CUPUMA

Selasa, 12 Februari 2019

Jenderal Iran: Tel Aviv Rata dengan Tanah jika AS Serang Teheran

TEHERAN - Seorang jenderal senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengancam akan meratakan Tel Aviv dan Haifa di Israel dengan tanah jika Amerika Serikat (AS) berani menyerang Teheran. Ancaman ini disampaikan saat puncak peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran berlangsung hari Senin.

Tel Aviv dan Haifa merupakan dua kota terbesar Israel. Tel Aviv menjadi pusat basis militer rezim Zionis dan pernah menjadi ibu kota negara tersebut sebelum pindah ke Yerusalem atas pengakuan sepihak Amerika Serikat.

"Amerika Serikat tidak memiliki keberanian untuk menembakkan satu peluru pun kepada kami terlepas dari semua aset defensif dan militernya. Tetapi jika mereka menyerang kita, kita akan meratakan Tel Aviv dan Haifa dengan tanah," kata Brigadir Jenderal Yadollah Javani, komandan senior IRGC, dikutip Reuters dari IRNA, Selasa (12/2/2019).

Para pemimpin politik dan militer top di Iran secara teratur menyerukan penghancuran Israel. Bahkan, seorang jenderal senior Teheran baru-baru ini mengklaim akan mengalahkan negara Yahudi itu dalam waktu tiga hari jika perang pecah.

Javani, deputi untuk biro politik IRGC, berbicara pada pertemuan umum yang menandai peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran. Revolusi yang terjadi tahun 1979 itu menjadi akhir dari monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menjadi sekutu AS. Rezim Shah digulingkan kelompok Islam loyalis Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Bersamaan dengan teriakan "Matilah Amerika" dan spanduk bertuliskan slogan yang menyerukan "Matilah Israel" pawai pada hari Senin juga menjadi ajang pamer rudal buatan Iran oleh militer setempat.

Di Teheran, massa berduyun-duyun di tengah hujan dari selusin lingkungan yang berjauhan di ibu kota menuju pusat kota Azadi atau Freedom Square. Mereka mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan "Matilah Amerika". Massa juga membakar bendera AS dan Israel.

Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan jutaan orang berpartisipasi dalam peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran. Televisi tersebut juga menayangkan rekaman arsip masa pemberontakan dan memainkan lagu-lagu revolusioner.

Meskipun tekanan internasional meningkat atas program rudal negara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji untuk terus mendorong pengembangan senjata semacam itu.

"Kami tidak dan kami tidak akan meminta izin untuk memproduksi segala jenis rudal dari siapa pun," kata Rouhani di Teheran. Namun, dia menekankan bahwa Iran akan melanjutkan keterlibatan konstruktif dengan masyarakat internasional.

Rouhani berbicara di hadapan massa selama hampir 45 menit. Dia mengecam musuh-musuh Iran, yakni Amerika dan Israel, yang dia klaim berupaya menyengsarakan rakyat Iran melalui sanksi. Menurutnya, upaya itu tidak akan berhasil.

"Kehadiran orang dalam perayaan ini berarti bahwa plot oleh musuh telah dijinakkan," kata Rouhani. "Mereka tidak akan mencapai tujuan buruk mereka."

Awal bulan ini AS bersumpah untuk menekan Iran agar menghentikan program misilnya setelah Republik Islam itu meluncurkan rudal balistik baru dengan jangkauan 1.000 kilometer (620 mil) dan menguji coba rudal jelajah baru. Kedua senjata itu mampu mencapai target di Israel.

Credit sindonews.com

Helikopter Militer Jatuh di Istanbul, Empat Tentara Tewas

Ilustrasi. (Reuters/Ints Kalnins)

Jakarta, CB -- Sebuah helikopter militer Turki jatuh ketika mencoba melakukan pendaratan darurat di daerah perumahan di Istanbul pada Senin (11/2) dan menewaskan 4 tentara yang ada di dalamnya.

"Sayangnya empat prajurit kami menjadi martir," ucap Gubernur Istanbul, Ali Yerlikaya, sebagaimana dikutip AFP.

Yerlikaya menambahkan bahwa tidak ada personel militer atau warga sipil lainnya yang terluka akibat kecelakaan helikopter di distrik Cekmekoy tersebut.

Gambar dari televisi Turki menunjukkan asap hitam tebal yang mengepul dari balik dinding putih di sisi Asia dari Istanbul tersebut.

Ini kali kedua insiden yang melibatkan helikopter UH-1 terjadi di daerah perumahan di Istanbul dalam tiga bulan terakhir.

Pada November lalu, sebuah helikopter militer jatuh saat menjalankan misi pelatihan setelah menabrak atap bangunan di daerah Sancaktape, Istanbul.

Penyebab kecelakaan sampai sekarang belum diketahui dan pihak militer mengaku akan segera melakukan penyelidikan.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan AS-Kurdi Siapkan Serangan Pamungkas Untuk ISIS

Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di Deir al-Zour, Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CBa -- Pasukan koalisi Kurdi-Amerika Serikat perlahan-lahan terus menggempur basis pertahanan terakhir kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di sebelah timur Provinsi Deir al-Zour. Mereka kini mempersiapkan pertempuran terakhir untuk menghabisi sisa-sisa kelompok teror itu.

Juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, mereka menggempur basis terakhir ISIS sejak Sabtu hingga Minggu pekan lalu. Kedua belah pihak bertempur di Desa Barghouz, dan berhasil merebut 41 posisi pertahanan ISIS.

Bali menyatakan pertempuran sengit terjadi pada Minggu pekan lalu, setelah SDF berhasil mematahkan serangan balasan ISIS. Dia menyatakan dibantu dengan serangan udara dari jet-jet tempur AS.

Bali sebelumnya mengaku tidak bisa menggempur dengan seluruh kekuatan karena khawatir jatuh korban dari para istri dan anak-anak anggota ISIS, dan memilih mengubah taktik dengan serangan terukur.

Bali menyatakan menolak upaya dialog dari ISIS, yang menyatakan akan angkat kaki dari sana dan meminta supaya mereka tidak diserang. Sebab, dia menyatakan ISIS tetap membahayakan setelah beberapa waktu lalu melakukan serangan bom yang menewaskan dua pasukan AS.

AS mengklaim ISIS sudah kehilangan 99,5 persen wilayahnya, dan kini bertahan di basis pertahanan terakhir seluas lima kilometer persegi. Namun, para analis memperkirakan ISIS sebagai ideologi dan gerakan belum berakhir dan mereka meyakini kelompok itu sudah menyiapkan sel-sel 'tidur'.

Sel-sel itu nantinya bergerak di bawah tanah dan bisa kembali menyusun kekuatan lalu bangkit angkat senjata. Para analis sudah memperingatkan AS supaya tidak mengendurkan operasi militer dan kontra terorisme jika tidak mau ISIS bangkit kembali.

