CUPUMA

Selasa, 07 Agustus 2018

Berdamai, Ini Kronologi Proses Negosiasi Filipina dan MILF

Presiden Benigno S. Aquino III (dua kanan baris kedua ), PM Malaysia Najib Razak (dua kiri baris kedua), Pemimpin MILF, dan Al Haj Murad Ebrahim (kiri baris kedua) saat menyaksikan proses penandatangan Perjanjian Bangsamoro di Istana Malacanang, Manila, Filipina (27/3). (AP Photo/Malacanang Photo Bureau, Benhur Arcayan)

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Kongres baru saja menandatangani pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law pada 27 Juli 2018.

Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.

Pengesahan UU ini sempat tertunda pada 2015 menyusul terjadinya insiden serangan komando polisi terhadap markas kelompok separatis, yang malah menewaskan 44 orang anggota pasukan komando polisi Filipina.

Setelah terpilih menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas sejumlah poin di dalam rancangan kesepakatan itu untuk menjadi UU.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.

Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014

Pemerintah Filipina dan pemimpin MILF menandatangani kesepakatan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsun selama beberapa dekade.

6 Desember 2013

Ketua negosiator MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan draf final Bangsamoro Basic Law akan menjadi kunci kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.

11 Februari 2013

Presiden dan Ketua MILF, Al Haj Murad Ebrahim meluncurkan program Sajahatra Bangsamoro di Institut Manajemen dan Kepemimpinan Bangsamoro di Sulta Kudarat, Maguindanao

7 Oktober 2012

Presiden Corazon Aquino mengatakan kerangka kesepakatan tercapai dengan MILF untuk mendirikan entitas otonom baru yang bernama Bangsamoro dan pemerintahan dijalankan warga Muslim.

4 Agustus 2011

Presiden Corazon Aquino menggelar pertemuan rahasia dengan pimpinan MILF, Murad Ebrahim, di Tokyo, Jepang, untuk mempercepat proses pembahasan kesepakatan damai. Ini pertemuan pertama sejak pertemuan sebelumnya pada 1997.

18 Oktober 2011

Pasukan MILF dan militer Filipina bentrok di Al Barka, Basilan, yang menewaskan 19 tentara dan 6 separatis.

15 Juli 2010

Presiden Corazon Aquino membentuk panel juru runding untuk memulai pembicaraan damai dengan MILF. Aquino juga mengumumkan Malaysia tetap berperan sebagai fasilitator.

Juli 2008

Pemerintah dan MILF mengumumkan perluasan kewenangan dan wilayah Bangsamoro di Pulau Mindanao.

14 Oktober 2008

Mahkamah Agung menyatakan draf perjanjian damai dengan MILF tidak konstitusional sehingga bisa tidak berlaku.

1997

Pembicaraan damai dengan MILF dimulai setelah pemerintah Filipina mencapai kata sepakat dengan Moro National Liberation Front, yang dipimpin Nur Misuari. MILF merupakan pecahan dari MNLF.

Credit tempo.co

'Kado' Duterte untuk Muslim Bangsamoro

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Aaron Favila

Duterte berharap UU baru ini akan mengakhiri konflik yang berlangsung puluhan tahun.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan undang-undang yang memberi otonomi lebih besar kepada kelompok Muslim di Filipina, Senin (6/8). Pengumuman UU tentang Hukum Organik untuk Daerah Otonomi Bangsamoro Muslim Mindanao ke Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dilakukan di Istana Malacanang di Manila.

Seperti dilansir di Channel News Asia pada Senin (6/8), Presiden Duterte meyakini regulasi itu mampu mengakhiri konflik separatis berdarah.

“Saya berharap (undang-undang) akhirnya akan mengakhiri konflik puluhan tahun yang berakar dalam perjuangan Bangsamoro untuk menentukan nasib sendiri dan pengakuan identitas unik mereka,” kata Duterte merujuk wilayah di mana banyak konflik telah berkecamuk.

Dia menandatangani regulasi itu pada bulan lalu dan menyerahkan salinan simbolis pada pemimpin kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu, Senin. Konflik puluhan tahun yang terjadi di wilayah Mindanao telah menewaskan sekitar 150 ribu jiwa sejak 1970an.
"Semoga ini berfungsi sebagai lintasan akhir untuk mencapai perdamaian sejati, stabilitas (dan) pemerintahan yang baik di Mindanao Muslim," ujar dia.

Ia mengajak semua pihak dapat bekerja sama menyelesaikan konflik berdarah tersebut. “Mari kita bekerja bersama melanjutkan proses penyembuhan dan rekonsiliasi,” ujar dia.

Undang-undang itu menegakkan perjanjian damai pada 2014. Dalam perjanjian ini MILF bersumpah tak lagi berupaya mencari kemerdekaan. Perjanjian perdamaian awal ditandatangani pendahulu Duterte, Benigno Aquino. Namun, Kongres sempat menolak mengesahkan undang-undang pendukung perjanjian itu. Fraksi pemberontak dan gerilyawan mulai berjanji setia kepada kelompok militan ISIS

Tahun lalu mereka menyerang kota selatan Marawi yang menyebabkan pertempuran selama lima bulan dan menewaskan 1.200 orang. Pemberontak menganggap sepertiga kepulauan Mindanao bagian selatan sebagai tanah air leluhurnya yang berasal dari pedagang Arab yang tiba pada abad ke-13.

Pada 1996, kelompok pemberontak besar lainnya dari Front Pembebasan Nasional Moro, menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang menciptakan wilayah otonomi Muslim di selatan. Namun, mereka disebut gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.

Di bawah hukum Duterte, sebuah entitas politik baru yang dikenal sebagai Bangsamoro akan menggantikan daerah otonom saat ini. Entitas itu akan mendapat 75 persen dari pajak yang dikumpulkan, serta menerima alokasi dana tahunan senilai lima persen dari pendapatan nasional, atau sekitar 60 miliar peso (1,12 juta dolar AS).

Entitas itu juga memiliki parlemen dan pengadilan syariah Islam khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Berdasarkan perjanjian damai pada 2014, undang-undang harus disetujui dalam referendum regional.

Credit republika.co.id

Kepolisian Filipina Pecat 2.000 Polisi Nakal

Presiden Duterte

Foto: ABC News

Pemerintahan Duterte bertekad untuk terus menegakkan disiplin di kepolisian.

