CUPUMA

Rabu, 14 Maret 2018

Pangeran Saudi Kuasai Perusahaan Tersangka Korupsi

RIYADH - Polemik di balik penangkapan belasan pangeran dan pengusaha Arab Saudi yang diinstruksikan oleh Raja Salman bin Abdul Azis Al-Saud awal November 2017 belum usai. Terbaru, sang Putra Mahkota, Pangeran Mohammad bin Salman diam-diam justru mengambil alih jabatan eksekutif perusahaan milik para pangeran yang berstatus tersangka korupsi tersebut. Dia dilaporkan mengambil alih perusahaan konstruksi Saudi Binladin Group (SBG) dan perusahaan media MBC Group. Tak hanya itu, Pangeran Mohammad juga mengambil alih investasi utama para tersangka seperti di Twitter dan McDonald’s.

Penangkapan sejumlah pangeran, mantan menteri, dan pebisnis Saudi dilakukan sesaat Komite Anti-Korupsi dibentuk oleh Pangeran Mohammad lalu. Anggota Kerajaan Saudi yang terciduk dalam operasi pemberantasan korupsi itu ialah pebisnis dan investor terkenal yakni Pangeran Al-Waleed bin Talal. Dia dibebaskan pada 27 Januari lalu. Lalu Pangeran Fahd bin Abdullah, Pangeran Mutaib bin Abdullah, Pangeran Turki bin Abdullah, dan Pangeran Turki bin Nasser Al Saud. Mereka ditahan di Hotel Ritz-Carlton yang langsung tutup booking dan meminta para tamu untuk pergi. Lebih dari 2000 rekening bank juga dibekukan.

Pada Januari lalu, Kerajaan Arab Saudi diketahui membentuk komite yang terdiri dari lima orang untuk mengawasi jajaran penasihat SBG dan membuat keputusan eksekutif dalam kesepakatan bisnis perusahaan. Komite itu, Seperti dilansir businessinsider.com, terdiri dari dua anggota keluarga bin Laden dan tiga pemimpin industri.

SBG sebelumnya dipimpin oleh Bakr bin Laden. Disinyalir komite tersebut berkaitan dengan kesepakatan pembebasan Bakr. SBG merupakan perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi dan dimiliki salah satu keluarga terkaya di Timur Tengah. Bakr bin Laden turut ditahan dalam operasi pemberantasan korupsi pada November 2017, termasuk sejumlah saudaranya.

Pada Februari lalu, otoritas terkait Arab Saudi juga berencana menyita kepemilikan saham utama di MBC Group. MBC Group dimiliki Waleed al-Ibrahim yang juga ditahan dalam operasi pemberantasan korupsi. Pejabat Arab Saudi menegosiasi Waleed untuk menyerahkan saham terbesarnya di MBC Group apabila ingin terbebas.

Akhir-akhir ini, Kerajaan Arab Saudi juga mengklaim memiliki hak veto dalam pembuatan keputusan investasi global senilai USD12,5 miliar di Kingdom Holding Company milik miliarder Pangeran al-Waleed bin Talal yang ditahan pada November tahun lalu. Al-Waleed dibebaskan pada Januari seusai menekan kesepakatan tertutup.

“Penguasaan beberapa industri bisnis besar memperkuat pertumbuhan konsolidasi kekuasaan Pangeran Mohammad dalam menguasai takhta kerajaan,” ungkap Rosie Perper dari businessinsider.com. Pria berusia 32 tahun itu dilaporkan menekan tersangka korupsi yang kaya raya untuk mengganti rugi atau menyerahkan sahamnya.

Seperti dilansir nytimes.com yang mengutip saksi, banyak tahanan yang mengalami penyiksaan secara fisik pada awal bulan penahanan. Sedikitnya 17 tahanan dibawa ke rumah sakit (RS). Seorang tahanan dikabarkan tewas di tempat penahanan dengan leher terpelintir, tubuh yang membengkak, dan beberapa tanda adanya penyiksaan.

Namun, Kerajaan Arab Saudi membantah atas tuduhan itu. “Proses investigasi yang dipimpin Jaksa Agung dilakukan sepenuhnya sesuai aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Semua tahanan memiliki akses penuh terhadap konsul hukum, juga perawatan kesehatan bagi mereka yang memiliki penyakit kronis,” ungkap otoritas Arab Saudi.

Agar keluar dari penjara, para tahanan tidak hanya membayar tebusan dalam jumlah besar, tapi juga menyerahkan real estate dan saham perusahaan. Seorang mantan tahanan juga memakai tracking device. Dia mengaku depresi mengingat bisnisnya amburadul. “Saya tidak tahu jika rumah ini juga masih milik saya,” katanya.

Pangeran Mohammad menjadi satu-satunya anggota Kerajaan Arab Saudi yang sangat aktif memegang roda pemerintahan di samping Raja Salman. Pangeran Mohammad menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menjan) sejak 2015. Dia juga menjadi penggagas reformasi ekonomi dan sosial yang dikenal dengan Vision 2030.

Pangeran Mohammad dilaporkan akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 20 Maret mendatang. Hal itu diungkapkan Gedung Putih, kemarin. Presiden AS Donald Trump sangat senang dapat berdiskusi dengan Pangeran Mohammad dalam memperkuat hubungan kedua negara dan memajukan ekonomi serta keamanan.

Pemerintah AS dilaporkan ingin menjual reaktor nuklir kepada negara Timur Tengah. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) AS, Heather Nauert, mengatakan Arab Saudi tertarik membeli material dan peralatan nuklir. Pemerintah Israel memperingatkan kemungkinan terjadinya perlombaan senjata nuklir.

Pada 27 Februari lalu, Pangeran Mohammad dan Presiden Trump berkomunikasi melalui telepon dan sepakat untuk meningkatkan kemitraan bilateral, terutama di bidang ekonomi dan keamanan. Saat itu, Trump dilaporkan sepakat dengan Pangeran Mohammad mengenai pentingnya persatuan GCC dan memitigasi ancaman.

Credit sindonews.com

Putin Duga Yahudi Intervensi Pemilu AS, Israel Tak Berani Komentar

TEL AVIV - Pemerintah Israel tak berani berkomentar terkait kecurigaan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa orang-orang Yahudi dalang intervensi pemilu Amerika Serikat (AS) tahun 2016. Bungkamnya Tel Aviv diyakini karena sensitif terhadap hubungan dengan Moskow yang memiliki pasukan militer di Suriah.

Israel memilih diam meski kelompok Yahudi AS tersinggung dengan komentar Putin yang dianggap mengobarkan kampanye anti-Semit.

Baik Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel hingga kini tidak memberikan komentar apapun atas pernyataan Putin. Netanyahu selama ini mempertahankan hubungan Israel dan Rusia dengan mengunjungi Moskow dua kali dalam setahun.

Putin, dalam wawancara dengan NBC News hari Minggu, mengatakan bahwa dia tidak peduli jika warga negara Rusia mencoba ikut campur pemilihan presiden AS tahun 2016 dengan alasan tindakan itu bukan atas nama pemerintah. Putin lantas menduga orang-orang yang mengganggu pemilu AS itu adalah orang-orang Yahudi dari banyak negara, termasuk Ukraina atau Tartar, Rusia dan negara lain.

