Situasi Tegang, China Keluarkan Peringatan Perjalanan ke AS

Ilustrasi bendera China. (AFP Photo/Str)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar China di Washington mengeluarkan imbauan keamanan untuk warganya yang bepergian ke Amerika Serikat, di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Kedubes memperingatkan wisatawan China untuk memperhatikan sejumlah masalah, termasuk biaya medis tinggi, ancaman penembakan publik dan perampokan, penggeledahan dan penyitaan bea cukai, penipuan telekomunikasi dan bencana alam.

"Keamanan di Amerika Serikat tak baik. Sejumlah kasus penembakan, perampokan dan pencurian kerap terjadi," kata Kedubes dalam peringatan yang dikutip Reuters pada Selasa (3/7).



"Pelancong di Amerika Serikat harus waspada pada keadaan di sekitar dan individu mencurigakan, dan hindari keluar pada malam hari."

Di samping peringatan tambahan soal risiko bencana alam, imbauan ini serupa dengan yang dikeluarkan Kedubes pada Januari.

Ketegangan meningkat antara kedua negara terkait ancaman tarif.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump siap menjatuhkan tarif senilai $34 miliar untuk barang-barang tambahan dari China pada Jumat, merujuk pada praktik dagang tak adil.

China bersumpah akan membalas dengan seimbang pada produk-produk agrikultur AS dan berbagai barang lain, serta mengambil langkah "kualitatif" jika Trump meningkatkan konflik.

Kementerian Luar Negeri China, ketika ditanya apakah peringatan ini bermotif politik, menyatakan musim panas merupakan waktu di mana banyak warganya bepergian ke Amerika Serikat dan Kedubes berkewajiban untuk memperingatkan.

"Pengingat seperti ini dari Kedubes China di negara terkait, saya rasa ini sepenuhnya soal kewajiban," kata juru bicara Kemlu Lu Kang dalam pertemuan pers rutin.

Peringatan ini tak banyak dibahas di media sosial.

China kerap mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya di luar negeri, terutama di kawasan terdampak perang.

Namun, sejumlah pemerintah asing berpendapat Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi wisata, untuk mencapai keuntungan politik atau perdagangan, meski pemerintah China selalu menampik.

China melarang seluruh kelompok wisata ke Korea Selatan pada 2017, saat AS memutuskan memasang sistem pertahanan peluru kendali THAAD yang radarnya dikhawatirkan bisa menembus wilayah Negeri Tirai Bambu.





Credit  cnnindonesia.com

Kamboja Harapkan Indonesia Hidupkan 'Jejak Peradaban'

Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng di kantor Kementerian Pariwisata, Phnom Pen, Senin(2/7). (Dok. KBRI Phnom Penh)

Jakarta, CB -- Kamboja mengharapkan kerja sama dan bantuan Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata di negerinya. Salah satunya melalui pendidikan sumber daya manusia (SDM) di sekolah-sekolah pariwisata. Kamboja juga mengharapkan dukungan Indonesia untuk mengaktifkan kegiatan Jejak Peradaban atau Trail of Civilization (ToC). Kegiatan tersebut diinisiasi Pemerintah Indonesia di Candi Borobodur, Yogyakarta pada 2006 dan menghasilkan Borobudur Declaration.

"Kami mengharapkan Indonesia dapat memberikan bantuan terkait proses pengembangan SDM di sektor pariwisata Kamboja, terutama melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah pariwisata di Indonesia," kata Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng di kantor Kementerian Pariwisata, Phnom Pen, Senin(2/7).

Menteri Pariwisata Kamboja juga mengucapkan selamat dan menyambut baik penugasan sebagai Dubes RI untuk Kamboja yang baru, serta mengharapkan misi yang akan diemban dapat terlaksana dengan baik serta berkontribusi dalam mendorong hubungan bilateral RI-Kamboja di bidang pariwisata.




Thong Kon juga menyambut baik rencana maskapai penerbangan Indonesia untuk membuka penerbangan langsung (direct flight) ke Kamboja, yang pada tahap selanjutnya diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan bagi kedua negara di sektor pariwisata

Menteri Pariwisata Kamboja juga mengharapkan dukungan Indonesia untuk mengaktifkan kegiatan Jejak Peradaban atau Trail of Civilization (ToC). Kegiatan tersebut diinisiasi Pemerintah Indonesia di Candi Borobodur, Yogyakarta pada 2006 dan menghasilkan Borobudur Declaration.

Selain Indonesia dan Kamboja, negara-negara yang ikut dalam penelusuran jejak agama dan peninggalan sejarah umat Buddha yang dikemas dalam ToC adalah Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.


Pertemuan Tingkat Menteri terakhir terkait ToC diselenggarakan pada 2010 di Siem Reap, Kamboja.

Selain memperkenalkan diri, Dubes RI juga membahas perkembangan hubungan bilateral RI-Kamboja serta upaya-upaya untuk mengembangkan kerja sama di berbagai bidang Pariwisata.

Dubes Haseng mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata Kamboja yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kamboja.

Foto: REUTERS/Samrang Pring Ishanapura, salah satu Warisan Budaya UNESCO di Kamboja

Indonesia juga mengharapkan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Kamboja.

Dubes Haseng mendorong kerja sama untuk mempromosikan paket bersama antar biro wisata di kedua negara, terutama untuk pariwisata keagamaan.

Mantan Dubes RI untuk Nigeria itu juga juga mengharapkan dukungan Kementerian Pariwisata bagi penyelenggaraan Indonesian Trade and Tourism Promotion 2018 yang akan diselenggarakan pada 28-30 September 2018 di Phnom Penh.

Kedua pihak juga sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Kerja sama tentang Pariwisata yang pernah ditandatangani kedua negara pada tahun 1999.

Industri pariwisata di Kamboja berkontribusi sekitar 30 persen dari GDP Kamboja, serta menyerap jumlah tenaga kerja sekitar 650 ribu orang.

Menurut laporan Kementerian Pariwisata Kamboja, selama tahun 2017, jumlah wisatawan inbound yang berkunjung ke Kamboja sebanyak 5.6 juta wisatawan dengan total penerimaan negara sebesar US$3,63 miliar (meningkat 12.3% dibanding tahun 2016).

