CUPUMA

Sabtu, 19 Januari 2019

Soal Larangan Atlet, Mahathir: Israel Tidak Boleh Masuk Malaysia

PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Mahathir Mohamad menekankan bahwa orang Israel seharusnya tidak boleh datang ke Malaysia karena negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Malaysia menolak terbitkan visa bagi atlet Israel.

Mahathir mengatakan, Malaysia memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, terutama dari negara-negara yang dirasa banyak melakukan pelanggaran.

"Banyak negara saat ini melihat orang luar datang ke negara mereka dan tidak terlalu senang tentang hal itu. Mereka menggulingkan pemerintah mereka karena mereka mengizinkan imigran masuk," papar Mahathir, seperti dikutip dari laporan The Star, 19 Januari 2019.

"Jadi, sebuah negara memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, itu sebabnya perbatasan ada di sana, tetapi di Malaysia, kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sama sekali dan kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah dan lolos begitu saja, tetapi tidak mempedulikan mereka karena tidak ada yang berani mengatakan apa pun terhadap mereka," katanya setelah menyampaikan ceramah Oxford Union pada Sabtu 19 Januari.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

Perdana Menteri menegaskan kembali hal ini ketika ditanya oleh Presiden Serikat Oxford Daniel Wilkinson tentang larangan Malaysia atas partisipasi atlet Israel dalam World Para Swimming Championships yang akan diadakan di Sarawak pada Juli.

Perenang dari sekitar 70 negara dijadwalkan akan bersaing di kejuaraan pada 29 Juli-4 Agustus, perlombaan penting sebelum Paralimpiade Tokyo tahun depan.

Ketika ditanya apakah adil untuk menghukum orang Israel dan bukan pemerintah Israel, Perdana Menteri mengatakan bahwa tampaknya sebagian besar orang Israel mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah mereka.

"Kami tidak bisa berbuat banyak tentang pemerintah Israel, mereka sangat kuat. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa tentang pemerintah Israel tetapi kami tidak harus menunjukkan persahabatan kepada mereka," tukas Mahathir.

Mahathir juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan bahwa pernyataannya terhadap Israel dianggap anti-semitisme, mencatat bahwa itu adalah haknya untuk mengatakan apa pun tentang tindakan Israel terhadap Palestina.

"Saya tidak bisa mengerti ini. Kami berbicara tentang kebebasan berbicara, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap Israel, terhadap orang Yahudi, mengapa begitu? Jika kita bebas mengatakan apa yang kita sukai, kita dapat mengatakannya, tetapi kita dianggap anti-semitisme oleh orang Yahudi," tambahnya.

"Itu adalah hak mereka untuk berpegang pada pendapat seperti itu terhadap saya, ini hak saya untuk memberi tahu mereka juga bahwa mereka telah melakukan banyak hal yang salah," lanjut PM Malaysia Mahathir Mohamad menanggapi tudingan anti-semitisme karena melarang masuk atlet Israel ke negaranya.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1166675/soal-larangan-atlet-mahathir-israel-tidak-boleh-masuk-malaysia

Ditahan di AS, Jurnalis Iran Jadi Saksi Material Kasus 'Misterius'

Marzieh Hashemi (Hossein Hashemi via AP)

Washington DC - Seorang jurnalis wanita Iran bernama Marzieh Hashemi ternyata ditahan otoritas Amerika Serikat (AS) sebagai saksi untuk sebuah kasus 'misterius'. Dokumen pengadilan AS menyatakan Hashemi tidak terjerat tindak kriminal apapun di AS dan akan dibebaskan segera.

Hashemi, yang merupakan penyiar berita ternama untuk televisi Iran berbahasa Inggris, Press TV, ini ditahan setelah mendarat di Bandara Internasional St Louis Lambert di St Louis, Missouri, AS pada Minggu (13/1) waktu setempat.

Alasan penahanan Hashemi tidak langsung dijelaskan oleh otoritas AS. Penahanan ini memicu kecaman keras otoritas Iran yang menyebutnya sebagai 'permainan politik'.

Seperti dilansir CNN, Sabtu (19/1/2019), sebuah dokumen pengadilan AS yang dirilis pada Jumat (18/1) waktu setempat mengungkapkan bahwa Hashemi ditahan di AS sebagai saksi material. Tidak disebut lebih lanjut kasus apa yang membutuhkan keterangan Hashemi sebagai saksi.

Diketahui bahwa istilah saksi material merupakan sebutan untuk seorang saksi yang keterangannya kemungkinan besar menjadi bukti cukup penting untuk mempengaruhi hasil persidangan.

Dokumen pengadilan itu juga menyebutkan bahwa Hashemi akan dibebaskan dari sebuah fasilitas penahanan di Washington DC setelah dia memberikan keterangan di hadapan 'dewan juri yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran aturan hukum kriminal AS'. Tidak diketahui secara jelas kasus yang dimaksud.

Disebutkan dokumen pengadilan itu bahwa Hashemi telah menunjuk seorang pengacara dan telah dua kali hadir dalam persidangan di pengadilan federal AS sejak dia ditahan.

Hashemi yang lahir di AS ini sempat menjadi warga negara AS dengan nama asli Melanie Franklin, sebelum menikah dengan serang pria Iran. Hashemi menjadi seorang mualaf dan tinggal di Iran selama bertahun-tahun. Otoritas Iran menyebut Hashemi sebagai warga negaranya.

Pada hari dia ditangkap, Hashemi disebut hendak mengunjungi saudara laki-lakinya yang sakit juga menemui anggota keluarganya yang lain di AS. Namun keterangan Press TV dan pihak keluarganya menyebut Hashemi hendak merekam sebuah dokumenter soal Black Lives Matter.

Sejak ditahan, Hashemi baru diperbolehkan menghubungi keluarganya pada Selasa (15/1) lalu. Kepada anak perempuannya, Hashemi menyebut dirinya diborgol dan dirantai di bagian kaki serta diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak hanya itu, jilbab yang dipakai Hashemi juga dilepas secara paksa dan dia diambil fotonya tanpa jilbab oleh otoritas setempat.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4391795/ditahan-di-as-jurnalis-iran-jadi-saksi-material-kasus-misterius

Kolombia Berkabung 3 Hari Usai Ledakan Bom Tewaskan 21 Orang

ledakan bom di Kolombia (Foto: CNN)

Bogota - Pemerintah Kolombia mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari menyusul serangan bom mobil di Bogota, ibu kota Kolombia. Ledakan bom mobil di akademi pelatihan kadet kepolisian tersebut menewaskan sedikitnya 21 orang, termasuk pelaku.

Otoritas menyatakan telah mengidentifikasi pelaku pengeboman yang juga melukai 68 orang tersebut. Pria itu diketahui tidak terkait dengan kelompok-kelompok gerilyawan bersenjata.

