CUPUMA

Rabu, 24 Oktober 2018

Abaikan Ancaman Rusia, AS akan Bangun Persenjataan Nuklir

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan membangun persenjataan nuklirnya untuk menekan Rusia dan China. Washington mengabaikan ancaman Moskow yang akan merespons serupa jika mantan musuh Perang Dingin-nya itu meningkatkan arsenal nuklir.

Jika Washington dan Moskow sama-sama membangun persenjataan nuklir, itu berarti dunia masuk momen baru perlombaan senjata. Trump mengulangi tuduhannya bahwa Rusia sudah melanggar perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987, sehingga Washington akan keluar dari perjanjian tersebut.

Perjanjian yang diteken di era Perang Dingin itu melarang peluncuran rudal jarak menengah. Perjanjian ditekan AS dan Rusia yang kala itu masih bernama Soviet.

"AS akan membangun persenjataannya sampai orang-orang sadar," kata Trump, seperti dikutip BBC, Selasa (23/10/2018).

"Ini adalah ancaman bagi siapa pun Anda termasuk China, termasuk Rusia dan itu termasuk orang lain yang ingin memainkan permainan itu...(Rusia) tidak mematuhi semangat perjanjian atau isi perjanjian itu sendiri," ujar Trump.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton telah mengadakan pembicaraan di Moskow setelah Rusia mengutuk rencana AS untuk keluar dari perjanjian INF.

Moskow memberitahu Bolton bahwa penarikan diri AS dari perjanjian senjata nuklir itu akan menjadi "pukulan serius" bagi rezim non-proliferasi.

Namun, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev juga mengatakan bahwa Kremlin siap untuk bekerja dengan AS guna menghapus sikap saling tuduh atas pelanggaran perjanjian INF.

"Kami perlu mendengar penjelasan pihak Amerika tentang masalah ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. "Menghentikan perjanjian itu memaksa Rusia untuk mengambil langkah demi keamanannya sendiri."

Penandatangan perjanjian INF adalah Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden terakhir Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian ini melarang pengembangan dan peluncuran rudal jarak menengah dengan kisaran antara 500km-5.500 km (310mil-3.400 mil), baik berhulu ledak nuklir maupun konvensional.

Moskow berulang kali menyangkal rudal yang dikembangkan dan diuji coba melanggar perjanjian itu.

Namun, NATO pada Juli lalu menyatakan Rusia telah gagal memberikan jawaban yang dapat dipercaya atas pengembangan rudalnya. NATO akhirnya menyimpulkan bahwa penilaian yang paling masuk akal adalah Rusia melanggar perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com

Saudi dan Bahrain Masukkan Garda Revolusi Iran ke Daftar Terorisme

RIYADH - Arab Saudi mengatakan bahwa negara itu dan Bahrain telah memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok terorisme. Kedua negara itu juga telah memasukkan perwira senior dari Pasukan Quds ke daftar orang-orang dan organisasi yang dicurigai terlibat dalam terorisme.

Kantor berita negara Saudi, SPA, mengutip pernyataan dari dinas keamanan negara kerajaan itu yang mengatakan Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds, dan Hamed Abdollahi dan Abdul Reza Shahlai telah dimasukkan dalam daftar terorisme seperti disitir dari Reuters, Rabu (24/10/2018).

Untuk diketahui, Pasukan Quds adalah cabang Garda Revolusi yang beroperasi di luar negeri.

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2011 menduga keras Soleimani, Abdollahi dan Shahlai terkait dengan rencana untuk membunuh mantan Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Adel al-Jubeir, dan menjatuhkan sanksi kepada mereka.

Iran pada saat itu menepis tuduhan tersebut sebagai tuduhan palsu dan menuntut permintaan maaf dari Washington.

Kantor Garda Revolusi dan Kementerian Luar Negeri Iran tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Di Washington, Departemen Keuangan AS menargetkan pemberontak Taliban Afghanistan dengan sanksi terhadap delapan orang yang ditetapkan sebagai teroris global, termasuk dua orang yang terkait dengan Pasukan Quds bernama Mohammad Ebrahim Owhadi dan Esma'il Razavi.

Sanksi yang terkait dengan Taliban juga dikenakan oleh tujuh anggota Pusat Pendanaan Pembiayaan Terorisme (TFTC), prakarsa Teluk-AS untuk membendung keuangan kepada kelompok-kelompok militan.

Pusat ini didirikan pada Mei 2017 selama perjalanan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi dan AS bersama-sama memimpin kelompok dan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar serta Uni Emirat Arab menjadi anggotanya.

Pemerintah Trump bertujuan untuk menciptakan aliansi keamanan dan politik dengan negara-negara Teluk Arab untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut, terutama di Suriah dan Irak.

Trump pada Mei menarik AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang mencabut sebagian besar sanksi internasional terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Trump mengatakan, kesepakatan itu tidak membahas program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya di luar 2025 atau perannya dalam konflik regional.

Arab Saudi menyambut keputusan Trump dan mengatakan akan bekerja dengan AS untuk mengatasi dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut dan program rudal balistiknya yang dijalankan oleh Garda Revolusi.

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: PBB Dibentuk untuk Jaga Perdamaian Dunia

Logo PBB (ilustrasi)

Foto: VOA

PBB lahir setelah penandatanganan Piagam Atlantik.

CB, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Dua bulan sebelum Perang Dunia II berakhir PBB sudah terbentuk. Pembentukan itu berdasarkan ratifikasi Piagam PBB yang ditanda tangani oleh lima anggota Dewan Keamaan Internasional.

Setelah Liga Bangsa-bangsa gagal mencegah konflik yang mengarah pada Perang Dunia II, pada awal 1941 sekutu berencana membuat badan internasional yang baru guna mempertahankan kedamaian setelah perang usai. Ide pembentukan badan internasional yang baru ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang mendatangani Piagam Atlantik.

Piagam Atlantik berisi sejumlah prinsip kerja sama internasional untuk mempertahankan kedamaian di seluruh dunia. Satu tahun setelah Piagam Atlatik ditandatangani Roosevelt menciptakan istilah Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menggambarkan persekutuan melawan kekuatan Jerman, Italia, dan Jepang.

