AS Uji Coba Rudal Jarak Jauh untuk Saingi China dan Rusia

 

Ilustrasi (Reuters/Scott Audette )

 

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat melakukan uji coba rudal balistik antarbenua yang kedua dalam sepekan pada Kamis malam (25/2). Pengujian kali ini untuk memamerkan senjata nuklir di tengah adu kuat rudal dengan Rusia, China dan Korea Utara.

Diberitakan Reuters, rudal tanpa peledak Minuteman III diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tengah malam.

Rudal yang bisa dipasangkan hulu ledak nuklir itu melesat hingga kecepatan 24 ribu km per jam dan mendarat setengah jam kemudian tepat mengenai target yang jaraknya mencapai 6.500 km di Kwajalein Atoll, Kepulauan Marshal di Selatan Pasifik.
Wakil Menteri Pertahanan AS Robert Work yang menyaksikan peluncuran itu mengatakan AS telah melakukan sedikitnya 15 kali uji coba rudal jarak jauh sejak Januari 2011.

Uji coba ini, kata dia, adalah untuk memberikan pesan bagi rival nuklir AS seperti Rusia, China dan Korut bahwa Washington masih memiliki senjata nuklir yang efektif.

"AS, Rusia dan China rutin melakukan uji coba untuk membuktikan rudal mereka bisa diandalkan. Dan itu adalah sinyal bahwa kami siap menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan negeri ini jika diperlukan," ujar Work.

Pamer kekuatan nuklir bagi AS sangat penting di masa sekarang. Pasalnya persenjataan nuklir AS sudah berada di akhir masa guna, memicu pertanyaan soal kesiapan serang bom atom AS.
Kemhan AS telah mengucurkan jutaan dolar untuk meningkatkan kesejahteraan tentara dan staf serta bagi perawatan sistem nuklir. Pemerintahan Barack Obama juga fokus pada peningkatan teknologi senjata nuklir.

Pemerintah Obama bulan ini meminta tambahan anggaran US$1,8 miliar untuk meremajakan bom nuklir, rudal, kapal selam dan sistem pertahanan lainnya.

Total rancangan anggaran pertahanan AS yaitu sebesar US$19 miliar akan memberikan Pentagon kemampuan untuk meningkatkan teknologi senjata atom dan infrastrukturnya. Untuk hal ini, dalam 10 tahun AS butuh dana hingga US$320 miliar dan lebih dari US$1 triliun dalam 30 tahun.
Peningkatan anggaran AS untuk nuklir ini dikritik para aktivis anti bom atom. Mereka mengatakan bahwa langkah AS ini bertentangan dengan tekad Obama di awal masa kepemimpinannya untuk mengurangi ketergantungan pertahanan negara itu terhadap nuklir.

Dalam pidatonya di Praha saat itu, Obama menyerukan dunia bebas nuklir. Hal ini membuat Obama meraih penghargaan Nobel Perdamaian.

"Dia [Obama] mengatakan akan mengurangi peran senjata nuklir dalam kebijakan keamanan nasional AS. Tapi nyatanya dalam beberapa tahun terakhir dia malah menambah anggaran baru," kata John Isaacs dari Council for a Livable World, lembaga advokasi senjata.




Credit  CNN Indonesia

Pertempuran di Yaman Makin Sengit, 857 WNI Masih Bertahan

 

Serangan udara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi menghancurkan basis pertahanan militer yang dikuasai kelompok Houti di Sana’a, Yaman. (REUTERS/ Khaled Abdullah)

 

Sana'a, CB -- Pertempuran berkepanjangan antara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dengan pemberontak Houthi di Yaman, belakangan semakin memanas. Dalam pekan ini sedikitnya 90 orang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan akibat serangan udara dari pihak koalisi. Warna negara Indonesia yang masih bertahan di Yaman diketahui masih mencapai ratusan orang.

Duta Besar RI untuk Yaman Wajid Fauzi mengatakan jumlah WNI yang masih berada di Yaman per tanggal 3 Februari yang lalu yaitu 857 orang. “Mereka berada di wilayah yang relatif aman. Mereka sebagian besar berada di Kota Tarim,” kata Wajid kepada CNN Indonesia.com, Ahad (28/2), melalui pesan singkat.

Senin lalu (22/2), sedikitnya 60 orang tewas termasuk anak-anak dan perempuan saat pesawat-pesawat tempur Arab Saudi melancarkan serangan memerangi kelompok Houti di sejumlah wilayah di Yaman. Sedangkan pada Sabtu (27/2), sedikitnya 30 orang dari pihak Houti dan warga sipil tewas ketika pesawat tempur pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi menggempur salah satu pasar di Timur Laut Sana’a, Ibu Kota Yaman.

Wajid mengatakan pembicaraan dialog antara kelompok bersenjata Houti dengan koalisi belum dapat berlangsung karena masing-masing pihak belum bersedia berdialog. “Mereka tetap dengan tuntutannya masing-masing,” ucap Wajid.

Wajid menuturkan hingga kini belum ada tanda-tanda yang mengarah pada perdamaian. “Gencatan senjata tampaknya belum ada tanda-tanda ke arah itu,” ujar Wajid yang berada di Oman. KBRI Sana’a sampai saat ini masih mengendalikan kegiatan operasionalnya dari Kota Salalah, Oman.

Menurut Wajid sampai sejauh ini kondisi di Yaman belum memungkinkan untuk kantor KBRI kembali beroperasi di Sana’a.

“Pemerintah Yaman sediri belum efektif dan lebih banyak diatur dari Riyadh, Saudi Arabia,” kata Wajid.

Di Yaman, lanjut Wajid, hingga saat ini belum ada kantor Kedutaan Besar asing yang buka kembali mengingat situasi politik keamanan yang belum pulih.

“Dan juga tidak ada pemerintahan Yaman yang efektif sampai sejauh ini,” tambah Wajid.

Sebelumnya Wajid menyebutkan jumlah WNI yang berada di Yaman terus menurun. Pada Juni 2015 lalu jumlahnya ada 1.184 orang. Kemudian pada September 2015 jumlahnya menurun menjadi 1.117 orang. Pihak KBRI secara aktif terus memfasilitasi WNI yang ingin kembali ke Tanah Air.

Sebagian besar WNI yang berada di Yaman merupakan pelajar dan mahasiswa. Mereka tersebar di sejumlah kota di Yaman. Mayoritas tinggal di Kota Tarim, Yaman timur.




Credit  CNN Indonesia

Indonesia Jadi Target Serangan Hacker Lazarus

Kelompok hacker Lazarus sampai saat ini masih aktif dan diyakini memulai aksinya bahkan beberapa tahun sebelum terjadinya insiden SPE.

