia memiliki sikap positif tentang kemerdakan Kurdi di beberapa wilayah di Irak.

Tiga tahun lalu, PM Netanyahu juga menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Kurdi di Irak utara. "Kami perlu mendukung aspirasi Kurdi untuk kemerdekaan. Mereka berhak mendapatkannya,” kata Netanyahu dalam sebuah pidato di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv.

Suku Kurdi, yang tinggal di Suriah, Irak, Turki, Iran dan Yordania, adalah salah satu etnis minoritas di Timur Tengah. Di Turki, kelompok Kurdi bahkan dianggap sebagai kelompok teroris dan terus diperangi pasukan Ankara.




Credit  okezone.com




Simak! Peringatan Tragedi 9/11, Direktur CIA Punya Pesan Khusus untuk Al Qaeda


Mike Pompeo. (Foto: Reuters)
Mike Pompeo. (Foto: Reuters)


WASHINGTON - Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Mike Pompeo mengeluarkan sebuah pesan peringatan kepada pemimpin Al Qaeda tepat pada16 tahun serangan 11 September 2001 atau 9/11. Serangan terhadap Amerika Serikat (AS) kala itu menewaskan hampir 3.000 orang.

Serangan Al Qaeda dengan pesawat bajakan menyasar menara kembar World Trade Center (WTC). Pentagon dan lapangan di Pennsylvania juga jadi target serangan.

”Jika saya jadi mereka, saya akan menghitung hari-hari saya,” kata Pompeo menyampaikan pesannya kepada Al Qaeda.

Dia mengatakan bahwa CIA bekerja dengan tekun untuk menemukan pemimpin organisasi tersebut setelah kematian pendirinya, Osama bin Laden. Al Qaeda saat ini dipimpin Ayman al-Zawahiri. Sedangkan putra kesayangan Osama, Hamza bin Laden digadang-gadang jadi calon pemimpin organisasi tersebut.


Pompeo mengatakan bahwa kepemimpinan senior Al Qaeda lebih lemah dari pada Tahun 2001. Meski demikian, lanjut dia, ancaman dari kelompok radikal tetap ada karena kelompok-kelompok seperti ISIS dan Ansar al-Syariah masih gencar beroperasi.

”Musuh mendapat pilihan apakah ini sudah selesai, dan hari ini, mereka belum menyimpulkan bahwa mereka dikalahkan,” kata Pompeo, seperti dikutip Fox News, Selasa (12/9/2017).

Wartawan Fox News, Bret Baier, bertanya kepada Pompeo tentang pernyataan mantan Presiden Barack Obama bahwa ISIS adalah tim "JV" dalam hal terorisme. JV yang dimaksud adalah joint venture atau berkomplot bersama-sama.


Pompeo meragukan hal itu. Menurutnya, ISIS hanya ancaman lapis kedua.

”Kapasitas untuk melakukan serangan kompleks di AS berkurang,” katanya. “(Tapi) ancaman di AS dari aktor terlokalisasi ini yang bekerja sama dengan ISIS tetap ada,” ujarnya.                                                  






Credit  okezone.com




Tepat Setelah Lonceng Berdentang, Ribuan Nama Korban Serangan 11 September Dibacakan dengan Keras




Upacara peringatan tragedi 11 September dipadai warga AS. (Foto: CBS New York) 
 Upacara peringatan tragedi 11 September dipadai warga AS. (Foto: CBS New York)



NEW YORK - Peringatan tragedi paling mematikan di Amerika Serikat (AS) yaitu tragedi 11 September 2001 telah resmi dimulai. Kala itu, sebuah pesawat yang dibajak teroris menghantam menara utara gedung World Trade Center pada pukul 08.46 waktu AS.
Kemudian pesawat menghantam menara bagian Selatan pada pukul 09.30 waktu setempat. Tragedi ini telah membunuh 2.978 orang. Hari ini, Presiden Donald Trump secara resmi telah memulai upacara peringatan dan mengawalinya dengan mengheningkan cipta di Gedung Putih bersama sang istri tepat pukul 08.46 ketika serangan pertama terjadi.

