Senin, 21 Mei 2018

Anwar: Malaysia Perlu Bentuk Tim untuk Kaji Reformasi RI


Anwar: Malaysia Perlu Bentuk Tim untuk Kaji Reformasi RI
Politikus Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan negaranya perlu tim khusus buat mengkaji transisi kekuasaan RI saat reformasi untuk diterapkan di negaranya. (Dok. Istimewa)


Jakarta, CB -- Politikus dan pejuang reformasi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya memerlukan tim khusus untuk mengkaji transisi kekuasaan di Indonesia pada 1998 lalu sebagai pelajaran menjelang era reformasi negaranya setelah pemilu 2018.

"Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses itu dari era Pak Habibie sampai era Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya," kata Anwar setelah bertemu dengan BJ Habibie di kediaman sang mantan presiden RI itu di Jakarta, Minggu (20/5).

Anwar mengatakan bahwa kajian ini sangat penting agar Malaysia tak mengulangi kesalahan dan dapat mengambil hal baik dari transformasi Indonesia.



Menurut Anwar sendiri, proses transisi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi di bawah kepemimpinan BJ Habibie sangat patut dicontoh.




"Dalam waktu sesingkat itu, beliau bisa buat perubahan besar-besaran, dari institusi sampai aturan lainnya," ucap Anwar.

Menanggapi Anwar, Habibie mengatakan bahwa hal paling penting dalam transformasi Indonesia pada 1998 adalah dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi.

"Karena sistem konstitusi itu harus ada yang mengawasi, yaitu yang memegang kuasa tertinggi, tapi pada saat itu tidak ada, maka langsung ke presiden," tutur Habibie.

Anwar lantas mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya tidak separah Indonesia karena mereka sudah memiliki institusi yang dibutuhkan.



"Bukan saya ingin bilang Malaysia lebih baik, tidak. Namun, institusi itu harus dirombak sistemnya dan diisi dengan orang-orang yang benar-benar ingin melayani rakyat," kata Anwar.

Ia pun yakin Malaysia bisa menjalankan agenda reformasi di bawah pimpinan Mahathir Mohamad, mantan diktator yang juga pernah memecat dan memenjarakannya dua dekade silam.

"Tun Mahathir sudah berubah. Dia menunjukkan tekad kuat untuk menjalankan agenda reformasi, terutama untuk sistem peradilan dan kebebasan pers. Ia juga berupaya memilih jajaran kabinet yang bagus," katanya.



Setelah memenangkan pemilu bersejarah pada 9 Mei lalu, Mahathir yang disokong oleh koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, memang langsung menjalankan janji kampanyenya. Salah satunya mengupayakan pengampunan raja Yang Dipertuan Agong untuk Anwar.

Ia juga menepati janjinya untuk memberikan jabatan Wakil Perdana Menteri kepada istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail.

"Esok Senin, saya akan hadir ke pelantikan di Istana. Saya harus membiasakan sebutan wakil perdana menteri yang dulu saya pegang sekarang jadi Wan Azizah. Saya hanya akan jadi pendamping," kata Anwar disambut gelak tawa wartawan.




Credit  cnnindonesia.com






Suriah Anggap Serangan Israel sebagai Tindakan Agresi


Suriah Anggap Serangan Israel sebagai Tindakan Agresi
Dubes Suriah untuk Rusia, Riad Haddad menyatakan, pihaknya menganggap serangan udara, yang dilakukan oleh Israel di Suriah sebagai tindakan agresi. Foto/Istimewa


DAMASKUS - Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riad Haddad menyatakan, pihaknya menganggap serangan udara, yang dilakukan pada 10 Mei oleh Israel di Suriah sebagai tindakan agresi. Israel menuturkan, serangan itu menargetkan basis Iran yang ada di Suriah.

Haddad menyatakan, apa yang dilakukan Israel adalah tindakan agresi dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Damaskus, menurut Haddad, siap merespon serangan semacam itu di masa depan.

"Suriah memiliki kedaulatannya sendiri. Setiap serangan dari luar terhadap wilayah Suriah adalah agresi. Pasukan kami, termasuk pertahanan udara, melindungi langit dan tanah Suriah. Kami akan mengusir agresi apa pun terhadap Suriah, di mana pun itu akan terjadi," ucap Haddad, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).

Pada 10 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan puluhan apa yang mereka sebut fasilitas Iran di Suriah, setelah pasukan Iran diduga menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Dataran Tinggi Golan, yang berada di bawah pemerintahan Israel.

Ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran meningkat akhir-akhir ini, dengan Israel menuduh Iran memiliki pasukan di Suriah. Teheran telah membantah klaim ini sebagai tidak berdasar, meskipun mengakui mengirim penasehat militer untuk melatih pasukan yang setia kepada Damaskus.





Credit  sindonews.com







PBB Selidiki Pembantaian di Jalur Gaza, Israel Meradang


PBB Selidiki Pembantaian di Jalur Gaza, Israel Meradang
PBB akan melakukan penyelidikan atas tindakan Israel terhadap demostran Palestian di Jalur Gaza. Foto/Istimewa


JENEWA - Israel mencerca Dewan HAM PBB karena setuju untuk menyelidiki pembantaian warga Palestina baru-baru ini di Jalur Gaza. Dewan HAM PBB menuding Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Resolusi untuk mengirim komisi penyelidikan itu ditolak oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia, tetapi didukung oleh 29 anggota forum 47 negara PBB. Sementara 14 negara lainnya, termasuk Inggris, Jerman dan Jepang, memilih untuk abstain.

Duta besar Israel di Jenewa, Aviva Raz Shechter, mencela Dewan HAM PBB karena menyebarkan kebohongan terhadap Israel selama lima jam pernyataan yang menggelikan.

"Sederhananya, dengan resolusi ini, dewan ini telah mencapai puncak kemunafikan baru, dan standar terendah kredibilitas," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (19/5/2018).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel juga bereaksi dan mengatakan sepenuhnya menolak resolusi itu. Kemlu Israel menambahkan bahwa seluruh tujuan dewan bukan untuk menyelidiki kebenaran tetapi untuk mengkompromikan hak Israel untuk membela diri dan untuk demonisasi negara Yahudi.