Dengan tren pertumbuhan sektor pariwisata yang terus meningkat, Pemerintah Kamboja optimis mencapai 7 juta wisman 2020. Sementara itu, outbound turis Kamboja pada 2017 tercatat sejumlah 1.752.269 atau meningkat 22,2% dibandingkan sebelumnya.





Credit  cnnindonesia.com

Ke Jakarta, Menlu Belanda Bahas Situasi HAM di Papua

Situasi HAM di Papua menjadi salah satu topik pembahasan Menlu Belanda Stef Blok saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (3/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Masalah hak asasi manusia (HAM) termasuk situasi di Papua menjadi salah satu topik yang dibahas Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok bersama Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (3/7).

"Kami berdua membahas isu HAM termasuk hak perempuan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hingga situasi di Papua. Indonesia-Belanda memiliki DNA hukum yang sama sehingga sering bertukar pengetahuan antar-sesama institusi hukum kita," kata Blok dalam pernyataan pers bersama Retno seusai pertemuan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI.

Pada kesempatan itu, Blok juga turut mengungkapkan belasungkawanya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terkait serangkaian teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.




Menlu yang baru diangkat Perdana Menteri Mark Rutte pada 2017 lalu itu menegaskan bahwa Belanda berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama menanggulangi ancaman terorisme global bersama Indonesia.

Sebab, menurutnya, Indonesia dan Belanda sama-sama tengah menghadapi ancaman yang sama seperti gelombang eks simpatisan ISIS yang baru kembali dari Suriah dan Irak, serta potensi kekerasan ekstremisme dari dalam negeri sendiri.

"Baru-baru ini Indonesia diterpa serangkaian teror seperti teror di Surabaya dan beberapa kota lain. Saya ingin menegaskan bahwa Belanda selalu bersama-sama bergandengan dengan Indonesia dalam melawan terorisme internasional," papar Blok.


Dalam pertemuan itu, Belanda dan Indonesia juga menandatangani letter of intent kerja sama keamanan siber.
Retno mengatakan penandatangan dokumen tersebut dilakukan sebagai langkah awal dan bentuk komitmen antara kedua negara untuk berbagi informasi dalam bidang hukum dan kebijakan nasional terkait dengan ranah siber.

"Tantangan terhadap keamanan siber telah berkembang dinamis menjadi lebih kompleks dan bersifat global. Keamanan siber telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha melindungi ekonomi dan keamanan nasional," kata Retno.

Selain keamanan siber, Retno dan Blok turut membahas sejumlah penguatan relasi kedua negara mulai dari kerja sama ekonomi hingga pariwisata.


Retno mengatakan hubungan dagang dan investasi Indonesa-Belanda terus menunjukkan tren positif.  Pada 2017 lalu, masing-masing nilai perdangan dan investasi kedua negara mencapai US$5 miliar dan US$1,49 miliar.

"Hubungan dagang Indonesia-Belanda meningkat 27,30 persen pada 2017. Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia. Tahun 2018 juga menandai tahun kelima Kemitraan Ekonomi Komperhensif (CEPA) RI-Belanda. Belanda tentunya mitra penting bagi Indonesia," kata Retno.

Dalam bidang kebudayaan, kedua menlu juga sepakat terus mendukung upaya bersama melindungi peninggalan maritim seperti bangkai kapal perang di perairan Indonesia. Belanda dan Indonesia juga sepakat melakukan eksplorasi dan penelitian bersama bangkai kapal perang yang karam di Laut Jawa.




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Desak Dewan HAM PBB Selidiki Kejahatan Israel Terhadap Palestina

Indonesia mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menyelidiki pelanggaran HAM Israel di wilayah Palestina melalui percepatan penunjukkan anggota Komisi Penyelidikan. Foto/Istimewa

JENEWA - Indonesia mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menyelidiki pelanggaran HAM Israel di wilayah pendudukan Palestina melalui percepatan penunjukkan anggota Komisi Penyelidikan. Hal ini disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Sidang Dewan HAM di Jenewa.

Dewan HAM PBB, dalam sesi khusus pada tanggal 18 Mei 2018 lalu telah menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan untuk menginvestigasi pelanggaran HAM, khususnya terkait penggunaan kekerasan bersenjata oleh otoritas Israel atas protes damai warga Palestina yang dimulai tanggal 30 Maret 2018.

Aksi kekerasan Israel tersebut telah mengakibatkan tewasnya 132 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.000 korban warga Palestina. Hingga saat ini, Dewan HAM belum selesai membentuk Komisi dimaksud.

Hasan, dalam sidang Dewan HAM PBB menyampaikan keprihatinan serius Indonesia terhadap pelanggaran HAM Israel yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan atas protes damai warga Palestina.

“Tekad Israel untuk melanjutkan kebijakan yang tidak dapat ditoleransi seperti pemukiman ilegal, pembangunan tembok pemisah dan pembatasan hak-hak rakyat Palestina, adalah hambatan terbesar bagi pembentukan Negara Palestina yang independen dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya” ucap Hasan, seperti dikutip dari keterangan pers Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa yang diterima Sindonews pada Selasa (3/7).

Hasan kemudian menekankan bahwa kebijakan dan aksi ilegal yang dilakukan Israel secara terang-terangan telah melanggar hukum internasional, hukum HAM internasional, serta resolusi PBB, termasuk Resolusi DK PBB.

“Indonesia akan terus mengutuk kebijakan dan aksi Israel tersebut, bukan hanya karena salah dan ilegal, tetapi juga sangat berbahaya” tegasnya.

Sehubungan dengan keinginan beberapa negara untuk menghapuskan agenda pembahasan mengenai Palestina di Dewan HAM, Hasan menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak akan mundur selangkah pun dalam mendukung kelanjutan pembahasan ggenda khusus mengenai Palestina di Dewan HAM.

