Presiden Vladimir Putin mengklaim Kremlin
berhasil mengidentifikasi dua tersangka kasus peracunan eks agen Rusia
di Inggris pada awal Maret lalu. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo
Agency/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin mengklaim Kremlin berhasil mengidentifikasi dua tersangka kasus peracunan eks agen Rusia, Sergei Skripal, di Salisbury, Inggris, pada awal Maret lalu.
Putin menyebut dua tersangka itu adalah warga sipil, bukan agen mata-mata seperti yang selama ini dituduhkan London.
"Kami
tahu siapa mereka, kami telah menemukan mereka. Mereka (tersangka)
adalah warga sipil tentunya," ucap Putin dalam pidatonya di forum
ekonomi internasional di Vladivostok, Rabu (12/9)
Dikutip AFP, pernyataan itu tampaknya diutarakan Putin sebagai
respons terhadap tuduhan Inggris bahwa dua tersangka bernama Alexander
Petrov dan Ruslam Boshirov adalah anggota badan intelijen Rusia GRU.
London
juga telah merilis foto kedua pria tersebut. Kedua pria berusia sekitar
40 tahun itu disebut masuk ke Inggris melalui Bandara Gatwick pada 2
Maret lalu dan keluar dua hari kemudian.
Kedua warga Rusia
tersebut didakwa melakukan percobaan pembunuhan serta mempergunakan dan
memiliki racun Novichok, zat yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah
massal buatan Uni Soviet.
Skripal, mantan agen Rusia yang berkhianat kepada negaranya, ditemukan
tak sadarkan diri bersama putrinya, Yulia, di sebuah bangku di pusat
perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.
Polisi Inggris menyimpulkan keduanya terpapar racun saraf Novichock, racun yang dikembangkan Uni Soviet di era 1970an.
Inggris
selama ini menuding Rusia berada di balik serangan tersebut. Namun,
Kremlin berkeras membantah seluruh tuduhan tersebut. Rusia bahkan
mengklaim tak mengenal kedua tersangka itu.
Kasus peracunan Skripal berbuntut cekcok diplomatik antara Moskow dan London hingga saling usir diplomat.
Tak
hanya London, akibat kasus Skripal, sejumlah negara Barat, seperti
Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, turut mengusir diplomat Rusia
dari negaranya.
Kasus Skripal pun dinilai alasan relasi antara Rusia dan negara Barat berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak pemimpin dunia bersatu menghadapi Iran. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak komunitas
internasional untuk menghentikan sikap "menenangkan" Iran. Sebaliknya,
dunia internasional hendaknya bersatu melawan Teheran.
Berbicara
pada awal pertemuan kabinet mingguannya, pemimpin hawkish Israel itu
meminta para pemimpin dunia untuk bersatu dalam perang melawan apa yang
disebutnya sebagai organisasi teroris.
"Apa yang kami lihat
adalah bahwa sementara Iran mengirim sel-sel teroris ke Eropa, para
pemimpin Eropa menenangkan dan berdamai dengan Iran, pada minggu yang
sama sel-sel teroris akan melakukan operasi mereka, yang kami bantu
menggagalkan," katanya.
"Ini tidak bisa diterima," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (13/9/2018).
Pemimpin
Israel itu mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi pemerintah Barat
untuk bergabung dengan upaya yang kuat dan jelas terhadap Iran oleh
pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald
Trump.
Israel melihat Iran sebagai ancaman utama dan telah
melakukan lusinan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Iran di Suriah
selama beberapa tahun terakhir.
Netanyahu adalah lawan vokal
dari perjanjian nuklir bersejarah pada 2015 lalu yang ditandatangani
oleh enam kekuatan besar dunia dengan Iran, yang bertujuan untuk
membatasi program nuklir Iran. Tetapi Trump kemudian menarik AS keluar
dari kesepakatan pada bulan Mei, sementara memberlakukan kembali sanksi
ekonomi terhadap Iran.
Israel menghancurkan pondok-pondok aktivis
Palestina di Khan al-Ahmar, desa suku Bedouin di Tepi Barat yang telah
digusur pemerintah. (Reuters/Mussa Qawasma)
Jakarta, CB -- Israel menghancurkan pondok-pondok aktivis Palestina di Khan al-Ahmar, desa suku Bedouin di Tepi Barat yang telah digusur pemerintah.
Beberapa sumber Reuters
mengatakan bahwa tentara Israel tiba sebelum matahari terbit pada Kamis
(13/9) dan menghancurkan gubuk-gubuk yang dibangun para demonstran,
tapi tak menyentuh tempat berkemah penduduk Bedouin.
Seorang juru bicara tentara Israel menyatakan bahwa ia tidak bisa memberi informasi apa pun.
Lima gubuk yang dihancurkan ini dibangun oleh aktivis dari kelompok HAM
dan otoritas Palestina yang didukung Barat untuk membantu komunitas
Bedouin.
Desa Khan al-Ahmar sendiri terletak dekat jalan penghubung yang melewati Tepi Barat, dari Yerusalem hingga ke Laut Mati.
Rencana
Israel untuk menggusur desa dan memindahkan 180 penduduk Bedouin
dikecam warga Palestina dan beberapa negara Eropa, yang mengkhawatirkan
dampak pada penduduk dan harapan perdamaian.
Suku Bedouin selama ini hidup berpindah-pindah sambil menggembalakan hewan ternak mereka.
Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana
Israel untuk menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem
Timur dari Tepi Barat.
Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan wilayah Yerusalem Timur untuk menjadi ibu kota mereka.
Pekan
lalu, Mahkamah Agung menolak petisi untuk mencegah penggusuran ini,
mendukung otoritas yang menyatakan bahwa desa itu dibangun tanpa izin.
Namun, warga Palestina menyatakan bahwa dokumen-dokumen sangat sulit didapatkan.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Reuters
CB, Jakarta - Menjabatnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ikut mengubah haluan hubungan AS dengan Palestina, di mana AS selalu maju untuk setiap perundingan konflik Palestina-Israel.
Namun
alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap
Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota
Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah
dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan
memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut
ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina. 1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]
Pada
Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor
perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation
Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah
mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan
mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina
sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata
pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12
September 2018.
AS
menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka
lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan
upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat
keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor
PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina
untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap
Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington
tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah
lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas
Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel
melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris
Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain
dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat
Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan
kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
2. Menghentikan Bantuan kepada Palestina
Seorang
pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan
PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah
donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa
dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Sebelumnya Amerika
Serikat adalah pendonor bantuan keuangan terbesar bagi Palestina, di
mana bantuan keuangan AS menyentuh hampir setiap aspek kehidupan di
wilayah Palestina.
Baru-baru ini Amerika Serikat
membekukan pendanaan sebesar US$ 25 juta atau Rp 372 miliar (kurs Rp
14.882) untuk rumah sakit Palestina di Yerusalem timur sebagai hukuman
untuk Otoritas Palestina karena menolak berpartisipasi dalam upaya
perdamaiannya.
Dilansir
dari Jerusalem Post, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS
mengkonfirmasi rencana untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor
prioritas.
Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur, yang terdiri dari enam rumah sakit, sebelumnya rutin menerima bantuan AS.