Upacara peringatan serangan bunuh diri itu digelar di 2 tempat yang berbeda. Peringatan diketahui digelar di markas pertahanan Pentagon dan di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat yang dibajak oleh para teroris.
Upacara peringatan di monumen peringatan, lonceng terlebih dulu dibunyikan sebagai tanda pembukaan upacara yang juga dibunyikan tepat pukul 08.46. Dan tepat setelah itu, nama-nama ribuan korban di bacakan keras untuk menghormati mereka yang gugur demikian dimuat BBC.

Lonceng tak hanya berbunyi sekali melainkan berbunyi sebanyak 3 kali. Lonceng kedua berbunyi pada pukul 9:03 pagi, kemudian yang ketiga berbunyi pada pukul 9:37 pagi untuk menandai saat pesawat yang dibajak menabrak Pentagon.
Sementara itu sebagaimana dinukil dari CBS New York, Senin (11/9/2017), sembari memegang foto keluarga mereka yang tewas, para kerabat korban dan para korban yang selamat meletakan bunga di atas monumen. Sehari sebelumnya, monumen peringatan korban juga telah dipadati warga dan dibuka untuk umum.


"Saya kehilangan beberapa banyak teman, banyak rekan kerja. Mungkin saya telah kehilangan tiga perempat teman dari jumlah total petugas pemadam kebakaran. Mereka terbunuh hari itu," ujar seorang petugas pemadam kebakaran, Dick Brennan.


Namun, nampaknya warga AS perlahan-lahan mulai melupakan trauma akan insiden tersebut. Lokasi kejadian yang kini telah dibangun kembali dilaporkan ditinggali oleh sekira 61 ribu orang. Jumlah ini terhitung, 3 kali lipat lebih banyak dari pada jumlah warga yang tinggal di kawasan itu pada tahun 2000.                                                    



Credit  okezone.com








AS Pertimbangkan Strategi Baru yang Agresif untuk Iran


Donald Trump
Donald Trump


CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan strategi baru yang disebut lebih agresif untuk menekan Iran. Langkah ini hendak dilakukan atas peran dari negara itu yang dianggap membantu terorisme dan kelompok militan di Timur Tengah. 

Proposal strategi baru itu diajukan oleh Menteri Pertahanan AS James Mattis, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, serta Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster. Mereka akan secara khusus memperesentasikan langkah tersebut dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan pada Jumat (15/9) mendatang.

Diharapkan proposal itu dapat disepekati pada akhir bulan ini. Strategi baru untuk Iran juga disebut menargetkan sejumlah tindakan berbahaya yang diduga dilakukan negara itu, seperti pengembangan program nuklir dan kegiatan mata-mata.

"Saya akan menyebut strategi ini sebagai strategi luas untuk berbagai kejahatan Iran, mulai dari dukungan terhadap terorisme, menciptakan destabilisasi di Timur Tengah, khususnya Suriah, Irak, dan Yaman," ujar seorang pejabat senior Pemerintah AS dalam kondisi anonimitas, Senin (11/9).

Pada Agustus lalu, Pemerintah AS juga telah menyetujui rancangan Undang-Undang baru yang memungkinkan diberikannya sanksi tambahan terhadap Iran. Namun, hal itu dinilai telah melanggar kesepakatan nuklir yang tercapai dibuat oleh Negeri Paman Sam bersama dengan Dewan Keamanan PBB pada 2015.

Kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan Dewan Keamanan PBB memuat ketentuan bahwa Iran harus mengurangi produksi uranium, serta meniadakan segala kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Meski AS mengatakan bahwa Teheran mematuhi perjanjian, namun sanksi harus diberikan karena negara adidaya itu tetap merasakan adanya ancaman.

Iran selama ini dinilai sebagai ancaman utama AS dengan kemungkinan bahwa negara itu dengan program nuklirnya dapat mengembangkan senjata berbahaya seperti rudal balistik. Dalam kesepakatan nukilr yang dibuat, AS merasa belum sepenuhnya dapat terlindung dari kemungkinan bahaya tersebut.