”Ada 146 juta orang Rusia. Jadi apa?,” katanya.”Mereka tidak mewakili kepentingan negara Rusia,” katanya lagi.

”Mengapa Anda memutuskan pihak berwenang Rusia, termasuk saya sendiri, memberi izin kepada orang untuk melakukan ini?,” lanjut Putin menyindir AS yang selama ini menuduh Kremlin dalang intervensi pemilu yang memenangkan Donald Trump sebagai presiden AS.

“Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia, tapi orang Ukraina, orang Tatar atau Yahudi, tapi dengan kewarganegaraan Rusia, yang juga harus diperiksa. Mungkin mereka memiliki kewarganegaraan ganda atau greencard, mungkin AS membayar mereka untuk ini,” imbuh Putin.

Zvi Magen, mantan duta besar Israel untuk Rusia, setuju dengan kebijakan pemerintan Netanyahu untuk tidak menanggapi ucapan Putin itu secara terbuka.

Menurutnya, jika Israel berkomentar di depan publik, maka Putin akan menolak niat anti-Semit dan hanya “memutar matanya”.

“Ini, akan menempatkan Israel dalam posisi tidak nyaman dengan pemimpin Rusia tersebut,” ujar Magen. Menurut Magen, Israel akan lebih bijaksana untuk mengutarakan ketidaknyamanannya tentang pernyataan Putin tersebut secara pribadi, bukan secara terbuka.

Magen mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti apa maksud Putin dengan pernyataan tersebut.

”Ada dua pilihan,” katanya, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (13/3/2018). ”Salah satunya adalah komentarnya yang kosong, dan yang lainnya adalah ada pesan di dalamnya. Tapi saya tidak tahu apa maksudnya karena kita tahu bahwa pada tingkat dasar, Putin bukanlah anti-Semit atau anti-Israel.”

Sebelumnya, pemimpin Anti-Defamation League—kelompok Yahudi AS—Jonathan Greenblatt mengecam komentar Putin yang dia anggap bernuanasa anti-Semit.

”Presiden Putin dengan aneh telah memilih untuk menyalahkan permainan dengan menunjuk pada orang Yahudi dan minoritas lainnya di negaranya,” ujar Greenblatt dalam sebuah pernyataan.

”Sangat meresahkan untuk melihat presiden Rusia memberikan kehidupan baru pada stereotip anti-Semit klasik yang telah melanda negaranya selama ratusan tahun, dengan sebuah komentar yang terdengar seolah-olah dirubuhkan dari halaman ke halaman ‘Protocols of the Elders of Zion’,” katanya.

Credit sindonews.com

Dicurigai Putin Dalang Intervensi Pemilu AS, Kelompok Yahudi Tersinggung

WASHINGTON - Kelompok Yahudi dan para politisi Amerika Serikat (AS) tersinggung dengan komentar Presiden Rusia Vladimir Putin yang mencurigai warga Yahudi sebagai dalang intervensi pemilu presiden 2016 di Amerika.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Putin mengatakan, orang-orang Yahudi berbagai negara termasuk yang berkewarganegeraan Rusia mungkin menjadi dalang intervensi pemilu AS. Tapi, dia tak peduli bahkan jika terbukti pelakunya warga negara Rusia, karena bertindak bukan atas nama pemerintah.

Menurut Putin orang-orang Yahudi yang diduga mengganggu pemilu AS hanya “mendompleng” statusnya sebagai warga Rusia. ”Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia,” kata Putin kepada kepada Megyn Kelly dari NBC News dalam wawancara tersebut.

”Mungkin mereka orang Ukraina, Tatar, Yahudi, yang hanya dengan kewarganegaraan Rusia,” lanjut Putin, yang menambahkan bahwa orang Yahudi Jerman, Prancis, Asia, Rusia juga mungkin terlibat dengan didanai oleh pemerintah AS sendiri.

Pemimpin Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt mengecam komentar Putin yang dia anggap bernuanasa anti-Semit.

”Presiden Putin dengan aneh telah memilih untuk menyalahkan permainan dengan menunjuk pada orang Yahudi dan minoritas lainnya di negaranya,” ujar Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip The Washington Post, Senin (12/3/2018).

”Sangat meresahkan untuk melihat presiden Rusia memberikan kehidupan baru pada stereotip anti-Semit klasik yang telah melanda negaranya selama ratusan tahun, dengan sebuah komentar yang terdengar seolah-olah dirubuhkan dari halaman ke halaman ‘Protocols of the Elders of Zion’,” katanya.

The American Jewish Committee (Komite Yahudi Amerika) juga membandingkan komentar Putin dengan “Elders of Zion”, sebuah dokumen palsu yang diterbitkan di Rusia pada tahun 1903 yang mengklaim bahwa orang-orang Yahudi merencanakan untuk mengambil alih dunia. Dokumen itulah yang dianggap memicu kekerasan terhadap orang-orang Yahudi di seluruh Eropa, yang akhirnya mempengaruhi rencana Adolf Hitler untuk menjalankan Holocaust.

Peneliti di komite tersebut, Masha Gessen, kepada NPR mengatakan bahwa anti-Semitisme di Rusia kembali ke ratusan tahun lalu. Menurutnya, orang-orang Yahudi memiliki sedikit hak di bawah etnis Rusia.

Menurut Gessen, setelah revolusi komunis, Uni Soviet—nama Rusia sebelumnya—secara singkat bereksperimen dengan menciptakan sebuah wilayah Yahudi otonom di sepanjang perbatasan timur. Namun zona tersebut menjadi tempat kengerian baru ketika Joseph Stalin meluncurkan pembersihan Yahudi dan minoritas lainnya—termasuk Tatar Crimea, yang menurut Putin mungkin berada di balik campur tangan pemilu AS.

Menurut data Jewish Virtual Library, orang-orang Yahudi Rusia terus dianiaya bahkan setelah kematian Stalin. Komunis menutup rumah-rumah ibadat, menerbitkan buku-buku anti-Semit dan mengeksekusi puluhan orang Yahudi pada tahun 1960-an dan 1070-an.

Senator AS dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal juga mengecam komentar Putin. ”Komentar Putin yang menjijikkan patut dikecam, tepat dan segera oleh para pemimpin dunia,” kata Blumenthal di Twitter.

”Mengapa (Donald) Trump diam?,” imbuh Don Beyer, politikus Partai Demokrat dari Virginia, yang menuntut tanggapan dari Trump.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presiden Trump sebelumnya enggan mengkritik Putin atau menerima kesimpulan dari komunitas intelijen AS bahwa Rusia memainkan peran dalam intervensi pemilu AS.