Istilah tersebut pertama kali digunakan pada 1942 ketika perwakilan 26 negara sekutu bertemu di Washington D.C dan menandatangani deklarasi PBB. Deklarasi itu mengesahkan Piagam Atlantik dan persatuan negara-negara sekutu dalam Perang Dunia II.

Pada Oktober 1943 kekuatan besar negara-negara sekutu, yakni Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina bertemu di Moskow dan merilis Deklarasi Moskow. Deklarasi itu menjadi pernyataan resmi mengganti Liga Bangsa-Bangsa dengan organisasi internasional yang baru.

Sekutu kembali menggelar pertemuan di Teheran pada Desember 1943. Dalam pertemuan tersebut memastikan pembentukan badan internasional yang baru. Pada Agustus 1944, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina kembali bertemu di Washington D.C untuk membicarakan dasar-dasar PBB.

Selama tujuh pekan, delegasi kekuatan-kekuatan sekutu membentuk badan internasional baru. Tapi sering kali mereka bertentangan dalam isu keanggotaan dan voting. Akhirnya pada Febuari 1945, tiga kekuatan besar, yakni Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet berkompromi di Pertemuan Yalta. Semua negara yang mematahui Deklarasi tahun 1942 diundang dalam konferensi PBB.

Pada 25 April 1945, PBB menggelar pertemuan internasional di San Francisco. Ada 50 negara yang mengirim perwakilan mereka ke sana. Tiga bulan kemudian setelah Jerman menyerah, Piagam PBB ditandatangani oleh pada delegasi.

Piagam PBB meminta seluruh anggotanya untuk mempertahankan serta mengelola perdamain dan keamanan dunia. Selain itu, mereka diminta mempromosikan standar kehidupan yang lebih baik, memperkuat hukum internasional, dan mempromosikan hak asasi manusia.

Pada 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota. Sidang Umum PBB pertama kali dihadiri oleh perwakilan 51 negara anggota.

Sidang umum itu dibuka pada 10 Januari 1946 di London. Empat tahun setelah Piagam PBB mulai berlaku, tepatnya pada 24 Oktober 1949, batu pertama markas PBB diletakkan di New York.

Credit republika.co.id

PBB: Larangan Pakai Cadar di Prancis Melanggar HAM

Santriwati mengenakan cadar saat mengikuti pawai peringatan Hari Santri Nasional di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Jumat, 19 Oktober 2018. Hari Santri Nasional dirayakan pada 22 Oktober mendatang. ANTARA/Syifa Yulinnas

CB, Jakarta - Larangan menggunakan cadar oleh pemerintah Prancis telah menciderai HAM. Hal itu disampaikan Komite HAM PBB pada Selasa, 23 Oktober 2018 dan menjadi bentuk dukungan nyata PBB kepada perempuan-perempuan muslim yang bercadar.
Dikutip dari dailymail.co.uk pada Selasa, 23 Oktober 2018, melalui putusan ini Komite HAM PBB telah memerintahkan Prancis agar membayar uang kompensasi kepada dua perempuan Prancis yang dituntut secara hukum pada 2012 karena menggunakan cadar. Cadar adalah jilbab yang hanya memperlihatkan bagian mata.

Komite HAM PBB menyebut Prancis telah gagal terkait aturan larangan bercadar ini sehingga pemerintah Prancis harus mengkaji ulang peraturan ini. Komite itu menilai larangan perempuan muslim bercadar telah membawa dampak yang merugikan mereka, diantaranya membatasi mereka ke luar rumah, menghalangi akses mereka ke layanan publik dan meminggirkan mereka.

Dua warga Muslim menutupi wajah mereka saat menggelar aksi protes pelarangan cadar di Vienna, Austria, 1 Oktober 2017. Bagi warga yang melanggar peraturan penggunaan penutup wajah di tempat umum akan dikenakan sanksi sekitar Rp 2,3 juta. REUTERS/Leonhard Foeger

Komite HAM PBB bertugas memastikan negara-negara anggota PBB konsisten pada komitmen HAM. Komite ini terdiri dari sebuah panel beranggotakan para ahli independen. Putusan komite ini tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa mempengaruhi pengadilan Prancis.
"Hukum Prancis menciderai hak mereka dalam beragama," tulis Komite HAM PBB dalam sebuah pernyataan.
Komite HAM PBB dalam pernyataannya menyerukan agar perempuan muslim bercadar diberikan kompensasi. Mereka pun menuntut aturan yang melarang perempuan Islam memakai cadar di ruang publik itu, dievaluasi. Prancis menerapkan aturan larangan perempuan bercadar pada 2010 dengan alasan keamanan dan sosial.

Credit tempo.co

2 Kapal Perang Amerika Jajal Selat Taiwan, Kapal Cina Membayangi

Tiltrotor MV-22 Osprey terbang di atas kapal serbu amfibi Amerika Serikat, USS Wasp, di perairan Jepang di selatan Okinawa, 23 Maret 2018. Kapal amfibi USS Wasp mampu membawa pesawat tempur siluman F-35B Lighting II yang dapat terbang dan mendarat secara vertikal. REUTERS/Issei Kato

CB, Taiwan – Dua kapal perang angkatan laut Amerika Serikat berlayar melewati Selat Taiwan pada Senin, 22 Oktober 2018. Ini bakal meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi antara Washington dan Beijing.

Kementerian Pertahanan Taiwan dan Pentagon mengkonfirmasi soal ini dengan pemerintah Taiwan mengatakan mengetahui adanya operasi rutin ini. Taiwan juga mengatakan negara pulau itu mampu mempertahankan keamanan wilayah laut dan udara.
Operasi ini, yang menurut Taiwan berlangsung di perairan internasional, kemungkinan bakal menimbulkan reaksi keras dari Beijing. Cina selama ini mendesak Washington agar memutus semua hubungan militer dengan Taiwan, yang mengatur dirinya sendiri.

Selama ini, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang akan diambil kembali termasuk menggunakan kekuatan.
“Kapal ini transit melewati Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan perairan Indon-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kolonel Rob Manning, juru bicara Pentagon, kepada media pada Senin, 22 Oktober 2018 saat jumpa pers seperti dilansir SCMP dan Aljazeera.