Kementerian Pertahanan menyatakan, aksi teroris itu dilakukan dengan menggunakan sebuah kendaraan bermuatan 80 kilogram bahan peledak.

"Sayangnya, korban awal adalah 21 orang tewas, termasuk orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan 68 orang luka-luka," demikian disampaikan kepolisian Kolombia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (18/1/2019).

Kepolisian menambahkan, sebanyak 58 orang dari 68 korban luka telah dibolehkan meninggalkan rumah sakit. Serangan bom ini merupakan insiden serupa terburuk di Bogota dalam kurun waktu 16 tahun terakhir.

"Semua warga Kolombia menolak terorisme dan kita bersatu dalam memeranginya," demikian cuitan Presiden Ivan Duque di Twitter usai ledakan bom mobil tersebut.

Kemudian dalam statemennya, Presiden Ivan Duque mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan tambahan personel di perbatasan-perbatasan Kolombia dan rute-rute dari dan ke kota-kota di Kolombia.

Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut. Pelaku yang diidentifikasi sebagai Jose Aldemar Rojas Rodriguez mengemudikan kendaraannya menuju Sekolah General Francisco de Paula Santander Office di sebelah selatan Bogota saat berlangsung seremoni promosi bagi para kadet polisi.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4390654/kolombia-berkabung-3-hari-usai-ledakan-bom-tewaskan-21-orang

Jumat, 18 Januari 2019

Meksiko setujui pembentukan garda nasional penumpas kejahatan

Omar Trevino Morales, yang dikenal dengan sebutan "Z-42" dan merupakan pemimpin kartel narkoba Zetas, dikawal tentara saat konferensi media mengenai penahanannya di Kota Meksiko, Meksiko, Rabu (4/3). Pasukan keamanan Meksiko berhasil menangkap Morales, pemimpin kartel narkoba Zetas dan salah satu orang paling dicari di Meksiko, kata pejabat keamanan Rabu lalu. Omar Trevino Morales merupakan saudara dari mantan pemimpin Zetas yang telah telah ditangkap sebelumnya yaitu Miguel Angel Trevino Morales. (REUTERS/Edgard Garrido )

Mexico City (CB) - Legislator Meksiko dalam pemungutan suara pada Rabu menyetujui pembentukan garda nasional baru beranggotakan 60.000 personel untuk memerangi kejahatan terorganisasi.

Pembentukan garda itu didukung penuh oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador .

Proposal pembentukan garda disetujui oleh sekitar tiga perempat anggota majelis rendah Kongres, 362 memilih setuju berbanding 119 suara menolak. Perubahan konstitusi Meksiko memerlukan dua pertiga suara dukungan di kedua majelis.

Partai MORENA naungan Obrador bekerja sama dengan sekutu-sekutu kecil berhaluan kiri dan legislator dari Partai Revolusioner Institusional (PRI) dalam menyetujui pembentukan garda nasional baru yang akan menggantikan angkatan bersenjata dalam memerangi kejahatan termasuk terhadap kartel-kartel narkoba.

Kalangan pengkritik mengkhawatirkan bahwa pembentukan garda baru akan menimbulkan militerisme lebih lanjut dalam perang terhadap kejahatan serta berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa penentang proposal itu bahkan menyerukan perubahan yang dapat membatasi pengerahan kekuatan dan menghilangkan perlindungan terhadap penuntutan bila personelnya melakukan kejahatan terhadap warga sipil.

Pada tahap awal, garda tersebut akan terdiri atas sekitar 60.000 personel dari pasukan militer dan kepolisian federal, namun masih belum jelas apakah garda akan diperkuat oleh tenaga rekrut baru.

Menurut naskah proposal tersebut, kepala pasukan garda akan dijabat warga sipil, namun kepala operasionalnya akan dijabat perwira militer.

Proposal itu masih harus mendapat persetujuan dari Senat, lalu mayoritas legislator negara bagian. Meskipun demikian, keduanya kemungkinan besa menyetujui mengingat kekuatan politik MORENA dan sekutu-sekutunya di penjuru Meksiko.

Obrador, yang menjabat pada 1 Desember, mengatakan dia juga ingin menyelesaikan masalah lama Meksiko atas kekerasan dan pelanggaran hukum geng dengan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Dia mengisayaratkan kemungkinan pengampunan bagi sejumlah pelaku aksi kriminal yang lebih ringan.

Pembentukan garda nasional ini bukanlah hal baru yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan dengan diplomasi yang berbeda.

Pemerintahan mantan presiden Enrique Pena Nieto sebelumnya membentuk gendarmeri untuk mengawasi penumpasan kejahatan terorganisasi, namun kekuatan satuan itu kemudian dipangkas.

Lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, mantan presiden Felipe Calderon pernah mengerahkan angkatan bersenjata untuk memerangi kartel narkoba. Tapi ketika kebijakan itu berhasil menewaskan atau menangkap para pemimpin kartel, kelompok kriminal menjadi terpecah dan kekerasan geng merenggut lebih dari 170 ribu jiwa.

Credit antaranews.com

Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

Delegasi dari gerakan Houthi, yang bersekutu dengan Iran, serta pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, bertemu di Amman, Jordania pada 17 Januari, 2019, untuk merundingkan pertukaran tahanan. (REUTERS/Muhammad Hamed)

Amman (CB) - Pihak-pihak yang bertikai di Yaman memulai perundingan di Amman pada Rabu untuk membahas pelaksanaan pertukaran tahanan sebagai bagaian dari upaya perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa, kata para pejabat PBB dan delegasi.

Pertukaran tahanan tersebut akan memungkinkan banyak keluarga berkumpul kembali.

Delegasi gerakan Al Houthi ,yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebelumnya bertemu di Ibu Kota Jordania untuk membahas pertukaran tersebut, yang disepakati dalam pembicaraan pimpinan PBB di Swedia, Desember lalu.

"Kedua pihak bertukar daftar tahanan di Swedia dan mereka kini membahas langkah-langkah untuk menjalankannya," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media di New York.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen untuk koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah, telah menekan kedua pihak untuk menyepakati jalan untuk membangun kepercayaan.

Upaya itu dilakukan untuk menerapkan genjatan senjata yang lebih luas dan proses politik guna mengakhiri peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sebagai bagian dari upaya itu, kedua pihak telah memberikan sekitar 15.000 nama tahanan untuk pertukaran, yang menurut para delegasi akan dilakukan melalui bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak di Yaman utara dan bandara Sayun yang dikuasai pemerintah di selatan.

Langkah itu juga meliputi rencana untuk penarikan dari Hudaidah, kota pelabuhan yang diperebutkan, bantuan bagi jutaan orang yang menghadapi kelaparan, dan menempatkan kota tersebut di bawah kendali entitas sementara.

