CUPUMA

Kamis, 05 Juli 2018

Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Erdogan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden Turki oleh Kepala Komisi Pemilihan Umum Turki. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.

Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.

Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.

Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.

Credit tempo.co

Pembicaraan Rusia-Pemberontak Kolaps, Rezim Suriah Gempur Suriah Selatan

DAMASKUS - Rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, melanjutkan serangan udara di selatan negara itu pada Rabu (4/7/2018). Aksi itu dilakukan setelah pemberontak mengatakan pembicaraan tentang pengambilalihan wilayah oleh pemerintah telah gagal.

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah memutuskan untuk merebut kembali wilayah selatan yang merupakan tempat lahirnya pemberontakan terhadapnya. Rusia telah membantu serangan selama dua minggu oleh pasukan Assad terhadap para pemberontak di provinsi selatan Daraa dan Quneitra, yang berbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Pada Rabu sore, para pemberontak bertemu dengan delegasi Rusia untuk menyampaikan keputusan mereka atas proposal Moskow untuk pengambilalihan rezim atas bagian selatan Ibu Kota provinsi.

Sekitar 90 menit setelah pertemuan itu dimulai, komando gabungan pemberontak untuk wilayah selatan mengumumkan pembicaraan telah "gagal".

"Negosiasi dengan musuh Rusia di Busra al-Sham telah gagal, setelah mereka bersikeras meminta menyerahkan senjata berat," kata kelompok pemberontak dalam pernyataan secara online.

"Tidak ada negosiasi di bawah ancaman," tambah pernyataan yang dimuat di akun Twitter itu, dan menuntut pembicaraan di bawah naungan PBB seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/7/2018).

Jurubicara Ibrahim Jabbawi mengatakan, pembicaraan itu tidak menghasilkan hasil apa pun karena Moskow bersikeras pemberontak menyerahkan senjata berat mereka dalam sekali jalan.

"Sesi itu berakhir. Tidak ada pertemuan di masa depan yang telah ditetapkan," kata Jabbawi.

Setelah pembicaraan itu gagal, pesawat Rusia dan rejim Damaskus kembali melakukan serangan di beberapa bagian provinsi untuk pertama kalinya dalam empat hari, kata pengamatan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris.

Satu sumber yang dekat dengan pembicaraan damai mengatakan para pemberontak bersedia menyerahkan senjata berat mereka dalam beberapa tahap.

Pertemuan itu menyusul satu jam sesi panjang pada hari Selasa. Saat itu para pemberontak mengusulkan bahwa tentara mundur dari kota-kota yang direbut kembali dan memberi bantuan kepada para pejuang serta warga sipil yang tidak ingin hidup di bawah kendali rezim melalui jalur aman ke wilayah yang dikuasai pemberontak di tempat lain.

"Moskow telah menolak mentah-mentah persyaratan dan menanggapi dengan proposal kontra," kata sumber itu.

Rusia mengatakan kepada para perunding bahwa pemindahan penduduk tidak dibahas dalam perundingan di selatan, meskipun telah sepakat untuk memindahkan mereka ke daerah lain seperti Ghouta Timur dan Aleppo.

Rusia bersikeras tentara akan kembali ke posisi sebelum 2011 dan polisi setempat akan mengambil alih kota-kota dengan koordinasi dengan polisi militer Rusia.

Sumber itu mengatakan sebelum pertemuan hari Rabu bahwa para pemberontak diharapkan memberikan "jawaban akhir" mereka.

"Hari ini akan menjadi putaran terakhir - baik para pemberontak menyetujui persyaratan ini, atau operasi militer dilanjutkan," kata sumber itu.

Moskow telah menggunakan tenggat waktu yang keras di masa lalu dengan pemberontak tetapi kadang-kadang memperpanjangnya.

Perpaduan antara tekanan militer dan perundingan telah memperluas kendali rezim Damaskus di provinsi Daraa menjadi sekitar 60 persen. Jumlah ini menggandakan wilayah yang dikuasai ketika operasi militer di mulai pada 19 Juni lalu.

Menurut PBB kekerasan di selatan Suriah telah menyebabkan 270 ribu hingga 330 ribu orang mengungsi. Wilayah selatan Suriah sendiri berbatasan dengan Yordania dan Datar Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Kedua negara telah menutup perbatasan mereka, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi untuk membiarkan warga Suriah melarikan diri ke tempat yang aman.

Lebih dari 140 warga sipil tewas sejak serangan dimulai.

Credit sindonews.com

Iran panggil dubes Prancis, Belgia, Jerman di Teheran

Bendera Nasional Iran (REUTERS/Leonhard Foeger)

London (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil duta besar Prancis dan Belgia serta kepala perwakilan Jerman untuk menyampaikan protes mengenai penahanan seorang diplomat Iran menurut siaran kantor berita Fars, mengutip pejabat kementerian.

"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.

Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.

Credit antaranews.com

Kepentingannya Terjamin, Iran Siap Pertahankan Perjanjian Nuklir

WINA - Iran akan tetap berada dalam perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani bersama Barat, tanpa Amerika Serikat (AS), jika pihak lain dapat menjamin kepentingannya. Hal itu diucapkan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani.

Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".

"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.

"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).

Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.

"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.

Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.

"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.

Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.

Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.

Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.

Credit sindonews.com

Israel Sesalkan Iran Diundang Bahas Kesepakatan Nuklir

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: EPA/Jim Hollander

P4 berupaya mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran

CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyesalkan keputusan negara kekuatan dunia, yakni Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina, mengundang Iran menghadiri pembicaraan tentang kesepakatan nuklir. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar di Wina, Austria, pada Jumat lusa.

Netanyahu mengatakan, pertemuan itu tentu akan membahas tentang cara-cara menghindari sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS). AS telah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi, tidak hanya kepada Teheran, tetapi juga negara-negara yang menjalin bisnis dengannya.

"Presiden Trump memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan buruk itu dan dia melakukan hal terbesar untuk keamanan dunia dan Israel," ujar Netanyahu pada Selasa (3/7), dikutip laman Mehr News Agency.

Oleh karena itu, Netanyahu menyesalkan keputusan negara kekuatan dunia yang justru berupaya menyelamatkan kesepakatan nuklir. "Sangat luar biasa bahwa P4 (Prancis, Inggris, Rusia, Cina) telah mengundang Presiden Iran Hassan Rouhani untuk menghadiri pertemuan itu, sementara Iran baru-baru ini mengirim sel teroris untuk melakukan aksi teror besar di Prancis," katanya.