CB, Jakarta - Kelompok hacker Lazarus diyakini menjadi dalang di balik serangan terhadap Sony Pictures Entertainment (SPE) pada 2014. Tak hanya itu, mereka juga diduga dalang operasi DarkSeoul yang menargetkan media dan lembaga keuangan pada 2013.

Lazarus adalah sebuah entitas yang sangat berbahaya dan bertanggung jawab atas kerusakan data serta aksi spionase siber konvensional terhadap beberapa perusahaan di seluruh dunia.

Setelah serangan yang sangat merusak terhadap perusahaan produksi film terkenal, SPE pada 2014, Global Research and Analysis Team (GReAT) dari Kaspersky Lab mulai melakukan penyelidikan atas sampel malware Destover yang digunakan dalam serangan itu.

Hal ini mengarah pada penelitian yang lebih luas lagi, yaitu ke kelompok yang terkait aksi spionase siber dan sabotase siber. Kelompok ini di antaranya menargetkan lembaga keuangan, media, dan perusahaan manufaktur.

GReAT memprediksi sejumlah negara menjadi target serangan Lazarus. Beberapa di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, India, Korea, China, Turki, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Korea Selatan.

Kelompok hacker Lazarus sampai saat ini masih aktif dan diyakini memulai aksinya bahkan beberapa tahun sebelum terjadinya insiden SPE.

Kaspersky Lab dan peneliti lainnya di Operasi Blockbuster mengonfirmasi adanya hubungan antara malware yang digunakan dalam berbagai serangan. Seperti di Operasi DarkSeoul di mana targetnya adalah perbankan dan media penyiaran yang berbasis di Seoul, Operasi Troy yang menjadi targetnya adalah pasukan militer di Korea Selatan, dan tidak ketinggalan insiden Sony Pictures.

Selama penyelidikan, peneliti Kaspersky Lab saling bertukar temuan awal dengan AlienVault Labs. Pada akhirnya peneliti dari kedua perusahaan memutuskan untuk menyatukan upaya dan melakukan investigasi bersama. Pada saat yang bersamaan, aktivitas kelompok Lazarus juga sedang diselidiki oleh banyak perusahaan dan spesialis keamanan lainnya.

Peretas atau hacker ini merupakan orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam komputer.

"Seperti yang sudah kami prediksikan bahwa jumlah serangan malware wiper akan terus bertambah. Malware semacam ini terbukti menjadi jenis senjata siber paling efektif," kata kata Juan Guerrero, senior security researcher di Kaspersky Lab melalui keterangan resminya, Jumat (26/2/2016).

Kemampuan untuk merusak ribuan komputer hanya dengan menekan sebuah tombol, kata Guerrero, menjadi imbalan yang setimpal bagi tim Computer Network Exploitation yang memang bertugas untuk memberikan informasi menyesatkan (disinformasi) dan melakukan perusakan terhadap perusahaan yang menjadi sasaran.

"Namun, dengan adanya kerja sama dengan mitra lain di industri ini, kami merasa bangga dapat mengungkapkan aksi tidak bermoral dari para penjahat siber yang memanfaatkan teknik-teknik yang menghancurkan," kata Juan Guerrero, senior security researcher di Kaspersky Lab.






Credit  Liputan6.com

Menlu Ceko dan RI Sepakati 2 Perjanjian Penting di Jakarta

Menlu Retno Marsudi bersama Menlu Ceko, Lubomir Zaoralek menandatangani perjanjian bebas visa dan kerjasama Ilmu Pengentahuan, Pendidikan dan Kebudayaan antara RI - Ceko, Jakarta, Kamis (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Ceko, Lubomir Zaoralek melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam lawatan ke Jakarta usai menemui Menlu Retno Marsudi, 2 nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani.
2 MoU tersebut adalah perjanjian kesepakatan perjanjian pembentukan forum konsultasi bilateral dan perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas RI-Ceko.
2 kerjasama yang terjalin ini pun disambut baik Menlu Retno. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kedekatan hubungan bilateral RI-Ceko.
"Ini (penandatangan 2 MoU) merupakan langkah lebih lanjut untuk mendekatkan hubungan 2 negara," ucap Menlu Retno, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Kamis (25/2/2016).

Tidak cuma penandatanganan MoU, dalam pertemuan itu, sejumlah isu lain juga dibahas. Termasuk juga soal penguatan hubungan ekonomi.
"Kami membahas berbagai potensi berbagai potensi kerjasama untuk menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerjasama saling menguntungkan," ucap Retno.
Retno menambahkan, di samping penguatan ekonomi sektor lain yang juga dibahas adalah pendidikan, pariwisata, energi, pertahanan, ICT, serta isu regional dan internasional yang jadi perhatian bersama.
Khusus untuk sektor pendidikan, RI menyampaikan tawaran khusus pada Ceko. Tawaran itu berupa, pemberian beasiswa bagi pelajar Ceko yang ingin belajar di Indonesia.
"Untuk masalah hubungan people to people kami menawarkan pertukaran beasiswa yang sudah dimulai pada 2015 dan kami menawarkan 187 bagi mahasiswa Ceko," papar mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
Senada dengan Retno, Menlu Zaoralek yang datang ke Jakarta bersama 31 orang pebisnis, menyambut baik terbinanya kerjasama lebih dalam RI-Ceko.
"Kedua negara punya banyak kesamaan serta kepentingan," paparnya.
Karena faktor tersebut, Menlu Ceko pada lawatan ke Indonesia resmi mengundang Menlu Retno ke Praha. Zaoralek optimistis jika Menlu Retno datang ke Ceko maka relasi kedua negara bisa terbina lebih kuat lagi dari yang pernah ada.
"Dengan ini saya resmi mengundang ibu Menlu Retno ke Praha. Saya harap ibu Retno menjawab undangan saya ini," terang dia.
Selain bertemu Menlu Retno, para rangkaian kunjungan resmi ke Indonesia pada 25-27 Febuari ini, Menlu Ceko dijadwalkan melakukan courtessy call dengan Presiden Jokowi lalu menemui Menko Perekonomian, Menkopolhukam, Ketua DPR dan Sultan Hamengkubuwono X.
Ceko merupakan mitra dagang terbesar RI ke-4 di Eropa Tengah dan Timur. Pada 2014 total perdagangan kedua negara sebesar $US 269, 51 juta.
Produk unggulan Indonesia di Ceko diketahui adalah furniture, rempah-rempah dan makanan. Sementara di bidang investasi total investasi Ceko lima tahun terakhir di Indonesia sebesar $US 34,35 juta.

Credit  Liputan6.com

Cina ungkapkan kemarahan atas anggaran pertahanan Australia

  Selain melipatgandakan armada kapal selam, Australia juga akan menambah kapal AL.