CB, MANILA -- Kepolisian Nasional Filipina (PNP) memberhentikan 2.181 perwira kepolisian nakal dari kesatuan sejak Rodrigo Duterte mulai menjabat sebagai presiden pada Juni 2016. Demikian disampaikan juru bicara kepresidenan Harry Roque, Senin (7/8).

"PNP akan selalu tegas dalam membersihkan jajarannya," kata Roque dalam acara jumpa pers.

Ia mengungkapkan, sebanyak 2.181 polisi yang dibebastugaskan terhitung dari Juli 2016 hingga Juli 2018. Jumlah itu termasuk 1.828 personel yang melakukan pelanggaran berat serta 353 lainnya yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

"(Jumlah) ini merupakan bagian dari 6.401 perwira kepolisian, yang kasus administratifnya sudah diselesaikan terkait berbagai pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam kejahatan, kesalahan berat, kelalaian tugas, pelanggaran serius, penyelewangan jabatan, ketidakjujuran dan korupsi," kata jubir.

Roque mengatakan, pemerintahan Duterte bertekad untuk terus menegakkan disiplin di organisasi kepolisian. Ketika mulai menjalankan jabatan pada Juni 2016, Duterte menyatakan tekad untuk mereformasi kepolisian Filipina beranggotakan 190 ribu personel, membersihkan korupsi serta menumpas kejahatan.

Berbagai laporan menyangkut keterkaitan polisi dengan kasus penculikan, perdagangan narkoba, perampokan, penyiksaan dan kejahatan-kejahatan lainnya terus merongrong kepolisian. Keadaan itu mengacaukan kampanye pemerintahan Duterte untuk menumpas perdagangan narkoba dan kejahatan.

Duterte telah berkali-kali memperingatkan para polisi untuk bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak citra dan kredibilitas kepolisian.

Pada 1 Agustus, Duterte sekali lagi memperingatkan bahwa ia akan mengakhiri polisi-polisi yang terlibat dalam kejahatan. "Ini janji saya pada kalian, termasuk para personel berseragam, jangan terlibat narkoba atau menjadi pembunuh bayaran, karena saya akan membuat kalian menjadi proyek saya," tegas Duterte.

Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato pada perayaan ke-68 tahun pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan ke-69 tahun Badan Koordinasi Intelijen Nasional di Pasay City.

Credit republika.co.id

Serahkan Superyacht Buruan FBI, Mahathir: Terima Kasih Indonesia

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan ucapan terima kasih kepada Indonesia atas penyerahan superyacht Equanimity buruan FBI Amerika Serikat (AS). Kapal pesiar senilai USD250 juta itu disebut-sebut terkait skandal korupsi 1MDB.

Kapal pesiar Equanimity diduga milik pengusaha Low Taek Jho. Kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, pada Sabtu lalu menuju Batam.

Media Malaysia, The Star, mengutip sumber terkait melaporkan bahwa superyacht Equanimity akan tiba di pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada hari ini, sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Malaysia.

"Kami senang karena kapal pesiar Equanimity telah diserahkan kepada kami oleh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas kerjasamanya," kata Mahatir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (6/8).

Kapal itu sendiri disita pada Februari lalu atas permintaan pihak berwenang AS, sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB.

Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April lalu menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.

Menurut laporan Reuters, keputusan untuk menyerahkan kapal pesiar kepada Malaysia disepakati Indonesia setelah ada permintaan pribadi dari Mahathir Mohamad yang mengunjungi Indonesia pada bulan Juni lalu.

Credit sindonews.com

Kasus Korupsi 1MDB, Indonesia Kembalikan Yacht Mewah ke Malaysia

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo

CB, Jakarta - Indonesia mengembalikan sebuah Yacht, kapal pesiar mewah, ke Malaysia karena diduga terkait dengan skandal keuangan 1MDB trilunan rupiah melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak.
Yacht dengan nama lambung Equanimity yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu diperkirakan seharga US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs Rp 14.473 per dolar Amerika Serikat).

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo

"Yacht punya seorang pengusaha buron asal Malaysia memiliki kaitan dengan skandal keuangan melibatkan Najib disita di Pulau Bali, Indonesia, pada Februari 2018," Channel News Asia melaporkan.
Otoritas Indonesia menahan Yacht supermewah menyusul permintaan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang sedang menginvestigasi skandal keuangan perusahaan negara 1MDB.
"Kami sangat senang Yacht mewah Equanimity telah diserahkan otoritas Indonesia kepada kami," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad melalui laman Facebook. Di laman Facebook, Mahathir tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Joko widodo karena bersedia bekerja sama.

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. thestar.com.my
Salah seorang juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan, Yacht tersebut akan tiba di Pelabuhan Port Klang, sebelah barat Ibu Kota Kuala Lumpur, dalam waktu 48 jam.

Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ditumbangkan Mahathir Mohamad, membangun perusahaan milik negara 1MDB pada 2009. Di perusahaan tersebut, Najib menjadi penasihat dan dituduh melakukan skandal keuangan di depan pengadilan pada Juli 2018. Dia menolak segala tudingan tersebut dan bebas dari tahanan setelah menyerahkan uang jaminan.

Credit tempo.co

Singapura Uji Coba Pemindai Mata di Pintu Imigrasi

Uji coba pemindai mata hanya untuk warga singapura dan penduduk tetap negara itu sementara bandara Changi mempertimbangkan uji coba teknologi pengenalam wajah. (AFP/Toh Ting Wei)

Jakarta, CB -- Singapura mulai melakukan uji coba memindai mata pengunjung ke negara itu di sejumlah pintu masuk imigrasi yang akan menggantikan verifikasi sidik jari, Senin (6/8).

Uji coba dengan teknologi mahal ini merupakan salah satu inisiatif teknologi tinggi di Singapura yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan di tengah peningkatan militansi di kawasan.

Namun, upaya ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi warga di kalangan pegiat hak asasi manusia.

Para pakar mengatakan teknologi pemindaian mata, yang telah digunakan di Amerika Serikat dan Inggris dengan tingkat keberhasilan berbeda, ini lima kali lebih mahal dari teknologi pemindaian sidik jari yang sudah umum diterapkan.

"Uji coba ini akan membantu kami mempertimbangkan apakah teknologi ini akan bisa diterapkan di pintu masuk imigrasi," ujar juru bicara Otoritas Pemeriksaan, ICA, seperti dikutip koran Straits Times.

Langkah ini akan diterapkan di dua pintu masuk imigrasi di perbatasan dengan Malaysia dan satu di terminal kapal feri yang merupakan pintu masuk dari Pulau Batam.