Kepala Delegasi Pemerintah Yaman Hadi Haig mengatakan kedua pihak melakukan verifikasi atas daftar tahanan sebagai bagian dari proses lima tahap sebelum pertukaran tahanan dilaksanakan.

Pertukaran tahanan akan diawasi PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Menurut ICRC, koalisi pimpinan Saudi harus menjamin bahwa wilayah udara aman untuk diterbangi.

Credit antaranews.com

Trump Bakal Tarik Amerika Keluar NATO?

Presiden AS, Donald Trump, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, dalam pertemuan bilateral mereka saat KTT NATO, Rabu, 11 Juli 2018 di Brussels, Belgia. [AP Photo / Pablo Martinez Monsivais]

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengutarakan niatnya beberapa kali untuk menarik diri dari keanggotaan North Atlantic Treaty Organization atau pakta pertahanan NATO.

Media CNBC melansir New York Times memberitakan Trump mengutarakan niatnya ini secara privat ke sejumlah penasehatnya pada 2018.
“Niat itu diutarakan pertama kali pada tahun lalu saat pemimpin AS ini mengatakan dia bisa meninggalkan blok pertahanan yang berisi 29 negara anggota tanpa persetujuan Kongres,” begitu dilansir CNBC pada Selasa, 15 Januari 2019.

Saat itu, Trump mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan anggaran untuk iuran keanggotaan NATO. Sejak itu, tokoh dari Partai Republik ini telah mundur dari rencananya keluar dari NATO.
Seusai pertemuan NATO yang berlangsung kacau pada Juli 2018, Trump mengklaim negara-negara anggota berkomitmen memenuhi permintaannya dan mengatakan penarikan diri AS dari pakta pertahanan itu tidak perlu dilakukan.

Mengenai rencana Trump itu, seorang pejabat Gedung Putih mengulangi pernyataan Presiden pada Juli 2018. Saat itu, Trump mengatakan komitmen Washington terhadap NATO sangat kuat dan aliansi itu sangat penting.
Ada analisis yang menyatakan pelemahan NATO justru menjadi tujuan geopolitik dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sebelum membahas penarikan diri dari NATO, Trump telah diketahui kurang suka berpartisipasi di organisasi internasional. Ini misalnya, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim. Trump juga menyatakan AS keluar dari perjanjian dagang Pasifik.

Menanggapi rencana Trump ini, para politisi di Kongres AS bereaksi. Sekelompok senator dari Partai Republik dan Demokrat merancang undang-undang untuk mencegah Trump menarik AS keluar dari NATO tanpa persetujuan Senat. Media Axios melansir undang-undang serupa juga bakal dibuat di DPR AS.

Credit tempo.co

Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal

Ilustrasi senjata laser luar angkasa. Youtube.com

CB, Washington – Kajian Pentagon dalam dokumen Missile Defense Review Amerika Serikat menyoroti perlunya pengembangan kemampuan teknologi laser untuk pertahanan berbasis luar angkasa.

Teknologi pertahanan luar angkasa ini diperlukan untuk mengatasi serangan rudal balistik, yang dimiliki negara-negara seperti Korea Utara, Iran, Rusia dan Cina.
Menurut seorang pejabat senior pemerintahan, kajian ini mengenai teknologi sensor berbasis luar angkasa untuk mendeteksi serangan rudal jarak jauh sebelum diluncurkan musuh.

“Juga permintaan agar studi mengenai penggunaan senjata laser untuk melawan rudal balistik yang diluncurkan negara musuh,” begitu dilansir seorang pejabat senior AS seperti dilansir ABC News pada Kamis, 17 Januari 2019.

Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan kajian Missile Defense Review ini di Pentagon. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan,”Tujuan kita sederhana: memastikan kita dapat mendeteksi dan menghancurkan setiap serangan rudal terhadap AS, dari manapun, dan kapanpun.”
Menurut pejabat senior AS tadi, kajian ini menyajikan informasi lengkap mengenai kemampuan pertahanan rudal, program dan postur,” kata pejabat ini. “Kajian ini menyajikan apa yang kita punya hari ini, apa perbaikan yang akan dilakukan, dan apa program generasi berikutnya untuk mendului ancaman.”

Salah satu poin kunci dalam pertahanan rudal AS adalah senjata berbasis luar angkasa. “Luar angkasa merupakan kunci untuk pertahanan rudal berikutnya,” kata dia.
Reuters melansir kajian Missile Defense Review merekomendasikan studi mengenai teknologi berbasis laser yang bisa digunakan untuk menembak jatuh rudal musuh.
Ini mengingatkan pada rencana pertahanan luar angkasa era Presiden Ronald Reagan pada 1980 yang dikenal sebagai “Star Wars Initiative”.

“AS sekarang menyesuaikan postur pertahanannya untuk menghadapi serangan rudal termasuk rudal jelajah dan hipersonik,” kata Trump.
Pengembangan sistem pertahanan ini melibatkan sejumlah perusahaan teknologi senjata yaitu Raytheon, Lockheed Martin, dan Boeing.
“Pemerintah berkomitmen untuk membuat program pertahanan rudal yang dapat menangkal serangan rudal terhadap setiap kota di AS. Kita tidak akan pernah menegosiasikan hak kita untuk melakukan ini,” kata Trump.
Seorang anggota DPR senior Rusia, Viktor Bondarev, seperti dilansir Interfax, mengatakan pengumuman Trump soal sistem pertahanan rudal baru ini meningkatkan ketegangan global.
AS bakal menambah jumlah rudal pencegat di Alaska dari 44 buah menjadi 64 buah.

Trump juga menyebut Iran sebagai negara di Timur Tengah dengan kemampuan rudal balistik terbesar di Timur Tengah.
“Keinginannya untuk memiliki rudal penangkis strategis terhadap AS bisa membawanya mengembangkan ICBM,” begitu bunyi kajian Missile Defense Review mengenai Iran. ICBM merupakan singkatan dari Intercontinental Ballistic Missile.

Credit tempo.co

Dua Jet Bomber Su-34 Rusia Tabrakan, Nasib Pilot Belum Diketahui

MOSKOW - Dua pesawat jet pembom (bomber) Su-34 Rusia secara tidak sengaja bertabrakan di tengah penerbangan di Timur Jauh Rusia, Jumat (18/1/2019). Militer setempat belum bisa memastikan kedua pilot karena masih dalam pencarian tim penyelamat.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kedua jet “saling menyentuh” di udara saat terbang di atas Laut Jepang. Para awak pesawat terlontar keluar, namun belum ditemukan keberadaannya.

Operasi pencarian dan penyelamatan yang melibatkan pesawat An-12 dan dua helikopter Mi-8 telah diluncurkan.

