Jumat, 25 Januari 2019

China Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintah Maduro

BEIJING - Pemerintah China mengatakan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah Venezuela untuk mengamankan kedaulatan nasionalnya. China mengatakan Beijing menganut kebijakan non-intervensi dan mendukung penuh pemerintah yang sah di Venezuela.

Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Amerika Serikat (AS) mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu. Pengakuan AS atas Guaido menandai eskalasi yang paling signifikan dalam perselisihan yang sedang berlangsung antara Washington dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

"China selalu mempertahankan prinsip non-campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain, menentang intervensi eksternal dalam urusan dalam negeri Venezuela dan menyerukan masyarakat internasional untuk menciptakan kondisi yang baik," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Hua, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (24/1), kemudian mengatakan bahwa China mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk kedaulatan, kemerdekaan, dan stabilitas nasional.

Selain China, Turki, Rusia, Meksiko dan Bolivia adalah negara lain yang menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Maduro.

Rusia sebelumnya memperingatkan AS terhadap campur tangan militer dalam urusan Venezuela. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan jika interfensi militer dilakukan, maka itu akan menjadi bencana.

"Kami memperingatkan ini. Kami percaya bahwa ini akan menjadi skenario bencana yang akan mengguncang fondasi model pembangunan yang kita lihat di wilayah Amerika Latin," kata Ryabkov.

Credit sindonews.com

Kudeta Venezuela, Rusia Peringatkan AS Tidak Intervensi Militer

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Menteri Pertahanan, Vladimir Padrino Lopez. Reuters

CB, Jakarta - Rusia memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer di Venezuela.
Laporan kantor berita Interfax, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan langkah seperti itu akan memicu skenario bencana, seperti dikutip dari Reuters, 24 Januari 2019.

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada hari Rabu 23 Januari 2019, dan mengklaim mendapat dukungan Washington dan banyak negara Amerika Latin. Aksi protes yang ia pimpin untuk menggulingkan Nicolas Maduro, yang telah memimpin negara kaya minyak sejak 2013, namun jatuh ke jurang krisis.

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Reuters
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menolak untuk menarik diplomat dari Caracas, dengan alasan pemerintah yang memutuskan hubungan diplomatik dengan AS tidak sah dan mengancam "tindakan balasan" jika ada warga AS yang terancam.

"Kami menyerukan pasukan militer dan keamanan Venezuela untuk terus melindungi kesejahteraan dan kesejahteraan semua warga negara Venezuela, serta AS dan warga negara asing lainnya di Venezuela," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam

"AS akan mengambil tindakan yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun yang membahayakan keselamatan dan keamanan diplomat kami dan personelnya," kata surat edaran Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dikutip dari Russia Today.

Sergei Ryabkov mengatakan Rusia akan mendukung Venezuela di bawah pemerintahan Nicolas Maduro untuk melindungi kedaulatannya dan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Credit tempo.co

5 Hal Penting Mengenai Forum Ekonomi Dunia di Davos Swiss

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum kembali digelar dari 22 -- 25 Januari 2019 di Davos, Swiss. moneycontrol

CB, Davos – Forum Ekonomi Dunia atau Forum Davos, Swiss, kembali digelar dan berlangsung pada 22 – 25 Januari 2019. Forum tahunan ini mengusung tema “Globalisasi 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution".

Tema ini menjadi penting karena adanya temuan dari lembaga bantuan kemanusiaan Oxfam bahwa jurang antara masyarakat kaya dan miskin di dunia melebar. Namun, angka kemiskinan ekstrim dunia selama 30 tahun ini telah menurun. Salah satu agenda yang dibahas untuk menangani ketimpangan ini adalah kapitalisme inklusif.

Berikut ini beberapa poin menarik mengenai WEF sepeti dilansir media The Local dari Swiss:
1. Berdiri 1971
Forum Ekonomi Dunia dibentuk pada 1971 di Jenewa oleh pengusaha berorientasi sosial atau entrepreneur social Klaus Schwab. Forum ini bersifat independen dan nirlaba dengan tujuan mengumpulkan para pemimpin politik dan bisnis agar mereka berkolaborasi mencari solusi mengatasi tantangan global.
Menurut laporan tahunan 2017 – 2018, WEF memperoleh pendapatan sekitar 288 juta euro dan digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, edukasi, layanan kesehatan, teknologi informasi, mobilitas, lingkungan hidup, dan energi.

2. Jaringan Global
Ini merupakan pertemuan WEF ke 49. Pertemuan ini dianggap sebagai kekuatan kreatif terdepan untuk mengajak para pemimpin dunia melakukan aktivitas kolaboratif dalam membentuk agenda global, regional dan industri setiap awal tahun.
Sekitar 3000 peserta hadir dari sektor ekonomi, pemerintahan, lembagan donor internasional, akademisi, seni, budaya dan media. Sekitar 22 partisipan merupakan perempuan dan ini naik 1 persen dari 2018.
3. Bintang Acara
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, menjadi bintang acara pada tahun ini setelah terpilih sebagai Presiden baru-baru ini. Bolsonaro berpidato mengenai “Brasil Baru”, yang ditandai dengan reformasi ekonomi total untuk membuat ekonomi negara itu terbuka bagi investor dalam menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas barang dan jasa, serta mengembangkan teknologi.
Pada saat yang sama, isu penebangan hutan Amazon bakal menjadi sorotan para peserta. Ini karena semakin banyak hutan ditebang bakal semakin mengubah iklim dunia menjadi buruk.

4. Tokoh yang Tidak Hadir
Sejumlah tokoh dunia bakal melewatkan acara penting ini karena sedang menghadapi masalah domestik di negaranya masing-masing. Ini seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sedang berkonflik dengan Kongres dan menutup sebagian pemerintahannya.
Lalu, Perdana Menteri Theresa May, yang juga sedang mengurus isu Brexit atau pemisahan Inggris dari Uni Eropa. Isu ini menjadi kontroversial dengan pro dan kontra hingga saat ini.
Dan, ada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga tidak hadir karena menghadapi masalah domestik mengenai isu kenaikan harga BBM, yang telah memicu unjuk rasa besar-besaran selama dua bulan terakhir.
5. Kritik
Direktur Eksekutif Internasional Greenpeace, yang merupakan lembaga pemerhati lingkungan global, mendesak isu perubahan iklim menjadi isu utama untuk dibahas para tokoh dunia dari berbagai negara.
“Namun, isu ini hanya menjadi satu dari banyak isu yang dibahas. Elit Davos masih berpura-pura kita semua memiliki waktu untuk memperbaiki krisis iklim. Kita tidak punyak waktu lagi,” kata dia mengenai Davos.

Credit tempo.co

Kamis, 24 Januari 2019

Citra Satelit Ungkap Pabrik Rudal Balistik Arab Saudi

Citra satelit mengungkap keberadaan pabrik rudal balistik Arab Saudi di pangkalan rudal al-Watah. Foto/Washington Post

WASHINGTON - Menurut para ahli senjata dan analis gambar citra satelit menunjukkan Arab Saudi telah membuat pabrik rudal balistik pertama. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ambisi militer dan nuklir negara kerajaan itu yang meningkat di bawah pangeran mahkota Mohammad bin Salman (MBS).

Pabrik tersebut diduga berada di dekat pangkalan rudal di al-Watah, barat daya Riyadh. Jika beroperasional, ini memungkinkan Arab Saudi membuat rudal balistiknya sendiri dan memicu kekhawatiran perlombaan senjata dengan saingan regionalnya, Iran.