Prancis, Inggris, Jerman, beserta Uni Eropa memang sedang berupaya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran setelah AS hengkang dari kesepakatan tersebut pada 8 Mei lalu. Mereka berpendapat kesepakatan nuklir Iran masih berfungsi sebagai alat untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Namun AS berpandangan lain. Presiden AS Donald Trump menilai kesepakatan nuklir masih belum memadai karena memberi ruang kepada Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya. Dalam kesepakatan tersebut memang tak disinggung perihal kegiatan pengembangan rudal Iran.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 2015 itu hanya mewajibkan Iran untuk tidak memanfaatkan nuklir untuk kepentingan militer. Nuklir hanya diizinkan digunakan untuk kepentingan sipil atau energi saja. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi yang diterapkan kepadanya akan dicabut.

Credit republika.co.id

Proposal Perdamaian Palestina-Israel Trump Diragukan

Donald Trump

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Gedung Putih harus dijalankan oleh orang-orang hebat

CB, RAMALLAH -- Seorang pejabat senior Palestina mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (4/7) dan menyebut ‘pria real estat’ tidak dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pernyataan tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat.

‘’Gedung Putih harus dijalankan oleh orang-orang hebat, bukan laki-laki real estate dan konflik Israel-Palestina tidak akan dipecahkan oleh cara pria real estate," katanya seperti dikutip dari laman the Times of Israel, Kamis (5/7).

Dikatakan Erekat, otoritas Palestina (PA) akan melanjutkan santunan keluarga dari warga Palestina yang dipenjarakan atau mati, setelah Israel menyetujui undang-undang pekan ini menahan jutaan pajak yang dikumpulkannya untuk Palestina.

Langkah Israel memperburuk krisis anggaran bagi rakyat Palestina, yang sudah terkena pemotongan bantuan AS. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memutuskan semua kontak dengan Washington atas pengakuan Trump karena menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember. Akibatnya, orang-orang Palestina tidak diikutsertakan Washington untuk membentuk proposal perdamaian.

Sebelumnya, Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner dalam kesempatan wawancara kepada surat kabar Palestina Al-Quds mendesak warga Palestina menolak rencana perdamaian pemerintahan Trump.

Saat itu, Erekat menanggapi wawancara Kushner dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rencana perdamaian adalah upaya untuk mengkonsolidasikan kontrol kolonial Israel atas tanah Palestina.

"Polos dan sederhana: Palestina dan hak-hak Palestina tidak dijual," katanya.

Credit republika.co.id

Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat, Aksi Protes Meletus

KHAN AL-AHMAR - Aksi protes warga Palestina meletus di sebuah desa di Tepi Barat yang diduduki setelah Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk hal tersebut.

Israel menurunkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar setelah sebelumnya militer memberikan pemberitahuan penyitaan tanah pada Selasa kemarin.

Sekitar 180 orang nomaden, beternak domba dan kambing, tinggal di gubuk-gubuk seng dan kayu di Khan al-Ahmar. Kota ini terletak di antara pemukiman utama Israel, Maale Adumim dekat Yerusalem, dan yang lebih kecil di timur laut, Kfar Adumim.

Khan al-Ahmar dibangun tanpa izin Israel, yang menurut warga Palestina tidak mungkin diperoleh. Israel telah lama berusaha untuk membersihkan orang-orang nomaden dari daerah di antara dua pemukiman itu, dan Mahkamah Agung Israel telah menyetujui pembongkaran itu pada bulan Mei lalu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan dengan mengusir orang-orang nomaden akan membuat kantong pemukiman yang lebih besar di dekat Yerusalem. Ini akan membuat Palestina lebih sulit untuk mencapai kedekatan teritorial di Tepi Barat, wilayah yang mereka inginkan bersama dengan Jalur Gaza untuk negaranya di masa depan.

Di Khan al-Ahmar, beberapa lusin warga Palestina bentrok dengan polisi Israel, yang memukuli sejumlah orang yang mereka seret. Sebuah layanan ambulans Palestina mengatakan 35 pemrotes terluka dan empat dari mereka dibawa ke rumah sakit. Polisi mengatakan dua orang ditangkap.

"Saya lahir di sini dan tidak akan pindah ke tempat lain," kata seorang Feisal Abu Dahok (45).

"Jika mereka menghancurkan desa, kami akan membangunnya lagi di sini atau di dekatnya," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/7/2018).

Israel mengatakan pihaknya berencana untuk merelokasi warga ke daerah sekitar 12 kilometer jauhnya, dekat desa Palestina Abu Dis.

Situs baru ini bersebelahan dengan landfill dan pembela hak asasi manusia mengatakan bahwa pemindahan paksa terhadap penduduk akan melanggar hukum internasional yang berlaku untuk wilayah yang diduduki.

Pada jumpa pers di Jenewa hari Selasa, seorang juru bicara untuk kantor hak asasi manusia PBB menyatakan prihatin atas laporan tentang pembongkaran yang akan datang.

"Selama lebih dari satu dekade warga di komunitas Khan al-Ahmar ... telah menolak upaya untuk pemindahan mereka untuk membuat jalan bagi perluasan pemukiman," kata Liz Throssell.

Dia mengatakan hukum humaniter internasional melarang penghancuran atau penyitaan properti pribadi oleh penguasa pendudukan, referensi ke Israel, yang merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967.

Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel yang telah dibangun di Tepi Barat ilegal. Namun Israel membantah anggapan ini.

Penduduk Khan al-Ahmar adalah anggota suku nomaden dari Badalin yang diusir dari Israel selatan oleh militer pada 1950-an.

Credit sindonews.com

Israel Hancurkan Desa Komunitas Badui di Dekat Yerusalem

Kampanye anti-pencaplokan tanah Badui Negev, Palestina

Foto: adalah.org

Pada Februari, buldoser Israel menghancurkan satu-satunya sekolah di komunitas Badui

CB YERUSALEM -- Pasukan Israel pada Rabu (4/7) menghancurkan desa komunitas Badui Palestina di dekat Yerusalem Timur di Tepi Barat yang diduduki. Sebanyak 10 rumah dna barak ternak hancur.

"Buldoser militer, yang didukung oleh pasukan Israel, menyerbu komunitas Abu al-Nawwar Badui saat fajar dan menghancurkan 10 rumah dan barak ternak Palestina," kata seorang juru bicara masyarakat, Daoud Jahaleen seperti dilansir Anadolu, (4/7).