Cina mengungkapkan kemarahan atas rencana Australia untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia Pasifik.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tidak ingin terjadi perlombaan bersenjata dan 'komentar negatif Australia' tidak akan membantu hubungan kedua negara.
Pemerintah Australia mengumumkan anggaran pertahanan sebesar US$140 miliar untuk satu dekade mendatang dan melipatgandakan armada kapal selamnya sebagai tanggapan atas tantangan di kawasan.

 

Cina mengerahkan rudal di Pulau Woody, salah satu pulau di kawasan yang masih menjadi sengketa.

Pos terbesar dalam anggaran diarahkan untuk kapal selam namun juga akan digunakan untuk menambah kapal angkatan laut, pesawat tempur, dan tambahan sekitar 2.500 personil.
Beijing dan Canberra terlibat ketegangan terkait dengan wilayah di Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa beberapa negara, sementara Cina melakukan reklamasi, membangun landasan pacu, dan mengerahkan rudal di sana.
Peningkatan anggaran pertahanan Australia ini, sekitar 2% dari GDP hingga tahun 2021, menjadi perhatian yang serius bagi Cina.
"Posisi Cina atas masalah yang relevan ini amat jelas, Kami juga mengungkapkan posisi kami kepada para pejabat Australia terkait dalam berbagai pertemuan bilateral dan yang terbuka," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying.


Credit  BBC

Pindad gandeng BAE terjun ke keamanan siber

JAKARTA. PT Pindad menggandeng perusahaan pertahanan global asal Inggris, BAE Systems, untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi. Kerjasama ini ditujukan mendukung penguatan ketahanan nasional dalam bidang siber.
"Pindad bekerja sama dengan BAE System masuk ke satu kegiatan pertahanan dan keamanan siber," kata Direktur Utama Pindad Silmy Karim di Jakarta, Rabu.
Menurut Silmy, kesadaran dalam memperhatikan tata kelola dan keamanan siber masih rendah di Indonesia sehingga tingkat kejahatan seperti peretasan dinilai cukup tinggi.
Tingginya tingkat kejadian peristiwa tersebut, lanjutnya, didukung pula oleh pertumbuhan masif pengguna internet di Indonesia.
Kejahatan berbasis teknologi informasi, ujar dia, juga dapat dimasukkan sebagai ancaman non-konvensional yang bisa mempengaruhi kedaulatan suatu negara meski tidak adanya pelanggaran teritorial karena serangan itu dilakukan dari luar.
Dirut Pindad mengungkapkan, pihaknya secara bertahap mempersiapkan sumber daya manusia sekitar 20-100 orang dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan siber tersebut.
Silmy juga mengutarakan bahwa pihaknya bakal merangkul pihak yang memiliki kemampuan meretas agar mempertahankan kepentingan nasional termasuk dalam aspek ekonomi dan kedaulatan negara.
Dia mengingatkan bahwa negara lain telah lama mempersiapkan terkait hal tersebut. Di China misalnya, memiliki tim khusus  seperti lembaga siber nasional di Amerika Serikat yang karena pentingnya hingga dipimpin jenderal bintang empat, hingga Tiongkok yang memiliki angkatan siber.
"Kami arahnya agar negara menjaga secara menyeluruh untuk kepentingan-kepentingan nasional," katanya.
Silmy berpendapat, Pindad tidak masuk secara langsung kepada tatanan kebijakan tetapi bila leading sector-nya telah ditunjuk pemerintah, maka pihaknya juga sudah siap dalam mendukungnya.
Dirut Pindad juga mengingatkan, selain kerja sama dengan luar negeri, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan lokal swasta kecil yang memiliki perhatian terhadap permasalahan tersebut.
Data dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure mencatat terdapat 48,8 juta serangan siber pada 2014.
Hal itu, ujar dia, menjadi peluang bagi Pindad untuk memaksimalkan potensi penggunaan kembar (dual use) teknologi dalam menyediakan pertahanan berbasis teknologi informasi melalui kerja sama strategis dengan BAE Systems.
"Kami melihat cyber-security sebagai suatu potensi yang dapat dioptimalkan dalam penyediaan proteksi dan pertahanan bagi aset strategis serta perekonomian nasional," katanya.




Credit  Kontan.co.id

Buwas: Kalau TNI Sudah Kena Narkotik, Habis Bangsa Ini

 

CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengatakan, jika prajurit TNI ada yang terlibat dalam perkara narkotik, maka habislah bangsa ini. Prajurit TNI menurutnya adalah pilar terdepan dan benteng terakhir pertahanan negara.

"Kalau sudah terkena (narkoba), habis lah bangsa ini. Semua harus taat dan patuh pada hukum," kata jenderal yang kerap disapa Buwas ini di Jakarta, Jumat (26/2), seperti diberitakan Antara.

Karena itu ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang berupaya keras melakukan pemberantasan narkoba di lingkungan TNI.

Menurutnya, prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotik, patut ditertibkan karena TNI merupakan pilar terdepan dan benteng terakhir pertahanan negara.

Tak hanya TNI, di tubuh kepolisian juga berbahaya bila ada anggotanya yang menggunakan dan mengedarkan narkotik.

TNI Angkatan Darat, khususnya Komando Cadangan Strategis AD (Kostrad) memulai dan melakukan pembersihan terhadap penyalahgunaan narkotik sehingga tidak ada prajurit yang terlibat narkoba.

Dalam operasi intelijen Kostrad, dilakukan pemeriksaan tes urine kepada 146 personel di Perumahan Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi, delapan oknum prajurit Kostrad diduga terlibat kasus narkotik yakni Serda Z, Serka K, Serma E, Serma S, Sertu AS, Kopka N, Kopka B, dan Pratu A.

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) akan memberikan sanksi berat berupa pemecatan bagi oknum prajurit Kostrad yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotik saat penggeledahan di Perumahan Kostrad Jalan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

"Saksi berat akan dilakukan berupa pemecatan dan tidak menghilangkan pidananya. Namun, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di internal Kostrad," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI M Sabrar Fadhilah kemarin.

Kasus penyalahgunaan narkotik yang sudah masuk ke semua lini, kata Fadhilah, menjadi keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
Indonesia darurat narkoba.

Sabrar enggan berkomentar lebih jauh lantaran masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Sejauh mana keterlibatannya, tentu kami tunggu hasil pemeriksaan, termasuk siapa-siapa yang terlibat kita tunggu hasil pemeriksaannya," kata Sabrar.




Credit  CNN Indonesia

Buat Mobil Listrik, Malaysia Kembali Comot Putra Terbaik RI

Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya .

Mobil Listrik Selo. (Dok: facebook Ricky Elson)

CB - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Kendaraan Listik Bermerek Nasional (Apklibernas), Sukotjo Herupramono, menyatakan Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya setelah dicomot untuk mengembangkan mobil listrik Malaysia. Hal itu disampaikan di Kantor Kementerian Perindustrian, Rabu, 24 Februari 2016 lalu.

Dikatakan Sukotjo, ada dua orang yang memilih berkarya di negeri Jiran. Namun di kesempatan itu, dirinya enggan mengungkapkan siapa nama kedua orang tersebut.

Apa yang disampaikan Sukotjo tak ditampik Ricky Elson, pencipta mobil listrik Selo yang dicomot Malaysia, lebih dulu. Meski tak menyebutkan rinci siapa dua orang yang dimaksud, namun Ricky menyatakan hal itu adalah keputusan yang baik buat mereka.

"Tidak apa-apa lah. Ini bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Positifnya itu (mereka) tetap berkarya meski tak di Indonesia. Artinya ilmu mereka tersalurkan dan ada support," ujarnya saat dihubungi
VIVA.co.id, Kamis, 25 Februari 2016.

Namun demikian, dirinya menampik sebutan sejumlah pihak yang menyatakan dirinya bersama dua putra Indonesia lainnya yang merapat ke Malaysia demi meraup uang semata. Kata dia, semua tidak bisa diukur melalui uang, namun yang dibutuhkan mereka adalah dukungan penuh.

"Ini bukan soal bayaran tinggi atau tidak, ini kan soal berkarya, artinya butuh support," kata dia.

Terkait soal mobil Selo yang terus dikembangkan untuk mobil nasional Malaysia, dirinya enggan bercerita banyak. Dirinya hanya menyatakan semua masih terus dilakukan tanpa perlu dipublikasikan.
"Masih rahasia. Kita masih jalan terus, pastinya kami bergerak di bawah tanah. Kami juga tidak tahu apakah mobil ini akan diproduksi massal atau tidak, yang pasti kami tetap berkarya," kata dia.

Credit  VIVA.co.id

Pengamat : industri berat Tiongkok berpindah ke Indonesia

Ilustrasi ((ANTARA News/Suryanto))

Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan

Jakarta (CB) - Sebagian industri berat Tiongkok akan berpindah ke wilayah tetangga, di antaranya Indonesia, mengingat negara tersebut kini memiliki tingkat polusi parah, sehingga mencari lokasi di kawasan lain, kata pengamat hubungan internasional Tiongkok Jona Widhagdo Putri.

"Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan tenaga kerja dari desa ke kota," kata Jona saat panel diskusi hubungan RI-RRT yang diadakan Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok-Indonesia (PERHATI), di Jakarta, Kamis.

Dia yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, mengatakan langkah tersebut perlu diambil Pemerintah Indonesia agar jangan sampai terjadi ketimpangan antara persediaan agraria dengan persediaan industri, seperti yang pernah terjadi di Tiongkok saat implementasi Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama dan kedua.

Pemerintah didukung oleh pengusaha dan masyarakat intelektual, tambahnya, harus menambah perhatian investasi untuk bidang pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial. Selain itu juga menjaga agar proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan.

Jona mengatakan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kebangkitan ekonomi Tiongkok, namun pemahaman antara kedua negara dan kedua masyarakat masih belum cukup, karena hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pernah mengalami pasang surut saat dihentikan tahun 1967 dan dilanjutkan kembali tahun 1990.

"Sekarang saatnya untuk lebih meningkatkan pemahaman dua arah yang mendalam baik dari tingkat pemerintahan, bisnis dan antarmasyarakat, agar kerja sama kedua negara dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dan bukan satu pihak saja," katanya.

Jona menyatakan seiring dengan kebijakan Indonesia tentang Poros Maritim dan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diusung pemerintah, akan muncul banyak kesempatan usaha bagi pengusaha Indonesia dan investor asing.

Menurutnya, rencana Pembangunan SosialdanEkonomi ke-13 (2016-2020) Tiongkok akan berfokus pada kata kunci inovasi, keseimbangan, penghijauan,dan keterbukaandan saling berbagi.

Peneliti LIPI Hayati Nufus, mengatakan Tiongkok juga menganggap posisi Indonesia penting utk menjaga kestabilan wilayah regional, terlihat dari sejarah hubungan kedua negara, saat Beijing beberapa kali memberikan dukungan kepada Indonesia termasuk ketika ada konfrontasi dgn Malaysia di tahun 1962, serta waktu Indonesia sedang menyelesaikan masalah Irian Barat.

"Persepsi masyarakat kita yang kurang terhadap Tiongkok dapat menjadi hambatan. Perlu disampaikan ke masyarakat tentang kerja sama apa saja yang sudah terjalin, dan saat Tiongkok memiliki kapasitas untuk membantu kita melakukan pembangunan, seperti bidang infrastruktur," katanya.

Deny Tri Basuki, kasubdit Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, mengatakan saat ini RI-Tiongkok sudah mempunyai tiga mekanisme tingkat tinggi bilateral di bidang polhukam, ekonomi dan masyarakat ke masyarakat yang dalam waktu dekat diharapkan juga akan terbentuk mekanisme bilateral di bidang kemaritiman.

Kemlu, tambahnya, akan terus mengawal hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan sinergi antara pemerintah dengan pebisnis, akademisi dan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar pemerintah dapat bekerja lebih baik.




Credit  ANTARA News

Pemerintah siapkan Bitung jadi sentra perdagangan Asia-Pasifik

Dokumentasi--Perluasan Dermaga Peti Kemas Bitung Beberapa pekerja beristirahat pada pembangunan dermaga peti kemas di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (2/9/2015). Perluasan dermaga hingga 460 m itu diproyeksi menambah aktivitas bongkar muat yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. (ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar)

 

 

Jakarta (CB) - Pemerintah menyiapkan Bitung, Sulawesi Utara menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik dan simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditi di wilayah timur Indonesia.

Demikian penegasan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan tertulis, ketika menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Manado, Kamis.

Untuk itu, kata Menko Perekonomian, Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

"Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan," katanya.

Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung sepanjang 39 kilometer sebagai infrastruktur penunjang.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak yang hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, dukungan lain yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dukungan air baku, yakni saat ini sedang dilakukan pembangunan Waduk Kuwil di Minahasa Utara dan pengendalian banjir di Kota Manado.

Namun, kata Dardak, ada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung, yakni terkait proses pembebasan lahan.

Ia berharap pihak-pihak terkait dapat saling bersinergi dalam membantu mengatasi tantangan tersebut. "Hal ini demi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya KEK Bitung," ujar Dardak.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas logistik perikanan di Bitung, membutuhkan sistem infarstruktur yang kuat dan untuk ini dibutuhkan konektivitas antar wilayah.