Credit sindonews.com

Cerita Hadirnya Masjid Agung Moscow Berkubah Emas di Rusia

Masjid Agung Moskow. Foto: Kementrian Luar Negeri

CB, Jakarta - Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Masjid Agung Moscow atau Moscow Cathedral Mosque di Rusia pada Selasa, 13 Maret 2018, menyita perhatian publik, khususnya mengenai sejarah masjid indah tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Masjid Agung Moskow disela-srla kunjungannya ke Rusia, 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini Retno ingin menyampaikan pesan agar masyarakat menyebarluaskan perdamaian. Foto: Kementrian Luar Negeri

Masjid Agung Moscow dibangun pertama kali pada 1904, yang berlokasi di Olimpiysky Avenue dekat Stadium Olimpic dijantung kota Moskow. Namun masjid tua ini dirubuhkan dan dibangun kembali dalam ukuran yang lebih besar pada 2015 hingga tercatat sebagai masjid terbesar di kota Moscow, Rusia.

Tinggi menara Masjid ini 72 meter dan tinggi kubah utamanya 46 meter. Kondisi ini membuat masjid agung tersebut terbesar kedua di Rusia setelah masjid Salawat Yulayev, yang dibangun di kota Ufa.

Seperti dikutip dari www.rbth.com masjid agung Moscow setelah dipugar memiliki luas hampir 20 kali lipat dari bangunan aslinya sehingga mampu menampung sampai 10.000 jamaah. Di dalam masjid ini, terdapat tangga berjalan, fasilitas yang ramah bagi penyandang cacat.

Pembangunan ulang masjid agung ini memakan biaya hingga US$.170 juta atau Rp.2 triliun, yang sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan para pengusaha di Rusia dan anggota senat Suleyman Kerimov untuk mengenang ayahnya. Diantara daftar para penyumbang adalah pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang mendonasikan US$.26.000 atas nama anak-anak Palestina.
Sedangkan Turki telah mendonasikan sebuah mimbar dan mihrab yang mengindikasikan arah kiblat. Dinding dan langit-langit masjid bermotif tradisional khas Rusia, sedangkan lantai masjid dilapisi karpet dari Turki. Yang juga istimewa, kubah dan paviliun-paviliunnya dilapisi emas. Para arsitek masjid ini memutuskan melapisi kubah-kubah masjid dengan emas agar menyatu dengan langit kota Moscow yang didominasi oleh kubah-kubah emas gereja.

Credit TEMPO.CO

Menlu Retno Marsudi Usulkan Pertukaran Imam Masjid dengan Rusia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Masjid Agung Moskow disela-srla kunjungannya ke Rusia, 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini Retno ingin menyampaikan pesan agar masyarakat menyebarluaskan perdamaian. Foto: Kementrian Luar Negeri

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Wakil ketua mejelis muslim Federasi Rusia, Damir Gizatullin, di Masjid Agung Moskow, mengajak umat Islam di Rusia untuk bersama-sama dengan umat Muslim di Indonesia, menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan teloransi. Saat ini sekitar 25 juta pemeluk Islam di Rusia.
“Indonesia memiliki umat Muslim terbesar dunia dan Rusia jumlah muslimnya juga cukup banyak, sehingga akan baik apabila hubungan bisa ditingkatkan dan sama-sama menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi yang saat ini dibutuhkan,” kata Menlu Retno, Selasa, 12 Maret 2018, dalam keterangan tertulis.

Ads by Kiosked

Masjid Agung Moskow. Foto: Kementrian Luar Negeri

Masjid Agung Moskow adalah salah satu masjid terbesar tidak hanya di Rusia, tetapi juga di Eropa yang dibangun pertama kali pada 1904. Pada 1956, Presiden Soekarno tercatat pernah berkunjung ke Masjid Agung ini.

Untuk menampung jemaah yang semakin banyak, masjid tersebut pernah dibongkar dan dibangun kembali pada 2011, serta diresmikan sehari sebelum Idul Adha pada September 2015 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Masjid Agung Moskow, memiliki luas 18.900 meter per segi dengan 6 lantai dan dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Di Masjid Agung Moskow juga terdapat sekolah untuk mendidik dan mempersiapkan para imam dan khatib. Terkait hal ini, Retno pun mengusulkan agar dilakukannya pertukaran imam antar kedua negara.
Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan rencana pertemuan interfaith dialog Indonesia-Rusia pada akhir tahun ini. Pertemuan ini diharapkan akan mendapat dukungan dari Dewan Mufti Rusia.

Credit TEMPO.CO

Oposisi Kamboja di Australia Tak Takut Ancaman Hun Sen

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berpidato saat membuka pertemuan tingkat menteri ASEAN-Eropa ke 17 di Phnom Penh, Kamboja (28/5). Foto: AP/Heng Sinith

CB, Jakarta - Para pendukung kubu oposisi Kamboja bertekad akan tetap menggelar aksi protes di luar gedung penyelenggaraan pertemuan ASEAN-Australia i Sydney, meskipun mendapat ancaman dari pendukung setia Perdana Menteri Hun Sen. Aksi protes itu terbilang berani setelah Hun Sen memperingatkan akan mengejar dan memukuli para demonstran yang membakar fotonya.

Hun Sen. AP/Heng Sinith
Menurut para penggalang protes , jumlah demonstran diperkirakan bertambah setelah Bou Rachana, janda analis politik Kem Ley yang tewas dibunuh, mendesak para diaspora Kamboja yang ada di penjuru Australia bergabung bersamanya dalam demonstrasi anti Hun Sen. Sebelumnya beberapa bulan lalu Perdana Menteri Kamboja telah memenjarakan Kem Sokha, Ketua partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP dan membredel surat kabar Cambodia Daily serta sebuah stasiun radio karena memberitakan negatif soal Hun Sun.

Seperti dikutip dari situs www.theaustralian.com.au pada Selasa, 13 Maret 2018, Rachana, yang sedang mengandung, melarikan diri ke Thailand bersama empat anaknya pada 2016 menyusul pembunuhan terhadap suaminya yang dikenal pengkritik ulung Hun Sen. Rachana dan anak-anaknya sudah tiba di kota Melbourne pada akhir bulan lalu setelah mendapatkan suaka dari Australia.

Juru bicara aksi unjuk rasa dalam pertemuan ASEAN-Australia, Genevieve Kang, mengatakan meskipun tidak ada yang mengharapkan Hun Sen secara pribadi menjalankan ancamannya, namun para pengikut setia Hun Sen dalam diaspora Kamboja kemungkinan akan melakukannya.
Kang pun mengaku kecewa ketika Hun Sen mengeluarkan ancaman, namun pemerintah Australia tidak mengatakan apapun. Hal ini sangat mengecewakan oposisi Kamboja yang ada di Australia karena mereka berharap Menteri Luar Negeri Julie Bishop atau Perdana Menteri Malcom Turnbull setidaknya bisa mengatakan bahwa ancaman tersebut salah. Pertemuan ASEAN-Australia akan diselenggarakan di Sydney pada 15 Maret sampai 18 Maret 2018.

Credit TEMPO.CO

Skandal 1MDB, Politikus Oposisi Malaysia 'Serang' PM Najib Razak

Sebuah kapal pesiar mewah bernama "Equanimity" terlihat di pelabuhan Benoa di Bali, 28 Februari 2018. Indonesia telah menyita kapal pesiar mewah seluas 92 meter di pulau wisata Bali yang diinginkan oleh otoritas AS. AP

CB, Jakarta - Politikus oposisi Malaysia meminta Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan sikap Kejaksaan Agung negara itu yang menyatakan tidak akan memulangkan kapal mewah Equanimity, yang disita otoritas Indonesia pada pekan lalu, terkait Skandal 1MDB.