Kedua kapal perang itu adalah USS Curtis Wilbur dan USS Antietam. Wilbur merupakan kapal penghancur yang memiliki rudal terpandu dan Antietam merupakan kapal penjelajah dengan rudal terpandu.
Ini adalah kali kedua setelah sekitar empat bulan lalu dua kapal perang USS Mustin dan USS Benfol juga melewati Selat Taiwan.
Menurut Manning, Pentagon tidak bermaksud meningkatkan eskalasi atau ketegangan dengan misi ini karena dilakukan dengan menjaga koordinasi dan kontak dengan otoritas terkait.

Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, mengatakan AS harus memperbaiki kesalahannya, berhenti melakukan kontak resmi, hubungan militer dan penjualan senjata kepada Taiwan.

Dia juga mengatakan AS harus mengendalikan pasukan kemerdekaan Taiwan jika itu membahayakan hubungan Cina dan AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Menurut Aljazeera, sejumlah kapal perang Cina membayangi pergerakan kapal perang AS itu selama transit dari jarak yang aman.

Credit tempo.co

Kapal Perang ASEAN dan Cina Gelar Latihan Maritim Pertama

Kapal perusak Amerika Serikat, USS Stethem tiba di pangkalan laut Wusong, Shanghai, Tiongkok, 16 November 2015. Kedua negara terlibat ketegangan di Laut Cina Selatan setelah Tiongkok membangun pangkalan di pulau-pulau Spratly. AP/Paul Traynor

CB, Zhanjiang – Latihan angkatan laut pertama antara militer negara ASEAN dan Cina digelar di selatan Kota Zhanjiang, Cina, pada Senin, 22 Oktober 2018.
Latihan ini akan berlangsung selama enam hari di lepas pantai Provinsi Guandong. Kerja sama latihan laut ini dinilai sebagai upaya kedua pihak menghindari terjadinya konfrontasi militer di Laut Cina Selatan, yang dipersengketakan antara Cina, sejumlah negara ASEAN dan Amerika Serikat.
“Kita juga perlu mempromosikan norma praktis yang mendukung hukum internasional dan meningkatkan kerja sama praktis. Code for Unplanned Encounters at Sea merupakan salah satu contohnya. Ini meningkatkan kerja sama operasional -- level komunikasi dan mengurangi resiko miskalkulasi . Secara umum, ini bertujuan meningkatkan kepercayaan,” kata Wakil Laksamana Cina, Lew Chuen Hong, saat upacara pembukaan latihan ini seperti dilansir Channel News Asia pada 22 Oktober 2018.
Baru – baru ini terjadi insiden nyaris tabrakan antara kapal perang Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan seiring meningkatnya perang dagang antara kedua negara.

Ada sekitar 1000 personil dan delapan kapal ikut dalam latihan ini. Tiga kapal dari Cina, dan lima kapal dari Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Ini membuat latihan maritim ini dinilai semakin penting untuk membangun rasa saling percaya.
“Saya yakin latihan ini akan meningkatkan hasil yang ingin dicapai. Ini merupakan platform penting bagi semua angkatan laut untuk bertukar pengetahuan, meningkatkan saling percaya, dan menjadi platform yang meningkatkan kerja sama pertahanan antara ASEAN dan Cina,” kata Vice-Admiral Yuan Yubai, yang menjadi komandan Laut Selatan di Angkatan Laut Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 22 Oktober 2018.
Singapura ikut menjadi koordinator latihan laut ini bersama Cina. Ini merupakan implementasi latihan simulasi di atas meja, yang digelar di Singapura pada Agustus 2018.

Latihan ini meliputi proses pencarian dan penyelamatan kapal yang bermasalah di laut. Latihan juga bakal menjajal implementasi dari CUES.
Reuters melansir ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setelah militer Cina membangun pangkalan di sejumlah pulau dan mempersenjatainya dengan berbagai rudal anti serangan udara. Kapal perang Cina juga rutin berpatroli di sekitar laut yang dipersengketakan ini. Beberapa kali kapal perang Cina mengejar kapal perang AS, yang melintas di sekitar kawasan laut ini.
AS dan Cina juga terlibat dalam perang dagang, yang telah berlangsung sejak Juli 2018. AS menaikkan bea masuk impor sebesar 10 -- 25 persen untuk sekitar US$250 miliar atau sekitar Rp3.800 triliun barang dari Cina. Sedangkan Cina mengenakan tarif untuk sekitar US$110 miliar atau sekitar Rp1.700 triliun impor barang dari AS dengan kisaran tarif serupa.

Credit tempo.co

Empat prajurit AS cedera di Norwegia jelang latihan NATO

Konvoy milter Amerika Serikat (AS) melintasi jalan raya, sebelum mengikuti latihan militer-pimpinan NATO 'Noble Partner 2018', dekat kota Gori, Georgia, Sabtu (28/7/2018). (REUTERS/Irakli Gedenidze)

Oslo (CB) - Empat prajurit Amerika Serikat menderita cedera dalam latihan besar yang diselenggarakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Norwegia akibat kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan pada Selasa, kata militer AS.

Seorang prajurit segera dipulangkan setelah dirawat di rumah sakit, dan tiga lain masih berada dalam pemantauan, menurut Pusat Informasi Gabungan AS dalam pernyataan.

Para prajurit itu sedang berada di truk-truk yang mengangkut kargo ke Kongens Gruve, Norwegia, untuk mendukung "Trident Juncture 18", latihan terbesar NATO dalam beberapa tahun belakangan, dua hari menjelang kegiatan dimulai.

Trident Juncture 18 akan melibatkan sekitar 50.000 personel dari para sekutu NATO dan negara-negara mitra, sekitar 250 pesawat, 65 kapal dan hingga 10.000 kendaraan. Latihan itu akan berlangsung pada 25 Oktober-7 November di bagian tengah dan timur Norwegia, kawasan-kawasan sekitar Atlantik Utara dan Laut Baltik, termasuk Islandia dan ruang udara Finlandia dan Swedia.