Seorang
pejabat Palestina mengatakan akibat pemotongan dana rumah sakit,
Ramallah akan menggandakan boikotnya terhadap pemerintah dan rencana
perdamaian yang tertunda.
"Kebijakan AS yang baru
bertujuan untuk melikuidasi Palestina dengan dalih palsu dan tidak masuk
akal melalui proposal apa yang disebutnya "Kesepakatan Abad Ini", kata
Menteri Luar Negeri Palestina, seperti dikutip dari kantor berita
Palestina, Wafa.
Sebelumnya
pada 31 Agustus, seperti dikutip dari Associated Press, Amerika Serikat
juga mengumumkan tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut
kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), badan PBB yang
mengurus pengungsi Palestina.
Keputusan ini memangkas hampir US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun (Kurs Rp 14.758) dari bantuan yang direncanakan.
Amerika
Serikat telah menyumbang US$ 60 juta (Rp 885 miliar) kepada UNRWA pada
Januari, menahan US$ 65 juta (Rp 958 miliar) lainnya, dari yang
dijanjikan sebesar US$ 365 juta (Rp 5,3 triliun) untuk tahun ini. Jumlah
yang tersisa, yakni sekitar US$ 290 juta, (Rp 4,2 triliun) belum
dialokasikan.
3. Menawarkan Proposal Perdamaian Palestina-Israel
Presiden
AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di
Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
Donald
Trump membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan Timur Tengah
terutama untuk proposal perdamaian Israel-Palestina yang dia sebut akan
menjadi "Kesepakatan Abad Ini".
DIlaporkan Associated
Press, Dewan Keamanan Nasional telah berkoordinasi dengan lembaga lain
untuk bergabung dengan tim, yang akan bekerja untuk rencana perdamaian
Palestina-Israel. Donald Trump sendiri telah menunjuk dua petinggi
pemerintahan, yakni menantunya Jared Kushner, yang menjadi delegasi AS
untuk Timur Tengah dan Jason Greenblatt, penasihat senior kepresidenan.
Tim
yang dibentuk akan mengatur presentasi publik menganai rencana
perdamaian dan negosiasi yang mungkin terjadi. Tim ini akan terdiri dari
tiga unit, yang pertama akan berkonsentrasi pada rincian politik dan
keamanan, unit kedua fokus pada ekonomi yang signifikan, dan ketiga pada
komunikasi strategis.Tim perdamaian Presiden Amerika
Serikat ini dilaporkan menawarkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas,
gagasan untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.
Namun
Mahmoud Abbas mengatakan dia mengakui minatnya dalam proyek semacam
itu, tetapi hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi.
Konfederasi
Palestina-Yordania telah disarankan oleh beberapa orang di Israel
sebagai cara untuk menghindari pemberian status negara penuh kepada
warga Palestina. Usulan itu juga akan memungkinkan Israel menghindari
tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina di Tepi Barat.
Namun
jawaban Mahmoud Abbas diyakini sebagai isyarat penolakan terhadap
usulan tersebut, karena Israel tidak akan tertarik bergabung dengan
konfederasi bersama Yordania.
4. Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
Ivanka Trump, menyaksikan pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem, 14 Mei 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Presiden
Donald Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan keputusan mengejutkan
dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang membuat marah
dunia Arab dan mayoritas masyarakat Internasional.
Trump juga mengumumkan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status
Yerusalem, rumah bagi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Kristen,
adalah salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan damai
antara Israel dan Palestina.
Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pengumuman Trump sebagai momen
bersejarah, tetapi sekutu dekat AS yang paling dekat pun seperti
Inggris dan Prancis mengecam putusan ini.Presiden
Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat telah mencopot
sendiri perannya sebagai mediator dalam upaya perdamaian.
Komunitas
internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota
Yerusalem, dan meyakini statusnya harus diselesaikan dalam negosiasi.
Keputusan
Yerusalem Trump memenuhi janji kampanye akan menyenangkan kaum
konservatif dan evangelis Partai Republik yang membentuk bagian yang
cukup besar dari dukungan domestiknya.
Israel menganggap
Yerusalem sebagai ibukota yang diimpikan dan ingin semua kedutaan negara
lain di sana. Palestina ingin Yerusalem menjadi ibukota negara merdeka
mereka yang di sektor timur kota, yang direbut Israel dalam perang Timur
Tengah 1967, yang didukung oleh Amerika Serikat.
As mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada ICC bila berani menyelidiki Israel.
CB,
RAMALLAH – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) kembali mendesak
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap
Israel. Hal itu dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) mengancam akan
menjatuhkan sanksi kepada ICC bila berani menyelidiki Israel.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan dia telah mengajukan
pengaduan baru kepada ICC untuk menangani kasus kejahatan perang yang
dilakukan Israel, termasuk pembongkaran dan penggusuran sebuah desa
Palestina di Tepi Barat yang diduduki. “Keluhan itu menekankan
pentingnya mencegah Israel menghancurkan dan secara paksa menggusur
penduduk (desa) Khan al-Ahmar,” ujarnya pada Selasa (11/9), dikutip
laman Al-Araby.
Pekan lalu, Mahkamah Agung Israel
telah menolak petisi yang menentang pembongkaran desa Khan al-Ahmar di
Tepi Barat. Keputusan itu berpotensi membuat 170 warga Palestina, 92 di
antaranya anak-anak, yang tinggal di desa tersebut kehilangan tempat
tinggal dan terlantar.
Selain perihal pembongkaran desa,
Erekat juga meminta ICC mempercepat penyelidikan awal terhadap kejahatan
perang Israel lainnya, seperti pembantaian sedikitnya 175 warga
Palestina di Jalur Gaza yang berdemonstrasi sejak Maret. Mereka tewas
karena ditembak oleh penembak jitu Israel.
Erekat pun
mengomentari tentang ancaman yang dilayangkan AS terhadap ICC. Erekat
menegaskan hal itu tak akan menyurutkan tekad Palestina untuk mendorong
dan mendesak ICC agar menyelidiki Israel. “Kami akan terus pergi ke ICC
sekarang, tanpa peduli betapa ekstremnya intimidasi dan pemerasan AS,”
katanya.
Sebuah salinan naskah pidato milik penasihat keamanan nasional AS John Bolton yang berhasil dilihat Reuters dan Wall Street Journal
telah menjadi bahan pembicaraan. Dalam naskah tersebut, Bolton
mengancam ICC bila berani melakukan penyelidikan terhadap negaranya dan
Israel.
Bila penyelidikan semacam itu dilakukan,
pemerintahan Trump akan mempertimbangkan pelarangan hakim dan jaksa ICC
memasuki AS. “Kami tidak akan bekerja sama dengan ICC, kami tidak akan
memberikan bantuan kepada ICC, kami tidak akan bergabung dengan ICC.
Kami akan membiarkan ICC mati dengan sendirinya. Lagi pula, untuk semua
maksud dan tujuan, ICC sudah mati untuk kami,” kata Bolton dalam naskah
pidato yang rencananya dibacakan kepada Federalist Society, sebuah
kelompok konservatif di Washington.