Hal itu diantaranya karena di dalam isi perjanjian, tidak dibahas adanya kekhawatiran dunia mengenai kegiatan non-nuklir Iran. Termasuk juga membuat AS dan negara lain yang terlibat dalam perjanjian dapat menghukum Iran atas adanya kemungkinan terjadinya hal itu.

Trump juga selama ini dikenal sebagai sosok yang mengecam kesepakatan nuklir Iran. Perjanjian dibuat saat AS berada di bawah pemerintahan mantan presiden Barack Obama itu disebut olehnya sebagai hal terburuk yang dinegosiasikan, dilansir laman Reuters.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID









Program OBOR Menyasar Investasi di Industri Keuangan


Peta one belt one road, obor yang merupakan jalur sutra baru dinisiasi Cina
Peta one belt one road, obor yang merupakan jalur sutra baru dinisiasi Cina



CB, HONG KONG -- Inisiasi Cina untuk membuka kembali jalur sutera modern melalui One Belt One Road (OBOR) mulai menyasar sektor keuangan, mulai dari perbankan dan asuransi. Pekan lalu, dua konglomerat terbesar Cina yakni HNA Group dan Anbang Insurance Group telah mempertimbangkan untuk membidik perusahaan asuransi asal Jerman, Allianz. 

Pada awal September 2017, Legend yang merupkan pemegang saham papan atas di Lenovo sepakat untuk membeli 90 persen saham di Banque Internationale a Luxemborg seharga 1,8 miliar dolar AS. Kesepakatan ini merupakan bagian dari inisiasi OBOR yang bertujuan untuk memperluas perdagangan dan kerja sama global.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Reuters, Selasa (12/9), Legend menyatakan akan fokus melakukan ekspansi investasi di negara lain seperti yang telah ditawarkan dalam OBOR. Legend berencana memperluas investasi di bidang layanan keuangan termasuk asuransi, sekuritas, dan teknologi keuangan.

Sejumlah bankir mengatakan, Legend sedang membidik perbankan dan asuransi di Asia Tenggara, Eropa, dan Hongkong. Wakil Ketua China Society for WTO Studies Huo Jianguo mengatakan, Cina membutuhkan keahlian yang lebih baik di bidang finansial agar ada keamanan jaminan kontrak, kemudahan pembiyaan, dan asuransi yang lebih baik.

"Kami membutuhkan institusi pembiayaan luar negeri, agar dapat meningkatkan partisipasi perusahaan asing dalam proyek kami di luar negeri dan memperluas aset perbankan," ujar Huo.

Huo menjelaskan, Cina memiliki kesulitan menarik institusi internasional agar terlibat dalam proyek OBOR. Jika tidak ada ada keterlibatan negara lain dalam proyek tersebut, maka OBOR tidak berkelanjutan.

Selain Legenda, sejumlah industri keuangan Cina lainnya juga akan memperluas investasi dan akuisisi di Eropa dan Asia. Perusahaan tersebut diantaranya perusahaan asuransi China Life, China Minsheng Financial, China Everbright Ltd yang merupakan bagian dari Everbright Group, dan Haitong International Securities.

Diketahui China Everbright berencana mengalokasikan 1,5 miliar dolar AS pada 2017 ini untuk merekrut manajer investasi maupun penjamin asuransi dari luar negeri untuk mempermudah ekspansi. Di sisi lain, China Merchants Bank sedang membidik perusahaan manajemen kekayaan di Eropa.

"Pesan dari regulator sudah jelas, mereka ingin perusahaan-perusahaan ini keluar dan mendapatkan akses yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan program Belt and Road, karena Cina perlu meningkatkan kekuatan keuangannya," ujar salah satu penasihat keuangan M&A yang enggan disebutkan namanya.

