Qatar: Krisis Teluk hancurkan kestabilan regional

Wakil Tetap Qatar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Alya Ahmed bin Saif Ath-Thani. (un.org)

Doha (CB) - Qatar kembali menyatakan bahwa krisis yang berkecamuk di kawasan Teluk, yang dipaksakan atas Doha oleh sejumlah negara tetangganya, merupakan kebijakan tak bertanggung-jawab dan menghancurkan kestabilan regional, demikian laporan Kantor Berita Qatar (QNA).

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Wakil Tetap Qatar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Alya Ahmed bin Saif Ath-Thani sebelum menghadiri pertemuan resmi Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa (26/6).

Utusan Qatar tersebut mengatakan pemblokiran negara tidak memperhitungkan pemeliharaan sistem Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)., bahkan berlanjutnya krisis saat ini akan mengancam keamanan dan kestabilan Wilayah Timur Tengah.

Wanita diplomat itu menegaskan bahwa Qatar menyampaikan kembali seruannya bagi dialog antara semua pihak guna menyelesaikan pertikaian di kawasan Teluk, dan memuji upaya penengahan yang dipelopori oleh Kuwait.

Ia juga memperingatkan mengenai bahaya dari penggunaan dunia maya untuk mengancam keamanan dan kedaulatan negara, yang menjadi salah satu ancaman utama yang mengakibatkan meletusnya krisis di kawasan Teluk.

Pada 5 Juni 2017, empat negara di Wilayah Teluk, yakni Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, karena menuduh Qatar mendukung terorisme dan merusak kestabilan wilayah.

Namun, pihak Doha telah membantah tuduhan tersebut, dan menyebutnya "tidak dapat dibenarkan" dan "tanpa dasar", demikian laporan kantor berita Xinhua China.

Credit  antaranews.com

Militer Suriah capai prestasi penting dalam pertempuran di Suriah selatan

Dokumentasi tentara Suriah. (REUTERS/Omar Sanadiki)

Damaskus, Suriah (CB) - Militer Suriah membuat kemajuan penting dalam pertempuran melawan gerilyawan di Provinsi Daraa, di Suriah Selatan, Selasa (26/6).

Militer merebut Daerah Al-Lajat di pinggir timur-laut Daraa, dan Kota Kecil Busr Al-Harir di pinggir timur, kata media setempat.

Merebut Busr Al-Harir telah memungkinkan militer Suriah menghubungkan daerah yang dikuasainya di Daraa Timur dengan daerah di pinggir barat Provinsi Sweida, yang berdekatan.

Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia mengatakan kemenangan itu terjadi setelah "ratusan serangan udara Rusia" ditujukan ke daerah yang dikuasai gerilyawan di Daraa.

Sejak awal operasi militer di bagian selatan pekan lalu, militer Suriah telah memusatkan perhatian pada perebutan kembali Daerah Busr Al-Harir karena kepentingan logistiknya.

Kota kecil tersebut terletak di tengah antara daerah yang dikuasai pemerintah di Provinsi Sweida --yang berdampingan-- dan daerah yang dikuasai pemerintah di Daraa.

Merebut Busr Al-Harir juga memungkinkan militer mengepung beberapa daerah di pinggir timur-laut Daraa, terutama setelah juga merebut Al-Lajat.

Pendekatan ini disebut "taktik menggigit", yang digunakan militer untuk memutus daerah yang dikuasai gerilyawan untuk mengucilkan mereka satu-sama-lain untuk memudahkan penyerbuan terhadap mereka dalam tahap selanjutnya.

Sementara itu, kantor berita resmi Suriah, SANA, menyatakan militer mulai menyediakan tameng tembakan buat personel Angkatan Bersenjata yang bergerak maju di sektor tenggara Daraa.

Ditambahkannya, pasukan tersebut berjuang untuk memutus jalur pasokan gerilyawan antara Daraa dan perbatasan Jordania.

Gerilyawan Front An-Nusra, yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida, di Daraa menghalangi upaya perujukan antara pasukan pemerintah dan kelompok gerilyawan lain dengan melancarkan serangan bunuh diri terhadap pos militer Suriah di Daraa, kata SANA.

Pertempuran di Suriah Selatan juga meliputi daerah di pinggir Provinsi Sweida, dan Provinsi Quneitra di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Militer Suriah telah mempersiapkan operasi untuk membebaskan Daraa, Sweida, dan Quneitra di Suriah Selatan, setelah sepenuhnya mengamankan Ibu Kota Suriah, Damaskus, dan pinggirnya selama beberapa bulan belakangan.

Namun situasinya rumit, sebab banyak daerah di Suriah Selatan seperti Provinsi Daraa, di dekat Jordania dan Dataran Tinggi Golan, termasuk di dalam zona penurunan ketegangan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung masyarakat internasional.

Credit  antaranews.com

Palestina kutuk serangan oleh pemukim Yahudi

Siswa putri mengikuti kelas di sebuah tenda di lokasi sekolah mereka setelah pasukan Israel menghancurkan bangunan yang biasa digunakan untuk kelas, di selatan Hebron, wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, Selasa (10/4/2018). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Ramallah (CB) - Kementerian Luar Negeri Palestina pada Selasa (26/6) mengutuk serangan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan tempat suci mereka, serta menilai Pemerintah Israel bertanggung-jawab atas serangan itu.

Saat ini Pemerintah Israel melihat kesempatan untuk melakukan rencana perluasan kolonial, termasuk penuntasan Judaisasi atas Jerusalem, perluasan permukiman, serta makin menghapuskan kehadiran Palestina dari wilayah pendudukan, demikian pernyataan Kemenlu Palestina, layaknya dikutip kantor berita Xinhua China.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah bentrokan pada malam hari antara orang Palestina dan pasukan Israel tepat setelah pemukim memasuki Kota Nablus di Tepi Barat Sungai Jordan dan melakukan upacara di Makam Nabi Yusuf AS, tempat yang dipandang suci oleh kedua pihak.

Beberapa sumber medis mengatakan lebih dari 35 orang Palestina, termasuk seorang wartawati dan seorang anak kecil, cedera oleh tentara Israel yang menembakkan peluru berlapis karet dan peluru aktif, gas air mata serta granat kejut untuk membubarkan orang Palestina.

Pemukim Yahudi juga menyerang warga sipil Palestina dan kendaraan mereka di Desa Burqa.

Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Amerika Serikat mendukung Israel, dan membiarkan pemukim Yahudi melancarkan provokasi dan kekerasan terhadap orang Palestina dan tempat suci mereka".

Palestina juga menyeru ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar "mempercepat pelaksanaan mekanisme hukum internasional dan prosedur untuk mengaktifkan sistem perlindungan internasional sebelum terlalu terlambat".

Credit  antaranews.com

Perkuat Militer, Israel Terima Lagi 3 Jet Tempur Siluman F-35 AS

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Israel menerima lagi tiga jet tempur canggih tersebut. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Israel menerima lagi tiga jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin. Ketiga jet tempur generasi kelima Amerika Serikat (AS) ini diperoleh saat pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah memperkuat militernya.

Sebelumnya, sekutu utama Washington itu sudah menerima sembilan unit F-35. Dengan demikian, negara yang masih berkonflik dengan Palestina ini memiliki 12 unit jet tempur yang jadi kebanggan NATO tersebut.

Selusin jet tempur canggih itu akan membentuk Skuadron Golden Eagle milik Angkatan Udara Israel (IAF).

"Jet baru akan mulai mengambil bagian dalam kegiatan operasional IAF dalam waktu singkat," kata IAF dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Express, Selasa (26/6/2018).

Bulan lalu, komandan IAF Amikam Norkin mengungkapkan jet tempur F-35 telah digunakan untuk serangan udara pada dua kesempatan sejauh ini.

"Angkatan Udara Israel telah dua kali melakukan serangan dengan F-35, pada dua front yang berbeda," ujarnya. "Saya pikir kami adalah yang pertama menyerang dengan F-35 di Timur Tengah, saya tidak yakin tentang area lain."

Militer Israel kemudian mengklaim bahwa mereka sebagai pengguna pertama jet F-35 untuk operasional di dunia, tidak hanya di Timur Tengah.

Norkin tidak menyebutkan kapan kedua serangan itu terjadi, tetapi dia mengatakan bahwa pesawat canggih itu tidak melakukan serangan selama pemboman Israel terhadap target Iran di Suriah pada 10 Mei lalu.

Jet tempur F-35 generasi kelima telah dicap sebagai "game-changer" oleh militer Israel, tidak hanya karena kemampuan stealth dan ofensifnya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menghubungkan sistemnya dengan pesawat lain dan menciptakan pembagian jaringan informasi.