Presiden AS, Donald Trump, pada Rabu pekan ini bakal mendeklarasikan kehancuran ISIS, jika seluruh wilayah kekuasaan kelompok sudah berhasil direbut. Hal itu bakal menjadi titik akhir perang melawan kelompok teror itu yang telah berlangsung selama empat tahun, sejak ISIS memproklamirkan diri pada 2014 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Dua Kapal Perang AS Dekati Spratly, China Sebut Bikin Masalah

BEIJING - China menuduh Amerika Serikat (AS) berusaha menimbulkan masalah dengan mengirim dua kapal perang bersenjata rudal di dekat Kepulauan Spratly, wilayah sengketa Laut China Selatan yang diklaim Beijing. Beijing kembali mendesak Washington menghentikan tindakan provokatif.

Washington menyatakan misi dua kapal perangnya ke dekat Kepulauan Spratly pada hari Senin (11/2/2019) adalah untuk operasi kebebasan navigasi.

"AS bertekad untuk membangkitkan masalah di Laut China Selatan, menciptakan ketegangan dan merusak perdamaian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dikutip AFP, Selasa (12/2/2019).

Kedua kapal perusak Amerika yang patroli di dekat Kepulauan Spratly adalah USS Spruance dan USS Preble. Patroli kedua kapal itu terjadi ketika Beijing dan Washington memulai pembicaraan perdagangan di Beijing minggu ini sebagai upaya untuk menghindari perang dagang habis-habisan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Beijing menegaskan hampir semua kawasan Laut China Selatan adalah perairan teritorialnya. Namun, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

AS dan sekutu-sekutunya secara berkala mengirim pesawat dan kapal perang di dekat kepulauan Laut China Selatan dan terumbu karang yang diklaim oleh Beijing untuk memberi sinyal hak mereka di bawah hukum internasional untuk melewati perairan. Tindakan itu selalu membuat China marah.

Pada pertengahan Januari, kapal perang AS dan Inggris melakukan latihan militer bersama pertama mereka di Laut China Selatan sejak Beijing mulai membangun pangkalan dan jalur udara di pulau-pulau sengketa.

Pada 7 Januari, kapal perang AS lainnya; USS McCampbell, berlayar dalam jarak 12 mil laut (22 kilometer) dari rantai Kepulauan Paracel—utara Kepulauan Spratly—selama putaran pembicaraan perdagangan sebelumnya antara kedua negara.

Hanya sehari setelah operasi itu, penyiar CCTV China melaporkan bahwa Beijing telah mengirim rudal balistik anti-kapal yang dikenal sebagai DF-26. Misil itu memiliki jangkauan 3.000 hingga 4.000 kilometer. Lokasi pengerahan misil berada di barat laut China.

Credit sindonews.com

Senin, 11 Februari 2019

Polandia Beli 20 Sistem Roket Artileri AS untuk Keamanan Negara

WARSAWA - Polandia membeli 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) dari Amerika Serikat (AS). Warsawa berdalih senjata yang diperkirakan bernilai USD414 juta itu dibutuhkan demi menjamin keamanan negara.

Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki dan Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak telah membuat pengumuman resmi tentang keputusan Warsawa untuk membeli HIMARS AS pada Minggu sore. Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan hal itu di situs resminya.

Pengumuman itu muncul setelah akhir tahun lalu Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan 20 HIMARS dan peralatan pendukung terkait ke Polandia.

Berbicara pada upacara di Warsawa, Menteri Pertahanan Blaszczak mengatakan bahwa pembelian sistem roket buatan AS akan diresmikan pada hari Rabu mendatang. Menurutnya, Polandia membutuhkan peralatan modern untuk menjamin keamanan.

"Menteri @mblaszczak: Pada hari Rabu kami akan menandatangani kontrak untuk pengiriman batalion HIMARS. Peralatan modern yang menjamin keamanan kami," tulis Kementerian Pertahanan setempat di Twitter melalui akun resminya, @MON_GOV_PL, Minggu (10/2/2019).

"Ini adalah komponen yang sangat penting dalam implementasi program modernisasi Angkatan Bersenjata Polandia. Bersama dengan peluncur roket, Polandia akan menerima amunisi, serta paket logistik dan pelatihan," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dikutip Sputnik, Senin (11/2/2019).

Diproduksi oleh Lockheed Martin dan BAE Systems, M142 HIMARs mampu meluncurkan roket artileri dan rudal balistik taktis, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 480km. Polandia adalah salah satu dari segelintir negara yang menyetujui sistem ini. Bersama dengan Angkatan Darat AS dan Korps Marinir, HIMARS saat ini dioperasikan oleh Uni Emirat Arab, Yordania dan Singapura.

Ketegangan antara tetangga Polandia dan Rusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena krisis di Ukraina, ekspansi NATO dan penempatan komponen-komponen perisai pertahanan misil AS di wilayah Polandia.

Aliansi Barat telah memperluas kehadirannya di Polandia dan negara-negara Baltik di sepanjang perbatasan Rusia sambil menuduh Moskow melakukan manuver pasukannya secara agresif di dalam wilayah Rusia. Tahun lalu, Warsawa mengumumkan bahwa mereka akan melobi untuk menciptakan pangkalan militer AS di wilayah Polandia, dan menamai pangkalan yang diusulkan dengan nama "Fort Trump".

Credit sindonews.com

Inggris Bersiap Kirim Kapal Induk Queen Elizabeth ke Pasifik

LONDON - Kapal induk HMS Queen Elizabeth, dengan dua skuadron pesawat jet tempur siluman F-35 di atas deknya, akan dikirim ke perairan yang disengketakan di Pasifik. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Gavin Williamson dalam sebuah pidato.

Williamson mengatakan Inggris kemungkinan harus campur tangan di masa depan untuk menghadapi agresi dari negara-negara seperti Rusia dan China yang dia sebut telah mencemooh hukum internasional. Dia menyoroti kebangkitan angkatan bersenjata kedua negara itu.

"Inggris dan sekutu Barat-nya harus siap untuk menggunakan kekuatan keras untuk mendukung kepentingan kita," katanya, dalam pidato di RUSI (Royal United Services Institute) di London, Senin (11/2/2019), dikutip Independent.

“Kita harus siap menunjukkan harga mahal dari perilaku agresif, siap untuk memperkuat ketahanan kita," lanjut Williamson.

"Inggris memiliki peluang terbesar dalam 50 tahun untuk mendefinisikan kembali perannya ketika kita meninggalkan Uni Eropa. Dan dengan dunia yang berubah begitu cepat, tergantung pada kita untuk mengambil kesempatan yang diberikan Brexit," imbuh dia mengacu pada keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit).

“Kita dapat membangun aliansi baru, menyalakan kembali aliansi lama dan, yang paling penting, memperjelas bahwa kita adalah negara yang akan bertindak saat dibutuhkan, dan sebuah bangsa yang dapat dituju orang ketika dunia membutuhkan kepemimpinan," papar menteri tersebut.

Williamson melanjutkan kenaikan £1,8 miliar dalam anggaran pertahanan Inggris akan mendanai investasi yang sangat signifikan dalam operasi siber secara ofensif dan pertahanan terhadap serangan musuh. Dia mengklaim akan ada dana perang jutaan poundsterling, dengan kontribusi dari ketiga layanan angkatan bersenjata untuk mengembangkan peralatan inovatif.