"Kecelakaan tersebut terjadi ketika tiga kendaraan bertabrakan dan kendaraan keempat, yang berusaha menghindari tiga kendaraan itu, terbalik," kata Pusat Informasi.

Kendaraan dan personel dalam kecelakaan itu diperbantukan pada Pasukan Truk Gabung ke-51 Angkatan Darat Amerika Serikat, yang berkedudukan di Baumholder, Jerman.

Militer AS bekerja sama dengan pihak berwenang Norwegia untuk menyelidiki kecelakaan tersebut.

Credit antaranews.com

Belgia Dilaporkan Pilih Jet F-35 daripada Eurofighter Typhoon

BRUSSELS - Belgia dilaporkan lebih memilih pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) daripada Eurofighter Typhoon sebagai pesawat tempur generasi mendatang mereka.

Pilihan itu diungkap sejumlah sumber pemerintah pada Senin (22/10/2018) kepada media nasional setempat. Menurut para sumber di Brussels, F-35 telah diputuskan sebagai pemenang untuk proyek pengadaan pesawat tempur masa depan negara tersebut.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (23/10/2018), Pemerintah Belgia secara resmi akan mengumumkan keputusannya sebelum 29 Oktober 2018.

Juru bicara Lockheed Martin, Mike Friedman, dalam pernyataan via email mengaku belum dapat memastikan apakah Belgia telah mengkomunikasikan pilihannya kepada perusahaan atau belum. Namun, dia yakin dengan penawaran dari Lockeed Martin.

"F-35 menawarkan kemampuan transformasional untuk Angkatan Udara Belgia dan, jika dipilih, akan menyelaraskan mereka dengan koalisi global yang mengoperasikan pesawat paling canggih di dunia," kata Friedman, sebagiamana dilansir Defense News.

"Program F-35 dibangun di atas kemitraan internasional yang kuat, dan proposal kami mencakup peluang industri yang signifikan bagi perusahaan Belgia untuk berkontribusi pada perusahaan F-35 global," ujarnya.

F-35 secara luas dianggap sebagai jet tempur favorit dalam kompetisi, yang mencakup Eurofighter—proyek kemitraan gabungan Inggris, Italia, Spanyol dan Jerman.

Pada musim panas ini, Belgia mengumumkan bahwa mereka juga akan mempertimbangkan dua opsi selain F-35 dan Eurofighter Typhoon. Opsi lain itu adalah Dassault Rafale dari Prancis atau meningkatkan armada F-16 yang ada daripada membeli pesawat tempur baru.

Raksasa aerospace AS Boeing dan Saab dari Swedia telah keluar dari kompetisi tahun lalu. Boeing mengklaim bahwa Belgia lebih menyukai F-35. Sedangkan Swedia menyatakan bahwa Saab tidak dapat memberikan dukungan operasional yang dibutuhkan oleh Komponen Udara Belgia.

Jika pilihan Belgi terhadap F-35 terkonfirmasi, maka akan semakin memperkuat dominasi jet tempur itu di antara sekutu AS di Eropa. Hal itu juga akan memberikan pukulan berat bagi ambisi Prancis dan Jerman dalam membangun kemampuan pertahanan generasi mendatang Eropa dengan Eurofighter Typhoon-nya .

Meski demikian, baik Rafale maupun Eurofighter telah memasang paket industri ekstensif ke Belgia dengan harapan memperkuat penawaran mereka.

Sumber industri AS mengatakan kepada Defense News pada musim panas ini bahwa mereka percaya bahwa retorika Presiden Donald Trump tentang pembelanjaan sekutu NATO dan pengenaan tarif atas baja dan aluminium mungkin telah mendorong Belgia untuk melihat lebih dekat pada penawaran Eropa. Sementara itu, para pejabat pertahanan dan ahli Eropa berulang kali menyerukan bahwa Belgia harus memilih pesawat Eropa.

Jurnal bisnis Prancis, La Tribune, dalam laporannya hari Senin mengatakan bahwa bagi Brussel, Ibu Kota Uni Eropa, memilih pesawat AS tidak lebih dari tindakan "pengkhianatan".

Credit sindonews.com

Pesawat Pembom Siluman AS Mendarat Darurat di Colorado

WASHINGTON - Sebuah pesawat pembom siluman Amerika Serikat (AS), B-2, melakukan pendaratan darurat di Bandara Colorado Springs. Pendaratan terpaksa dilakukan setelah pesawat itu mengalami keadaan darurat dalam penerbangannya.

Pesawat senilai USD1,2 miliar itu sedang dalam perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri. Menurut Angkatan Udara AS, dua pilot yang berada di pesawat dan kedua aviator tidak terluka, dan penyebab sebenarnya dari keadaan darurat dalam penerbangan itu sedang diselidiki.

"Penerbang kami sangat terampil; mereka dilatih untuk menangani berbagai macam keadaan darurat dalam penerbangan di salah satu pesawat paling canggih di dunia dan mereka dengan sempurna menunjukkan itu hari ini," kata Brigjen. Jendral John J. Nichols, Komando 509th Bomb Wing seperti dinukil dari CNN, Rabu (24/10/2018).

Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh KOAA News, kantor berita yang berafiliasi dengan CNN.

Pesawat itu sendiri berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri dan ditugaskan ke Bom Wing 509.

Pesawat pembom B-2 diawaki oleh awak dua orang dan mampu mengirimkan muatan 40.000 pon, termasuk bom nuklir, menurut Angkatan Udara AS, yang memelihara 20 pesawat dalam armada pembom siluman.

Menurut kontraktor utama B-2 Northrop Grumman, B-2 dapat terbang 6.000 mil laut sebelum perlu diisi ulang.

Credit sindonews.com

Kasus Khashoggi, 21 Pejabat Arab Saudi Akan Dilarang Masuk AS

Jamal Khashoggi. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat (AS) akan mencabut visa atau melarang masuk 21 orang warga Arab yang diyakini bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi beberapa pejabat Arab Saudi yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Rencananya, pihaknya bakal mengambl tindakan, termasuk mencabut visa dan mengeksplorasi sanksi lainnya.