Dia mengatakan desa itu adalah rumah bagi 687 warga Palestina, 65 persen dari mereka adalah anak-anak. Pada Februari, buldoser Israel menghancurkan satu-satunya sekolah di komunitas Badui, yang dikelilingi oleh dua permukiman Israel, Ma'ale Adumim dan Kedar.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Israel telah mencoba menyingkirkan komunitas Abu al-Nawwar untuk membuka jalan bagi proyek pemukiman E1 di Yerusalem Timur. Pada Selasa (2/7), PBB mengecam rencana Israel untuk menghancurkan komunitas Khan al-Ahmar Abu al Helu, komunitas Badui lainnya di dekat Yerusalem.

Otoritas Israel berusaha mengusir sekitar 10 ribu penduduk Badui di zona E1, yang terletak di sekitar 15 km di timur laut Yerusalem. Israel ingin membangun unit pemukiman khusus Yahudi yang menghubungkan Yerusalem ke permukiman Ma'ale Adumim.

Bangunan Israel yang direncanakan di E1 akan secara efektif memotong Tepi Barat menjadi setengahnya dan mencegah kedekatan wilayah negara Palestina di masa depan berdasarkan batas 1967. Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki dan menganggap semua bangunan pemukiman Yahudi di atas tanah itu ilegal.

Credit republika.co.id

Negara NATO Balas Surat Kritikan dari Donald Trump

Salinan surat yang dikirim ke Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg oleh Presiden AS Donald Trump yang menuntut peningkatan belanja NATO oleh Norwegia. Salinan surat difoto di Washington, Selasa, 3 Juli 2018. Surat itu diberikan kepada Associated Press oleh Pertahanan Norwegia Kementerian. [Foto AP/J. David Ake]

CB, Jakarta - Negara-negara NATO membalas kritikan Amerika Serikat yang menyebut mereka tidak mengeluarkan anggaran yang cukup untuk pertahanan menjelang KTT NATO pekan depan.
29 negara anggota NATO akan bertemu dalam KTT yang akan berlangsung 11-15 Juli di Brussels, Belgia. Menjelang pertemuan ini, Donald Trump telah mengirim surat kepada pemerintah Norwegia dan negara NATO lainnya, menuntut agar mereka meningkatkan belanja pertahanan mereka.

Setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014, negara-negara NATO sepakat untuk menghentikan pemotongan anggaran pertahanan, untuk mulai mengeluarkan tidak kurang 2 persen dari PDB negara untuk pertahanan dalam periode 10 tahun.Dilaporkan Associated Press, 4 Juli 2018, Menteri Pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, mengatakan Norwegia berkomitmen dalam keputusan KTT NATO pada 2014 dan menindaklanjuti hal ini. Norwegia telah menghabiskan jauh melampaui target NATO pada peralatan militer terbarunya.
Sementara Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan pada Selasa, bahwa Jerman menerapkan target 2 persen dan siap untuk mengambil tanggung jawab substansial dalam aliansi.
"Jerman berinvestasi sebanyak yang diperlukan, yang sesuai dan adil terhadap sekutu atau mitra kita bersama dalam aliansi," kata Ursula.
KTT NATO mendatang adalah pertemuan besar pertama sejak Kelompok G7 di Kanada bulan lalu. Pejabat NATO prihatin bahwa perang dagang AS dengan sekutunya, serta penarikan AS dari perjanjian iklim global Paris dan kesepakatan nuklir Iran, dapat merusak persatuan aliansi NATO.

Dalam surat kepada Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, pada 19 Juni, Trump menulis Norwegia sebagai sekutu NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia tidak memiliki tekad untuk mengucurkan 2 persen dari domestik bruto produk untuk pertahanannya.Maksud serupa juga dikirim ke Belgia, di mana Trump mengatakan akan semakin sulit untuk membenarkan warga Amerika mengapa beberapa negara terus gagal memenuhi komitmen keamanan kolektif bersama.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (kiri), berbicara dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Istana Moncloa di Madrid, Spanyol, Selasa, 3 Juli 2018. Stoltenberg mengunjungi negara sekutu sebelum KTT NATO di Brussels, Belgia.[AP Photo / Paul White]
Trump mengkritik mitra NATO-nya karena tidak mengeluarkan cukup uang dan mengklaim mereka berutang ke AS. Ketika dia baru saja menjabat, Trump bahkan menyarankan AS, sebagai anggota NATO terkuat, untuk menarik diri agar tidak melindungi negara-negara yang tidak berusaha sendiri.
Perdana Menteri Belgia Charles Michel menganggap surat yang diterimanya sebagai hal biasa menjelang pertemuan seperti KTT NATO.
"Kami berpartisipasi dalam banyak operasi militer dengan sekutu NATO kami dan pemerintah inilah yang memutuskan untuk mengakhiri pengurangan belanja pertahanan secara sistematis," kata Michel.
Kepala Komunikasi Menteri Pertahanan Kanada, Harjit Sajjan, mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan hingga 70 persen lebih selama dekade berikutnya.
“Rencana ini telah dihitung biayanya secara ketat, didanai sepenuhnya, dan melayani kebutuhan pertahanan Kanada. Hal ini juga mendukung peran jangka panjang kami sebagai penyumbang aktif untuk perdamaian dan keamanan global,” kata Direktur Komunikasi, Renée Filiatrault.

Di samping retorika politik dari Donlad Trump, angka 2 persen tidak menyangkut pengeluaran untuk NATO dan tidak ada yang berutang. Ini tentang ukuran anggaran pertahanan nasional saja. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh negara ketika melihat pembagian beban adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk peralatan militer baru dan kontribusi untuk operasi NATO.Namun, AS membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan dibandingkan gabungan lainnya, yakni 3,61 persen dari PDB pada 2016, atau sekitar US$ 664 miliar. Ini berati dua pertiga dari total pembelanjaan untuk anggaran nasional, menurut perkiraan NATO.

"Seperti yang Anda ketahui, dia (Trump) telah menunjukkan rasa frustrasinya pada beban keuangan bahwa Amerika Serikat diperlakukan tidak adil dipaksa untuk menanggung, dan dia ingin perubahan," Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Hogan Gidley merujuk pada beban keuangan untuk NATO, seperti dikutip dari Financial Express.Trump berpendapat bahwa janji dibuat dan harus disimpan. Yang lain berpendapat bahwa 2 persen hanyalah pedoman saja.
"Anda dapat meminta 10 pengacara untuk memberikan penafsiran hukum atas dokumen itu dan kemudian Anda akan memiliki, saya kira, 10 interpretasi yang berbeda. Dokumen ini bukan dokumen hukum. Ini adalah dokumen politik dengan komitmen politik, kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Credit tempo.co

Kisruh Belanja Militer NATO, Persekutuan AS - Inggris Terancam

Jim Mattis, Menteri Pertahanan AS. REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah menyasar Inggris, sekutu militer paling setia Amerika Serikat dalam perang di Irak dan Afghanistan, salah satu di antara beberapa negara NATO yang dikirim surat kritikan karena terlalu sedikit membelanjakan anggaran pertahanannya.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengancam akan mengganti Inggris dengan Prancis sebagai sekutu militer utamanya kecuali Inggris meningkatkan belanja militernya, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirim pada 12 Juni.