Sementara sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), juga mencela keputusan tersebut. Kuasa Dagang AS, Theodore Allegra mengatakan bahwa Dewan HAM PBB telah mengabaikan pelaku sesungguhnya: Hamas.

"Tindakan satu sisi yang diusulkan oleh dewan hari ini hanya menunjukkan lebih lanjut bahwa Dewan Hak Asasi Manusia memang tubuh yang rusak," katanya.

Israel dan AS mengeluh bahwa Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 47 negara yang dipilih oleh Majelis Umum, memiliki bias anti-Israel yang permanen.

Jika Israel meradang atas keputusan Dewan HAM PBB, maka sebaliknya dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyambut baik keputusan PBB.

"Pembentukan komite penyelidikan internasional oleh Komisi Hak Asasi Manusia adalah langkah untuk melakukan keadilan kepada rakyat Palestina," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia mendesak implementasi dari resolusia itu dilakukan secepatnya untuk menghentikan kejahatan perang Israel.

Kepala Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan, pasukan Israel telah menewaskan 106 warga Palestina, termasuk 15 anak-anak, sejak 30 Maret. Lebih dari 12.000 orang terluka, setidaknya 3.500 oleh amunisi hidup. Israel adalah kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional, berkewajiban melindungi rakyat Gaza dan menjamin kesejahteraan mereka.

“Tetapi mereka, pada dasarnya, dikurung di daerah kumuh beracun sejak lahir sampai mati; dirampas martabat; tidak manusiawi oleh otoritas Israel sampai titik seperti itu tampaknya para pejabat bahkan tidak menganggap bahwa pria dan wanita ini memiliki hak, juga setiap alasan, untuk memprotes,” tutur al Hussein. 


Israel mengatakan, kematian itu terjadi dalam protes yang diselenggarakan oleh Hamas, kelompok militan yang mengontrol Gaza, yang dengan sengaja memprovokasi kekerasan, sebuah tuduhan yang disangkal Hamas.

Dua juta orang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari para pengungsi yang rumah-rumah asalnya kini menjadi Israel, didirikan pada tahun 1948.

Wilayah itu telah dijalankan oleh Hamas sejak 2007 yang menyangkal eksistensi Israel. Selama waktu itu Israel telah berperang tiga kali melawan kelompok militan tersebut.

Israel dan Mesir mempertahankan blokade atas Gaza dengan alasan keamanan, yang dikatakan PBB telah menyebabkan runtuhnya perekonomian Gaza.




Credit  sindonews.com




Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata



Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata
Sekjen PBB Antonio Guterres menuntut Lebanon untuk melarang Hizbullah mendapatkan senjata. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menuntut pemerintah Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melarang Hizbullah memperoleh senjata. Peringatan ini dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam krisis Suriah.

Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.

Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.

Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.

Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.

Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.

Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.

“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya  seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).

Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.

Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara. 





Credit  sindonews.com





Saudi Bebaskan 1.000 Warga Ethiopia dari Penjara


Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed
Foto: EPA-EFE/STR

Pembebasan tahanan ini dilakukan setelah PM Ethiopia bertemu Putra Mahkota Saudi



CB, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi telah membebaskan 1.000 warga Ethiopia dari penjaranya. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke negara tersebut.

"Kami menuntut pembebasan warga negara kami dan Putra Mahkota (Mohammed bin Salman) menanggapi secara positif," kata Ahmed sekembalinya dari Saudi pada Sabtu (19/5), dikutip laman Anadolu.

Kendati tidak menerangkan secara detil perihal upaya yang ditempuh agar proses pembebasan terwujudu, Ahmed menilai ini merupakan sebuah kemenangan diplomatik. Ahmed pulang ke negaranya dengan membawa 690 tahanan. Ia mengatakan warga Ethiopia yang tersisa di penjara Jeddah dan Jizan diperkirakan akan dipulangkan dalam beberapa hari mendatang.

Ketika bertemu Pangeran Mohammed, Ahmed pun meminta pembebasan warga Ethiopia kelahiran Saudi, yakni Mohammed Hussein al-Amoudi. Ahmed mengatakan dia merupakan tokoh berjasa yang telah membangun kerajaan bisnis di Ethiopia dan berhasil mempekerjakan hampir 70 ribu orang.

Al-Amoudi dipenjara setelah terjaring dalam operasi anti-korupsi yang digagas dan dipimpin Pangeran Mohammed pada November tahun lalu. Ahmed yakin Pangeran Mohammed akan segera membebaskan al-Amoudi.

"Putra Mahkota dan saya mencapai kesepakatan total dan saya yakin dia (al-Amoudi) akan segera dibebaskan," ujarnya.






Credit  republika.co.id





Aksi Solidaritas untuk Warga Palestina Digelar di Markas PBB



Aksi di des Nations di depan markas besar PBB di Eropa, di Jenewa, Swiss, Sabtu (19/5). Aksi ini untuk menunjukkan solidaritas atas pembunuhan warga Palestina di Gaza dalam konflik Israel-Palestina.
Aksi di des Nations di depan markas besar PBB di Eropa, di Jenewa, Swiss, Sabtu (19/5). Aksi ini untuk menunjukkan solidaritas atas pembunuhan warga Palestina di Gaza dalam konflik Israel-Palestina.
Foto: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Para demonstran mengutuk pembantaian dan meminta PBB bertindak melawan Israel.



CB, JENEWA  —  Ratusan orang berkumpul pada Sabtu (19/5) menggelar demonstrasi damai di luar kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang menderita agresi Israel di Jalur Gaza.


Dilansir Anadolu, Ahad (20/5), demonstrasi digelar oleh organisasi non-pemerintah Aliansi Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (IAHRD) dan Association des Victimes de Torture en Tunisie (AVTT). Aksi demonstasi juga didukung oleh lebih dari 20 organisasi nirlaba termasuk Cojep International di Swiss.

Para demonstran mengutuk pembantaian dan meminta PBB dan organisasi internasional lainnya untuk bertindak melawan Israel. Mereka juga mengkritik negara-negara yang tetap diam atas pelanggaran hak asasi manusia. Dalam aksinya demonstran membawa poster yang bertuliskan "Bebaskan Palestina" dan "Teroris Israel".


