Senin, 17 Desember 2018

Panglima Akan Resmikan Pangkalan Kapal Selam TNI di Natuna



Panglima Akan Resmikan Pangkalan Kapal Selam TNI di Natuna
Prajurit TNI menggelar gladi resik upacara berupa parade pasukan yang diikuti Batalyon Komposit dan Kompi Komposit Marinir. Foto/KORAN SINDO/Muhammad Bunga Ashab


NATUNA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan meresmikan Pangkalan Kapal Selam TNI Angkatan Laut (AL)  di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa 18 Desember 2018.

Untuk mempersiapkan acara peresmian, prajurit TNI menggelar gladi resik upacara dengan parade pasukan yang diikuti Batalyon Komposit dan Kompi Komposit Marinir.

Gladi resik disaksikan langsung Kamandan Komando Resort Militer (Danrem 033/Wira Pratama  Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandam Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV  Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno serta perwakilan dari Markas Besar TNI.

Gladi resik juga dimeriahkan demonstrasi terjun payung serta manuver empat pesawat F-16 Fighting Falcon.

Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema mengatakan, pangkalan baru itu akan memenuhi unsur kematraan yang lengkap di wilayah Kepri, khususnya Natuna. 

"Di samping itu diharapkan seluruh personel TNI dapat bekerja secara sinergis dan untuk menghadapi ancaman serta memitigasi persoalan di wilayah Indonesia secara cepat,” kata Gabriel dalam keterang tertulisnya.




Credit  sindonews.com



Perusahaan Telekomunikasi Jerman dan Prancis Tolak Huawei


Perusahaan Telekomunikasi Jerman dan Prancis Tolak Huawei
Ilustrasi (REUTERS/Aly Song)

Jakarta, CB -- Huawei kembali menghadapi penolakan. Kali ini perusahaan telekomunikasi di Jerman dan Prancis mengumumkan akan meninjau kembali strategi mereka. Deutsche Telekom dan Orange menyebut tidak akan membangun jaringan telekomunikasi mereka di masa mendatang dengan perangkat dari perusahaan China itu.

"Kami tidak akan menggunakan Huawei untuk jaringan 5G," jelas CEO Orange Stephane Richard kepada reporter di Paris, seperti dikutip AFP. "Kami akan bekerjasama dengan partner lama kami, Ericsson dan Nokia."

Menanggapi hal ini, Huawei menyebut kalau mereka saat ini tidak memasok perangkat 4G untuk Orange di Prancis. Mereka juga menyebut tidak akan masuk dalam rencana implementasi 5G perusahaan itu. Meski demikian, Huawei memasok perangkat jaringan Orange di luar Prancis dan akan terlibat dalam pengembangan 5G di sana.



"Deutsche Telekom sangat serius dalam mempertimbangkan diskusi global soal keamanan perangkat jaringan dari vendor China," jelas perusahaan itu seperti dikutip Reuters.

Selama ini Telekom menggunakan berbagai vendor untuk menggelar jaringan telekomunikasinya. Mereka menggunakan perangkat dari Ericsson, Nokia, Cisco, dan Huawei. "Namun, kami akan menimbang lagi soal strategi pengadaan kami," katanya.

Perubahan ini penting karena pejabat Jerman menyebut kalau negara itu tidak hendak mengucilkan perusahaan manapun dari pembangunan jaringan 5G. Hal ini diungkap menanggapi peringatan ancaman keamanan yang dilontarkan Washington.

"Tidak ada kekhawatiran tentang perusahaan individu," kata Altmaier di Berlin. "Tetapi setiap produk, setiap perangkat harus aman jika akan digunakan di Jerman," jelas Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier, Jumat (15/12).

Kedua perusahaan itu adalah pemimpin pasar di masing-masing negara. Keduanya sebagian dimiliki oleh negara. Kebijakan ini diambil untuk mengikuti langkah AS yang juga melarang produk Huawei masuk ke negara itu. Langkah ini lantas diikuti oleh sekutu-sekutu AS, seperti Australia dan Jepang.

Pejabat AS telah memberitahu para sekutunya kalau Huawei ditunggangi oleh pemerintah China. Mereka juga menyebut kalau perangkat jaringan Huawei mungkin memiliki backdoor yang bisa memata-matai pra pengguna layanan telekomunikasi itu.

Huawei menyebut bahwa mereka tidak menemukan adanya masalah keamanan yang diributkan AS. Ketegangan makin tinggi setelah CFO Huawei ditahan untuk diekstradisi ke AS.



Credit  cnnindonesia.com




PBB Sepakat Terapkan Perjanjian Iklim Paris 2015


 Perubahan Iklim
Perubahan Iklim
Foto: Reuters
Rincian rumit pelaksaan perjanjian iklim Paris belum diselesaikan.




CB, KATOWICE -- Negara-negara anggota PBB sepakat untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015 dalam konferensi iklim 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24) di Katowice, Polandia, pada Sabtu (15/12). Meski demikian, masih ada masalah kontroversial lainnya yang tersisa untuk diselesaikan tahun depan.

Negara-negara itu mengeluhkan rincian rumit tentang bagaimana memperhitungkan dan mencatat emisi gas rumah kaca mereka, yang akan menjadi dasar dari peraturan untuk mewujudkan Perjanjian Paris. Sementara pertanyaan-pertanyaan sulit seperti bagaimana meningkatkan komitmen yang ada saat ini untuk mengurangi emisi dan bagaimana menyediakan pembiayaan bagi negara-negara miskin untuk melakukan hal yang sama, telah ditangguhkan untuk tahun-tahun mendatang.

Pada jam-jam terakhir konferensi, kesepakatan diwarnai oleh perdebatan mengenai kredit karbon, yang diberikan kepada negara-negara itu untuk melangsungkan upaya pengurangan emisi dan penyerapan karbon. Mereka membahas mengenai hutan yang menyerap karbon dioksida.

Brasil menginginkan sebuah amandemen yang akan menguntungkan negaranya karena hutan hujannya yang besar. Namun hal itu ditentang oleh negara lain karena dapat merusak integritas sistem.

Usulan mengenai amandemen ini akan dibahas kembali dalam konferensi tahunan tahun depan. Brasil, di bawah kepemimpinan presiden barunya, Jair Bolsonaro, juga membatalkan tawaran untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim PBB tahun depan.

Brasil telah menjadi pendukung yang dapat diandalkan dalam konferensi iklim tahunan sebelumnya. Negara ini telah bekerja untuk menjembatani kesepakatan antara negara maju dan berkembang. Tanpa dukungan itu di masa depan, konferensi hanya akan berlangsung lebih kacau.