Insiden itu terjadi selama penerbangan pelatihan. Menurut militer Moskow, kedua pesawat yang tabrakan tidak membawa senjata apa pun.

Seorang sumber militer kepada Sputnik mengatakan para kru berhasil mengeluarkan diri dari pesawat mereka. "Sebuah Su-34 menghilang dari radar di Timur Jauh. Pilot pesawat kedua yang terbang di sebelahnya melihat dua parasut terbuka dari kru yang mengeluarkan (diri)," kata sumber tersebut.

Belum jelas penyebab tabrakan kedua pesawat tersebut. Pesawat dengan bobot 45 ton dan memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan Mach 1,8 itu dirancang untuk membawa pesenjataan hingga 8 ton.

Pesawat pembom itu memiliki radius taktis 4.000 km dan mampu melakukan penerbangan hingga sejauh 18.000 meter.

Pesawat Su-34 juga dapat dilengkapi tiga tangki bahan bakar tambahan, yang memungkinkannya terbang 8 jam tanpa pengisian bahan bakar.

Credit sindonews.com

Rusia Sebar Sistem Rudal Iskander Berkemampuan Nuklir di Dekat Ukraina

MOSKOW - Gambar satelit yang diambil pada hari Kamis mengungkapkan penyebaran baterai rudal Iskander dan peluncurnya di dekat perbatasan Ukraina. Misil Iskander yang mampu membawa hulu ledak nuklir tersebut akan menempatkan Kiev dan sebagian besar sekutu NATO dalam bahaya.

Gambar satelit yang dirilis Fox News, Jumat (18/1/2019) diperoleh dari Imagesat International. Foto tersebut menunjukkan penyebaran baru sistem rudal Iskander di Krasnodar, 270 mil dari perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Selain baterai misil dan peluncur, gambar-gambar yang dirilis juga menunjukkan beberapa bungker dan senyawa hanggar lainnya.

Di dekat peluncur terdapat kendaraan transloader yang memungkinkan reload cepat dari rudal ke peluncur. Salah satu pintu bungker terbuka, dan kendaraan reload lain terlihat keluar dari sana.

Rudal balistik Iskander memiliki jangkauan hingga 310 mil dan dapat membawa baik hulu ledak nuklir.

Moskow juga diketahui menempatkan empat peluncur rudal dan satu kendaraan pemuat di dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, di Ulan-Ude.

Pemerintah maupun militer Moskow belum berkomentar atas laporan pengerahan sistem rudal Iskander di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Awal pekan ini, Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, mengatakan otoritas Ukraina sedang "dikontrol" oleh Barat, dan memperingatkan risiko dari hal itu.

"Kelanjutan kebijakan tersebut oleh otoritas Kiev dapat berkontribusi pada hilangnya kewarganegaraan (warga) Ukraina," kata Patrushev kepada Rossiyskaya Gazeta, yang dikutip TASS.

November lalu, kapal perang Rusia menembaki tiga kapal militer Ukraina di dekat pantai Crimea, Laut Hitam. Tiga kapal Ukraina dan 24 tentaranya ditangkap dan diadili atas tuduhan melanggar wilayah Rusia di Crimea.

Insiden itu menandai bentrokan langsung dan paling berbahaya antara Moskow dan Kiev dalam beberapa tahun terakhir.

Credit sindonews.com

Trump Ingin Rudal Musuh Tak Bisa Berlindung di Bumi dan Langit

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyampaikan pidato bombastis untuk menandai penerbitan Missile Defense Review (MDR) baru Amerika Serikat (AS). MDR atau Tinjauan Pertahanan Rudal anyar Amerika ini mencakup upaya penghilangan semua kendala, mempersenjatai ruang angkasa, dan menyulap perisai rudal yang impunitas melalui teknologi baru.

"Kami akan memastikan bahwa rudal musuh tidak menemukan tempat perlindungan di Bumi atau di langit di atas," kata Trump di Pentagon, hari Kamis waktu setempat.

"Tujuan kami sederhana; untuk memastikan bahwa kami dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal yang diluncurkan terhadap Amerika Serikat di mana saja, kapan saja, di tempat mana pun," kata Trump, seperti dikutip New York Times, Jumat (18/1/2019).

Namun, Pentagon tidak merinci bagaimana cara AS melakukan semua itu. Baik dokumen MDR setebal 100 halaman, maupun ringkasan eksekutif 24 halaman yang menawarkan ambisi keunggulan sistem pertahanan rudal Amerika cenderung membicarakan teknologi baru yang diklaim akan lebih baik.

"Kami akan mengakui bahwa ruang angkasa adalah domain perang baru dengan Angkatan Antariksa (AS) memimpin," kata Trump.

“Anggaran saya yang akan datang akan berinvestasi dalam teknologi lapisan pertahanan rudal berbasis ruang angkasa. Itu pada akhirnya akan menjadi bagian yang sangat, sangat besar dari pertahanan kita," ujarnya.

Pengumuman Trump itu muncul sehari setelah AS mengonfirmasi akan memulai menarik diri dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987. Perjanjian yang diteken AS dan Uni Soviet—dan dipertahankan oleh Rusia—itu untuk mencegah perang nuklir dengan membatasi penyebaran rudal jarak menengah di Eropa.

Alasan Amerika keluar dari traktat INF 1987 adalah karena Rusia mengembangkan sistem rudal yang melanggar perjanjian tersebut. Namun, tuduhan itu tidak disertai klaim yang menguatkannya. Ketika Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengunjungi Moskow pada Oktober 2018 lalu, dia secara terbuka berbicara tentang perjanjian INF yang sama usangnya dengan perjanjian rudal anti-balistik (ABM) yang ditolak Washington pada tahun 2002.

Dokumen MDR terbaru AS memprioritaskan ancaman dari apa yang disebutnya negara-negara "nakal" dan secara khusus disebutkan Korea Utara dan Iran di dalamnya. Dokumen itu juga menyinggung Rusia dan China yang berani menganggap operasi militer AS sebagai ancaman terhadap keamanan mereka.

Credit sindonews.com

AS Sebut Militer China Siap Berperang Dengan Taiwan

Ilustrasi pasukan angkatan bersenjata China. (AFP PHOTO / STR)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan China akan menggunakan segala cara, termasuk berperang, untuk menguasai Taiwan. Menurut AS, militer Negeri Tirai Bambu dalam kondisi cukup kuat untuk menghadapi pihak-pihak yang menghalangi kepentingan mereka di kawasan Asia.

"Kepentingan lama Beijing untuk menyatukan Taiwan dengan daratan China, serta menghalangi upaya Taiwan untuk menyatakan kemerdekaan, telah menjadi faktor pendorong utama modernisasi militer China," demikian isi laporan itu, dikutip CNN, Kamis (17/1).

China sudah menyatakan kepada AS mereka tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan. Mereka juga tidak asal menggertak karena AS pun mengakui modernisasi militer China.