Uji coba ini hanya akan dikenakan pada warga negara Singapura dan pemegang izin tinggal tetap dan ICA telah mengumpulkan data mata sejak Januari tahun lalu ketika warga membuat kartu tanda identifikasi atau paspor.

Ketika dihubungi oleh kantor berita Reuters, ICA membenarkan laporan media ini namun tidak memberi komenter terkait rincian skema tersebut.

Bandar udara Changi juga mempertimbangkan pengunaan teknologi sistem pengenalan wajah untuk menemukan penumpang yang terlambat. Singapura juga berencana menggunakan teknologi tersebut dalam proyek penempatan kamera dan sensor di 100 ribu tiang lampu jalan.

Pemerintah Singapura mengatakan langkah-langkah ini merupakan upaya pragmatis untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan berjanji akan memperhatikan privasi warga.

Singapura mengatakan negeri itu telah menjadi sasaran serangan militan dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa sebagian dari ancaman terorisme itu berasal dari negara-negara tetangga sehingga serangan militan tinggal menunggu waktu saja.

Credit cnnindonesia.com

Iran Tolak Tawaran Berunding karena AS Kerap Ingkar

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Foto: AP

Rouhani meminta warga untuk bersatu menghadapi masa-masa yang sulit.

CB, ANKARA -- Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran berunding dari Amerika Serikat pada Senin (6/8) atau beberapa jam sebelum Washington mulai memberlakukan sanksi baru untuk Teheran. Sanksi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian nuklir internasional Iran tahun 2015.

Washington mengatakan, satu-satunya cara bagi Iran untuk menghindari sanksi baru itu adalah dengan maju ke meja perundingan dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir serta rudal mereka.

Namun dalam pidato yang disiarkan televisi, Rouhani menegaskan, Teheran tidak sudi duduk satu meja dengan Washington yang sudah terbukti banyak mengingkari kesepakatan di masa lalu.

"Jika Anda menusuk orang dari belakang dengan pisau lalu mengaku ingin berunding, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjatuhkan pisau itu," kata Rouhani. "Kami tentu saja selalu mengutamakan diplomasi dan perundingan. Namun perundingan memerlukan kejujuran," kata dia.

Seruan Trump soal perundingan langsung, kata Rouhani, ditujukan hanya untuk keperluan di dalam negeri menjelang pemilu. Kebijakan Trump hanya ingin menciptakan kekacauan di Iran.

Sejumlah negara Eropa yang turut menandatangani perjanjian nuklir tahun 2015 sudah berupaya meminta Trump untuk tidak mundur. Dalam perjanjian itu, Iran sepakat untuk mengurangi aktivitas nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Rouhani mengatakan Washington akan menyesali kebijakan yang sudah ditolak oleh negara-neara lain. "Amerika akan menyesal memberlakukan sanksi untuk Iran, dan mereka telah menjadi negara yang terkucil," kata dia.

Meski belum diterapkan, sanksi dari Amerika Serikat sudah mulai memukul perekonomian Iran dengan mengakibatkan jatuhnya mata uang rial dan inflasi. Sebagian warga sudah mulai turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga-harga.

Rouhani meminta warga untuk bersatu menghadapi masa-masa yang sulit. "Akan ada tekanan karena sanksi baru ini, tapi kita akan melaluinya dengan persatuan," kata dia.

Pada bulan lalu, Trump mengaku bersedia bertemu langsung dengan Rouhani tanpa prasyarat apa pun untuk mendiskusikan cara menormalisasi hubungan kedua negara.

Namun, para pejabat Iran dan komandan militer menolak tawaran Trump tersebut dengan menyebutnya sebagai "sebuah mimpi."

Sementara itu seperti dilaporkan Xinhua, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin (6/8) bahwa Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran mulai Selasa (7/8).

Credit republika.co.id

Beda dengan AS, Eropa akan Tetap Berhubungan dengan iran

Tuntutan baru AS atas kesepakatan nuklir Iran

Foto: republika

Eropa menghormati perjanjian internasional yang telah disepakati.

CB, BRUSSELS -- Sejumlah diplomat Eropa menyatakan, negara di kawasan akan melanjutkan kesepakatan nuklir multinasional dengan Iran. Hal itu bertolak belakang dari langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menandatangani perintah eksekutif terhadap Tehran beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir di Aljazirah pada Senin (6/8), dalam pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan akan mempertahankan hubungan dengan Iran. Mereka juga memastikan ekspor minyak dan gas negara tersebut terus berlanjut.

“Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi oleh AS, karena penarikan terakhir dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA),” kata Mogherini.

Ia menjelaskan Eropa berangapan mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran adalah bagian dari upaya menghormati perjanjian dan masalah keamanan internasional. Dalam pernyataan pada Senin (6/8), Gedung Putih mengatakan sanksi pertama terhadap Iran akan diberlakukan pada 7 Agustus. Kemudian, sanksi kedua berlaku pada 5 November 2018.

“Presiden Trump akan terus bertahan terhadap agresi rezim Iran. Amerika Serikat akan sepenuhnya menegakkan sanksi,” tulis pernyataan Gedung Putih.

Selain itu, Gedung Putih juga memperingatkan terhadap negara yang tidak sependapat dengan sanksi AS, berisiko mendapat konsekuensi berat.
Presiden Iran Hassan Rouhani diperkirakan segara menyampaikan pidato pada Senin malam menanggapi keputusan Trump. Di bawah kesepakatan terobosan 2015 di Wina, Pemerintah Iran sepakat mengurangi persediaan uranium dan program pengayaannya jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membangun senjata nuklir. Iran juga setuju selalu menginformasikan pada PBB terait perkembangan membangun fasilitas nuklir baru.

Sebagai gantinya, PBB mencabut sanksinya pada Januari 2016 lalu. PBB juga mengizinkan Tehran melanjutkan perdagangan minyak dan gas di pasar internasional. Sebanyak 100 miliar dolar AS dalam aset Iran yang dibekukan juga telah "bebas."

Credit republika.co.id

Kembali Jatuhkan Sanksi kepada Iran, Rouhani: AS Akan Menyesal

TEHERAN - Iran akan membuat Amerika Serikat (AS) menyesal karena kembali menerapkan sanksi kepada negara Mullah itu. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani.

"Melalui persatuan dan solidaritas, Iran akan mengusir kembalinya sanksi," kata Rouhani seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (7/8/2018).

"Trump akan belajar bahwa tekanan semacam ini tidak akan membuat Iran menyerah di masa lalu dan tidak akan pernah melakukannya di masa depan," tegasnya.