IAF telah mengonfirmasi akan membeli setidaknya 50 jet tempur F-35 dari kontraktor pertahanan AS, Lockheed Martin. Namun, tidak jelas apakah negara itu akan mendapatkan sebanyak itu.

Meski demikian, pembelian pesawat canggih itu mendapat kritik karena harganya terlalu mahal. Masing-masing sekitar USD100 juta.

Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset (Parlemen) pernah merilis laporan yang menyerukan Angkatan Bersenjata Israel untuk melakukan "analisis alternatif" yang mungkin menawarkan opsi baru untuk IAF, yang tidak termasuk membeli lebih dari 50 jet F-35.

"Dengan semua keterbatasan yang ada, kita tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk secara teliti menilai wajah masa depan, terutama yang berkaitan dengan platform tempur udara, yang sangat mahal, kritis dan tunduk pada teknologi yang berubah dengan cepat," bunyi laporan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Tembakkan 12 Roket ke Israel, Militan Palestina: Bom Dibalas Bom

Serangan beberapa roket dari Gaza dengan target wilayah Israel. Foto/Times of Israel/Ist

GAZA - Kelompok militan Palestina, termasuk faksi dari Hamas dan Jihad Islam, mengaku bertanggung jawab atas tembakan 12 roket ke wilayah Israel pada Selasa malam. Dari 12 roket yang ditembakkan, tiga di antaranya dihalau oleh sistem anti-rudal Iron Dome.

"Semua pemboman akan dibalas dengan pemboman; kami tidak akan menerima serangan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) yang berkelanjutan," kata kelompok militan itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Rabu (27/6/2018) sore.

IDF mengonfirmasi sebanyak 12 roket ditembakkan ke Israel dari Gaza. Tiga di antaranya dihalau sistem Iron Dome, sedangkan sisanya tidak dijelaskan posisi pendaratannya. IDF juga tidak merinci dampak serangan belasan roket tersebut.

Menurut IDF, militer telah menargetkan dua basis Hamas di Gaza dengan dua pesawat jet tempur dan tank. Salah satu pesawat menyerang mobil di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza yang dituduh dikemudikan operator penerbangan layang-layang api yang membakar lahan petani di Israel selatan.

Selanjutnya, IDF menembaki orang-orang Palestina yang sedang mengungsi di Jalur Gaza utara. Satu orang terluka dan telah dievakuasi ke fasilitas medis.

"Pada saat yang sama, organisasi teror Hamas melakukan serangan balistik terhadap Israel. Organisasi itu akan menerima konsekuensi atas aksi terorisme dan ketidakstabilan," bunyi pernyataan IDF, yang dilansir Haaretz, Kamis (28/6/2018).

Pekan lalu, sekitar 45 roket ditembakkan dari Gaza ke Israel malam hari yang dibalas serangan militer Israel dengan target wilayah kantong Hamas yang dianggap sebagai lokasi penerbangan layang-layang api dan balon ledak. Senjata sederhana itu telah menyebabkan kebakaran ribuan hektare lahan pertanian dan cagar alam di Israel selatan.

Credit  sindonews.com

Israel Kembali Bentrok dengan Hamas di Gaza

Ilustrasi pesawat Israel. (AFP Photo/Jack Guez)

Jakarta, CB -- Pesawat dan tank Israel menyerang sebuah kendaraan milik Hamas, faksi Palestina yang menguasai Jalur Gaza, sementara kelompok bersenjata tersebut meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel.

Penduduk lokal di kamp pengungsi Nusseirat di pusat Jalur Gaza mengatakan tak ada korban jatuh saat mobil meledak. Gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan kebakaran yang disebut sebagai kendaraan incaran Israel tersebut.

Pernyataan militer Israel menyebut mobil itu milik seorang anggota kelompok bersenjata "yang banyak terlibat dalam pembakaran dan penerbangan bom balon dari Gaza ke Israel." Dua pos pengawasan Hamas juga jadi terkena dampak serangan.

Dalam beberapa pekan terakhir, warga Palestina mengirimkan layangan dan balon terbang membawa batu bara atau kain terbakar melintasi perbatasan Gaza untuk membakar peternakan dan hutan. Alat peledak pun dikirim menggunakan taktik yang sama.



Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum di Gaza menyatakan serangan Israel terhadap mobil itu "pantas direspons cepat" dengan tembakan roket dan menunjukkan faksi-faksi bersenjata siap "mempertahankan masyarakat dan melindungi kepentingannya."

Sistem pertahanan Kubah Besi Israel diluncurkan ke arah tiga dari 13 roket yang ditembakkan, kata seorang juru bicara militer.

Tak ada korban yang jatuh maupun kerusakan yang terjadi di Israel, setelah sirene serangan udara dibunyikan di permukiman sekitar Jalur Gaza jelang fajar.

Peningkatan ketegangan di Jalur Gaza dan sumpah kedua pihak untuk saling membalas serangan berpotensi memperluas konflik.

Israel menuding Hamas mendorong kekerasan untuk mengalihkan opini domestik dari kekurangan energi dan masalah perekonomian.

Israel mempertahankan blokade laut terhadap Gaza dan pembatasan pergerakan orang maupun barang di perbatasan darat. Mesir juga lebih banyak menutup perbatasannya denga Gaza, dengan alasan keamanan.




Credit  cnnindonesia.com

Myanmar Pecat Jenderal yang Pimpin Operasi Terhadap Rohingya

Myanmar memecat jenderal yang memimpin operasi terhadap Rohingya. Foto/Istimewa

NAYPYIDAW - Myanmar memecat seorang jenderal yang diduga telam memimpin operasi brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu. Pemecatan ini dilakukan di bawah tekanan dari Kanada dan Uni Eropa (UE).

Militer Myanmar mengumumkan telah memecat Mayor Jenderal Maung Maung Soe. Meski begitu, militer Myanmar memecat Soe bukan untuk alasan operasi terhadap Muslim Rohingya namun atas kelalaian.

"Soe menunjukkan kelemahan dalam menghadapi serangan militan terhadap pos-pos polisi di negara bagian Rakhine barat pada tahun 2016 dan 2017," demikian pernyataan dari kantor komando dinas layanan pertahanan, Min Aung Hlaing, seperti dikutip dari Washington Post, Selasa (26/6/2018).

Menurut pernyataan dari kantor panglima tertinggi Myanmar, Maung Maung Soe gagal menanggapi serangan teroris yang diluncurkan pada Oktober 2016 dan Agustus 2017 oleh Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ARSA adalah kelompok militan yang pertama kali muncul dua tahun lalu yang berjuang atas nama kaum Rohingya yang terpinggirkan.

Pernyataan itu mencatat bahwa militer tidak menemukan kesalahan apa pun terhadap jenderal itu ketika ia melakukan tugas-tugas normalnya. Tetapi selama serangan itu ia menunjukkan kekurangan dalam merespon tepat waktu terhadap peringatan dini penggunaan kekerasan dan tindakan tanpa hukum oleh ARSA.

Meski begitu, pengumuman ini disambut negatif oleh kelompok hak asasi manusia. Mereka menginginkan sanksi ditambah dengan tindakan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk mengakhiri impunitas jangka panjang bagi militer Myanmar. Pengadilan pekan lalu memberi Myanmar waktu hingga 27 Juli untuk menanggapi permintaan penuntutan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mendengarkan kasus dugaan deportasi Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

"Pengunduran diri ini - disengaja atau dipaksakan - tidak mewakili pertanggungjawaban nyata atas kekejaman yang dilakukan oleh tentara dan pasukan keamanan yang diperintahkan, dalam hal ini, oleh Maung Maung Soe atau Aung Kyaw Zaw," kata Richard Weir, peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch.

"Selain itu, belum ada pengakuan bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan di bawah mereka, dengan tindakan kelalaian atau perintah langsung," sambung Weir.

“Para korban kekejaman ini layak mendapatkan jawaban dan mereka berhak mendapatkan beberapa ukuran keadilan. Mereka layak meminta orang-orang ini bertanggung jawab, bukan pensiun yang enak,” tukasnya.

Keputusan itu datang tak lama setelah UE dan Kanada mengumumkan sanksi terhadap Maung Maung Soe dan enam perwira militer serta perwira polisi di Myanmar. Kanada dan UE membekukan aset dan memberlakukan larang bepergian kepada ketujuh perwira tersebut yang terdiri dari lima jenderal militer, seorang jenderal perbatasan, dan seorang komanda polisi.

Kanada sebelumnya memberi sanksi kepada Maung Maung Soe pada bulan Februari di bawah tindakan yang berbeda. Pernyataan militer Myanmar tidak menyebutkan sanksi.

“Kanada dan komunitas internasional tidak dapat diam. Ini adalah pembersihan etnis. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.