Menurut data Thomson Reuters, M&A menyatakan volume outbound sektor keuangan Cina telah mencapai 9 miliar dolar AS pada pekan lalu. Sementara pada 2016 volume outbound sekitar 12 miliar dolar AS. Jika volume pada tahun ini bisa meningkat dari 2016, maka 2017 akan menjadi tahun terbaik kedua sejak krisis keuangan global di 2008 silam.

Volume transaksi keuangan secara keseluruhan meningkat 8,2 persen pada 2017 ini, lebih tinggi dari 5,7 persen pada periode yang sama di tahun lalu. Salah satu partner untuk firma Baker McKenzie, Christina Lee mengatakan, keuangan merupakan sektor yang didorong berdasarkan pedoman invetasi outbound Cina.

"Lembaga keuangan Cina sebagian besar fokus di dalam negeri, M&A merupakan cara yang cepat untuk mendapatkanb eksposure dan experise di bidang keuangan internasional," kata Lee.






Credit    REPUBLIKA.CO.ID 





Pembangkit Listrik Lepas Pantai Lebih Murah Daripada Nuklir


Turbin. Ilustrasi
Turbin. Ilustrasi


CB, Untuk pertama kalinya, biaya untuk menghasilkan energi dari angin lepas pantai di Inggris lebih murah daripada nuklir. Seperti dilansir dari laman, Independent, data resmi yang diterbitkan pada Senin mengungkapkan bahwa proyek angin lepas pantai bisa menghasilkan tenaga 74,75 per jam megawatt, sementara nuklir hanya 57,50.

"Kami tahu hasil hari ini akan mengesankan, tapi ini sangat mengejutkan," kata Hugh McNeal, chief executive officer RenewableUK, asosiasi perdagangan energi terbarukan Inggris.

"Pengurangan biaya pemecahan rekor seperti yang diraih oleh angin lepas pantai belum pernah terjadi sebelumnya untuk infrastruktur energi yang besar," katanya.

Turbin yang lebih besar dan kabel voltase yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir membuat harga untuk tenaga angin berjatuhan. Harga baru rata-rata 47 persen lebih rendah dari pada dua setengah tahun yang lalu ketika hasil lelang kompetitif terakhir diumumkan.

Michael Grubb, profesor kebijakan energi dan perubahan iklim internasional di University College London, mengatakan bahwa hasil lelang tersebut mengkonfirmasi era baru dalam energi Inggris.

"Energi angin akan menjadikan mantel sebagai sumber energi terpenting dan berharga di Inggris saat minyak dan gas kita habis, mengubah dunia energi secara terbalik," katanya.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID




Pemerintah Siapkan Peta Jalan Produk Rekayasa Genetika


Rekayasa Genetika (Ilustrasi)
Rekayasa Genetika (Ilustrasi)

CB, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian koordinator Perekonomian tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan produk rekayasa genetika atau bioteknologi di dalam negeri.

"Akhir tahun ini diharapkan sudah selesai sehingga pada 2018 (roadmap itu) bisa dilaksanakan," kata Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Ignatia Maria Honggowati di Jakarta, Senin (11/9).

Menurut dia, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika tersebut sebagai acuan instansi terkait serta pemangku kepentingan dalam pengembangan benih hasil bioteknolegi di dalam negeri. Dengan demikian, lanjutnya, pengembangan benih produk rekayasa genetika tersebut nantinya akan lebih disesuaikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Saat ini, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika di dalam negeri tersebut masih dalam pembahasan dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi maupun pemangku kepentingan terkait.

Dalam diskusi bertajuk "Dampak Global Tanaman Biotek: Efek Ekonomi dan Lingkungan 1996-2015", Maria menyatakan, produk rekayasa genetika tidak pernah tidak diizinkan di Tanah Air, asalkan pengembangannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. "Saat ini Indonesia harus segera mulai mengembangkan produk rekayasa genetika," ucapnya.

Sementara itu ekonom senior Indef Bustanul Arifin menilai adanya keraguan-raguan pemerintah untuk mengembangkan produk rekayasa genetika di dalam negeri, meskipun di sejumlah negara sudah sangat pesat dimanfaatkan.