Para pengunjuk rasa juga menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan investigasi independen terhadap pembunuhan di Gaza. Sejauh ini, 65 warga Palestina telah tewas akibat agresi militer Israel. Mereka tewas saat melakukan aksi demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel.


Demonstrasi itu bertepatan peristiwa Nabka atau Bencana dan relokasi kedutaan AS ke Yerusalem. Sejak demonstrasi Gaza dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan tentara Israel di perbatasan.




Credit  republika.co.id




Eks Komandan Israel Desak Pemerintah Berunding dengan Hamas


Israel Defence Force (IDF). thegalileeexperience.com
Israel Defence Force (IDF). thegalileeexperience.com

CB, Jakarta - Bekas komandan pasukan Israel di Front Selatan meminta pemerintah melakukan perundingan dengan Hamas guna menghentikan unjuk rasa dekat perbatasan Jalur Gaza. Demikian laporan Quds Press seperti dikutip Middle East Monitor, Sabtu, 19 Mei 2018.
"Demonstrasi di dekat perbatasan Jalur Gaza-Israel sebagai sebuah tantangan bagi Tel Aviv," kata Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog.


Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog, bekas Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza. [screengrab / Youtube]
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Radio Angkatan Bersenjata Israel, Almog juga memperingatkan kemungkinan meningkatnya unjuk rasa di Jalur Gaza yang dapat memperlebar konflik. Seperti misalnya penembakan rudal oleh kelompok bersenjata yang tidak dikontrol oleh Hamas.
Menurut dia, konflik di perbatasan Gaza dapat berkembang ke Tepi Barat, selanjutnya meningkat hingga ke Libanon dan Suriah.

Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem
"Kepemimpinan di Tel Aviv paham soal eskalasi ini," kata mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini. Dia melanjutkan, "Tel Aviv bisa melakukan perjanjian dengan Hamas selama lima atau sepuluh tahun dengan mediasi Mesir, Otoritas Palestina, atau pemerintah Amerika Serikat."
Ribuan warga Palestina melakukan unjuk rasa di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza-Israel menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok Israel pada 1948 dan 1967. Mereka juga menuntut Israel mencabut blokade terhadap Jalur Gaza.

Sejak dimulainya unjuk rasa, 30 Maret 2018, tentara Israel menembak mati 117 warga Palestina yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak. Menurut laporan Middle East Monitor, aksi keras Israel itu melukai lebih dari 12 ribu orang.





Credit  tempo.co





India Hukum Bekas Diplomat yang Jadi Mata-mata Pakistan


India dan Pakistan secara resmi bergabung dengan SCO pada bulan Juni 2017.
India dan Pakistan secara resmi bergabung dengan SCO pada bulan Juni 2017.

CB, Jakarta - Pengadilan India menghukum bekas diplomat Madhuri Gupta, karena didakwa menjadi mata-mata Pakistan. "Gupta dituduh oleh pengadilan memberikan informasi rahasia kepada dinas intelijen Pakistan," kata pengacara Gupta kepada Al Jazeera, Ahad, 20 Mei 2018.
Gupta dinyatakan bersalah setelah majelis hakim mengadilinya di New Delhi pada Jumat, 18 Mei 2018, karena melakukan mata-mata dengan memberikan informasi rahasia saat bertugas di Kedutaan Besar India di Islamabad, Pakistan.


Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi India saat berunjuk rasa di Srinagar, Kashmir, India, 16 Desember 2016. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang memprotes persengketaan wilayah antara Pemerintah India, gerilyawan Kashmir dan Pemerintah Pakistan. AP Photo/Dar Yasin
Dia ditangkap pada 2010 setelah dituduh menyampaikan informasi rahasia kepada Pakistan. Diplomat yang memiliki kualifikasi rendah itu, tulis Al Jazeera, semula dihukum selama dua tahun, selanjutnya dibebaskan karena jaminan.
"Kami akan naik banding ke pengadilan tinggi atas hukuman tersebut," kata pengacara Gupta, Joginder Dahiya. "Dia telah menjalani hukuman selama 21 bulan. Seharusnya dia dibebaskan karena masa hukumannya terlampaui," ujarnya kepada kantor berita AFP.
Pakistan diperkirakan memiliki 100 sampai 120 hulu ledak nuklir. Pada 1998 Pakistan melakukan uji coba pertamanya di Chagai Hills, beberapa hari setelah India melakukan uji cobanya. washingtonpost.com
Kantor berita India PTI melaporkan, masa hukuman yang bakal dijalani Gupta lebih panjang karena dia membocorkan rahasia militer. "Informasi yang diloloskan oleh Gupta termasuk kategori sensitif yang sangat berguna bagi musuh negara," tulis PTI. Polisi India mengamati Gupta selama enam bulan sebelum menangkapnya pada 2010.

India dan Pakistan bersaing sejak kedua negara bertetangga itu merdeka dari Inggris pada 1947. Persaingan itu tidak hanya masalah Kashmir yang sampai saat ini masih menjadi persoalan hubungan India-Pakistan, melainkan juga soal senjata nuklir. India dan Pakistan sanggup memproduksi senjata nuklir.





Credit  tempo.co



Bomber China di Laut China Selatan Berpotensi Menjangkau Indonesia



Bomber China di Laut China Selatan Berpotensi Menjangkau Indonesia
Pesawat pebom H-6K China. Foto/South China Morning Post


JAKARTA - Kementerian Pertahanan China mengakui beberapa pesawat termasuk pembom (bomber) H-6K yang bisa membawa bom nuklir telah mendarat di salah satu pulau di Laut China Selatan.

Asia Maritim Transparansi Initiative (AMTI) dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporannya menyoroti pengerahan aset militer Beijing di tiga hangar di Kepulauan Spratly—Subi, Mischief dan Fiery Cross Reefs—yang dijuluki sebagai "Big Three". Menurut AMTI, pesawat pembom Beijing bisa dengan mudah menjangkau Indonesia dan Singapura jika nantinya bermarkas di "Big Three".