Militer Myanmar telah mempertahankan bahwa apa yang mereka sebut sebagai "operasi pembebasan" sebagai respons yang sah terhadap serangan Agustus lalu. Pernyataan ini sebagian besar telah dianut oleh pemerintah sipil Aung San Suu Kyi dan sejumlah besar orang Myanmar. 

Etnis Rohingya sangat diremehkan di Myanmar, di mana mereka dipandang sebagai imigran gelap. Kampanye ini mendukung popularitas militer, yang mundur dari pemerintahan langsung negara itu pada tahun 2011.



Credit  sindonews.com

Kisah Kejamnya Tentara Myanmar Membantai Etnis Rohingya

Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]

CB, Jakarta - Pada awal Agustus tahun lalu, militer Myanmar mengerahkan operasi penumpasan pemberontak Rohingya, yang mereka klaim bersembunyi di permukiman sipil negara bagian Rakhine. Seorang letnan muda bernama Kyi Nyan Lynn ikut ke Negara Bagian Rakhine, bersama ratusan tentara Myanmar lainnya untuk kampanye militer yang akan mengusir ratusan ribu Muslim Rohingya dari rumah mereka dan membakarnya sampai habis.
Letnan Kyi Nyan Lynn adalah tentara dari Divisi Infanteri Ringan ke-33. Kyi Nyan Lynn adalah bagian dari apa yang disebut pengamat militer Barat sebagai ujung tombak Myanmar bersama ratusan tentara yang bertempur terbagi dua divisi infanteri ringan ke-33 dan ke-99. Dua divis ini terkenal karena kampanye kontra-pemberontakannya yang brutal terhadap etnis Rohingya.

Ketika militan Rohingya melancarkan serangan ke seluruh Rakhine Utara pada Agustus tahun lalu, divisi ke-33 dan ke-99 mengusir 700.000 Rohingya ke Bangladesh. PBB mengatakan divisi ini telah melakukan genosida, sementara Amerika Serikat menyebut aksi mereka sebagai pembersihan etnis. Namun Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]
Banyak yang menyebut tentara Myanmar melakukan pembunuhan massal dan membakar desa-desa Rohingya. Tapi investigasi Reuters, seperti dikutip pada 27 Juni 2018, memaparkan lebih spesifik peran divisi infanteri ringan ke-33 dan ke-99 Myanmar, bagaimana mereka melakukan serangan brutal di seluruh Negara Bagian Rakhine utara atas perintah langsung Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar.

Divisi ke-33 dan ke-99 datang ke desa-desa Rohingya untuk mengumumkan maksud kedatangan mereka kepada penduduk Rohingya yang cemas dan takut. Pertemuan-pertemuan dengan penduduk Rohingya diadakan di tempat-tempat seperti sekolah dan kantor polisi, untuk menyampaikan pesan serupa.

Sai Sitt Thway Aung dari Divisi Infanteri ke-99 mengunggah foto berseragam di Facebook.[Facebook via Reuters]
Para perwira mengatakan mereka telah datang untuk "membersihkan" daerah itu dan menumpas teroris dan penjahat. Mereka menuduh penduduk Rohingya menyembunyikan teroris dan mengancam akan membakar desa-desa dan menembak siapa saja yang mereka anggap mencurigakan.
Sai Sitt Thway Aung, seorang prajurit divisi ke-99, mengunggah status di Facebook-nya saat dia berada di kota Meiktila, Myanmar tengah.

"Tolong kirim kami secepatnya ke Rakhine di mana para teroris berada. Utang darah orang-orang yang akan saya kumpulkan dengan penuh hasrat," tulis Sai Sitt Thway Aung di Facebook pada 27 Agustus.
Pada 1 September, sekelompok tentara divisi ke-33 menangkap 10 pria dan pemuda Rohingya di Inn Din. Keesokan harinya, dengan bantuan penduduk desa Rakhine, mereka menembak dan memukuli tahanan sampai mati, lalu membuang mayat mereka di kuburan massal.
Dua wartawan Reuters ditangkap pada Desember setelah polisi mengetahui bahwa mereka telah melaporkan pembantaian di Inn Din. Bulan berikutnya, militer mengakui tentaranya telah terlibat pembunuhan itu, dan mengatakan tujuh tentara telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Militer tidak mengungkap nama, pangkat atau divisi mereka. Namun dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di balik jeruji besi, dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Negara Myanmar dan terancam hukuman 14 tahun penjara.

Pemandangan salah satu desa Rohingya yang terbakar di Negara Bagian Rakhine. Beberapa tentara dari ke-33 dan ke-99 melakukan pembakaran secara rutin dan sistematis, ungkap polisi kepada Reuters.[REUTERS/Soe Zeya Tun]
Pada 30 Agustus di Maungdaw utara, tentara juga merusak desa Min Gyi, atau yang disebut Tula Toli, menurut kesaksian salah satu pengungsi Rohingya yang kini berada di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Pengamat Human Rights Watch mengatakan pembantaian terjadi di Tula Toli. Tentara menembak penduduk yang melarikan diri dan mengumpulkan ratusan lainnya, kata Human Rights Watch dalam sebuah laporan. Para prajurit kemudian secara sistematis membunuh orang-orang selama beberapa jam. Sebelum membunuh dan memperkosa banyak perempuan dan anak-anak Rohingya.
Seorang perempuan Rohingya bernama Begum mengatakan tentara membawanya ke sebuah rumah di Tula Toli bersama 11 perempuan dewasa dan gadis lain, termasuk adik perempuannya. Dia mengatakan enam tentara dengan lencana divisi ke-99 mendorongnya ke sebuah ruangan yang penuh dengan mayat. Kemudian salah satu tentara menggorok leher adiknya.

"Aku tidak tahan melihatnya jadi aku memalingkan wajahku," katanya sambil terisak-isak dan gemetar ketika dia berbicara.
Begum mengatakan dia ditendang dan dipukuli sampai pingsan. Ketika dia sadar, hari sudah gelap. Punggung dan kakinya terbakar dan kepalanya sakit. Sekitar 10 wanita lainnya terbaring terbakar dan tidak sadarkan diri saat dia merangkak keluar.
Pada 5 September kampanye militer Myanmar di Rakhine secara resmi berakhir. Aung San Suu Kyi menyampaikan ini dalam pidato dua minggu kemudian. Namun serangan-serangan pembakaran di desa-desa Rohingya berlanjut selama berminggu-minggu, seperti yang diperlihatkan gambar-gambar satelit.
Polisi yang ikut dalam pembakaran menceritakan bagaimana tentara membakar desa Rohingya. Setiap operasi melibatkan lima hingga tujuh polisi dan sedikitnya 20 tentara. Polisi mengepung rumah-rumah Rohingya sementara tentara menyisir kemudian membakar rumah beratap daun dan berdinding bambu.

Divisi yang memimpin operasi pembersihan disambut sebagai pahlawan di Myanmar tengah. Foto yang diunggah di Facebook memperlihatkan Sai Sitt Thway Aung dan tentara ke-99 lainnya saat kembali ke pangkalan militer di Meiktila pada Desember.[Facebook via Reuters]
Militer membantah membakar rumah-rumah di Rakhine dan mengatakan kaum militan Rohingya yang membakar rumah penduduk. Namun petugas polisi menceritakan bagaimana divisi ke-33 dan ke-99 melakukan pembakaran secara rutin dan sistematis.

Pada Desember, kelompok bantuan internasional, Médecins Sans Frontières, memperkirakan bahwa setidaknya 6.700 orang Rohingya tewas dalam bulan pertama penumpasan. Pada November, 13 anggota pasukan keamanan tewas dalam konflik, dan dilaporkan 376 militan ARSA tewas antara 25 Agustus dan 5 September, ketika penumpasan secara resmi berakhir.

Credit  tempo.co

10 Negara Paling Tidak Aman Bagi Perempuan, Ada Amerika Serikat

Seorang pendemo wanita melakukan aksi teatrikal di bawah kain hitam saat pertunjukan jalanan di Pristina, Kosovo, 6 Oktober 2017. Aksi ini untuk melawan pelecehan seksual di Kosovo. AFP/Armend NIMANI

TEMPO.CO, Jakarta - India dinobatkan sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan dalam survei ahli global yang dirilis pada Selasa, 26 Juni 2018 dengan Amerika Serikat berada di peringkat 10.
India tidak sendirian, survei yang digelar Thomson Reuters Foundation terhadap 550 ahli tentang isu-isu perempuan, menempatkan Afghanistan dan Suriah di urutan kedua dan ketiga, dengan Somalia dan Arab Saudi diurutan berikutnya.