Arab Saudi saat ini tidak memiliki senjata nuklir, jadi setiap rudal yang diproduksi di pabrik yang terlihat kemungkinan akan dipersenjatai secara konvensional. Tetapi fasilitas pembuatan rudal akan menjadi komponen penting dari setiap program senjata nuklir Saudi, yang secara hipotesis memberikan kemampuan negara kerajaan itu untuk menghasilkan sistem pengiriman yang disukai untuk hulu ledak nuklir.

"Kemungkinan bahwa Arab Saudi akan membangun rudal jarak jauh dan mencari senjata nuklir - kami membayangkan bahwa mereka tidak bisa. Tapi kami mungkin meremehkan keinginan dan kemampuan mereka,” kata pakar senjata nuklir di Middlebury Institute of International Studies di Monterey, Jeffrey Lewis, yang menemukan pabrik itu bersama timnya ketika menganalisis citra satelit dari wilayah tersebut seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (24/1/2019).

Dua ahli rudal tambahan yang meninjau gambar satelit yang disodorkan Washington Post, Michael Elleman dari Institut Internasional untuk Studi Strategis dan Joseph S. Bermudez Jr dari Pusat Studi Strategis dan Internasional, sepakat bahwa foto-foto resolusi tinggi dari situs al-Watah tampaknya menggambarkan produksi mesin roket dan fasilitas pengujian, mungkin menggunakan bahan bakar padat.

Meski begitu, citra satelit tersebut tidak bisa mengungkap apakah fasilitas tersebut telah selesai atau secara fungsional mampu membuat rudal. Terlepas dari itu, kompleks itu - yang menurut citra satelit pecah terungkap pada 2013 ketika Raja Salman masih menjadi menteri pertahanan - menyoroti niat negara itu untuk membuat misil canggihnya sendiri setelah bertahun-tahun berupaya membelinya di luar negeri, yang terkadang berhasil.

Keberadaan pangkalan roket strategis Saudi di al-Watah pertama kali diketahui publik pada pertengahan 2013 setelah Jane Weekly Defense menerbitkan citra satelit dari fasilitas militer, yang diduga menampung rudal balistik yang dibeli dari China.

Namun kini pangkalan itu bukan hanya pangkalan rudal lagi. Ada sejumlah fasilitas tambahan yang sama sekali baru dan tampak sangat mirip dengan pabrik produksi mesin roket yang dirancang untuk membuat rudal balistik.

Fasilitas itu termasuk bangunan-bangunan yang cukup tinggi untuk kasing motor rudal untuk berdiri di ujungnya dan diisi bahan bakar. Petunjuk lain adalah penghalang di sekitar salah satu struktur bangunan untuk perlindungan terhadap ledakan. Situs ini juga dihiasi penangkal petir, karena struktur logam yang tinggi dapat menarik serangan petir yang dapat menyalakan propelan.

Namun dari itu semua, apa yang tampak menjadi tempat uji mesin roket menarik perhatian. Pengaturan horizontal ditambah dengan kurangnya pipa atau tangki menunjukkan bahwa fasilitas itu mungkin dirancang untuk memproduksi roket bahan bakar padat.

Pabrik itu lebih kecil daripada negara-negara lain, menunjukkan kapasitasnya mungkin terbatas. Foto-foto satelit terbaru itu juga tidak menunjukkan adanya mobil di tempat parkir, meningkatkan kemungkinan bahwa pabrik tidak atau belum beroperasi. Pabrik itu juga memiliki lebih sedikit penghalang terhadap ledakan, gundukan tanah yang dikenal sebagai berm, daripada fasilitas produksi seruap di negara lain.

Bagaimana Saudi memperoleh teknologi yang diperlukan untuk membangun fasilitas itu tidak jelas. Namun satu pemasok potensial adalah China.

Menurut Lewis, stand uji mesi Saudi terlihat sangat khas China. Sementara sebagian besar negara menguji mesin roket di tempat terbuka, kata Lewis, China sebagian menutup tembakan api dari mesin dan mendinginkan gedung uji dengan air sehingga tidak terbakar. Kompleks uji Saudi tampaknya meniru susunan itu, katanya, dengan parit untuk air di sebelah dudukan dan apa yang tampak sebagai limpasan air.

Cina telah menjual rudal balistik ke Arab Saudi di masa lalu dan telah membantu memasok kemampuan produksi rudal balistik ke negara lain. Pada 1990-an, Pakistan diam-diam membangun pabrik rudal jarak menengah menggunakan blueprint dan peralatan yang dipasok oleh China. Pabrik di Pakistan telah lama menarik perhatian para pejabat tinggi Saudi.

Apa keterlibatan, jika ada, China atau Pakistan dalam membangun fasilitas Saudi tidak jelas. Juga tidak jelas rudal balistik macam apa yang diproduksi atau dipersiapkan Arab Saudi untuk diproduksi.

Kedutaan China dan Pakistan di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington juga menolak untuk mengomentari sifat fasilitas di pangkalan rudal tersebut. Sementara Pentagon, Departemen Luar Negeri dan CIA juga menolak berkomentar.

Credit sindonews.com

Suriah akan Segera Gunakan Sistem Anti-Rudal S-300

Sistem Rudal S-300 buatan Rusia.

Foto: AP

Sistem S-300 akan digunakan untuk melindungi Damaskus dan sekitarnya.

CB, DAMASKUS -- Surat kabar Rusia Kommersant melaporkan Suriah siap menggunakan sistem anti-rudal S-300 pada Maret. Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (23/10), sistem anti-rudal S-300 akan digunakan setelah proses pelatihan menggunakan sistem tersebut selesai.

Kommersant melaporkan pada Maret nanti kemungkinan S-300 akan digunakan untuk melindungi Damaskus dan daerah sekitarnya. Anggota komite pertahanan dan keamanan Dewan Federasi Rusia, Franz Klintsevich mengatakan kru Suriah saat ini masih menjalani pelatihan.

"Pesawat tempur Israel sekarang menyerang Suriah karena mereka masih berada di luar jangkauan sistem pertahanan udara, tapi setelah S-300 digunakan, tidak ada yang dapat melarikan diri dari mereka," kata Klintsevich, di Kommersant.

Sistem rudal pertahanan udara s-300 buatan Rusia.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pertahanan udara Suriah berhasil menghalau serangan udara Israel di bandara Damaskus. Mereka juga mengumumkan melakukan beberapa instalasi pada Senin (20/1) lalu.

Pada November 2018, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka sedang melatih personel militer Suriah untuk menggunakan sistem pertahanan udara S-300. Hal itu memperingatkan apa yang mereka sebut sebagai 'pihak asing' yang melakukan provokasi militer di Suriah.

Kelompok advokasi hak asasi manusia di Suriah, yakin The Syrian Observatory for Human Right mengatakan sebanyak 21 orang tewas dalam serangan udara Israel di Suriah. Menurut Syrian Observation, mereka yang tewas antara lain enam orang anggota pasukan pemerintah Suriah, 12 anggota Garda Revolusi Iran dan tiga orang lainnya dari negara lain.

Kelompok itu mengatakan serangan udara Israel Senin lalu menjadi serangan yang paling keji dan berdampak luas. Menjadi serangan yang paling menghancurkan bagi Iran di Suriah.

Credit republika.co.id

Ribuan Orang Keluar dari Pertahanan Terakhir ISIS di Suriah

Ilustrasi situasi di Suriah. (Delil SOULEIMAN/AFP)

Jakarta, CB -- Hampir 5.000 orang dilaporkan meninggalkan benteng pertahanan terakhir ISIS di Deir Ezzor, Suriah timur, sejak awal pekan ini, ketika posisi kelompok militan itu kian terdesak karena berbagai gempuran.