"Jika seseorang mencoba memisahkan Taiwan dari China, militer China akan melakukan apa pun untuk melindungi reunifikasi nasional, kedaulatan nasional dan integritas wilayah," kata anggota Komisi Militer Pusat China, Jenderal Li Zuocheng kepada Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson.

Berdasarkan laporan, Badan Intelejen Pertahanan AS memperkirakan China menghabiskan lebih dari US$200 miliar pada 2018 untuk pembaruan persenjataan Angkatan Darat. Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS, Letnan Jenderal Robert Ashley, menyatakan China telah menggunakan berbagai cara untuk memperoleh teknologi canggih demi meningkatkan kemampuan militernya.

"China mengerahkan dana dan berbagai upaya untuk memperoleh teknologi dengan segala cara yang ada. Undang-undang dalam negeri memaksa mitra asing yang berbasis di China untuk mengalihkan teknologi mereka, dengan imbalan dapat masuk ke pasar China yang menguntungkan. China juga telah menggunakan cara lain untuk mengamankan teknologi dan keahlian yang dibutuhkan," kata Ashley.

Dengan cara itu, China tidak harus menanam modal untuk penelitian dan pengembangan yang mahal untuk mendapatkan teknologi baru.

"Sebaliknya, China telah secara rutin mengadopsi program terbaik dan paling efektif yang diperoleh dari militer asing melalui pembelian langsung atau pencurian kekayaan intelektual. Dengan melakukan itu, China telah mampu berfokus pada percepatan modernisasi militernya," lanjut Ashley.

Ashley mengatakan saat ini China mempunyai sejumlah persenjataan paling modern di dunia. Salah satunya adalah meriam elektronik (railgun) yang sudah dipasang di kapal perang mereka.

Laporan itu menyatakan sebagian besar rudal China mampu menghantam Taiwan. China juga telah mengembangkan sistem persenjataan baru. Yakni hulu ledak H-6 yang digabungkan dengan rudal jelajah CJ-20, yang dilaporkan mampu menjangkau pangkalan militer AS di Guam.

Laporan AS juga menyatakan China telah membangun sejumlah alat utama sistem persenjataan termasuk kapal selam, kapal perang permukaan, kapal patroli rudal, pesawat tempur maritim dan sistem pertahanan darat yang menggunakan rudal jelajah kapal baru dan rudal daratan ke udara (surface to air) yang canggih.

"China juga telah mengembangkan rudal balistik anti-kapal pertama di dunia, sebuah sistem yang dirancang khusus untuk menyerang kapal induk musuh," tulis laporan itu.

AS menyatakan dengan bekal persenjataan itu, China berharap akan membuat gentar gerakan pro-kemerdekaan Taiwan. Termasuk jika mereka harus berperang dengan Taiwan dan pihak ketiga.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan mereka tetap tidak akan mau bergabung dengan China, meski dijanjikan mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi seperti halnya Hong Kong.

Selama kunjungannya ke China, Laksamana Richardson mengatakan Angkatan Laut AS akan terus mengirim kapal perang ke mana pun asal sesuai izin hukum internasional, termasuk melakukan operasi pelayaran dengan alasan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

"Angkatan Laut AS akan terus melakukan operasi rutin yang legal di seluruh dunia, untuk melindungi hak-hak, kebebasan, serta pemanfaatan wilayah laut dan udara yang dijamin secara hukum bagi semua pihak," kata Richardson.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela Tahan Belasan Agen Intelijen

Juan Guaido, oposisi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, dicegat dan ditahan singkat oleh para agen intelijen Venezuela ketika sedang dalam perjalanan. (AFP/Federico Parra)

Jakarta, CB -- Pengadilan Venezuela memenjarakan belasan agen intelijen terkait penahanan singkat pimpinan parlemen Juan Guaido, Rabu (16/1).

Mereka menjalani penahanan pra-persidangan setelah dituding "menyalahkan wewenang, perampasan kebebasan secara tidak sah dan terkait dengan tindak kejahatan."

Pada Minggu (13/1) lalu, Guaido sedang menuju lokasi demonstrasi di Caracas ketika mobilnya disetop dan ia lalu ditahan oleh agen SEBIN, badan intelijen Venezuela.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sendiri membantah terlibat dalam operasi tersebut dan menyebut bahwa empat agen pelaku sudah diberhentikan.

Sebaliknya, Maduro mencap seluruh insiden itu sebagai "sirkus media" dan menuding para agen itu bersekongkol dengan oposisi Venezuela.

Sementara itu, Guaido merespons dengan mengejek Maduro dan mempertanyakan kontrol terhadap badan-badan keamanan negara.

"Jadi Maduro tidak lagi mengendalikan angkatan bersenjata karena rantai komando terputus," kata Guaido.

"Siapa yang memimpin rezim sekarang? Jika mereka mengakui bahwa mereka tidak mengendalikan badan keamanan negara, maka ada masalah serius di Miraflores," tambahnya, merujuk ke istana presiden.

Guaido sebelumnya berusaha untuk menarik dukungan dari militer saat ia memimpin upaya oposisi untuk melengserkan Maduro dan membentuk pemerintahan transisi.

Namun Maduro tetap mendapat dukungan komando tinggi militer, yang pekan lalu menjanjikan "kesetiaan absolut."

Guaido telah menjanjikan "amnesti" bagi militer mana pun yang menolak Maduro dan menyerukan protes rakyat pada pekan depan.

Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang dia pimpin, dibiarkan tidak efektif sejak majelis tertinggi yang loyal kepada Maduro mengisi badan itu dan melucuti semua kekuatan Guaido pada 2017.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 17 Januari 2019

Rusia Tolak Hancurkan Rudal 9M729, AS Keluar dari Perjanjian INF

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi mulai keluar dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 pada 2 Februari 2019 setelah pembicaraan dengan Rusia berakhir dengan kegagalan. Alasan utama Washington menarik diri dari perjanjian senjata nuklir era Perang Dingin itu adalah karena Moskow menolak menghancurkan sistem rudal 9M729.

AS telah menolak tawaran Moskow untuk memeriksa rudal baru Rusia yang diduga melanggar perjanjian senjata nuklir tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, membenarkan niat AS untuk menarik diri dari traktat INF setelah pertemuan kedua dengan delegasi Rusia di Jenewa berakhir dengan kebuntuan.

Presiden AS Donald Trump telah mengejutkan sekutu Washington ketika dia mengumumkan niatnya untuk meninggalkan perjanjian INF 1987 pada Oktober. Perjanjian tersebut mengamanatkan penghancuran ribuan senjata AS dan Soviet, dan telah membuat rudal nuklir AS ditarik keluar dari Eropa selama tiga dekade.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh AS bersikap keras kepala. Menurutnya, Moskow telah menawarkan untuk mengizinkan para ahli Washington memeriksa rudal yang dicurigai itu, yang menurutnya tidak melanggar batas yang ditetapkan dalam perjanjian INF 1987.