“Penyebaran di masa depan ke Big 3 di Spratly akan membawa Singapura dan sebagian besar Indonesia dalam jangkauan bahkan pesawat pembom kelas bawah China sekalipun, sementara H-6K bisa mencapai Australia utara atau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Guam," bunyi laporan AMTI yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Minggu (20/5/2018).

Pesawat H-6K adalah versi modern dari pesawat Tu-16 era Uni Soviet. Pesawat pembom China itu mampu membawa rudal jelajah jarak jauh serta bom nuklir.

"China telah membangun hangar besar di ketiga pos 'Big 3' di Spratly (Subi, Mischief, dan Fiery Cross Reefs) yang dapat mengakomodasi pesawat pembom seperti seri H-6 (serta pesawat transportasi besar, patroli, dan pesawat pengisi bahan bakar)," lanjut laporan AMTI.

Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa pesawat tempurnya melakukan simulasi serangan udara terhadap formasi angkatan laut di kawasan Laut China Selatan.

Kementerian itu juga merilis video ke media pemerintah China yang menunjukkan pesawat pembom Xian H-6K dari Resimen Pembom 36 Angkatan Udara (PLAAF) melakukan apa yang dikenal sebagai operasi pendaratan "sentuh-dan-pergi" di landasan baru di sebuah pulau tak dikenal.

Analis militer Mike Yeo mengatakan dari analisis video dan foto-foto pendaratan mengungkapkan latihan itu kemungkinan dilakukan di Woody Island, pulau sengketa yang bukan hasil reklamasi Beijing.

Pengerahan pesawat pembom H-6K itu hanya berselang beberapa minggu setelah Beijing terungkap mengerahkan pesawat angkut tempur Y-8 ke pulau buatan di Kepulauan Spratly. Selain pesawat Y-8, Beijing juga terdeteksi mengerahkan peralatan jamming elektronik dan berbagai rudal termasuk rudal jelajah. 





Credit  sindonews.com






Su-30 Berhasil Melacak Jet Siluman Tercanggih China J-20


Su-30 Berhasil Melacak Jet Siluman Tercanggih China J-20
Pesawat jet tempur siluman generasi kelima China, J-20. Foto/REUTERS/Stringer


NEW DELHI - Chengdu J-20, pesawat jet tempur siluman generasi kelima China, selama ini dibanggakan Beijing sebagai jet siluman tercanggih yang mereka miliki. Namun, pesawat Sukhoi Su-30 yang dioperasikan militer India berhasil mendeteksi dan melacaknya.

Komandan Angkatan Udara India Arup Shaha mengonfirmasi pelacakan J-20 China tersebut, yakni saat melakukan pelatihan penerbangan di atas wilayah Tibet. Su-30 mendeteksi dan melacak jet tempur siluman kebanggan Beijing itu dari wilayah udara India.

Klaim militer India tersebut bisa meruntuhkan reputasi pesawat siluman tercanggih Beijing yang salama ini dianggap sebagai pesaing jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) dan Su-35 Rusia.

Chengdu J-20 dikembangkan sejak tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Baru-baru ini, pesawat jet tempur siluman tersebut melakukan latihan tempur perdananya.

"Radar Sukhoi dapat melihatnya. Jet China baru tidak begitu tidak terlihat. Tidak ada teknologi khusus yang diperlukan untuk mendeteksi J-20, karena dapat dideteksi oleh stasiun radar biasa," kata Shaha, yang dilansir dari Indian Defence Research Wing, Minggu (20/5/2018).

China yang mengembangkan jet tempur J-20 sejak tahun 2002 hingga saat ini telah memiliki sembilan prototipe dan dua unit pra-seri. Beijing mengklaim J-20 baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan latihan tempur pertamanya, tanpa menyebutkan lokasi. 





Credit  sindonews.com



AS Nilai Rusia Tak Becus Lawan Radikalisme di Dalam Negeri



AS Nilai Rusia Tak Becus Lawan Radikalisme di Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengkritik Rusia karena tidak cukup berupaya memerangi radikalisasi dan terorisme di dalam negeri mereka sendiri. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengkritik Rusia karena tidak cukup berupaya memerangi radikalisasi dan terorisme di dalam negeri mereka sendiri, khususnya di wilayah perbatasan.

"AS dan banyak orang di wilayah ini prihatin mengenai radikalisasi yang terjadi di Rusia," kata perwakilan Kemhan AS AS, Letnan. Kolonel Kone Faulkner, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).

"Rusia mengkritik negara-negara yang membantu Afghanistan memerangi terorisme, tetapi tidak melakukan cukup untuk mengatasi masalah radikalisasi dan perekrutan teroris di dalam perbatasannya sendiri," sambungnya.

Terkait dengan situasi di Afghanistan, Faulkner menolak untuk berspekulasi tentang jumlah anggota ISIS di negara itu saat ini. Tetapi dia menekankan bahwa Washington akan terus bekerja dengan pemerintah Afghanistan untuk mengurangi kehadiran ISIS di negara itu, setelah menghancurkan jaringan utama kelompok itu  di Irak dan Suriah.

Pernyataan Faulkner ini sendiri merupakan respon atas pernyataan yangd dibuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Oleg Syromolotov.

pada awal Mei lalu, Syromolotov mengatakan bahwa ISIS, bersama dengan teroris yang melarikan diri dari Suriah dan Irak, memperkuat posisi mereka di Afghanistan utara, menjadikannya sebagai benteng baru terorisme internasional.

Menurut Syromolotov, teroris di Afghanistan berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan merebut wilayah negara-negara Asia Tengah dan Rusia untuk menciptakan negara kuasi.

Syromolotov juga menekankan bahwa militan melarikan diri ke Afghanistan dengan dukungan eksternal yang jelas dari sponsor, di antaranya adalah organisasi negara dan badan intelijen dari beberapa negara. 





Credit  sindonews.com




ASEAN-Rusia sepakat perkuat kerja sama berantas terorisme


ASEAN-Rusia sepakat perkuat kerja sama berantas terorisme
ASEAN (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)



Jakarta (CB) - Negara anggota ASEAN dan Rusia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri melawan terorisme. Kita perlu meningkatkan kerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif dalam melawan terorisme dan kampanye penyebaran ketakutan mereka," kata Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kemenlu Benny YP Siahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Benny saat mewakili pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-15 ASEAN-Russia Senior Officials` Meeting (ARSOM).