Ketika masalah kredit karbon Brasil ditunda dalam COP24, hambatan selanjutnya dibuka oleh Turki, yang ingin disebut sebagai negara berkembang daripada negara maju. Para delegasi yang lelah akhirnya masuk ke sesi penutupan pada hampir pukul 22.00 malam untuk menyepakati perjanjian.

Meski ada sejumlah hambatan, COP24 berhasil menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015. David Waskow, dari World Resources Institute, mengatakan kesepakatan terakhir adalah landasan yang baik bagi negara-negara untuk menerapkan perjanjian itu.

“Konferensi ini mengatur arah perjalanan dan akan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan. Sekarang negara-negara itu harus pulang dan mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dengan meningkatkan komitmen mereka [pada pengurangan emisi]," kata Waskow, dikutip The Guardian.

Akan tetapi, pertanyaan kunci mengenai apakah negara-negara itu telah cukup melakukan pengurangan emisi, tidak dibahas dalam konferensi. Sebelumnya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya telah memperkirakan konsekuensi yang mengerikan jika suhu dibiarkan naik lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.

Laporan IPCC yang dirilis pada Oktober lalu itu menunjukkan, dunia harus berubah secara drastis dalam dekade berikutnya untuk menghindari konsekuensi kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius. Konsekuensi yang dimaksud adalah matinya terumbu karang, kekeringan, dan banjir, serta penurunan produktivitas pertanian di banyak wilayah.

Tahun ini, cuaca ekstrem telah terjadi di banyak bagian di dunia dan suhu rata-rata global tertinggi keempat telah tercatat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji negara-negara anggota PBB karena telah mencapai kesepakatan, tetapi ia masih menuntut lebih banyak.

"Persetujuan program kerja Perjanjian Paris adalah dasar untuk proses transformatif yang akan membutuhkan ambisi kuat dari masyarakat internasional," kata dia.

“Ilmu pengetahuan telah menunjukkan dengan jelas bahwa kita membutuhkan ambisi untuk mengalahkan perubahan iklim. Mulai sekarang, lima prioritas saya adalah: ambisi, ambisi, ambisi, ambisi, dan ambisi,” kata Guterres.

Dia juga menyebutkan perlunya negara-negara untuk memperkuat target pengurangan emisi dan menyesuaikan infrastruktur mereka untuk mengatasi dampak perubahan iklim. “Satu tahun bencana iklim dan peringatan yang mengerikan dari para ilmuwan terkemuka dunia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak dorongan lagi. Sebaliknya, negara justru mengabaikan sains dan penderitaan kelompok yang rentan," ujar Jennifer Morgan dari Greenpeace.

“Tanpa tindakan segera, bahkan aturan terkuat pun tidak akan membawa kita kemana-mana. Orang-orang mengharapkan tindakan, dan itulah yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini secara moral tidak bisa diterima," ungkapnya.

Gareth Redmond-King, kepala perubahan iklim di WWF-UK, mengatakan ada beberapa kemajuan positif, tetapi dunia belum melakukan cukup aksi. Menurut dia, dunia berada dalam keadaan darurat iklim, namun beberapa pemimpin negara lebih memilih untuk menyangkal.

“Masa depan semua orang dipertaruhkan. Semua negara perlu jauh lebih serius tentang ambisi perubahan iklim," ujarnya.




Credit  republika.co.id




Arkeolog Mesir Temukan Makam Pendeta Agung Berusia 4.400 Tahun


Penemuan makam Kerajaan Kuno dari otoritas barang antik Mesir terlihat di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir.(REUTERS)
Penemuan makam Kerajaan Kuno dari otoritas barang antik Mesir terlihat di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir.(REUTERS)

CB, Jakarta - Para arkeolog Mesir telah menemukan makam seorang pendeta yang dihiasi dengan hieroglif dan patung-patung yang berusia lebih dari 4.400 tahun di kompleks piramida.
Makam pribadi milik Wahtye, seorang pendeta agung yang mengabdi selama pemerintahan dinasti kelima Raja Neferirkare, digali dari sebuah pemakaman kuno Saqqara, di selatan ibukota Kairo, menurut laporan dari Daily Mail, 16 Desember 2018.


Makamnya yang berwarna cerah dihiasi dengan lukisan yang menunjukkan imam kerajaan bersama ibu, istri dan anggota keluarganya, kata kementerian barang antik Mesir.
Makam juga berisi lebih dari selusin ceruk dan 24 patung-patung warna-warni dari pendeta besar dan anggota keluarganya.
Makam ini berasal dari pemerintahan Neferirkare Kakai, raja ketiga dari Dinasti Kelima Kerajaan Kuno.


Panjang makam sepuluh meter dan lebar tiga meter tepat di bawah tembok tinggi yang dihiasi dengan hieroglif dan patung-patung Firaun.
Makam itu tidak tersentuh dan tidak dijaga, kata Mostafa Waziri, sekretaris jenderal Dewan Tertinggi Peninggalan Antik Mesir.
Dia menyebut penemuan ini adalah langka dan terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Menurutnya makam itu unik karena jenis patung dan kondisi yang nyaris sempurna.
Para arkeolog memindahkan lapisan terakhir puing dari makam pada Kamis dan menemukan lima lubang di dalamnya.

Pemandu dari Kementerian Barang Antik memeriksa penemuan dari otoritas barang antik Mesir di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir. (REUTERS)
Makam tersebut baru sebagian saja ditemukan dan para pejabat mengharapkan lebih banyak penemuan ketika para arkeolog menggali situs itu lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang awal tahun depan.
Salah satu porosnya terbuka tanpa ada apa-apa di dalamnya, tetapi empat lainnya disegel. Waziri berharap satu poros secara khusus akan mengungkapkan lebih banyak rahasia.
"Saya dapat membayangkan bahwa semua benda dapat ditemukan di daerah ini. Poros ini harus mengarah ke peti mati atau sarkopagus pemilik makam," kata Waziri."Warnanya hampir utuh meskipun makam itu hampir 4.400 tahun."

Pada bulan November para pejabat arkeologi mengumumkan penemuan tujuh sarkofagus di Saqqara, beberapa di antaranya berusia 6.000 tahun, selama penggalian dimulai pada April oleh misi arkeologi yang sama.
Tiga dari makam-makam itu berisi mumi kucing dan scarab, permata Mesir kuno yang dipotong dalam bentuk kumbang.
Nekropolis Saqqara di selatan Kairo adalah rumah bagi piramida Djoser yang terkenal, lebih dari 4.600 tahun konstruksi yang mendominasi situs tersebut dan merupakan monumen batu pertama di Mesir.