"Namun, perwakilan AS tiba dengan posisi siap yang didasarkan pada ultimatum dan berpusat pada permintaan bagi kita untuk menghancurkan roket ini, peluncurnya, dan semua peralatan terkait di bawah pengawasan AS," kata Lavrov.

Thompson mencatat bahwa AS telah menuntut transparansi Rusia atas rudal selama lebih dari lima tahun. Dia mengonfirmasi bahwa tawaran inspeksi tidak cukup dan bahwa AS menuntut penghancuran sistem rudal, yang dikenal sebagai 9M729.

"Kami menjelaskan kepada rekan-rekan Rusia kami secara khusus apa yang harus mereka lakukan untuk kembali ke kepatuhan dengan cara yang dapat kami konfirmasikan, penghancuran yang dapat diverifikasi dari sistem yang tidak patuh," kata Thompson, seperti dikutip The Guardian, Kamis (17/1/2019).

"Untuk melihat rudal itu tidak mengonfirmasi jarak yang bisa ditempuh rudal itu, dan pada akhirnya itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian itu," kata Thompson dalam konferensi telepon dengan wartawan.

Dia mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk pembicaraan lanjutan tentang INF sebelum batas waktu 2 Februari ditetapkan oleh administrasi Trump, meskipun para diplomat AS dan Rusia akan bertemu, termasuk pada pertemuan puncak dewan NATO-Rusia minggu depan.

Thompson mengatakan jika Rusia tidak menunjukkan kesediaan untuk mematuhi perjanjian dengan batas waktu, AS akan menangguhkan kewajibannya sendiri, yang berarti bahwa departemen pertahanan AS dapat memulai penelitian dan pengembangan rudal dengan jangkauan yang saat ini dilarang oleh INF, dari 500 hingga 5.500 km.

Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada wartawan bahwa AS akan secara resmi memberikan pemberitahuan tentang penarikannya dari perjanjian itu, yang dapat mulai berlaku pada 2 Agustus.

Setelah itu, tidak akan ada pembatasan penyebaran rudal jarak menengah di Eropa atau Pasifik.

Pemerintahan Obama telah mengeluh kepada Rusia tentang rudal barunya tetapi tidak mengancam untuk meninggalkan perjanjian tersebut. Para diplomat mengatakan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, membujuknya untuk menarik AS keluar dari traktat INF 1987, meskipun ada penentangan dari Departemen Pertahanan dan dari sekutu Eropa-nya.

Credit sindonews.com

Pertama Kali, AS Hendak Beli 2 Sistem Rudal Iron Dome Israel

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS), untuk pertama kalinya, berencana untuk membeli dua baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome dari Israel. Pentagon telah meminta Kongres untuk menyetujui anggaran USD373 juta guna pembelian perisai misil canggih itu.

Ketertarikan Amerika terhadap senjata pertahanan rezim Zionis itu dilaporkan Inside Defense pada hari Rabu (16/1/2019). AS jarang membeli senjata dari negara asing baik karena keunggulan teknologinya maupun karena alasan keamanan nasional.

Menurut laporan Inside Defense, militer Amerika berusaha untuk memperoleh dua baterai Iron Dome dengan 12 peluncur, dua sistem radar, dua sistem manajemen pertempuran dan 240 rudal intersepsi pada tahun 2020. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan sementara pasukan darat AS terhadap kendaraan udara tak berawak, mortir, roket, artileri dan rudal jelajah di zona konflik di seluruh dunia.

Rencana Pentagon untuk mengakuisisi perisai rudal rezim Zionis itu sejatinya sudah setahun lalu, namun tidak dipublikasikan. Laporan permintaan persetujuan kepada Kongres itu setebal 14 halaman dan tertanggal 26 Oktober 2018. Laporan itu berasal dari eksekutif akuisisi Angkatan Darat AS Bruce Jette.

"Berdasarkan analisis biaya, jadwal dan kinerja, Angkatan Darat (telah memutuskan untuk); mengisi dua baterai IFPC sementara dari Iron Dome pada (tahun fiskal) 2020," bunyi dokumen yang diterima Kongres.

Sistem pertahanan Iron Dome Israel dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri. Sistem ini telah menjadi andalan rezim Zionis dari dalam menghadapi ancaman roket, mortir hingga rudal balistik canggih dari Iran, Suriah, Hizbullah hingga Hamas.

Dokumen Angkatan Darat AS yang diserahkan ke Kongres mengatakan bahwa berdasarkan analisis biaya dan hasil simulasi baru-baru ini, sistem Iron Dome (Kubah Besi) adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang mendesak.

"Sistem Iron Dome memberikan nilai terbaik bagi Angkatan Darat berdasarkan pada jadwal, biaya per pembunuhan, magazine depth, dan kemampuan melawan ancaman tertentu," lanjut dokumen tersebut.

Credit sindonews.com

Pentagon Akui Persenjataan Cina Paling Maju di Dunia, Kalahkan AS

Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS

CB, Jakarta - Pentagon mengakui Cina memiliki sistem persenjataan yang paling maju di dunia bahkan ada yang melampaui seluruh pesaingnya termasuk Amerika Serikat.
Pernyataan Pentagon ini dirilis pada hari Selasa, 15 Januari 2019.

Laporan terbuka Badan Intelijen Pertahanan AS menyatakan, Beijing telah melakukan lompatan militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir.Cina juga diuntungkan dengan membuat undang-undang yang memaksa mitra luar negerinya untuk membocorkan rahasia teknis sebagai pertukaran dengan akses pasar Cina yang luas.
"Hasil dari pendekatan beragam untuk mengakuisisi teknologi adalah Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat, PLA, di ambang bidang sejumlah sistem persenjataan yang paling modern di dunia," ujar laporan Badan Intelijen Pertahanan AS bertajuk China Military Power.

Sebuah tank Cina diterjunkan di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) tenggara Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Latihan selama seminggu bersama militer Cina dan Mongolia ini diberi nama Vostok-2018 dan digelar di Siberia timur pada 11 September. (AP Photo/Sergei Grits)

"Di beberapa bidang malah sudah memimpin dunia," ujarnya.
Kemajuan militer meliputi kemampuan kapabilitas terbarunya di udara, laut, ruang angkasa dan dunia maya akan membawa Cina mampu untuk mewujudkan keinginannya di wilayah ini," ujarnya.
Laporan intelijen menyebutkan Cina pun sedang mengembangkan pesawat siluman pengebom jarak medium dan panjang yang mampu melakukan serangan dengan target regional maupun global. Pesawat ini akan beroperasi sekitar tahun 2025.