Rouhani juga mengatakan bahwa pemerintah AS tidak dapat dipercaya untuk bernegosiasi setelah penarikannya dari kesepakatan nuklir Iran.

"Pembicaraan perlu kejujuran," kata Presiden Iran itu dalam pidato di televisi, mendesak AS untuk membuktikan kemauannya memecahkan masalah melalui negosiasi.

"Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal," ia menekankan, mencatat bahwa seruan Trump baru-baru ini untuk pembicaraan langsung dengan Iran hanya bertujuan menciptakan perpecahan di negara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat akan mengaktifkan banyak sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran.

Tindakan ini akan membawa sanksi AS terhadap Iran ke level yang setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral yang dicapai pada tahun 2015.

Presiden AS Donald Trump menarik AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 8 Mei lalu sementara para penandatangan lainnya bersumpah untuk tetap berkomitmen terhadapnya.

Sanksi pertama, yang akan berlaku pada jam 12:01 Selasa waktu setempat, menargetkan pembelian uang kertas AS, perdagangan emas dan logam mulia lainnya, serta penggunaan grafit, batu bara, aluminium, dan baja pada proses industri Teheran.

Mereka juga mempengaruhi transaksi terkait dengan Rial Iran, penerbitan utang negara, dan sektor otomotif negara itu.

Putaran sanksi lainnya, yang akan diberlakukan ulang pada bulan November, berlaku di sektor pelabuhan Iran, sektor energi dan pengiriman, transaksi terkait perminyakan, dan transaksi asing dengan Bank Sentral Iran, menurut pernyataan itu.

Credit sindonews.com

Masa Tenggang 90 Hari Habis, AS Berlakukan Lagi Sanksi Iran

WASHINGTON - Pemerintah Donald Trump memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran setelah masa tenggang 90 hari sejak Amerika Serikat (AS) keluar dari perjanjian nuklir Iran berakhir. Washington menegaskan, sanksi diberlakukan sampai Iran menjadi "negara normal".

Trump menarik AS keluar dari perjanjian dengan nama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 pada pekan terakhir Mei 2018 lalu. Sejak itu, Washington memberi masa tenggang 90 hari bagi perusahaan-perusahaan berbagai negara untuk mengakhiri bisnis dengan Teheran atau akan mendapat sanksi sekunder dari AS.

"Untuk kontrak yang sudah ada, ada periode penghentian untuk memungkinkan penghentian kontrak secara tertib, sehingga orang-orang yang dengan itikad baik yang bergantung pada pengabaian sanksi, yang telah terlibat dalam bisnis, tidak benar-benar terkejut," kata Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada awal pengumuman masa tenggang.

JCPOA 2015 diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.

Namun, sejak dipimpin Trump, AS nekat "mengkhianati" perjanjian itu. Tindakan Trump dikecam negara-negara penandatangan JCPOA 2015, terutama Iran.

Menteri Luar Negeri AS Michael "Mike" Pompeo berjanji bahwa Washington akan terus memberlakukan sanksi terhadap Teheran sampai Iran menjadi "negara normal".

Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa menumpuk tekanan pada Teheran dimaksudkan untuk menekan kembali aktivitas Iran yang dia sebut memfitnah.

"Orang Iran tidak senang dengan kegagalan kepemimpinan mereka sendiri untuk menepati janji-janji ekonomi yang dijanjikan oleh kepemimpinan mereka," kata Pompeo, seperti dikutip AP, Senin (6/8/2018).

Pompeo mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari perjalanan tiga negara Asia Tenggara bahwa administrasi Trump terbuka untuk mencari jalan di luar sanksi. Namun, itu membutuhkan "perubahan besar" dari Teheran.

Credit sindonews.com

Wabah Ebola diduga tewaskan 33 orang di Kongo

Petugas Kementerian Kesehatan Kongo mengatur vaksin Ebola eksperimen angkatan pertama di Kinshasa, Republik Demokratk Kongo, Rabu (16/5/2018). (REUTERS/Kenny Katombe)

Dakar (CB) - Wabah virus Ebola di kawasan timur Republik Demokratik Kongo dipercaya telah menewaskan 33 orang, kata Kementerian Kesehatan setempat pada Sabtu.

Sebanyak 13 kasus demam disertai pendarahan dipastikan terjadi. Tiga di antara kasus itu telah menyebabkan kematian, demikian siaran tertulis Kementerian Kesehatan yang dikutip Reuters. Pernyataan itu menambahkan bahwa kasus Ebola juga diduga terdeteksi di Provinsi North Kivu dan Ituri.

Tiga kasus telah dipastikan positif terjadi di Beni, sebuah kota pusat perdagangan dengan populasi ratusan ribu yang terletak 30 km dari pusat wabah di Kota Mabaloko. Beni juga hanya berjarak 70 km dari perbatasan Uganda.

Menyebarnya wabah Ebola terbaru ini terjadi hanya satu pekan setelah pemerintahan Kongo menyatakan bahwa wabah di kawasan lain telah berhasil dikendalikan. Wabah Ebola di kawasan timur laut Kongo itu juga menewaskan 33 orang.

Otoritas kesehatan setempat mengaku tidak punya bukti adanya keterkaitan antara dua wabah Ebola tersebut.

Hingga sejauh ini, sebanyak 879 orang yang menjalin kontak dengan pasien Ebola telah berhasil diidentifikasi, kata Kementerian Kesehatan. Pelacakan terhadap orang-orang tersebut adalah pekerjaan yang sulit mengingat padatnya populasi dan situasi pergolakan keamanan di kawasan timur di mana banyak terdapat kelompok milisi bersenjata.

Credit antaranews.com

ANC: "kekuatan imperialis" berusaha membunuh Presiden Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyapa pendukungnya saat penutupan reli kampanyenya di Caracas, Venezuela, Kamis (17/5/2018). (REUTERS/Carlos Jasso)

Cape Town, Afrika Selatan (CB) - Kongres Nasional Afrika (ANC), yang berkuasa di Afrika Selatan, pada Minggu (5/8) menuduh "pasukan imperialis dan antek perubahan rejim" berusaha membunuh Presiden Venezuela Nicolas Madura.

"Jelas bahwa antek perubahan rejim dan kekuatan imperialis tak ingin menerima baik atau menghormati kemerdekaan rakyat Venezuela dan pemerintah mereka, yang dipilih secara demokratis," kata ANC di dalam satu pernyataan yang dikirim melalui surel kepada Xinhua.