Survei itu hampir mengulang jajak pendapat serupa pada 2011 yang memberi peringkat negara paling berbahaya bagi wanita seperti Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, India, dan Somalia.
Tapi sekarang Amerika Serikat termasuk dalam daftar dan menjadi satu-satunya negara Barat dalam daftar ini. CNN melansir ini terkait dengan munculnya gerakan @MeToo, yang ramai muncul di AS sejak tahun lalu terkait berbagai tindakan pelecehan seksual yang dialami perempuan AS dari mulai warga biasa hingga aktris Hollywood.

Laporan itu menanyakan lima dari 193 negara anggota PBB yang dianggap paling berbahaya bagi perempuan dan yang terburuk untuk perawatan kesehatan, sumber daya ekonomi, praktik tradisional, pelecehan seksual dan non-seksual, dan perdagangan manusia.

Petugas kepolisian menahan artis Nicolle Rochelle, yang pernah hadir di beberapa episode "The Cosby Show," saat melakukan aksi telanjang dada ketika Bill Cosby tiba untuk sidang kasus pelecehan seksualnya di Gedung Pengadilan Montgomery, 9 April 2018. REUTERS/Jessica Kourkounis
Berikut adalah daftar peringkat 10 negara yang paling berbahaya bagi wanita berdasarkan survei, yang digelar antara 26 Maret dan 4 Mei 2018, seperti dilansir Sydney Morning Herald dan Reuters pada 26 Juni 2018:
1. India
Tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi setelah lebih dari lima tahun pasca peristiwa perkosaan dan pembunuhan seorang pelajar di sebuah bus di Delhi. Peristiwa ini memicu kemarahan nasional dan janji pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
India digolongkan sebagai negara paling berbahaya pada tiga isu - risiko yang dihadapi perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual, dari praktik budaya dan tradisional, dan dari perdagangan manusia termasuk kerja paksa, perbudakan seks dan perbudakan domestik.
2. Afghanistan
Para ahli mengatakan perempuan menghadapi masalah yang mengerikan hampir 17 tahun setelah penggulingan Taliban. Peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di tiga bidang - kekerasan non-seksual, akses ke perawatan kesehatan, dan akses ke sumber daya ekonomi.
3. Suriah
Setelah tujuh tahun hidup dalam kondisi perang, Suriah merupakan salah satu negara paling berbahaya kedua bagi perempuan dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan dan kekerasan non-seksual, yang mencakup kekerasan terkait konflik serta pelecehan dalam rumah tangga.
4. Somalia
Keempat setelah terperosok dalam konflik sejak 1991. Peringkat sebagai negara paling berbahaya ketiga bagi perempuan dalam hal akses ke layanan kesehatan dan menempatkan mereka pada risiko budaya dan praktik tradisional yang berbahaya. Dinamakan sebagai negara terburuk kelima dalam hal perempuan memiliki akses ke sumber daya ekonomi.
5. Arab Saudi
Secara keseluruhan berada di posisi kelima, tetapi kerajaan konservatif ini dinobatkan sebagai negara paling berbahaya kedua bagi perempuan dalam hal akses ekonomi dan diskriminasi, termasuk di tempat kerja dan dalam hal hak kepemilikan. Saudi berada di peringkat kelima dalam hal risiko yang dihadapi perempuan dari praktik budaya dan agama.
6. Pakistan
Keenam paling berbahaya dan keempat terburuk dalam sumber daya ekonomi dan diskriminasi serta risiko yang dihadapi perempuan dari praktik budaya, agama dan tradisional, termasuk apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan. Pakistan menduduki peringkat kelima pada kekerasan non-seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
7. Republik Demokratik Kongo
Terdaftar berada di peringkat ketujuh dengan PBB memperingatkan jutaan orang menghadapi kondisi kehidupan yang mengerikan setelah bertahun-tahun mengalami pertumpahan darah dan pelanggaran hukum. Peringkat sebagai negara paling berbahaya kedua bagi perempuan untuk kekerasan seksual.

Ekspresi Mattie Larson, salah satu korban saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus pelecehan seksual berkedok perawatan medis dengna terdakwa Larry Nassar, mantan tim doktor Amerika Serikat, di Lansing, Michigan, AS, 23 Januari 2018. Nassar telah mengaku bersalah atas tujuh tuduhan tindak pidana seksual di Ingham County di Michigan. REUTERS/Brendan McDermid
8. Yaman
Kedelapan setelah peringkat buruk pada akses ke perawatan kesehatan, sumber daya ekonomi, risiko dari praktik budaya dan tradisional, dan kekerasan non-seksual. Yaman masih berada di tengah krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia dengan 22 juta orang membutuhkan bantuan penting karena saat ini sedang terjadi perang besar antara kelompok Houthi melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi.
9. Nigeria
Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia menuduh militer negara itu melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil selama sembilan tahun melawan milisi Boko Haram. Nigeria dinobatkan sebagai negara paling berbahaya keempat bersama dengan Rusia ketika menyangkut perdagangan manusia. Tercantum di urutan keenam terburuk pada risiko yang dihadapi perempuan dari praktik tradisional.
10. Amerika Serikat
Satu-satunya negara Barat dalam daftar ini dan berada di peringkat 10 teratas dan ketiga bersama dengan Suriah untuk risiko yang dihadapi perempuan dalam hal kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, paksaan ke dalam seks dan kurangnya akses ke pengadilan dalam kasus perkosaan.
Survei ini dilakukan setelah kampanye #MeToo menjadi viral pada 2017 dengan ribuan wanita menggunakan gerakan media sosial untuk berbagi cerita tentang pelecehan seksual yang mereka alami. Sejumlah tokoh publik perempuan muncul ke permukaan.

Credit  tempo.co

Mogok Kerja Buruh Tolak Bantuan IMF Lumpuhkan Ibukota Argentina

Aksi mogok kerja buruh di Argentina, Senin, 25 Juni 2016 melumpuhkan aktivitas ibukota.

CB, Jakarta - Aksi mogok kerja buruh dari serikat pekerja terbesar Argentina, Confederacion General de Trabajo atau Konfederasi Buruh Umum pada Senin, 25 Juni 2018 di Buenos Aires, ibukota Argentina telah melumpuhkan sektor transportasi publik, penerbangan, pelabuhan, bank dan kantor pemerintahan setempat.
Menurut Menteri Transportasi Argentina yang dikutip dari Al Jazeera, aksi mogok ini telah mengakibatkan pembatalan sekitar 600 penerbangan dan membuat sekitar 71.000 penumpang batal berangkat.

Pemogokan juga berpengaruh pada penjualan makanan, pusat pengisian bahan bakar, sekolah, bank, dan pelabuhan. Banyak jalan raya tak dapat digunakan di sekitar Buenos Aires.

Perwakilan dari CGT mengatakan aksi mogok dilakukan sebagai reaksi dari tindakan Presiden Mauricio Macri yang menyetujui kesepakatan bantuan sebesar US$ 50 miliar dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu nilai tukar peso, mata uang Argentina, yang semakin merosot.
Selain itu, banyak juga yang mengkritik pemerintahan Macri karena mengejar kebijakan penghematan yang secara tidak proporsional sehingga berdampak pada para kelas pekerja. Contohnya dalam kebijakan yang membatasi kenaikan upah pada 15 persen, sementara inflasi sudah mencapai 26 persen.

Menurut laporan dari media Amerika Latin yang berbasis di Venezuela, Telesur, aksi mogok kerja diikuti sekitar tiga juta anggota serikat buruh CGT, para anggota serikat buruh CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) yang ikut bergabung, dan gerakan sosial lainnya.
Sebelumnya, serikat pekerja Argentina telah membuat aksi mogok kerja sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Desember 2017. Terlepas dari dua aksi itu, presiden Mauricio Macri yang terpilih pada Desember 2015 dinilai tetap meneruskan kebijakan yang dianggap merugikan bagi kelas pekerja.
"Kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan ini. Mereka telah membawa kita pada situasi ekstrem kelaparan" ujar satu pemimpin buruh, Hugo Moyano pada Radio 10 Argentina, menyalahkan pemerintahnya telah menyerah pada IMF.

Pemogokan itu juga didukung oleh beberapa pemimpin Gereja Katolik di Argentina, yang meminta pemerintah untuk tidak memotong anggaran dana yang diperuntukkan kepada orang miskin.
Mauricio Macri yang menjabat sebagai presiden Argentina sejak Desember 2015 mengatakan, aksi mogok kerja buruh tidak berkontribusi apapun bagi kemajuan perekonomian. "Belum pernah ada pemerintahan (Argentina) dalam beberapa dekade ini yang menunjukkan begitu peduli pada pekerjaan dan pekerja dan untuk menciptakan kesempatan baru," ujar sang Presiden sebagaimana ditulis oleh harian Clarin yang dikutip Al Jazeera.