Pada bulan Desember, Williamson mengunjungi Odessa, pelabuhan asal kapal-kapal Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia di Laut Hitam dan mengumumkan bahwa ia bermaksud mengirim kapal perang ke wilayah itu untuk menegaskan kebebasan navigasi. Moskow menggambarkan kunjungan itu sebagai tindakan provokasi.

Pelayaran Pasifik yang direncanakan oleh kapal induk Queen Elizabeth dengan pelengkap dua skuadron pesawat F-35 Joint Strike Fighters (JSF's) akan membawa kapal induk itu ke arena angkatan laut dengan ketegangan yang meningkat.

Seperti diketahui, China telah berselisih dengan negara-negara tetangganya di Asia terkait klaim wilayah di Laut China Selatan dan Laut China Timur. China juga kerap bersitegang dengan Amerika Serikat yang nekat melakukan patroli kapal perang di dekat pulau reklamasi yang diklaim Beijing di Laut China Selatan. Washington berdalih patroli kapal perangnya untuk menegakkan kebebasan navigasi di perairan internasional.

China sendiri mengancam akan membangun lebih lanjut pulau-pulau reklamasi perairan sengketa itu. Beijing juga memperingatkan Washington setelah kapal perusak berpeluru kendali dikirim ke pulau-pulau yang disengketakan.

Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat telah membentuk kelompok Dialog Keamanan Quadrilateral, dengan latihan angkatan laut bersama yang bertujuan mengisolasi China. Namun, Beijing menggambarkan kapal perang asing yang menegaskan kebebasan navigasi di Laut China Selatan sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.

"Mengesampingkan kesalahan dan hak Brexit, ada kebutuhan bagi Inggris untuk terlibat dengan seluruh dunia. Tidak ada yang salah dengan (kapal induk) Queen Elizabeth yang dikirim ke Pasifik dalam penyebaran semacam ini, setelah semua pasukan yang kita punya kembali ke timur Suez," kata Michael Clarke, seorang peneliti senior di RUSI.

“Gavin Williamson sepertinya ingin membuat jejaknya. Dia melihat pertahanan sebagai perpanjangan dari kebijakan luar negeri. Dan, sejauh ini, ia telah muncul sebagai salah satu dari sedikit menteri dalam pemerintahan Konservatif ini yang reputasinya belum rusak parah oleh krisis Brexit," ujarnya.

"Namun, pertanyaannya adalah apakah dia akan bisa mendapatkan dukungan dari seluruh pemerintah, sesama menteri, dalam kebijakan ke depan ini," paparnya.

Credit sindonews.com

Intimidasi Filipina, Cina Kirim 95 Kapal ke Laut Cina Selatan

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

CB, Jakarta - Angkatan laut Cina dilaporkan telah mengerahkan armada hampir 100 kapal ke Pulau Thitu, salah satu dari beberapa pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Ini diyakini sebagai upaya Cina untuk menghentikan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung yang sedang dilakukan oleh pemerintah Filipina.

Dikutip dari Sputnik, 9 Februari 2019, menurut laporan hari Rabu yang diterbitkan oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), sebuah lembaga think tank yang dikelola oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, Beijing baru-baru ini mulai mengirim kapal dari Subi Reef, yang terletak sekitar 22,2 kilometer laut dari Thitu.

Parade angkatan laut Cina di Laut Cina Selatan terlihat dari satelit pencitraan, 28 Maret 2018. CNN - Planet Labs
Pada tanggal 3 Desember 2018, dengan hari-hari konstruksi yang jauh dari permulaan di Thitu, Cina mengirim setidaknya 24 kapal ke pulau yang disengketakan, menurut laporan. Konstruksi sebelumnya telah dihentikan karena cuaca buruk dan gelombang laut yang besar.
Selama sisa bulan itu, dan memasuki Januari 2019, jumlah armada Cina, terdiri dari kapal-kapal dengan Tentara Pembebasan Rakyat-Angkatan Laut, Penjaga Pantai Cina dan berbagai kapal penangkap ikan, berfluktuasi ketika mereka menempatkan diri di dekat pulau yang diperebutkan ketika konstruksi dimulai.
"Kapal-kapal penangkap ikan sebagian besar telah berlabuh antara 3,7 dan 10,1 kilometer laut di sebelah barat Thitu, sementara kapal-kapal angkatan laut dan penjaga pantai beroperasi sedikit lebih jauh ke selatan dan barat," papar isi laporan.

"Penyebaran ini konsisten dengan contoh-contoh sebelumnya dari 'strategi kubis Cina', yang mempekerjakan lapisan penangkapan ikan, penegakan hukum dan kapal angkatan laut konsentris di sekitar wilayah yang diperebutkan."
Pada tanggal 20 Desember 2018, citra satelit menunjukkan 95 kapal Cina di dekat pulau itu, sebelum banyak yang ditarik kembali, menjadi tinggal 42 kapal pada 26 Januari 2019. Dua kapal terlihat selama 20 Desember yang diidentifikasi AMTI sebagai kapal perang frigat PLAN Type 053H1G dan CCG Type 818 cutter.
"Penurunan jumlah kapal pemerintah, yang mencerminkan pengurangan kehadiran milisi, menunjukkan pasukan Cina telah menetap dalam pola pemantauan dan intimidasi setelah penyebaran besar awal mereka gagal meyakinkan Manila menghentikan pembangunan," laporan itu menyimpulkan.

Pembangunan bagian Barat Laut pulau Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, dilihat dari udara, 8 Januari 2016. Terlihat tanggul sepanjang 1.900 kaki atau sekitar 589 m, bangunan-bangunan baru, dan dermaga yang telah dan sedang dibangun pemerintah Tiongkok. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe
Menurut Philstar, kapal penjaga pantai Cina dan kapal penangkap ikan juga terlihat di dekat Sandy Cay, sebuah gugus pulau yang berjarak sekitar 4,63 kilometer laut dari Pulau Thitu. Juga dikenal sebagai Pulau Pag-asa, pulau ini diklaim oleh Filipina, Cina, Taiwan, dan Vietnam dan merupakan pulau Spratly terbesar kedua.
Rencana pemerintah Filipina untuk membangun jalan landai di atas Thitu untuk memungkinkan kapal-kapal Filipina untuk mengangkut bahan-bahan perbaikan dengan lebih baik dan untuk memperpanjang landasan pulau guna mendaratkan pesawat-pesawat yang lebih besar pada awalnya diumumkan pada bulan April 2017.

Awal pekan ini, laporan AMTI dikritik oleh Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana atas klaimnya bahwa upaya pembangunan yang sedang berlangsung juga akan mencakup reklamasi tanah, lapor Manila Bulletin.
"Sampai sekarang, hanya jalan landai yang sedang dilakukan. Berikutnya adalah beton landasan pacu. Fase ketiga adalah pemanjangan landasan pacu, yang akan memerlukan reklamasi sekitar 300 meter," jelas Lorenzana.
Lorenzana mengeluarkan pernyataan tentang kehadiran kapal-kapal Cina pada hari Jumat, menekankan bahwa upaya pembangunan akan terus berlanjut dan tuntutan sengketa Laut Cina Selatan harus "menghormati kedaulatan Filipina" dan berperilaku dalam "cara beradab yang sesuai dengan anggota komunitas global."