Maduro selamat tanpa cedera dari upaya serangan dengan menggunaan pesawat tanpa awak yang dipasangi peledak pada Sabtu (4/8). Dua ledakan dilaporkan terjadi pada perangkat udara tersebut di luar podium presiden saat Maduro menyampaikan pidato utama pada peringatan ke-81 Pengawal Nasional Bolivaria.

Maduro menuduh serangan itu dilakukan oleh faksi kanan-jauh di Venezuela dan orang yang bersekongkol di Amerika Serikat, dan mengatakan mereka bertanggung-jawab.

"Kami prihatin bahwa ini bukan serangan pertama di Venezuela," kata Juru Bicara Nasional ANC Pule Mabe.

Mabe mengatakan antek imperialis berusaha memutar-balikkan tindakan yang diumumkan belu, lama ini bagi pemulihan ekonomi yang dimaksudkan untuk mewujudkan kestabilan, ketenangan dan kemakmuran bagi rakyat Venezuela.

ANC mengutuk serangan tersebut dengan sekeras-kerasnya, kata Mabe, sebagaimana dikutip Xinhua, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Ia menambahkan perbuatan barbar tersebut tak mempunyai tempat di dunia yang demokratis dan mencintai perdamaian.

ANC mendesak Pemerintah Venezuela agar membongkar dasar serangan itu dan melakukan apa saja untuk menangkap pelaku momok tersebut, kata Mabe.

"Kami menjanjikan solidaritas buat rakyat dan Pemerintah Venezuela dan mendesak mereka agar terus mempertahankan dan mengkonsolidasikan prestasi demokrasi serta perdamaian di tanah air mereka," kata Mabe.

Afrika Selatan telah mempertahankan hubungan baik dengan Venezuela --yang telah menghadapi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

Kocar-kacir oleh Serangan Drone, Tentara Maduro Dikritik

CARACAS - Para tentara Venezuela berhamburan ketika drone meledak tepat saat Presiden Nicolas Maduro pidato hari Sabtu waktu Caracas. Pemandangan itu membuat tentara dikritik karena menunjukkan betapa rentannya sang presiden yang semestinya mereka lindungi.

Insiden itu terjadi saat perayaan ulang tahun ke-81 Garda Nasional Venezuela. Ada dua drone yang menyerang. Satu meledak di lokasi pidato Maduro dan satu lagi menghantam sebuah bangunan apartemen.

Maduro yang merupakan penerus pemimpin sosialis Hugo Chavez meyakini serangan drone itu untuk membunuhnya. Beberapa orang telah ditangkap terkait insiden tersebut.

Insiden itu tak terduga, karena salah satu jalan utama di Caracas ditutup saat perayaan ulang tahun Garda Nasional. Dalam perayaan itu, Presiden Maduro dilindungi para petinggi militer.

Tayangan televisi nasional menunjukkan, Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores mengamati langit dengan raut wajah khawatir saat ledakan drone terjadi. Meski tak ada korban jiwa, beberapa tentara terlihat berlumuran darah di bagian kepala terkena serpihan ledakan.

Saat Maduro dan istrinya kaget oleh serangan drone, kamerea stasiun televisi negara tiba-tiba menyorot ke ratusan tentara yang kocar-kacir berlarian ke lokasi aman.

"Insiden ini membuat Maduro tampak rentan, tetapi benar bahwa lingkarannya memiliki kekuatan untuk menindak musuh karena mereka masih mengendalikan semua pengungkit kekuasaan," kritik Raul Gallegos, direktur asosiasi konsultan Control Risks, seperti dikutip Reuters, Senin (6/8/2018).

"Kelemahan apa pun yang dikompensasi oleh alasan Maduro sekarang harus menindak musuh-musuh internalnya secara nyata," ujar Gallegos.

Insiden ini dianggap gagal menghasilkan gelombang dukungan spontan dari para pendukung pemerintah, yang banyak di antaranya terguncang dari hiperinflasi, pemadaman listrik, dan kekurangan pangan.

Namun, musuh pemerintah memperingatkan kemungkinan tindakan keras setelah Maduro menuduh lawannya berusaha membunuhnya dengan objek terbang itu. Total, sudah enam orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Menteri Dalam Negeri Nestor Reverol mengatakan, para tersangka meluncurkan dua pesawat tak berawak yang sarat dengan bahan peledak di atas para militer di luar gedung. Menurutnya, salah satu drone "diatasi" oleh pasukan keamanan, sementara yang kedua jatuh sendiri dan menabrak sebuah gedung apartemen.

Maduro awalnya menyalahkan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan penduduk negara bagian Florida AS atas serangan itu. Namun, Kementerian Luar Negeri Kolombia dengan tegas menolak tuduhan Maduro.

"Serbuan terhadap personel militer, disiarkan langsung, membuat pasukan bersenjata dan panglima militer terlihat sangat buruk," kata Hebert Garcia Plaza, mantan jenderal yang berbalik menjadi kritikus pemerintah Maduro.

Seruan terbuka untuk intervensi militer telah tumbuh setelah protes anti-pemerintah besar-besaran tahun lalu gagal menggulingkan Maduro. Alih-alih terguling, dia justru terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilu Mei lalu yang dikecam Barat.

Puluhan tentara telah ditahan atas tuduhan bersekongkol melawan Maduro. Tahun lalu, seorang perwira polisi Venezuela yang "nakal" membajak sebuah helikopter dan menembaki gedung-gedung pemerintah dalam apa yang dia sebut sebagai tindakan melawan seorang diktator. Perwira itu lantas diburu dan dibunuh oleh pasukan Venezuela.

Tak lama setelah serangan dua drone, kelompok yang menamakan diri "National Movement of Soldiers in T-shirts" mengaku bertanggung jawab atas ledakan pada hari Sabtu. Kelompok yang mengklaim sebagai musuh Maduro itu mengaku sebagai perencana penerbangan dua drone, satu di antaranya ditembak jatuh sniper pasukan Venezuela.

"Drone itu datang untuk saya, tetapi ada perisai cinta," kata Maduro pada Sabtu malam. "Saya yakin saya akan hidup selama bertahun-tahun lagi."

Credit sindonews.com

Ketika Drone Kocar-kacirkan Tentara Venezuela dan Incar Maduro

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro lolos dari upaya pembunuhan dengan pesawat nirawak atau drone yang membawa bahan peledak. Dia menuduh pelakunya adalah kelompok sayap kanan yang terkait dengan Kolumbia dan Negara Bagian Florida, Amerika Serikat.