Keraguan tersebut, lanjutnya, karena selama ini penyerapan benih unggul di tingkat petani masih sangat lambat apalagi nantinya dengan adanya benih hasil bioteknologi. "Benih baru yang dihasilkan peneliti (Badan Litbang Pertanian) saja saat ini tidak banyak yang dipakai petani," ujarnya.

Padahal, menurut pengajar pada Universitas Lampung itu, dengan penurunan kapasitas sumber daya pertanian saat ini, terutama lahan persawahan sulit meningkatkan produktivitas tanpa penggunaan benih unggul. "Tidak mungkin hanya mengandalkan luas tambah tanam untuk meningkatkan produksi. Dengan bioteknologi akan ada lompatan produktivitas," katanya.

Direktur PG Economics Graham Brookes mengungkapkan, penerapan tanaman bioteknologi di sejumlah negara selama 20 tahun terakhir menunjukkan pengurangan penggunaan pestisida sebanyak 619 juta kilogram, atau 8,1 persen secara global.

Tanaman biotek, lanjutnya, memungkinkan petani untuk menanam lebih banyak tanpa perlu menggunakan lahan tambahan, karena adanya peningkatan produktivitas tanaman. "Dari tahun 1996-2015 di semua pengguna teknologi ini hasil panen meningkat rata-rata 13,1 persen untuk jagung IR dan 15 persen untuk kapas IR, sedangkan kedelai rata-rata 9,6 persen," tuturnya.

Dengan pengendalian hama dan gulma yang lebih baik, menurut Brookes, bioteknologi tanaman membantu meningkatkan hasil panen petani sehingga pendapatan mereka lebih tinggi. Pada 2015 keuntungan bersih di tingkat petani secara global 15,5 miliar dolar AS sama dengan kenaikan rata-rata pendapatan sebesar 90 dolar AS per hektar, atau selama 1996-2015 pendapatan pertanian meningkat 167,7 miliar dolar AS.

Direktur Indonesia Biotechnologi Centre (IndoBic) Bambang Purwantara menyatakan optimis dalam waktu yang tidak lama lagi benih produk rekayasa genetika akan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh petani di Tanah Air.

Apalagi, tambahnya, saat ini sejumlah lembaga telah menghasilkan benih bioteknologi seperti PTPN XI berupa tebu tahan kering, LIPI berupa padi BT dan Balitbangtan bersama dengan Cornel University yakni kentang tanah hawar daun.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID


Komite di Oslo Didesak Ubah Aturan untuk Cabut Nobel Aung San Suu Kyi


Aung San Suu Kyi
EPA Para aktivis menganggap AungSanSuuKyi tak berbuat banyak untuk mengakhiri krisis kemanusiaan diRakhine.

Jakarta - Komite Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo diminta mengubah peraturan internal sehingga Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi bisa dicabut karena dianggap tak berbuat banyak untuk mengatasi krisis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Petisi pencabutan Nobel yang diterima Aung San Suu Kyi pada 1991 tersebut hingga Senin (11/09) siang mencapai hampir 500.000 tanda tangan.
Rencananya petisi ini akan disampaikan ke Komite di Oslo begitu melewati batas setengah juta pendukung, kata salah seorang inisiator petisi Agus Sari.
"Kami berencana menyerahkan langsung petisi ini ke Komite Nobel pada saatnya nanti. Kami sadar bahwa mereka sudah mengatakan tidak bisa mencabut Nobel (untuk Aung San Suu Kyi), tapi yang ingin kami sampaikan adalah Aung San Suu Kyi tidak layak menerimnya," kata Agus kepada BBC Indonesia.

 "Yang penting ada kesadaran publik bahwa perlu ada tekanan besar kepada Aung San Suu Kyi dan penguasa militer untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine," katanya.
Sebelumnya, Jonna Petterson dari Kantor Komite Nobel, kepada BBC Indonesia mengatakan, "Berdasarkan anggaran dasar kami, Hadiah Nobel tidak dapat dicabut."
'Terlibat kejahatan kemanusiaan'


Poster Aung San Suu Kyi
Reuters Dalam demonstrasi diJakarta, pemimpin Myanmar AungSanSuuKyi dikatakan sebagai penjahat kemanusiaan.