Politikus Partai Keadilan Rakyat, Gooi Hsiao Leung, menyampaikan permintaan resmi ini dalam pembukaan rapat parlemen Malaysia pada pekan lalu. Namun, anggota parlemen dari Barisan Nasional mencoba mengganggunya dengan menyoraki saat surat itu dibacakan.

Anggota parlemen pro-pemerintah berupaya mengganggu," kata Gooi, 45 tahun, kepada Tempo pada Jumat pekan lalu. Kapal Equanimity itu merupakan milik pengusaha Low Taek Jho dari Malaysia.

Kapal itu diduga dibeli dengan uang korupsi dari penggelapan dana 1MDB, yang kasusnya menyita perhatian publik terakhir. Nilai kapal itu diperkirakan mencapai US$250 juta atau Rp3,4 triliun.

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi oposisi, ikut bersuara soal skandal 1MDB ini. Najib, sebagai orang yang bertanggung jawab atas 1MDB, harus melaporkan kepada polisi untuk meminta bantuan Interpol guna mengembalikan dana 1MDB sebesar 1 miliar ringgit atau setara Rp 3,5 triliun.
"Jika klaim DOJ bahwa Low telah mencuci uang 1MDB untuk membeli kapal pesiar itu tidak benar, maka Najib harus mengajukan protes (diplomatik) terhadap DOJ.
DOJ adalah Departemen of Justice dari Amerika Serikat, yang menaungi Biro Investigasi Federal (FBI). Pada pekan lalu FBI meminta otoritas Indonesia untuk menyita kapal itu saat sedang berlabuh di Bali.
Bagaimana kelanjutan penanganan kasus Skandal 1MDB ini? Silahkan baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 18 Maret 2018 dengan judul "Pesiar Rasuah 1MDB".

Credit TEMPO.CO

Mahathir Akui Membui Anwar Ibrahim Adalah Sebuah Kesalahan

Mahathir Mohamad mengakui keputusannya membui Anwar Ibrahim sebagai wakilnya ketika masih menjabat sebagai orang nomor satu di negara itu adalah kesalahan. (AFP Photo/Manan Vatsyayana)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengakui bahwa keputusannya untuk memenjarakan Anwar Ibrahim saat menjadi wakilnya ketika masih menjabat sebagai orang nomor satu di negara itu adalah sebuah kesalahan.

"Dari sudut pandang politik, saya tidak akan melakukan itu. Ketika saya menjadi perdana menteri, saya berjanji kepada diri sendiri tidak akan melakukan sesuatu yang membuat orang benci kepada saya," ujar Mahathir dalam wawancara khusus dengan Sin Chew Daily.

Mahathir menjelaskan bahwa saat harus mengambil keputusan itu, dia tidak punya pilihan lain karena polisi sudah memaparkan semua bukti atas kasus dugaan sodomi Anwar Ibrahim.

Dalam kesempatan tersebut, Mahathir pun menolak julukan diktator yang selama ini selalu dilekatkan padanya. Menurutnya, jika ia seorang diktator, Anwar akan langsung dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum.

"Saya marah kepada polisi. Saya bertanya mengapa mereka tidak mengadili dia. Mereka tidak menjawab, tapi kemudian mengatakan bahwa dia sudah memiliki reputasi buru. Namun, saya memaksa dia harus diadili terlebih dulu," ucap Mahathir, sebagaimana dikutip The Straits Times.

Saat itu, Mahathir sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk memecat Anwar dari jabatan wakil perdana menteri dan menteri keuangan.

Namun kemudian, UMNO memutuskan untuk melucuti jabatan Anwar sebagai wakil presiden partai berkuasa tersebut.

"Kami menggelar rapat dewan tinggi hingga jam 4.00. Semua orang berhak berbicara. Mereka tidak hanya tak ingin dia menjadi wakil presiden, mereka juga tidak mau dia di dalam partai. Itu bukan keputusan saya," tutur Mahathir.

Kini, Anwar berada dalam masa tahanan pemerintah rezim Najib Razak atas tuduhan kasus sodomi kontroversial dan disebut-sebut sarat politik, tudingan serupa yang digunakan Mahathir untuk menjebloskan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu ke penjara pada 1998.

Hidup di balik jeruji besi selama enam tahun, Anwar akhirnya bebas. Setelah Mahathir lengser dan digantikan oleh Najib Razak, Anwar sempat menjadi pemimpin oposisi yang kuat dan mendapat sokongan dari masyarakat luas sebelum akhirnya dipenjarakan kembali oleh rezim berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Timor Leste Merdeka, Renegosiasi Perth Treaty Dinilai Logis

PM Australia Malcolm Turnbull dan Presiden RI Joko Widodo. (Reuters/David Moir)

Jakarta, CB -- Indonesia belum meratifikasi perjanjian perbatasan yang diteken bersama Australia di Perth pada 1997 atau Perth Treaty 1997. Karena itu, perjanjian tersebut belum berlaku.

Pakar batas maritim I Made Andi Arsana menuturkan pada era 1970-an, saat konvensi hukum laut yang berlaku adalah United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS) 1958, di kawasan terdapat tiga negara yakni Indonesia, Australia dan Timor Portugis.

"Dalam membuat kesepakatan perbatasan, tiga-tiganya harus terlibat. Namun sayangnya saat itu, Timor Portugis tidak mau terlibat saat rencana negosiasi dilontarkan saat itu. Sehingga yang menetapkan batas maritim pertama kali adalah Indonesia dan Australia," kata Dosen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mata (UGM) tersebut.

Kesepakatan tersebut diteken pada 1972 dan telah diratifikasi kedua negara. "Pada 1972, kesepakatan Indonesia-Australia hanya dasar laut. Air lautnya tidak dibagi karena hukum laut yang berlaku saat itu, UNCLOS 1958," kata Andi, pakar aspek geospasial hukum laut.

Adapun pada 1975, Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Kawasan yang tadinya belum disepakati perbatasannya, dengan berbagai dinamika menjadi batas yang kemudian disepakati pada Perth Treaty 1997.

Namun berbeda dengan Kesepakatan Batas Maritim RI-Australia 1972, Kesepakatan Batas Maritim Indonesia-Australia 1997 atau yang dikenal dengan Perth Treaty 1997 yang diteken pada 14 Maret 1997 di Kota Perth, Australia itu belum menjadi hukum karena belum diratifikasi.

Timor Leste pun melepaskan diri dari Indonesia pada 2002. Negara itu pun telah menandatangani kesepakatan baru dengan Australia di New York 6 Maret lalu.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Domuli Agusman memastikan bahwa Perth Treaty 1997 itu belum diratifikasi oleh kedua negara dan tidak dapat diratifikasi Indonesia karena mengandung wilayah Timor Leste.