Credit tempo.co

Turki imbau China tutup kamp pengasingan bagi orang Islam

Profil anak-anak etnik minoritas Uyghur di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur, China. Mereka muslimin dan muslimah di tengah dominasi suku Han, yang berawal dari okupansi pasukan Jenghis Khan dari Mongolia ke Turki dan China. (wikipedia.org)

Istanbul (CB) - Turki mengimbau China agar menutup kamp-kamp pengasingannya bagi orang-orang Islam, dengan mengatakan kamp-kamp tersebut yang dilaporkan menampung sejuta orang etnis Uighur merupakan sesuatu "yang mengecewakan bagi kemanusiaan".

Pekan lalu, para pegiat hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan Islam untuk memprakarsai pembentukan investigasi PBB atas penahanan dan "indoktrinasi paksa" China terhadap hingga satu juta orang Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan orang-orang Islam lain di Provinsi Xinjiang.

"Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Turki Uighur yang dilakukan penguasa China merupakan suatu yang mengecewakan bagi kemanusiaan," kata Hami Aksoy, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, dalam satu pernyataaan pada Sabtu (9/2) malam, demikian Reuters melaporkan.

"Ini bukan rahasia lagi bahwa lebih satu juta orang Turki Uighur yang mengalami penangkapan serampangan menerima siksaan dan pencucian otak di kamp-kamp pengasingan dan penjara-penjara," kata Aksoy.

Tanggapan Turki tersebut disampaikan setelah kematian musisi dan penyair Uighur, Abdurehim Heyit, dalam tahanan.

Beijing menghadapi tekanan internasional yang meningkat atas program yang disebutnya "deradikalisasi" di provinsi di bagian barat jauh negara itu.

Ankara menyerukan masyarakat internasional dan sekretaris jenderal PBB untuk mengambil tindakan.

China mengatakan pihaknya melindungi agama dan budaya minoritas etnisnya dan langkah-langkah keamanan di Xinjiang diperlukan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang memicu kekerasan di sana.

Credit antaranews.com

Cina Diam-diam Pindahkan Tahanan Uighur dari Xinjiang, Kenapa?

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas ilmu hukum, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

CB, Jakarta - Cina secara diam-diam memindahkan tahanan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di provinsi otonomi Xinjiang atau XUAR ke penjara di provinsi Shaanxi dan Gansu. Pemindahan ini merujuk pada perluasan sistem pemindahan rahasia tahanan keluar wilayah.
Dalam wawancara via telepon dengan Radio Free Asia, 8 Februari 2019, pejabat di Biro Kemanan Publik povinsi Shaanxi membenarkan tentang pemindahan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di Xinjiang ke penjara di Shaanxi. Namun pejabat tersebut mengaku tidak mengetahui berapa banyak jumlah Uighur yang dipindahkan.

"Saya tidak memiliki informasi berapa banyak Uighur dipindahkan ke sini," kata pejabat itu.

Dia kemudian menyarankan agar menghubungi Biro Keamanan Publik XUAR dan Pasukan Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Aparat penjara di Shaanxi juga membenarkan adanya tahanan Uighur di penjara Cuijiagou.
Otoritas penjara di provinsi Gansu juga membenarkan ada tahanan Uighur dipindahkan dari XUAR. Mereka dijebloskan ke penjara di kota Baiyin.
"Jumlah mereka yang dipindahkan dari XUAR sangat banyak. Mereka tidak hanya ditahan di penjara Baiyin, sebagian besar mereka ditahan di penjara-penjara di Gansu," kata petugas penjara.
Etnis Uighur itu ditahan tidak hanya karena tindakan kriminal, tapi lebih pada alasan khusus. "Mereka secara khusus di bawah pengamanan yang sangat ketat," ujarnya.

Televisi pemerintah Cina menunjukkan Muslim Uighur menghadiri kelas tentang bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum. Ada bukti bahwa para tahanan juga dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. [New York Times]

Laporan Bitter Winter, situs yang diluncurkan oleh Pusat penelitian Italia yang fokus pada isu agama di Cina, CESNUR, lebih dulu membenarkan adanya pemindahan tahanan Uighur dari kamp pusat reedukasi di XUAR ke sejumlah penjara di Shaanxi dan Gansu.
Di penjara Cuijiagou diperkirakan ada sekitar 3 ribu Uighur yang dipindahkan secara diam-diam dari Xinjiang ke Shaanxi dengan menggunakan truk militer dan polisi bersenjata.

"Untuk menyembunyikan kebenaran, orang-orang ini selalu dikirim ke penjara pada malam hari," ujar seorang sumber.
Sumber Bitter Winter sebelumnya mengungkapkan sejumlah penjara di Inner Mongolia juga menerima tahanan dari Xinjiang yang diduga etnis Uighur.

Credit tempo.co

Misteri Musisi Muslim Uighur yang Disebut Tewas di Kamp Tahanan China

BEIJING - Media pemerintah China (Tiongkok) membantah klaim Turki bahwa seorang musisi Muslim Uighur tewas di kamp penahanan. Sebuah video yang menunjukkan musisi itu dirilis sebagai bukti.

Video bertanggal 10 Februari 2019 menampilkan seorang pria yang disebut bernama Abdurehim Heyit yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya baik.

Turki sebelumnya meminta China untuk menutup kamp-kamp penahanan Muslim Uighur setelah mengklaim ada laporan perihal kematian musisi tersebut. Menurut Ankara lebih dari satu juta warga Uighur ditahan.

Beberapa warga Uighur mempertanyakan keaslian video yang dirilis media pemerintah China. Nury Turkel, ketua Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang berpusat di Amerika Serikat, mengatakan kepada BBC bahwa beberapa aspek dari video itu mencurigakan.

Orang-orang Uighur adalah minoritas Muslim berbahasa Turki yang berbasis di wilayah Xinjiang barat laut China, yang telah diawasi ketat oleh otoritas China. Secara bahasa, mereka dekat dengan Turki dan sejumlah besar warga Uighur telah melarikan diri ke Turki dalam beberapa tahun terakhir.

Video bantahan itu dirilis oleh China Radio International (CRI) untuk layanan berbahasa Turki. Dalam laporannya, media itu mengatakan kritik Turki terhadap China tidak berdasar.

"Di dalamnya, Heyit terliha mengatakan dia dalam proses penyelidikan karena diduga melanggar hukum nasional," tulis media itu dalam keterangan video di akun Twitter-nya, @CRI_Turkish.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa warga Uighur yang ditahan menjadi sasaran penyiksaan di kamp konsentrasi. "Laporan kematian Heyit semakin memperkuat reaksi publik Turki terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Xinjiang," kata juru bicara kementerian tersebut, Hami Aksoy.