"Konektivitas adalah kata kunci yang harus dilakukan agar komoditi yang berlimpah dapat bermanfaat. Jika didukung dengan konektivitas infrastruktur yang kuat, maka akan hasil dari sektor perikanan dapat menyebar ke wilayah barat dan tengah Indonesia," katanya.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menambahkan selain komoditi lokal yang dapat ditingkatkan, Sulawesi Utara memiliki daya tarik sendiri berupa obyek wisata Bunaken.

Daya tarik Bunaken dengan keindahan dasar laut dan alam sekitarnya ini, tambahnya, sudah menjadi tujuan wisata internasional untuk mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Selain dilakukan diskusi, kegiatan di daerah tersebut dilanjutkan dengan survei lapangan ke rencana pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung.



Credit  ANTARA News

KemenpanRB: TNI/Polri Bisa Masuk Birokrasi Pemerintahan

Personel TNI mendengarkan pengarahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada apel pemadaman kebakaran hutan Riau di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (15/3). (Antara/Wahyu Putro)

 

CB, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan, TNI dan Polri memiliki kemungkinan besar untuk bisa masuk ke birokasi pemerintahan.
Dalam hal ini termasuk menjadi bagian pemerintahan daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kemenpan mengatakan hal itu memang sudah tertera dalam aturan pemerintah.
"Itu dimungkinkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Kepala Humas sekaligus Juru Bicara Kemenpan-RB, Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (25/2).
Herman juga menerangkan apabila terdapat unsur TNI atau Polri yang hendak dimasukkan ke dalam jabatan tinggi di pemerintahan. Jika itu terjadi, maka TNI atau Polri yang bersangkutan tersebut harus mengikuti seleksi terbuka terlebih dahulu.
Mekanisme ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014. Di aturan ini disebutkan bahwa pihak mananpu diperbolehkan mengikuti seleksi ASN termasuk para TNI/Polri.
Sementara itu, jika terdapat anggota TNI/Polri lulus seleksi dan mendapatkan jabatan tinggi di birokasi pemerintahan, menurut Herman, maka status anggota tersebut dialihkan. Dengan kata lain, kata dia, status mereka bukan TNI/POlri lagi tapi ASN termasuk pegawai ASN daerah.
Ia melanjutkan, terdapat 12 instansi yang tidak bisa mengalihkan status TNI/Polri menjadi ASN apabila ditempatkan di lembaga tersebut. Beberapa di antaranya adalah Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan sebagainya.
"Di luar 12 instansi ini, maka statusnya beralih menjadi ASN daerah. Itu harus dialih status sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Sejauh ini, Herman juga menegaskan, Kemenpan-RB belum menerima surat permohonan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Kemenpan-RB juga mengaku belum mengeluarkan surat apapun terkait permohonan pria yang biasa disapa Ahok tersebut.
Sebelumnya, Ahok merasa geram dengan informasi perilaku para pejabatnya yang kerap melakukan praktik kurang tepat dalam pemerintahan. Untuk itu, Ahok berencana memasukkan unsur TNI dan Polri ke dalam struktrur birokrasi pemerintahan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

TNI AL Berhasil Tangkap Kapal Asing Buruan Interpol di Kepri

Istimewa


Batam - Kapal perang milik jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), KRI Sultan Thaha Saifudin, Kamis (25/02/2016) berhasil menangkap kapal FV Viking berbendera Nigeria yang merupakan target operasi interpol asal Norwegia.

Saat ditangkap kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia tepatnya 12.5 Nm di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama gabungan antara Tim Western Fleet Quich Response (WFQR) Lantamal-IV Tanjung pinang dengan Wing Udara 2 Tanjung pinang dengan  menggunakan helikopter saat memburu dan melacak nya, hingga berhasil menemukan posisi kapal milik asing tersebut.

Kemudian pengejaran Kapal asing tersebut dengan menggunakan Kapal KRI-Sultan Thaha Saifudin, hingga menemukan lokasi keberadaan kapal tersebut.

Menurut kepala dinas penerangan Koarmabar Letkol Laut (KH) Drs Ariris Miftachurrahman mengatakan Kapal asing tersebut dinahkodai oleh Huan Venesa merupakan warga negara Chili dengan jumlah 11 orang ABK (Anak Buah Kapal).

Ariris menambahkan, hasil pengembangan sementara berdasarkan Purple Notice Interpol Norway kapal tersebut sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan 8 kali ganti call sign.

Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufiq R menambahkan, penangkapan kapal tersebut juga telah mendapat apresiasi dari Komandan Maritim Security Task Force (MSTF) di Malaysia dan Menteri KKP Susi Pujiastuti.

Dari hasil pemeriksaan terhadap muatan kapal penangkap ikan tidak temukan muatan ikan hasil illegal fishing.

Hingga malam ini kapal tersebut masih dalam perjalanan berlayar menuju dermaga Tanjung Uban, Kepri dengan pengawalan ketat kapal KRI TNI-AL.

KTT OKI di Jakarta Akan Hasilkan Dua Dokumen soal Palestina

Ilustrasi

 

Jakarta, CB -- Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (KTT Luar Biasa OKI) ke-5 yang akan diselenggarakan di Jakarta awal Maret mendatang akan menghasilkan dua dokumen soal Palestina dan al-Quds al-Syarif (Kota Suci Yerusalem), yaitu dokumen resolusi dan deklarasi.

Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI, Hassan Kleib memaparkan dokumen resolusi akan berisi konfirmasi kembali negara-negara OKI dengan fokus Palestina dan Yerusalem, yang menjadi lokasi Masjid al-Aqsa.

Sementara dokumen deklarasi akan akan lebih padat dan singkat, berisi langkah konkret ke depan untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati negara-negara OKI terkait Palestina dan Yerusalem.

Melalui dua dokumen ini, Hassan berharap KTT Luar Biasa OKI kali ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam upaya mendukung kedaulatan negara Palestina dan terciptanya solusi dua negara dengan Israel.
Hassan memaparkan ini merupakan kali pertama KTT Luar Biasa OKI menghasilkan dokumen deklarasi. Dalam KTT sebelumnya, dokumen yang dihasilkan hanya resolusi tanpa deklarasi.

"Selama KTT terakhir hanya ada resolusi, hanya pernyataan sikap. Kami berharap (KTT) ini bukan hanya suatu event, tapi suatu proses. Deklarasi ini akan berisi langkah-langkah konkret," ujar Hassan.

Hassan menyebutkan bahwa OKI terbentuk usai pembakaran Masjid al-Aqsa pada 1969. Sehingga tak heran bahwa pembahasan soal Yerusalem, lokasi Masjid Al-Aqsa berdiri, menjadi salah satu tema utama KTT Luar Biasa OKI tahun ini.