Saat ini AS telah
mengambil beberapa langkah guna menekan dan menyeret kembali Palestina
ke meja perundingan damai dengan Israel. Langkah tersebut antara
menghentikan pendanaan terhadap Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina
(UNRWA) dan menutup kantor PLO di Washington.
Keputusan AS
menghentikan pendanaan terhadap UNRWA akan secara langsung mengancam
eksistensi lembaga tersebut. Sebab AS merupakan negara penyandang dana
terbesar untuk UNRWA, dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta
dolar AS per tahun.
Pada Desember tahun lalu, AS telah
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu membuat
Palestina menarik diri dari perundingan perdamaian dengan Israel yang
dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral
karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Vietnam dilaporkan telah menandatangi nota
kesepakahaman mengenai pencurian ikan atau IUU Fishing.
Foto/Twitter/Menlu RI
HANOI
- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dilaporkan telah
menandatangi nota kesepakahaman mengenai pencurian ikan atau IUU
Fishing. Penandatangan ini dilakukan saat Presiden Indonesia, Joko
Widodo melakukan kunjungan kerja ke Hanoi.
"Kemarin kita
bersama-sama menandatangani MoU IUU Fishing, jadi ada secara paralel
kita kerjakan negosiasinya," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno
Marsudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu (12/9).
Dia lalu
menuturkan, berdasarkan nota kesepakahaman itu, untuk jangka pendek ada
kebutuhan bagi kedua negara untuk mengelola bersama hasil laut dengan
baik. Selain itu, adanya kebutuhan untuk mengurangi insiden di laut.
Retno
juga menyatakan, kedua negara turut menandatangani rencana aksi yang
kedua selama lima tahun ke depan, untuk pengembangan hubungan dua
negara. Dirinya menjelaskan Indonesia dan Vietnam sudah memiliki
kemitraan stategis sejak tahun 2013.
"Pada tahun itu, sudah
langsung ada rencana aksi sampai 2018. Pada saat saya bertemu Menlu
Vietnam, saya sampaikan sebaiknya kita siapkan rencana aksi lanjutan
untuk lima tahun ke depan," ungkapnya.
Diplomat senior Indonesia
itu menambahkan, tim teknis dari kedua negara berusaha menyelesaikan
rencana aksi lima tahun ke depan. "Hasilnya, sudah ditandatangani
kemarin saat pertemuan kedua presiden," tukasnya.
Jepang berhasil melakukan uji coba roket interceptor di Pasifik. Foto/Istimewa
TOKYO
- Sebuah kapal perang Jepang, menggunakan sistem anti-rudal berbasis
kapal Amerika Serikat (AS), berhasil mencegat dan menghancurkan rudal
balistik yang masuk di atas Samudra Pasifik Selasa malam. Demikian bunyi
pernyataan Badan Pertahanan Rudal Jepang.
Penghancur rudal kelas
Atago yang diperbarui milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang berhasil
mendeteksi dan melacak rudal balistik sederhana dari Fasilitas Rudal
Pasifik di Baking Sands, Kauai, Hawaii. Menanggapi ancaman tersebut,
Aegis Weapon System yang ada di kapal melacaknya dan meluncurkan rudal
Standard Missile-3 Block IB yang mencegatnya di tengah penerbangan.
"Keberhasilan
ini memberi keyakinan pada kemampuan masa depan bagi Jepang untuk
mengalahkan ancaman yang berkembang di kawasan itu," kata Direktur
Pertahanan Rudal Jepang, Letnan Jenderal Sam Greaves, seperti dikutip
dari Business Insider, Kamis (13/9/2018).
Pernyataan itu
tampaknya merujuk pada gudang senjata rudal balistik di Beijing dan
program rudal Pyongyang, yang ditunda oleh rezim setelah pembicaraan
Trump-Kim serta yang telah terlibat uji coba rudal balistik di atas
Jepang.
Sebelumnya
Pentagon, dalam laporan tentang kekuatan militer China tahun 2018,
menyatakan China sedang mengembangkan dan menguji beberapa varian baru
rudalnya. China juga mengembangkan metode untuk menghadapi pertahanan
rudal balistik.
"Kami berkomitmen untuk membantu pemerintah
Jepang dalam meningkatkan kemampuan pertahanan rudal nasionalnya
terhadap ancaman yang muncul," kata Greaves.
AS dan Jepang
bersama-sama mengembangkan rudal pencegat lain yaitu SM-3 Blok IIA,
tetapi pengujiannya telah sedikit terlambat. Sistem rudal ini telah
diuji sebanyak tiga kali sejak awal tahun 2017, dan hanya ada satu
intercept yang berhasil.
Badan Pertahanan Rudal menyebut tes pada
Senin ini sebagai tonggak penting dalam kerja sama yang meningkat
antara Jepang dan AS di bidang pertahanan rudal.
Presiden Putin mengatakan Rusia dan Jepang
bisa menandatangani kesepakatan damai pada akhir ini. (Donat
Sorokin/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putinmengisyaratkan bahwa Rusia dan Jepangmenandatangani
kesepakatan damai "tanpa syarat apa pun" akhir tahun ini yang merupakan
usul bersejarah dalam menyelesaikan perebutan wilayah yang telah
terjadi selama beberapa dekade.
Usul tiba-tiba Putin ini
diajukan hanya dua hari setelah dia mengatakan perebutan wilayah kedua
negara itu akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat.
Perselisihan
antara Rusia dan Jepang berpusat di empat pulau paling selatan di
rangkaian kepulaian Kuril. Keempat pulau itu diduduki oleh Uni Soviet di
akhir Perang Dunia II pada 1945 namun sekarang diklaim milik Jepang.
Perselisihan ini membuat kedua negara tidak mau menandatangani satu kesepakatan damai.
"Kami
sudah mencoba menyelesaikan perselisihan wilayah selama 70 tahun. Kami
sudah berunding selama 70 tahun," kata Putin dalam forum ekonomi di
Vladivostok, Rabu (12/9) yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang
dan Presiden China.
"Shinzo mengatakan, 'Mari ubah pendekatan
kita' Ayo! Mari capai satu kesepakatan damai, tidak sekarang tetapi pada
akhir tahun tanpa syarat," kata Putin yang disambut dengan tepuk tangan
meriah peserta.
"Ini bukan main-main," tambah Putih yang
mengisyaratkan bahwa kedua negara bertekad untuk menyelesaikan
perselisihan wilayah sesuai dengan kesepakatan damai.
Putin mengatakan penyelesaian dengan kesepakatan semacam ini akan
menciptakan suasana yang lebih baik dan membuat kedua negara "terus
berusaha menyelesaikan masalah lain seperti teman."
"Bagi saya hal ini akan memfasilitasi solusi bagi semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan dalam 70 tahun terakhir."
Sementara itu, perdana menteri Jepang mengatakan kedua negara "memiliki satu tugas bagi generasi mendatang."
"Mari
kita berjalan bersama dengan memperhatikan pertanyaan 'Jika tidak
sekarang, kapan?' dan 'Jika bukan kita, siapa?'" kata Abe yang berpidato
sebelum Putin.
"Kami berdua sama-sama sadar hal itu tidak akan mudah."