"Hal ini penting sebagai pengingat bagi upaya untuk mengembalikan hak-hak sah rakyat Palestina, memperbarui komitmen kolektif kita, menegaskan kembali dukungan kita untuk rakyat Palestina, serta memastikan munculnya keadilan dan kebebasan bagi rakyat Palestina," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Australia Hentikan Bantuan Dana pada Palestina

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menyatakan, pihaknya telah berhenti memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (PA). Foto/Istimewa

CANBERA - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menyatakan, pihaknya telah berhenti memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (PA). Dia mengatakan, dana itu dapat meningkatkan kapasitas PA untuk membayar warga Palestina yang dihukum karena melakukan kekerasan bermotif politik.

Bishop mengatakan, dana yang dihentikan adalah dana yang diserahkan kepada Dana Perwalian Multi-Donor Bank Dunia untuk Program Pemulihan dan Pembangunan Palestina. Penghentian ini dilakukan setelah sebelumnya Australia  meminta jaminan bahwa bantuan mereka tidak diberikan kepada kriminal Palestina.

Diplomat senior Australia itu menyatakan, sejatinya Canbera yakin dana yang dikirimkan ke PA digunakan sebagaiman mestinya. Namun, saat ini muncul kekhawatira dana itu dapat digunakan untuk membiayai mereka yang dipenjara karena melakukan tindakan berbasis politik, serta keluarganya.

"Saya yakin bahwa pendanaan Australia sebelumnya kepada PA melalui Bank Dunia telah digunakan sebagaimana mestinya. Namun, saya prihatin bahwa dalam menyediakan dana untuk aspek operasi PA ini, ada peluang bagi mereka untuk menggunakan anggarannya untuk kegiatan yang tidak akan pernah didukung oleh Australia," ucap Bishop.

"Setiap bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina kepada mereka yang dihukum karena kekerasan bermotif politik adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Australia dan merusak prospek perdamaian yang bermakna antara Israel dan Palestina," sambungnya, seperti dilansir ABC pada Selasa (3/7).

Australia sendiri mengirim dana bantuan sekitar USD 10 juta ke wilayah Palestina. Bishop menyebut, Canbera akan menyerahkan dana tersebut kepada PBB, untuk dikelola oleh bandan itu. 

Credit  sindonews.com

Israel Hukum Palestina karena Bayar Rakyatnya yang Dipenjara

Ahed Tamimi, gadis remaja Palestina yang dipenjara di Israel karena menampar tentara IDF. Israel menghukum Palestina secara finansial karena membayar tunjangan pada warganya yang dipenjara di Israel. Foto/REUTERS/A. Awad

TEL AVIV - Israel menghukum Otoritas Palestina (PA) dengan memberlakukan undang-undang pembekuan dana pendapatan pajak bagi PA. Alasannya, pemerintah Presiden Mahmoud Abbas membayar tunjangan kepada orang-orang yang dipenjara oleh Israel.

Pemerintah Abbas juga membayar tunjangan kepada keluarga tahanan Palestina dan keluarga dari orang Palestina yang dibunuh pasukan Israel. Undang-undang "hukuman finansial" itu disahkan pada hari Senin.

Dari 120 anggota Parlemen atau Kneset, pendukung dan penentang undang-undang itu 87-15 suara. Sisanya abstain. Aturan itu memerintahkan menahan kembali bagian dari sekitar USD130 juta pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina setiap bulan di bawah perjanjian damai sementara.

PA yang dipimpin Presiden Abbas dari faksi Fatah memiliki pemerintahan sendiri di Tepi Barat, wilayah yang sejatinya masih diduduki Israel dengan kontrol keamanan secara total. Sedangkan Gaza masih dikuasai Hamas.

Otoritas Palestina sedang berjuang untuk kemerdekaannya dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Fatah dan Hamas hingga kini belum sepenuhnya akur atau bersatu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menuntut Palestina—yang memandang para tahanan sebagai pahlawan nasional—berhenti membayar tunjangan kepada mereka dan keluarga mereka.

Awal tahun ini, para pembuat undang-undang Amerika Serikat juga memberlakukan undang-undang yang secara tajam mengurangi bantuan tahunan AS sebesar USD300 juta kepada Otoritas Palestina. Aturan itu berlaku kecuali jika pemerintah Abbas berhenti melakukan pembayaran kepada narapidana yang menurut parlemen Washington sebagai "imbalan" untuk kejahatan dengan kekerasan.

Undang-undang AS itu dikenal sebagai Taylor Force Act. Nama undang-undang itu diambil dari nama veteran militer Amerika berusia 29 tahun yang ditikam fatal oleh seorang warga Palestina saat mengunjungi Israel pada tahun 2016.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman melalui Twitter berkomentar atas keputusan parlemen yang mengesahkan undang-udang "hukuman finansial" bagi Palestina.

"Kami berjanji untuk menghentikan gaji gratis bagi teroris dan kami telah memenuhi janji kami. Ini sudah berakhir. Setiap shekel (mata uang Israel) yang Abu Mazen (Abbas) akan bayarkan kepada teroris dan pembunuh akan secara otomatis dikurangkan dari anggaran Otoritas Palestina," tulis Lieberman yang dikutip Reuters, Selasa (3/7/2018).

Menurut pejabat Palestina, jumlah pembayaran kepada narapidana yang menjalani hukuman lebih lama karena pelanggaran yang lebih serius lebih besar daripada narapidana lain yang menjalani hukuman lebih pendek karena pelanggaran ringan. Bagi Israel, tindakan itu sama halnya dengan insentif untuk melakukan serangan yang lebih berat.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa sekitar 6.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara Israel. Banyak dari mereka yang dihukum karena serangan atau merencanakan serangan terhadap orang Israel.

Youssef Al-Mahmoud, juru bicara pemerintah Otoritas Palestina di Ramallah, mengutuk langkah Israel. Menurutnya, uang yang dibekukan adalah uang milik Palestina dan Israel tidak memiliki hak untuk menahannya. Tindakan itu telah melanggar perjanjian yang ditandatangani kedua pihak. 

"Uang ini milik rakyat Palestina dan ini adalah undang-undang untuk mencuri uang para tahanan dan para martir yang merupakan simbol kebebasan bagi kami dan mereka tidak boleh dirugikan," kata Mahmoud.