"Sekitar 4.900 orang, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak termasuk 470 jihadis, sejak Senin meninggalkan basis terakhir ISIS di provinsi Deir Ezzor, termasuk 3.500 yang meninggalkan daerah itu pada hari Selasa," ujar Rami Abdel Rahman, Kepala Syrian Observatory for Human Rights, kepada AFP, Selasa (22/1).

Rahman menjelaskan bahwa mayoritas warga sipil yang dievakuasi itu merupakan anggota keluarga para militan. Mereka dievakuasi dengan puluhan truk sewaan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi Kurdi yang didukung AS untuk menggempur ISIS.

Sejak September lalu, SDF menggencarkan serangan untuk mengusir ISIS dari Deir Ezzor. Dalam beberapa minggu terakhir, SDF berhasil merebut beberapa desa bagian timur dari ISIS, termasuk Hajin, Al-Shaafa, dan Sousa.

Observatory melaporkan bahwa akibat gempuran-gempuran tersebut, wilayah kekuasaan ISIS di Deir Ezzor kini hanya seluas 10 kilometer persegi.

Pada hari Selasa, "SDF bergerak, tanpa ada perlawanan dari ISIS, ke daerah Baghouz, yang terakhir kali masih berada di tangan para jihadis," kata Rahman.

Dengan demikian, menurut Rahman, SDF "sekarang mengendalikan setengah" wilayah Baghouz.

Secara keseluruhan, hampir 27 ribu orang sudah meninggalkan daerah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS sejak awal Desember, termasuk hampir 1.800 militan yang menyerah.

ISIS mengokupasi sebagian besar wilayah Suriah dan negara tetangganya Irak pada 2014, menyatakan "kekhalifahan" di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka.

Sejak saat itu, mereka terus kehilangan wilayah kekuasaannya karena berbagai serangan, baik dari pemerintah setempat maupun koalisi pimpinan AS.

Namun, pasukan Kurdi yang melakukan sebagian besar pertempuran melawan ISIS sedang mengalami kesulitan karena pada Desember lalu Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan penarikan pasukan AS sepenuhnya dari Suriah.

Sejak perang Suriah pecah pada 2011, lebih dari 360 ribu orang tewas, sementara jutaan lainnya terlantar akibat pergerakan perlawanan terhadap pemerintah tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Macron: Solusi Perdamaian Israel-Palestina Terancam

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Pendudukan Israel yang terus meningkat mendorong terjadinya kekerasan.

CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, solusi perdamaian antara Israel dan Palestina kemungkinan berada dalam bahaya karena pendudukan Israel terus meningkat. Menurut Macron, kondisi itu ibarat memberi 'makan' pada kekerasan.

"Dengan peningkatan pendudukan yang bertahap oleh Israel, solusi antara Palestina dan Israel ini sedang terancam," kata dia dalam konferensi pers bersama Presiden Israel Reuven Rivlin di Paris, Prancis, dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (24/1).

Macron mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Israel soal keamanan. Dalam diskusi itu, dia tidak memiliki perspektif yang sama dengan Israel mengenai kesepakatan nuklir Iran.

Namun, Macron menekankan bahwa keamanan Israel adalah salah satu topik penting dalam agenda Prancis karena berkaitan dengan kegiatan balistik yang dilancarkan Iran. Bahkan menurutnya dialog dengan Israel harus terus dilakukan.

"Dialog dengan Israel harus dipertahankan untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kegiatan balistik Iran," katanya.

Macron juga menegaskan solusi untuk krisis Suriah yang sedang berlangsung itu harus ditemukan di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa.

Di sisi lain, Presiden Rivlin mengakui bahwa kegiatan balistik yang dilakukan Iran memang menimbulkan ancaman regional dan tentunya juga berpengaruh besar pada stabilitas Timur Tengah. "Kegiatan balistik Iran mengancam regional padahal stabilitas di Timur Tengah sangat penting bagi Israel," tutur dia.

Credit republika.co.id

Serangan Udara Tewaskan Dalang Serangan Pangkalan Militer Afghanistan

KABUL - Badan intelijen Afghanistan mengatakan bahwa dalam serangan berdarah di pangkalan militer beberapa hari lalu tewas dalam serangan udara. Namun penduduk dan pejabat di daerah itu mengatakan serangan udara itu sebenarnya menargetkan kelompok pemburu di puncak bukit.

Dalam serangan pada hari Senin, Taliban menggunakan Humvee lapis baja yang direbutnya dari pasukan Afghanistan, mengemasnya dengan bahan peledak dan membawanya ke pangkalan intelijen Afghanistan untuk diledakkan. Setidaknya 40 personel intelijen tewas dan 60 lainnya terluka.

Badan intelijen Aghanistan, Direktorat Keamanan Nasional, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya telah melacak dalang serangan itu, seorang pria yang mereka identifikasi sebagai Komandan Noman. Badan itu mengatakan telah menargetkan dia dan tujuh lainnya yang digambarkan sebagai teroris pada hari Selasa dengan serangan udara di Maidan Shahr, di pusat Provinsi Wardak.

"Dia menjadi sasaran di ibukota provinsi," pernyataan itu menambahkan seperti dikutip dari New York Times, Kamis (24/1/2019).

Badan itu tidak mengatakan siapa yang melakukan serangan tersebut, meskipun pasukan Afghanistan sering mengandalkan militer Amerika untuk melakukan serangan udara. Seorang juru bicara militer Amerika di Afghanistan mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah melakukan serangan di Wardak, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Tetapi klaim pemerintah segera menjadi kontradiksi.

Sharifullah Hotak, seorang anggota dewan provinsi Wardak, mengatakan telah terjadi serangan di provinsi itu pada hari Selasa tetapi korbannya adalah semua warga sipil dan Komandan Noman tidak ada di antara mereka.

"Enam warga sipil tewas dan satu lagi cedera dalam serangan udara drone," kata Hotak.

"Aku bisa menunjukkan mayat-mayat orang yang terbunuh, lihat apakah kamu bisa menemukan Komandan Noman di antara mereka," imbuhnya.

Menurut Akhtar Mohammad Khan Tahiri, kepala dewan provinsi, ada tradisi berburu di pegunungan selama musim dingin di Wardak, dan orang-orang inilah yang menjadi sasaran.

"Orang-orang ini semua warga sipil dan mereka ada di sana untuk berburu," katanya. "Situasinya lebih buruk di provinsi itu - baik Taliban dan pemerintah membunuh warga sipil," sambungnya.

Daftar korban tewas yang diberikan oleh pejabat yang berbeda di Wardak termasuk seorang remaja, Bashir Ahmadi, yang dibunuh bersama dengan ayahnya, Qasim.

"Dia adalah orang sederhana yang ingin membawa makanan untuk kelima anaknya," kata Adil Ahmadi, sepupu Qasim. "Mereka ada di sana untuk berburu kelinci karena ini musim dingin dan tidak ada yang bisa dilakukan," jelasnya.

Adil Ahmadi, yang mengatakan dia berada di lembah di bawah gunung ketika serangan terjadi, mendaki gunung setelah serangan itu untuk menemukan mayat-mayat "hancur." Dia mengatakan Bashir adalah anak tertua dari lima anak Qasim, dan yang termuda dari yang tersisa adalah 6 tahun.

Selain perselisihan tentang siapa yang terbunuh, laporan itu juga tidak memiliki kesamaan terkait waktu penyerangan, meskipun orang-orang di wilayah itu sepakat bahwa hanya satu serangan yang terjadi pada hari Selasa. Badan intelijen Afghanistan mengatakan serangan itu dilakukan pada malam hari, militer Amerika mengatakan serangan terjadi pada sore hari, dan pejabat setempat mengatakan itu terjadi sebelum tengah hari.