"Diperkenalkannya kembali kamp-kamp konsentrasi di abad ke-21 dan kebijakan asimilasi sistematis pemerintah China terhadap Turki Uighur merupakan hal yang sangat memalukan bagi kemanusiaan," ujar Aksoy.

Dia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di sana.

Pemerintah China menggambarkan komentar diplomat Turki itu sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima.

Credit sindonews.com

12 Warga Australia Dijebloskan ke Kamp Reedukasi Uighur di Cina

Upacara pembukaan kamp pusat reedukasi Uighur di kota Korla provinsi Xinjiang, Cina. {RFA]

CB, Jakarta - Sebanyak 17 etnis Uighur penduduk tetap Australia ditangkap dan diduga kuat dijebloskan di kamp pusat reedukasi di provinsi Xinjiang, Cina.
Seperti dilansir South China Morning Post, Senin, 11 Februari 2019,
pengacara bagi etnis Uighur di Australia, Nurgul Sawut menjelaskan, 17 warga Australia itu terdiri dari 15 penduduk tetap Australia dan sepasang pemegang visa Australia. Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan keluarga.

Mereka diduga ditahan saat berkunjung ke Cina untuk menemui keluarga mereka. Beberapa di antara mereka memiliki anak dan pasangan berkewarganegaraan Australia.

Sekalipun sulit untuk mendapat konfirmasi atas nasib 17 orang itu, namun Sawut menyakini satu orang saat ini dijebloskan ke penjara, empat orang dalam tahanan rumah, dan 12 orang lainnya dijebloskan ke kamp pusat reedukasi Uighur.
Sawut yang menjadi pengacara sekitar 3 ribu etnis Uighur meminta pemerintah Australia untuk segera membebaskan 17 warganya di Cina. Canberra juga diminta untuk melakukan penyelidikan.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Sebelumnya, menurut Sawut, pada tahun 2018 ada 9 warga Australia ditahan di Cina dan hanya satu orang yang dibebaskan dan kembali ke Australia.
"Anggota komunitas kami kecewa. Bahasa yang digunakan sangat mengerikan Pemerintah Australia pada dasarnya mengatakan kami tidak dapat melakukan apa-apa sekarang," kata Sawut.
"Mereka mengatakan 'Kami sedang berbicara dengan mitra kami Cina.' Apa arti sesungguhnya? Saat kami bertemu DFAT (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia) Desember, saya mengatakan ' itu bukan jawaban yang cukup baik bagi kami. Sehubungan ada kedutaan Australia anda perlu melakukan lebih untuk menemukan orang-orang ini, menjelaskan kepada kami apakah mereka hidup atau mati," ujar Sawut.

Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan pihaknya tidak mengetahui ada warga negara Australia ditahan di Cina dan menolak menanggapi kasus per kasus.
Pada Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Australia membenarkan 3 warganya telah ditahan di kamp pusat reedukasi di Xinjiang dan telah dibebaskan.
Cina saat ini menuai semakin banyak kritikan dari masyarakat internasional atas tindakan kerasnya terhadap hak asasi etnis Uighur. Sekitar satu juta Uighur diperkirakan berada dalam kamp pusat reedukasi di Xinjiang.
Menurut otoritas Beijing, pusat reedukasi itu sebagai kamp pendidikan vokasional Uighur dengan mengajarkan mereka bahasa, budaya dan ketrampilan. Namun Uighur yang berhasil melarikan diri dari kamp mengungkapkan mereka di dipukuli dan dibelenggu selama di kamp.

Credit tempo.co

Warga Uighur di AS Gelar Demonstrasi Atas Kebijakan Cina

Pemandangan kota tua Uighur.

Foto: Uttiek M Panji Astuti

Aksi protes itu menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Uighur.

CB, NEW YORK -- Warga Turki dan Uighur yang tinggal di Amerika Serikat melakukan aksi protes di New York. Aksi ini diorganisasi oleh The Islamic Community National View (IGMG) pada Sabtu (9/2) waktu setempat.

Dilansir dari Anadolu Agency, Senin (11/2), aksi protes itu menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Uighur. Berkumpul di depan gedung konsulat di Manhattan, kerumunan massa tersebut membawa bendera Turki dan Turkistan Timur lalu meneriakkan slogan-slogan seperti "Kebebasan untuk Turkestan Timur," "Berhenti membunuh orang Uighur".

Kepala IGMG di AS, Ayhan Ozmekik mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka bertemu untuk mengutuk penindasan pemerintah Cina kepada umat Islam Uighur. Dia juga menyebutkan tentang kematian penyair dan musisi Uighur Abdurehim Heyit, yang ditangkap secara tidak adil dan mati syahid di penjara.

"Kami mengutuk insiden keji ini, yang merupakan refleksi pahit dari kebijakan asimilasi dan penganiayaan Cina di Turkistan Timur," kata Ozmekik.

Organisasi nirlaba itu juga meminta para pemimpin di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam dalam masalah ini. Ketua Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa, yang berada di New York untuk menghadiri konferensi HAM, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pelanggaran HAM di Turkistan Timur telah berlanjut selama bertahun-tahun.

Isa menyerukan PBB, AS, Turki dan negara-negara lain untuk menekan otoritas Cina agar mengakhiri penganiayaannya terhadap minoritas Muslim Turki di daerah otonomi Uighur Xinjiang.

Credit republika.co.id

Australia Teken Kontrak Kapal Selam Rp701,2 T dengan Prancis

Ilustrasi. (Reuters/Australian Defence Force/Handout)

Jakarta, CB -- Australia menandatangani kontrak pembuatan kapal selam senilai 50 miliar dolar Australia atau setara Rp497,8 triliun dengan perusahaan Prancis, Naval Group, pada Senin (11/2).

AFP melaporkan bahwa kontrak tersebut ditandatangani untuk membuat 12 kapal selam baru yang diharapkan rampung dalam satu dekade.

Kloter pertama kapal selam tersebut dijadwalkan rampung pada awal 2030, sementara sisanya sekitar medio 2050-an.

Penandatangan ini dilakukan setelah dua tahun tertunda karena banyak keraguan atas kesepakatan tersebut.

Sejumlah media melaporkan bahwa keraguan itu termasuk ledakan biaya dan penundaan produksi.

Pembuatan kapal selam baru ini termasuk dalam rencana jangka panjang Australia untuk memperkuat militer mereka demi menjaga kepentingan strategis dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya, Australia menawarkan tender kepada perusahaan Jepang, Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries, juga ThyssenKrupp AG dari Jerman.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Rampungkan Tes Sistem Rudal Poliment-Redut Kapal Perang

MOSKOW - Pengujian sistem rudal pertahanan udara Poliment-Redut Rusia untuk kapal perang Project 22350 telah selesai. Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Muda Vladimir Korolev mengumumkan penyelesaian tahap akhir dari tes senjata untuk kapal perang tersebut.

"Pengujian negara atas sistem rudal pertahanan udara Poliment-Redut telah selesai," kata Korolev, yang dikutip Sputnik dari surat kabar Krasnaya Zvesda, Senin (11/2/2019).