"Belum diratifikasi oleh kedua negara dan dalam perjalanannya perjanjian ini tidak dapat diratifikasi karena mencakup area yang menjadi wilayah Timur Leste dan merupakan obyek konsiliasi antara Australia dan Timur Leste," kata Damos di Jakarta, Senin (12/3). Menurutnya, pihak Australia pun mengetahui hal tersebut.

Menurut Andi, meski tanpa kesepakatan Timor Leste dan Australia, Perth Treaty 1997 harus dinegosiasi ulang. Bukan karena 'dapat apa' tapi semata lantaran batas wilayah yang disepakati telah berubah.

"Ketika Timor Leste merdeka, ada yang harus direvisi pada perjanjian 1997 karena membagi kawasan yang bukan menjadi bagian Indonesia lagi," kata Andi. "Ini adalah konsekuensi logis legal dari perubahan geopolitik," kata Andi.

Meski hukum internasional mengatur bahwa perjanjian batas umumnya tidak direvisi. Namun, Perth Treaty 1997 belum 'penuh' sebagai sebuah traktat karena belum diratifikasi. Sebuah perjanjian batas wilayah baru sah, jika dokumen ratifikasi atau persetujuan parlemen telah diserahkan ke masing-masing negara.

Walaupun Australia memahami hal tersebut, menurut Andi, wacana membuka kembali negosiasi bisa membuat resah Australia. Pasalnya, banyak hal bisa terjadi dalam sebuah perundingan perbatasan.

Jika Indonesia dan Australia sepakat untuk merundingkan ulang batas wilayah maritim, maka hal itu pun tersebut harus menunggu ratifikasi traktat delimitasi Timor Leste-Australia yang baru diteken.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Jokowi terima Senat Parlemen Kazakhstan

Presiden Joko Widodo menerima delegasi Senat Parlemen Kazakhstan yang ingin menjajaki potensi kerja sama bilateral di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/3/2018). (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Jakarta (cb) - Presiden Joko Widodo antara lain berbicara tentang keragaman masyarakat Indonesia saat menerima kunjungan delegasi Senat Parlemen Kazakhstan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

"Terima kasih telah berkunjung ke negara kami. Negara dengan populasi muslim terbesar, 87 persen dari 260 juta penduduk kami merupakan umat muslim," kata Presiden saat menerima delegasi dari Kazakhstan yang antara lain meliputi Ketua Senat Parlemen Kassym-Jomart Tokayev, Wakil Ketua Komite Hubungan Internasional, Pertahanan dan Keamanan Senat Darkhan Kaletayev, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kazakhstan untuk RI Askhat Orazbay.

Kepada delegasi yang juga terdiri atas Wakil Ketua Komisi Kebijakan Ekonomi, Inovasi Pembangunan dan Kewirausahaan Senat Sarsenbay Yangsegenov, anggota Komisi Pembangunan Sosial Budaya dan Pengetahuan Senat Sergey Ershov, anggota Komisi Hukum dan Sistem Pengadilan Senat Marat Tagimov, Presiden Jokowi juga menjelaskan upaya masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya dan agamanya menjaga perdamaian.

"Alhamdulillah kami dapat menjaga kebersamaan dalam prinsip perdamaian dan toleransi yang selalu memberi kenyamanan," kata Presiden.

Sementara delegasi Senat Parlemen Kazakhstan menyampaikan keinginan mereka menjajaki potensi kerja sama bilateral kepada Presiden Jokowi, yang selain menerima delegasi Kazhakstan juga akan menerima kunjungan Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN di Istana Merdeka.

Credit antaranews.com

Myanmar Tolak Tuduhan Langgar HAM Ekstrem Terkait Rohingya

Seorang gadis berdiri di depan sebuah tempat penampungan PBB untuk pengungsi Rohingya yang tinggal di dalam negeri di Myanmar.

Foto: Reuters:/Soe Zeya Tun (File)

Pelanggaran ini kemungkinan besar merupakan kejahatan menurut hukum internasional.na

CB, NAYPYTAW -- Pemerintah Myanmar menolak dua laporan baru-baru ini mengenai tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Pihaknya mengatakan klaim tersebut tidak ada penyokongnya.

Dua laporan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menemukan bahwa Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM ekstrem terhadap orang-orang etnis Rohingya. Pelanggaran tersebut kemungkinan besar merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

Dewan HAM PBB mendengar kedua laporan tersebut pada Senin (12/3). Dengan satu dari Misi Pencarian Fakta Independen mengenai Myanmar, dan satu lagi dari Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar.

Sementara itu tim penyelidik telah dilarang untuk memasuki Myanmar. Oleh karena itu mereka mengandalkan wawancara dengan pengungsi dan lainnya di Bangladesh, Malysia, dan Thailand.

"Isi informasi dan materi yang kami kumpulkan sangat konkret dan luar biasa," kata para ahli Misi Pencitraan Fakta dalam laporan lisan mereka.
"Ini menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, kemungkinan besar masuk dalam kejahatan di bawah hukum internasional."

Laporan misi tersebut didasarkan pada lebih dari 600 wawancara mendalam dengan para korbandan saksi. Penyidik juga menganalisis citra satelit, foto dan cuplikan video.

"Setiap penolakan atas keseriusan situasi di Rakhine, pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan, dan penderitaan korban, tidak dapat dipertahankan," kata mereka. "Kami memiliki ratusan akun kredibel yang paling menyiksa."

Misi tersebut menemukan bahwa apa yang disebut operasi pembersihan oleh pasukan keamanan Myanmar telah menyebabkan hampir 700 ribu pengungsi Rohingya memasuki Bangladesh. Tindakan yang dilakukan sejak Agustus tahun lalu itu membuat banyak orang Rohingya terbunuh dalam operasi semacam itu.

"Orang-orang meninggal karena luka tembak, seringkali karena penembakan tanpa pandang bulu saat penduduk desa melarikan diri. Beberapa dibakar hidup-hidup di rumah mereka seringkali orang tua, difabel dan anak-anak muda. Yang lainnya diretas sampai mati."

Dalam pernyataannya, Lee mengatakan bahwa tindakan di negara ini menyandang tanda genosida. Dia mewawancarai lebih dari 100 pengungsi di Bangladesh dan mereka mengatakan hal-hal buruk kepadanya.

"Orang tua mengatakan kepada saya bahwa ada catatan mengerikan tentang menyaksikan anak-anak mereka dilemparkan ke dalam api. Korban selamat menggambarkan pasukan keamanan memanggil keluarga dari rumah mereka, memisahkan laki-laki dewasa dan anak laki-laki untuk dieksekusi di depan keluarga mereka atau dibawa pergi. Saya mendengar kesaksian tentang wanita dan anak perempuan yang diperkosa dan kemudian dibunuh, beberapa dibakar hidup-hidup di rumah mereka saat tidak sadar atau terikat," ujarnya melaporkan.

Hal tersebut membuat Lee ragu atas ketulusan Myanmar mengenai pemulangan para pengungsi dari Bangladesh. Terlebih karena kini mereka tidak bisa mengklaim tempat tinggalnya dulu di negara bagian Rakhine karena perkampungan mereka di sana telah rata dengan tanah akibat dibuldoser.