Serangan hari Senin di pangkalan intelijen di Provinsi Wardak adalah salah satu yang paling mematikan terhadap dinas intelijen Afghanistan dalam perang selama 17 tahun dengan Taliban.

Credit sindonews.com

India Bangun Pangkalan Ketiga di Kepulauan Strategis

NEW DELHI - Angkatan Laut India akan membuka pangkalan udara ketiga di Kepulauan Andaman dan Nicobar pada hari ini untuk memantau kapal perang serta kapal selam China yang masuk Samudra Hindia melalui Selat Malaka.

India semakin khawatir dengan kehadiran angkatan laut China di beberapa negara tetangga dan jaringan pelabuhan komersial yang dibangun mulai dari Sri Lanka hingga Pakistan. Menurut India, berbagai hal itu bisa menjadi pos terluar angkatan laut China.Militer India telah memanfaatkan Andaman yang terletak dekat pintu masuk ke Selat Malaka untuk menghadapi tantangan China, dengan mengerahkan kapal serta pesawat di sana sejak Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menjabat pada 2014 yang menjanjikan kebijakan lebih tegas terhadap Beijing. Kepala Staf Angkatan Laut India Laksamana Sunil Lanba akan mengawasi pangkalan baru yang disebut INS Kohassa itu.

Pangkalan itu terletak 300 km utara ibu kota kepulauan, Port Blair. Fasilitas itu merupakan ketiga di kepulauan itu dan akan memiliki landasan pacu 1.000 meter untuk helikopter dan pesawat pengintai Dornier. ”Namun, rencana untuk landasan adalah diperpanjang hingga 3.000 meter untuk mendukung pesawat tempur dan pesawat pengintai jarak jauh,” kata Juru Bicara Angkatan Laut India Kapten DK Sharma dilansir Reuters.

Sekitar 120.000 kapal melintas Samudra Hindia setiap tahun dan hampir 70.000 kapal melintasi Selat Malaka. ”Hal yang ditekankan ialah ekspansi kehadiran China. Jika kita harus benar-benar memantau kehadiran China, kita perlu memiliki perlengkapan cukup di Kepulauan Andaman,” kata mantan komodor angkatan laut, Anil Jai Singh.

”Jika anda memiliki pangkalan udara, anda dapat menjangkau wilayah lebih luas,” tutur Singh yang memperkirakan angkatan laut akan secara permanen mengerahkan lebih banyak kapal ke kepulauan itu pada fase pembangunan selanjutnya.

Satu kapal selam China singgah di Pelabuhan Colombo, Sri Lanka, pada 2014, yang memicu alarm di New Delhi sehingga pemerintahan Modi mengangkat isu itu pada otoritas Sri Lanka. India dan China telah bersaing pengaruh di kawasan, dengan New Delhi berupaya melawan langkah diplomasi Beijing di wilayah itu. Pekan ini, para pejabat pertahanan India akan menggelar perundingan dengan Menteri Pertahanan Maladewa Mariya Ahmed Didi.

Credit sindonews.com

Persenjataan Modern, Cina Masih Bingung Adaptasi Senjata Canggih

Pasukan Tiongkok berbaris di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) selatan-timur Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Rusia akan melakukan latihan militer terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 300 ribu orang dan diikuti tentara Cina. (AP Photo/Sergei Grits)

CB, Jakarta - Meskipun Cina mengembangkan banyak persenjataan baru berteknologi tinggi, namun militer Cina mengaku bingung mengoperasikan senjata modern salah satunya tank canggih mereka.
Selama latihan perang tahun lalu, sebuah brigade gabungan elit Cina dari 81st Group Army Tentara Pembebasan Rakyat Cina kalah, meskipun menggunakan senjata canggih terutama tank tempur utama mereka Tank Type 099A, menurut laporan kantor berita CCTV, dikutip Business Insider, 23 Januari 2019.

Menurut Direktur Defense Intelligence Agency (DIA), Letjen Robert Ashley, mengatakan Cina menuju sistem persenjataan canggih di dunia dalam tinjauan kekuatan tempur terakhir Cina."Dalam sejumlah sektor, militer Cina mulai memimpin di dunia," kata Robert.
Selain tinjauan DIA terhadap kemajuan Cina dalam kemampuan anti-satelit, alat serang presisi, atau senjata hipersonik, Cina tampak sangat bangga dengan pencapaian seperti tank tempur Tipe 099A, pesawat tempur siluman J-20, dan rudal berpemandu Tipe 055. kapal perusak, senjata yang meningkatkan kemampuan berperang tentara Cina di angkatan udara dan angkatan laut.
Namun militer Cina tampaknya masih berusaha mencari tahu apa arti perkembangan ini bagi perang modern.

Tank tempur utama Cina Type 99.[Military Watch Magazine]
Dalam wawancara dengan CCTV, dua perwira senior merenungkan mengapa pasukan Cina bersenjatakan tank-tank baru kalah dalam simulasi perang tahun lalu.
"Kami mengoperasikan Tank Tipe 099A terlalu buru-buru dekat ke garis depan, yang tidak mengoptimalkan penggunaan kemampuan tempur tank," papar Xu Chengbiao, seorang komandan batalion.

"Kami hanya mempelajari kemampuan tank yang lebih tua, tetapi belum sepenuhnya memahami (tank) yang baru," Zhao Jianxin, seorang komandan batalion kedua.Seorang pakar militer yang berbasis di Beijing mengatakan kepada Global Times bahwa senjata saja tidak dapat memenangkan perang.
David Axe, seorang editor tentang pertahanan di The National Interest, berpendapat bahwa laporan media Cina mengindikasikan bahwa Cina berjuang dengan doktrin militer yang tidak sebanding karena kurangnya pengalaman tempur negara tersebut. Militer Cina belum berperang sejak akhir 1970-an.

Sebuah tank Cina diterjunkan di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) tenggara Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Latihan selama seminggu bersama militer Cina dan Mongolia ini diberi nama Vostok-2018 dan digelar di Siberia timur pada 11 September. (AP Photo/Sergei Grits)

Cina lebih fokus pada angkatan laut, angkatan udara, kekuatan roket, dan kekuatan pendukung strategis daripada di angkatan darat, yang mengalami pengurangan besar dalam personel. Pergeseran ini, menurut beberapa pengamat, menyoroti minat pada proyeksi kekuasaan atas pertahanan dalam negeri.

Seiring dengan meningkatnya kemampuan perang militer Cina, mungkin perlu menyesuaikan doktrin militernya dengan teknologi yang muncul untuk memaksimalkan kemampuan, tetapi proses itu mungkin membutuhkan waktu.Militer Cina sedang mengalami perombakan modernisasi besar-besaran dengan harapan mencapai tujuan Presiden Cina Xi Jinping untuk membangun militer kelas dunia yang dapat berperang dan memenangkan perang abad ini.

Credit tempo.co

Xi Jinping Ingatkan Pejabat Top Waspada Ancaman Stabilitas Cina

Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

CB, Jakarta - Presiden Xi Jinping mengingatkan seluruh pejabat top Cina militer dan sipil untuk waspada terhadap segala resiko dan segera mengambil langkah pencegahan yang dapat membahayakan stabilitas dan reformasi Cina.
Xi menyerukan hal tersebut pada ratusan pejabat dari seluruh provinsi dan daerah otonom yang dipanggil ke Beijing untuk sesi studi Partai Komunis tentang pengendalian risiko pada Senin, 21 Januari 2019.