Kata-kata tegas dari Mattis kepada Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson, mencatat Inggris adalah salah satu sekutu NATO yang sudah memenuhi target aliansi untuk menghabiskan 2 persen pengeluaran ekonominya pada sektor militer.

Pangeran Charles asal Inggris berbincang dengan sejumlah tentara saat ikuti latihan militer dalam kunjungannya ke Resimen Mercian di Bulford, Wiltshire, Inggris, 9 Februari 2018. REUTERS
Namun dikatakan dalam surat ini, itu tidak cukup. Peran global Inggris akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan melebihi dari apa yang kita harapkan dari sekutu yang hanya memiliki kepentingan regional, tulis Mattis dalam suratnya, seperti dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018.
"Saya prihatin bahwa kemampuan Anda untuk terus memberikan landasan militer yang kritis ini ... yang beresiko runtuh," tulis Jim Mattis, yang meminta rencana jelas dan pemenuhan anggaran pertahanan dari Inggris sebelum KTT NATO pekan depan.
Surat itu menunjukkan tekad Presiden AS Donald Trump untuk menekan sekutu NATO agar secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer menjelang KTT NATO di Brussels.

Sejak Perdana Menteri Tony Blair bersumpah untuk membantu Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001, Inggris menjadi sekutu utama AS di Irak dan Afghanistan, dan kehilangan 600 tentaranya. Perang Afghanistan dipimpin oleh jenderal Inggris selama puncak konflik tengah berlangsung, sementara Amerika Serikat memimpin di Irak."Adalah kepentingan terbaik kedua negara kita bagi Inggris untuk tetap menjadi mitra pilihan AS. Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa sekarang adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan," tulis Jim Mattis memuji Prancis yang meningkatkan anggaran militernya.

Tentara Inggris di Afganistan saat peringatan berakhirnya Perang Dunia I di Lapangan udara Kandahar, Ahad 9 November 2014, di Kandahar, Afganistan. Matt Cardy/Getty Images
Donald Trump telah mendesak anggota NATO untuk memenuhi target aliansi militer Barat menghabiskan setidaknya 2 persen dari PDB mereka untuk tujuan militer atau AS akan menarik diri dari NATO.
Dilansir dari Press TV, Prancis telah menunjukkan komitmen nyata untuk tujuan itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron baru-baru ini berjanji untuk menginvestasikan tambahan Rp 4300 triliun untuk militer hingga 2025.

Sementara Inggris telah memotong belanja pertahanan selama satu dekade terakhir untuk menyesuaikan anggaran dengan program penghematan yang juga melakukan pemotongan belanja domestik. Bagaimanapun Inggris dan Prancis masih memegang peringkat militer yang paling kuat di Eropa.
Beberapa anggota parlemen Inggris menyerukan pembelanjaan meningkat menjadi 2,5 atau 3 persen dari pengeluaran nasional sebelumnya yang ditetapkan 2 persen. Namun pemerintah Inggris juga di bawah tekanan untuk mengucurkan lebih banyak anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan polisi, sementara rencana untuk menarik diri dari Uni Eropa dengan Brexit-nya telah memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Credit tempo.co

AS Desak Inggris Tingkatkan Anggaran Pertahanan

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis mendesak pemerintah Inggris untuk meningkatkan anggaran pertahan mereka. Desakan ini disampaikan Mattis dalam sebuah surat kepada Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson.

"Sebuah negara global seperti Inggris, dengan kepentingan dan komitmen di seluruh dunia, akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan di luar apa yang kita harapkan dari sekutu dengan hanya kepentingan regional," bunyi surat tersebut.

"Tidak adanya kekuatan militer yang mumpuni, perdamaian dunia dan stabilitas akan berada pada risiko lebih lanjut," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (4/7).

Mattis, dalam surat itu kemudian menyatakan keprihatinan bahwa kekuatan militer Inggris bisa berisiko mengalami erosi. Dia juga membandingkan Inggris dengan Prancis, yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan secara signifikan.

“Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa saat ini adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan. Sekutu lainnya seharusnya mengikuti. Adalah kepentingan terbaik bagi kedua negara kita agar Inggris tetap menjadi mitra pilihan AS," ucapnya.

“Ini bukan hak saya untuk memberi tahu Anda bagaimana memprioritaskan pengeluaran domestik Anda, tapi saya harap Inggris akan segera dapat berbagi dengan kami cetak biru pertahanan terdepan yang jelas dan sepenuhnya didanai, yang akan memungkinkan saya untuk merencanakan keterlibatan masa depan kita dengan kekuatan dan kepercayaan diri penuh," ungkapnya.

Media-media Inggris berpendapat bahwa surat itu mungkin telah dibocorkan oleh Williamson, yang ingin melihat kenaikan anggaran pertahanan negara tersebut. Surat itu juga telah dinilai oleh media setempat sebagai intervensi dalam kebijakan domestik Inggris.

Credit sindonews.com

Serangan di Suriah, Putra Pemimpin ISIS Terbunuh

Abu Bakr Baghdadi. (REUTERS/Social Media Website via Reuters TV)

Jakarta, CB -- Putra pemimpin ISIS dikabarkan terbunuh dalam sebuah serangan di Suriah.

"Hudhayfal al-Badri, putra pemimpin negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, terbunuh dalam serangan di wilayah tengah Suriah," kata agen propaganda ISIS, Amaq pada Selasa (3/7).

Al-Badri tewas dalam "operasi melawan Nussayriyyah dan Rusia di pembangkit listrik tenaga panas yang terletak di Homs", kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Nussayriyyah adalah istilah yang digunakan IS untuk sekte agama minoritas Alawit Presiden Bashar al-Assad. IS mendeklarasi perbatasan di Syria dan Iraq "Kalifat" pada tahun 2014, menguasai sepertiga Irak.

Sejak saat itu para jihadis kehilangan banyak tempat setelah serangan balasan dari pasukan Suriah dan Irak yang operasinya dipimpin AS. Para jihadis pun jarang terlihat karena pegerakan mereka terbatas.

Grup Negara Islam diperkirakan mengontrol tidak lebih dari tiga persen wilayah di Suriah. Desember lalu pemerintahan Irak menyatakan kemenangan atas IS, namun militer Irak tetap melanjutkan operasi reguler yang menargetkan perbatasan Suriah.