KTT Luar Biasa OKI kali ini, lanjut Hassan, akan memperjuangkan legitimasi untuk Palestina yang mengikat, utamanya soal upaya perdamaian antara Hamas dan Fatah. Dalam kesempatan ini, para perwakilan dan kepala negara OKI akan meninjau kembali sejauh mana langkah-langkah perdamaian setelah terhenti pada Mei 2015.

Sementara soal Yerusalem, KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun ini akan membahas tentang perbatasan Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Palestina Timur, status Yerusalem, permukiman Yerusalem dan akses air jika negara Palestina nanti berdiri.

Tidak mengikat secara hukum

Hassan memaparkan bahwa baik dokumen resolusi maupun deklarasi tidak akan mengikat secara hukum. Sehingga tidak ada sanksi hukum jika kedua dokumen ini tidak dilaksanakan.

"Namanya deklarasi, resolusi tidak mengikat secara hukum. Hanya secara moral dan secara politik kita mengikatkan diri," ujar Hassan.
Isu-isu yang akan dibahas dalam KTT ini, menurut Hassan, sudah disetujui oleh pihak Palestina dan sudah dibagikan ke negara-negara anggota sebagai acuan dalam KTT Luar Biasa OKI tahun ini.

Sementara itu, terkait negara mana saja yang sudah memberikan konfirmasi kepada RI untuk datang ke KTT Luar Biasa OKI, Hassan menyatakan Presiden Jokowi sudah mengirimkan undangan ke 55 negara anggota OKI, kecuali Suriah yang sudah dibekukan keanggotaannya sejak dilanda perang saudara.

Selain negara anggota OKI, diundang pula negara-negara peninjau, yakni Afrika Tengah, Thailand, Bosnia Herzegovina dan Rusia.

Ada pula kuartet yang menjembatani perundingan damai Israel-Palestina, yakni Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa. Dalam kuartet ini, Indonesia diwakili oleh PBB sebagai anggota.

Hassan menyebutkan bahwa yang dipastikan hadir dalam KTT Luar Biasa OKI ke-5 adalah Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab, dan lebih dari empat presiden serta sekitar 16 perdana menteri.




Credit  CNN Indonesia

Indonesia Pastikan Buka Konsulat di Ramallah Bulan Depan

 

Pertengahan Maret mendatang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan datang ke Ramallah untuk membuka kantor konsulat kehormatan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa Indonesia akan resmi membuka kantor konsulat di Ramallah pada pertengahan Maret ini. Hal tersebut disampaikan Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (25/2).

"Rencananya pertengahan Maret saya akan datang ke Ramallah untuk melakukan pembukaan kantor konsulat kehormatan di Ramallah,"kata Retno.

Lebih jauh, Retno mengatakan saat ini pihaknya masih menyelesaikan persoalan perizinan di Palestina. Meski demikian, dia menegaskan tidak ada hambatan berarti dalam proses tersebut.
"So far tidak ada masalah. Pertengahan Maret setelah KTT OKI kita bisa buka kantor konsulat kehormatan di Ramallah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Menlu Palestina Riyad al-Maliki di Jakarta, pada akhir tahun lalu, Retno mengatakan otoritas Palestina sudah menyetujui calon konsul kehormatan Indonesia.

"Pihak Palestina sudah menyetujui Konsulat Kehormatan yang kami tunjuk dan akan mulai beroperasi 2016 ini,"ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda tersebut.

Selain akan membuka kantor konsulat kehormatan, Indonesia juga secara konsisten telah menunjukkan dukungannya atas kemerdekaan Palestina. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Persoalan kemerdekaan Palestina rencananya akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) yang diselenggarakan di Indonesia, pada Maret ini.
Atas dukungan pemerintah Indonesia tersebut, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyambut dengan baik.

Dia mengatakan dukungan Indonesia terhadap negara Palestina telah diwujudkan sejak zaman pemerintahan Soekarno.

"Kami menghargai hubungan yang telah dijalin sejak periode Soekarno. Kami juga menyerukan seluruh dunia mengakui Palestina dan membangun konsulat kehormatan di negara kami," kata Hamdallah di sela Konferensi Asia Afrika April tahun lalu.



Credit  CNN Indonesia

Tiga Skenario Reaksi Rusia Jika Turki dan Saudi Lakukan Invasi ke Suriah

Seorang tentara Turki berjalan di samping tank-tank yang ditempatkan di lereng bukit yang menghadap kota Suriah Kobani, di pinggiran kota Suruc, Turki, di perbatasan Turki-Suriah, tepat di seberang Kobani, Sabtu, 1 November, 2014. Sumber: AP

Kementerian Pertahanan Rusia menduga Turki tengah melakukan persiapan invasi terhadap wilayah Suriah. Menurut laporan beberapa media, Arab Saudi pun kemungkinan akan mengirim ribuan pasukan khusus ke Suriah. RBTH menganalisis kemungkinan reaksi militer Rusia yang selama lima bulan terakhir telah melakukan serangan udara melawan kelompok teroris ISIS di Suriah terhadap langkah yang akan diambil oleh Ankara dan Riyadh.

 

 

Seorang ahli militer Rusia yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Arsenal Otechestva (Arsenal Tanah Air) Viktor Murakhovski dan Mikhail Aleksandrov yang merupakan seorang ahli terkemuka dari Pusat Studi Militer-Politik Institut Negeri Hubungan Internasional Moskow (MGIMO) berkomentar tentang kemungkinan reaksi Rusia menanggapi invasi Turki dan Arab Saudi ke Suriah.

Bagi Saudi, pengiriman pasukan ke Suriah secara logistik tidak akan mudah. Arab Saudi tidak berbatasan langsung dengan Suriah. Riyadh, dalam hal ini memiliki dua pilihan, yaitu memastikan pengiriman pasukan melalui Irak, atau menyerang Suriah dari Turki.

Namun, memanfaatkan koridor Irak bagi Riyadh dapat menjadi suatu masalah. Sebelumnya, bahkan ketika unit-unit kecil tentara Saudi datang ke wilayah Irak, Baghdad menolak dan bahkan membuat pernyataan mengenai agresi. Pilihan kedua, yaitu invasi melalui Turki. Dengan mempertimbangkan latar belakangnya, hal tersebut lebih mungkin dilakukan. Selain itu, media Guardian melansir rencana Saudi mengenai kesediaan mereka untuk mengoordinasikan langkah dengan Ankara.