Credit  sindonews.com

Najib Razak disidang di Mahkamah Kuala Lumpur

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memberikan keterangan kepada wartawan seusai diperiksa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (22/5/2018). Najib diperiksa lebih kurang empat jam terkait SRC International Sdn Bhd dan dana RM 2,6 Miliar yang masuk rekening pribadinya. (ANTARA /Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak mendatangi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta pada Rabu pagi  untuk menjalani sidang dakwaan dalam kasus penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd, perusahaan terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), firma pembiayaan milik pemerintah Negeri Jiran.

Najib Razak tiba di Mahkamah pukul 08.20 pagi dengan menaiki mobil Proton Inspira berwarna merah. Mengenakan baju biru, mantan Presiden UMNO tersebut berjalan diiringi petugas kepolisian dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Sekitar 100 pendukung yang mengenakan baju merah bertuliskan "Daulat Tuanku" dan "Melayu" menyambut kedatangannya di halaman Mahkamah, meneriakkan "bebas Najib!" dan "Allah selamatkan kamu". Anak Najib, Mohd Nazifuddin, bersama beberapa anggota keluarga juga ikut memberi dukungan kepadanya.

SPRM telah menahan Najib di kediaman pribadinya di Taman Duta pada 03.00 petang. Najib dan istrinya Datin Rosmah Mansur sebelumnya sudah dipanggil badan anti-korupsi Malaysia untuk menjalani pemeriksaan pada bulan Mei.

Hingga pukul 09.05 waktu setempat sidang Najib masih berlangsung.

Credit  antaranews.com

Najib Razak ditangkap

Dokumentasi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai diperiksa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (22/5/2018). Ia diperiksa lebih kurang empat jam terkait SRC International Sdn Bhd dan dana RM 2,6 Miliar yang masuk rekening pribadinya. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

... telah menangkap bekas perdana menteri Malaysia itu pada pukul 14.35 waktu setempat...

Kuala Lumpur (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ditangkap di rumahnya, di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, Selasa.

Gugus Tugas 1MDB yang dibentuk pemerintah Malaysia membenarkan telah menangkap bekas perdana menteri Malaysia itu pada pukul 14.35 waktu setempat, terkait SRC International Sdn Bhd yang terkait skandal 1MDB.

Gugus Tugas 1 MDB terdiri dari Abdul Gani Patail, Abu Kassim Mohamed, Mohd Shukri Abdul, dan Abdul Hamid Bador.

"Najib akan disidang pada 4 Juli 2018 besok pada pukul 08.30 pagi di Mahkamah Kuala Lumpur," katanya.

Menurut informasi Najib Razak saat ini ditahan di penjara Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Institusi ini setara dengan KPK di Indonesia.

Credit  antaranews.com

Merasa Diperlakukan Buruk, Trump Ancam WTO

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa "Kami akan melakukan sesuatu" jika AS tidak diperlakukan dengan baik, Selasa (3/7).

"WTO telah memperlakukan Amerika Serikat dengan sangat, sangat buruk dan saya berharap mereka mengubahnya," kata Trump kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung Putih, Washington DC, seperti dilansir kantor berita Reuters.

Situs berita Axios memberitakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tengah merancang undang-undang yang memungkinkan Trump menaikkan tarif sesuai keinginan dan menegosiasikan tarif khusus dengan negara-negara tertentu. Kedua hal itu melanggar aturan dasar WTO.





Ancaman Trump dilontarkan beberapa jam setelah Uni Eropa menyatakan bahwa tarif otomotif AS akan merugikan industri mereka sendiri dan memicu pembalasan.

Menurut Trump, Amerika Serikat "rugi besar bersama WTO. Kami tidak merencanakan apapun sekarang, tapi jika mereka tidak memperlakukan kami dengan benar, kami akan melakukan sesuatu," ancam Trump tanpa merinci lebih lanjut.

Pekan lalu, sumber yang dekat dengan Trump menyatakan kepada Reuters bahwa Presiden AS itu secara pribadi berniat untuk keluar dari WTO. Namun, niat itu bukan proposal serius.



Pada Senin (2/7), juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders meluruskan anggapan itu dengan menyatakan Trump saat ini fokus untuk memperbaiki masalah dalam perdagangan global, bukan mneinggalkan organisasi perdagangan yang telah menjadi dasar dari sistem perdagangan global saat ini.

"Saat ini dia ingin melihat sistemnya diperbaiki, dan itulah yang sedang fokus dia lakukan," kata Sanders.

"Jelas dia khawatir, ada sejumlah aspek yang dia anggap tidak adil. China dan negara-negara lain telah menggunakan WTO untuk keuntungan mereka sendiri. Kami fokus untuk memperbaiki sistem," papar Sanders.





Credit  cnnindonesia.com

Roket Jepang Meledak dan Terbakar saat Diluncurkan

Ilustrasi peluncuran roket. (REUTERS/Yonhap)

Jakarta, CB -- Sebuah roket Jepang meledak tak lama setelah diluncurkan. Seandainya saja berhasil, peristiwa ini akan jadi kali pertamanya ada perusahaan swasta asal Negeri Sakura yang mencapai luar angkasa.

Roket yang dikembangkan perusahaan startup Jepang, Interstellar Technologies Inc, meledak pada akhir pekan lalu setelah gagal lepas landas di Jepang Utara.

Diberi nama MOMO-2, roket itu diluncurkan di kota Taiki, Hokkaido. Sejumlah media melaporkan insiden terjadi pada 5.30 waktu setempat, Sabtu (30/6).

Seharusnya roket tersebut mencapai ketinggian 100 kilometer di angkasa. Rekaman dari televisi menunjukan bahwa roket tersebut hanya terangkat 10 meter dari landasan peluncuran sebelum jatuh ke tanah dan terbakar.



Insiden tersebut tidak memakan korban. Direktur Interstellar Technologies, Takahiro Inagawa meyakini roket tersebut mengalami masalah pada mesin utamanya.

Dia meminta maaf atas kegagalan tersebut, dan mengatakan timnya akan mengumpulkan puing-puing dan menganalisis masalah untuk kemudian memperbaikinya.