Penampakan makam imam besar bernama Wahtye yang diyakini hidup pada masa Raja Neferirkare Kakai, di pemakaman kuno Saqqara di Giza, Mesir, 15 Desember 2018.[REUTERS]
Makam yang dibangun oleh arsitek utama Imhotep untuk Pharoah Djoser, berdiri setinggi 62 meter dan dianggap sebagai bangunan tertua di dunia yang dibangun seluruhnya dari batu.
Menteri Kepurbakalaan Khaled el Enany mengatakan penemuan itu adalah penemuan terakhir tahun 2018 dan penemuan ini termasuk baru karena merupakan makam pribadi.

Dinasti Kelima memerintah Mesir dari sekitar 2.500 SM hingga 2,350 SM, tidak lama setelah piramida besar Giza dibangun.
Saqqara adalah nekropolis (pemakaman kuno) untuk Memphis, ibu kota Mesir kuno selama lebih dari dua milenia.
Bangsa Mesir Kuno memumikan manusia untuk mengawetkan tubuh mereka untuk kehidupan setelah kematian, sementara mumi-mumi hewan digunakan sebagai persembahan religius. Sepanjang tahun 2018, arkeolog Mesir telah mengungkapkan lebih dari penemuan kuno.




Credit  tempo.co




Ranil Wickremesinghe Kembali Duduki Kursi PM Sri Lanka


Ranil Wickremesinghe Kembali Duduki Kursi PM Sri Lanka
Ranil Wickremesinghe kembali dilantik menjadi PM Sri Lanka, Minggu (16/12). (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte).

Jakarta, CB -- Ranil Wickremesinghe kembali menduduki kursi Perdana Menteri Sri Lanka. Ia mengucap sumpah jabatannya pada Minggu (16/12), usai digulingkan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Oktober lalu.

Kembalinya Wickremesinghe diharapkan menjadi akhir krisis politik di Sri Lanka setelah pemecatan tiba-tiba yang dialaminya. Sirisena, saat itu, memutuskan mengganti Wickremesinghe dengan mantan presiden Mahinda Rajapaksa karena silang pendapat.

"Pelantikan dihadiri oleh hanya beberapa anggota parlemen dari koalisi Wickremesinghe," ujar salah satu pejabat kantor presiden, mengutip Reuters, Minggu (16/12).


Wickremesinghe nantinya akan kembali menduduki kursi perdana menteri yang diduduki Mahinda Rajapaksa selama tujuh pekan belakangan. Rajapaksa sendiri telah resmi mengundurkan diri pada Sabtu (15/12), lantaran keberadaannya yang ditengarai menjadi salah satu pemicu krisis politik di Sri Lanka.


Kembalinya Wickremesinghe disebut-sebut menjadi angin segar dalam panggung politik Sri Lanka. Diketahui Presiden Sirisena awalnya berulang kali mengatakan tidak akan kembali mengangkat Wickremesinghe sebagai perdana menteri.

Namun demikian, Sirisena harus mengubah pendiriannya, melantik Wickremesinghe dan mendepak Rajapaksa. Hal ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk di antaranya agar parlemen memberikan persetujuan anggaran sementara yang akan dikucurkan pada awal 2019.

Meski diklaim masuk dalam fase krisis politik, namun belum ada lembaga yang menghitung pasti jumlah kerugian yang disebabkan oleh kekacauan politik Sri Lanka dalam beberapa pekan terakhir tersebut.



Berdasarkan informasi dari sejumlah anggota parlemen kubu Wickremesinghe, telah mengetahui rencana kembalinya Wickremesinghe pada pekan ini. Sirisena memang harus menerima kenyataan bahwa ada proses hukum yang dilanggar dalam pengangkatan Rajapaksa.

Diketahui juga, banyak negara asing menolak mengakui pemerintahan Rajapaksa. Lembaga pemeringkat kredit, Fitch dan Standard & Poor's menurunkan peringkat Sri Lanka, dalam hal risiko keuangan dan pengajuan kredit.

Sirisena resmi berkuasa pada 2015 lalu. Ia berjanji menegakkan demokrasi dan membasmi korupsi. Namun, popularitasnya melorot seiring dengan perbedaan pandangan pribadinya dengan Wickremesinghe.

Konflik keduanya berpusat pada perselisihan mengenai berapa banyak Sri Lanka akan mengakomodasi kepentingan India di negara tersebut, dibandingkan dengan China. Diketahui, China menaruh investasi besar-besaran di Sri Lanka. Padahal, India adalah kekuatan tradisional negara tersebut.


Credit  cnnindonesia.com




Erdogan Bilang Turki Bakal Beli 120 Jet Tempur Siluman F-35


Erdogan Bilang Turki Bakal Beli 120 Jet Tempur Siluman F-35
Pesawat-pesawat jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/REUTERS

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan membeli 120 unit jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Komentar itu muncul di tengah spekulasi bahwa pengiriman jet tempur canggih pesanan Ankara kemungkinan dihentikan Washington.

"Kami akan membeli 120 pesawat F-35 yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Beberapa komponen untuk pesawat itu diproduksi di Turki," kata Erdogan, yang berbicara dalam rapat umum di Istanbul pada hari Minggu, yang disiarkan NTV.

Pernyataan presiden itu muncul setelah pembantu Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan kepada wartawan di sela-sela Forum Doha bahwa Ankara ragu AS akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35 ke Turki. Spekulasi itu muncul karena Ankara sepakat untuk membeli membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sebelumnya, para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jika Ankara melanjutkan rencananya untuk membeli sistem S-400, Amerika Serikat dapat menahan transfer jet tempur F-35 ke Turki.

Selain itu, Kongres AS telah mengeluarkan undang-undang yang akan memblokir transfer jet tempur mahal tersebut. Pada 5 Desember, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mencatat bahwa Ankara tidak melihat ada masalah dengan pasokan jet tempur F-35.

Dua jet tempur F-35 pertama diserahkan ke Turki dan ditempatkan di fasilitas kontraktor pertahanan Lockheed Martin di Fort Worth, Texas pada bulan Juni. 

Menurut Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Amerika Serikat akan menyerahkan lebih dari dua jet tempur F-35 pada Maret 2019. Pembelian ini dilakukan di bawah program pengembangan multinasional F-35 yang disponsori AS, yang mana Ankara bergabung pada 2002.