"Hukuman ini bukan yang terakhir dari AS. Kami memperjelas bahwa Amerika Serikat tidak menoleransi tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Khashoggi," ujar Pompe, dikutip dari Reuters (23/10).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut upaya yang dilakukan Arab Saudi untuk menutupi pembunuhan Jamal Khashoggi merupakan yang terburuk.

"Mereka memiliki rencana yang sangat buruk. Itu dilakukan dengan buruk, dan upaya menutup-nutupi yang dilakukan mereka salah satu yang terburuk dalam sejara," jelas Trump.

Khashoggi adalah kolumnis di Washingn Post yang kini telah menjadi warga AS. Ia kerap mengkritik Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman.

Riyadh awalnya membantah mengetahui nasib Khashoggi. Namun, Arab Saudi akhirnya mengaku bahwa Khashoggi meninggal dalam perkelahian di kantor konsulat tersebut.

Media pemerintah Saudi mengatakan pada hari Sabtu, Raja Salman memecat lima pejabat atas pembunuhan yang dilakukan oleh 15 orang anggota tim. Pemecatan dilakukan antara lain pada Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama yang menjalankan media sosial untuk Pangeran Mohammed.

Menurut dua sumber intelijen, Qahtani menjalankan pembunuhan Khashoggi dengan memberi perintah melalui Skype.

Para pejabat Turki mencurigai Khashoggi terbunuh dan dipotong-potong di dalam konsulat oleh agen Saudi.

"Pemerintah Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu. Mulai sekarang, kami mengharapkan mereka untuk mengungkap semua yang bertanggung jawab atas masalah ini dari atas ke bawah dan membuat mereka menghadapi hukuman yang diperlukan," kata Erdogan dalam sebuah pidato di parlemen. .

Sumber-sumber Reuters, Turki mengatakan bahwa pihak berwenang memiliki rekaman audio yang konon mendokumentasikan pembunuhan itu. Namun, Erdogan tidak membuat referensi untuk rekaman audio apa pun.

Raja Salman mengatakan Riyadh akan bertanggung jawab atas mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Raja Salman Disebut Menjauh dari Putra Mahkotanya

Raja Salman (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Beberapa sumber terdekat kerajaan mengatakan bahwa Raja Salman (82) semakin menjauh dari keputusan yang diambil oleh Putra Makhota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS).

"Ia telah hidup di gelembung buatan (yang diciptakan MbS)," jelas salah satu sumber seperti diberitakan Reuters, Senin (22/10).

Bahkan sumber itu menyebut kalau akhir-akhir ini para penasihat raja menjadi frustrasi dan mulai memperingatkan Raja mengenai resiko jika ia membiarkan putra mahkota itu dengan kekuasaannya tanpa kendali.

"Orang-orang disekitarnya mulai memberitahu Raja agar terbangun dan menyadari apa yang terjadi," jelasnya.

Salah satu bukti adanya pertentangan antara putusan Raja dengan MbS adalah usaha Raja Salman untuk menangguhkan rencana perusahaan minyak nasional Saudi, Aramco yang merupakan gagasan dari MbS.

Raja Salman pun melakukan koreksi Ketika MbS memberi kesan bahwa Saudi mendukung rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia tidak setuju dengan hal itu, serta menegaskan kembali komitmen Saudi terhadap identitas Arab dan muslim di kota itu.

Salah perhitungan

CCTV menampilkan ketika Khashoggi memasuki kosulat Arab Saudi di Turki (Courtesy TRT World/Handout via Reuters REUTERS)

Menurut sumber lainnya, putra mahkota dan staf terdekat awalnya memperkirakan bahwa krisis ini akan berlalu dengan cepat. Tetapi mereka salah perhitungan.

"Ketika situasi menjadi tidak terkendali dan ada kehebohan di AS, MbS memberitahu ayahnya bahwa ada masalah dan mereka harus menghadapinya," kata sumber lain.

Sejak 2015, raja menyerahkan pemerintahan Arab Saudi kepada anaknya Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MbS). Namun, kasus ini sepertinya mengurangi pengaruh MbS di kerajaan dan menjatuhkan kekuatannya sebagai calon pemimpin.

Selain itu ada intervensi terbaru yang berkembang di beberapa anggota kerajaan mengenai kepemimpinan MbS. Kasus hilangnya Khashoggi dianggap telah menodai reputasi putra mahkota, bahkan menimbulkan pertanyaan di antara sekutu Barat dan beberapa orang Saudi soal kepemimpinannya.

"Bahkan jika dia adalah putra kesayangannya, raja harus memiliki pandangan yang komprehensif untuk kelangsungan hidupnya dan kerajaan," kata seorang sumber.

Perubahan sikap Arab Saudi

Sikap Saudi terhadap kasus Khashoggi berubah setelah Raja Salman mengetahui krisis yang mendera negaranya itu (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelum adanya campur tangan raja, pihak berwenang Saudi telah mengancam balik akan membalas dengan tindakan yang jauh lebih besar jika AS dan negara lain memberlakukan sanksi atas hilangnya Khashoggi.

"Reaksi dan ancaman terhadap sanksi yang munkin dikenakan (kepada Saudi) pada 24 jam terakhir masih (berasal) dari putra mahkota," jelas pebisnis yang dekat dengan lingkaran pusat kekuasaan Arab Saudi, Senin (22/10).

"Raja sekarang memegang file (kasus) ini sendiri [...] dan nada (penanganannya) sangat berbeda," kata seorang sumber kerajaan.

Raja Salman (82) telah menghabiskan beberapa dekade sebagai bagian dari lingkaran dalam dinasti Al Saud, yang telah lama berkuasa di Saudi berdasarkan konsensus.

Selama empat dasawarsa menjabat sebagai gubernur Riyadh, ia memperoleh reputasi sebagai penegak aturan kerajaan yang tak segan menjatuhi hukuman kepada para pangeran yang melewati batas.

Masih belum jelas apakah Raja Salman akan melanjutkan reputasi itu dalam krisis ini atau tidak, seperti diungkap orang dalam istana. Satu sumber yang terkait dengan istana mengatakan raja sangat memperhatikan MbS dan pada akhirnya akan melindunginya. Namun, ada preseden untuk intervensi keputusan raja.