Sistem rudal pertahanan udara ini diklaim mampu menghantam target udara yang berada dalam radius hingga 150 kilometer (93 mil) dan pada ketinggian hingga 30 kilometer.

Sedangkan kapal perang kelas Laksamana Gorshkov Rusia (Project 22350) memiliki bobot 4.500 ton. Kecepatan maksimalnya 29 knot dan dapat beroperasi hingga 15 hari tanpa memasok ulang.

Pada bulan November lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa lebih dari 10 peluncuran rudal Poliment-Redut pada berbagai jenis target telah dilakukan selama tes di Armada Utara.

Credit sindonews.com

Swedia Klaim Punya Pesawat Tempur Pembunuh Sukhoi Rusia

JAS 39 Gripen E.[Skies Magazine]

CB, Jakarta - Komandan Angkatan Udara Swedia, Mats Helgesson, mengklaim negaranya tengah mengembangkan pesawat tempur yang dirancang mampu menghancurkan Sukhoi Su-57, pesawat tempur generasi kelima Rusia.

Menurut laporan Sputnik, yang dikutip pada 10 Februari 2019, pesawat jet tempur bernama Saab JAS 39 Gripen E akan mampu mengalahkan superioritas pesawat tempur Sukhoi SU-57.

Seorang pakar pertempuran udara dari Royal United Service Instituted, Justin Bronk, mengatakan seri JAS39 Gripen dikenal karena kemampuan pertempuran elektroniknya atau electronic warfare (EW), yang diperbarui setiap dua tahun.
"Beberapa tahun yang lalu pilot Gripen bosan diolok-olok oleh pilot Typhoon Jerman dan datang untuk bermain dengan perang elektronik mereka dan memberi mereka kesulitan," kata Bronk.

Pesawat tempur Swedia JAS 39 Gripen E.[airforce-technology.com]
Pada saat yang sama, Bronk mencatat bahwa seorang pilot tidak pernah tahu sebelumnya apakah EW akan bekerja, dan bahkan jika itu terjadi, pilot tetap harus terlibat dalam pertempuran.
Untuk mengalahkan pejuang Rusia yang menakutkan dan rudal darat-ke-udara, AS sebagian besar telah beralih ke pesawat siluman. pesawat stealth harganya mahal dan harus dibangun sesuai bentuk pesawat, menurut laporan Business Insider.

Jika Rusia entah bagaimana memecahkan kode mendeteksi pesawat tempur siluman seperti F-35, sistem senjata paling mahal dalam sejarah itu akan mudah dihancurkan.
Tetapi Saab mengambil pendekatan berbeda, dan lebih murah, untuk memerangi pesawat tempur dan rudal antipesawat Rusia dengan memfokuskan pada serangan elektronik, yang memberi mereka keunggulan dibandingkan dengan selimut antiradar karena mereka dapat mengembangkan perangkat lunak tanpa membangun kembali dari bawah, menurut Bronk.

Tass melaporkan bahwa mesin dengan teknologi maju khusus untuk pesawat siluman akan diuji coba pada kuarter terakhir 2017. Saat ini, PAK-FA menggunakan mesin 117S tahap pertama. Mesin canggih Su-57 yang akan diuji coba belum diberi nama. Marina Lystseva/TASS
Saab berencana untuk memperbarui perangkat lunak pada Gripen E setiap dua tahun, memberikannya lebih banyak fleksibilitas untuk memenuhi tantangan yang berkembang, menurut Bronk.
Tetapi Bronk mencatat satu masalah dengan perang elektronik.
"Masalah dengan mendasarkan strategi bertahan hidup di sekitar rangkaian perang elektronik adalah Anda tidak benar-benar tahu apakah itu akan berhasil," katanya."Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi pertempuran terus-menerus antara musuhmu dan dirimu untuk mendapatkan keunggulan pada pesawat tempur musuh saat bentuk gelombang dan metode serangan terus berubah."
Jika perang pecah antara Rusia dan Barat, Rusia kemungkinan akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kembali perang elektronik AS, daripada melawan Gripen Es Swedia, yang hanya akan ada beberapa lusin.

Seluruh konsep Gripen E untuk beroperasi di wilayah Swedia, mengambil keuntungan dari semua jenis medan yang tidak rata di bawah naungan rudal darat-ke-udara dengan rangkaian EW yang luar biasa yang secara teori seharusnya tetap aman dari mayoritas rudal Rusia dan ancaman udara ke udara," kata Bronk.
Meskipun tidak jelas seberapa kuat komponen EW dari JAS 39 Gripen E dibandingkan dengan Su-57, karena keduanya tidak pernah berkompetisi di udara, namun jet tempur Rusia mampu membawa muatan yang jauh lebih besar (10.000 kg), dibandingkan JAS 39 Gripen E dengan 5.300 kg dan mencapai kecepatan yang lebih tinggi (2,45 Mach) dibandingkan dengan 2 Mach oleh JAS Gripen E. Selain itu, pesawat tempur Sukhoi Rusia dikenal karena kemampuan manuvernya dalam pertempuran satu lawan satu.

Credit tempo.co

INF Berakhir, Menteri Jerman Khawatirkan Perlombaan Senjata Baru

BERLIN - Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier menuturkan, dia belum mengesampingkan akan adanya perlombaan senjata baru sebagai dampak dari berakhirnya Perjanjian INF antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Welt am Sonntag, Altmaier menyatakan harapannya bahwa pada akhirnya, Rusia dan AS akan mencapai konsensus mengenai perjanjian tersebut.

"Tetapi, akan salah untuk mengesampingkan gagasan akan adanya perlombaan senjata baru, sesuatu yang akan melemahkan posisi negosiasi kita," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (10/2).

Menurut Altmaier, jika orang Eropa dan AS menunjukkan tekad dan kemampuan mereka untuk bertindak, baru Moskow akan siap untuk mempertimbangkan kekhawatiran Barat. Dia berpendapat bahwa jika pihaknya akhirnya menginginkan perlucutan senjata nyata, mereka seharusnya tidak secara kategoris mengesampingkan semua opsi yang ada.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan, AS ingin merusak arsitektur kontrol senjata internasional, dengan menarik diri dari Perjanjian INF.

"AS bertujuan untuk menghancurkan arsitektur kontrol senjata yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua negara. Kami melihat dalam upaya ini untuk menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri untuk mengejar ilusi untuk mencapai dominasi militer global. Perlu dikatakan secara langsung, upaya seperti itu bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan," ucap Antonov.

Credit sindonews.com

Prancis Berambisi Buat Senjata Hipersonik Ikuti Rusia dan Cina

Rudal hipersonik Kinzhal yang dilepaskan pesawat tempur saat melakukan uji coba di selatan Rusia, 1 Maret 2018. Kinzhal disebutkan memiliki kemampuan 10 kali kecepatan suara dengan jangkauan 2.000 kilometer. AP/Russian Defense Ministry Press Service, File

CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan akan memulai riset peluncur hipersoniknya sendiri dan menguji coba prototipe perangkat senjata hipersonik pada tahun 2021, setelah Rusia dan Cina sukses menguji peluncur mereka dan AS mulai mengembangkannya.
Paris rupanya juga berambisi menggelar proyek militer yang ambisius dan berpotensi sangat mahal di mana hipersonik diklaim sebagai rudal yang tidak mampu dicegat oleh sistem pertahanan manapun karena saking cepatnya.