Pada pertemuan itu, negara anggota ASEAN dan Rusia menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas aksi terorisme yang belum lama ini terjadi di beberapa kota di Indonesia.

Aksi teror tersebut menjadi pertanda bahwa ancaman terorisme di kawasan masih sangat nyata, serius, dan penanggulangannya memerlukan kerja sama intensif antarnegara termasuk, kerja sama ASEAN-Rusia.

"Indonesia sangat menghargai komitmen Rusia dalam kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN," ucap Benny.

"Baik ASEAN maupun Rusia perlu terus meningkatkan upaya untuk saling berbagi serta mempelajari praktik terbaik dan pengalaman satu sama lain dalam memberantas terorisme," lanjutnya.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan kekerasan ekstremisme melalui pendekatan lunak (soft power).




Credit  antaranews.com






Suriah-ISIS sepakat gencatan senjata di Damaskus selatan


Suriah-ISIS sepakat gencatan senjata di Damaskus selatan
Dokumen foto seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

"Sebuah gencatan senjata diberlakukan siang hari ini, mungkin selama lima jam."



Beirut (CB) - Pasukan pro-pemerintah Suriah dan kelompok ISIS bersepakat untuk gencatan senjata di Damaskus selatan pada Sabtu (19/5) waktu setempat, setelah pertikaian selama beberapa pekan terakhir di benteng ISIS di Ibu Kota Suriah itu.

Rezim Presiden Bashar al-Assad bulan lalu melancarkan serangan berskala besar ke distrik Hajar al-Aswad di Damaskus, yang dikuasai ISIS, dan kamp pengungsi Palestina Yarmuk. Bentrokan tersebut dilaporkan menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.

“Sebuah gencatan senjata diberlakukan siang hari ini, mungkin selama lima jam,” demikian laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkantor pusat di London, Kerajaan Inggris, layaknya dikutip AFP.

Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP pada Sabtu malam bahwa gencatan tersebut, yang bisa menjadi awal bagi evakuasi pejuang ISIS dari sana, masih berlaku.

Dia mengatakan gencatan itu dinegosiasikan oleh sekutu rezim Rusia dan faksi Palestina yang pro-pemerintah Suriah.

Sementara itu, Kantor berita negara Suriah (SANA) mengutip sumber militer yang membantah persetujuan.

Pasukan loyalis melancarkan serangan ganas di Damaskus selatan setelah menangkap sejumlah orang di Ghouta timur, yang memberontak di dekat ibu kota pada bulan April 2018.

Mereka telah merebut kembali lingkungan Qadam, tetapi para jihadis mempertahankan pengawasan sekira 70 persen di Yarmuk.

Menurut Observatory, pertempuran di Damaskus selatan telah menewaskan 484 anggota ISIS dan banyak lagi
dari 250 pejuang pro-rezim, serta 56 warga sipil.

Dulu kawasan itu termasuk sebuah distrik distrik berkembang bagi sekira 160.000 warga Palestina dan Suriah, dan kini penduduk Yarmuk
telah jatuh ke hanya beberapa ratus orang.

Perang Suriah telah menyebabkan lebih dari 350.000 orang tewas sejak dimulai pada 2011 secara brutal akibat tekanan protes anti-pemerintah, sebelum berputar ke dalam konflik kompleks yang melibatkan masyarakat dunia, dan kekuatan kelompok ISIS.




Credit  antaranews.com





Eropa, Cina dan Rusia Bahas Kesepakatan Baru untuk Iran


Instalasi Nuklir Iran
Instalasi Nuklir Iran
Foto: AP

Perjanjian baru ini diharapkan dapat menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015



CB, BERLIN -- Para diplomat Eropa, Cina dan Rusia sedang membahas sebuah perjanjian baru untuk membantu keuangan Iran. Sebuah surat kabar Jerman welt am Sonntag melaporkan pada Ahad (20/5) perjanjian baru ini diharapkan dapat menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015.

Para pejabat ini akan bertemu di Wina pekan depan di bawah pimpinan diplomat senior Uni Eropa Helga Schmid. Mereka akan membahas langkah selanjutnya setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.

"Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina akan berpartisipasi dalam pertemuan itu, tetapi Amerika Serikat tidak akan," ujar seorang diplomat senior Uni Eropa.

Namun masih belum jelas apakah Iran akan ikut berpartisipasi dalam pertemuan itu. Menurut surat kabar tersebut, perjanjian baru dimaksudkan untuk mempertahankan ketentuan nuklir dan mengekang upaya pengembangan rudal balistik dan kegiatan Teheran di kawasan tersebut.

Ini dinilai dapat membantu meyakinkan Trump untuk mencabut sanksi terhadap Iran. "Kami harus melepaskan diri dari nama 'perjanjian nuklir Wina' dan menambahkan beberapa elemen tambahan. Hanya itu yang akan meyakinkan Presiden Trump untuk menyetujui dan mencabut sanksi lagi," kata surat kabar itu mengutip seorang diplomat senior Uni Eropa.

Perjanjian baru ini juga dapat mencakup bantuan keuangan untuk Iran senilai miliaran dolar AS. Ini sejalan dengan kesepakatan Uni Eropa yang memberikan bantuan kepada Turki untuk menampung jutaan migran dan menutup perbatasannya.

Kesepakatan ini membantu mengakhiri krisis migran 2015.Tidak ada  komentar langsung dari kementerian luar negeri Jerman.

Kepala energi Uni Eropa berusaha untuk meyakinkan Iran pada Sabtu bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir, dan memperkuat perdagangan dengan Teheran.

Para pejabat Uni Eropa, Jerman dan negara-negara lain yang tetap berkomitmen pada kesepakatan itu mengaku akan terus berupaya melestarikan kesepakatan itu. Menurut negara-negara tersebut, jika Uni Eropa gagal menyelamatkan kesepakatan itu maka akan terjadi bencana.