Kegagalan ini merupakan yang kedua setelah roket pertama gagal meluncur pada Juli lalu.

Proyek ini dimulai pada tahun 2005 oleh pengusaha Takafumi Horie, pendiri layanan internet Livedoor.

Bersama para wartawan sains dan penggemar antariksa, dia berupaya membuat roket yang kecil, ringan, dan murah untuk mengirim satelit informasi ke luar angkasa.





Credit  cnnindonesia.com

Dubes Prancis di Hungaria Dicopot Setelah Memo Rahasia Bocor

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Memo rahasia tersebut berisi dukungan terhadap kebijakan migran PM Viktor Orban

CB, PARIS -- Presiden Emmanuel Macron mengganti duta besar Prancis untuk Hungaria pada akhir pekan pascakebocoran sebuah memo rahasia ke pers. Dalam memo rahasia tersebut utusan khusus pemerintah Prancis ini memuji kebijakan migran pemerintah Hungaria pimpinan Perdana Menteri (PM) Viktor Orban.

"Pascale Andreani ditunjuk sebagai duta besar baru untuk Budapest untuk menggantikan Eric Fournier, yang akan mengambil fungsi lain," demikian sebuah keputusan yang diterbitkan dalam surat kabar resmi pemerintah pada Sabtu (30/6).

Dalam catatan rahasia tertanggal 18 Juni, yang ditujukan kepada kantor Macron dan diterbitkan oleh laman web investigasi Mediapart, Fournier mengatakan Hungaria adalah 'model' untuk menangani para pendatang dan bahwa tuduhan populisme terhadap Orban adalah rekayasa media.

Mantan duta besar itu juga menulis bahwa media Prancis, dengan menuduh Hungaria atas anti-semitisme, berusaha mengalihkan perhatian dari "anti-semitisme nyata" yang berasal dari "Muslim di Prancis dan Jerman".

Ditanya tentang catatan pada Jumat, Macron mengatakan dia tidak salin berbagi pandangan dengan duta besar dan bahwa catatan rahasia tersebut tidak mewakili kebijakan resmi Prancis. "Jika duta besar ini mengatakan ini secara terbuka, dia akan segera diberhentikan," kata Macron pada konferensi pers di Brussels.

Macron, sering bertukar ejekan dengan Orban dan para pemimpin Eropa timur lainnya, menuduh mereka tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan menolak untuk menerima para pendatang.

Pemimpin Hungaria mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik sikap kerasnya tentang migrasi adalah milik penjaga tua Eropa yang tidak efisien. Tahun lalu, ia menyebut Marcon sebagai "anak baru" yang belum membuat awal yang menjanjikan.

Credit  republika.co.id

Diplomat Iran Ditangkap di Jerman

Bendera Iran (ilustrasi)

Foto: politico.ie

Diplomat Iran tersebut diduga bersekongkol melancarkan serangan bom di Prancis

CB, BRUSSELS -- Seorang diplomat Iran ditangkap bersama dengan dua orang lain oleh pihak berwenang Jerman pada Sabtu (30/6). Diplomat Iran tersebut diduga bersekongkol melancarkan serangan bom atas satu pertemuan kelompok oposisi Iran di pengasingan di Prancis.
Rudy Giuliani, pengacara Presiden Donald Trump, dan beberapa mantan menteri Arab dan Eropa termasuk di antara mereka yang hadir dalam pertemuan Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) yang berkedudukan di Paris.

"Dua orang tersangka di Belgia dicegat oleh polisi Belgia pada Sabtu, yang kedapatan membawa 500 gram TATP, bahan peledak buatan rumah yang diproduksi dari bahan-bahan kimia, dan juga alat untuk meledakkan yang ditemukan di dalam mobil mereka," ujar pernyataan bersama jaksa Belgia dan dinas intelejen.

Seorang pria yang berusia 38 tahun dan seorang wanita berumur 33 tahun, yang diidentifikasi hanya bernama Amir S dan Nasimeh N, didakwa dengan tuduhan usaha melakukan pembunuhan dan persiapan aksi teroris. Dua penangkapan terkait dengan kasus Belgia itu dilakukan di Prancis dan Jerman.

"Orang yang ditangkap di Jerman adalah seorang diplomat di kedutaan besar Iran di Wina, ibu kota Austria," kata pernyataan tersebut.

Staff di kedutaan Iran itu mengatakan duta besar tak bersedia memberi komentar segera. Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan akan berkunjung ke Austria pada Rabu (3/7).

Pernyataan Belgia tersebut tidak memberi rincian lebih jauh tentang diplomat, selain menyatakan mereka disangka melakukan kontak dengan kedua orang yang ditangkap di Belgia. Tak ada rincian mengenai tersangka keempat yang ditangkap di Prancis.

NCRI merupakan blok payung kelompok-kelompok oposisi di pengasingan yang berusaha ingin mengakhiri kekuasaan di Iran.
Pertemuannya, yang menarik ribuan orang, berlangsung pada Sabtu di Villepinte, di luar kota Paris, sekitar tiga jam dari Brussel.

"Persekongkolan oleh kediktatoran yang memerintah Iran untuk melancarkan serangan teroris terhadap pertemuan Perlawanan Iran di Villepinte digagalkan," kata Shahin Gobadi, juru bicara NCRI dalam sebuah pernyataan.

NCRI, yang juga dikenal dengan nama Mujahideen-e-Khalq, dalam bahasa Farsi, pernah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa tetapi kini namanya tak lagi tercantum.

Teheran telah lama menyerukan penumpasan NCRI di Paris, Riyadh, dan Washington. Kelompok itu mengeritik di media negara secara reguler.

Menyusul penangkapan-penangkapan itu, pihak berwenang Belgia juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di negeri itu tetapi tidak menyebutkan apakah mereka menemukan sesuatu.

Perdana Menteri Belgia Charles Michel di Twitter menyampaikan terima kasih kepada pejabat-pejabat di kepolisian dan dinas intelejen atas pekerjaan mereka. "Sekali lagi kerja sama yang baik antara negara-negara membuahkan hasil," tulis Michel.