Bahkan citra satelit menunjukkan bahwa Myanmar telah membangun pangkalan militer di lokasi yang telah dibuldoser tersebut. Selain itu, tampaknya ada kebijakan kelaparan paksa, yang dirancang agar tidak ada kehidupan berkelanjutan di Rakhine utara bagi etnis Rohingya yang masih bertahan di sana.

Pemerintah Myanmar menolak legitimasi laporan tersebut. "Kami tidak menyangkal pelanggaran hak tapi kami meminta bukti yang kuat, berdasarkan fakta dan dapat dipercaya atas tuduhan yang mereka lakukan," kata juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay.

Credit republika.co.id

Menhan AS Sebut Elemen Taliban Siap Berdialog Soal Perdamaian

Menhan AS James Mattis menyebut sejumlah elemen Taliban siap merundingkan perdamaian. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menyebut sejumlah elemen dari kelompok Taliban siap berdialog soal upaya perdamaian dengan pemerintah Afghanistan.

Hal itu diutarakan Mattis setelah bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani, di Kabul, Selasa (13/3).

"Mungkin tidak semua Taliban akan datang dalam satu kesempatan, itu terlalu jauh. Tapi ada sejumlah elemen Taliban yang jelas-jelas tertarik untuk berdialog dengan pemerintah Afghanistan," kata Mattis di Kabul, Selasa (13/3).

Lawatan Mattis hari ini tidak diumumkan secara resmi oleh pemerintah kedua negara.

Kunjungan ini dilakukan berselang beberapa pekan setelah Ghani mengungkapkan niat untuk berunding dengan Taliban dan mengakui kelompok itu sebagi partai politik.

Taliban merupakan kelompok pemberontak yang sudah belasan tahun menjadi ancaman keamanan utama Afghanistan. Sampai saat ini, kelompok tersebut masih menguasai sejumlah wilayah di negara tersebut.

Meski propagandanya lebih diarahkan kepada polisi dan militer, Taliban kerap meluncurkan serangan teror yang turut menewaskan ratusan warga sipil.

Sejauh ini Taliban menganggap tawaran berembuk pemerintahan Ghani hanya tipuan. Kelompok itu juga menyatakan hanya siap bernegosiasi dengan Amerika Serikat, bukan pemerintah Afghanistan.

Menanggapi hal itu, Mattis mengatakan AS sampai saat ini masih berupaya mendorong pemerintah Afghanistan memimpin dan terlibat proses rekonsiliasi tersebut.

"Sekarang kami ingin pemerintah Afghanistan memimpin dan mempersiapkan substansi dari upaya rekonsiliasi tersebut," kata Mattis.

Sejumlah elemen Taliban disebut siap berunding. (REUTERS/Jim Hollander)

Di depan wartawan sebelum meninggalkan Kabul, Mattis mengungkapkan perundingan damai ini merupakan langkah awal menuju kemenangan Amerika yang selama lebih dari 16 tahun ikut berperang di Afghanistan.

Hingga kini ada sekitar 14 ribu pasukan AS di Afghanistan. Sejak Presiden Donald Trump menjabat, AS berupaya meningkatkan jumlah personel itu demi memaksimalkan upaya memberantas Taliban.

Meski begitu, Mattis menekankan bahwa tujuan AS kali ini adalah menyelesaikan konflik di Afghanistan melalui pendekatan rekonsiliasi politik, bukan militer.

"Kemenangan itu seperti apa? Kemenangan adalah ketika sebuah negara dan pasukan keamanannya bisa menegakkan hukum dan bisa melindungi bangsa dari ancaman apa pun," kata Mattis.

"Semua pihak sedang berusaha mencapai sebuah rekonsiliasi politik, bukan kemenangan militer. Kemenangan itu sendiri akan dicapai dari rekonsiliasi politik," ujarnya seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Palestina Minta Hamas Serahkan Keamanan Gaza

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Rombongan mobil pengiring PM Palestina terkena ledakan bom saat melintas di Gaza.

CB, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyampaikan seruan ke Hamas agar menyerahkan tanggung jawab keamanan Jalur Gaza kepada pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah. Seruan ini disampaikan setelah rombongan mobil pengiringnya kena dampak ledakan bom saat melintasi distrik Beit Hanoun pada Selasa (13/3) waktu setempat.

"Hari ini (Selasa 13/3), kami jadi sasaran percobaan pembunuhan dengan sebuah alat peledak yang terkubur dua meter di bawah tanah. Karena itu, kami minta Hamas menyerahkan keamanan Jalur Gaza kepada pemerintah Palestina. Kehadiran pemerintah di Gaza bisa lebih efektif dengan memberikan keamanan," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (14/3).

Hamdallah juga menilai perlunya satu otoritas untuk mengamankan Jalur Gaza, terutama sesudah terjadi ledakan bom di pinggir jalan itu. "Perlu ada satu otoritas keamaanan di Jalur Gaza," ujarnya menambahkan.

Hamdallah beserta rombongan melakukan kunjungan ke Jalur Gaza didampingi oleh Kepala Intelijen Palestina Majid Faraj. Namun saat melintasi distrik Beit Hanoun, terjadi bom yang berada di pinggir jalan tiba-tiba meledak lalu merusakkan dua mobil di buntut rombongan.

Tidak ada korban tewas dalam ledakan tersebut. Enam orang terluka dan sedang mendapat perawatan medis di Ramallah.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Palestina di wilayah Gaza, Iyad al-Buzm, membenarkan adaya insiden ledakan bom saat rombongan kendaraan Hamdallah melewati Beit Hanoun. Penyebab ledakan tersebut saat ini sedang diselidiki oleh pasukan keamanan Gaza.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PM Palestina Selamat dari Upaya Pembunuhan di Gaza

Ilustrasi ledakan. (Thinkstock/wandee007)

Jakarta, CB -- Pemerintah Palestina menyatakan Perdana Menteri Rami Hamdallah selamat dari upaya pembunuhan dengan bom yang ditanam di tepi jalan di Gaza, Selasa (13/3).

Serangan terhadap pemimpin upaya rekonsiliasi dengan Hamas itu terjadi bertepatan dengan rapat Gedung Putih terkait situasi kemanusiaan di Gaza.

Dilaporkan Reuters, hingga kini belum ada klaim tanggung jawab atas atas insiden ini. Sementara itu, Hamas mengecam serangan tersebut.

Beberapa menit setelah ledakan, perdana menteri berusia 59 tahun itu tampak tidak terluka, menyampaikan pidato di pembukaan fasilitas pengelolaan limbah dan bersumpah terus mempersatukan Palestina.

Dia mengatakan ledakan itu mengakibatkan tiga kendaraan rusak dan tanah berlubang.

Pihak pemerintah menuding Hamas bertanggung jawab atas serangan, tapi tidak secara langsung menyebut kelompok itu melakukan serangan dan menyiratkan penguasa Gaza itu gagal menyediakan perlindungan yang cukup.