Iran telah berjuang untuk memperoleh keuntungan finansial dari kesepakatan itu. Namun karena masih ada sanksi AS yang sepihak atas program rudalnya maka menghalangi para investor besar Barat untik melakukan bisnis dengan Teheran.

Dengan adanya sanksi AS ini maka akan sulit bagi perusahaan-perusahaan Eropa untuk berbisnis di Teheran. Kekuatan Iran dan Eropa telah membuat awal yang baik dalam upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran.

Namun Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif mengatakan upaya Eropa dan Iran sangat bergantung pada hal yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Iran setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sebagian besar sanksi Barat. Salah satu keluhan utama dari pemerintahan Trump adalah perjanjian itu tidak mencakup program rudal Iran atau dukungannya bagi kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah yang dianggap Barat sebagai teroris.





Credit  republika.co.id





Prancis tak akan Biarkan AS Jadi 'Polisi' Ekonomi


Donald Trump
Donald Trump
Foto: AP

Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.



CB, PRANCIS -- Pemerintah Prancis mengkaji kemungkinan Uni Eropa (UE) memberikan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan negara anggotanya yang berbisnis dengan Iran. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut terancam dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan hal ini dapat dilakukan bila UE mengacu ke sebuah peraturan tahun 1996. Kala itu, AS mengancam akan menghukum perusahaan asing yang berdagang dengan Kuba. UE berhasil memaksa AS mundur dengan mengancam sanksi pembalasan.

Menurut Le Maire, bila cara ini kembali digunakan, UE kemungkinan dapat melindungi perusahaan-perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran dari ancaman sanksi AS. "Apakah kita akan membiarkan AS menjadi polisi ekonomi dunia? Jawabannya tidak," ujar Le Maire pada Ahad (20/5).

Kendati demikian, Le Maire tak mengungkapkan apakah rencana ini telah dibahas oleh UE.Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.

Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.

Pemerintah Iran mengecam keputusan AS. Teheran menilai sanksi baru yang dijatuhkan AS terhadapnya merupakan sebuah upaya untuk menggagalkan usaha mempertahankan kesepakatan nuklir. Iran pun mengancam akan meningkatkan program nuklirnya ke level yang lebih tinggi dibanding sebelumnya jika Eropa gagal mempertahankan eksistensi kesepakatan nuklir.

Kendati demikian, Uni Eropa, bersama Inggris, Prancis, dan Jerman telah bertekad untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran. Mereka meyakinkan bahwa aktivitas perekonomian antara Iran dengan Eropa akan tetap berjalan, walaupun berada di bawah bayang-bayang sanksi AS.

Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani Iran bersama Prancis, Inggris, AS, Jerman, Cina, Rusia, dan Uni Eropa pada Oktober 2015. Kesepakatan ini mulai berlaku atau dilaksanakan pada 2016.

Kesepakatan ini tercapai melalui negosiasi yang cukup panjang dan alot. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah memastikan bahwa penggunaan nuklir oleh Iran hanya terbatas untuk kepentingan sipil, bukan militer. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dan embargo yang dijatuhkan terhadap Teheran akan dicabut.



Credit  republika.co.id





Jumat, 18 Mei 2018

Trump Salahkan Cina atas Ancaman Korea Utara Batalkan KTT


Payung Presiden AS Donald Trump terbalik oleh hembusan angin saat tiba dengan pesawat Air Force One sdi Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Md.,  28 April 2018. Angin kencang merusak payung yang digunakan Trump. AP/Pablo Martinez Monsivais
Payung Presiden AS Donald Trump terbalik oleh hembusan angin saat tiba dengan pesawat Air Force One sdi Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Md., 28 April 2018. Angin kencang merusak payung yang digunakan Trump. AP/Pablo Martinez Monsivais

CB, Jakarta - Presiden Donald Trump menyalahkan Cina atas ancaman Korea Utara membatalkan KTT Amerika Serikat - Korea Utara. Trump mengatakan, Presiden Cina, Xi Jinping bisa jadi telah mempengaruhi pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

"Jika Anda ingat dua minggu lalu, tiba-tiba entah dari mana, Kim Jong Un pergi ke Cina untuk bertemu keduakalinya dengan Presiden Xi. Bisa jadi dia mempengaruhi Kim Jong Un,” kata Trump, Kamis, 17 Mei 2018.
PTrump dijadwalkan bertemu Kim Jong Un di Singapura pada 12 Juni untuk membahas denuklirisasi tetapi Korea Utara secara tak terduga mengatakan awal pekan ini mereka dapat menarik diri dari pertemuan itu.
Latihan militer AS-Korea Selatan, komentar yang dibuat oleh John Bolton, penasihat keamanan nasional Trump, dan tuntutan agar rezim komunis secara sepihak menyerahkan program nuklirnya disebut sebagai alasan ancaman pembatalan KTT oleh Kim Jong Un.
Pernyataan Trump datang sehari setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mendesak Amerika Serikat untuk tetap tenang dalam menghadapi Korea Utara.

Kim Jon Un mengunjungi Xi di kota pelabuhan Cina, Dalian, pada 8 Mei setelah kejutan kunjungan dua hari ke Beijing pada akhir Maret lalu. Cina merupakan sekutu terdekat Korea Utara dan dikabarkan khawatir akan terasing dari KTT Amerika Serikat-Korea Utara.





Credit  tempo.co





KRI Ardadedali, Kapal Selam Kedua TNI AL Tiba di Surabaya


KRI Ardadedali, Kapal Selam Kedua TNI AL Tiba di Surabaya
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ardadedali 404 yang dipesan dari Korsel tiba di Dermaga Kapal Selam Koarmada II, Ujung, Surabaya, Kamis (17/5/2018). Foto/SINDOnews/Lukman Hakim


SURABAYA - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ardadedali 404 tiba di Dermaga Kapal Selam Koarmada II, Ujung, Surabaya, Kamis (17/5/2018). Kapal selam kedua pesanan Indonesia dari Korea Selatan diproduksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

KRI Ardadedali 404 merupakan kapal selam type 209/400 DSME yang memiliki bobot 1.280 ton saat muncul di permukaan dan bobot menjadi 1.400 ton saat menyelam. Menuju ke perairan Indonesia, KRI Ardadedali 404 berangkat dari dermaga galangan kapal DSME, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan pada pada 30 April 2018 lalu melintasi Iaut selama 17 hari.