Pemimpin IS, Baghdadi, yang sering diisukan telah meninggal, masih hidup di wilayah Suriah dekat dengan perbatasan Irak, kata seorang pejabat intelijen Irak pada bulan Mei. Baghdadi dikatakan hanya bergerak dengan pengikutnya yang sedikit.

Berasal dari Irak, Baghdadi dijuluki "pria yang paling dicari di bumi" dan AS menawarkan hadiah US$25 Juta atau sekitar Rp358 miliar jika berhasil menangkapnya.

Pejabat Irak mengatakan telah menutup pergerakan Jihadis setelah pasukan Irak menangkap lima komandan IS dalam serangan di Suriah 24 Maret.

September tahun lalu, Baghdadi mengirimkan pesan suara kepada para pejuangnya di Suriah dan Irak untuk "melawan" musuh-musuh mereka. Baghdadi memiliki empat anak dengan istri pernamanya dan seorang putra dari istri keduanya.

Credit cnnindonesia.com

Ketegangan di Afghanistan meningkat, protes di bagian utara jadi kerusuhan

Seorang pria menangis di samping seorang anak perempuan terluka di sebuah rumah sakit setelah serangan bunuh diri di Kabul, Afganistan, Minggu (22/4/2018). (REUTERS/Mohammad Ismail)

Mazar-i-Sharif, Afghanistan (CB) - Satu orang tewas dan sembilan orang lagi cedera di Provinsi Faryab, Afghanistan Utara, Rabu, selama protes yang mempertegas ketegangan antara pemimpin regional tangguh dan Presiden Ashraf Ghani sebelum pemilihan umum pada Oktober.

Ratusan demonstran berkumpul di Maiman, Ibu Kota Provinsi Faryab di Afghanistan Utara, untuk menuntut pembebasan komandan militer kenamaan yang dekat dengan Jenderal Abdul Rashid Dostum, Wakil Presiden dari Suku Uzbek yang kini hidup di pengasingan di Turki.

Komandan itu, Kepala Polisi Wilayah Nizamuddin Qaisari, ditangkap setelah pertengkaran rusuh selama satu pertemuan dengan pemimpin pasukan keamanan pemerintah pada Senin, sehingga menyulut protes marah dari pendukung Dostum.

Pertengkaran tersebut telah menyoroti keamanan yang rapuh di Faryab, tempat petempur IS telah memperposisi, dan memerangi komandan milisi yang memiliki afiliasi longgar dengan pemerintah.

Dostum, yang hidup di pengasingan di Turki setelah tuduhan bahwa ia memerintahkan penentang politik disiksa dan diserang secara seksual, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pembebasan Qaisari dan memperingatkan provinsi itu, yang berada di perbatasan dengan Turkemistan, dapat terjerumus ke dalam kerusuhan.

Protes tersebut berubah jadi kerusuhan ketika pemrotes berusaha memaksa masuk ke kompleks gubernur dan pasukan keamanan melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan mereka, kata Juru Bicara Polisi Provinsi Karim Yourish.

Tapi Kepala Dewan Provinsi Mohammad Tahir Rahmani mengatakan satu orang tewas dan delapan orang lagi cedera dalam penembakan itu, yang kemudian membuat kerumunan massa menerobos ke dalam kompleks.

"Kami berusaha mengendalikan pemrotes dan melakukan protes damai, tapi sayangnya itu berubah jadi kerusuhan setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan," kata Rahmani, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia menambahkan seorang anggota Dewan Provinsi termasuk di antara orang yang cedera.

Kerusuhan tersebut menggaris-bawahi peran penting yang dimainkan Dostum dalam politik meskipun kemarahan internasional yang membuat ia meninggalkan Afghanistan tahun lalu.

Sejak ia hidup di pengasingan, telah beredar laporan rutin bahwa ia akan kembali ke Afghanistan, tempat ia mengomandani kelompok yang setia di kalangan Suku Uzbek --yang merupakan minoritas penting di bagian utara negeri itu.

Sementara pemilihan anggota Parlemen dijadwalkan berlangsung pada Oktober dan pemilihan presiden pada awal tahun depan, ketegangan telah meningkat antara para pemimpin regional yang tangguh, seperti Dostum, dan Pemerintah Presiden Ghani, yang didukung Barat, di Kabul.

Pekan ini, Atta Mohammad Noor, mantan gubernur Provinsi Balkh yang mundur pada Maret, setelah sengketa berbulan-bulan dengan pemerintah sentral, mengumumkan gerakan baru oposisi yang diberi nama Koalisi Nasional Agung Afghanitan.

Noor, pemimpin satu partai yang kebanyakan didukung Suku Tajik, memiliki hubungan dengan Dostum dan Mohammad Mohaqiq --seorang tetua etnik minoritas Hazara. Ia telah berkeras bahwa koalisi itu akan terlibat dalam mengawasi pemilihan umum.

Ketegangan politik adalah pengalihan buat pemerintah sentral saat pemerintah memerangi gerilyawan Taliban dan ancaman yang meningkat dari ISIS.

Credit antaranews.com

Pasukan Filipina rebut kota sesudah bentrok dengan pegaris keras

Dokumentasi warga berjalan di antara reruntuhan rumah mereka saat diizinkan untuk kembali pertama kali sejak terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah dengan kelompok bersenjata pendukung ISIS pada Mei 2017 di kota Marawi, Filipina, Kamis (19/4/2018). (REUTERS/Erik De Castro)

Manila (CB) - Tentara Filipina didukung kendaraan lapis baja merebut kembali kota selatan, yang dikuasai 12 jam pegaris keras, dengan empat pemberontak tewas dalam bentrokan perkotaan, kata tentara Filipina, Rabu.

Bentrokan itu menyusul peringatan Presiden Rodrigo Duterte bahwa sisa kelompok keras pendukung ISIS melakukan pembibitan dan masih merencanakan serangan terhadap beberapa kota selatan untuk mendirikan negara merdeka dan terpisah.

Tentara mengejar pegaris keras Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro (BIFF), yang lari ke perbukitan sesudah mencoba menguasai kota rawa, kata pernyataan Letnan Kolonel Harold Cabunoc, komandan batalion tentara.

Tentara akan terus "mengganggu rencana BIFF menabur teror di masyarakat" di daerah bergolak selatan itu, kata Cabunoc.

Belum ada tangapan dari kelompok garis keras itu.

Ratusan warga tetap tinggal di daerah perlindungan dan tidak diizinkan pulang sesudah pasukan membersihkan peledak rakitan dan ranjau lain di Datu Paglas itu.