Putin tampaknya berupaya mengubur isyarat bahwa perselisihan kedua negara akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
"Sangat
naif untuk berpikir bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan cepat," kata
Putin setelah bertemu dengan Abe di sela-sela forum ekonomi itu, Senin
(10/9).
Namun, sejumlah diplomat mengatakan usul itu tidak akan bisa diterapkan.
Rusia
merebut empat pulau yang terletak di sebelah utara Hokkaido pada 1945
di penghujung Perang Dunia II. (Reuters/Issei Kato/File Photo)
Mantan menteri luar negeri Rusia, Georgy Kunadze, meragukan Putin
benar-benar ingin menyelesaikan masalah perebutan wilayah ini.
"Ini disebut memancing. Putin tidak mengharapkan apapun," kata Kunadze kepda radio Echo Moskow.
Dia mengindikasikan bahwa Abe tidak akan pernah menerima kesepakatan yang bisa membunuh karir politiknya.
Putin
dan Abe sudah bertemu berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan yang
bertujuan mencari jalan keluar atas kepulauan yang di Jepang disebut
sebagau Wilayah Utara.
Kedua negara telah melakukan berbagai
proyek ekonomi di kepulauan itu seperti peternakan ikan dan karang,
energi tenaga angin dan wisata.
Sejak tahun lalu, Tokyo dan
Moskow juga menyepakati penerbangan pesawat carter bagi bekas penghuni
pulau itu yang ingin mengunjungi makam keluarga mereka.
Para
pejabat kementerian luar negeri Jepang dan Rusia mengatakan upaya
mencapai kesepakatan baru masih terus berjalan seperti biasa.
"Pemerintah
akan terus merundingkan prinsip-prinsip dasar yang akan ditandatangani
sebagai traktat perdamaian setelah mencapai kata sepakat soal sebutan
Kepulauan Empat UTara ini," kata menteri kabinet Jepang, Yoshihide Suga.
"Posisi ini tidak berubah."
Di Moskow, wakil menlu Igor Morgulov
mengatakan kepada kantor berita Rusia bwha pengumuman Putin tidak perlu
diikuti dengan perubahan format perundingan yang sekarang berjalan.
Kepulauan
Kurils, sebelah utara pulau Hokkaido, dikuasi oleh Moskow sejak tentara
Uni Soviet merebutnya di penghujung Perang Dunia II.
Keempat pulau itu oleh Rusia diberi nama Iturup, Shikotan, Habomai dan Kunashir.
Pendahulu
Putin, Dmitry Medvedev, pada 2010 menjadi pemimpin Rusia yang
berkunjung ke wilayah itu. Langkah ini menyebabkan Tokyo marah besar.
Hanoi (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu
menyatakan negara di luar Indochina terlalu kritis terhadap politik di
kawasan tersebut dan bahwa wilayah itu harus dibiarkan memecahkan
masalahnya.
Dalam pidato bersama pemimpin lain kawasan itu, Hun Sen menunjuk kecaman
asing terhadap pemilihan umum negaranya baru-baru ini, yang dilihat
banyak orang sebagai lelucon setelah partai oposisi utama dibubarkan. Ia
juga mengutip kecaman dunia atas kekerasan terhadap suku Rohingya di
Myanmar.
"Negara di luar kawasan ini selalu mengkritik kami dan memberitahu kami
yang harus dilakukan," kata Hun Sen di diskusi panel dengan pemimpin
dari Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos di Forum Ekonomi Dunia tentang
ASEAN di Hanoi.
"Saya mengangkat masalah ini bukan sebagai pesan untuk negara tertentu,
tapi saya ingin mengatakan bahwa negara Mekong ini korban politik. Jadi,
saya minta orang luar kawasan ini, yang tidak tahu tentang masalah,
membiarkan kami menyelesaikan masalah kami," katanya.
Partai Rakyat Kamboja Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam
pemilihan umum pada Juli, yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa
negara Barat katakan cacat karena antara lain tiada oposisi mumpuni.
Oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada akhir tahun lalu menjelang pemilihan umum tersebut.
Hun Sen juga menyatakan Myanmar, yang tentaranya dituduh Perserikatan
Bangsa-Bangsa melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap
warga Rohingya dengan niat pemunahan, salah dipahami.
Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan menyatakan tentara melakukan tindakan sah terhadap pemberontak.
"Ia dituduh melakukan pemunahan, tapi apakah Anda semua mengerti tentang
Myanmar? Apakah Anda tahu tentang Myanmar? Mereka harus menyelesaikan
banyak masalah berat dalam kaitan dengan keamanan," demikian Reuters.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninjau barisan tentara
kehormatan pada saat kedatangan sebagai tamu kehormatan untuk ulang
tahun ke-116 Layanan Kepolisian RI di kota Quezon, Filipina, 9 Agustus
2017. REUTERS/Romeo Ranoco
CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
menantang para prajuritnya untuk melakukan pemberontakan jika mereka
tidak senang dengan kepemimpinannya. Duterte mengatakan anggota militer
Filipina bebas bergabung dengan pengkritiknya di kongres, Senator
Antonio Trillanes.
"Lakukan pemberontakan atau revolusi atau
apalah namanya. Jika kalian lebih bahagia dengan Trillanes, maka kalian
sebaliknya bisa mendukung dia. Anda bebas untuk melakukan hal itu, saya
mendorong Anda," kata Duterte, seperti dikutip dari situs RT.com, Rabu, 12 September 2018.
Ekspresi
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota
Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil
membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan
Maute. AP Photo/Bullit Marquez
Pernyataan
Duterte itu disampaikan setelah dia membantalkan pemberian amnesti
kepada Trillanes. Sebelum menjadi anggota senat Filipina, Trillanes
adalah mantan anggota militer Angkatan Laut Filipina yang pernah ikut
melakukan pemberontakan pada pemerintahan di masa lalu.
Duterte
telah memutuskan agar Trillanes ditahan. Dia pun telah meminta
Departemen Kehakiman dan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memulai lagi
proses pengadilan terhadapnya. Trillanes dan beberapa ahli hukum
mengatakan tindakan Duterte ini akan menciderai konstitusi negara.
Duterte
beralasan pembatalan pemberian amnesti kepada Trillanes karena dia
dinilai gagal mengajukan permohonan pengampunan secara formal dan
mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam percobaan kudeta sebelumnya.
Namun alasan Duterte itu disanggah oleh Trillanes. Untuk memperkuat
dukungan pada kasusnya, Trillanes telah menggunakan laporan baru dan
dokumen dari Kementerian Pertahanan Filipina. Dia pun sudah meminta
Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Duterte itu ilegal.
Trillanes
dalam politik Filipina sudah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan
Duterte. Dia menuding Duterte sebagai presiden yang telah melakukan
korupsi besar-besaran dan terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte menyangkal seluruh tuduhan tersebut.
Desakan pengunduran diri perdana menteri untuk menyelesaikan kebuntuan politik.
CB,
STOCKHOLM -- Para pemimpin aliansi oposisi moderat kanan Swedia pada
Rabu (12/9) mendesak perdana menteri Swedia untuk mengundurkan diri.
Langkah tersebut diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik
pascapemilihan Ahad lalu.