Credit  republika.co.id

Jenderal Teheran: Awan Dicuri Israel, Iran Kekeringan Berkepanjangan

Kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran, Brigadir Jenderal Gholam Reza Jalali, menuduh Israel mencuri awan Teheran yang menyebabkan Iran mengalami kekeringan. Foto/Ynet News

TEHERAN - Seorang jenderal Iran menuduh Israel memanipulasi cuaca untuk mencegah hujan turun di wilayah Republik Islam. Menurutnya, awan Iran telah dicuri sehingga negaranya mengalami kekeriangan yang berkepanjangan.

"Iklim yang berubah di Iran adalah tersangka," kata Brigadir Jenderal Gholam Reza Jalali, kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran dalam konferensi pers hari Senin, yang dikutip dari ISNA, Selasa (3/7/2018).

"Intervensi asing diduga telah memainkan peran dalam perubahan iklim," kata Jalali yang bersikeras hasil dari studi ilmiah Iran mengonfirmasi klaimnya tersebut.

"Israel dan negara lain di kawasan itu memiliki tim gabungan yang bekerja untuk memastikan awan memasuki langit Iran tidak dapat melepaskan hujan," katanya.

"Di atas itu, kami menghadapi masalah pencurian awan dan salju," lanjut Jalali, mengutip sebuah survei yang menunjukkan bahwa di atas 2.200 meter semua daerah pegunungan antara Afghanistan dan Mediterania tertutup salju, kecuali Iran.

Namun, layanan meteorologi Iran skeptis dengan klaim jenderal Teheran tersebut.

"Jenderal Jalali mungkin memiliki dokumen-dokumen yang tidak saya ketahui, tetapi atas dasar pengetahuan meteorologi, tidak mungkin bagi negara untuk mencuri salju atau awan," kata kepala layanan meteorologi Iran Ahad Vazife, yang dikutip ISNA.

"Iran telah mengalami kekeringan yang berkepanjangan, dan ini adalah tren global yang tidak hanya berlaku untuk Iran," kata Vazife.

"Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak hanya tidak menyelesaikan masalah kami, tetapi akan menghalangi kami untuk menemukan solusi yang tepat," kritiknya atas klaim Jalali.

Klaim bahwa hujan Iran telah dicuri bukan sekali ini muncul. Mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2011 menuduh negara-negara Barat merancang rencana untuk menyebabkan kekeringan di Iran. Menurutnya, negara-negara Eropa menggunakan peralatan khusus untuk memaksa awan agar membuang airnya di benua mereka. 

Credit  sindonews.com

AS: Bukan Assad, Tapi Iran yang Jadi Kekhawatiran Kami di Suriah

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton mengatakan, Assad bukanlah masalah strategis bagi AS, tetapi kehadiran Iran di negara tersebut adalah kekhawatiran utama AS. Foto/Reuters

WASHINGTON - Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, Presiden Suriah, Bashar al-Assad di tampuk kekuasaan bukanlah masalah strategis bagi AS, tetapi kehadiran Iran di negara tersebut adalah kekhawatiran utama AS.

Bolton mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump berharap untuk mengamankan bantuan Rusia dalam "mengusir" pasukan Iran dari negara tersebut, saat keduanya bertemu pada bulan Juli mendatang.

"Ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi yang lebih besar untuk membantu membuat pasukan Iran di Suriah kembali ke Iran, yang akan menjadi langkah maju yang signifikan," ucap Bolton, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (2/7).

“Saya tidak berpikir Assad adalah masalah strategis. Saya pikir Iran adalah masalah strategis. Bukan hanya program senjata nuklir mereka yang terus berlanjut, itu adalah dukungan besar mereka untuk terorisme internasional dan kekuatan konvensional mereka di Timur Tengah," sambungnya.

Dia menambahkan bahwa kehadiran Iran adalah pertanyaan Trump dan juga Vladimr Putin dan kedua pemimpin akan ingin membahas ini panjang lebar ketika mereka bertemu. Bolton juga membahas keputusan Trump baru-baru ini untuk menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia.

"Saya pikir keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, menerapkan kembali sanksi kami mulai memberi lebih banyak tekanan pada Iran, memiliki efek pada pengambilan keputusan mereka tidak hanya pada masalah nuklir, tetapi pada upaya ini untuk memperluas pengaruh Iran di sekitar wilayah," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Lewat Telepon, Menhan Israel dan Rusia Bahas Situasi Suriah

Menhan Israel, Avigdor Lieberman dan Menhan Rusia. Sergei Shoigu melalui sambungan telepon telah membahas perkembangan situasi di bagian selatan Suriah. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman dan Menteri Pertahanan Rusia. Sergei Shoigu melalui sambungan telepon telah membahas perkembangan situasi di bagian selatan Suriah.

Pembicaraan itu dilakukan di tengah bentrokan antara pasukan pemerintah Suriah dengan oposisi bersenjata dan juga kelompok militan di daerah yang berbatasan dengan Israel dan juga Yordania.

"Lieberman dan Shoigu telah membahas situasi di Suriah, khususnya perkembangan di selatan negara itu, serta upaya Iran untuk membangun pijakan di wilayah Suriah," kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.

"Selama pembicaraan, Lieberman menekankan bahwa kehadiran militer Iran dan gerakan Hzbollah di Suriah tidak dapat diterima dan berjanji untuk mengambil tindakan segera dalam hal tersebut," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (2/7).

Israel sendiri telah mengerahkan pasukan tank dan artileri tambahan ke dekat perbatasan Suriah. Ini adalah bagian apa yang disebut Tel Aviv sebagai tindakan pencegahan meluasnya pertempuran antara Damaskus dan pemberontak Suriah.

"Pasukan tank dan artileri tambahan telah dikerahkan sebagai bagian dari persiapan dan kesiapan dalam perkembangan di Dataran Tinggi Golan Suriah. Israel terus berpegang pada kebijakan non-intervensi dalam perang saudara Suriah," kata militer Israel. 

Credit  sindonews.com

PM Israel Dorong Eropa Tengah Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

PM Israel Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Menahem Kahana)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendorong negara-negara Eropa Tengah yang tergabung dalam Visegard untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Harapan itu disampaikan Netanyahu kepada para pemimpin Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Hungaria.