Cabunoc menyatakan empat pegaris keras tewas dan dua lagi luka. Satu tentara dan seorang milisi setempat juga terluka.

Tentara menyatakan serangan Datu Paglas bisa jadi adalah ujian, karena daerah itu dekat dengan pangkalan pegaris keras di daerah rawa tersebut.

Sejak Maret, tentara mengalihkan gerakan tempurnya dari Marawi, kota tepi danau di Mindanao, yang dilanda perang lima bulan pada tahun lalu, ke rawa di pulau itu, tempat pegaris keras pendukung ISIS bergiat.

Lebih dari 40 petempur BIFF tewas dalam empat bulan belakangan pasukan dalam serangan udara dan darat tentara, yang digambarkan sebagai langkah pencegahan untuk menggagalkan serangan pegaris keras terhadap perkotaan.

Credit antaranews.com

Najib Razak Bebas dengan Jaminan 1 Juta Ringgit

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Foto: REUTERS/Edgar Su

Najib Razak ditangkap di rumahnya pada Selasa (3/7) sore

CB, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak dibebaskan setelah mendapat jaminan dari dua anaknya, yang membayar sebagian dari jaminan 1 juta ringgit, yang ditetapkan Mahkamah Tinggi Kualalumpur, pada Rabu (4/7). Jaminan tersebut dibayarkan oleh Mohd Norashman Najib dan Nooryana Najwa Najib di bank dalam gugus mahkamah Kualalumpur itu.

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memastikan jaminan 1 juta ringgit dikenakan kepada Najib Razak dengan dua penjamin serta mereka perlu menyerahkan paspor diplomatik dan paspor umum. Jaminan tersebut dibayar secara angsuran pada Rabu (4/7) dan Senin (9/7) depan.

Najib Razak meninggalkan pekarangan mahkamah di Jalan Duta Kualalumpur itu dengan kendaraan Toyota Vellfire putih pada pukul 15.30. Dia menyatakan tidak bersalah atas tiga tuduhan penyalahgunaan uang dan korupsi uang berjumlah 42 juta ringgit terkait perusahaan SRC International Sdn Bhd.

"Jika ini harga yang saya terpaksa bayar karena 42 tahun mengabdi untuk rakyat dan negara, saya akan rela," kata Najib Razak kepada media.

Najib mengatakan dakwaan itu, yang dihadapinya pada Rabu, adalah kehendak pemerintah baru.

Credit republika.co.id

Empat Dakwaan Korupsi, Eks-PM Najib Sebut Diri Tak Bersalah

Eks-PM Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Kuala Lumpur, Rabu (4/7). (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan dirinya tidak bersalah atas empat tuduhan korupsi yang diajukan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Rabu (3/7).

Pengadilan atas tuduhan korupsi Najib digelar hanya beberapa pekan setelah kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam pemilihan umum Malaysia. Tuduhan korupsi atas skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dana investasi yang didirikan Najib disebut-sebut membawa andil besar dalam kekalahan Barisan Nasional dan partai Najib, United Malays National Organization (UMNO).

Pria yang akan berulang tahun ke-65 pada 23 Juli mendatang tersebut dikenakan tiga dakwaan kriminal melanggar kepercayaan dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Najib dituduh menggunakan posisinya untuk menerima gratifikasi terkait dana total 84 juta ringgit (Rp298 miliar) dari SRC International, unit yang pernah berada di bawah 1MDB.

Dilansir Channel News Asia, Najib menyatakan diri tidak bersalah setelah pembacaan dakwaan. Tiap dakwaan membawa ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Pada dakwaan pertama, Najib dituduh melakukan pelanggaran kejahatan kepercayaan melibatkan dana 27 juta ringgit (Rp95 miliar) saat masih menjabat sebagai perdana menteri, merangkap menteri keuangan Malaysia dan penasihat SRC International.

Tuduhan kedua, Najib didakwa melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan atas dana SRC International senilai lima juta ringgit (Rp17,7 miliar) saat dia masih menjabat sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia. Pelanggaran itu dilakukan di AmIslamic Bank antara 24 Desember dan 29 Desember 2014.

Dakwaan ketiga, Najib dituduh melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan melibatkan 10 juta ringgit (Rp35,5 miliar), antara 10 Februari dan 2 Maret 2015 di tempat yang sama.

Pada dakwaan keempat, Najib dituduh menggunakan jabatannya sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia untuk melakukan penyuapan sebesar 42 juta ringgit (Rp149 miliar). Pelanggaran tersebut dilakukan saat Najib terlibat dalam keputusan atas nama pemerintah untuk memberikan jaminan pinjaman dari Dana Pensiun ke SRC Internasional sebesar empat miliar ringgit (Rp14,2 triliun).

Menurut Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Najib melakukan pelanggaran tersebut di Kantor Perdana Menteri, Putrajaya pada rentang waktu 17 Agustus 2011 hingga 8 Februari 2012.

Jika terbukti bersalah, Najib terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara, serta denda minimal setara dengan nilai suap.

Najib ditangkap di rumahnya oleh gugus tugas khusus yang menyelidiki skandal 1MDB, Selasa (3/7).

Saat dakwaan terhadapnya dibacakan, Najib hanya mengangguk menunjukkan dia memahami tuduhan-tuduhan tersebut.

Pekan lalu, polisi menyita tas mewah, perhiasan, uang tunai dan barang-barang senilai US$225 juta.

Barang-barang itu disita sebagai bagian dari penyelidikan skandal korupsi 1MDB.

Juru bicara Najib menggambarkan penangkapan 'bermotif politik' dan akibat 'pembalasan politik' pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang terpilih dalam pemilu Mei lalu.

"Najib akan menentang tuduhan dan membersihkan namanya di pengadilan," kata juru bicara eks-PM Malaysia Najib Razak dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNN.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 04 Juli 2018

Gandeng Raytheon, Amerika Serikat Kembangkan Senjata Laser

Raytheon mengembangkan senjata laser untuk Marinir AS yang dipasang pada kendaraan darat taktis, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.[www.raytheon.com]

CB, Jakarta - Raytheon, produsen senjata asal Amerika Serikat, sedang mengembangkan sebuah rancangan awal sistem persenjataan laser kelas 100 kiloWatt untuk integrasi kendaraan taktis kelas menengah. Ini adalah kontrak program Demonstrasi Energi Taktis Bertenaga Energi Tinggi (HELTVD) Amerika Serikat senilai US$ 10 juta atau Rp 144 miliar.
HELTVD, adalah program sains dan teknologi Angkatan Darat AS, bagian dari inisiatif Indirect Fire Protection Capability Increment 2 Angkatan Darat.
"Keunggulan dari sistem ini adalah sistem ini mandiri," kata Roy Azevedo, wakil presiden Intelijen, Pengintaian dan Sistem Pengawasan di unit bisnis Space and Airborne Systems milik Raytheon, seperti dilaporkan Bussines Insider, 3 Juli 2018.
"Sensor penargetan multi-spektral, serat laser gabungan, daya dan sub-sistem termal dimasukkan dalam satu paket. Sistem ini dirancang untuk melumpuhkan roket, artileri atau tembakan mortir, atau drone kecil," tambah Roy Azevedo.