Hamas dan pemerintah Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas masih terbelah soal pembagian kekuasaan administratif Jalur Gaza di bawah kesepakatan yang dimediasi Mesir. Hamas merebut kekuasaan atas wilayah itu dari pendukung Abbas pada 2007 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Turki Klaim 3.400 Militan Kurdi di Afrin Sudah Dinetralisir

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org

Dalam operasi di Afrin itu tidak pernah menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

CB, JAKARTA -- Sebanyak 3.400 anggota kelompok militan Kurdi di Afrin, Suriah, diklaim telah dinetralisir selama Operasi Ranting Zaitun berlangsung. Hal ini disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berpidato dalam sebuah agenda kenegaraan.

Erdogan dalam kesempatan itu juga menuturkan operasi tersebut dilakukan untuk membersihkan seluruh kelompok militan yang ada di Afrin, Manbij, dan Suriah utara. Turki, lanjutnya, dalam operasi di Afrin itu tidak pernah menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

Menurut Erdogan, kalau militer Turki juga menargetkan warga sipil, tentu Afrin sudah takluk sekarang ini. "Afrin pasti sudah jatuh jika kami menargetkan warga sipil," kata dia seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (14/3).

Erdogan menilai, Operasi Ranting Zaitun ini sekaligus untuk memotret kekejaman kelompok militan Kurdi di Afrin. Terlebih, anggota kelompok tersebut menyamar sebagai orang lokal dan membantai anak-anak.

Turki pada 20 Januari lalu meluncurkan Operasi Ranting Zaitun untuk menaklukkan kelompok ISIS dan militan Kurdi YPG/PKK di Afrin, Suriah. Staf umum Turki menyatakan operasi tersebut untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan Turki dan wilayah Afrin.

Selain itu juga untuk melindungi warga Suriah dari penindasan dan kekejaman kelompok militan tersebut. Operasi itu dilakukan berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan diri berdasarkan piagam PBB, dan penghormatan terhadap integritas wilayah Suriah. Pihak militer juga menyatakan bahwa hanya target teror yang digempur.

Credit republika.co.id

SDF Suriah tuduh Ankara lakukan pembersihan etnis di Afrin

Tentara pembebasan Suriah dukungan Turki berada di Afrin, Suriah, Jumat (2/3/2018). (REUTERS/Khalil Ashawi)

Beirut (CB) - Seorang pejabat tinggi Kurdi Suriah, Selasa, menuduh Turki menempatkan keluarga Turkmen dan Arab di desa-desa yang direbut dalam kampanye tentara Turki di wilayah Kurdi, Afrin.

Seorang pejabat senior Turki mengatakan tuduhan itu "benar-benar salah".

Turki melancarkan serangan besar di wilayah Suriah barat laut pada Januari, yang bertujuan untuk mengusir milisi YPG Kurdi.

Redur Xelil, kepala hubungan luar negeri di Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi milisi yang didominasi YPG, mengatakan bahwa Turki sedang melakukan kebijakan "perubahan demografis" di wilayah tersebut.

"Pemerintah Turki menempatkan keluarga Turkmen dan Arab di desa Afrin yang diduduki setelah memaksa pergi orang-orangnya dan mendistribusikan barang-barang milik orang-orang Afrin ke pemukim baru," katanya dalam sebuah pesan tertulis kepada Reuters.

Pejabat senior Turki tersebut mengatakan: "Klaim bahwa orang-orang Arab dan Turkmen ditempatkan di Afrin benar-benar salah ... Pengalihan populasi ke wilayah tersebut untuk mengubah struktur demografis tidak mungkin."

Turki memandang YPG sebagai perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan tiga dekade di Turki dan didaftar sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Turki.

Amerika Serikat menganggap YPG sebagai mitra berharga dalam perang melawan militan ISIS di Suriah utara.

Xelil menambahkan bahwa peran Turki di Suriah utara "meletakkan dasar bagi konflik etnis dan perselisihan antara orang Arab, Kurdi dan Turkmen".

Sementara itu sebelumnya Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Angkatan bersenjata Turki akan terus melakukan operasi di Suriah setelah operasi di Afrin dan Manbij untuk menyapu petempur Kurdi-Suriah dari perbatasan Turki dengan Suriah.

Turki, yang meluncurkan operasi di wilayah Suriah barat laut, Afrin, pada Januari mengancam untuk bergerak lebih jauh ke wilayah timur, Manbij, tempat pasukan YPG Kurdi Suriah dikerahkan.

Langkah itu membuat pasukan Turki menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sekitar kota.

Pada Kamis, menteri luar negeri Turki mengatakan pasukan Turkiak an menyelesaikan serangan di Afrin pa da Mei dan akan melakukanserangan gabungan bersama Baghdad terhadap gerilyawan Kurdi di Irak pascapemilihan umum parlemen Irak.

Credit antaranews.com

Pemberontak Sebut Jet Suriah Serang Wilayah De-eskalasi

Ilustrasi serangan udara. (AFP Photo/Aris Messinis)

Jakarta, CB -- Pemberontak dan warga setempat menyebut jet tempur pemerintah menyerang wilayah kekuasaan kelompok bersenjata yang dijadikan "zona de-eskalasi" di selatan Suriah, Senin (12/3).

Dua petinggi pemberontak mengatakan kepada Reuters setidaknya delapan serangan menghantam kota Busr al-Harir, Hrak, al-Gharaiya al-Gharbiya dan al-Sowara di daerah pedesaan di timur Deera.

Amerika Serikat dan Rusia sepakat menjadikan daerah itu sebagai zona de-eskalasi pada tahun lalu.

Seorang sumber di pihak pemberontak mengatakan sejumlah sasaran yang dihantam dekat dengan garis depan pertempuran di utara Deraa, tak jauh dari garnisun besar militer Suriah di sekitar Izra, wilayah yang dikuasai pemerintah.

Satu serangan lainnya menghantam pusat pertahanan sipil di wilayah Laja dan daerah permukiman di sejumlah kota, kata seorang warga di Busr al Harir.

Wilayah selatan Suriah adalah satu dari tiga bagian negara di mana pemberontak yang menentang Presiden Bashar al-Assad masih menguasai banyak populasi warga. Dua daerah lainnya ada di bagian utara dekat perbatasan dengan Turki dan timur Ghouta di pinggiran Damaskus.

Timur Ghouta masih terus dibombardir pemerintah meski sudah banyak korban sipil berjatuhan. (AFP PHOTO/Hamza Al-Ajweh)

Dua diplomat senior mengatakan Yordania dan negara-negara Barat khawatir pasukan Suriah yang didukung Rusia akan melakukan serangan besar-besaran di selatan jika berhasil mengambil alih timur Ghouta.

Seorang komandan pemberontak mengatakan serangkaian serangan di selatan tampak seperti peringatan bagi pemberontak yang dinaungi Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Mereka tengah merencanakan serangan besar dalam beberapa hari ke depan untuk membantu rekan-rekannya di Ghouta.

"Semula kami akan memulai operasi, dan kami belum mengumumkan kapan serangan itu akan dilakukan, dan rezim melakukan serangan lebih dulu," kata Abu Nabout, seorang komandan di Liwa Tawheed al-Jnoob, salah satu faksi pemberontak FSA.