Credit  tempo.co

Koalisi Saudi Sebut Anggota Hizbullah Tewas di Konflik Yaman

Konflik di Yaman, menyebabkan keamanan menjadi barang mahal.

Foto: Reuters

Hizbullah bantah membantu pemberontak Houthi di Yaman

CB, RIYADH -- Pasukan yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi mengaku telah menewaskan delapan anggota kelompok Hizbullah di Yaman dalam pertempuran dengan Houthi. Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 41 "elemen teroris" telah ditargetkan dalam operasi militer di wilayah Saada di barat laut Yaman.


"Di antara yang tewas ada delapan anggota dari Hizbullah, organisasi teroris Lebanon," kata pernyataan itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk menggulingkan Houthi. Pasukan koalisi ingin mengembalikan pemerintahan yang diakui secara internasional dan menggagalkan ambisi ambisius Iran di kawasan itu.


Pemerintah Yaman dan mitra-mitranya di Teluk telah lama menuduh sekutu Hizbullah, Iran, mendukung Houthi dan berusaha mengubah kelompok itu menjadi replika kelompok bersenjata Lebanon, sebuah gerakan militer dan politik yang memiliki pengaruh besar di Lebanon. Iran membantah campur tangan di Yaman.


Para pejabat Hizbullah tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Hizbullah sebelumnya membantah tuduhan Saudi bahwa kelompok itu membantu pemberontak Houthi dalam konflik Yaman. Perang Yaman telah menjadi perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Credit  republika.co.id

Taliban Tolak Permintaan Tetua Suku untuk Berdamai

Kelompok Taliban mengecam AS gagal menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Foto: AP

Taliban mencurigai AS dan sekutu ingin mengusir mereka dari Afghanistan.

CB, KABUL-- Taliban menolak permintaan dari para tetua dan aktivis Afghanistan untuk perpanjangan gencatan senjata bulan ini.  Taliban juga menegaskan tak mau menyerah kepada pasukan asing.


Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menepis slogan perdamaian yang disampaikan aktivis. Kelompok itu mendesak aktivis masyarakat sipil dan yang lainnya untuk tidak bergabung dengan gerakan yang  dimainkan oleh pasukan AS dan internasional. Negara-negara Barat ingin memaksa Taliban untuk meninggalkan  negara itu.

"Mereka tidak berbicara tentang pendudukan atau penarikan orang asing. Tujuan mereka adalah bahwa kami meletakkan senjata kami dan menerima rezim yang dikenakan oleh penjajah," katanya dalam sebuah pernyataan, Senin (25/6).


Sebuah gencatan senjata sempat diberlakukan selama tiga hari pada perayaan  Idul Fitri. Pasukan Taliban yang tidak bersenjata berbaur dengan tentara dan warga sipil di ibu kota Kabul dan kota-kota lain. Hal ini telah memberikan dorongan baru untuk seruan  perdamaian. Meskipun banyak juga yang menolak gencatan senjata dan menyebutnya sebagai permainan Taliban.





Sekelompok kecil pejuang perdamaian yang datang ke Kabul dengan berjalan kaki dari Provinsi Helmand di bagian selatan juga menjadi sorotan. Kelompok itu memohon kepada semua pihak untuk mengakhiri konflik yang kini telah berlangsung selama 40 tahun.


"Tetua suku mungkin tidak bisa membawa perdamaian dan menciptakan gencatan senjata untuk seluruh negara tetapi mereka bisa melakukannya untuk distrik mereka sendiri dan mereka akan melakukannya," kata seorang tetua di distrik Jani Khil di provinsi timur Paktia, Dawlat Wazir.


Di Jani Khil, para tetua mengadakan pertemuan yang dihadiri ratusan orang pada akhir pekan. Ia menyerukan kepada pemerintah dan pasukan Taliban untuk menahan diri dari pertempuran di daerah mereka.


"Kami sangat muak dengan operasi oleh pasukan pemerintah di daerah kami yang memicu pertempuran selama berhari-hari. Kami memohon kepada pemerintah dan Taliban untuk menyetujui gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan satu sama lain dan warga sipil," kata salah satu sesepuh, Malek Sakhto.


Aksi para tetua dan aktivis Afghanistan ini menggarisbawahi kelelahan yang meluas di seluruh negeri saat pertempuran terus berlangsung.


Menurut seorang anggota dewan Provinsi Logar, Abdul Wali, di Logar, sebelah selatan ibu kota Kabul, para tetua dan ulama setempat telah mencoba mengatur gencatan senjata di Distrik Azra.
Dia mengatakan, kesepakatan tidak resmi telah tercapai, tetapi masyarakat setempat masih menunggu pengumuman resmi dari Gubernur bayangan Taliban untuk Logar, Muallah Ismail Akhondzada.


Secara terpisah,  seorang pengebom bunuh diri menargetkan  pos pemeriksaan polisi di Distrik timur Kunar pada Senin (25/6) malam. Gubernur lokal Distrik Sawky, Shah Khesraw mengatakan serangan ini menewaskan sedikitnya delapan orang.


Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah sekelompok demonstran perdamaian di Kunar berangkat ke Kabul. Presiden Ashraf Ghani memerintahkan pasukan pemerintah untuk menghentikan operasi serangan terhadap Taliban selama 10 hari setelah berakhirnya gencatan senjata. Tetapi sejak itu terjadi pertempuran sengit di beberapa daerah.

Credit  republika.co.id

Muslim Uighur Hidup Ketakutan di Cina

Muslim Uighur yang kini warga Australia, Almas Nizamidin, yang kini jadi warga negara Australia, mendesak pemerintah membantu pembebasan istri dan ibunya yang ditahan di Cina Barat.

Foto: ABC

Di Xinjiang, menjadi orang Uighur adalah kejahatan besar.

CB, ADELAIDE -- Tahun lalu, ketika Almas Nizamidin kembali ke Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Cina, dia bermaksud mencari istrinya yang diambil polisi berpakaian sipil tanpa tuduhan resmi. Almas (27 tahun) adalah pekerja konstruksi di Adelaide dan menjadi warga negara Australia pada 2014 setelah meninggalkan Cina pada 2009.


Dia terbang ke Urumqi setelah mendengar kabar tentang istrinya, namun menemukan kota tempatnya dibesarkan sudah tak dikenalinya lagi. "Tampaknya seperti pendudukan. Ada tank di jalan-jalan, dan tahanan polisi setiap 100 meter di mana petugas polisi memindai kartu identitas dan isi telepon mereka," katanya.

Ketika istrinya Buzainafu Abudourexiti dibawa polisi pada Maret 2017 dia berusia 25 tahun dan hamil dua bulan. Abudourexiti awalnya dibawa polisi untuk "pendidikan ulang" tetapi kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara


Almas mengatakan kejahatan yang dituduhkan pada istrinya katanya ekstremisme agama, hanya karena dia pernah studi Islam di Timur Tengah. Pasangan muda ini orang Uighur, etnis minoritas berbahasa Turki di Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur. Kebanyakan orang Uighur menganut Islam yang jadi bagian penting budaya mereka, sama seperti budaya Asia Tengah lainnya.


Namun sekarang, menurut kelompok HAM dan pengamat, di bawah kampanye Beijing untuk "pendidikan kembali", budaya dan identitas Uighur terancam musnah.


Kehilangan segalanya

Foto: Masjid di Kota Kashgar, Xinjiang, dengan tulisan "Cintailah Partai, Cintailah Negara". (AP: Ng Han Guan, File)

Menurut sebuah laporan, sejak musim semi lalu, setidaknya ratusan ribu dan mungkin lebih 1 juta etnis minoritas - kebanyakan orang Uighur - di Xinjiang telah diinternir di kamp-kamp penahanan massal. "Ini penahanan massal terbesar dari populasi minoritas di dunia saat ini," kata Komisi Amerika Serikat Urusan Cina pada April lalu.


Australia kini dihuni oleh sekitar 600 keluarga asal Uighur dengan populasi lebih dari 3.000 orang. Sebagian besar tinggal di Adelaide, bersama-sama minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi sasaran penumpasan.


ABC mewawancarai sekitar 20 warga Uighur di Australia. Mereka berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta aktivis. Hampir semuanya memiliki keluarga atau teman yang saat ini ditahan di Cina.


Namun banyak yang menolak berbicara terbuka, karena khawatir dapat menyulitkan anggota keluarganya yang masih tinggal di Cina. "Bicaralah pada Almas, dia telah kehilangan segalanya, jadi dia bisa bicara," kata seorang pria Uighur kepada ABC di Melbourne.