US Army Tactical High Energy Laser (THEL).[www.ausairpower.net]
Setelah dua program HELTVD rampung, salah satu pemasok akan diberikan proyek pengembangan sistem dan kontrak demonstrasi oleh Angkatan Darat untuk membangun dan mengintegrasikan sistem senjata pada Kendaraan taktis kelas menengah. Keputusan kontrak Sistem, Pengembangan dan Demonstrasi, bernilai hampir US$ 130 juta atau Rp 1,8 triliun dan diperkirakan dimulai pada awal 2019.
Dilansir dari situs resmi Raytheon, senjata laser adalah senjata tanpa peluru, dan meriam tanpa selongsong untuk senjata masa depan.
Senjata laser mmengubah kemampuan militer mempertahankan diri dari serangan tanpa harus membuat, mengangkut atau menyimpan amunisi. Operasional senjata laser murah dan amunisi tidak pernah habis selama ada daya listrik.
“Kami berada di titik puncak, dan kami tidak main-main soal ini, kami memperoleh ini dari aspirasi, dari model laboratorium, untuk sesuatu yang dapat kami gunakan di lapangan,” kata Rick Hunt, wakil presiden untuk Operasi Angkatan Laut di Raytheon.
Raytheon, yang membangun laser pertama sejak 1960, mempelopori pengembangan laser untuk Marinir Amerika Serikat untuk dipasang di kendaraan taktis. Pada 2010, senjata laser sukses menembak empat drone sasaran di langit. Raytheon adalah salah satu dari beberapa kontraktor pertahanan yang dipilih oleh Office of Naval Research untuk mengembangkan senjata laser bertenaga tinggi yang mampu menghantam target yang bergerak cepat.
Raytheon telah memproduksi lebih dari 50.000 senjata laser militer berkekuatan rendah, termasuk peralatan penglihatan dan pembidik, dan saat ini membuat beragam amunisi berpandu laser, termasuk peluru artileri, bom dan roket.

Credit tempo.co

Jepang pilih sistem pertahanan peluru kendali Aegis Ashore buatan Lockheed Martin

undefined. Aegis Ashore adalah varian darat dari Sistem Persenjataan Aegis yang dioperasikan Angkatan Laut America Serikat di kapal perang mereka, dan menjadi pokok dari Fase II dan Fase III sistem Pendekatan Adaptif Fase Eropa. Sistem Aegis Ashore ini menggabungkan komponen-komponen Sistem Persenjataan Aegis yang ada di kapal perang, meliputi pusat kendal, sistem radar AN/SPY-1, Sistem Peluncur Peluru Kendali Vertical Mark 41, dan Peluru Kendali Pencegat Standar-3 (SM-3). Aegis Ashore dimaksudkan sebagai penangkal sistem pertahanan tingkat menengah dan pleura kendali jarak menengah. Dua situs kompleks Aegis Ashore pertama yang direncanakan dibangun ada di Deveselu, Romania dan Redzikowo, Polandia. Sedangkan radar X-band AN/TPY-2 di Turki mampu memberi kinerja penjejakan peluru kendali lawan yang diluncurkan dari Timur Tengah secara lebih akurat dan mumpuni. (lockheedmartin.com)

... membeli dua peluncur Aegis Ashore untuk dikerahkan pada 2023 dalam upaya peningkatan pertahanannya terhadap persenjataan Korea Utara dan China...

Tokyo (CB) - Jepang memilih sistem pertahanan titik aktif radar canggih Aegis Ashore buatan Lockheed Martin Corp sebagai pranata pertahanan peluru kendali bernilai miliaran dolar, kata pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang berencana membeli dua peluncur Aegis Ashore untuk dikerahkan pada 2023 dalam upaya peningkatan pertahanannya terhadap persenjataan Korea Utara dan China. Pembelian itu juga bisa membantu meredakan gejolak perdagangan dengan Washington.

Reuters, pekan lalu, melaporkan, calon untuk pranata sistem pertahanan aktif radar itu adalah SPY-6 dari Raytheon Co dan Long Range Discrimination Radar (LRDR) versi Lockheed Martin.

Dengan keputusan itu, berarti Jepang dapat menambahkan pembelian ke proposal anggaran pertahanan, yang dijadwalkan disiarkan pada Agustus.

Dua situs penempatan Aegis Ashore, kemungkinan menelan biaya setidak-tidaknya dua kali lipat dari perkiraan awal, yaitu Rp28,2 triliun, kata sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Tokyo untuk membeli lebih banyak peralatan militer Amerika Serikat dan barang-barang lain untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Jepang.

Surplus perdagangan tahun per tahun antara Jepang dan Amerika Serikat pada Mei turun 17,3 persen menjadi Rp43 triliun, menjadi tingkat terendah sejak Januari 2013 ketika Jepang meningkatkan impor batu bara dan pesawat Amerika Serikat.

Proposal anggaran terbaru Jepang datang di tengah berkurangnya ketegangan regional setelah KTT 12 Juni di Singapura antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Pada pertemuan itu, Kim mengulang kembali janji untuk bekerja menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea, meskipun tidak memiliki senjata nuklir yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi yang selama ini dicari Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Trump setuju untuk menghentikan latihan bersama dengan militer Korea Selatan selama negosiasi denuklirisasi dengan Pyongyang.

Perencana militer Jepang masih melihat Korea Utara sebagai bahaya. Mereka juga melihat kekuatan militer China yang semakin besar sebagai ancaman jangka panjang.

"Korea Utara perlu menunjukkan bahwa mereka sedang membuat langkah-langkah konkret untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya, dan mereka belum melakukannya," kata Menteri Pertahanan Jepang, Onondera, pada sebuah konferensi pers, Selasa.

Dia mengatakan belum ada keputusan yang dicapai pada pranata radar untuk Aegis Ashore.

Pejabat pertahanan Jepang mengatakan bahwa Aegis Ashore dari Lockheed Martin telah dipilih karena kemampuan pencariannya dan biaya siklus operasionalnya lebih rendah dari pranata buatan Raytheon.