Raja Salman juga telah berbicara langsung dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS, Donald Trump dalam beberapa hari terakhir.

Ia bahkan mengutus puteranya sendiri Pangeran Khaled al-Faisal untuk berbicara dengan Erdogan mengenai masalah ini. Penunjukkan Khaled sebagai anggota kerajaan senior dan merupakan tangan kanan Raja Salman menunjukkan ikatannya yang kuat antara Saudi dengan Erdogan, jelas lima sumber yang terkait dengan kerajaan Saudi.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Spanyol Setuju Jual Senjata ke Arab Saudi

MADRID - Parlemen Spanyol melalui pemungutan suara setuju untuk mendukung penjualan senjata ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil di tengah tekanan internasional yang meningkat untuk menghukum Riyadh atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Pemerintah sosialis Spanyol pada akhir pekan lalu mengatakan mereka kecewa dengan kematian kolumnis Washington Post itu. Namun, mereka memutuskan untuk bergabung dengan partai oposisi utama, Partai Rakyat konservatif, untuk mengalahkan gerakan parlemen yang meminta pemerintah menghentikan perdagangan tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (24/10/2018).

Penjualan senjata Spanyol ke Arab Saudi sudah menjadi sorotan bulan lalu ketika pemerintah Spanyol mengumumkan akan menghentikan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Riyadh hanya untuk kemudian membatalkan keputusannya beberapa hari kemudian.

Menurut media Spanyol, Arab Saudi mengancam akan membatalkan kontrak senilai USD2 miliar dengan Spanyol untuk membeli kapal perang jika penjualan bom itu dibatalkan.

Arab Saudi akhir pekan lalu mengakui jika jurnalis Jamal Khashoggi telah tewas. Pria berusia 59 tahun itu tewas akibat perkelahian di konsulat Arab Saudi yang ada di Istanbul, Turki.

Sebelumnya Arab Saudi mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi pada Khashoggi. Khashoggi menghilang sejak 2 Oktober setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, guna mengurus dokumen untuk kepentingan pernikahannya.

Credit sindonews.com

Kanada siap bekukan kesepakatan penjualan persenjataan Arab Saudi

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjawan pertanyaan dari media di Montreal, Quebec, Kanada, Rabu (8/8/2018). (REUTERS/Christinne Muschi/cfo/18)

Ottawa (CB) - Kanada siap membekukan kesepakatan penjualan persenjataan bernilai besar dengan Arab Saudi jika pemerintah Kerajaan itu dianggap telah menyalahgunakan senjata, kata Perdana Menteri Justin Trudeau, Senin (22/10), seperti dilaporkan Reuters.

Trudeau mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah peningkatan tekanan untuk menghukum Riyadh atas terbunuhnya wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.

Pernyataannya itu menyiratkan bahwa Ottawa kemungkinan akan menghentikan kontrak yang ditandatangani pada 2014 yang dimenangi unit perusahaan pembuatan senjata Amerika Serikat di Kanada, General Dynamics Corp, untuk memasok kendaraan-kendaraan berlapis baja ringan. Kesepakatan itu bernilai hingga 13 miliar dolar AS (lebih dari Rp197 triliun).

"Kami menuntut keras dan sangat berharap bahwa ekspor-ekspor Kanada digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia," kata Trudeau di Parlemen.

"Kami sudah membekukan izin ekspor sebelumnya, yaitu ketika kami khawatir soal kemungkinan mereka melakukan penyalahgunaan dan kami tidak akan ragu untuk melakukannya lagi."

Partai oposisi Demokrat Baru yang akan bersaing dengan Trudeau memperebutkan suara dari kalangan yang sama seperti pada pemilihan 2019, mengatakan Kanada hendaknya jangan mempersenjatai Saudi ketika mereka menyerangi kalangan warga sipil di Yaman.

Trudeau mengutuk kasus kematian Khashoggi dan mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland sudah berbicara dengan sekutu-sekutu Kanada untuk membahas langkah-langkah berikutnya.

Pada Senin, Trudeau menggelar pertemuan khusus para menteri dan pejabat pemerintahan untuk membicarakan masalah itu, kata kantornya dalam pernyataan pers.

Kanselir Jerman Angela Merkel, Senin, menganggap ganjil pembunuhan Khashoggi dan berjanji akan menghentikan ekspor persenjataan Jerman ke Arab Saudi sampai kasus itu ditangani secara penuh.

Freeland, Sabtu, mengatakan bahwa penjelasan yang diberikan Kerajaan Arab Saudi soal kematian Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, kurang bisa dipercaya.

Ketika ditanya apakah Ottawa akan meneruskan kesepakatan persenjataan dengan melihat kejadian baru-baru ini, Freeland menjawab, "Itu pertanyaan yang sangat bagus." Tapi dia menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

Hubungan antara Kanada dan Riyadh telah menegang sejak perselisihan diplomatik soal hak asasi manusia tahun ini.

Pada Agustus lalu, Arab Saudi membekukan hubungan dengan Ottawa setelah Kanada mendesak Saudi untuk membebaskan para pegiat HAM yang ditahan pihak Kerajaan.

Credit antaranews.com

Rusia: Kami akan Merespon Jika AS Kembangkan Rudal Baru

MOSKOW - Kremlin menyatakan, Rusia akan memberikan respon yang cepat dan kuat jika Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengembangkan rudal jarak menengah baru, terlebih jika rudal itu dirancang untuk dapat membawa hulu ledak nuklir.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, bahwa langkah AS mundur dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya.

Dia lalu mengatakan, Rusia akan dipaksa bertindak untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan militer, jika Washington benar-benar keluar dari perjanjian itu dan mulai mengembangkan rudal baru.

“Ini adalah pertanyaan mengenai keamanan strategis. Langkah-langkah tersebut dapat membuat dunia menjadi lebih berbahaya,” kata Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (22/10).

Dia lalu menuturkan, Presiden Rusia, Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa runtuhnya perjanjian itu akan memaksa Rusia untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk melindungi keamanannya sendiri.