Credit  sindonews.com





Turki katakan Trump bekerja untuk ekstradisi Gulen, ulama yang diburu


Ulama yang berbasis di Amerika Serikat Fethullah Gulen, yang disalahkan atas kudeta yang gagal oleh pengikutnya di Turki, terlihat dalam video, berbicara kepada wartawan di rumahnya di Saylorsburg, Pennsylvania, Sabtu (16/7/2016). Gulen menyatakan demokrasi tidak bisa tercapai melalui aksi militer. (REUTERS/Greg Savoy/Reuters TV)




Doha (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada rekan sejawatnya Tayyip Erdogan bahwa Washington berusaha mengekstradisi ulama berkedudukan di AS atas tuduhan mendalangi kudeta gagal di Turki pada 2016, kata menteri luar negeri Turki pada Ahad.

"Di Argentina, Trump mengatakan kepada Erdogan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengekstradisi Fethullah Gulen dan orang lain," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, merujuk kepada konferensi tingkat tinggi G20 tempat para pemimpin bertemu dua pekan lalu.

Turki sudah lama mengusahakan ekstradisi Gulen, yang tinggal dalam pengasingan sendiri di AS selama hampir dua dasawarsa. Sebagai mantan sekutu Erdogan, ia disalahkan penguasa Turki karena kudeta gagal tersebut ketika prajurit jahat membawa tank dan helikopter menyerang parlemen dan menembaki warga tidak bersenjata, demikian Reuters melaporkan.



Gulen membantah terlibat dalam kudeta gagal tersebut. Trump pada bulan lalu mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mengekstradisi ulama itu sebagai bagian dari usaha untuk meredakan tekanan Turki atas Arab Saudi terkait pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul.

Erdogan pada pekan lalu mengatakan Turki akan memulai prakarsa baru di luar negeri untuk membidik pendanaan pendukung Gulen.

"Saya sudah melihat baru-baru ini bukti tepercaya FBI mengenai bagaimana organisasi Gulen menghindari pajak," kata Cavusoglu dalam konferensi di Doha.




Credit  antaranews.com




Saudi Marah Senat AS Salahkan MBS soal Pembunuhan Khashoggi


Saudi Marah Senat AS Salahkan MBS soal Pembunuhan Khashoggi
Poster bergambar Jamal Khashoggi diterangi lilin diusung para demonstran di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. Foto/REUTERS/Osman Orsal

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi marah dan mengecam resolusi Senat Amerika Serikat (AS) yang menyalahkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Riyadh menyatakan resolusi itu sebagai tuduhan tak berdasar dan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan urusan internal kerajaan.

"Kerajaan Arab Saudi menolak posisi yang diungkapkan baru-baru ini oleh Senat AS, yang didasarkan pada klaim dan tuduhan yang tidak dibuktikan kebenarannya, dan mengandung gangguan mencolok dalam urusan internal kerajaan, yang melemahkan peran regional dan internasional kerajaan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan, yang dikutip Reuters, Senin (1712/2018).

Kementerian menekankan bahwa tindakan dan pernyataan "mengejutkan" oleh pejabat Amerika telah mengurangi kedudukan Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang telah bekerja selama beberapa dekade untuk membangun hubungan ekonomi dan keamanan antarnegara.

Kerajaan sebelumnya telah menegaskan bahwa pembunuhan warga negara Saudi, Jamal Khashoggi, adalah kejahatan yang menyedihkan yang tidak mencerminkan kebijakan kerajaan maupun lembaga-lembaganya.

Menurut kementerian tersebut, meskipun Senat AS telah mengirim "pesan salah" yang telah merusak hubungan bilateral, Riyadh tetap ingin mempertahankan hubungan dengan AS. Kementerian mengingatkan Washington bahwa Saudi bertindak atas landasan perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan internasional.

Pada hari Kamis, Senat dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan dari kolumnis Washington Post tersebut. Resolusi itu secara efektif merongrong upaya pemerintahan Trump untuk mengecilkan dan menahan dampak dari pembunuhan profil tinggi. 






Credit  sindonews.com








Koalisi AS Hancurkan Masjid di Suriah Diduga Pusat Komando ISIS


Pejuang dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) berdiri di dekat kuil Uwais al-Qarni yang hancur di Raqqa, Suriah 16 September 2017.[REUTERS / Rodi Said]
Pejuang dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) berdiri di dekat kuil Uwais al-Qarni yang hancur di Raqqa, Suriah 16 September 2017.[REUTERS / Rodi Said]

CB, Jakarta - Koalisi pimpinan AS di Suriah menghancurkan sebuah masjid di kota Hajin, Suriah, yang digunakan sebagai pusat komando ISIS pada Sabtu.
Hajin adalah kota besar terakhir yang diduduki ISIS di sebelah timur Sungai Eufrat. Pasukan Demokrat Suriah yang didukung AS, yang dipelopori oleh milisi Kurdi, telah berupaya menyingkirkan militan ISIS di sana selama beberapa bulan terakhir.
Koalisi AS mengatakan bahwa 16 militan ISIS bersenjata berat menggunakan masjid sebagai basis untuk menyerang.

"Serangan ini menewaskan para teroris yang menghadirkan ancaman yang akan segera terjadi, dan menghapuskan kemampuan operasional ISIS yang mematikan dari medan perang," kata militer AS, dikutip dari laporan Reuters, 16 Desember 2018.
Lilwa al-Abdallah, juru bicara untuk serangan di timur provinsi Deir al-Zor, mengatakan pada Jumat bahwa koalisi akan segera merebut kembali Hajin.

Penduduk melintasi deretan gedung yang rusak akibat perang di kamp Yarmouk Palestina, Damaskus, Suriah, Rabu, 10 Oktober 2018. Distrik ini telah berpindah tangan berkali-kali dalam perang Suriah: dari pemberontak, ke militan ISIS, dan kembali ke pasukan pemerintah. REUTERS/Omar Sanadiki
ISIS kehilangan hampir semua wilayah yang pernah dikuasainya di Suriah tahun lalu dalam serangan terpisah oleh SDF yang didukung AS di satu sisi, dan tentara Suriah yang didukung Rusia di front lain.
Middle East Eye melaporkan SDF sebagian besar telah mengamankan Hajin, pemukiman terbesar di wilayah kekuasaan terakhir yang dikuasai IS, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia pada Jumat.

"Setelah seminggu pertempuran sengit dan serangan udara, SDF mampu menendang ISIS keluar dari Hajin," kata kepala Observatory Rami Abdel Rahman.
Operasi itu selesai pada waktu fajar, katanya, sehari setelah pasukan SDF menyebar di seluruh pemukiman besar di lembah Eufrat.

Pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) berkumpul di pinggiran timur kota Raqqa, Suriah 7 Juni 2017. REUTERS





Militan ISIS terakhir membuat perlawanan di jaringan terowongan dan pinggiran Hajin, yang terletak di provinsi timur Deir Ezzor, sekitar 30 kilometer dari Irak.
Daerah yang dipegang oleh ISIS disebut sebagai kantong Hajin, sisa dari wilayah yang dulu diproklamirkan masuk dalam kekhalifahannya pada tahun 2014 dari wilayah Suriah dan Irak.

Menurut Abdel Rahman, sekitar 17.000 pejuang dari aliansi SDF Kurdi-Arab terlibat dalam operasi untuk mengusir ISIS keluar dari benteng terakhirnya.
Militan ISIS masih mengendalikan beberapa daerah gurun di sebelah barat sungai di wilayah tersebut, sementara pemerintah Suriah dan sekutunya menguasai sisi lain.


Credit  tempo.co







Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia


Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Sebastian Scheiner/Pool)


Jakarta, CB -- Israel menyatakan tak puas dengan respons Australia dalam hal pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota negara zionis itu. Sebab, mereka menginginkan pengakuan atas keseluruhan Yerusalem, bukan sebagian saja.

Menteri untuk Kerja Sama Regional Israel, sekaligus orang kepercayaan Netanyahu di Partai Likud yang beraliran kanan, Tzachi Hanegbi menyebut ada kekecewaan pihaknya pada Australia, meski ia tetap menganggap Australia sebagai "teman dekat dan akrab selama bertahun-tahun."

"Kami menyesalkan [bahwa] dalam berita positif ini [soal pengakuan Yerusalem] mereka [Australia] membuat kesalahan," kata Hanegbi kepada wartawan di luar ruang kabinet, Minggu (16/12) dikutip dari Reuters.


"Tak ada pemisahan antara bagian timur kota itu [Yerusalem] dan bagian barat kota itu. Yerusalem seluruhnya, bersatu. Kendali Israel atasnya kekal dan abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipisah-pisahkan ataupun dirusak. Dan kami berharap Australia segera akan menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya," ia menuturkan.

Pada Sabtu (15/12), Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun, ia tetap menegaskan kembali dukungan negaranya bagi sebuah ibu kota Palestina di Yerusalem Timur leewat kesepakatan perdamaian dua negara itu.

Pengakuan itu datang sejak Oktober, di mana Morrison akan menghadapi pemilu di wilayah dengan representasi keturunan Yahudi yang kuat. Namun, ia kalah dalam pemilihan itu.


Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia
Foto: Diolah dari Laurence SAUBADU / AFP
Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan hangat kebijakan itu dan menyebut kebijakan Australia itu sebagai "langkah yang sudah benar".

Di pihak lain, kepala negosiasi Palestina Saeb Erekat menyebut langkah Australia itu sebagai bagian "kebijakan politik dalam negeri murahan".

"Semua tentang status Yerusalem adalah isu final dalam negosiasi. Sementara Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina di bawah hukum internasional," tuturnya.

Saat dikonfirmasi lebih jauh soal sikap Israel itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memberikan penjelasan.

"Kami sudah mengeluarkan pernyataan di Kementerian Luar Negeri. Tak ada lagi yang ingin saya tambahkan," kata dia kepada wartawan, sebelum sidang kabinet pada Minggu (16/12).

Diketahui, Israel menguasai Yerusalem Timur dalam Perang Arab pada 1967 dan mencaplok sebagai ibu kotanya. Langkah itu sendiri tidak mendapat pengakuan secara internasional.


Warga Palestina memprotes pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di perbatasan Israel-Gaza, Mei.
Warga Palestina memprotes pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di perbatasan Israel-Gaza, Mei. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Sementara, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang mereka. Tepatnya, di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza.

Isu Yerusalem itu sendiri kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota itu, beberapa waktu lalu.



Credit  cnnindonesia.com



Malaysia: Australia tak Punya Hak Membagi Wilayah Yerusalem


Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Foto: The Star
Bahrain menilai sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan warga Palestina



CB, Yerussalem -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan negaranya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Akan tetapi di saat yang sama, ia mengatakan Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.


Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan tegas menolak pengakuan Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut dia, Australia tidak memiliki hak untuk mengakui Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel.

“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem yang bukan milik mereka, dan membagi orang Arab dan orang Yahudi? Mereka tidak punya hak,” ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.


Sementara itu Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menganggap sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan palestina yang sah, seperti pengakuan Yarussalem Timur sebagai ibu kota mereka. Khalid sebelumnya juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap Iran.


Ketika negara-negara Teluk Persia dan Israel semakin bekerja sama di belakang layar, Bahrain dianggap sebagai kandidat yang mungkin menjadi salah satu yang pertama yang mengambil kerjasama itu sepenuhnya publik dengan membangun hubungan dengan negara Yahudi.


Direktur eksekutif Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC), Colin Rubenstein mengatakan langkah penolakan pembagian wilayah Yerussalem antara Israel dan Palestina, adalah aksi penolakan negosiasi Israel, baik dengan masyarakat internasional maupun warga Palestina.


“Harapan bahwa masyarakat internasional agar kami (Israel) menerima tuntutan Palestina tidak akan berhasil,” kata Rubenstein melalui laman The Jarussalem Post yang dilansir Republika, Senin (17/12). 




Credit  republika.co.id





Pindahkan Kedutaan, Australia Tunggu Status Final Yerusalem


Pindahkan Kedutaan, Australia Tunggu Status Final Yerusalem
Kawasan Yerusalem yang diakui sebagai ibu kota Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)


Jakarta, CB -- Australia tak akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sebelum status final soal Yerusalem diputuskan dalam negoisasi antara Palestina dan Israel.

Dilansir dari laman resmi Kedutaan Besarnya untuk Indonesia, Australia menyatakan mereka tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina.

Pembentukan negara Palestina disebut Australia sebagai satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina.



"Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv. Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel," demikian pernyataan Kedutaan Besar Australia, Minggu (16/12).


Sejauh ini Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena di sana berdiri parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan.

Namun Australia juga mengakui aspirasi rakyat Palestina sebagai sebuah negara masa depan dengan Yerusalem Timur adalah ibu kotanya.

Perdana Menteri Scott Morrison sudah mengutarakan pertimbangan negaranya untuk relokasi kedutaan besar ini sejak Oktober lalu.



Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai karena kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.



Credit  cnnindonesia.com



Din Syamsuddin Kecam Penindasan Muslim Uighur di China


Din Syamsuddin Kecam Penindasan Muslim Uighur di China
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin. Foto/SINDOnews


JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Seperti dilaporkan media-media internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Penindasan seperti itu, menurut Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia (HAM), dan hukum internasional.