Serangan drone terjadi saat dia berpidato di acara parade militer hari Sabtu waktu Caracas atau Minggu (5/8/2018) WIB. Para tentara yang awalnya berbaris rapi menyimak pidato sang presiden tiba-tiba kocar-kacir berlarian. Sebagian dari mereka berlumuran darah di bagian kepala akibat terkena ledakan.

Pidato Maduro yang disiarkan langsung oleh televisi mendadak terhenti saat para pejabat militer melihat ke langit sesaay setelah ada objek terbang yang tiba-tiba meledak.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ikut mendongak ke langit. Mereka tidak terluka.

"Ini adalah upaya untuk membunuh saya," katanya dengan penuh semangat usai insiden tersebut."Hari ini mereka berusaha membunuhku."

Menteri Informasi Jorge Rodriguez mengatakan insiden itu terjadi tidak lama setelah pukul 17.30 sore. Parade militer itu untuk merayakan ulang tahun ke-81 Garda Nasional.

Maduro, dalam rekaman video, terlihat kaget ketika dia melihat objek terbang yang meledak di depan matanya. Dia awalnya berpikir bahwa itu kembang api untuk menghormati perayaan ulang tahun Garda Nasional.

Dalam beberapa detik, Maduro mengatakan dia mendengar ledakan kedua dan kekacauan terjadi. Pengawal mengantar Maduro keluar dari acara tersebut.

Maduro mengatakan kelompok sayap kanan yang bekerja dalam koordinasi dengan para pengkritik di Bogota dan Miami, termasuk Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, bertanggung jawab atas serangan ini.

"Investigasi akan sampai ke dasar ini," katanya. "Tidak peduli siapa yang jatuh," ujarnya.

Pemerintah Venezuela secara rutin menuduh aktivis oposisi merencanakan serangan dan upaya penggulingan presiden penerus Hugo Chavez tersebut.

Maduro baru-baru ini terpilih untuk masa jabatan baru sebagai presiden dalam pemilu yang dikecam negara-negara Barat. Dia masih mempertahankan kekuasaannya, meski pemerintahannya dilanda krisis politik, sosial dan ekonomi yang parah.

Jaksa Agung Tarek William Saab mengatakan percobaan pembunuhan itu tidak hanya ditujukan pada Maduro, tetapi juga seluruh komando tinggi militer yang ada di atas panggung bersama presiden.

Jaksa telah meluncurkan penyelidikan dan memperoleh rincian penting dari para tersangka. Saab berjanji akan memberikan rincian hasil investigasi tersebut pada hari Senin.

"Kami berada di tengah-tengah gelombang perang saudara di Venezuela," kata Saab.

Sementara itu, seorang kantor presiden Kolombia menggambarkan klaim Maduro bahwa Santos terlibat dalam serangan terhadapnya merupakan tuduhan tidak berdasar.

Laporan yang membingungkan muncul dari sekelompok kecil yang menyebut dirinya "Soldiers in T-shirts" yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menurut mereka, dua drone yang memuat bahan peledak memang di terbangkan menuju ke lokasi presiden, tetapi tentara pemerintah menembak jatuh sebelum mencapai targetnya.

"Kami menunjukkan bahwa mereka rentan," kata kelompok itu dalam sebuah tweet, yang dikutip AP. "Itu tidak berhasil hari ini, tapi itu hanya masalah waktu."

Credit sindonews.com

Akhir Pekan Berdarah di Chicago, 11 Tewas dan Puluhan Terluka

CHICAGO - Kota Chicago, Amerika Serikat (AS), baru saja menyaksikan salah satu akhir pekan paling ganas tahun ini. Sedikitnya 74 orang ditembak, 11 diantara mereka tewas.

"Jumat antara jam 3 sore dan Senin pukul 6 pagi, 11 orang tewas dan 63 lainnya terluka," kutip Xinhua dari Chicago Tribune, yang mengumpulkan data kekerasan terkait senjata selama bertahun-tahun, Selasa (7/8/2018).

Sebagian besar penembakan terjadi di sebelah selatan dan barat kota itu yang dikenal bermasalah. Usia korban membentang dari 11 hingga 62 tahun.

Kepala Polisi Chicago Patroli Fred Waller menyalahkan aksi kekerasan bersenjata itu pada anggota geng jalanan yang menembak ke kerumunan musim panas di malam hari.

Chicago dalam banyak hal merupakan mikrokosmos dari epidemi nasional. Tingkat pembunuhan senjata di AS hampir 20 kali lebih tinggi daripada negara industri lainnya.

"Sejak 2013, Departemen Kepolisian Chicago telah menyita hampir 7.000 "senjata kejahatan" setiap tahun," menurut laporan Gun Trace 2017 yang dirilis oleh kota itu.

Namun, dengan total sekitar 1.700 orang yang ditembak sejauh ini, situasinya relatif lebih baik daripada dua tahun terakhir saat ini ketika kekerasan mencapai rekor tertinggi di kota terbesar ketiga AS itu.

Kepolisian setempat baru-baru ini membuat beberapa kemajuan dalam menahan kekerasan, dengan menggunakan teknologi anti-kejahatan, mempekerjakan lebih banyak petugas dan menghidupkan kembali upaya-upaya pemolisian masyarakat.

Namun, sekelompok besar demonstran menutup salah satu jalan tersibuk di Chicago pada hari Kamis untuk menyampaikan pesan anti-kekerasan dan menyuarakan kekecewaan mereka pada situasi keamanan.

Credit sindonews.com

40 Orang Ditembak dalam 7 Jam di Chicago, 4 Tewas

CHICAGO - Setidaknya 40 orang ditembak di Chicago selama tujuh jam dari Sabtu malam hingga Minggu dini hari waktu Amerika Serikat (AS). Dari puluhan orang yang ditembak itu, empat di antaranya tewas.

"Ini adalah penembakan acak dan terarah di jalan-jalan kami," kata Fred Waller, Kepala Divisi Patroli Departemen Kepolisian Chicago, dalam konferensi pers.

Dia mengatakan sebagian besar penembakan terkait dengan kekerasan geng di kota dengan penduduk sekitar 2,7 juta orang, kota terbesar ketiga di AS.

Polisi mengatakan, orang-orang bersenjata menargetkan satu blok, yang berkumpul setelah pemakaman. Target lain adalah sebuah pertemuan malam di mana ribuan orang berkumpul untuk sebuah konser di pusat kota.

Media lokal melaporkan, kekerasan bersenjata terjadi di wilayah West Side, di mana 25 orang ditembak dalam serangan terpisah.