Selain tak dapat dicabut, mantan anggota komite, Gunnar Stalsett, mengatakan komite juga tidak mengeluarkan kecaman.
"Hadiah (Nobel) Perdamaian tak pernah dicabut dan Komite tidak mengeluarkan kecaman atau mengkritik penerima hadiah," kata Stalsett, mantan politikus yang menjadi anggota komite pada 1991, saat Suu Kyi menerima penghargaan.
"Prinsip yang kami anut adalah bahwa keputusan (pemberian Hadiah Nobel) bukan deklarasi seorang yang suci," kata Stalsett seperti dikutip The New York Times.
"Saat keputusan telah dibuat dan hadiah diberikan, itulah akhir tanggung jawab Komite," tambahnya.

 Agus Sari mengatakan pihaknya menghormati Anggaran Dasar atau aturan internal Komite Nobel. Tapi ada baiknya Komite sekarang melakukan kajian atau evaluasi untuk mencerminkan situasi yang berkembang di lapangan.
"Mereka harus melihat ke diri sendiri, me-review secara internal, jangan-jangan ada kriteria atau mekanisme (pemberian Hadiah Nobel) yang harus mereka ubah," kata Agus.
Salah satu pendukung petisi adalah kolumnis surat kabar Inggris The Guardian, Gerge Monbiot.
Menurut Monbiot, Komite Nobel harus bertanggung jawab atas penghargaan yang mereka berikan dan mencabut penghargaan jika dianggap para penerima melanggar prinsip-prinsip yang mereka pegang.
Terbuka kemungkinan, tulis Monbiot, 'kita berada dalam situasi luar biasa di mana penerima hadiah Nobel Perdamaian terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan'.





Credit  detik.com



Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi tak bisa ditarik walau banyak yang tuntut


pengungsi Rohingya
foto AFP
Image caption Pengungsi Rohingya melewati Sungai Naf untuk menuju Bangladesh.

Di tengah krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingnya, para aktivis mendesak Komite Nobel mencabut hadiah untuk Aung San Suu Kyi, namun permintaan itu tak bisa dipenuhi berdasarkan anggaran dasar komite.
Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi dikritik oleh pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Myanmar karena dianggap tidak melindungi minoritas Muslim Rohingya.
Petisi melalui change.org dengan judul - Ambil Kembali Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi - telah ditandatangani lebih dari 300.000 sebelum diajukan ke Komite Nobel bila telah mencapai angka 500.000 tanda tangan. Petisi serupa juga dilakukan melalui online lain termasuk avaaz.org dengan ribuan pendukung.

 Sejumlah aktivis lain termasuk penerima Hadiah Nobel Perdamaian lain, Malala Yousafzai, juga mengkritik Suu Kyi terkait penanganan Muslim Rohingya.
"Dalam beberapa tahun terakhir, saya berulang kali mengecam perlakukan tragis dan memalukan (terhadap Muslim Rohingya). Saya masih menunggu rekan penerima Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi untuk melakukan hal yang sama. Dunia menunggu dan Muslim Rohingya juga menunggu," cuit Melala melalui akun Twiternya.
PBB mencatat angka sekitar 123.000 orang yang telah mengungsi ke Bangladesh menyusul konflik yang kembali pecah akhir Agustus lalu menyusul serangan ke paling tidak 20 kantor polisi oleh kelompok gerilyawan Rohingya yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Serangan ini dilakukan ARSA sebagai respons terhadap hal yang mereka katakan upaya untuk mencegah persekusi lebih lanjut terhadap Rohingnya oleh militer Myanmar. Langkah ini memicu operasi militer yang menyebabkan warga Rohingnya mengungsi dari desa-desa mereka.
Akhir Desember 2016, beberapa penerima Hadiah Nobel, termasuk Muhammad Yunus, Malala dan Desmond Tutu dan 11 penerima lain, menandatangani surat terbuka terkait Rohingya dan "memperingatkan terjadinya potensi genosida."