Opsi Pertama: Pasukan Penerjun Payung Rusia di perbatasan Suriah-Turki

Sebagaimana yang disampaikan para pakar, pengiriman ribuan tentara pasukan khusus dari Arab Saudi ke Turki dan pelaksanaan invasi Suriah akan membutuhkan persiapan yang serius — dibutuhkan penyebaran pasukan dil wilayah Turki. Hal semacam ini tak mungkin terjadi begitu saja tanpa diketahui dan tentu akan memakan waktu. Jelas bahwa pasukan Presiden Bashar al-Assad harus melipatgandakan upaya untuk menutup perbatasan Suriah-Turki dan mencegah intervensi.

Jika Suriah tidak dapat menutup perbatasan, Rusia dapat membantu mereka — dalam hal ini dengan mengirimkan divisi pasukan penerjun payung, demikian hal tersebut diutarakan Mikhail Aleksandrov. Secara umum, para ahli yakin bahwa intervensi Saudi terlihat tidak realistis, sedangkan invasi pasukan Turki tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya. Terlebih, sebelumnya pasukan militer Turki telah memasuki wilayah utara Irak yang merupakan daerah orang-orang Kurdi bermukim.

Opsi Kedua: Bantuan dalam pelatihan tentara dan pemasokan senjata

Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Cita-cita Kurdistan untuk mendapatkan status otonom telah membuat Turki khawatir selama beberapa dekade terakhir. Mengenai invasi pasukan Turki di wilayah Kurdi, kemungkinan besar pasukan Rusia tidak akan hadir dan berkonfrontasi langsung dengan Turki. Namun, Rusia kemungkinan akan membantu mempersiapkan tentara dan memasok senjata.

Tentara Suriah dan Turki akan berdiri di garis perbatasan. Sementara, di wilayah Kurdistan Suriah juga akan terjadi perang sengit antara milisi Kurdi dengan pasukan militer Turki. Para ahli menilai pentingnya memperhatikan fakta bahwa Turki sudah tidak mungkin lagi merebut Aleppo di utara Suriah yang merupakan kota pasukan Assad di perbatasan Suriah-Turki. Oleh karena itu, kemungkinan bergeraknya pasukan Turki di wilayah ini sangat terbatas.

Opsi Ketiga: Berperang dengan Angkatan Udara Rusia

Pada saat yang sama, jika tentara Turki tidak hanya masuk ke wilayah Kurdistan, tetapi juga masuk ke wilayah yang dikuasai oleh militer Suriah, kemungkinan akan terjadi bentrokan langsung antara tentara Turki dengan AU Rusia. Rusia akan memberikan dukungan udara kepada Suriah. Namun, bentrokan dengan AU Rusia sama saja dengan mendeklarasikan perang, dan dalam hal ini dapat terbayang situasi Rusia yang memulai serangan terhadap wilayah Turki. Konflik dengan Turki sebagai negara anggota NATO membuat perkembangan dalam skenario ini menjadi tak terduga. Namun demikian, para ahli tidak begitu yakin dengan perspektif ini.

Credit  RBTH Indonesia

Oposisi Suriah Klaim Puluhan Jenderal Rusia Tewas di Latakia

Pangkalan militer Hmeymim, dekat Latakia, Suriah timur. | (Reuters)

DAMASKUS - Dua faksi oposisi Suriah mengklaim puluhan jenderal Rusia tewas akibat serangan bom mobil di dekat pangkalan militer Kremlin di Latakia, Suriah timur.

Klaim dari faksi oposisi Suriah; Ahrar Al-Sham dan Bayan pada hari Rabu itu, menyatakan serangan bom mobil terjadi pada hari Minggu.

Melalui medianya, faksi Ahrar al-Sham, mengatakan serangan itu terjadi berkat koordinasi dengan “jihadis” lokal yang berada di dekat pangkalan militer Rusia.

Serangan, lanjut laporan media tersebut, diluncurkan setelah para “jihadis” mengamati pertemuan jenderal senior Rusia di pangkalan militer Latakia.


Faksi Ahrar Al-Sham melanjutkan, pengumuman tewasnya puluhan jenderal Rusia sengaja ditunda hingga Rabu kemarin, untuk memastikan bahwa para “jihadis” yang melakukan serangan itu pulang dengan selamat ke wilayah oposisi Suriah.


Faksi itu merilis pernyataan terkait klaim kematian puluhan jenderal Rusia.”Setelah kerja keras intelijen pada hari Minggu, kami mampu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan penanaman (bom) mobil di lokasi,” bunyi pernyataan Ahrar Al-Sham yang dikutip Jerusalem Post.

“Setelah ledakan, beberapa ambulans dan helikopter Rusia bergegas ke lokasi dan mereka terlihat mengevakuasi korban tewas dan luka untuk dibawa ke rumah sakit Latakia dan Jableh,” lanjut pernyataan tersebut.

Kendati demikian, klaim oposisi Suriah itu belum bisa diverifikasi secara independen. Sedangkan Pemerintah Rusia hingga Kamis (25/2/2016) belum memberikan konfirmasi atas laporan serangan di Latakia itu.


Credit  Sindonews

Imbangi Kekuatan Militer Asia, Australia Buat 12 Kapal Selam

Angkatan Laut Australia akan mendapat 12 kapal selam baru.

 

CB, MELBOURNE -- Australia, Kamis (25/2), menerbitkan Buku Putih Pertahanan, yang mencakup rencana pertahanan selama 10 tahun ke depan mengenai kekuatan militer dan persenjataan untuk mempertahankan wilayah dari meningkatnya kekuatan militer di Asia.
Dalam Buku Putih Pertahanan 2016 ini disebutkan Australia akan membangun kemampuan pertahanan dengan mengeluarkan belanja senilai 195 miliar dolar AS pada 2020-2021, dengan personel militer akan berjumlah 62.400 orang.
Australia juga akan membuat 12 kapal selam dengan nilai lebih dari 50 miliar dolar AS antara 2018-2057. Angkatan Laut akan mendapat porsi 25 persen dari keseluruhan pengeluaran, dengan tambahan sembilan kapal perusak antikapal selam baru, dan 12 kapal patroli laut.
Angkatan Udara (RAAF) akan membangun dua armada pesawat tanpa awak (drone), dan membangun armada pesawat tempur yang nantinya akan mencapai 75 Joint Strike Fighters.
Angkatan Darat akan mendapatkan 18 persen pengeluaran untuk membeli peralatan, membeli drone bersenjata, kendaraan pelindung baru untuk memindahkan tentara, helikopter untuk pasukan komando, dan sistem peluncur roket jarak jauh.
Menurut laporan wartawan ABC, nada bahasa yang digunakan dalam Buku Putih ini menunjukkan Australia harus meningkatkan kemampuannya di bidang pertahanan, karena meningkatnya kekuatan negara-negara di Asia. Selain itu, juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan.
"Pertikaian mengenai wilayah telah menciptakan ketegangan dan ketidakpastian di wilayah ini. Beberapa masalah dalam buku putih sebelumnya yang digambarkan sebagai masalah jangka panjang, seperti dampak modernisasi di kawasan, sekarang sudah menjadi bagian yang harus dicakup dalam Buku Putih ini," kata Buku Putih tersebut.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Masalah Perbatasan RI-Timor Leste Harus Segera Diselesaikan