Meski demikian, menurut Waller penembakan pada tahun 2018 menurun dari tahun lalu.

Chicago Tribune, yang telah melacak statistik penembakan, melaporkan bahwa penembakan di kota itu telah menurun lebih sedikit dari tahun 2017. Data hingga 1 Agustus 2018, ada 533 kasus penembakan di Chicago.

"Dengan tidak berarti statistik ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemenangan," kata Waller, seperti dikutip Reuters, Senin (6/8/2018).

Dia mengatakan bahwa polisi bekerja dengan kelompok penegak hukum lain untuk menargetkan aktivitas geng. "Saya berjanji, kami tidak akan dikalahkan," kata Waller.

Polisi tidak merinci secara spesifik tentang penembakan massal selama tujuh jam selama pekan lalu.

Credit sindonews.com

Senin, 06 Agustus 2018

Teknologi EOR Bantu Pengambilan Minyak di Blok Rokan

Fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas yang masuk dalam Blok Rokan di Riau, Rabu (1/8).

Foto: ANTARA FOTO

Teknologi EOR dibutuhkan untuk dua lapangan besar yaitu Minas dan Duri

CB, JAKARTA -- Geologiwan Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) harus dilakukan di Blok Rokan. Jika tidak, maka minyak akan sulit diambil karena seolah-olah ‘lengket’ di bebatuan.

“Jadi teknologi ini memang sangat dibutuhkan, terutama untuk dua lapangan besar yaitu Minas dan Duri. Dengan EOR maka minyak menjadi lebih cair dan lebih mudah dialirkan,” kata Rovicky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (4/8).

Di Blok Rokan, saat ini terdapat dua metode EOR yang dipakai. Pertama dengan mempergunakan air biasa yang dimasukkan ke dalam injection atau dikenal sebagai waterflooding. Kedua, dengan mempergunakan uap dan dikenal sebagai steamflooding.

Kedua metode tersebut, menurut Rovicky, sama-sama dibutuhkan, tergantung jenis minyak dan bebatuan. Untuk jenis minyak yang kental, berat dan mengandung lilin, maka yang dipakai adalah metode steamflooding. Sedangkan untuk minyak biasa yang tidak terlampau kental namun masih tersembunyi di pori-pori, yang dipakai adalah metode waterflooding.

Menyinggung Pertamina sebagai pihak yang akan mengelola Blok Rokan sejak 2021, Rovicky mengaku tidak khawatir. Karena menurutnya, BUMN itu sudah terbiasa menerapkan teknologi EOR di beberapa lapangan. “Secara teknologi, Pertamina mampu. Untuk waterflooding mereka tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk steamflooding, harus menyesuaikan,” ujarnya.

Pertamina memang sudah menerapkan dan mengembangkan teknologi EOR. Pengembangan teknologi tersebut dikelola oleh Pertamina Upstream Technology Center (UTC). Di antaranya adalah Pengujian Viskositas Lapangan Bantayan, Formulasi Surfaktan SLS untuk Lapangan Rantau, Pre Feasibility Study CO2 EOR Lapangan Sukowati dan Lapangan Tambun, Pre Feasibility Study Steamflood Lapangan Batang, Implementasi software EOR predictive modeling, dan pengadaan Lab EOR Tahap 2.

Rovicky mengatakan, pengalaman Pertamina dalam menerapkan teknologi EOR bisa diaplikasikan di Blok Rokan. Hanya saja dia mengingatkan bahwa Pertamina harus cermat serta menyesuaikan dengan karakteristik yang ada.

“Jadi dari sisi knowledge, yes. Terpenting, Pertamina harus memperhitungkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Baik secara geologi maupun jenis minyak. Apalagi, seluruh peralatan dan teknologi tersebut sebenarnya sudah terpasang dan terinstal di lapangan di sana. Jadi Pertamina tinggal menjalankan saja teknologi itu," paparnya.

Credit republika.co.id

Barata Indonesia Akuisisi Pabrik Siemens Demi Omzet 20 Persen

PT Barata Indonesia (Persero) mengakuisisi pabrik milik PT Siemens Indonesia melalui penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA), Kamis (2/8). (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)

Jakarta, CB -- PT Barata Indonesia (Persero) menargetkan pendapatan perusahaan bisa naik 20 persen pada tahun depan usai mengakuisisi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components yang berlokasi di Cilegon, Banten.

Direktur Utama Barata Indonesia Silmy Karim mengatakan pabrik yang awalnya dimiliki oleh PT Siemens Indonesia itu akan menambah fasilitas atau komponen yang bisa diberikan kepada proyek pembangkit listrik di dalam negeri.

"Dengan pabrik Siemens ini maka kami bukan hanya bisa ekspor produk pembangkit, tapi juga bisa hasilkan produk asli Indonesia," ucap Silmy, Kamis (2/8).

Keberhasilan akuisisi ini ditandai dengan penandatanganan Asset Purchase Agreement (APA) antara Barata Indonesia dengan Siemens Indonesia.

Silmy memastikan seluruh biaya akuisisi menggunakan dana kas internal perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan pabrik tersebut.

"Nilainya masih rahasia, tapi nilai asetnya itu di atas 15 juta euro," imbuh Silmy.

Menurut Silmy, tingkat utilisasi pabrik Siemens Power dan Gas-Turbine Components sekitar 50 persen. Ia menargetakn utilisasi pabrik tersebut bisa semakin bertambah hingga 100 persen.

Selain itu, akuisisi ini juga berpotensi mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Barata Indonesia menjadi 80 persen dari posisi saat ini yang hanya 45 persen.

Terkait kinerja perusahaan, Silmy mengaku perusahaan meraih pendapatan lebih dari Rp1 triliun. Sementara, Barata Indonesia menargetkan pendapatannya tahun ini bisa mencapai Rp2,5 triliun.

"Pertumbuhan kami selalu baik, tahun lalu order kami saja naik 360 persen, sangat signifikan naiknya," pungkas Silmy.

Credit cnnindonesia.com

Perjalanan Chevron Kelola Blok Rokan hingga Jatuh ke Pertamina

Foto: Kiagoos Auliansyah/Infografis

Jakarta - PT Chevron Pacific Indonesia akhirnya harus mengalah dari perusahaan pelat merah, PT Pertamina (persero) setelah menguasai blok migas raksasa di Rokan, Riau 94 tahun lamanya.

Bagaimana kisahnya?