ABC meminta komentar dari berbagai otoritas Cina tetapi belum menerima jawaban apa pun. Namun Kementerian Luar Negeri Cina baru-baru ini mengatakan belum mendengar tentang situasi ini dan menyebutkan Beijing melindungi hak-hak orang asing.


Era baru sosialisme dengan penahanan massal

Foto: Nizamidin menunjukkan foto bersama istrinya yang kini ditahan. (ABC News)

Para tahanan dari "kamp pendidikan ulang", sekitar 10 persen dari seluruh penduduk Uighur di wilayah itu, dilaporkan dipaksa meneriakkan slogan, menonton video propaganda, mencela agama mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis di dalam sel yang penuh sesak. Tindakan keras Cina terhadap orang Uighur dimulai pada 1990-an, ketika ketegangan etnis berkobar di tengah tuntutan merdeka dari warga Uighur di Xinjiang.


Menurut James Millward dari Georgetown University, tujuan jangka panjang pemerintah China di Xinjiang adalah meredakan ketegangan. Mereka yakin upaya meningkatkan ekonomi akan membantu.


Selama tiga dasawarsa terakhir, ekonomi membaik, demikian pula transportasi dan komunikasi ke bagian lain Asia Tengah. Namun hubungan antara orang Uighur dan etnis mayoritas Han memburuk.


Dosen sejarah Cina di Universitas Sydney David Brophy menjelaskan, penindasan terhadap kebebasan beragama dan diskriminasi terhadap orang Uighur telah lama terjadi. Namun, katanya, laporan tentang penahanan massal terjadi bertepatan dengan klaim sosialisme Cina memasuki era baru.


"Kehadiran minoritas yang tidak puas sama sekali tidak sejalan dengan visi negara bersatu untuk mewujudkan apa yang disebut Xi Jinping sebagai 'Mimpi Cina'," kata Brophy.


Tanggapan Deplu Australia

Foto: Foto Presiden Xi Jinping di papan reklame di Kota Hotan, Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)

Pemerintah Cina secara teratur mengutip pengaruh dari luar, yaitu ekstremisme agama dan separatisme, sebagai justifikasi atas tindakan keras terhadap etnis Uighur. Sejumlah orang Uighur diketahui bergabung dengan milisi Islam di Suriah dan Irak, yakin bahwa dengan mendapatkan pelatihan militer dan solidaritas milisi internasional, mereka suatu hari bisa melakukan perlawanan di Xinjiang.


"Tapi Cina menjaga pintu keluar masuk ke Xinjiang, dan strategi ini bukan ancaman bagi Pemerintahan Beijing. Jelas bukan satu hal yang dapat membenarkan tindakan keras saat ini," kata Brophy.


Laporan Human Rights Watch mengatakan upaya memadamkan pengaruh luar dan ekstremisme agama berkembang menjadi kampanye yang lebih luas dan sewenang-wenang terhadap siapa pun yang dicurigai melakukan ketidaksetiaan politik. Di Xinjiang, itu dapat berarti orang Uighur, khususnya mereka yang mengekspresikan identitas agama atau budaya mereka bahkan dengan damai.

Foto: Nizamidin bersama istri dan ibunya di Bandara Urumqi. Dia mengaku inilah terakhir kalinya dia melihat istrinya. (Supplied: Almas Nizamidin)

Di Xinjiang saat ini, misalnya, menumbuhkan jenggot, shalat secara teratur, atau menghubungi keluarga di luar negeri, dapat menyebabkan seseorang dipenjara atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. "Di Xinjiang, menjadi orang Uighur, menjadi etnis minoritas, itu kejahatan besar. Orang seperti domba yang menunggu untuk dibunuh, kehilangan harapan," kata Almas Nizamidin.


Menurut Profesor Millward, beberapa elemen dari kamp pendidikan ulang menyerupai Revolusi Kebudayaan Cina. Kampanyenya menggunakan cara-cara pemaksaan untuk mengubah sikap orang. "Penargetan etnis dan agama dari seluruh kelompok etnis dan penggunaan penahanan massal, mencerminkan preseden sejarah yang sangat gelap," katanya.


Deplu Australia mengatakan prihatin dengan meningkatnya laporan penganiayaan terhadap orang Uighur di Xinjiang. "Kami telah menyampaikan permasalahan ini dengan Cina," kata Deplu Australia.


Ketakutan dan trauma di Australia

Foto: Abdul-Salam Alim, pemuka masyarakat Uighur di Adelaide. (ABC News)

Pembicaraan tentang situasi di Xinjiang menimbulkan ketakutan di kalangan warga Uighur di Australia. Beberapa orang yang diwawancarai ABC menangis ketika menyinggung masalah ini.


"Di rumah saya tidak mengizinkan pembicaraan ini terbuka, saya akan mengubah topik pembicaraan," kata Abdul-Salam Alim, pria Uighur berusia 45 tahun, seorang guru agama di Garden College, sekolah komunitas Islam di Adelaide.


"Karena saya tahu jika saya berbicara, seseorang akan mulai emosional ... mereka tidak tahan," kata Abdul-Salam.


Istrinya memiliki lima saudara yang tinggal di Kota Hotan, Xinjiang. Menurut Abdul-Salam, kecuali satu orang, setiap orang dewasa dari lima keluarga mereka itu ditahan atau dipenjara.


Hal ini membuat 21 anak-anak harus dirawat oleh satu-satunya wanita yang tidak ditahan di seluruh keluarga ini. Saat Abdul-Salam berbicara, ibu mertuanya - nenek dari 21 anak-anak tersebut - duduk mendengarkan, dan diam-diam menangis.

Foto: Murid-murid dari etnis minoritas di Xinjiang memberikan penghormatan ala Partai Komunis ke gurunya. (Reuters)

Ketika ditanya perasaannya tentang situasi di kampung, ibu mertua Abdul-Salam melalui penerjemah mengaku tidak pernah berbicara dengan anak-anaknya - kecuali anak perempuannya di Australia - selama hampir 18 bulan.


"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak kecil bertahan hidup tanpa perawatan orangtua," katanya.


Sumber ABC mengatakan pada Agustus 2017, seorang warga Australia keturunan Uighur ditangkap saat mendarat di Bandara Chengdu, Cina, dan ditahan lebih dari 20 hari tanpa tuntutan. Deplu Australia menegaskan pihaknya memberikan bantuan konsuler kepada seorang pria yang ciri-cirinya cocok, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut.


"Kamu pikir kamu orang Australia?"

Foto: Petugas keamanan berjaga di jalan-jalan Kota Kashgar. (Reuters: Thomas Peter)

Seorang warga Australia keturunan Uighur lainnya yang diminta disebut sebagai "Sam", menjelaskan kepada ABC dia diserang oleh puluhan polisi ketika menunjukkan paspornya di pos pemeriksaan di Urumqi pada 2016. Dia mengaku, seorang petugas berkata, "Kamu pikir kamu orang Australia?" dan mendorongkan paspor ke wajahnya.


"Saya mendorong dan bilang 'apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal itu'," katanya.


"Kemudian lebih dari 15 orang datang dan memukuli saya. Berikutnya yang saya ingat adalah saya sudah di rumah sakit," tambah Sam.


Warga lainnya bernama Elminur dibesarkan di Ghulja, Xinjiang, dan datang tiba di Australia tahun 2009. Mahasiswa berusia 20 tahun itu meminta nama belakangnya tidak disebutkan karena dia masih memiliki keluarga di Cina.


Dia mengaku saat di sekolah di Ghulja dia diminta untuk tidak shalat. "Tumbuh dewasa saya takut shalat," katanya, "Ketika pertama kali datang ke sini saya ragu-ragu bergabung dengan ritual keagamaan."

Foto: Salah seorang siswa keturunan Uighur menyampaikan orasi di depan Kedubes China di Canberra. (Supplied)

Seorang siswa SMA di Uighur, yang datang ke Adelaide dari Ghulja tiga tahun lalu, menceritakan kenangan Ramadhan di Xinjiang. Para siswa di sekolahnya, katanya, diminta menandatangani kontrak dan berjanji tidak berpuasa atau pergi ke masjid.


Pada bulan Maret, dalam aksi demonstrasi protes di Canberra siswa berusia 17 tahun menyampaikan pidato di depan Kedutaan Cina. "Pemerintah Cina, Anda menginginkan kesatuan kelompok etnis yang berbeda," katanya. "Anda mengatakan ingin semua kelompok etnis saling merangkul seperti 'buah delima'."


"Kemudian Anda membuka kamp pendidikan ulang di Xinjiang di mana Anda menahan ratusan ribu minoritas Muslim," ujarnya.