"Kami telah memutuskan untuk mengeluarkan kontrak untuk demonstran peluncur hipersonik," kata Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan pada akhir Januari, seperti dikutip dari Russia Today, 10 Februari 2019. Parly mengungkapkan proyek ini bernama V-Max (Experimental Manuvering Vehicle).

Vladimir Putin melihat uji coba rudal hipersonik Avangard dari Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow.[Sky News]
Sistem persenjataan hipersonik telah benar-benar menjadi hal panas di antara kekuatan utama negara-negara dunia baru-baru ini, dengan beberapa dari mereka berhasil menguji perangkat tersebut atau setidaknya, memulai program penelitian dan pengembangan.
Maret 2018 lalu, Rusia meluncurkan seluruh jajaran senjata yang sama sekali baru, termasuk dua perangkat hipersonik, rudal yang diluncurkan dari udara bernama Kinzhal dan peluncur hipersonik Avangard.

Kinzhal, diklaim mampu terbang setidaknya 10 kali lebih cepat dari suara, telah dikerahkan ke Angkatan Udara Rusia. Sementara The Avangard, yang mampu mencapai kecepatan Mach 27, berhasil diuji akhir tahun lalu. Sistem ini diluncurkan di atas rudal balistik antarbenua (ICBM) dan berfungsi sebagai kendaraan pengiriman untuk hulu ledak nuklir.
Cina juga telah melakukan serangkaian tes yang sukses pada kendaraan peluncur hipersonik sejak 2014. Perangkat ini dikatakan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 10.

Rudal hipersonik Boeing X 51 .[Business Insider]
Amerika Serikat mengakui bahwa mereka tengah mengembangkan teknologi serupa. AS buru-buru meluncurkan program untuk merancang persenjataan seperti itu. Pada saat yang sama, AS memulai mempelajari kelayakan sistem pencegat berbasis ruang dalam upaya untuk melawan sistem senjata asing, yang secara luas diyakini tidak terkalahkan terhadap sistem pertahanan rudal konvensional.
Batas waktu tiga tahun yang dijanjikan untuk menguji terbang peluncur hipersonik Prancis, pada kenyataannya, adalah jangka yang sangat pendek yang dihadapi para pengembang. Rincian dari perangkat yang akan datang masih tetap menjadi misteri.

Mengingat fakta bahwa Prancis menghentikan pasukan nuklirnya di darat pada 1990-an, dapat diasumsikan bahwa uji coba kemungkinan akan menjadi perangkat yang diluncurkan melalui udara. Prancis tentu memiliki beberapa pengalaman dalam membangun rudal cepat seperti rudal jelajah berujung nuklir utama, ASMP, mampu terbang hingga Mach 3. Untuk dianggap hipersonik, perangkat baru harus mampu terbang setidaknya lima kali kecepatan suara.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Persenjataan Perancis (DGA) mengakui bahwa negara itu memiliki "pengalaman yang relatif sedikit" di bidang hipersonik.

Avangard menghancurkan target dengan jarak 5.954 kilometer di Timur Jauh Rusia.[Sky News]
Sekretariat Pertahanan dan Keamanan Nasional (SGDSN) mengingatkan pada 2017 bahwa perangkat buatan lokal yang pertama kemungkinan akan kurang “dalam hal muatan, waktu penerbangan, dan ketepatan” - dalam semua aspek utama.
Tetapi jika perangkat baru itu memang sebuah rudal yang diluncurkan melalui udara, itu tetap menjadi pertanyaan terbuka pesawat mana yang akan dapat membawanya. Jet Prancis utama, Dassault Rafale dan Mirage 2000, tidak mungkin mampu membawa sesuatu yang besar seperti Kinzhal Rusia. Ini berarti para desainer harus datang dengan sesuatu yang lebih ramping atau Perancis harus mengembangkan pesawat baru serta glider.
"Mengenai kemampuan republik kelima untuk membuat persenjataan hipersonik, Prancis memiliki semua teknologi," Mikhail Khodarenok, seorang ahli militer Rusia, mengatakan kepada Russia Today, menambahkan bahwa seluruh pertanyaannya adalah tentang berapa banyak waktu yang akan dihabiskan negara untuk merancangnya.
Upaya Prancis, di samping Jerman dan Spanyol, untuk mengembangkan jet tempur generasi keenam jelas menunjukkan kemampuan mereka, kata Khodarenok. Itu sama rumitnya dengan proyek hipersonik.

Pesawat yang akan datang, bagaimanapun, diharapkan siap pada pertengahan tahun 2020 dan dioperasikan tidak lebih cepat dari tahun 2040.Terlepas dari keinginan Prancis untuk mendapatkan teknologi itu, karena persenjataan nuklir yang menua. Karena hulu ledak nuklir Prancis dipasang baik untuk rudal jelajah yang diluncurkan udara atau yang berbasis balistik bawah laut, Paris kemungkinan berusaha untuk menopang komponen pertama.
Menurut Khodarenok, Prancis berupaya memanfaatkan senjata hipersonik sebagai pembawa persenjataan nuklirnya untuk memberikan daya gertak yang lebih baik daripada peluncur nuklir konvensional yang sudah usang.

Credit tempo.co

Rusia: AS Ingin Rusak Arsitektur Kontrol Senjata

WASHINGTON - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS), Anatoly Antonov mengatakan, AS ingin merusak arsitektur kontrol senjata internasional, dengan menarik diri dari Perjanjian INF.

"AS bertujuan untuk menghancurkan arsitektur kontrol senjata yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua negara," kata Antonov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Minggu (10/2).

"Kami melihat dalam upaya ini untuk menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri untuk mengejar ilusi untuk mencapai dominasi militer global. Perlu dikatakan secara langsung, upaya seperti itu bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin sudah memberikan arahan yang jelas kepada Kementerian Pertahanan Rusia dalam hal melindungi kepentingan nasional Rusia dan mencegah gangguan paritas strategis.

"Langkah-langkah Rusia tidak banyak memakan biaya, mereka tidak membayangkan perlombaan senjata, tetapi pada saat yang sama memungkinkan untuk menjaga keseimbangan strategis-militer," ungkapnya.

Antonov kemudian mengatakan, tindakan Washington sangat berbahaya, karena hal itu akan turut mempengaruhi stabilitas strategis secara keseluruhan, tidak hanya dalam hubungan dengan Moskow.

Dirinya menambahkan dengan menggambarkan situasi di sekitar Perjanjian INF sebagai sesuatu yang sangat kritis. "Rusia melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan Perjanjian INF. Kementerian Pertahanan kami mengusulkan langkah-langkah transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melampaui kerangka perjanjian. Kami meminta dialog profesional, tanpa partisipasi media," tukasnya.