"Ini berarti bahwa AS tidak diam-diam, tetapi secara terbuka mulai mengembangkan sistem ini di masa depan, dan jika sistem ini sedang dikembangkan, maka tindakan diperlukan dari negara lain, dalam hal ini Rusia, untuk memulihkan keseimbangan dalam lingkup ini," ungkapnya.

"Ada periode enam bulan bagi AS untuk menarik diri dari perjanjian setelah Washington memberikan pemberitahuan resmi bahwa mereka akan keluar dari perjanjian itu," tukasnya.

Credit sindonews.com

Menteri Pertahanan Israel: Tidak Ada Pilihan Selain Perang

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengancam Israel tidak punya pilihan selain melepaskan aksi militer terhadap militan Hamas. Ucapan permusuhan itu muncul di tengah laporan IDF, pasukan pertahanan Israel, tengah mengumpulkan tank di sepanjang perbatasan Gaza.

"Perang hanya dilakukan ketika tidak ada pilihan, dan sekarang tidak ada pilihan," kata Lieberman kepada parlemen seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (24/10/2018).

Tampaknya apa pun yang kurang dari tanggapan terberat untuk Hamas tidak dianggap sebagai Tel Aviv telah kehabisan pilihan lain.

Spekulasi tentang serangan potensial di Gaza telah muncul selama beberapa hari, karena IDF menempatkan sekitar 60 tank dan pengangkut personel lapis baja di dekat perbatasan Palestina dalam apa yang mungkin merupakan penempatan militer terbesar sejak Operation Protective Edge 2014.

Itu setelah terjadi baku tembak pekan lalu, di mana sebuah roket dari Gaza menghantam kota Beersheba di Israel selatan, merusak sebuah rumah, sementara yang lain jatuh ke laut dekat Tel Aviv.

Angkatan Udara Israel membalas, menewaskan satu orang Palestina dan melukai beberapa lainnya.

Lieberman menyalahkan Hamas, faksi militan yang memerintah Gaza, atas eskalasi yang terjadi. Ia mengklaim tidak ada pemberontakan populer di Gaza dan warga Palestina yang ambil bagian dalam aksi protes besar-besaran adalah tentara bayaran Hamas.

Namun Palestina mengatakan mereka melakukan aksi sebagai bentuk keinginan untuk merdeka, melawan penindasan Israel.

Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas, termasuk petugas medis dan wartawan, dan lebih dari 22.000 orang terluka sejak protes perbatasan - The Great March Return - dimulai pada bulan Maret.

Israel juga telah mengintensifkan pembongkaran desa-desa Palestina di Tepi Barat untuk membuka jalan bagi perluasan permukiman ilegal Yahudi.

Credit sindonews.com

Israel Bebaskan Kepala Intelijen Palestina

Penjara/ilustrasi

Foto: pixabay

Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat PLO geram.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Israel membebaskan kepala badan intelijen Palestina Jihad al-Faqih pada Senin (22/10). Al-Faqih ditangkap Israel pada Sabtu pekan lalu karena berupaya mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem.

Seperti dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA, kepala unit hukum di Palestinian Prisoner’s Society Jawad Boulos mengatakan, al-Faqih dibebaskan setelah otoritas Palestina mengajukan permohonan pembebasan. Berdasarkan keputusan pengadilan Israel, al-Faqih seharusnya dibebaskan pada Rabu (24/10).

Pada Sabtu pekan lalu, Israel tidak hanya menangkap al-Faqih. Mereka juga menahan gubernur Palestina di Yerusalem Adnan Ghaith. Ghaith ditahan karena alasan serupa dengan al-Faqih. Hingga Senin malam kemarin, Ghaith masih belum dibebaskan otoritas Israel.

Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) geram. Menurut Sekretaris Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat penangkapan kedua pejabat Palestina itu adalah upaya Israel untuk mengintimidasi pemerintahan Otoritas Palestina.
“Penculikan ini adalah bagian kecil dari serangkaian pelanggaran dan praktik oleh Israel, termasuk pemindahan paksa, pembongkaran rumah, dan perluasan sistem permukiman kolonial dalam rangka mencapai rencananya menghilangkan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan untuk memaksakan pemerintahan Israel yang lebih besar sebagai gantinya,” kata Erekat.

Perundingan solusi dua negara antara Palestina dan Israel telah terhenti sejak 2014. Prospek keberhasilan solusi dua negara pun terancam saat Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember tahun lalu.

Setelah pengakuan itu, Palestina memutuskan mengundurkan diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Hal itu dilakukan karena Palestina menilai AS tidak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel. Padahal AS mengetahui bahwa Palestina mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan untuk negara mereka.

Credit republika.co.id

Akan Rebut Tanahnya dari Israel, Raja Yordania Tuai Pujian

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II akan merebut kembali dua wilayah negaranya yang disewakan kepada Israel di bawah perjanjian damai tahun 1994. Keputusan sang raja dipuji para aktivis dan analis politik.

Sebagai bagian dari perjanjian damai itu menyatakan bahwa Israel menyewa sekitar 405 hektare lahan pertanian milik Yordania yang bernama al-Ghumar dan al-Baqura.

Dua wilayah yang subur itu dibudidayakan oleh para petani Israel dengan konsep sewa lahan selama 25 tahun. Batas akhir untuk memperbarui sewa dua wilayah secara periodik itu adalah Kamis, 25 Oktober.

"Kami telah memberi tahu Israel untuk mengakhiri penerapan perjanjian damai mengenai al-Baqura dan al-Ghumar," kata Raja Abdullah II pada hari Minggu.

"Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada di atas prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri lampiran perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk pemerintah dan rakyat Yordania," lanjut dia.

"Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi milik Yordania," imbuh dia.

Setelah pengumuman Raja Abdullah II, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bernegosiasi dengan Yordania untuk perpanjangan sewa, yang berakhir tahun depan.

"Kami akan melakukan negosiasi dengan (Yordania) untuk opsi perpanjangan dari perjanjian sewa guna usaha yang ada," katanya.

Tidak jelas bagaimana dan kapan dua wilayah itu akan dikembalikan kepada Yordania. Kedua wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Israel sejak 1948.

Yordania hanyalah salah satu dari dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Negara lainnya adalah Mesir.