"Apakah ini yang Anda maksud dengan persatuan kelompok etnis?" tanya siswa tersebut.


Harapan untuk hidup berdampingan memudar


Jauh dari pos-pos pemeriksaan dan tahanan, komunitas Uighur di Australia menciptakan ruang di mana mereka merayakan dan melestarikan budaya Uighur dengan bangga. Mereka pun bebas mendiskusikan politik sampai batas tertentu. Banyak dari mereka dulu tidak terbayangkan bisa mengkritik pemerintah Cina atau menyerukan kemerdekaan dari Cina.

Foto: Gadis-gadis etnis Uighur asal China di Masjid Wandana, Australia Selatan. (ABC News)

Namun di saat tindakan keras telah mengubah tanah air mereka menyerupai negara polisi, banyak orang Uighur mengatakan hidup berdampingan secara damai dengan etnis Han di bawah kekuasaan Cina tidak lagi masuk akal dalam jangka panjang.


Aktivis secara terbuka mengkampanyekan kemerdekaan sebagai negara Turkestan Timur, dengan konsekuensi anggota keluarga mereka di Cina menjadi target penindakan. Banyak orang warga Uighur di Australia mengaku putus asa, tidak berdaya, dan tidak dapat mempercayai siapa pun.


ABC telah menghubungi kedutaan Cina di Canberra, Kementerian Luar Negeri Cina, dan berbagai otoritas lainnya untuk memberikan komentar tetapi semuanya tidak dijawab.

Credit  republika.co.id

Proyek Pembangunan Kapal Selam Australia Ditunda

Rancangan kapal selam yang terpilih akan menggantikan kapal perang Australia, Anzac-class.

Foto: Australian Defence Force

Proyek pembangunan kapal selam tersebut bernilai Rp 366 triliun.

CB, MELBOURNE -- Pengumuman yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang siapa yang akan membangun armada kapal perang antikapal selam Angkatan Laut Australia berikutnya ditunda. Pemerintah Australia masih memperdebatkan apakah akan memasukkan perusahaan yang bermarkas di Australia Barat dalam proyek senilai 35 miliar dolar AS (setara Rp 366 triliun) tersebut.




Poin Inti

- Tiga perusahaan pertahanan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia. Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas disukai untuk memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan.

- Jika BAE Systems berhasil mendapatkan kontrak 35 miliar dolar AS, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit.


- Tiga perusahaan asing telah terpilih merancang dan membangun kapal perang masa depan Australia, yang diharapkan akan menggantikan kapal perang kelas Anzac yang sudah tua.

Perusahaan Inggris BAE Systems secara luas difavoritkan memenangkan proyek SEA5000 yang menguntungkan dengan penawaran fregat "Tipe 26" berteknologi tinggi, tetapi bersaing melawan Fincantieri dari Italia dengan kapal perang FREMM-nya, dan Navantia dari Spanyol dengan F100 yang diperbarui.


Ada juga spekulasi yang berkembang dikalangan industri ini jika BAE Systems berhasil mengamankan kontrak, Australia kemungkinan akan menandatangani salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas pertama dengan Inggris setelah Brexit, dan dapat mulai mengekspor kendaraan Bushmaster ke Angkatan Darat Inggris.


Orang dalam dari Departemen Pertahanan mengatakan pengumuman mengenai kapal perang masa depan (Future Frigate) Australia itu dijadwalkan akan dilakukan minggu lalu, tetapi sebuah desakan terakhir untuk memungkinkan Austral, produsen kapal Australia yang berbasis di Australia menjadi bagian dari pembangunan armada ini telah mempersulit proses tersebut.


Bulan lalu, Austal dikeluarkan dari proyek senilai tiga miliar dolar AS atau Rp 31 triliun untuk membangun Kapal Patroli lepas pantai (OPV) Angkatan Laut baru setelah negosiasi dengan perancang Jerman Luerssen gagal. Informasi yang diperoleh ABC menunjukkan setelah dikeluarkannya Austal dari pembangunan OPV, anggota Kabinet Australia Barat sangat mendukung agar Austal ikut memainkan peran dalam pembangunan Future Frigate, yang akan dirakit di Adelaide, Australia Barat.


Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne tidak bersedia mengomentari apakah peran Austal sedang dipertimbangkan, tetapi keputusan akhir tentang proyek Frigate ini masih bisa diterbitkan beberapa minggu lagi. "Pemerintah mengatakan kami akan membuat pengumuman tentang pelelang yang sukses pada pertengahan tahun ini yaitu Juni dan Juli," kata Pyne.


"Kami pasti akan melakukan itu. Jika ada pelelangan yang sukses yang ingin melakukan subkontrak ke pembuat kapal Australia seperti Austal, kami sangat terbuka untuk mereka melakukannya, tetapi itu tergantung pada keberhasilan tender yang diajukan," katanya.


Menteri Luar Negeri Julie Bishop, tokoh Australia Barat yang paling senior di Kabinet, mengatakan tidak pantas mengomentari masalah yang terkait dengan tender. Dia menambahkan mendukung industri galangan kapal Australia Barat (WA).


"Kami mendukung kapal Austal dan kami ingin melihat lebih banyak pekerjaan di galangan kapal di seluruh Australia," ujarnya.


Namun, wakil pemimpin Liberal menolak mengatakan apakah Julie Bishop telah membuat pernyataan khusus untuk rekan Kabinetnya agar Austal dimasukkan dalam program Future Frigate. "Kami terus membuat representasi untuk anggota dan anggota senat Australia Barat untuk mendukung bisnis Australia Barat dan lebih banyak pekerjaan di Australia Barat, dan kami senang Pemerintah Federal telah meluncurkan program pembuatan kapal yang signifikan di seluruh Australia dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan di galangan kapal sebagai hasil dari kebijakan Pemerintah Turnbull," katanya.


ABC telah mengajukan pertanyaan kepada Austal apakah mereka juga melobi Pemerintah Federal agar diizinkan untuk mengambil bagian dalam pembangunan frigat baru, tetapi perusahaan menolak berkomentar.

Credit  republika.co.id/abc-australia-network

Menlu AS Sebut Tak Beri Tenggat Waktu Perlucutan Nuklir Korut

Menlu AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, memastikan bahwa negaranya tidak akan memberikan tenggat waktu untuk proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, apakah dua bulan, enam bulan, kami berkomitmen berjalan di momen tepat guna ini untuk melihat apakah kami dapat mencapai yang kedua pemimpin inginkan," ujar Pompeo.

Pompeo merujuk pada komitmen Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un setelah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu.



Salah satu inti hasil pertemuan itu adalah Korut dan AS sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.


Pompeo sendiri berjanji akan terus mengawal Korut dalam proses perlucutan senjata nuklir yang dianggap mengancam AS,

"Kami harap akan ada proses yang baik," ucap Pompeo dalam wawancara khusus dengan CNN.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa negaranya akan memberikan tenggat waktu dan daftar permintaan khusus kepada Korut terkait isi kesepakatan tersebut.

Sumber itu tak menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa daftar ini akan membuat Korut tetap menghormati komitmen dalam perjanjian tersebut, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir.


Selain perjanjian itu, pertemuan bersejarah di Singapura itu juga membawa perkembangan terbaru, yaitu Trump mempertimbangkan menghentikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan.

Selama ini, Korut menganggap kehadiran pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatannya sehingga mereka terus mengembangkan program senjata nuklir.

Pompeo mengatakan bahwa pertimbangan Trump itu dapat diwujudkan "selama ada proses negosiasi yang baik dan mencapai hasil produktif."

"Jika kita tidak bisa melakukan itu, jika terlihat tidak ada kapasitas untuk mencapai hasil yang ingin diinginkan kedua pemimpin, ya, kami akan mengkaji kembali," ucap Pompeo.


Ia lantas menjelaskan bahwa tidak mungkin mengharapkan tenggat waktu yang jelas setelah kedua negara berselisih selama 40 tahun.

"Ada pemahaman yang dibangun sebelum pertemuan, beberapa di antaranya dipikirkan ketika presiden sedang di Singapura, bahwa saya pikir membawa kita ke jalur yang benar sehingga bisa menuju kerangka kerja yang sukses," kata Pompeo.




Credit  cnnindonesia.com

China melunakkan kebijakan "Made in China 2025"

Dokumentasi Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross (kedua kiri), dan Wakil Perdana Menteri China, Liu He (keempat kanan), menghadiri pertemuan di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, China, Minggu (3/6/2018). (Andy Wong/Pool via REUTERS)

... beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka...

Beijing (CB) - Pemerintah China mulai melunakkan kebijakan yang dikenal Made in China 2025, suatu kebijakan negara mendukung industri dalam negeri, yang kemudian menimbulkan protes dari negara-negara Barat, dan pemerintah Amerika Serikat yang mengeluhkan ambisi teknologi negeri tirai bambu itu.