Seorang staf senior Badan Intelijen Pertahanan AS dalam pernyataannya kepada Pentagon mengatakan, dirinya sangat khawatir dengan kemajuan militer Cina yang sudah cukup canggih, sehingga membuat para jenderal PLA percaya diri untuk menginvasi Taiwan.Catatan lain, Cina sudah 40 tahun lamanya tidak terlibat perang. Militer Cina yang berjumlah besar dengan struktur komando bersama kurang berpengalaman dalam konflik nyata di dunia.

Credit tempo.co

AS: China Pemimpin Dunia dalam Teknologi Rudal Hipersonik

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengakui China telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi rudal hipersonik. Pengakuan itu muncul dalam penilaian Pentagon yang dirilis Selasa lalu.

Laporan itu berasal dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS dengan status tak diklasifikasi. Menurut laporan itu, Beijing telah membuat langkah militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian berkat undang-undang domestik yang memaksa mitra asing untuk membocorkan rahasia teknis dengan imbalan akses ke pasar China yang luas.

"Sebagai hasil dari memperoleh teknologi dengan cara apa pun yang tersedia, China sekarang berada di ujung tombak dalam berbagai teknologi, termasuk dengan desain angkatan lautnya, dengan rudal jarak menengah dan dengan senjata hipersonik—di mana rudal dapat terbang berkali-kali dengan kecepatan suara—, dan sistem pertahanan rudal," bunyi laporan DIA.

"Hasil dari pendekatan beragam untuk akuisisi teknologi ini adalah PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) di ambang penerjunan beberapa sistem senjata paling modern di dunia," lanjut laporan DIA yang berjudul "China Military Power" sebagaiman dikutip AFP, Kamis (17/1/2019).

"Di beberapa wilayah, itu sudah memimpin dunia," imbuh laporan tersebut.

Laporan itu menyatakan, militer China yang meningkat memungkinnnya memiliki kemampuan canggih di udara, di laut, di ruang angkasa, dan di dunia maya. "Yang akan memungkinkan China untuk memaksakan kehendaknya di kawasan," papar laporan DIA.

China sendiri saat ini fokus pada prospek konflik dengan Taiwan. China menganggap pulau itu bagian dari wilayahnya, meski saat ini sudah memerintah sendiri.

Beijing sebelumnya mengatakan tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. Beijing juga tidak akan mentolerir intervensi eksternal termasuk oleh Amerika Serikat (AS) dalam urusan Taiwan.

Berbicara kepada wartawan di Pentagon, seorang pejabat senior intelijen pertahanan mengatakan dia khawatir bahwa militer China sekarang sudah cukup maju sehingga para jenderal PLA dapat merasa yakin mereka dapat menyerang Taiwan.

"Kekhawatiran terbesar adalah bahwa ketika banyak teknologi ini matang, (China) akan mencapai titik di mana secara internal dalam pengambilan keputusan mereka, mereka akan memutuskan bahwa menggunakan kekuatan militer untuk konflik regional adalah sesuatu yang lebih dekat," kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim.

Namun, pejabat itu ragu jika Beijing akan melalukan agresi. Menurutnya, China tidak pernah berperang selama 40 tahun dan struktur komando militer dan gabungannya yang besar tidak memiliki pengalaman dalam konflik dunia nyata.

"Diperlukan beberapa saat bagi (PLA) untuk dapat bekerja bersama layanan-layanan (militer) ini," ujarnya.

Laporan intelijen Pentagon itu menambahkan China sedang mengembangkan pesawat pembom siluman jarak menengah dan panjang yang baru, yang mampu menyerang target regional dan global.

Pesawat-pesawat tersebut kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional awal sekitar 2025.

Pejabat intelijen Pentagon tersebut menyatakan China menyimpan banyak rahasia pengembangan militernya dengan melakukan penelitian di kompleks bawah tanah, jauh dari mata satelit yang mengintip.

Credit sindonews.com

Jenderal Cina Bertemu Laksamana Amerika di Beijing, Bicara Apa?

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Beijing – Pejabat militer tinggi Cina mengatakan negaranya tidak akan menoleransi gangguan mengenai Taiwan.

Jenderal Li Zuocheng, yang merupakan kepala departemen staf gabungan, mengatakan ini sambil menekankan perlunya penguatan kerja sama antara Cina dan AS.
“Jenderal Li Zuocheng membuat pernyataan ini saat pertemuan dengan Laksamana John Richardson, yang merupakan kepala operasi angkatan laut AS, di Beijing,” begitu dilansir SCMP pada Rabu, 16 Januari 2019.

Richardson berada di Cina dalam kunjungan tiga hari. Dia juga akan mengunjungi markas Tentara Pembebasan Rakyat untuk komando wilayah timur di Nanjing.
Menurut kementerian pertahanan Cina, kedua pemimpin militer melakukan tukar menukar pandangan mendalam mengenai Taiwan dan Laut Cina Selatan.

“Isu Taiwan merupakan urusan internal Cina yang menyangkut kepentingan inti Cina dan perasaan rakyat Cina hingga Selat Taiwan. Cina tidak akan membiarkan adanya gangguan dari luar,” kata Li dalam pernyataan yang dibagikan tadi.
Li menambahkan,”Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Cina maka militer Cina akan menjaga persatuan nasional dengan biaya berapapun untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Cina.”

Li juga menekankan kepentingan bersama AS dan Cina mengalahkan perbedaan yang ada dan kerap muncul dalam hubungan 40 tahun terakhir. “Kerja sama merupakan pilihan terbaik untuk kedua negara,” kata Li, yang merupakan anggota dari Komisi Militer Pusat.

Menurut Li,”Militer kedua negara sebaiknya saling menghormati dan memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, menangani risiko dengan selayaknya dan berkerja sama membuat saling tukar perwira militer sebagai stabilisasi hubungan kedua negara,” kata dia.

Seperti dilansir Reuters, Presiden Cina, Xi Jinping telah mengeluarkan perintah agar pasukan PLA siap menghadapi perang menyusul meningkatnya tantangan global di regional.
Hubungan AS dan Cina mulai memanas pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menyetujui keluarnya undang-undang yang mengatur kunjungan pejabat AS ke Taiwan dan sebalikny. Dia juga menyetujui lahirnya UU yang mengatur akses bagi diplomat dan media AS agar bisa mengunjungi Tibet. Cina menganggap Taiwan dan Tibet sebagai bagian dari kedaulatannya.

Credit tempo.co

Militer Cina Pasang Howitzer Mobile di Dataran Tibet

Pasukan militer Cina berbaris di depan Istana Potala di Tibet. Tibetan Review

CB, Beijing – Militer Cina memasang kanon howitzer mobil untuk memperkuat pasukannya di dataran Himalaya. Meriam ini dipasang di kendaraan untuk meningkatkan mobilitas dalam pertempuran di dataran tinggi.