Tuntutan cabut Hadiah Nobel

Surat terbuka ini dan unggapan Malala pada Senin (04/09) ditanggapi dengan kritikan terhadap Aung San Suu Kyi, dan tuntutan agar hadiah Nobel yang ia terima ditarik kembali.

Salah seorang pengguna @HumzaYousaf, menanggapi dengan menulis, "(Pernyataan (kuat) dari @Malala - dengan tepat menyerukan kepada Aung San Suu Kyi terkait tanggapan tak atas perlakukan buruk terhadap Rohingnya yang terjadi di bawah pemerintahanya."
Melalui Facebook, akun atas nama Ebrahim Mohammad, menyebutkan ,"Aung San Suu Kyi bukan orang seperti yang diperkirakan dunia, Hadiah Nobel Perdamaian harus dicabut. Ia tak mengindahkan pembunuhan massal oleh militernya."
Namun ada juga pengguna lain yang meminta untuk tidak mengaitkan dengan agama, Annie‏ @anniesehar1, yang menulis, "Saya harap Dunia akan mengerti ini semua bukan karena agama. Keberutalan ini harus dihentikan. Hargai hidup manusia dan ciptakan Dunia yang damai."
Dalam wawancara dengan wartawan BBC Fergal Keane April lalu, Suu Kyi menolak definisi genosida dan menyebutkan sebagai dua komunitas yang terpecah.
Penerima Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus dalam surat terbukanya yang diterbitkan Selasa (05/09) melalui Twitter berisi desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk "turun tangan menangani krisis kemanusiaan di Rakhine."

Mungkinkah Hadiah Nobel dicabut?

Komite Nobel yang terdiri dari warga Norwegia dan diangkat oleh parlemen negara itu, tidak pernah mencabut hadiah dan demikian pula halnya dengan yang diterima Aung San Suu Kyi.
Jonna Petterson dari Kantor Komite Nobel - dalam jawaban pertanyaan BBC Indonesia - menulis, "Berdasarkan anggaran dasar kami, Hadiah Nobel tidak dapat dicabut."
Selain tak dapat dicabut, mantan anggota komite, Gunnar Stalsett, mengatakan komite juga tidak mengeluarkan kecaman.
"Hadiah (Nobel) Perdamaian tak pernah dicabut dan komite tidak mengeluarkan kecaman atau mengkritik penerima hadiah," kata Stalsett, mantan politikus yang menjadi anggota komite pada 1991, saat Suu Kyi menerima penghargaan.

 "Prinsip yang kami anut adalah keputusan (pemberian hadiah) bukan deklarasi seorang yang suci," kata Stalsett seperti dikutip New York Times.
"Saat keputusan telah dibuat dan hadiah diberikan, itulah akhir tanggung jawab komite," tambahnya.

Emerson Yuntho, aktivis kemanusiaan Indonesia, yang mengawali petisi di change.org, mengatakan Komite Nobel seharusnya "membuat terobosan" terkait dengan perkembangan yang terjadi ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Aung San Suu Kyi Senin (04/09) dan meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
Pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik penerima Nobel ini karena dianggap gagal melindungi Muslim Rohingya.
Sejumlah penerima Hadiah Nobel lain juga menghadapi silang pendapat. Para aktivis juga pernah menuntut ditariknya hadiah untuk Henry Kissinger dan Barack Obama.
Pada 1994, salah seorang anggota komite mengundurkan diri menyusul Hadiah Nobel yang diberikan kepada pemimpin Israel dan Palestina, Shimon Perez, Yitzhak Rabin serta Yasser Arafat.

Kaare Kristiansen, anggota komite Nobel, saat itu menyebut Arafat "teroris" yang tak pantas mendapat Nobel.




Credit  bbc.com