Sumber-sumber dari para diplomat dan media massa pemerintah China, di Beijing, Senin, mengatakan, perang dagang besar-besaran yang dipicu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam menaikkan tarif bea masuk 25 persen pada impor barang-barang China senilai 450 miliar dollar Amerika Serikat.

Ini telah menekan pemerintah China untuk menghentikan kebijakan dimana negara mendukung industrinya pemerintahannya yang telah membuat kesenjangan di 10 sektor utama.

Ancaman Amerika, menurut sumber itu telah membuat pemerintah China semakin sadar bahwa kebijakan ambisiusnya telah memicu kemarahan Negara Paman Sam itu.

Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan aturan yang membatasi perusahaan China memiliki saham maksimal cuma 25 persen jika membeli perusahaan Amerika yang memiliki teknologi strategis, kata seorang pejabat pemerintah Amerika.

Seorang diplomat senior Barat mengatakan, dalam pertemuan para pejabat Cina baru-baru ini mulai melunakkan kebijakan Made in China 2025. Para pejabat telah menggarisbawahi apa saja yang telah membuat kemarahan mitra dagang luar negeri, kemudian proposalnya akan diselesaikan para akademisi China.

Dan Kantor Berita China Xinhua memberitakan ada 140 item dalam kebijakan Made in China 2025 belum berjalan.

Diplomat itu mengatakan, beberapa pejabat China telah mengakui kesalahan pemerintah telah memaksakan kebijakan itu yang telah menimbulkan tekanan kepada mereka.

"China tampaknya mulai menyesuaikan diri akibat propaganda yang hebat," kata diplomat itu.

Tiga wartawan media negara mengatakan, mereka telah diinstruksikan untuk tidak menggunakan istilah Made in China 2025 dalam pemberitaan. Dua media lain pemerintah mengatakan, mereka tidak menerima instruksi seperti itu.

Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi --terutama di bidang robotik, kedirgantaraan, mobil ramah lingkungan dan canggih, serta bahan dasar-- China mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 oleh Dewan Negara China pada 2015.

Intinya, kebijakan itu untuk menggapai visi pemimpin China saat ini menjadi negara adidaya dunia pada 2050.

Tapi kebijakan itu telah memicu kemarahan Amerika yang kemudian mengenakan tarif bea masuk barang-barang impor dari China.

Credit  antaranews.com

Enam polisi tewas saat bentrok dengan tentara di Filipina

Ilustrasi - Anggota Pasukan Aksi Khusus (SAF) Polisi Nasional Filipina (PNP) membawa peti jenazah polisi SAF yang tewas dalam bentrokan dengan pemberontak Muslim di Pangkalan Udara Villamor, kota Pasay, metro Manila, Filipina, Kamis (29/1/2015). (REUTERS/Romeo Ranoco)

Manila, Filipina, (CB) - Filipina menyelidiki penyebab bentrokan antara polisi dan tendara pada Senin (25/yang menewaskan enam polisi dan melukai sembilan lagi, kata laporan polisi pada Selasa.

Tentara yang sedang berpatroli melepaskan tembakan ke arah polisi yang juga sedang berpatroli sekitar pukul 09.20 waktu setempat Senin di satu desa di Kota Kecil Santa Rita di Provinsi Samar, Filipina Tengah. Selanjutnya terjadi baku-tembak selama 30 menit yang menewaskan dan melukai personel polisi.

Laporan itu mengatakan kedua pasukan keamanan pemerintah tersebut sedang melakukan patroli tempur ketika "bentrokan" maut terjadi.

Tak ada tentara yang tewas atau cedera dalam peristiwa itu, kata laporan tersebut.

"Penyelidikan gabungan, menyeluruh dan tak memihak sedang dilakukan," kata Komandan Operasi Angkatan Darat di provinsi itu May. Jend. Raul Farnacio, sebagaimana dikutip Xinhua. Wilayah tersebut dikenal sebagai sarang gerilyawan.

Farnacio meyakinkan masyarakat bahwa militer dan polisi "sepenuhnya bekerjasama guna mengungkap peristiwa itu". Ia menambahkan "tindakan yang tepat" akan dilakukan terhadap komandan lapangan yang melakukan kesalahan.

"Dapat dipastikan peristiwa yang tak menguntungkan takkan menghambat hubungan kerja polisi dan Angkatan Darat anda di wilayah tersebut," kata Farnacio.

Credit  antaranews.com

Dua Rudal Israel Jatuh di Dekat Bandara Internasional Suriah

Ilustrasi serangan rudal di Damaskus. (Reuters/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Dua peluru kendali Israel dilaporkan jatuh di dekat bandara internasional Damaskus, Suriah, pada Selasa (26/6) dini hari.

"Dua rudal Israel jatuh dekat bandara internasional Damaskus," demikian bunyi pemberitaan kantor berita pemerintah Suriah, sebagaimana dikutip AFP.

Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa dua rudal itu ditembakkan dari arah Israel dan menghantam gudang senjata Hizbullah.



"Rudal Israel itu menghantam gudang senjata Hizbullah yang berada di dekat bandara," ujar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel.


Rami mengatakan bahwa serangan udara itu terjadi sekitar pukul 01.00 waktu setempat dan militer Suriah gagal mengintersepsi.

Menurut Rami, serangan itu tak menimbulkan ledakan besar meski menargetkan gudang senjata Hizbullah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Israel. Namun selama ini, Israel memperingatkan bahaya kehadiran militer Iran di Suriah yang dianggap mengancam negaranya.


Israel pun kerap melakukan serangan ke target-target yang terkait dengan Iran di Suriah.

Negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sendiri memiliki sejarah khusus dengan Suriah.

Mereka merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada Perang Enam Hari pada 1967, kemudian mencaploknya, satu tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional.




Credit  cnnindonesia.com

Iran Siap Hadapi 'Proxy War' dengan AS dan Israel

Angkatan bersenjata Iran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya. Foto/Istimewa

TEHERAN - Penasihat militer tertinggi untuk pemimpin spiritual Iran memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Teheran siap untuk meladeni ancaman apapun, bahkan tindakan militer oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan sekutunya.

Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi bersumpah untuk menanggapi ancaman militer dan non militer dari AS dan Israel. Keduanya menuding Iran penyebab destabilisasi Timur Tengah lewat pengembangan misilnya dan dukungan terhadap milisi Syiah yang memerangi jihadis dan gerilyawan di Iran serta Suriah.

"Amerika dan Zionis adalah ancaman utama yang dapat mengobarkan perang proksi di kawasan ini," kata Safavi, menurut kantor berita semi resmi Mehr.

"Perang proksi adalah sebuah kemungkinan, dan kami telah belajar untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan memiliki rencana untuk setiap ancaman yang mungkin terjadi," imbuhnya.

"Kekuatan utama di luar kawasan berada dalam persaingan strategis dan geopolitik untuk Asia Barat, dan diharapkan kawasan itu akan menjadi wilayah paling bergejolak selama 12 tahun ke depan," tukasnya seperti disitir dari Newsweek, Selasa (26/6/2018).

Safavi, yang berpidato dalam sebuah upacara di kota Shiraz, Provinsi Fars, juga membidik sekutu utama AS lainnya di Timur Tengah. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap potensi serangan dari Arab Saudi, Safavi mengatakan: "Istana kerajaan di Riyadh akan dihujani dengan 1.000 rudal." 

Credit  sindonews.com

Jenderal Iran Ancam Hujani Arab Saudi dengan 1.000 Rudal

Iran mengancam akan hujani Arab Saudi dengan 1.000 rudal jika nekat melakukan invasi. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara terkunci dalam perebutan kekuasaan  untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini.

Penasihat militer pemimpin spiritual Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim-Safavi mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Ibu Kota Arab Saudi Riyadh. Ia mengatakan kota lima juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran.

Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran.

Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah.

"Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran," katanya.

Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka.

"Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan 1.000 rudal ke istana Saudi di Riyadh pada hari pertama invasi," ujarnya seperti dikutip dari Daily Star, Selasa (26/6/2018).

Rahim Safavi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat (AS) karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario.

Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Teheran. Trump mengecam kesepakatan yang ditandatangani untuk mengekang ambisi Iran mendapatkan nuklir.

Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ganti penyerahan program nuklirnya.

Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suriah - di mana Iran memperingatkan akan menjadi "Vietnam lain" bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suriah untuk Bashar al-Assad.

Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang untuk kemudian menyerang Israel.

"Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suriah dari kekuasaan," kata Safavi mengakhiri. 

Credit  sindonews.com