HAM dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi setiap manusia. Maka, menurut Din Syamsuddin, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Dia mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dab bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana," bunyi keterangan tertulis Din Syamsuddin, yang diterima SINDOnews.com. Senin (17/12/2018).

Dia mengimbau umat Islam sedunia untuk mengulurkan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan. 




Credit  sindonews.com






Kecam Sanksi Baru AS, Korut Ancam Batalkan Denuklirisasi


Kecam Sanksi Baru AS, Korut Ancam Batalkan Denuklirisasi
Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat mereka. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat mereka. Dampak dari sanksi ini, Korut mengancam akan membatalkan denuklirisasi.

Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Korut memuji langkah Presiden AS, Donald Trump untuk terus memperbaiki hubungan dengan Korut. Namun, menutur kementerian itu, hal bertolak belakang diperlihatkan oleh Kemlu AS.

"Kemlu AS bertekad untuk membawa hubungan Korut-AS kembali kepada situasi setahun lalu, yang ditandai dengan saling melemparkan serangan," kata Kemlu Korut, seperti dilansir Reuters pada Minggu (16/12).

"Washington telah mengambil langkah-langkah sanksi sebanyak delapan kali terhadap perusahaan, individu dan kapal tidak hanya Korut tetapi juga Rusia, China dan negara ketiga lainnya," sambungnya.

Menurut Kemlu Korut, jika pemerintah AS percaya bahwa sanksi dan tekanan yang meningkat akan memaksa Pyongyang untuk meninggalkan senjata nuklirnya, hal itu adalah sebuah kesalahan besar.

"Itu akan dianggap sebagai salah perhitungan terbesar, dan itu akan memblokir jalan menuju denuklirisasi di semenanjung Korea selamanya, hasil yang tidak diinginkan oleh semua orang," tukasnya.

Sebelumnya diwartakan, pekan lalu AS menyetujui untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat senior pemerintah Korut, termasuk Wakil Ketua Partai Pekerja, Ryong Hae Choe, atas pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Keuangan AS menyebut, selain Ryong Hae, dua orang lain yang dijatuhi sanksi adalah Menteri Keamanan Negara Korut, Kyong Thaek Jong dan Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Pekerja Korut,  Kwang Ho Pak.

"Kami mengambil tindakan bersama dengan laporan dari Departemen Luar Negeri tentang pelanggaran hak asasi manusia dan sensor di Korut. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjadi pengingat kematian Otto Warmbier, seorang warga negara AS yang meninggal tak lama setelah Korut membebaskannya dari tahanan,"  kata Departemen Keuangan AS. 




Credit  sindonews.com




PBB Tetapkan Gencatan Senjata di Yaman 18 Desember


Pemberontak Syiah Houthi merespon serangan pasukan koalisi Arab Saudi.
Pemberontak Syiah Houthi merespon serangan pasukan koalisi Arab Saudi.
Foto: Reuters
Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian PBB.




CB, HODEIDAH - PBB telah menetapkan dimulainya gencatan senjata antara pasukan pro-Pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi di Kota Hodeidah pada 18 Desember. Informasi ini disampaikan seorang juru bicara Houthi kepada Aljazeera, Ahad (16/12).


Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian yang dipimpin PBB. Tujuannya adalah membuka jalan bagi negosiasi politik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun dan menewaskan puluhan ribu orang serta mendorong Yaman ke ambang kelaparan.

"Houthi menerima pesan dari PBB, yang telah menetapkan tanggal untuk memulai gencatan senjata antara pihak yang bertikai di Kota Hodeidah pada 18 Desember," kata juru bicara tersebut.


Hodeidah telah mengalami bentrokan sporadis sejak Jumat (14/12). Aksi kekerasan ini merupakan yang pertama menghantam kota pelabuhan itu sejak pihak yang berseteru mencapai gencatan senjata yang ditengahi PBB di Swedia pada Kamis (13/12).


Warga melaporkan mendengar tembakan dan ledakan rudal di itu. Pasukan Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi-UAE telah berkumpul di pinggiran kota.


Bentrokan di Hodeidah, pelabuhannya merupakan jalur penyelamat bagi jutaan warga Yaman yang menghadapi kelaparan, terjadi setelah Houthi dan pasukan Pemerintah Yaman setuju menghentikan pertempuran dan menarik pasukan mereka.


Sebelumnya, mereka telah melakukan konsultasi selama sepekan di Swedia yang berakhir pada 13 Desember lalu.


Dalam perundingan di Swedia, pihak yang bertikai juga menandatangani perjanjian pertukaran tahanan. Pertukaran ini diharapkan akan selesai sebelum 20 Januari mendatang.


Berbeda dengan kesepakatan terkait penghentian pertempuran di Hodeidah, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bandara internasional di Ibu Kota Sanaa dan konsolidasi bank nasional.


Konflik di Yaman dimulai dengan pengambilalihan ibu kota Sanaa pada 2014 oleh pemberontak Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.


Sebuah koalisi yang dipimpin Saudi-UAE kemudian bersekutu dengan pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional dan telah memerangi Houthi sejak 2015.


Sejak itu, lebih dari 60 ribu orang tewas, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia. Saat ini Yaman tengah berada di ambang kelaparan.



Credit  republika.co.id




Boeing Buka Pabrik Perakitan Pesawat 737 Pertama di Cina


Pekerja Cina berdiri di depan pesawat Air China Boeing B737 di Bandara Beijing 23 Maret 2005. [REUTERS / Claro Cortes IV]
Pekerja Cina berdiri di depan pesawat Air China Boeing B737 di Bandara Beijing 23 Maret 2005. [REUTERS / Claro Cortes IV]

CB, Jakarta - Boeing membuka pabrik perakitan tahap akhir pesawat 737 pertama di Cina di tengah sengketa perang dagang AS-Cina.
Produsen pesawat terbesar di dunia itu juga mengirimkan tipe pesawat terlarisnya, Boeing 737, yang dirakit di fasilitas Zhoushan, sekitar 290 kilometer tenggara Shanghai, ke maskapai penerbangan Air China selama upacara pada Sabtu, menurut laporan dari Reuters, 16 Desember 2018.

Para eksekutif, bersama perwakilan dari perencana negara bagian dan regulator penerbangan Cina, meluncurkan pesawat di sebuah acara yang dihadiri oleh ratusan orang.

Boeing dan Airbus telah memperluas kehadiran mereka di Cina untuk bersaing di negara dengan pasar penerbangan yang tumbuh cepat, yang diperkirakan akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai yang pasar penerbangan terbesar di dunia saat ini, dalam beberapa puluh tahun ke depan.

Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]
Boeing menginvestasikan US$ 33 juta atau Rp 480 miliar tahun lalu untuk mengambil saham mayoritas dalam bentuk usaha gabungan dengan Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) milik negara untuk membangun pusat perakitan akhir, yang memasang interior dan cat pesawat.
Boeing yang berbasis di Chicago mengklaim telah mengirimkan lebih dari satu dari setiap empat jetliner yang dibuatnya tahun lalu kepada pelanggan di Cina, di mana perkiraan permintaan untuk 7.700 pesawat baru selama 20 tahun ke depan senilai US$ 1,2 triliun atau Rp 17 ribu triliun.

Namun upacara pembukaan pabrik dibayangi oleh sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Cina dalam perang tarif. Dua ekonomi terbesar dunia berada dalam 90 hari kebuntuan untuk negosiasi dagang."Apakah saya gugup tentang situasinya? Ya tentu saja. Ini adalah situasi yang menantang," kata John Bruns, Presiden Boeing di Cina.

Presiden Cina Xi Jinping terpampang di layar raksasa saat dia mengunjungi jet 737-800 di pabrik perakitan Boeing di Everett, Washington 23 September 2015. [REUTERS / Mark Ralston / Pool]






Bruns mengatakan dia tetap optimis tentang hasil pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina dan menyebut sektor penerbangan sebagai titik terang di tengah ketegangan antara kedua negara.

Ditanya tentang kemungkinan perjanjian transfer teknologi antara Boeing dan COMAC, Bruns menekankan bahwa tujuan instalasi itu adalah memasang kursi, mengecat kendaraan, dan menyelesaikan pengiriman akhir pesawat.Boeing menargetkan pengiriman 100 pesawat setahun di Zhoushan, Cina, dan berharap pabrik akan mengurangi tekanan di fasilitas Seattle di mana Boeing berencana untuk meningkatkan produksi Boeing 737 tahun depan.


Credit  tempo.co





Minggu, 16 Desember 2018

Australia Tidak Gubris Kecaman Indonesia dan Malaysia Soal Yerusalem

Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersikukuh dengan keputusannya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa

SYDNEY - Perdana Menteri konservatif Australia bersikukuh dengan keputusannya untuk mengakui Yerusalem barat sebagai Ibu Kota Israel. Padahal keputusan tersebut menuai kritik dari negara-negara tetangga Muslim Australia.
Canberra menjadi salah satu dari segelintir pemerintah yang mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan mengakui kota yang diperebutkan sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison pada Sabtu kemarin.
Namun Morrison menyatakan tidak akan memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem sampai perdamaian tercapai. 
Tetangga mayoritas Muslim Australia, Malaysia mengatakan sangat menentang keputusan untuk mengakui Yerusalem barat sebagai Ibu Kota Israel.
"Pengumuman itu prematur dan penghinaan terhadap Palestina dan perjuangan mereka untuk hak untuk menentukan nasib sendiri," kata pemerintah Malaysia dalam sebuah pernyataan mengadvokasi solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Tetangga langsung Australia Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, marah dengan usulan langkah memindahkan kedutaan menjelang pemilu sela, dan mengatakan bahwa pihaknya "mencatat" keputusan tersebut.
Mengutip tanggapan Jakarta, Morrison mengatakan bahwa reaksi internasional telah "diukur" dan keputusannya akan membuat kemajuan untuk solusi dua negara.
"Saya pikir tanggapan yang telah kita lihat dari negara sejauh ini telah diukur," kata Morrison kepada wartawan di Canberra.
"Australia akan terus menghormati hasil dua negara yang tetap menjadi tujuan kami," imbuhnya seperti dikutip dari Strait Times, Minggu (16/12/2018).
Sementara itu Kedutaan Israel di Canberra mengatakan keputusan itu adalah langkah ke arah yang benar.
Baik Israel dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka.
Sebagian besar negara asing menghindari memindahkan kedutaan di sana untuk menjaga perundingan perdamaian yang memanas pada status terakhir kota - sampai Trump secara sepihak memindahkan kedutaan Amerika Serikat (AS) awal tahun ini.
Koalisi yang diperangi Morrison tergelincir ke dalam pemerintahan minoritas setelah kalah pada pemilihan di Sydney pada bulan Oktober, yang menyusul pengunduran diri anggota Partai Liberal terhadap anggota lokal dan kemudian Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Audit: Motor Rudal Balistik Antarbenua AS Senilai Rp770 Miliar Ngadat

Gedung Falcon Hill ICBM di Pangkalan Angkatan Udara Hill, Amerika Serikat. Foto/Standard-Examiner
HILL - Laporan audit terhadap militer Amerika Serikat (AS) menemukan motor rudal balistik antarbenua (ICBM) senilai USD53 juta atau lebih dari Rp770 miliar tidak bisa bekerja alias ngadat. Perangkat mahal itu disimpan di Pangkalan Angkatan Udara Hill.
Laporan ini merupakan audit keuangan pertama agency-wide dalam sejarah Departemen Pertahanan Amerika. Hasil audit itu mengejutkan ketika motor rudal ICBM yang ditimbun dikatalogkan sebagai aset tidak berfungsi.
"(Sebuah) proses yang dirancang ulang untuk memvalidasi kondisi aset dalam sistem properti menghasilkan penangkapan akurat senilai sekitar USD53 juta dalam aset yang semestinya dinyatakan salah saji," bunyi laporan audit, yang dikutip dari Standard-Examiner, Minggu (16/12/2018).
Dalam sebuah email yang dikirim kepada Standard-Examiner pada hari Jumat, Leah Bryant, kepala urusan publik di Pusat Senjata Nuklir Angkatan Udara (AFNWC) di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland, New Mexico, mengatakan bahwa pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan kegagalan pelatihan.
AFNWC berfungsi sebagai markas untuk unit Hill yang terlibat dalam masalah ini dan oleh karena itu agensi menerjunkan penyelidikan terkait temuan tersebut.
“Perbedaan antara Integrated Missile Database dan tag pada peralatan itu karena masalah pelatihan dengan cara menetapkan kode database,” kata Bryant dalam email.
"Pada beberapa sayap Angkatan Udara, beberapa item secara tidak sengaja ditetapkan sebagai (kondisi) 'tidak dapat diperbaiki tetapi diperbaiki' ketika seharusnya kodenya 'serviceable' sebagai gantinya," lanjut Bryant.
Sebagai hasil dari temuan audit Kementerian Pertahanan, Bryant mengatakan, AFNWC mengeluarkan panduan baru untuk sayap Angkatan Udara dan menambahkan kode database baru untuk item yang bisa diperbaiki memerlukan perbaikan. Dia mengatakan bahwa setelah itu, AFNWC telah memverifikasi pedoman, pelatihan, dan kode baru di tempat dan pelaporan yang benar sekarang sedang berlangsung.
Sebagai rumah bagi Direktorat Sistem ICBM AFNWC, kru di Hill bertanggung jawab untuk "inception-to-retirement", sebuah sistem manajemen terpadu untuk sistem senjata Minuteman militer. Pada tahun 2014, Departemen Pertahanan menghapus 50 rudal dari gudang persenjataan nuklirnya untuk mematuhi perjanjian senjata dengan Rusia dan menyimpannya di lokasi yang aman di Hill.
Menurut Congressional Research Service, manajemen keuangan Departemen Pertahanan telah masuk dalam daftar "Risiko Tinggi" dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah sejak 2015. Agensi dan program dalam daftar dianggap rentan terhadap penipuan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah urus, atau paling banyak membutuhkan transformasi.
Siaran pers Kementerian Pertahanan yang mengumumkan audit bersejarah setahun yang lalu, menyebut usaha itu "besar-besaran" dan akan memeriksa setiap aspek dari departemen mulai dari personel, properti nyata, senjata, pasokan hingga pangkalan.
Menurut Pentagon, sekitar 1.200 auditor individu terlibat dalam proses itu. Laporan audit menyatakan, Kementerian Pertahanan memiliki sekitar toal aset senilai USD2,8 triliun atau lebih dari 70 persen dari nilai total aset Pemerintah AS.