Credit sindonews.com

Khawatir Diinvasi AS, Venezuela Luncurkan Latihan Perang Terbesar

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros secara resmi meluncurkan latihan perang terbesar dalam sejarah negara itu, Minggu waktu setempat. Manuver digelar setelah ada kekhawatiran bahwa Amerika Serikat (AS) akan melakukan invasi militer untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Sebelum latihan perang dimulai, Maduro tiba di negara bagian utara Miranda untuk melihat peralatan militer, termasuk peluncur roket buatan Rusia yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Venezuela.

Menurut Maduro, manuver akbar ini akan berlangsung hingga 15 Februari mendatang dan akan menjadi latihan paling utama dan penting yang pernah diadakan Caracas selama 200 tahun terakhir. Belum ada rincian perihal jumlah kekuatan militer Venezuela yang dikerahkan dalam latihan ini.

Presiden terpilih dalam pemilu 2018 lalu ini mengatakan Angkatan Bersenjata Venezuela siap untuk mengusir setiap potensi invasi asing setelah AS dan sekutunya mendukung deklarasi Guaido sebagai presiden interim.

"Kita harus bersiap untuk membela kedaulatan (Venezuela), integritas teritorial, kemerdekaan," katanya, dikutip Russia Today, Senin (11/2/2019). Dia khawatir seruan Washington untuk perubahan rezim dan dukungan agresif untuk Juan Guaido bisa meningkat menjadi invasi militer.

Guaido pada hari Jumat menolak untuk mengesampingkan kemungkinan untuk memberikan izin intervensi militer AS guna menggulingkan Presiden Maduro dari kekuasaan. Sikapnya itu menuai kecaman dari sejumlah pemimpin Amerika Latin dan politisi AS.

Presiden Bolivia Evo Morales, misalnya, mengecam pernyataan Guaido. “Kami menolak pernyataan oleh Juan Guaido yang memproklamirkan dirinya sendiri, yang menyambut baik intervensi militer AS di Venezuela,” kata Morales dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.

"Saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh saudara-saudara presiden yang mengenalnya tentang hasutan perang di Amerika Latin," imbuh dia.

Anggota Kongres AS, Ro Khanna, juga mengecam pernyataan Juan Guaido yang mengizinkan intervensi militer AS ke Venezuela. Khana menyatakan Guaido tidak memiliki hak untuk mengizinkan atau meminta pengiriman pasukan AS ke luar negeri.

"Guaido, Anda dapat memproklamirkan diri sebagai pemimpin Venezuela, tetapi Anda tidak bisa mengesahkan intervensi militer AS," kata Khana. "Hanya Kongres AS yang dapat memberikan izin untuk melakukan pengiriman pasukan ke luar negeri dan kami tidak akan (melakukannya)."

Antisipasi Venezuela dari potensi invasi AS sebelumnya juga terlihat dari citra satelit yang menujukkan militer negara itu mengaktifkan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia. Perusahaan satelit ImageSat International (iSi) yang berbasis di Israel mengungkap aktivitas tersebut.

Citra satelit yang dirilis ImageSat International menunjukkan militer Caracas melakukan aktivitas pemuatan serta pembongkaran dari perangkat S-300. Aktivitas itu berlangsung di sekitar bandara Capitan Manuel Rios.

"Meskipun kegiatan ini dapat dianggap sebagai latihan rutin dalam konteks strategis saat ini dan ketegangan regional, kegiatan semacam ini akan meningkatkan tingkat operasional Sistem Pertahanan Udara Venezuela," kata ImageSat.

Ancaman invasi militer AS terhadap Venezuela pernah disampaikan Presiden Donald John Trump. Pemimpin Amerika itu mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump, beberapa pekan lalu.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Krisis Venezuela, AS dan Rusia Adu Resolusi di DK PBB

Krisis Politik Venezuela

Foto: Republika

AS ingin agar bantuan kemanusiaan buat rakyat Venezuela bisa masuk.

CB, NEWYORK -- Amerika Serikat menyerahkan rancangan resolusi tentang Venezuela ke Dewan Keamanan PBB. Rusia yang selama ini mendukung Presiden Nicolas Maduro tak tinggal diam dan membuat proposal saingan.

Seperti dilansir Aljazirah, Senin (11/2), resolusi AS meminta agar bantuan internasional dapat dikirimkan dan Venezuela segera melakukan pemilihan umum.

"Sangat khawatir dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan pasukan keamanan Venezuela terhadap pengunjuk rasa yang tak bersenjata dan damai," isi rancangan resolusi AS tersebut.

AS juga mengungkapkan dukungan mereka kepada badan legislatif Venezuela, National Assembly sebagai satu-satu institusi demokrasi di Venezuela. AS meminta masyarakat internasional untuk mengakui ketua oposisi dan ketua National Assembly Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Rusia pun memberikan resolusi alternatif yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap intergritas wilayah dan independensi politik Venezuela. Rancangan resolusi Rusia itu mengkritik semua bentuk intervensi terhadap yuridiksi domestik Venezuela.

Sementara itu belum ada tanggal pasti kapan pemungutan suara terhadap rancangan AS dilakukan. Sampai saat ini proses negosiasi masih terus dilakukan. Rusia kemungkinan besar akan memveto resolusi AS.

Di Caracas, militer Venezuela disebut semakin terpecah. Direktur Rumah Sakit Militer di Maracaibo, Kolonel Ruben Paz Jimenez mengumumkan dukungnya terhadap Guaido.

Dalam video yang dibagikan di media sosial petinggi militer itu mengatakan '90 persen' rekannya di militer tidak akan senang dengan situasi yang terjadi.

Jimenez juga meminta pasukan militer untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Venezuela. Pekan lalu jenderal Angkatan Udara Venezuela juga menyatakan dukungnya kepada Guaido.

Bantuan kemanusiaan AS sudah ditiba di Cucuta, kota perbatasan Kolombia dengan Venezuela. Tapi Presiden Nicolas Maduro melarang bantuan kemanusiaan itu masuk ke dalam negaranya. Walaupun hiperinflansi dan kelaparan merebak di mana-mana.

"Venezuela tidak akan membiarkan pertunjukan bantuan kemanusiaan karena kami tidak mengemis kepada siapa pun, Venezuela tidak menderita krisis kemanusiaan yang dibuat Washington selama empat tahun terakhir hanya untuk menjustifikasi intervensi mereka ke negara kami," kata Maduro.

Maduro menyalahkan sanksi AS yang menyebabkan Venezuela kekurangan makan dan obat-obatan. Padahal sanksi AS hanya mengincar perusahaan minyak Venezuela PDVSA, agar Maduro tidak dapat menggunakan uang dari perusahaan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. "Bebaskan uang yang telah diblokir dan diasingkan, ini permainan yang mengerikan," kata Maduro.

Maduro mengatakan tawaran bantuan kemanusiaan menjadi pesan untuk mempermalukan rakyat Venezuela.

Pada Jumat (8/2) Guaido mengatakan ia siap untuk mengambil langkah yang diperlukan termasuk memberikan otoritas kepada militer AS melakukan intervensi untuk mengusir Maduro dan meringankan krisis kemanusiaan di Venezuela.

Credit republika.co.id