Para analis politik dan aktivis memuji keputusan Raja Yordania. Keputusan itu muncul seminggu setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja ikut campur guna mengakhiri sewa dua wilayah tersebut.

"Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini yang tidak untuk kepentingan Yordania atau rakyat Yordania," kata Khalil Atiyeh, analis politik dan anggota parlemen Yordania, kepada Al Jazeera, Senin (22/10/2018).

Oraib al-Rantawi, seorang analis politik di Amman, mengatakan, "Raja melihat penolakan secara populer terhadap perjanjian ini dengan Israel, terutama dalam beberapa bulan terakhir di mana penurunan ekonomi di negara itu telah menyebabkan protes massa, dan dia dengan bijak memutuskan untuk menentangnya".

Ribuan warga Yordania yang marah telah turun ke jalan pada bulan Juni lalu untuk memprotes kenaikan harga, RUU reformasi pajak penghasilan dan korupsi. Protes itu juga dipicu masalah kemiskinan secara nasional dan tingkat pengangguran yang mencapai sekitar 20 persen.

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai "salah satu yang akan membuatnya disayangi oleh publik".

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat lingkungan PBB dan kritikus perjanjian damai Israel-Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman raja tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania.

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel kuat karena pendudukan terus-menerus wilayah Palestina dan perlakuannya terhadap rakyat Palestina.

Credit sindonews.com

Jembatan Hong Kong-Makau-Zhuhai terpanjang di dunia dibuka untuk umum

Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Hong Kong-Makau-Zhuhai diresmikan Presiden China Xi Jinping, Selasa (23/10/2018) dan terbuka untuk umum mulai Rabu (24/10/2018) (Xinhua)

Beijing (CB) - Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hong Kong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping, Selasa.

Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala? Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.

Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari China, Makau, dan Hong Kong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut.

Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB.

Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media China dan Hong Kong sebagai terpanjang di dunia.

Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara.

Studi kelayakan jembatan tersebut memakan waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun.

Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hong Kong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang dari satu jam.

HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily.

Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016.

Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai "gajah putih" dan "proyek penuh darah dan keringat" karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hong Kong, menurut South China Morning Post.

Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut.

Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang.

Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016.

Credit antaranews.com

Amnesty Sambut Baik Sanksi ke Pejabat Militer Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Koordinator Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) di Amnesty International Australia Diana Sayed menyambut keputusan Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa (23/10). Kelima pejabat militer Myanmar itu dinyatakan terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sayed menilai, langkah Australia menjatuhkan sanksi kepada lima pejabat militer Myanmar sangat tepat dilakukan. “Pemerintah Australia hari ini menanggapi penelitian dan kampanye Amnesty International yang menyerukan agar dikenakan sanksi terhadap para pelaku utama kekerasan terhadap orang-orang Rohingya,” katanya, dikutip dari laman resmi Amnesty International.

Kelima pejabat militer Myanmar yang baru saja dikenakan sanksi oleh Australia, kata Sayed, masuk dalam daftar 13 tokoh yang terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya. Daftar itu dicantumkan dalam laporan Amnesty International yang dirilis pada 27 Juni lalu. Laporan itu berjudul ’We Will Destroy Everything’: Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar”.

Ia mengatakan, kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran permukiman Rohingya tidak dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan. “Ada banyak bukti bahwa itu adalah bagian dari serangan yang sangat teratur dan sistematis terhadap penduduk Rohingya,” ujar Sayed.

“Pemerintah (Australia) sekarang harus memperluas jaring sanksi untuk memasukkan ke-13 yang disebutkan dalam laporan itu dan mendorong sanksi multilateral yang komprehensif di forum seperti Dewan Keamanan PBB dan KTT ASEAN November mendatang,” kata Sayed.
Ia berpendapat, memang dibutuhkan upaya internasional untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya. Namun hanya dengan cara itu keadilan dapat diberikan kepada orang-orang Rohingya.

Pembersihan Etnis Rohingya

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah mengumumkan penerapan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa. “Saya sekarang telah memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka,” katanya.

Kelima perwira militer itu adalah Aung Aung, Than Oo, Khin Maung Soe, Maung Maung Soe, dan Aung Kyaw Zaw. Dua perwira terakhir, yakni Maung Maung Soe dan Aung Kyaw Zaw dilaporkan telah tidak menjadi anggota militer Myanmar.

Maung Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khsusus pada Juni lalu, tepatnya setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya. Kemudian Aung Kyaw Zaw, yakni kepala Komando Barat, diizinkan mengundurkan diri pada Mei.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan khusus bulan ini guna membahas laporan terkait dugaan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pertemuan itu diminta oleh sembilan negara anggota Dewan Keamanan, antara lain Prancis, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.

Credit republika.co.id

Australia Jatuhkan Sanksi ke Lima Jenderal Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap lima jenderal militer Myanmar, Selasa (23/10). Kelima petinggi militer itu dituduh sebagai dalang atas kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyebut, para petinggi di Myanmar, seperti Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo dan Khin Maung Soe, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka.

"Dari kelima jenderal, beberapa di antaranya diyakini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka juga akan dilarang bepergian ke Australia," ujar Payne seperti dikutip laman South Cina Morning Post, Selasa.

Sekitar 700 ribu warga Rohingya meninggalkan dari rumah mereka di negara bagian Rakhine, di Myanmar barat daya, sejak 2016.

Krisis kemanusiaan di Rohingya ditandai maraknya pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut operasi tersebut mengarah ke "pembersihan etnis" terhadap Rohingya.

Namun Myanmar mengklaim operasi di Rakhine semata untuk memburu kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang dinilai bertanggung jawab atas serangan ke sejumlah pos polisi.

Pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan tersebut menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam laporan tersebut pula, Dewan Keamanan diserukan memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, menjatuhkan sanksi kepada individu-individu yang bertanggung jawab, dan membentuk pengadilan ad hoc untuk menyeret mereka ke ICC.

Kebijakan Australia juga senada dengan keputusan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Australia mengumumkan akan membekukan aset kelima jenderal termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman itu.

Credit republika.co.id