Bangkitnya kaum ekstrem
kanan Sweden Democrats yang dijauhi oleh blok penguasa dan oposisi
membuat moderat kanan dan kiri memiliki peluang yang sama untuk
membentuk pemerintahan. Aliansi telah menolak undangan informal dari
perdana menteri saat ini, Stefan Lofven, untuk mendukung pemerintah yang
dipimpin Social Democrat.
"Kami ingin membangun sebuah pemerintahan aliansi dengan
dukungan dari seluruh bagian politik," ujar para pemimpin partai aliansi
oposisi dalam sebuah artikel yang ditandatangani di harian Dagens Nyheter.
Mereka
mengatakan Swedia membutuhkan kebijakan ekonomi yang stabil dan
reformasi politik jangka panjang. Untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan
dukungan parlemen yang luas. Partai Social Democrat, yang telah
mendominasi politik Swedia selama 100 tahun, menolak berkomentar. Tetapi
para analis mengatakan tidak ada indikasi bahwa Lofven akan melakukan
apa pun selain menolak tawaran itu.
Blok penguasa
moderat kiri yang terdiri dari tiga partai memperoleh 40,6 persen suara
dalam pemilihan ini. Mereka unggul tipis dari aliansi oposisi moderat
kanan yang memperoleh 40,3 persen. Blok moderat kiri terdiri dari partai
Social Democrats, Greens dan Left Party. Blok itu memperoleh 144 kursi
di 349 kursi parlemen.
Sedangkan aliansi oposisi
memperoleh 142 kursi. Partai Sweden Democrats, sebuah partai dengan akar
golongan pinggir supremasi kulit putih, memenangkan 17,6 persen dan 63
kursi. Angka itu naik dari 12,9 persen dan 49 kursi di pemilihan
terakhir empat tahun lalu. Hal itu merupakan kenaikan terbesar oleh
partai manapun di parlemen Swedia, Riksdag. Tetapi semua partai arus
utama telah mengesampingkan untuk bernegosiasi dengan partai yang
berakar neo-Nazi, itu.
Sejauh ini belum ada
tanda-tanda kompromi di pihak manapun. Pemimpin Sweden Democrats Jimmie
Akesson, telah berjanji untuk menjatuhkan pemerintah yang tidak
memberinya pengaruh terhadap kebijakan, khususnya imigrasi.
Lofven
adalah pemimpin blok penguasa Swedia. Tetapi Aliansi berpendapat bahwa
ia memiliki peluang terbaik untuk membentuk koalisi yang layak karena
blok moderat kiri mencakup Left Party, yang hampir dipastikan akan
dikecualikan dari pemerintahan mendatang.
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah
menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3).
Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni
Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.
Foto: Christopher Furlong/Pool Photo via AP
Theresa May menghadapi tekanan setelah Inggris keluar Brexit.
CB,
LONDON -- Sekitar 50 anggota parlemen pada pemerintahan Perdana Menteri
Inggris Theresa May bertemu untuk membahas bagaimana dan kapan mereka
bisa memaksa May turun dari jabatannya
Dilansir BBC,
Rabu (12/9), kelompok anggota parlemen tersebut adalah penentang usulan
PM May menyangkut kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Mereka
tergabung dalam Kelompok Penelitian Eropa (ERG) anti-Eropa dalam partai
Konservatif pimpinan May, melakukan pertemuan pada Selasa malam. Mereka
secara terbuka membicarakan masa depan May sebagai pemimpin, kata BBC dengan mengutip sumber tidak disebutkan namanya.
Dalam pertemuan itu, beberapa anggota mengatakan menyampaikan
mosi tidak percaya terhadap May. Berdasarkan atas aturan Partai
Konservatif, pemilihan pemimpin bisa dilakukan jika 15 persen anggota
parlemen Konservatif, yang saat ini berjumlah 48 dari 315 anggota
parlemennya, menuntut pemungutan suara untuk menentukan mosi tidak
percaya.
ERG mengecam rencana May untuk membuat Inggris
tetap berada di zona perdagangan bebas barang dengan Uni Eropa setelah
Inggris meninggalkan kelompok negara Eropa itu pada Maret tahun depan.
Namun, ERG sendiri juga mendapat kecaman karena tidak berhasil
memberikan suatu alternatif yang lebih rinci.
Pemimpin ERG,
Jacob Rees-Mogg, mengatakan pada Selasa bahwa kelompoknya akan
mengungkapkan proposalnya pada Rabu. Proposal itu menyangkut bagaimana
Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa tanpa membangun perbatasan dengan
pengawasan sangat ketat antara Irlandia Utara dan Irlandia. Topik itu
merupakan salah satu masalah yang tetap mencuat dalam mengamankan
kesepakatan Brexit.
BBC mengatakan para
anggota parlemen yang berkumpul dalam pertemuan Selasa malam telah
membahas kemungkinan sejumlah rencana. Hal itu akan tergantung pada
apakah May bisa mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa berdasarkan
proposalnya sendiri. Pertemuan Selasa tidak diikuti oleh para tokoh
senior ERG.
BBC melaporkan bahwa ERG
tampaknya tidak akan memaksakan penyelenggaraan pemilihan pemimpin
kecuali yakin bahwa mereka memiliki kandidat yang bisa menang. Keretakan
dalam partai May telah memburuk minggu ini. Mantan menteri luar negeri
yang mundur dari kepemimpinannya, Boris Johnson, membanding-bandingkan
rencana May dalam sebuah kolom surat kabar dengan mengenakan "rompi
bunuh diri" terhadap undang-undang dasar Inggris.
Kalangan
yang meragukan rencana May mengeluh bahwa menerima kesepakatan
perdagangan barang bebas dengan Uni Eropa akan berarti bahwa Inggris
harus mengikuti aturan Uni Eropa, bahkan setelah Inggris keluar dari
kelompok itu.
Mantan Wapres Sudan Selatan, Riek Machar, yang dituding melakukan kudeta.
Foto: Reuters
Perdamaian tersebut mengakhiri konflik perang yang terjadi di Sudan Selatan
CB,
ADDIS ABABA -- Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin
pemberontak Riek Machar menandatangani perjanjian perdamaian pada Rabu
(12/9) dalam temu puncak kawasan di Ethiopia. Sudan Selatan terjerumus
ke konflik peperangan sesudah memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada
2011.
Perselisihan politik Kiir dengan Machar meledak menjadi bentrok
tentara. Kesepakatan perdamaian sebelumnya, yang ditandatangani pada
2015, berantakan setahun kemudian setelah bentrokan pecah antara pasukan
pemerintah dengan pemberontak, yang memaksa Machar meninggalkan Juba.
Perjanjian
baru itu, ditengahi Sudan, mengembalikan Machar, mantan wakil presiden,
ke perannya semula. Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia, yang dikenal
sebagai Tiga Sekawan pengawas upaya perdamaian, menyambut
penandatanganan kesepakatan oleh Kiir, Machar dan kelompok lain itu.
"Kami
mengharapkan pembicaraan tetap terbuka bagi yang belum meyakini
keberlanjutan perjanjian ini," kata pernyataan mereka, "Kita harus
merebut kesempatan kawasan lebih luas ini untuk mendapatkan perdamaian
bagi rakyat Sudan Selatan."