Dalam pidato pembukaan, Xi mengatakan kepada gubernur, menteri, dan jenderal senior bahwa meskipun ekonomi Cina secara umum bekerja dengan baik, pertahanan tetap harus dijaga untuk mengantisipasi potensi gangguan di masa depan.
"Kita harus menjaga kewaspadaan lebih tinggi. Kita harus tetap waspada terhadap insiden yang tidak terduga juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman yang sangat mungkin terjadi tetapi tidak kita sadari," kata Xi seperti dikutip kantor berita negara Xinhua.
Dalam pidatonya, Xi meminta seluruh pejabat untuk memperhatikan pengendalian risiko yang dihadapi Beijing di bidang politik, ekonomi, ideologi, dan teknologi.

Xi menyoroti pentingnya sains dalam keamanan nasional. Ia menyerukan lebih banyak lagi inovasi dan teknologi dari Cina. Seruannya ini datang karena dorongan inovasi Beijing telah berada di bawah pengawasan ketat oleh Barat dalam beberapa tahun terakhir. Adanya tuduhan spionase dan penipuan di perusahaan Huawei merupakan salah satunya.
Chen Daoying, seorang ilmuwan politik yang berbasis di Shanghai, Cina mengatakan fokus sesi studi ini menggarisbawahi tantangan Beijing setelah peristiwa yang telah mempengaruhi stabilitas di Cina selama setahun terakhir.
"Beijing menunjukkan citra negara adikuasa selama kongres partai ke 19 dan kepercayaan terhadap Beijing telah jatuh dari puncaknya ke titik terendah dalam setahun terakhir," kata Chen seperti dilansir South China Morning Post.

Selama dua kali kongres partai dalam satu dekade pada tahun 2017, Xi bersumpah untuk menghadirkan solusi Cina dan kebijaksanaan Cina kepada dunia. Hal ini dipandang dapat menjadi tantangan untuk Barat. Namun, ide tersebut berubah dengan cepat setelah perang dagang dengan AS pada bulan Juli 2018.
Menurut Chen, partai perlu mendapatkan dukungan untuk pertemuan Kongres Rakyat Nasional mendatang pada Maret 2019 sekaligus menjaga stabilitas negara.
Puluhan pejabat provinsi menyusun ulang jadwal pertemuan kongres tahunan mereka demi menghadiri sesi studi bersama Presiden Xi Jinping. Sesi ini diharapkan akan berlangsung selama empat hari.

Credit tempo.co

Cina Pangkas 50 Persen Personel Angkatan Darat, Xi Penuhi Janji

Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berbaris dalam formasi parade militer untuk memperingati ulang tahun ke 90 berdirinya PLA di Basis pelatihan Zhurihe di Wilayah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. AP

CB, Jakarta - Cina memangkas lebih dari 50 persen dari total pasukan angkatan darat dan meningkatkan secara signifikan jumlah pasukan angkatan laut, angkatan udara, dan unit strategis baru demi perubahan transformasi desain Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat atau PLA yang disuarakan presiden Xi Jingping tahun 2015.
Cina melakukan perubahan terbesar dalam sejarah PLA dengan tujuan membawa PLA menjadi pasukan modern yang komprehensif.

"Data baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PLA, yakni jumlah pasukan angkatan darah sekarang berkurang lebih dari 50 persen dari total jumlah pasukan PLA, hampir setengah dari unit non-kombatan kami telah dibuat mubazir, dan jumlah staf di PLA juga telah dikurangi 30 persen," ujar media pemerintah Cina, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin, 21 Januari 2019.

Sedangkan jumlah pasukan 4 angkatan lain yang berada di bawah PLA: angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket, dan pasukan pendukung strategis yang bertanggung jawab untuk perang siber, kini bertambah lebih dari setengah jumlah angkatan darat. Selama ini jumlah pasukan angkatan darat mendominasi unit di PLA.
Saat ini, militer Cina memiliki 5 cabang independen termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket sebagai operator rudal strategis dan taktis, dan pasukan pendukung strategis yang bertanggung jawab untuk perang siber, antariksa, dan perang elektronik.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

Menurut analis militer berkantor di Shanghai, Ni Lexiong, keseluruhan perubahan strategis ini, dari pasukan pertahanan yang berbasis di darat kini menuju pada pasukan yang membuat Beijing lebih fleksibel menggunakan kekuatannya untuk melindungi perbatasan negara dan melindungi kepentingannya di luar negeri.Ni mengatakan, perubahan ini juga memberikan arti bahwa angkatan laut, angkatan udara, dan unit rudal kini dapat memainkan peran lebih besar dalam peristiwa konflik dengan menggempur pasukan musuh melewati perbatasan Cina.

Perang modern, ujarnya, menempatkan penekanan lebih besar pada udara, perang siber, dan luar angkasa, sehingga mengurangi pentingnya pasukan darat.
Angkatan darat Cina didirikan tahun 1927 sebagai Pasukan Merah Cina yang menjadi kunci kemenangan Partai Komunis Cina dalam perang saudara tahun 1949. Pasukan angkatan darat sejak itu menjadi dominan antara tahun 1950 hingga 2005.

PLA tidak memiliki angkatan laut hingga tahun 1949 dan begitu pula Pasukan Roket PLA pertama kali dikenal sebagai Korps Artileri Kedua. Angkatan laut PLA didirikan tahun 1966.Dan tahun 2013, PLA memiliki pasukan sebesar 2,3 juta personel dengan komposisi, 235 ribu personal angkatan laut dan 398 ribu personel angkatan udara.
Proses pengurangan jumlah pasukan di PLA pertama kali diumumkan presiden Xi Jinping pada tahun 2015. Xi mengatakan jumlah personal PLA akan di kurang sekitar 300 ribu personil. Saat ini Cina memiliki 2,3 juta prajurit, baik perempuan maupun pria yang menjadikan PLA sebagai pasukan bersenjata terbesar di dunia.

Credit tempo.co

Singapura: Pembelian F-35 Tak Picu Lonjakan Besar Belanja Pertahanan

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan tidak akan ada lonjakan besar dalam pengeluaran pertahanan untuk anggaran tahun ini. Komentarnya itu muncul setelah kementerian memutuskan akan membeli sejumlah kecil pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) untuk mengganti F-16 yang uzur.

Dia mengatakan bahwa penggantian jet tempur bagian dari keseluruhan rencana modernisasi Angkatan Bersenjata Singapura dan akan dilakukan dalam batasan anggaran pertahanan.

"Kami tahu bagaimana merentangkannya dan jika kami berencana sudah lama, kami akan dapat melakukannya," kata Ng di sela-sela acara Programme for Active Living di Bishan pada hari Minggu (20/1/2019).

"Jadi, itu selalu merupakan investasi yang signifikan dalam pertahanan, tetapi kami tidak melihat lonjakan besar dalam pengeluaran pertahanan untuk anggaran tahun ini," ujarnya.

Sekadar diketahui jet tempur F-35A yang bisa take-off dan landing konvensional harganya USD89,2 juta. Sedangkan model F-35B yang bisa landing vertikal harganya USD115,5 juta.

Mengutip Channel News Asia, Singapura sangat tertarik untuk membeli model F-35B, yang dapat lepas landas dari landasan pacu yang lebih pendek dan mendarat seperti helikopter.

Pada hari Minggu, Ng juga menyinggung sengketa maritim dan wilayah udara antara Singapura dan Malaysia.

"Pengambilan yang paling penting dari beberapa minggu terakhir sejak kapal pemerintah Malaysia memasuki perairan teritorial Singapura kami di Tuas, serta situasi di Seletar dan masalah tentang wilayah udara, adalah; Kami telah menghindari datang ke pukulan. Itu selalu lebih baik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui pembicaraan damai, negosiasi dan diskusi," ujarnya.

Ng menambahkan bahwa kedua pihak telah membuat kemajuan dan para menteri dan pejabat dari kedua negara sudah saling berbicara.