Rute yang dilalui adalah Okpo (Korsel), Selat Korea, Perairan Jepang, Laut Cina Timur, Selat Luzon, Laut Cina Selatan, Selat Apo, Selat Cuyo, Laut Sulu, Selat Sibutu, Laut Sulawesi, Selat Makassar-Laut Jawa Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) hingga akhirya merapat di Dermaga Koarmada II Surabaya.

“Pengadaan alutsista TNI AL ini merupakan program strategis TNI AL jangka panjang. Ini merupakan hal yang wajar sebagai wujud peremajaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) guna mengganti alutsista yang berumur di atas 25 sampai dengan 30 tahun,” ujar KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.

Nama Ardadedali diambil dari salah satu panah milik Arjuna, tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Bentuk ujung dari senjata ini seperti burung dan memiliki jiwa. Pemberian nama itu dengan harapan kapal selam tersebut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.

“Alutsista ini harus menjadi senjata andalan yang tidak pernah terkalahkan di setiap peperangan. Kami berharap kapal ini dapat dirawat dengan baik. Tentunya kapal yang datang kali ini lebih sempurna dari pengadaan kapal selam sebelumnya,” kata Ade, panggilan akrab KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.

Masuknya KRI Ardadedali 404 ke jajaran TNI AL sesuai rencana minimum essential force TNI yang telah ditetapkan. Dari tiga kapal selam yang dipesan Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Korea Selatan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan.

“Indonesia sebagai poros maritim dunia pun diharapkan bisa terwujud,” pungkas Ade.

KRI Ardadedali 404 dilengkapi Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull Penetrating Mast dan Comfortable Accomodation. Ada empat mesin diesel MTU 12V493 dengan jarak jelajah mencapai 18.520 km. Panjang kapal 61,3 meter, diameter 6,2 M, dengan draft 5,7 M mampu menampung 40 kru kapal.

Kecepatan kapal mencapai 21 knot di bawah air dan 12 knot di permukaan ini mampu belayar lebih dari 50 hari untuk menunjang fungsi operasinya. KRI Ardedali melengkapi kapal selam milik TNI AL sebelumnya, yakni KRI Nagapasa 403.



Credit  sindonews.com



8 Heli Apache Resmi Perkuat Skuadron 11 Serbu TNI AD


8 Heli Apache Resmi Perkuat Skuadron 11 Serbu TNI AD
8 Heli Apache Resmi Perkuat Skuadron 11 Serbu TNI AD. (Koran SINDO. Ahmad Antoni).


SEMARANG - Sebanyak delapan helikopter tempur jenis Apache AH-64E resmi diserahterimakan dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Darat (AD).

Prosesi serah terima dipimpin langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Skuadron 11 Serbu, Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Tampak hadir KSAD Jenderal Mulyono beserta sejumlah perwira Mabes TNI, Wakil Duta BesarAmerikaSerikat(AS) untuk Indonesia Erin Mckee, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, serta Wakapolda Jateng Brigjen Pol Ahmad Lutfi.

Menhan mengatakan, serah terima delapan unit heli Apache AH-64E ini merupakan bagian untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Menurut dia, Apache sebagai heli tempur atau serang yang berteknologi tinggi. ”Apache AH 64E ini merupakan heli berteknologi paling canggih yang ada saat ini,” ungkap Ryamizard, seusai serah terima heli Apache AH-64E.

Pihaknya berharap dengan keberadaan heli tempur di bawah TNI AD ini dapat memperkuat terpeliharanya kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah darat. ”Saya minta heli Apache ini dijaga agar masa pakainya bisa seoptimal mungkin. Maka dari itu, saya meminta prajurit untuk mempelajari penggunaan heli Apacheagartidakadakekeliruan yang tidak perlu,” pintanya.

Sementara Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin Mckee menyatakan, pembelian heli Apache AH-64E ini sebagai bentuk kemitraan strategis antara AS dan Indonesia dalam bidang pertahanan.

”Delapan helikopter Apache dari Amerika Serikat ini adalah bukti lain dari kemitraan strategis kita yang kuat dan terus berkembang,” kata Erin. Menurut dia, tambahan helikopter tersebut tidak hanya melengkapi kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan dan memodernisasikan militernya, juga meningkatkan kemampuan militer Indonesia dengan menyediakan teknologi pertahanan kelas dunia untuk melakukan operasi maritim dan pengawasan guna melindungi perbatasan terluar serta wilayah perairan.

Erin menambahkan, AS sangat berkomitmen terhadap kesuksesan program Apache Aviation TNI Angkatan Darat sehingga pihaknya akan memaksimalkan setiap kesempatan untuk membantu Indonesia dalam mendukung serta meningkatkan kemampuan armada Apache.”Walau begitu, kemitraan kami tak hanya sebatas peralatan dan teknologi, juga berkaitan dengan personel pria dan wanita angkatan bersenjata kedua negara,” ungkapnya.





Credit  sindonews.com





Awal Mula Demonstrasi Berdarah Palestina Terungkap


Seorang warga Palestina membawa ketapel pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di Ramallah, Tepi Barat Palestina, Selasa (15/5)
Seorang warga Palestina membawa ketapel pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di Ramallah, Tepi Barat Palestina, Selasa (15/5)
Foto: Mohamad Torokman/Reuters

Polisi Israel menyasar demonstran yang memegang bendera Palestina.




CB, GAZA -- Polisi Israel menyasar warga Palestina yang memegang bendera pada saat demonstrasi memrotes pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Mereka merebut dan merobek bendera tersebut. Hal itu disebut menjadi awal pecahnya bentrokan antara polisi Israel dan massa demonstrasi Palestina.


Saat melakukan aksinya, para pengunjuk rasa menarik bendera Palestina dan melambaikan tangan mereka. Hanya butuh beberapa menit, polisi menyerbu ke kerumunan demonstran dan merobek bendera tersebut.