Menteri
Pertahanan AS, James Mattis kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak
melihat adanya bukti bahwa kelompok pemberontak Suriah memiliki senjata
kimia. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis kembali
menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya bukti bahwa kelompok
pemberontak Suriah memiliki senjata kimia. Rusia menuding pemberontak
Suriah bersiap melakukan senjata kimia di Idlib dan kemudianya akan
menyalahkan serangan itu pada Damaskus.
"Sekarang kita melihat
tidak adanya bukti bahwa oposisi memiliki senjata kimia dalam jenis
apapun, terlepas dari apa yang telah disampaikan Rusia berulang kali,"
kata Mattis, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/9).
Ketika
disiingung mengenai apa tanggapan AS akan jika senjata kimia akan
digunakan di provinsi Suriah Idlib, Mattis menolak berkomentar. Dia
hanya mengatakan AS mengawasi tindakan pemerintah Suriah sangat erat,
termasuk tindakan Rusia dan Iran di sana.
Sebelumnya, Mattis
menyatakan tudingan Rusia bahwa pemberontak Suriah memiliki senjata
kimia hanyalah akal-akalan semata. Ini dilakukan untuk membebaskan
Damaskus dari tanggung jawabnya, jika ada serangan senjata kimia di
Idlib.
"Kami telah membuat sangat jelas, bahwa dengan
mengeluarkan sindiran, bahwa setiap senjata kimia yang digunakan datang
di masa depan dapat dianggap berasal dari oposisi. Kami tidak bisa
melihat apa pun yang menunjukkan oposisi memiliki kemampuan itu," ungkap
Mattis.
Mattis kemudian mengatakan, justru rezim Bashar al-Assad
yang memiliki sejarah pernah melakukan serangan senjata kimia terhadap
warganya sendiri.
Sekretaris
Pers Gedung Putih, Sarah Sanders menuturkan Iran akan membayar dengan
harga mahal jika ada serangan terhadap kedubes AS di Irak. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Gedung Putih menyatakan, Iran akan membayar dengan harga mahal jika
ada pasukan proxy mereka yang melakukan serangan terhadap Kedutaan Besar
dan kantor perwakilan Amerika Serikat (AS) lainnya di Irak.
Sekretaris
Pers Gedung Putih, Sarah Sanders mengatakan, Iran tidak bertindak
banyak untuk menghentikan serangan oleh proksi mereka di Irak, yang
didukung dengan pendanaan, pelatihan dan senjata.
"AS akan
menganggap rezim di Teheran bertanggung jawab atas setiap serangan yang
mengakibatkan cedera pada personel kami atau merusak fasilitas
Pemerintah AS di Irak. Kami akan merespon dengan cepat dan tegas dalam
membela kehidupan warga Amerika," kata Sanders, seperti dilansir Anadolu
Agency pada Rabu (12/9).
Pernyataan Sanders ini sendiri mengacu pada insiden di Irak pada akhir pekan lalu, di mana fasilitas AS berada di bawah ancaman.
Pada
hari Sabtu, beberapa roket ditembakkan ke arah bandara Basra di selatan
Irak, yang juga menjadi tempat konsulat AS. Pada hari yang sama, roket
ditembakkan dari Baghdad menuju Zona Hijau yang dijaga ketat, tempat
kedutaan AS berada.
Insiden itu terjadi beberapa hari setelah
para pemrotes membakar gedung-gedung pemerintah di Basra, di tengah
meningkatnya keresahan terhadap tingkat pengangguran yang tinggi dan
layanan publik yang buruk di kota itu.
Duta
Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dengan tegas menyatakan apa yang
dilakukan oleh Damaskus, Moskow dan Teheran adalah pembantaian dan AS
tidak akan pernah mentolelir hal itu. Foto/Reuters
NEW YORK
- Amerika Serikat (AS) melontarkan kecaman keras kepada pemerintah
Suriah dan dua sekutu mereka, yakni Rusia dan Iran terkait dengan dengan
operasi militer yang tengah berlangsung di Idlib.
Berbicara di
pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley
dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh Damaskus, Moskow dan
Teheran adalah pembantaian dan AS tidak akan pernah mentolelir hal itu.
"Rusia,
Iran dan (Bashar) al-Assad sedang menghancurkan Idlib dan meminta kami
untuk menyebutnya perdamaian," kata Haley dalam sebuah pernyataan,
seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/9).
Haley
menyalahkan, Rusia dan rezim karena diduga melakukan lebih dari 100
serangan udara, beberapa di antaranya dia katakan adalah pemogokan
serangan ganda kejam yang menargetkan tim tanggap darurat, dalam hal ini
adalah White Helmets.
Dia menuduh Moskow, Teheran, dan Damaskus
tidak tertarik untuk mengejar solusi politik terhadap krisis Suriah.
Haley menyatakan, suatu saat dunia akan meminta pertanggung jawaban
ketiganya akan serangan di Idlib.
"AS sudah lama tidak
memperdulikan kata-kata Rusia dan Iran bahwa mereka tertarik untuk
melindungi warga sipil di Idlib dari kekerasan lebih lanjut. Jika Assad,
Rusia, dan Iran terus berjalan di jalur mereka, konsekuensinya akan
menjadi mengerikan. Dunia akan meminta mereka bertanggung jawab dan
tidak ada pertemuan DK yang dapat mengubahnya," tukasnya.
Warga di provinsi Idlib telah meninggalkan
rumah mereka ke tempat yang lebih aman akibat serangan-serangan militer
pemerintah Suriah. (AFP/Aaref Watad)
Jakarta, CB -- PBB memperingatkan kekerasan yang terjadi di provinsi Idlib, Suriah menyebabkan "bencana kemanusiaan terburuk" abad ini dengan lebih dari 30 ribu orang telah kehilangan tempat tinggal.
Badan
Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan pada Senin (10/9) bahwa
diperkirakan 30.452 warga di provinsi Idlib dan sebagian wilayah
provinsi Hama telah mengungsi dalam periode 1-9 September.
"Kami
sangat khawatir dengan peningkatan kekerasan akhir-akhir ini yang telah
menyebabkan lebih dari 30 ribu warga di wilayah itu meninggalkan rumah
emreka. Kami memonitor situasinya dengan seksama," ujar Jubir OCHA David
Swanson kepada AFP.
Kebanyakan dari warga itu pindah ke
perbatasan Suriah dan Turki dan setengah dari jumlah itu mengungsi ke
kamp-kamp penampungan, sementara sisanya tinggal dengan keluarga
setempat atau menyewa rumah.
Provinsi Idlib dan wilayah pedesaan
di sekitarnya kini menjadi wilayah tersisa yang masih dikuasai oleh
kelompok perlawanan Suriah setelah semakin terpojok akibat kemenangan
pasukan pemerintah di berbagai lokasi.
Presiden Bashar al-Assad berencana merebut provinsi Idlib dan pasukannya
meningkatkan operasi pengeboman di provinsi padat penduduk itu sejak
awal bulan lalu.
Situasi ini membuat warga berupaya menyelamatkan diri dan keluarga mereka.
Wartawan AFP di Idlib melihat puluhan keluarga bergerak ke garis depan untuk menghindari aksi pengeboman.