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 memiliki dua lapangan minyak terbesar, yakni Minas dan Duri. Kedua lapangan tersebut menjadi lapangan minyak terbesar karena hasil produksi yang berlimpah.

Chevron sendiri pertama kali datang ke Blok Rokan sejak tahun 1924 dan melakukan produksi pertama di tahun 1952. Saat itu, tingkat produksi di lapangan Minas masih berada di level 15.000 barel per hari (bph) dan terus meningkat lebih dari 100.000 bph.

Dalam perjalanan yang panjang tersebut, tahun 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sempat mempersilakan Chevron memperpanjang kontraknya. Sebab di tahun 2021 kontrak pengelolaan tersebut akan habis.

"Chevron akan habis kontraknya di Rokan pada 2021. Kami mengatakan, kalau mereka berharap ini diperpanjang, coba sampaikan usulan," kata Jonan kala itu.

Lantas, tidak ingin kehilangan Blok Rokan, Chevron terus berupaya dengan melakukan penawaran, salah satunya penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara full scale. Dengan EOR tersebut produksi Blok Rokan diperkirakan bisa mencapai 500.000 barel per hari.

Tetapi Pertamina tak diam saja, pihaknya juga mengajukan proposal untuk mengelola Blok Rokan di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mensejajarkan dengan perusahaan minyak papan atas dunia.

Akhirnya pada 31 Juli 2018 perebutan tersebut diselesaikan. Kementerian ESDM memutuskan pengelolaan Blok Rokan di tahun 2021 jatuh kepada Pertamina. Sebab Pertamina menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar US$ 784 juta atau Rp 11,3 triliun.

Kemudian, Pertamina juga menawarkan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun kepada pemerintah.

"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insya Allah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Credit finance.detik.com

Pertamina Dapat Blok Rokan, What's Next?

Foto: Nadia Permatasari/Infografis

Jakarta - PT Pertamina (Persero) diminta segera mencari mitra untuk mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Hal ini menyusul keputusan Kementerian ESDM yang memutuskan Pertamina sebagai pengganti PT Chevron Pasific Indonesia.

Pertamina baru bisa mengoperasikan Blok Rokan pada 2021. Sehingga masih memiliki waktu dua tahun untuk mencari mitra dan mematangkan konsep pengelolaannya.

Terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.

Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph.

'Saudara' Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude.

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2. Pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu.

Penasaran siapa yang menjadi mitra Pertamina di Blok Rokan? Simak selengkapnya di sini:

Permintaan Pemerintah

Pemerintah menyarankan PT Pertamina (Persero) menggandeng mitra dalam mengelola Blok Rokan. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, hal diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan.

"Apakah setelah ini akan ada share down nanti ada di Pertamina bagaimana dia menggandeng partner kalau itu untuk meningkatkan produksi. Kita menyarankan Pertamina mencari partner di bidang oil and gas hulu migas yang mampu meningkatkan produksi," kata dia, di JCC Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Apakah Pertamina tak mampu mengelola sendiri Blok Rokan?

"Bukan, kita menyarankan nanti dalam surat t&c kita elaborate lagi apa saran pemerintah sewaktu t&c ditandatangani," ujarnya.

Perihal mitra, Arcandra menyerahkannya ke Pertamina apakah akan menggandeng kontraktor eksisting atau bukan.

"Nanti diserahkan ke Pertamina, kan pemerintah menyerahkan 100% ke Pertamina, di situ ada hak BUMD Pemda 10%, sisanya aksi korporasi Pertamina," kata Arcandra.

Buka Peluang Chevron

Setelah dapat restu pemerintah mengoperasikan Blok Rokan, Pertamina membuka peluang kerja sama dengan operator lama yakni Chevron Pacific Indonesia.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan peluang tersebut tidak hanya untuk Chevron semata, melainkan perusahaan migas lainnya.

"Terbuka, dengan siapapun," kata Nicke saat acara FMB9 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Nicke menjelaskan, rencana Pertamina bermitra dalam mengoperasikan Blok Rokan dilakukan demi memitigasi risiko seperti teknologi dan pendanaan.

Dia menjelaskan, untuk memitigasi teknologi dalam mengelola blok bisa diatasi dengan mencari partner, terutama pada sumur-sumur yang belum pernah dikelola oleh Pertamina.

Selanjutnya, dengan bermitra juga bisa memitigasi risiko pendanaan. Pasalnya, Pertamina harus mengeluarkan sekitar US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.008 triliun (kurs Rp 14.413 per dolar AS) selama 20 tahun untuk mengelola wilayah kerja migas Rokan di Riau.

Siap 'Bajak' Karyawan Chevron

Pertamina juga siap merekrut karyawan PT Chevron Pacific Indonesia setelah Blok Rokan jatuh ke tangan BUMN migas itu di 2021.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perekrutan tersebut juga pernah dilakukan oleh Pertamina saat mengoperasikan Blok Mahakam dari Total.

"Ketika terjadi alih kelola dari operator lama ke Pertamina jangan sampai timbul lay off," kata Nicke saat acara FMB9 di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Dia menceritakan, pengalaman saat mengelola Blok Mahakam dari Total perusahaan pelat merah ini justru memberdayakan para pegawainya dalam mengoperasikan Blok Mahakam.

"Karyawan kita rekrut pindah menjadi karyawan Pertamina, demikian juga dengan Rokan, kita tetap menggunakan tenaga kerja lokal, malah akan menambah, jadi mengenai itu kita akan optimalkan sumber daya yang kompeten," tutup dia.

Yang Perlu Disiapkan Pertamina

Masih ada waktu dua tahun sampai 2020 untuk Pertamina menyiapkan strategi mengoperasikan ladang minyak terbesar di Indonesia. Lalu apa yang disiapkan BUMN sektor minyak sekarang?

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan hal utama yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Chevron Indonesia selaku operator saat ini.

"Lalu koordinasi dengan SKK Migas, pemerintah," kata Nicke saat acara FMB di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Koordinasi yang dimaksud, kata Nicke agar masa transisi dari Chevron ke Pertamina berjalan lancar. Serta mampu mempertahankan jumlah produksi yang ada saat ini.

Pasalnya, pada 2016 Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, angka itu hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini.

Oleh karena itu, hal utama yang dipersiapkan Pertamina adalah menjalin koordinasi dengan operator lama yakni Chevron dan juga pemerintah.

"Dalam masa transisi ini kita harus duduk bersama dengan operator lama untuk melakukan settlement seperti itu yang kemudian nanti akan divalidasi oleh SKK migas," ungkap dia.

Credit finance.detik.com