"Pada saat yang sama, agen keamanan kami (SAF, the Home Team) selalu waspada," katanya. "Kami menonton dengan sangat hati-hati. Kami tahu apa yang sedang terjadi. Kami dapat merespons dengan sangat cepat," katanya.

Singapura dan Malaysia telah terlibat dalam perselisihan mengenai kebijakan Singapura mengenai prosedur baru Sistem Pendaratan Instrumen untuk Bandara Seletar, yang menurut Malaysia akan menghambat pembangunan gedung-gedung tinggi di Pasir Gudang Johor, di sebelah utara bandara. Singapura tidak setuju dengan penilaian itu.

Perselisihan lainnya tentang masalah maritim yang dipicu oleh keputusan sepihak Malaysia untuk memperpanjang batas pelabuhan Johor Baru pada bulan Oktober.

Credit sindonews.com

Menhan Australia Dukung Peningkatan Armada Pertahanan Jepang

abc news

Jepang juga berencana untuk memiliki rudal jelajah.

Menteri Pertahanan (Menhan) Australia mendukung rencana Jepang untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya secara besar-besaran. Meskipun ada kekhawatiran langkah-langkah tersebut bisa melanggar konstitusi negara dan menyebabkan kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik.

Poin utama:

• Jepang akan mereparasi kapal pengangkut helicopter, Izumo, sehingga negara mereka bisa mengangkut jet tempur F35
• Menteri Pyne mengatakan Pemerintah Australia mendukung langkah Jepang meningkatkan kemampuan militernya
• Negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan akan dilanjutkan kembali

Christopher Pyne mengatakan ia berharap Australia dan Jepang akan melakukan lebih banyak operasi di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Menteri Pyne berada di Tokyo untuk pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang.

Selama kunjungannya, Pyne memeriksa salah satu kapal paling kontroversial di armada angkatan laut Jepang - kapal induk helikopter, Izumo. Sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran pertahanan utama, Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo untuk mengubahnya menjadi sebuah kapal yang bisa digunakan untuk mengangkut jet tempur mahal buatan Amerika F35.

Para kritikus mengatakan memiliki kapal induk akan memberikan Jepang kemampuan menyerang -yang melanggar konstitusi pasifis yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri.

Jepang, di bawah pedoman pertahanan baru, juga berencana untuk memiliki rudal jelajah yang dirancang untuk mengenai target musuh, yang menurut lawan bisa melanggar prinsip pasifis Jepang.

"Pemerintah Australia mendukung Jepang meningkatkan kemampuan militernya baik dari sudut pandang pertahanan maupun dari sudut pandang memastikan Jepang memiliki kapasitas penempatan ke depan," kata Pyne kepada ABC.

"Jadi Izumo yang mampu membawa F35 ... adalah sesuatu yang disambut oleh Pemerintah Australia dan kami ingin melihat Jepang mengambil lebih banyak tanggung jawab di Asia utara untuk keamanan dan stabilitas kawasan."

Pejabat Pertahanan Jepang telah menampik kritik terhadap perbaikan Izumo, dengan alasan bahwa kapal itu hanya akan digunakan sebagai kapal induk yang diperlukan untuk pertahanan nasional.

Photo: Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo sehingga armada ini bisa mengangkut jet tempur F35. (ABC News: Yumi Asada)

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah lama ingin merevisi konstitusi negara yang meninggalkan perang, yang dirancang oleh AS.

Pedoman pertahanan baru Tokyo yang disetujui akhir tahun lalu mengidentifikasi perlunya peningkatan pertahanan rudal dan kemampuan tempur karena ancaman rudal dan nuklir Korea Utara tetap tidak berubah.

"Pertemuan lain antara Presiden Trump dan Presiden Korea Utara adalah perkembangan yang disambut baik selama itu mengarah pada hasil - dan hasil yang kami inginkan adalah denuklirisasi Semenanjung Korea," katanya.

"Kami belum melihat langkah konkret dari DPRK dalam denuklirisasi."

Pedoman pertahanan Jepang juga menemukan bahwa kegiatan militer Cina di Laut Cina Timur dan perairan lain di sekitarnya adalah sumber "keprihatinan kuat" di wilayah tersebut.

Cina mendesak Jepang untuk tetap berpegang pada kebijakan pertahanan saja dan pembangunan yang damai.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina berpendapat bahwa Tokyo membuat "tuduhan yang tak berdasar dan tak bertanggung jawab terhadap pembangunan pertahanan dan kegiatan militer Cina yang normal" untuk menggunakan dalih ancaman Cina.

Pyne - yang akan mengunjungi Beijing untuk pertama kalinya sebagai Menteri Pertahanan Australia pekan ini - mengatakan ia akan sangat terkejut jika hal itu muncul sebagai masalah selama pembicaraan.

Photo: Kritikus mengatakan kapal pengangkut pesawat ini akan memberi Jepang kemampuan untuk menyerang. (ABC News: Yumi Asada)

Perjanjian kerja sama pertahanan

Menteri Pyne dan mitra pertahanan Jepangnya juga akan melanjutkan negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan yang akan membantu pasukan pertahanan Australia dan Jepang bekerja sama lebih lancar.

Menurut Profesor John Blaxland dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategi Universitas Nasional Australia (ANU), misalnya, selama gempa bumi dan tsunami Fukushima, pesawat C17 Australia menerbangkan peralatan tetapi berjuang untuk mengeluarkannya karena prosedur adminisratif yang belum disetujui sebelumnya.

Negosiasi atas Perjanjian Akses Timbal Balik telah berlangsung selama bertahun-tahun - dan ABC memahami diskusi berfokus pada status hukum pasukan Australia di Jepang.

Photo: Pejabat pertahanan Jepang mengatakan Izumo hanya akan digunakan sebagai pengangkut pesawat ketika dibutuhkan. (ABC News: Yumi Asada)

Menteri Pyne mengatakan ia berharap perjanjian itu akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun ini, tetapi tidak akan menjelaskan mengapa negosiasi belum selesai.

Ini adalah masalah sensitif bagi Tokyo karena beberapa masalah, baru-baru ini, dengan pasukan AS yang ditempatkan di negara itu.

Ada sekitar 50.000 tentara Amerika di Jepang di beberapa pangkalan, dan ada ketegangan yang berasal dari serangkaian kecelakaan pesawat dan kejahatan serius.

Pada tahun 2016, pembunuhan seorang perempuan dikaitkan dengan seorang mantan marinir yang dipekerjakan di salah satu pangkalan, yang menyebabkan larangan sementara terhadap alkohol serta jam malam.

Tetapi perbedaan besar antara AS dan Australia di Jepang adalah bahwa tidak akan ada pangkalan permanen.

Photo: Menteri Pyne (kiri) mengatakan ia berharap perjanjian itu ditandatangani dalam kuartal pertama tahun ini. (ABC News: Yumi Asada)

Credit republika.co.id

Pemberontak Irlandia Utara Bergerak Lagi

Credit cnnindonesia.com

Teror Bom Irlandia Utara dan Memori Kelam The Troubles

Ilustrasi pemain bagpipe di Irlandia Utara. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Sabtu (19/1) malam pekan lalu Gina McFeely sedang berdandan di rumah susunnya di Kota Londonderry, Irlandia Utara. Dia sedang bersiap untuk pergi ke perayaan ulang tahun keponakannya yang ke 21.

Gina tersentak ketika mendengar sebuah suara dentuman. Dia tidak menyangka ternyata itu adalah sebuah bom mobil.

"Semua orang berhamburan ke jalanan. Saya lihat sebuah mobil terbakar. Apinya sangat besar dan saya mengatakan, 'Ya Tuhan'," kata Gina seperti dilansir CNN, Senin (21/1).