Jalan
bebas hambatan utama di provinsi ini dilintasi banyak warga yang
berupaya menghindari serangan militer, diantaranya ada kepala keluarga
yang mengendarai sepeda motor sementara anak-anak mereka berjalan sambil
menggirim domba peliharaan mereka.
Abu Jassim mengatakan dia dan keluarganya menyelamatkan diri dari
operasi pengeboman di dekat kota Khan Sheikhun, setelah sebelumnya
beberapa kali harus berpindah tempat akibat perang di sana.
"Mereka menyerang dengan empat roket sehingga kami menyelamatkan diri," ujarnya.
"Kami akan pergi ke tempat yang aman," ujar pria berusia sekitar 30 tahun itu.
"Saya punya 30 kambing. Saya perlu air, rumput dan dedak setiap hari untuk makanan mereka."
PBB mengatakan hingga 800 ribu orang harus berpindah tempat akibat serangan pemerintah Suriah ke Idlib dan wilayah sekitarnya.
Pasukan
perlawanan yang bertahan di provinsi Idlib mempersiapkan diri dari
serangan besar-besaran pemerintah Suriah.(AFP/Omar Haj Kadour)
Sekitar tiga juta orang tinggal di zona itu saat ini, sekitar
setengahnya sudah berpindah tempat akibat perang brutal selama tujuh
tahun, sementara sisanya sangat tergantung pada bantuan kemanusiaan
untuk bisa bertahan hidup.
Selama beberapa minggu, militer
Suriah yang dibantu Rusia dan Iran mengepung wilayah pinggiran Idlib dan
melakukan serangan udara, roket dan bom yang semakin meningkat
belakangan ini.
Rusia akan menjelaskan hasil pertemuan puncak
Tehran antara Rusia, Turki dan Iran yang membicarakan nasib provinsi
Idlib ke Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, pengeboman masih terus berlanjut.
Kelompok pengawas Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan dua anak tewas
dalam serangan bom satu desa Idlib pada Minggu (9/9), sehari sebelumnya
10 warga sipil tewas akibat serangan di zona yang dikuasai kubu
perlawanan.
Konflik di Suriah telah menewaskan lebih dari 350
orang dan memaksa jutaan warga meninggalkan rumah mereka, namun PBB
memperingatkan serangan besar-besaran ke Idlib bisa memicu bencana
kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selain jihadis Suriah, provinsi Idlib dibantu
oleh setidaknya seribu jihadis asing yang handal asal Uzbekistan,
Chechnya dan Xinjiang. (AFP/Aaref Watad)
Jakarta, CB -- Berasal dari berbagai tempat di dunia, mereka datang ke Suriah untuk dalam "perang suci". Kini jihadis asing menghadapi pertempuran hingga akhir untuk mempertahankan Idlib, benteng terakhir mereka.
Tentara
Suriah yang didukung Rusia dan Iran sudah mengepung provinsi Idlib ini
sebelum melancarkan serangan di satu-satunya zona terluas yang masih
dikuasai oleh para pemberontak.
Sejak 2015, Idlib menjadi rumah
bagi serangkaian kelompok anti-pemerintah Suriah: pemberontak sekular,
Islamis, jihadis Suriah yang memiliki hubungan dengan al-Qaedah, dan
juga para pejuang asing.
Pejuang asing itu berasal dari
Uzbekistan, Chechnya dan warga Uighur China. Mereka mulai belajar
berperang di tempat lain namun kemudian berkumpul di Suriah untuk
membantu perjuangan di negara itu.
Ancaman serangan dari Presiden Bashar al-Assad bisa ribuan pejuang asing
yang tersisa kehilangan benteng terakhir mereka di negara barunya.
"Mereka
tidak bisa berintegrasi ke dalam Suriah dalam kondisi apapun, mereka
tidak bisa pindah ke negara lain dan mereka kemungkinan siap mati," kata
Sam Heller, seorang pengamat senior dari International Crisis Group.
"Jadi mereka merupakan duri dari setiap solusi," kata Heller kepada AFP.
Dalam
upaya menghindari serangan ini, tiga negara yang berpengaruh dalam
perang Suriah yaitu Rusia, Iran dan Turki epakat untuk bekerja sama
"menstabilkan" Idlib.
Namun, mereka tidak merinci lebih jauh soal ini.
Penghalang utama bagi satu kesepakatan yang berarti adalah nasih kaum jihadis, termasuk pejuang asing, di provinsi itu.
Para
pejuang yang dikejar di negara asal dan menjadi sasarn di Afghanistan
dan Pakistan ini adalah jihadis asing berpengalaman yang mengadopsi
perang Suriah sebagai perang mereka sekitar 2013. Dua tahun setelah
perang saudara terjadi.
Para
pejuang asing disebut tiba di Suriah pada 2013 dan kini berada di Idlib
untuk membantu kelompok perlawanan Suriah mempertahankan provinsi itu.
(AFP/Omar Haj Kadour)
Banyak dari mereka bergabung dengan ISIS, tetapi yang lain tetap bersatu
dengan al-Qaedah dan bekas kelompok afiliasinya di Suriah yang sekarang
memimpin aliansi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS mendominasi kekuasaan
di Idlib.
Salah satu kelompok pejuang asing terbesar adalah
Partai Islam Turkestan (TIP, yang beranggotakan etnis Muslis Uighur yang
merupakan etnis minoritas di provinsi Xinjiang, China.
Mereka
mendapatkan pengalaman bertempur di Afghanistan sebelum berangkat ke
Suriah dan mencoba membantu mengusir tentara pemerintah Suriah dari
Idlib pada 2015.
"Mereka kemudian mencuri pasok senjata dan
sejak itu menjadi faksti paling menakutkan di utara. Mereka bukan
pejuang sembarangan," kata Heller.
Para pejuang yang diperkiran berjumlah sedikitnya seribu orang bermarkas
di sekitar kota Jisr al-Shughur di Idlib tenggara. Kota ini belakangan
digempur dengan tembakan artileri dan roket.
TIP akan berjuang keras jika terjadi serangan besar-besaran, dan kemungkinan menjadi sekutu HTS di medan tempur.
"Bukan
hanya karena jumlah pejuangnya, tetapi karena mereka dikenal sebagai
pejuang yang andal dan mereka sangat dihormati di kalangan jihadis dan
pemberontak," ujar Tore Hamming, pakar gerakan jihadis dari Institut
Universitas Eropa.
Tetapi karena TIP tidak bisa beroperasi di
Xinjiang, kekalahan di Idlib akan membuat mereka kehilangan "medan
perang alternatif", kata Hamming.
TIP bukan satu-satunya jawara
perang asal Asia di Idlib, pejuang asal Uzbekistan sudah bergabung dalam
kelompok yang dekat dengan HTS.
Mereka mengasah kemampuan
bersama dengan Taliban atau al-Qaeda di Pakistan dan Afgahnistan sebelum
berangkat ke Suriah sebagai sekutu cabang al-Qaeda di sana.
Salah
satu kelompok itu adalah Katiba al-Tawhid wal-Jihad, yang menurut
sumber-sumber keamanan Rusian dan Kyrgyztan diketuai oleh Sirozhiddin
Mukhtarov. Tokoh berusia 28 tahun yang juga dikenal sebagai Abu Saloh
al-Uzbeki.