Dikutip dari situs berita Israel, Arutz Sheva, Netanyahu dikabarkan telah membahas hal ini dengan para pemimpin negara-negara tersebut. Secara pribadi PM Israel itu juga telah mengundang PM Hungaria, Viktor Orban untuk berkunjung ke Yerusalem akhir bulan ini.

Pada Minggu (1/7), Kementerian Luar Negeri Israel memastikan bahwa Orban akan mengunjungi negeri itu antara 18-20 Juli.





Polandia sendiri dulunya menolak untuk melakukan pemindahan kedutaan, namun setelah berakhirnya krisis terkait pembahasan Undang-undang Holocaust, Israel berharap dapat meyakinkan Polandia untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem.

Pertemuan negara-negara kelompok Visegrad yaitu Polandia, Republik Ceko, Hungaria dan Slovakia, dijadwalkan akan diadakan pada saat musim panas, namun tanggal pertemuannya belum ditentukan.

Netanyahu yang bertemu dengan delegasi presiden parlemen asing Amerika Latin pada bulan lalu, mendorong mereka untuk memindahkan kedutaan negara mereka ke Yerusalem.


"Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Akan selalu menjadi ibu kota Israel, dan telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun," kata Netanyahu pada pertemuan itu.

"Saya sangat senang Guatemala memindahkan kedutaannya dan juga Paraguay memindahkan kedutaannya, dan saya meminta Anda, selain menjadi duta besar Israel, meminta pemeritahan anda untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, hanya itu yang dapat kami katakan di Yerusalem tahun depan," kata Netanyahu.

Upaya Israel untuk mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dan mengumumkan pengakuan sejak Desember 2017 lalu. Langkah tersebut dikecam dunia internasional, termasuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam sebuah resolusi yang didukung 129 negara.


Internasional hanya mengakui status Yerusalem yang ditentukan oleh dialog perdamaian antara Israel dan Palestina. Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota jika mereka berhasil merdeka dari Israel.



Credit  cnnindonesia.com

Presiden Iran Disebut Akan Hadiri Pembukaan Asian Games 2018

Presiden Iran Hassan Rouhani. (AFP PHOTO / Behrouz MEHRI)

Jakarta, CB -- Menteri Pemuda dan Olah Raga Iran, Masoud Soltanifard menyebut kemungkinan kehadiran Presiden Hassan Rouhani atau Wakil Presiden Es'hagh Jahangiri dalam pembukaan Asian Games 2018 di Indonesia, 18 Agustus mendatang.

"Kehadiran Presiden Rouhani atau Jahangiri tidak diragukan lagi akan meningkatkan semangat di antara atlet Iran yang berpartisipasi dalam turnamen," kata Soltanifard seperti dilansir situs berita Iran, Mehr News Agency, Senin (2/7).



Soltanifard juga menyebut undangan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Rouhani untuk ikut dalam pembukaan Piala Dunia 2018. Undangan serupa diterima Iran terkait pembukaan Asian Games 2018. "Kami akan memenuhinya sepanjang sesuai dengan jadwal pemerintah," kata Soltanifard.


Asian Games 2018 akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus hingga 2 September mendatang. Iran akan berpartisipasi dalam event yang dihadiri sekitar 380 atlet tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Bahas Situasi Suriah, Menlu Yordania Terbang ke Rusia

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengaku akan bertemu dengan pihak Rusia untuk membahas situasi di Suriah, khususnya di bagian selatan negara itu. Foto/Reuters

 

AMMAN - Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengaku akan bertemu dengan pihak Rusia untuk membahas mengenai situasi di Suriah, khususnya di bagian selatan negara itu. Yordania adalah pihak yang nenjadi penengah dalam pembicaraan antara pasukan pembebasan Suriah atau FSA dengan Rusia, yang mewakili pemerintah Suriah.

"Yordania akan mengadakan pembicaraan dengan Rusia pekan ini mengenai gencatan senjata di Suriah barat daya dan meredakan situasi kemanusiaan di sana," kata Safadi dalam sebuah pernyataan.

"Saya akan melakukan pembicaraan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Rusia," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (2/7).

Sebelumnya, Yordania pada hari Minggu sukses membawa kembali FSA dan Rusia ke meja perundingan, setelah sehari sebelumnya kedua pihak memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan itu tanpa menghasilkan kesepakatan apapun.

Juru bicara pasukan pembebasan Suriah atau FSA, Ibrahim al-Jabawi membenarkan berlanjutnya pembicaraan itu. Dia menyatakan, pembicaraan dengan Rusia sempat terhenti pada Sabtu malam, setelah tidak adanya kesepahaman diantara kedua belah pihak.

Pasca berakhirnya pembicaraan itu, pasukan pemerintah Suriah langsung melancarkan serangan udara ke sejumlah basis oposisi yang berada di selatan Suriah.

Yordania, yang prihatin tentang pecahnya kekerasan di selatan Suriah, telah memfasilitasi pembicaraan damai antara FSA dan Rusia atas kesepakatan yang akan mengakhiri pertempuran.

Safadi mengatakan, pihaknya terlibat dalam diplomasi intensif dengan semua pihak dalam konflik untuk membantu menengahi gencatan senjata yang akan meringankan penderitaan warga sipil yang terlantar. 

Credit  sindonews.com

Gerilyawan di Daraa terpecah mengenai kesepakatan dengan pemerintah Suriah

Seorang anak lelaki berjalan di sepanjang jalan rusak di kota Douma di Damaskus, Suriah, Senin (16/4/2018). (REUTERS/Omar Sanadiki)

Damaskus, Suriah, (CB) - Kelompok gerilyawan di Provinsi Daraa, Suriah Selatan, terpecah antara mereka yang ingin rujuk dengan pemerintah dan kelompok ultra-radikal --yang ingin melanjutkan perang-- di tengah operasi militer besar di daerah itu.

Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan pada Senin bahwa gerilyawan di Kota Kecil Busra Ash-Sham di pinggir timur Daraa telah mulai menyerahkan senjata mereka kepada militer Suriah sebagai bagian dari proses "perujukan" yang disepakati di kota kecil tersebut sehari sebelumnya.