Terlanjur berdandan dan berjanji akan datang, Gina tidak punya pilihan lain. Dia tetap pergi ke pesta ulang tahun keponakannya.

"Sudah lama sekali tidak ada bom di Derry. Itu memang mengejutkan. Hal itu enggak membuat saya takut. Saya berasal dari Derry, dan kami pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi ini membuat saya marah. Saya enggak mau kembali ke saat itu," ujar Gina.

Kenangan akan masa-masa kelam konflik Irlandia Utara, atau diistilahkan The Troubles, kembali mencuat selepas teror bom mobil pada akhir pekan lalu. Gina mungkin adalah satu dari sekian penduduk di Irlandia Utara yang terdampak pertikaian berdarah selama hampir tiga dasawarsa itu.

Masa konflik Irlandia Utara terekam dalam berbagai karya seni, seperti lagu 'Sunday Bloody Sunday' yang dilantunkan grup musik U2. Bahkan juga dalam sejumlah film.

Selama itu pula penduduk Irlandia Utara terbelah, antara mereka yang mendukung kemerdekaan atau bergabung dengan Republik Irlandia, dengan warga yang pro kekuasaan Inggris. Lingkungan perumahan dan pedesaan yang tenang mendadak menjadi medan perang. Antar tetangga kiri dan kanan saling curiga bahkan bermusuhan karena keberpihakan dan ideologi.

Kelompok gerakan pro kemerdekaan atau penggabungan dengan Republik Irlandia yang awalnya berjuang melalui jalan politik akhirnya angkat senjata. Mereka membentuk Tentara Republik Irlandia (IRA). Sedangkan yang mendukung kekuasaan Inggris juga mempersenjatai diri. Perang gerilya pun dimulai.

Pemerintah Inggris juga menerjunkan pasukan untuk memerangi kelompok pro Republik. Malah mereka juga menerjunkan pasukan elite Special Air Service (SAS) guna mengimbangi taktik gerilya IRA.

Karena lelah berperang, kedua belah pihak lantas menggelar perundingan damai pada 10 April 1998. Hari itu dikenal sebagai Kesepakatan Jumat Baik (Good Friday Agreement).

Korban dari konflik itu diperkirakan sekitar 50 ribu orang. Rinciannya 3,532 orang meninggal dan 47,500 terluka. Meski sudah berdamai, pertikaian tetap berjalan hingga 2002.

Kekuatan para pihak yang bertikai lantas diakomodasi melalui partai politik. Kelompok pro Republik lantas mendirikan Partai Sinn Fein dan Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP).

Sementara mereka yang pro Inggris membentuk Partai Persatuan Ulster dan Partai Persatuan Progresif (PUP).

Meski sudah berdamai, ada faksi di dalam IRA yang menyempal. Mereka tetap berkeras melanjutkan perlawanan bersenjata dengan menamakan diri Real IRA (RIRA) atau New IRA (NIRA). Kelompok ini lah yang dianggap mengancam stabilitas di Irlandia Utara. Apalagi dengan gonjang-ganjing Brexit yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Mereka memanfaatkan celah itu untuk memantik kembali bara pertikaian yang sudah meredup dan yang diharapkan bisa kembali mengoyak ketenangan warga Irlandia Utara.

Credit cnnindonesia.com

WikiLeaks: Langkah AS Bisa Picu Perang Saudara di Venezuela

LONDON - Organisasi antikerahasiaan WikiLeaks memperingatkan bahaya dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim. Menurut WikiLeaks langkah Trump bisa memicu perang saudara di negara kaya minyak itu.

Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.

"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).

"Ini bisa mengarah pada kemungkinan perang saudara di negara dengan cadangan minyak terbesar itu," lanjut organisasi yang didirikan Julian Assange tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membuat pernyataan dengan mencaci-maki pemerintah Nicolas Maduro sebagai rezim tidak sah.

"Hari ini, saya secara resmi mengakui Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden interim Venezuela," kata Trump. Selain AS, Brasil juga membuat pengakuan yang sama untuk Guaido.

Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".

Credit sindonews.com

Ada 2 Presiden di Venezuela, Ini Sikap Militer

CARACAS - Pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim atau sementara Venezeula. Dengan demikian, negara warisan Hugo Chavez ini memiliki dua presiden karena Nicolas Maduro sudah lebih dulu dilantik sebagai presiden yang sah berdasarkan konstitusi di negara tersebut.

Krisis politik di negara Amerika Latin ini jadi sorotan masyarakat internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin negara tersebut.

Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".

"Walaupun keputusasaan dan intoleransi terus mengancam perdamaian negara, militer tidak akan menerima seorang presiden yang diberlakukan dalam bayang-bayang kepentingan gelap atau memproklamirkan diri di luar hukum. Tentara akan membela konstitusi dan bertindak sebagai penjamin kedaulatan nasional," tulis Menhan Padrino di Twitter via akun resminya, @vladimirpadrino, yang dikutip Kamis (24/1/2019).

Sikap AS yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri Venezuela membuat Presiden Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.

Dia juga mengusir para diplomat Washington, di mana para diplomat tersebut harus hengkang dari Caracas dalam waktu 72 jam.

"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya.

Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim. Guadio saat ini tercatat sebagai pemimpin Kongres atau Parlemen yang dikuasai kubu oposisi.

Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.

Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.

Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.

Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.

"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.

Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.

"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.

Credit sindonews.com

Amerika Peringatkan Maduro untuk Tidak Gunakan Kekerasan

Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]

CB, Washington – Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bahwa semua opsi terbuka jika dia menggunakan cara kekerasan untuk melawan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Guaido baru saja menobatkan diri sebagai Presiden interim saat berunjuk rasa di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Caracas pada Rabu, 23 Januari 2019.
“Jika Maduro dan kroninya merespon dengan cara kekerasan, jika memilih untuk melukai anggota dari Majelis Nasional… semua opsi ada di atas meja terkait tindakan yang akan diambil AS,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS seperti dilansir Channel News Asia pada 234 Januari 2019.
Pejabat ini mengatakan AS akan fokus pada sanksi ekonomi kuat kepada Maduro dan kroninya. “Kami punya sejumlah opsi. Kami mempertimbangkan setiap opsi ini secara serius,” kata pejabat ini.

Menurut pejabat yang enggan diungkap identitasnya ini, tekanan ekonomi AS akan membuat jelas bagi pemerintah Venezuela bahwa mereka tidak memiliki masa depan. “Mereka tinggal menghitung hari,” kata pejabat ini.
Venezuela, seperti dilansir Reuters, dilanda upaya kudeta, yang didukung AS, pada Senin, 21 Januari 2019. Sekelompok tentara kelas bawah, yang berjumlah 25 orang, menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana Presiden Venezuela.

Maduro dan pimpinan pemerintahan Venezuela menuding upaya kudeta ini mendapat dukungan AS. Militer Venezuela mengatakan ke 25 tentara telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum.

Dua hari pasca kudeta militer yang gagal itu, tokoh oposisi Juan Guaido, yang juga Presiden Majelis Nasional, memimpin unjuk rasa menuntut Maduro, yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun, untuk mundur.

Guaido juga menobatkan dirinya sebagai Presiden interim dan menguasai semua kekuasaan kepresidenan. Maduro mengecam Guaido dan menyebutnya sebagai boneka Washington untuk memerintah Venezuela.

Credit tempo.co

Kudeta Venezuela, Opoisi Deklarasi sebagai Presiden, Maduro?