"Mereka datang masuk (ke kerumunan demonstran) seperti banteng yang melihat bendera merah," kata seorang demonstran seperti yang dilansir di Hareetz, Kamis (17/5).


Dalam prosesnya, aksi yang dimulai dengan demonstrasi damai berubah menjadi pertikaian antara pasukan Israel dan demonstran. Aksi berakhir dengan kekerasan di mana pasukan Israel mendorong dan akhirnya membubarkan para demonstran.


"Polisi menjadi gila," kata anggota Knesset dari koalisi Joint List, Aida Touma-Sliman.


Aida menceritakan, tidak satupun dari demonstran yang menyerang pasukan Israel. Tentara tersebut langsung menyerang para demonstran saat melihat tanda dengan bendera Palestina.


"Seolah-olah mereka terlihat, saya tidak tahu apa dan mulai memukul," ujarnya.

Berkenaan dengan demonstrasi minggu ini di dekat kedutaan AS di Yerusalem, Polisi Israel mengatakan bahwa mereka mengizinkan dilakukanya aksi protes. Namun, mereka mengklaim bahwa para demonstran sengaja melakukan provokasi hingga kekerasan pecah.


"Pada tahap tertentu, di luar pengibaran bendera, ada imbauan hasutan, manifestasi kekerasan terhadap polisi, dan provokasi yang disengaja yang bertujuan mengganggu ketertiban umum yang melanggar hukum dan kondisi yang disepakati untuk demonstrasi," kata polisi dalam pernyataannya.


Aksi protes saat diresmikannya pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Senin (14/5) lalu. Kementerian kesehatan Palestina mengungkapkan korban meninggal dalam aksi protes sebanyak 58 orang.


Lebih dari 2.700 demonstran Palestina terluka di sepanjang pagar perbatasan dengan Gaza. Setidaknya 1.350 orang yang terluka karena tembakan. Protes massal itu dimulai pada 30 Maret dan telah menyebabkan puluhan orang tewas.






Credit  republika.co.id



PM Mahathir Mohamad Tutup Pintu untuk UMNO



Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. asianaffairs.in
Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. asianaffairs.in

CB, Jakarta - Perdana Menteri Mahathir Mohamad, pemimpin koalisi partai oposisi Malaysia membuat garis pemisah yang tegas antara masa Malaysia dipimpin Najib Razak dan masa berkuasanya oposisi dengan menutup segala peluang bekerja sama dengan UMNO.
UMNO merupakan partai berkuasa di Malaysia yang mengusung Najib Razak bertarung dalam pemilu tanggal 6 Mei 2018, namun berhasil dikalahkan koalisi partai oposisi, yakni Pakatan Harapan atau PH.
"UMNO tidak bisa masuk PH," tegas Mahathir saat bertemu wartawan di kantor Perdana Leadership Foundation, Senin, 14 Mei 2018.
Mahathir juga menolak masuknya mantan anggota UMNO yang loncat pagar setelah gagal dalam pemilu Mei lalu. Ia beralasan status UMNO tidak jelas.



Mahathir Mohamad, mengangkat tangannya saat merayakan keberhasilannya memenangkan pemilu Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Mei 2018. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangkan 115 kursi parlemen, melebihi ambang batas 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. AP

Menurut mantan Perdana Menteri periode 1981-2003 ini, menjadi tugas pengadilan memutuskan apakah UMNO dihapus dari daftar partai politik alias dibubarkan atau tidak.
"Diserahkan pada Registrar of Societies untuk memutuskan status UMNO," kata Mahathir.
Kemenangan Pakatan Harapan merupakan pukulan terberat UMNO dan koalisinya setelah berkuasa selama 61 tahun. Mahathir sendiri merupakan anggota UMNO dan menyatakan mundur dalam konferensi pers tanggal 29 Februari 2016 sebagai bentuk perlawanannya terhadap Najib Razak.
Sikap Mahathir menolak UMNO mendapat dukungan dari koalisinya. Anggota parlemen di Ipoh Timur, Wong Kah Woh mengajak semua anggota koalisi oposisi untuk mengingat bahwa Pakatan Harapan bukan keranjang sampah.
"Kita harus mengingatkan diri kita bahwa PH bukan keranjang sampah, di mana kita dapat menerima dan mempertahankan orang-orang yang tidak memiliki harga diri, dan orang yang menjual kepercayaan rakyat yang justru seharusnya menjadi tujuan mereka," tegas Wong.

(Kiri) Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun dan (Kanan) Najib Razak, Perdana Menteri inkumben saat ini. Reuters via Nikkei

Pukulan telak bagi UMNO karena pintu tertutup bagi anggotanya untuk berkoalisi dengan Pakatan Harapan. Kekalahan UMNO dalam pemilu Mei lalu merupakan kekalahan terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yakni kehilangan 40 persen kursi dari 222 kursi yang tersedia di parlemen.
Ironisnya, Najib pun telah memutuskan mundur sebagai ketua UMNO dan ketua koaliasi Barisan Nasional setelah kalah dalam pemilu.
"Saya memiliki tanggung jawab moral untuk mundur," kata Najib saat pertemuan dewan tertinggi partai awal pekan ini.
Pemimpin Orang Muda Barisan Nasional, Khairy Jamaluddin mengatakan ada masalah di dalam tubuh UMNO yang tidak diakui selama ini oleh para pengurusnya.

Masalah besar itu terjadi setelah Najib memecat Wakil Menteri Muhyiddin Yasin dan Wakil Presiden Shafie Apdal dari kabinet setelah keduanya mengkritik Najib dalam skandal suap 1MDB.
Sejak itu UMNO kehilangan kepercayaan dari mayoritas masyarakat Malaysia.Dan terbukti dalam pemilu Mei lalu, UMNO kalah telak.
Najib, UMNO dan Barisan Nasional telah gagal membaca sinyal penolakan dari masyarakat Malaysia. Sebaliknya, Mahathir jauh-jauh hari mengkritik Najib, UMNO dan Barisan Nasional tentang skandal 1MDB dan sejumlah kasus hukum lainnya yang akan berdampak pada kemenangan oposisi, sekalipun segala cara dibuat untuk menghadang kemenangan oposisi oleh Najib dan pendukungnya.






Credit  tempo.co