Pejabat di Lockheed Martin dan Raytheon mengatakan belum diberitahu secara resmi tentang hasil penawaran radar tersebut.

Credit antaranews.com

Jepang Temukan Tiga Kapal Selam Era PD II Utuh di Dasar Laut

Ilustrasi. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jeffrey Jay Price/Released

Jakarta, CB -- Tiga kapal selam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, termasuk kapal selam yang diberikan oleh Nazi Jerman, ditemukan dengan kondisi utuh di dasar laut Jepang, dekat dengan Kyoto, kata para peneliti Selasa (3/7).

Para peneliti telah mengidentifikasi nama-nama kapal selam yang ditenggelamkan oleh pasukan yang dipimpin AS selama Perang Dunia II pada 1946.

"Kapal selam RO-68 buatan 1924, I-121 buatan 1927, dan U-boat yang diberikan Jerman kepada Jepang pada 1943 terbaring di dasar laut sedalam 90 meter Teluk Wakasa," kata Tamaki Ura, professor Institut Teknologi Kyushu anggota dari tim peneliti seperti dilansir kantor berita Kyodo.

Tim mulai mencari di daerah sejak Juni dengan menggunakan sonar dari kapal selam tak berawak untuk mencari bangkai kapal selam tersebut.

Ketiga bangkai kapal selam tersebut sebagian besar masih utuh sehingga mempermudah para peneliti untuk mengidentifikasi.

Credit cnnindonesia.com

Balas Kritik Trump, Jerman Anggarkan Belanja Militer Rp 67 T

Senapan serbu tentara Jerman, G36 terkenal sebagai salah satu senapan serbu terbaik di dunia. Didesain oleh biro Heckler and Koch, dengan besaran kaliber 5.56x45mm. Bundeswehr menggunakan senjata ini sejak tahun 1995, Amerika pun sangat tertarik dengan senjata satu ini, namun Jerman tidak mengizinkan senapan ini untuk diekspor karena teknologi yang sangat dirahasiakan. politi.co

CB, Jakarta - Rancangan anggaran federal Jerman menunjukkan peningkatan miliaran dolar AS dalam pembelanjaan pertahanan untuk 2019. Selama beberapa tahun terakhir, militer Jerman telah berjuang untuk mengatasi kekurangan di persenjataan mereka serta tekanan dari sekutu NATO-nya, yang mengkritik Jerman karena melanggar janji pada untuk memenuhi target anggaran militer.
Anggaran federal Jerman 2019 yang diusulkan, seperti dilaporkan Sputniknews, 3 Juli 2018, yang akan diajukan oleh Menteri Keuangan Olaf Scholz dari partai Sosial Demokrat (SPD), dilaporkan sebesar US$ 51,2 miliar atau Rp 736 triliun yang sebagian dikucurkan untuk militer.

Surat kabar bisnis Jerman, Handelsblat, dan Badan Pers Jerman (DPA) melaporkan dana sebesar US$ 4,7 miliar atau Rp 67,5 triliun, namun dana ini bukan hanya sekadar belanja untuk keperluan militer Jerman pada 2018, tetapi juga melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan sebelumnya untuk 2019, yakni sebesar US$ 785 juta atau Rp 11,2 triliun.Terlepas dari deretan migrasi yang lebih ketat dan kontrol perbatasan antara Kanselir Angela Merkel dan Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer, yang mempengaruhi koalisi Jerman yang berkuasa antara partai CDU dan CSU, Scholz ingin mengadakan sesi khusus pemerintah mengenai anggaran 2019 sebelum liburan musim panas. Parlemen Jerman akan merevisi dan mengesahkan draf sebelum musim gugur.

Pasukan Bundeswehr berdiri di dekat kendaraan lapis baja Marder, terlihat seorang pasukan Jerman memelihara jenggot tebal. Zagan, Polandia, 18 Juni 2015. Sean Gallup/Getty Images
Menurut surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung, karena perkiraan pajak terbaru memprediksi pendapatan pemerintah jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan, Scholz menjanjikan lebih banyak uang kepada militer, yang harus tunduk pada tekanan dari Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, anggota dari Persatuan Demokrat Kristen Angela Merkel.

Masalah pembelanjaan pertahanan ini telah menjadi salah satu sumber utama perselisihan antara SPD dan CDU/CSU Merkel, yang membentuk pemerintahan koalisi besar di Jerman. Proposal anggaran militer yang sebelumnya sangat rendah ditentang oleh von der Leyen. Dia mengkritik besaran dana karena tidak mencukupi untuk pembiayaan angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr.

Sejumlah tank Leopard milik Angkatan Darat Jerman menyeberangi sungai Neris saat mengikuti latihan Iron Wolf 2017 di Stasenai, Lituania, 20 Juni 2017. REUTERS/Ints Kalnins
Sementara Jerman sendiri dijadwalkan mengambil alih komando pasukan penanggulangan krisis NATO pada 2019, namun militernya menghadapi kekurangan pasokan militer. Daftar kekurangan juga termasuk keterbatasan pesawat tempur untuk beroperasi pada malam hari, pilot dalam Luftwaffe dan hanya empat dari 128 Eurofighter Typhoon yang siap terbang misi tempur.
"Kurang dari setengah dari 224 tank Leopard 2 siap untuk dioperasikan dan hanya lima dari 13 frigate Angkatan Laut yang layak berlayar," menurut Kementerian Pertahanan Jerman dalam Laporan Kesiapan Operasional Sistem Weapon Primer Bundeswehr 2017.

Berlin juga mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump, serta beberapa anggota NATO lainnya yang mengkritik Jerman mengucurkan anggaran kurang dari 2 persen dari kebutuhan PDB, yang disepakati anggota NATO pada 2014. Donald Trump berulang kali mengkritik negara-negara NATO lain karena tidak memenuhi komitmen mereka pada pembelanjaan pertahanan.Dilansir Xinhua, diperkirakan bahwa delapan sekutu NATO akan mencapai patokan dua persen pada akhir tahun ini, dan 15 anggotanya sedang berupaya untuk menganggarkan dua persen dari PDB-nya pada 2024.
Menteri Pertahanan Jerman memperkirakan pada Mei bahwa anggaran militer Jerman hanya akan tumbuh secara bertahap sebesar 1,24 persen dari PDB menjadi 1,3 persen pada 2019 dan 1,5 persen pada 2025. Sementara Perancis mendekati target dua persen, dengan 1,8 persen pada 2017, dan Spanyol pada 0,92 persen tahun lalu.

Credit tempo.co