“Ini adalah senjata howitzer yang dipasang di kendaraan PLC-181,” begitu dilansir Global Times seperti dilansir News 18 pada 8 Januari 2019.
Senjata modifikasi ini digunakan oleh brigade artileri di Tibet saat terjadi ketegangan antara India dan Cina di daratan Doklam. Menurut analis militer Song Zhongping, kanon ini memiliki daya tembak hingga 50 kilometer. Proyektil yang ditembakkan berteknologi canggih yaitu bisa terpandu oleh sinar laser dan satelit.

Kendaraan tempur Tipe 15 ini memiliki mesin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 1000 tenaga kuda. Dan kendaraan ini jauh lebih ringan daripada tank tempur utama atau main battle tank, yang beratnya sekitar 32 – 35 ton. Tank lebih ditujukan untuk digunakan pada daerah terjal di daerah Himalaya.

Penggunaan mobile howitzer ini menunjukkan upaya militer Cina melakukan modernisasi peralatan meskipun ketegangan mereda di perbatasan dengan India.

Sebagai bagian dari latihan 2019, brigade artileri di Komando Militer Tibet, yang dikuasai Cina, tentara diwajibkan mengikui berbagai simulasi latihan di dataran Qinghai - Tibet, yang terletak sekitar 3.700 meter.

Ini terkait langsung dengan perintah Presiden Cina, Xi Jinping, yang juga mengepalai militer, agar pasukan bersiap untuk perang karena meningkatnya tantangan. Xi Jiping telah setidaknya dua kali mengeluarkan perintah ini setelah kapal perang AS melakukan manuver di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan pada 2018 dan awal 2019.

Untuk meningkatkan dukungan bagi prajurit, Cina memasang stasiun oksigen yang bertugas di dataran Tibet dan kerap mengalami sakit akibat ketinggian karena kurang oksigen.

Credit tempo.co

Iran ke Netanyahu: Jangan Bermain-main dengan 'Ekor Singa'

Pasukan Elit (Garda Revolusi) Iran

Iran akan tetap mempertahankan pasukannya di Suriah.

CB, LONDON -- Iran menegaskan akan mempertahankan pasukan militernya di Suriah. Teheran tidak takut atas ancaman dari Israel. Demikian disampaikan seorang kepala Garda Revolusioner pada Rabu (17/1).
"Republik Islam Iran akan tetap mempertahankan seluruh militer dan para penasehat revolusionernya dan senjatanya di Suriah," ujar Panglima Tinggi Garda Revolusioner, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari seperti dilansir Kantor berita semi-resmi ISNA.

Jafari menyebut ancaman Netanyahu hanya "candaan". Ia pun memperingatkan agar Israel tak bermain dengan "ekor singa."

"Anda seharusnya takut pada hari raungan peluru-peluru kami yang dikendalikan dengan tepat dan jatuh di kepala Anda," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa pasukan Israel akan terus menyerang orang-orang Iran di Suriah. Netanyahu memperingatkan mereka agar keluar dari sana secepatnya.

"Karena kami akan meneruskan kebijakan tegas kami," ujarnya.

Iran dan Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang tujuh tahun melawan pemberontak dan militan. Teheran telah mengirim ribuan prajurit ke negara itu.

Credit republika.co.id

Dua Tentara AS Tewas Dibom, Wapres Pence Ngotot ISIS Dikalahkan

WASHINGTON - Wakil Presiden Mike Pence berikeras kelompok Islamic State (ISIS) telah dikalahkan di Suriah. Komentar itu muncul beberapa jam setelah empat warga Amerika Serikat (AS), termasuk dua tentaranya, terbunuh oleh serangan bom di negara yang dipimin Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Komentar wakil Donald Trump itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan 184 kepala misi diplomatik AS dari seluruh dunia yang berkumpul setiap tahun di Washington. Para diplomat itu berkumpul untuk membahas strategi kebijakan luar negeri Amerika.

"Kekhalifahan telah hancur dan ISIS telah dikalahkan," kata Pence, seperti dikutip Reuters, Kamis (17/1/2019).

Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih dan Pence mengutuk serangan yang menewaskan dua tentara Amerika. Mereka menyatakan simpati atas kematian para korban.

Pentagon mengatakan dua tentara AS, seorang pegawai sipil Departemen Pertahanan dan satu kontraktor yang bekerja untuk militer tewas dalam ledakan bom di Manbij, Suriah utara. Ledakan itu juga menyebabkan tiga prajurit AS lainnya terluka.

Sebuah situs web yang berafiliasi dengan ISIS mengatakan serangan bom di Manbij itu adalah aksi seorang pembom bunuh diri dari kelompok tersebut.

Presiden Trump telah membuat pengumuman mengejutkan pada 19 Desember 2018 bahwa dia akan menarik 2.000 tentara AS dari Suriah setelah menyimpulkan bahwa ISIS telah dikalahkan di negara tersebut. Keputusannya menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Dalam pidatonya, Pence juga menyinggung pembicaraan tentang pertemuan puncak antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pence mengakui bahwa upaya untuk meyakinkan Pyonyang untuk melepaskan persenjataan nuklirnya belum membuat kemajuan.

"Sementara presiden menjanjikan dialog dengan Pemimpin Kim, kami masih menunggu langkah konkret oleh Korea Utara untuk membongkar senjata nuklir yang mengancam rakyat kami dan sekutu kami di kawasan itu," kata Pence.

Wapres Pence juga mengkritik praktik perdagangan dan pinjaman "tidak adil" China kepada negara-negara berkembang yang mendorong naiknya tingkat utang mereka karena berusaha mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dunia.

"Yang benar adalah bahwa terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir China memilih jalan yang mengabaikan hukum dan norma yang membuat negara dunia makmur selama lebih dari setengah abad," katanya. "Hari-hari di Amerika Serikat mencari cara lain sudah berakhir," ujarnya.

Pence mengatakan kebijakan luar negeri pemerintah AS didasarkan pada agenda "America First" Trump. "Pemerintah AS tidak akan lagi mengejar gagasan muluk dan tidak realistis dengan mengorbankan rakyat Amerika," katanya.

Dia mengakui bahwa kebijakan luar negeri Trump berbeda dari apa yang diharapkan dunia dan Amerika Serikat menghadapi ancaman yang berbeda daripada selama Perang Dingin.

"Hari ini kita tidak menghadapi satu kekuatan super tetapi beberapa kekuatan besar yang bersaing dengan kita untuk menjadi unggulan di seluruh dunia," katanya, seraya mengatakan Amerika Serikat menghadapi "kelompok serigala" negara-negara jahat termasuk Iran, Kuba, Venezuela dan Nikaragua.

Credit sindonews.com