Perbatasan RI-Timor Leste

 

CB, KUPANG -- Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto mengharapkan pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah tapal batas darat antara Indonesia-Timor Leste yang sampai saat ini belum ada kata sepakat."Kita sebagai pihak keamanan hanya bertugas untuk mengamankan wilayah perbatasan dan selalu mendukung program pemerintah. Namun masalah tapal batas ini merupakan tugas dari pemerintah pusat," katanya di Kupang, Kamis (25/2).
Ia menjelaskan saat ini masih ada dua wilayah yang masih bermasalah dan belum diputuskan segmen atau wilayah perbatasannya. Yakni yang berada di Noebesi dan Citrana di kecamatan Amfoang Timur. Kemudian ada juga wilayah yang segmennya sudah diputuskan tetapi masih ada perbedaan pendapat masyarakat yang ada di segmen Bijael Sunan di Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.
"Tugas kami sebagai TNI adalah menjalin komunikasi yang baik antara warga sekitar agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya komunikasi yang baik antar Indonesia dengan Timor Leste," kata dia.
Ia juga mengatakan batas negara yang belum selesai antar kedua negara adalah batas laut. Hingga saat ini persoalan batas laut pun belum ditetapkan secara pasti.
Hal senada juga disampaikan oleh Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni. Ia mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah konkrit dan mengutamakan penyelesaian batas laut dengan Timor Leste, sebelum menuntaskan batas darat sejumlah titik sengketa yang sudah terpetakan.
"Penyelesaian batas darat antara kedua negara memang juga penting, namun lebih penting dan utama yang harus diprioritaskan adalah batas laut kedua negara. Karena banyak kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Timor," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu.
Menurut Tanoni, jika Indonesia terjebak untuk menyelesaikan batas darat terlebih dahulu, maka Laut Timor yang kaya akan sumder daya alam minyak dan gas bumi itu, bisa saja seluruhnya jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.
"Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999 dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada Mei 2002, batas wilayah perairan laut antara Indonesia, Australia dan Timor Leste harus mendapat prioritas penyelesaian terlebih dahulu," ujarnya.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mobil Listrik Nasional Sudah Siap Produksi

Mobil lstrik sudah menjadi pilihan kendaraa operasional taksi di Guangzhou, China.

Jakarta, CB- Para peneliti mobil listrik di Indonesia mengaku sudah siap menyokong industri mobil listrik menuju tahapan manufaktur. Seluruh pemegang kepentingan di bidang ini, saling bahu-membahu menyiapkan beberapa komponen vital yang ada pada kendaraan listrik.
Para peneliti itu terdiri dari beberapa perguruan tinggi negeri (PTN), yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Masing-masing PTN dan lembaga pemerintah saling berbagi tugas. Setiap kelompok meneliti beberapa komponen utama yang digunakan mobil listrik. "Di ITS kami sudah bisa membuat prototipe mobil listrik secara penuh. Kalau minus baterai, kesiapan kami bisa dibilang sudah 90 persen," ucap Muhammad Nur Yuniarto, Kepala Peneliti Kendaraan Listrik ITS di Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).
Beberapa komponen utama, seperti motor listrik, modul pengatur daya, transmisi, sampai sistem pengisian sudah berhasil dikuasai. Sementara komponen umum lain, seperti ban, baut, pelek, lampu, jok, dan sebagainya, bisa memanfaatkan industri yang sudah ada di Indonesia.
"Seluruh hasil penelitian PTN ini adalah milik negara. Jadi, mau diapakan saja terserah negara. Mau didorong ke pelaku industri atau kasarnya dibakar juga terserah pemerintah saja," kata Nur.
Persepsi Salah
Banyaknya kendaraan prototipe mobil listrik yang dilahirkan PTN di Indonesia, kerap menimbulkan presepsi yang salah dari masyarakat. Menurut Nur, sudut pandang masyarakat selalu melihat dari produk yang dihasilkan, berupa mobil yang statusnya masih prototipe.
Tentu jika dibandingkan dengan model-model lain yang sudah ada dipasarkan merek asing, terlihat kalah. "Ini yang salah. PTN itu fokusnya adalah pada knowledge-nya, bukan pada produknya. Dengan menampilkan prototipe ini, artinya kita sudah bisa menguasai knowledge dari teknologi itu. Di sini seharusnya sudut pandang dilihatnya," ucap Nur.



Credit  KompasOtomotif

Bandara Kertajati Beroperasi Terbatas Awal Tahun Depan

Ilustrasi perluasan bandara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

 

 

CB, Majalengka - Unit Management Project Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Indra Tjahya mengatakan bandara dapat beroperasi secara terbatas pada tahun depan. "Kami dapat melakukan operasional terbatas pada November 2017, dan full operation pada 2018," kata Indra di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Rabu, 24 Februari 2016.

Indra menjelaskan, perkembangan proyek tersebut sampai pekan kedua Februari 2016, sudah mencatatkan deviasi plus. Proyek tersebut terdiri atas tiga paket. Paket pertama, kata Indra, sudah terealisasi 8,3 persen dari yang direncanakan sebesar 7,4 persen. Paket kedua terealisasi 3,2 persen dari rencana 0,7 persen. Paket ketiga terealisasi 0,5240 persen dari 0,5220 persen. "Walaupun cuaca hujan, deviasi kami plus."

Paket pertama adalah pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 355 miliar. Paket kedua adalah pembangunan gedung terminal penumpang utama yang dikelola Wijaya Karya dan pembangunan perumahan dengan nilai kontrak Rp 1,395 triliun. Paket ketiga merupakan pembangunan gedung penunjang operasional dengan nilai kontrak Rp 416 miliar, yang dikerjakan PT Waskita Karya. "Secara keseluruhan, nilai investasi mencapai Rp 2,166 triliun," katanya.

Indra mengaku proyek tersebut sudah tidak mengalami kendala dalam pengadaan lahan. Panjang lintasan bandara tersebut, sudah mencapai 2.500 meter dan ditargetkan mencapai 3.000 meter pada tahun depan. Ia juga meyakini bahwa nantinya pesawat berbadan besar seperti Airbus A380 dapat mendarat di sana. "Karena memenuhi kriteria lebar landasan 60 meter."


Credit  TEMPO.CO