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai Presiden interim negara itu menggantikan Presiden Nicolas Maduro pada unjuk rasa di Caracas, Venezuela, pada Rabu, 23 Januari 2019. Reuters

CB, Caracas – Pemimpin oposisi, Juan Guaido, menyatakan diri sebagai Presiden interim negara itu dalam upaya yang disebut pemerintah sebagai kudeta Venezuela. Dia mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil.

Ini mendorong Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
“Saya bersumpah akan memikul semua kekuasaan kepresidenan untuk menjamin berakhirnya perebutan kekuasaan,” kata Guaido, 35 tahun, yang merupakan Presiden Majelis Nasional atau lembaga semacam kongres, kepada ratusan ribu warga Venezuela yang berunjuk rasa pada Rabu, 23 Januari 2019 waktu setempat.

Pernyataan Guaido ini membuat kondisi politik Venezuela semakin tidak menentu karena ada kemungkinan oposisi menjalankan pemerintahan paralel, yang didukung negara asing, tapi tidak memiliki kontrol ke lembaga negara.

Menanggapi ini, Presiden Maduro menuding oposisi berusaha melakukan kudeta dengan dukungan AS. Dia menyebut oposisi berusaha memerintah Venezuela dari Washington.
“Kita sudah cukup menghadapi intervensi, kita punya harga diri, kurang ajar! Ini orang-orang yang bersedia membela Tanah Air,” kata Maduro, yang didampingi petinggi Partai Sosialis, saat berpidato dari istana kepresidenan Venezuela. Menteri Pertahanan dan sejumlah petinggi militer terlibat absen.
Perubahan pemerintahan Venezuela bisa terjadi jika militer mengalihkan dukungannya. Hingga kini, mereka masih mendukung Maduro setelah terjadi dua gelombang protes jalanan dan semakin melemahnya institusi demokrasi.

Seperti diberitakan, Maduro kembali menjalani masa kepresidenan kedua untuk enam tahun setelah dilantik pada 10 Januari 2019. Namun, legitimasi dirinya sebagai Presiden dipertanyakan karena pemilu yang dinilai curang dan diboikot oleh oposisi dan disebut penipuan oleh negara asing.
Konstitusi Venezuela mengatur jika posisi Presiden ditetapkan kosong, maka pemilu harus digelar dalam waktu 30 hari dan kepala kongres mengambil posisi sebagai Presiden interim.

Namun, Mahkamah Agung pro pemerintah Venezuela telah menyatakan semua tindakan kongres atau Majelis Nasional dianggap batal. Pemerintahan Maduro telah menuding Guaido melakukan kudeta dan mengancam akan menangkap serta memenjarakannya.
Media Express melansir unjuk rasa meluas setelah sekitar 25 tentara level bawah menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak 0.6 kilometer dari istana kepresidenan Venezuela. Militer Venezuel mengatakan tentara pelaku kudeta telah ditangkap dan akan diproses secara hukum.

Credit tempo.co

Oposisi Galang Momentum Perubahan, Presiden Maduro Terancam

CARACAS - Demonstran Venezuela akan turun ke jalan saat oposisi berupaya menggalang momentum dan kekuatan perubahan dalam pemerintahan. Saat ini Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro mengalami krisis ekonomi dan demokrasi.

Unjuk rasa di Caracas pada awal pekan ini membuka harapan bahwa pemimpin baru kongres, Juan Guaido, dapat menyatukan oposisi dan menggulingkan Maduro yang bulan ini memulai periode kedua pemerintahannya.

Guaido menyatakan, dia ingin menggantikan Maduro sebagai presiden sementara dengan dukungan militer untuk menggelar pemilu yang bebas. Kongres yang kini dikontrol oposisi dianggap oleh dunia internasional sebagai benteng terakhir demokrasi.

Unjuk rasa menarik ratusan ribu orang itu dapat memperkuat dukungan pada Guaido dan beberapa pendukung memintanya memproklamasikan diri sebagai presiden yang sah. Oposisi Venezuela sejak lama tak memiliki pemimpin setelah mentor Guaido, Leopoldo Lopez ditahan pada 2014 saat unjuk rasa jalanan.

Guaido, 35, mendesak militer melawan Maduro dan menjanjikan amnesti di masa depan bagi siapa saja membantu mengembalikan demokrasi di negara itu. Saat berpidato di depan anggota militer pada Senin (21/1), Guaido menjelaskan, “Kami tidak meminta anda meluncurkan kudeta, kami tidak meminta anda menembak. Kami meminta anda tidak menembak kami.”

Guaido saat wawancara dengan Reuters ada Selasa (22/1) menyatakan, jika dia menjadi presiden, dia akan memberi perlindungan hukum kepada para tentara dan pejabat yang membelot. Meski demikian, dia menekankan keadilan tetap akan diterapkan pada mereka yang melakukan berbagai tindakan buruk.

“Kegelisahan itu alami. Kita telah menghabiskan 20 tahun mengalami berbagai serangan. Mereka telah membunuh para pemimpin politik, mereka telah memenjarakan sejumlah orang, saya telah diculik beberapa jam, mereka membunuh teman-teman saya,” ujar Guaido.

Dia menegaskan, “Saya tidak bertujuan menyembuhkan luka-luka 20 tahun dan saya tidak bertujuan menyembunyikannya. Saya mengakui mereka yang ada di sana.”

Partai Sosialis yang berkuasa saat ini juga menggelar pawai tandingan kemarin dan para pejabat telah mengancam Guaido akan dipenjara. Mahkamah Agung (MA) yang mendukung pemerintah mencabut berbagai wewenang kongres pada 2017 dan menetapkan pada Selasa (22/1) bahwa MA tidak mengakui Guaido sebagai ketua kongres serta meminta kantor kejaksaan menentukan apakah dia melakukan kejahatan.

Maduro dilantik pada 10 Januari setelah pemilu 2018. Pemerintahan Maduro diwarnai krisis ekonomi kian memburuk dan proyeksi inflasi mencapai 10 juta persen tahun ini. Pemerintahan Maduro telah memenjarakan puluhan aktivis dan pemimpin oposisi yang berupaya menggulingkannya melalui unjuk rasa pada 2014 dan 2017. Demonstrasi 2017 mengakibatkan 125 orang tewas saat bentrok melawan aparat kepolisian.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence merilis pesan dukungan pada oposisi Venezuela dengan menyebut Maduro sebagai diktator tanpa legitimasi untuk berkuasa. Sebagai respons, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan, “Yankee pulang ke rumah.” Rodriguez mengecam berbagai rencana sayap kanan ekstrem di Venezuela yang membahayakan stabilitas dan perdamaian.

Sementara itu, Pemerintah Venezuela menawarkan penerbangan untuk mengangkut para migran yang tinggal di Ekuador agar pulang ke negara asalnya. Tawaran itu muncul setelah pembunuhan seorang wanita Ekuador oleh pria asal Venezuela memicu pengetatan kontrol dan sejumlah aksi kekerasan.

Pembunuhan itu terjadi di Kota Ibarra pada Sabtu (19/1) malam dan memicu berbagai serangan pada imigran asal Venezuela sehingga menciptakan ketegangan di Ekuador. Selain Ekuador, negara-negara di Amerika Selatan lainnya telah menerima ribuan migran dari total 3 juta warga Venezuela yang mengungsi sejak 2015.

“Banyak warga Venezuela di Ibarra ingin kembali pulang,” ujar Pedro Sassone, diplomat di Kedutaan Besar (Kedubes) Venezuela di Ekuador. Sassone menjelaskan, ada lima penerbangan komersial direncanakan pekan ini untuk membawa pulang para migran. “Warga Venezuela di Ibarra dipecat dari pekerjaan mereka, itu xenophobia, itu diskriminasi,” ujarnya.

Credit sindonews.com