Kelompok lain adalah Brigade Iman al-Bukhari yang
melancarkan propaganda daring lewat tentara anak dan masuk dalam daftar
kelompok "teroris" Amerika Serikat awal tahun ini.
Kedua kelompok ini sudah diketahui berperang di Idlib, namun tidak ada informasi rinci lainnya.
Pejuang
asing paling terkenal kemungkinan adalah warga Chechnya, para veteran
perang brutal melawan Rusia dan memiliki hubungan dengan HTS.
Dua
kelompok Chechya paling terkemuka di Suriah adalah Junud al-Sham dan
Ajnad al-Kavkaz. Tetapi beberapa bulan belakangan mereka bungkam untuk
mencegah mendukung kelompok tertentu dalam persiteruan antar pemberontak
di Idlib.
Serangan pemerintah Suriah akan menempatkan mereka kembali ke kancah pertempuran.
Jihadis
asing disebut akan kehilangan medan perang alternatif jika provinsi
Idlib direbut pemerintah Suriah, dan mereka juga tidak akan bisa kembali
ke negara asal masing-masing.(AFP/Nazeer al-Khatib)
"Semua menunggu apa yang akan terjadi," kata Joanna Paraszczuk, yang melacak jihadis asing.
Kebanyakan
dari mereka bergerak ke Suriah awal 2012, menikah dengan perempuan
negara itu dan membentuk keluarga. Jadi kemungkinan besar mereka akan
berjuang habis-habisan untuk melindung rumah tangga mereka yang baru.
Paraszczuk mengatakan fakfor ini membuat mereka harus menggabungkan
koalisi dengan kelompok yang lebih besar dan menyedian penembak jitu
serta pasukan serang.
Moskow, secara khusus, ingin memastikan para jihadis ini tidak kembali ke Chechnya untuk berperang melawan pasukan negara itu.
"Membunuh mereka, dari pandangan itu, akan menjadi bonus psikologi bagi Rusia," kata Paraszczuk.
Warga memeriksa kerusakan di sebuah
lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak
Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)
Situasinya sangat memprihatinkan. Kita berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan dan keamanan
Paris (CB) - Menteri luar negeri Prancis, Jean-Yves Le
Drian, pada Rabu mengatakan bahwa serangan udara besar-besaran tanpa
meperhatikan warga sipil di kawasan Idlib oleh pemerintah Suriah, Rusia,
dan Iran bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
"Dugaan kejahatan perang tidak bisa dikesampingkan jika mereka mulai
membombardir pemukiman sipil dan rumah sakit," kata Le Drian di hadapan
para anggota parlemen.
Sekitar tiga juga orang kini tinggal di Idlib yang merupakan benteng
pertahanan terakhir yang masih dikuasai oleh kelompok gerilyawan
anti-Presiden Bashar al Assad.
Pemerintah Suriah dan Rusia memulai serangan udara ke Idlib sejak
pekan lalu untuk memuka serangan darat besar. Sejumlah organisasi
kemanusiaan mengatakan bahwa sejumlah fasilitas medis telah menjadi
sasaran.
Ini bukan pertama kalinya Prancis memperingatkan Bashar, Rusia,
maupun Iran kalau agresi mereka bisa dikategorikan sebagai kejahatan
perang.
Pada 2016 lalu, mantan presiden Francois Hollade mengatakan bahwa
pihaknya tengah berupaya membuat penyidik Mahkamah Pidana Internasional
(ICC) untuk menginvestigasi kejahatan perang oleh pasukan pemerintah
Suriah dan Rusia di Aleppo.
Upaya itu berakhir dengan kegagalan karena ICC tidak punya kewenangan
di Suriah karena Damaskus tidak menandatangani traktat Roma yang
menjadi dasar berdirinya ICC.
Namun demikian ICC masih bisa menggelar penyelidikan di Suriah jika
mendapatkan amanat dari Dewan Keamanan PBB. Tapi Moskow pernah memveto
usulan resolusi dari Prancis menunjuk ICC untuk menginvestigasi situasi
di Suriah.
"Situasinya sangat memprihatinkan. Kita berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan dan keamanan," kata Le Drian.
Warga memeriksa kerusakan di sebuah
lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak
Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)
"Pasokan
senjata dan amunisi ini akan memperpanjang pertempuran. Mereka juga
berjanji tidak akan menghentikan dukungan dalam perang"
Amman (CB) - Ankara memperbanyak pasokan senjata untuk
gerilyawan Suriah menjelang serangan besar-besaran oleh kubu pemerintah,
Rusia, dan Iran di Provinsi Idlib yang berbatasan langsung dengan
Turki, demikian keterangan sejumlah sumber Reuters.
Para sumber itu mengatakan bahwa Turki mengirim bantuan militer
tambahan kepada para gerilyawan di sekitar Idlib sejak pertemuan
Presiden Turki, Iran, dan Rusia pada pekan lalu gagal menghasilkan
kesepakatan.
Turki, yang saat ini sudah menampung sekitar 3,5 juta pengungsi dari
Suriah, khawatir serangan ke Idlib akan menciptakan gelombang
pengungsian baru ke negaranya. Presiden Tayyip Erdogan juga
memperingatkan potensi bencana kemanusiaan dan juga resiko keamanan bagi
Turki.
"Mereka berjanji akan mengirim dukungan militer penuh untuk
pertempuran mendatang," kata seorang komandan Tentara Pembebasan Suriah
(FSA) yang sempat bertemu dengan sejumlah pejabat senior Turki pada
beberapa hari terakhir ini.
Senjata yang memasuki Suriah dalam kuantitas besar dalam beberapa hari terakhir di antaranya adalah amunisi dan rudal GRAD.
"Suplai senjata dan amunisi ini akan memperpanjang pertempuran.
Mereka juga berjanji tidak akan menghentikan dukungan dalam perang,"
kata sumber yang sama.
Seorang sumber lain mengatakan, "Turki memastikan bahwa para gerilyawan punya cukup amunisi untuk berperang dalam waktu lama."
Idlib adalah kawasan di utara Suriah yang berbatasan langsung dengan
Turki. Selain itu, wilayah ini juga menjadi benteng pertahanan terakhir
yang masih berada di tangan oposisi.
Sekitar tiga juga orang kini tinggal di Idlib, dan sebagian di
antaranya adalah warga Suriah yang melarikan diri dari pertempuran di
kawasan lain.
Sementara itu pesawat tempur Rusia dan Suriah semakin mengintensifkan
serangan ke wilayah selatan Idlib untuk membuka jalan bagi pasukan
darat.
Kota-kota besar di Idlib saat ini dikuasai oleh kelompok ekstrimis
yang dekat dengan Al Qaeda. Meski demikian, mereka masih kalah jumlah
dengan FSA yang mendapat dukungan Turki.
Turki sejak pekan lalu sudah menempatkan tentara tambahan beserta senjata besar di 12 posisi sekitar Idlib.
Dengan dukungan tersebut, FSA kini berupaya menyatukan kelompok gerilyawan dengan kekuatan 30.000 orang.