Proses penyerahan senjata di Busra Ash-Sham itu diperkirakan selesai pada Selasa, kata SANA.

Itu terjadi saat beberapa kota kecil telah menerima untuk melaksanakan proses perujukan dengan militer Suriah di Daraa, sementara kota kecil lain telah direbut kembali melalui aksi militer.

Sehari sebelumnya, gerilyawan di Busra Ash-Sham dan Kota Kecil Jizeh menerima baik untuk rujuk dengan pemerintah.

Kesepakatan perujukan tersebut telah diusulkan oleh Rusia, yang terlibat dalam proses perundingan dengan bermacam kelompok gerilyawan di Daraa dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat menyaksikan kembalinya Daraa ke dalam kendali pemerintah dengan lebih sedikit aksi militer.

Kelompok pemantau Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia menyatakan usul Rusia itu menuntut gerilyawan di Daraa menyerahkan senjata berat dan sedang mereka sementara tetap memegang senjata ringan.

Gerilyawan juga akan mengibarkan bendera Pemerintah Suriah di gedung pemerintah sebagai awal bagi kembali beroperasinya lembaga pemerintah di daerah yang sebelumnya dikuasai gerilyawan di Daraa.

Kelompok pengamat yang berpusat di London tersebut menyatakan pembicaraan itu didukung oleh Jordania, yang memiliki pengaruh atas gerilyawan di daerah tersebut di dekat perbatasan Jordania.

Mengenai tempat penyeberangan dengan Jordania, Rusia mengusulkan polisi dan petugas pabean Suriah akan kembali menguasai tempat penyeberangan perbatasan Nasib dengan Jordania.

Tapi Observatorium itu pada Senin menyatakan beberapa kelompok gerilyawan menerima baik usul tersebut sementara yang lain, terutama Front An-Nusra --yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida dan juga dikenal dengan nama Komite Pembebasan Levant, telah menolak usul itu.

Usul tersebut membuat Front An-Nusra adalah kepergian mereka dari daerah yang dikuasai gerilyawan di Suriah Utara, kata Observatorium tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua. Ditambahkannya, pemimpin kelompok itu di Daraa menolak usul kepergian dan menyerukan pengerahan umum untuk memerangi pasukan pemerintah sampai titik darah penghabisan.

Sementara itu, Observatorium mengatakan Angkatan Udara Suriah tidak melancarkan serangan udara di Daraa selama 45 jam, kecuali terhadap Kota Kecil Tafas di pinggir timur Daraa, tempat gerilyawan menolak kesepakatan dukungan Rusia tersebut.

Namun, pemboman dan pertempuran berlanjut di daerah lain di pinggir timur Daraa, kata laporan Observatorium.

Daraa memiliki kepentingan strategis sebab kota itu adalah tempat kelahiran perang Suriah, yang meletus pada 2011, dan menguasainya akan menjadi kemenangan besar buat militer Suriah baik secara simbolis maupun secara militer sebab gerilyawan telah menggunakan perbatasan Jordania untuk memasukkan senjata dan petempur selama perang Suriah.

Credit  antaranews.com

Citra Satelit AS: Korut Perluas Pabrik Rudal Balistik

Citra satelit di Amerika Serikat menunjukkan Korea Utara memperluas pabrik pembuatan rudal balistik. Foto/Planet Labs Inc/CNN

WASHINGTON - Citra satelit dan analis di Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa Korea Utara (Korut) sedang menyelesaikan perluasan pabrik pembuatan rudal balistik. Foto-foto satelit tersebut dirilis ketika bocoran laporan intelijen Washington menyebut rezim Pyongyang enggan meninggalkan program senjata nuklirnya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengaku bersedia melakukan denuklirisasi ketika dia bertemua Presiden AS Donald Trump di Singapura bulan lalu. Namun, komitmen Kim masih dipertanyakan.

Citra satelit diambil oleh Planet Labs Inc., yang berbasis di San Francisco. Foto-foto satelit itu telah dianalisis oleh para peneliti di Middlebury Institute for International Studies (MIIS) di Monterrey.

Foto-foto satelit itu, kata para peneliti, menunjukkan penyelesaian konstruksi di Chemical Material Institute yang berbasis di Kota Hamhung, Korut.

The Chemical Material Institute dikenal untuk membuat bagian karbon komposit untuk misil berbahan bakar padat seperti nosel, airframes dan nosecones yang digunakan dalam kendaraan re-entry. Demikian penjelasan David Schmerler, seorang peneliti di MIIS.

"The Chemical Material Institute sepertinya memiliki satu fungsi, dan itu memompa bagian untuk program rudal mereka," kata Schmerler, yang dikutip CNN, Senin (2/7/2018).

Kim Jong-un pernah terlihat di pabrik itu pada bulan Agustus 2017, setelah Korea Utara menguji dua rudal balistik antarbenua. Pada bulan yang sama dia juga mengancam Guam, wilayah AS di Pasifik.

Jeffrey Lewis, Direktur Program Nonproliferasi Asia Timur di MIIS mengatakan mayoritas perluasan pabrik itu dimulai pada Mei, setelah Kim Jong-un melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Seorang juru bicara Presiden Korea Selatan Moon mengatakan kepada wartawan bahwa "tidak pantas" untuk mengomentari laporan yang menunjukkan Korea Utara tidak menghentikan pembangunan di fasilitas senjata dan masalah intelijen secara keseluruhan.

Kim Jong-un secara konsisten mengatakan bahwa dia bersedia melakukan denuklirisasi. Namun, para pengamat krisis Korea Utara khawatir bahwa Pyongyang dan Washington memiliki definisi yang sangat berbeda dari istilah denuklirisasi.

"Kim tidak pernah menawarkan untuk melucuti senjata. Tidak hanya sekali," kata Lewis. "Dia mempersenjatai, bukan melucuti senjata," ujarnya.

Perjanjian Trump dan Kim yang ditandatangani setelah pertemuan pucak mereka di Singapura menyatakan bahwa Kim menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea. Korea Utara juga akan berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi secara lengkap di Semenanjung Korea.

Credit  sindonews.com