Seorang petinggi pemberontak lain mengatakan faksi-faksi FSA sudah mengerahkan pasukan untuk mengantisipasi pertempuran lebih besar.

Pemberontak FSA. (Reuters/Rami Zayat)

"Saya bisa bilang semua faksi di selatan dalam keadaan siap dan waspada dengan seluruh peralatan dan pasukan tempurnya," kata Khaled al-Faraj, komandan pasukan pemberontak di provinsi Quneitra.

Rusia yang mendukung pemerintah dan Amerika yang mendukung pemberontak untuk menggulingkan Assad diam-diam bertemu di Yordania pada Juni lalu dan mengumumkan gencatan senjata di barat daya Suriah, sebulan setelahnya.

Upaya perdamaian AS pertama di bawah pemerintahan Donald Trump yang terlaksana pada 7 Juli itu diperpanjang pada November lalu wilayah yang berbatasan dengan Israel dan Yordania.

Meski ada sejumlah pelanggaran, gencatan itu membantu mengurangi tensi pertempuran dan bertujuan untuk mencapai de-eskalasi lebih panjang, selangkah menuju penyelesaian konflik secara penuh.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Peringatkan AS Untuk Tidak Serang Basis Militer Suriah

Rusia Peringatkan AS Untuk Tidak Serangan Basis Militer Suriah — Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov menyatakan pihaknya akan merespon dengan keras setiap serangan yang menargetkan basis militer Suriah. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak melakukan serangan terhadap basis militer Suriah. Ini merupakan respon atas ancaman yang ditebar Washington kepada Damaskus beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah pernyataan, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov menyatakan pihaknya akan merespon dengan keras setiap serangan yang menargetkan basis militer Suriah. Alasanya, banyak penasihat militer Rusia yang ditempatkan di basis-basis militer itu.

"Ada banyak penasihat militer Rusia, perwakilan dari Center for Reconciliation of Opposing Sides dan tentara Rusia di Damaskus dan di fasilitas pertahanan Suriah," kata Gerasimov, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (13/3).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis memperingatkan pemerintah Suriah mengenai penggunaan senjata kimia dalam perang saudara di negara tersebut. Suriah diduga telah melakukan sejumlah serangan kimia dalam serangan terhadap basis pemberontak di negara tersebut.

Mattis menyatakan sangat tidak bijaksana bagi Damaskus untuk mencoba melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia di Ghouta Timur dan memperingatkan bahwa akan merespon dengan keras serangan semacam itu.

"Akan sangat tidak bijaksana bagi mereka untuk menggunakan gas yang bisa digerakkan senjata. Dan menurut saya, Presiden Donald Trump menampilkan dengan sangat jelas di awal pemerintahannya mengenai hal ini," ucap Mattis.

Pada awal April tahun lalu, Trump memerintahkan serangan terhadap basis pemerintah Suriah, sebagai respon atas serangan senjata kimia yang dilakukan Damaskus.

Credit sindonews.com

Rusia Miliki Rudal Hipersonik Sarmat, Selamat Tinggal Rudal Setan

MOSKOW - Rusia segera memensiunkan keluarga rudal balistik antarbenua (ICBM) R-36M era Soviet, yang dinamai NATO sebagai rudal Setan. Rudal ikonik ini akan “dibuang” karena negara rival Amerika Serikat (AS) ini sudah memiliki ICBM Sarmat dengan sistem hipersonik.

”(Rudal Setan) ini berada di akhir rentang hidupnya, dan kita akan mulai membuang rudal itu,” kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yury Borisov.

Borisov tidak merinci model pasti dari rudal Setan yang akan disingkirkan. ICBM R-36M pertama kali digunakan pada tahun 1975 dan menjadi wahana nuklir strategis berbasis silo yang paling kuat di dunia. Dua modifikasi dari rudal itu telah dibuat tak lama setelah versi aslinya digunakan.

Modifikasi terbaru dari rudal yang mengandalkan liquid-propelled ini dikenal di Rusia sebagai R-36M2 Voevoda. Namun, entah mengapa di Barat dijuluki dengan nama yang lebih menakutkan, yakni “Setan”.

Menurut Borisov, senjata yang menua tersebut akan diganti dengan rudal Sarmat generasi baru, yang kini jadi tambahan terbaru koleksi senjata di gudang amunisi Rusia.

”Tidak ada keraguan bahwa pada akhir kemampuan Voevoda, kita akan mendapatkan rudal Sarmat baru,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (13/3/2018).

Sebelumnya, Borisov mengumumkan bahwa industri senjata negaranya sudah siap untuk memproduksi massal ICBM Sarmat berkecepatan hipersonik.

"Semua masalah praktis, ilmiah, teknis dan pembuatan terkait telah diatasi. Fasilitas yang diperlukan untuk pembuatan misil (Sarmat) yang diperintahkan oleh Kementerian Pertahanan, sudah siap,” kata Borisov kepada surat kabar Krasnaya Zvezda.

Pada tanggal 1 Maret, Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam pidato kenegaraannya di hadapan Majelis Federal bahwa Rusia telah memulai produksi massal senjata dengan sistem Avangard, yang mampu menempuh jarak antarbenua di lapisan padat atmosfer dengan kecepatan lebih cepat dari Mach 20.

”Sistem Avangard, yang disebutkan oleh presiden, telah diuji dengan baik. Kami memiliki kontrak untuk produksi massal sistem ini,” kata Borisov.

Credit sindonews.com

Rusia Klaim Sudah Hentikan Pembuatan dan Hancurkan Cadangan Racun Syaraf

MOSKOW - Rusia menyatakan mereka telah menghentikan produksi dan menghancurkan semua cadangan senjata kimia mereka, termasuk racun syaraf "Novichok". Racun syaraf "Novichok" adalah racun yang digunakan terhadap pembelot Rusia, Sergei Skripal.

Anggota Majelis Tinggi Rusia, Igor Morozov menyatakan penghancurkan racun, yang masuk dalam kategori senjata kimia tersebut sudah dikonfirmasi oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

"Rusia tidak hanya menghentikan produksi agen saraf, termasuk Novichok, tapi juga menghancurkan semua cadangan mereka sepenuhnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan internasional di bawah kendali pengamat internasional OPCW," kata Morozov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (13/3).

Pernyataan Mozorof ini muncul tidak lama setelah Perdana Menteri Inggris, mengatakan “sangat mungkin” Rusia bertanggung jawab atas nasib Skripal yang dianggap sebagai pengkhianat Moskow.

May menuduh serangan tersebut merupakan tindakan langsung oleh negara Rusia di Inggris, atau pemerintah Rusia mengizinkan agen sarafnya ”Novichok” untuk jatuh ke tangan yang salah. ”Pemerintah telah menyimpulkan bahwa sangat mungkin Rusia bertanggung jawab,” katanya.

”Ini adalah tindakan langsung oleh Negara Rusia terhadap negara kita, atau pemerintah Rusia kehilangan kendali atas agen saraf yang berpotensi merusak bencana ini dan membiarkannya masuk ke tangan orang lain,” tukasnya.

Credit sindonews.com