AS Bikin Replika Jet Tempur China untuk "Latihan"


WASHINGTON, CB - Amerika Serikat dikabarkan telah membangun sebuah replika pesawat tempur China dengan ukuran asli, yang disebut akan digunakan untuk tujuan latihan.
Tiruan dari jet tempur Chengdu J-20 Mighty Dragon milik Angkatan Udara China dilaporkan terlihat di sebuah fasilitas militer di Bandara Savannah-Hilton, Georgia, yang merupakan markas pusat kekuatan udara AS, Air Dominance Center (ADC).
Sebuah foto yang menampilkan sebuah jet tempur, yang diduga tiruan J-20, tersebut dirilis oleh situs TheAviatonist.com, pada 7 Desember lalu. Foto itu diklaim diambil dua hari sebelumnya.
Sejumlah pihak awalnya menuduh foto tersebut adalah rekayasa, namun sebuah situs blog militer mengutip pernyataan Komandan ADC, Kolonel Emmanuel Haldopoulos, menyebutkan kebenaran kabar tersebut.
"Pesawat tiruan itu adalah replika skala penuh dan berada di Air Dominance Center untuk jangka waktu yang singkat dari 4-6 Desember," tulis pernyataan yang dikutip situs tersebut.
"Korps Marinir AS melakukan pendanaan dan mengarahkan tujuan pelatihan dari perangkat ini. Replika akan digunakan untuk pelatihan darat," tambah pernyataan itu.
Sebuah pernyataan dari Komando Pendidikan dan Pelatihan Korps Marinir (TECOM) menyebutkan, pihaknya telah dikontrak oleh Kantor Manajemen Sistem Ancaman Angkatan Udara untuk menyediakan tiruan kendaraan dan pesawat udara yang mirip dalam skala penuh untuk beberapa pangkalan Korps Marinir.
"Prototipe pesawat udara itu dibangun oleh kontraktor di LaGrange," bunyi pernyataan yang dikutip pada Jumat (14/12/2018).
"Tiruan awal pesawat udara itu diidentifikasi sebagai jet tempur J-20 yang dibuat untuk bukti konsep dengan rencana pengembangan ancaman pesawat udara dan kendaraan tambahan di masa mendatang," lanjut pernyataan itu.
Jet tempur J-20 adalah pesawat siluman generasi kelima buatan China yang pertama kali diperkenalkan pada 2011. Secara umum, pesawat ini dipandang sebagai pesaing langsung dari jet tempur siluman F-35 milik AS.
Pernyataan dari TECOM menyebut replika jet tempur J-20 telah digunakan dalam sejumlah eksperimen dan pelatihan militer selama berada di pangkalan Savannah.
"(Repilka) itu dibawa ke ADC Savannah, Georgia untuk menjalani evaluasi proses perakitan dan pembongkaran, penanda tekanan, dan persiapan untuk dibawa ke area pelatihan di North Carolina," ujar pernyataan itu.
Namun diketahui, replika tersebut belum dirancang untuk misi latihan terbang maupun pertempuran udara.
Militer AS diyakini bukan baru pertama kali ini membuat replika pesawat maupun kendaraan milik negara lain untuk tujuan pelatihan. Namun sangat jarang terjadi foto-foto tersebut tersebar luas.


Credit KOMPAS.com

Lion Air Makin Yakin Batalkan Pesanan Pesawat ke Boeing


JAKARTA, CB — PT Lion Air Mentari semakin yakin mengenai rencananya untuk membatalkan pesanan pesawat Boeing mereka senilai 22 miliar dollar AS.
Rusdi Kirana, pemilik salah satu maskapai berbiaya rendah terbesar di Indonesia, menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Boeing atas kecelakaan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 MAX-8 nomor penerbangan JT-610 di kawasan perairan Karawang pada Oktober lalu.
Dikutip dari Bloomberg, Rabu (12/12/2018), hingga saat ini Lion Air memiliki 368 pesanan pesawat kepada Boeig dan Airbus, lebih banyak tiga kali lipat dari 117 armada yang saat ini beroperasi.
Adapun Boeing sendiri, ujar Rusdi, masih akan mengirimkan 250 pesawat kepada Lion, sementara dalam laman resmi Boeing dijelaskan masih terdapat 190 pesanan yang belum dipenuhi.
Walaupun demikian, Rusdi saat ini dalam proses melakukan pemetaan atas ambisinya untuk melakukan ekspansi untuk bisa menerbangkan hingga 1.000 armada pesawat. Dia juga mengatakan, Lion Air pun bisa jadi akan mendaftarkan unit bisnis Indonesia di pasar saham pada tahun 2019.
Masih belum pasti apakah Boeing akan turut memiliki andil dalam ekspansi besar-besaran Lion Air usai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Sebab, Rusdi mengklaim Boeing tidak adil dan menyudutkan Lion Air dalam insiden yang menewaskan 189 orang tempo lalu.
Rusdi pun telah mengirimkan surat pernyataan kepada Boeing.
"Perlakuan mereka sangat licik dan tidak pantas, yang menurut saya sangat tidak beretika. Mereka melakukannya kepada konsumen terbesarnya. Mereka membentuk opini kami tidak menjaga kualitas maskapai dengan baik," ujar dia.

Credit KOMPAS.com