Jumat, 15 Desember 2017

Lagi, Gelar Kehormatan Suu Kyi Dicopot karena Krisis Rohingya

Aung San Suu kyi dianggap tidak vokal melindungi Rohingya yang selama puluhan tahun menjadi incaran diskriminasi hingga persekusi di Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Setelah Oxford, giliran Dewan Rakyat Dublin mencabut gelar kehormatan Aung San Suu Kyi karena pemimpin defacto Myanmar itu dianggap gagal menangani krisis kemanusiaan di negaranya, terutama terhadap Rohingya.

Pencopotan gelar Suu Kyi sebagai tokoh Freedom of the City of Dublin itu dilakukan sebagai bentuk tekanan warga ibu kota Irlandia tersebut agar Myanmar segera menyetop kekerasan yang telah memicu eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Bangladesh sejak Akhir Agustus lalu.

"Penyiksaan sehari-hari terhadap etnis Rohingya tidak bisa dibiarkan berlanjut. Dan jika mencabut gelar [Suu Kyi] berkontribusi menekan pemerintah Myanmar untuk menghargai warga negaranya sendiri, maka pencopotan gelar tersebut akan disambut baik," kata salah satu anggota dewan kota, Cieran Perry, Kamis (13/14).

Seperti dilansir The Guardian, keputusan itu diambil setelah hampir seluruh anggota dewan kota sepakat. Kantor berita Dublin, RTE, melaporkan bahwa sekitar 59 suara mendukung keputusan itu, sementara dua menolak, dan satu abstain.

Sekitar sebulan lalu, musisi Bob Geldof mengembalikan gelar kehormatan yang ia dapat ke kantor wali kota Dublin sebagai bentuk protes terhadap Suu Kyi.

Sejak krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk pada Oktober 2016 dan akhir Agustus 2017 lalu, Myanmar, terutama Suu Kyi, terus menjadi sorotan internasional.

Suu kyi dianggap tidak vokal melindungi Rohingya yang selama puluhan tahun menjadi incaran diskriminasi hingga persekusi di Myanmar.

Laporan terbaru organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) bahkan memaparkan bahwa dalam sebulan pertama krisis kemanusiaan di Rakhine pada akhir Agustus lalu, sedikitnya 6.700 Rohingya telah tewas.

Krisis itu dipicu oleh bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, militer diduga malah mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis Rohingya di negara bagian itu.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 14 Desember 2017

Inilah Profesor Ekonomi Pertama Asal Indonesia di Australia

Prof Budy Resosudarmo mendampingi Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Australia pada Februari 2017.

CB, MELBOURNE -- Satu lagi pencapaian akademis dilakukan oleh putra asal Indonesia setelah Budy Resosudarmo menyandang gelar profesor di bidang ekonomi dari Australian National University di Canberra. Dia menjadi profesor asal Indonesia pertama di bidang ekonomi yang mencapai hal tersebut.

"Ya saya kemungkinan yang pertama di bidang ekonomi, meski di bidang lain seperti politik, budaya, atau bahasa, ada yang lain yang sudah lebih dulu dari saya seperti Prof Vedi Hadiz dan Prof Ariel Heryanto," kata Budy dalam percakapan dengan wartawan ABC Sastra Wijaya.
Budy Resosudarmo sebelumnya menamatkan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat dan mendapat gelar Doktor dari Cornell University. Dia pindah ke Australia untuk bergabung dengan ANU di tahun 2001 setelah sebelumnya menjadi tenaga pengajar di Universitas Indonesia dan juga di BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) di Jakarta.
Gelar profesor ini secara resmi akan disandangnya mulai 1 Januari 2018. Sama seperti di negara lain, seorang tenaga akademis bisa mengajukan diri untuk mendapatkan gelar profesor berdasarkan kriteria tertentu, dan menurut Budy Resosudarmo, hal yang paling utama adalah sumbangan pemikiran apa yang akan berguna bagi keilmuwan dan tempat dia bekerja bila dia diangkat menjadi profesor.
"Saya mengajukan argumen saya bisa berkontribusi di bidang pembangunan dan lingkungan di Asia Tenggara," katanya.

Bagaimana Budy Resosudarmo melihat perekonomin Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo selama tiga tahun terakhir ini? "Melihat keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini harus kita lihat dalam bandingan dengan apa. Kalau secara umum kita melihat keadaaan ekonomi dunia yang mengalami resesi, dan pertumbuhannya rendah," katanya.
"Namun dibandingkan dengan Filipina, atau India atau Cina, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah mereka," katanya.
Menurut Budy, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar lima persen dalam tiga tahun terakhir sudah relatif baik namun sebenarnya memiliki potensi untuk lebih baik lagi.
"Masalahnya apakah pemerintah Indonesia bisa memenuhi potensi itu, di situ pertanyaan besarnya."
Menurut Prof Budy Resosudarmo, beberapa hal yang menjadi masalah bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah antara lain masalah tekanan dari dalam negeri untuk bersikap lebih nasionalis dalam kebijakan ekonomi.
"Persoalan lain adalah infrastruktur yang tidak selesai-selesai. Sejak krisis ekonomi 1997-1998, laju pembangunan infrastruktur Indonesia menurun sehingga banyak infrastruktur yang tidak dibangun atau tidak diperbarui," katanya.
Dalam masa tiga tahun terakhir Pemerintahan Jokowi, menurut Budy, sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur namun dalam hal seperti pembangunan infrastruktur, dampaknya tidak akan dirasakan dengan cepat. Ada kritikan di Indonesia bahwa Presiden Jokowi terlalu banyak menghabiskan dana untuk infrastruktur, hal yang sebagian menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat.
Bagaimana Prof Budy Resosudarmo melihat hal tersebut? "Menurut saya saat ini alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur memang perlu tetapi jangan sampai mengurangi anggaran untuk pelayanan publik lainnya."
"Apakah terlalu banyak atau tidak, sulit untuk dinilai. Namun yang lebih penting lagi dan saya tidak melihat perdebatan mengenai hal ini di Indonesia adalaha bagaimana efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur tersebut," katanya.
Menurutnya, yang dipentingkan di Indonesia saat ini adalah pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas terutama di daerah-daerah yang membutuhkan misalnya di kawasan Indonesia Timur.
"Sekarang ini menurut saya masih pada tahap, oke kita bangun, ini uangnya. Dan bukan pada tahap membangun sesuatu yang berkualitas dan strategis."
Hal yang strategis menurut Budy Resosudarmo, sudah banyak dibicarakan, namun apakah pemerintah sekarang membangun infrastruktur yang berkualitas tidak mendatangkan banyak diskusi.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menurut dia, bisa dicontohkan dengan apakah dalam pembangunan sebuah bandara di kawasan Indonesia Timur yang memang diperlukan, gedung yang dibangun tidak mengalami masalah atau mengalami kerusakan dalam waktu setahun saja, ataukah bertahan lama.
Pengajar di Fakultas Ekonomi di ANU tersebut mengatakan dia memiliki contoh pembangunan dua bandara di Lombok dan di Tual Maluku, dimana pembangunan infrastruktur tidak berkualitas terjadi.
Masalah lain dalam pembangunan infrastruktur menurut Budy adalah bagaimana penggunaannya setelah dibangun. "Pembangunan bandara di berbagai kawasan saya kira sudah tepat. Namun misalnya pembangunan jalan apa kegunaannya. Kalau kita misalnya bicara mengenai pembangunan jalan di Papua, apakah perlu? Ya perlu namun seberapa banyak pembangunan itu bisa meningkatkan ekonomi."

Prof Budy Resosudarmo sudah menjadi staf ANU sejak tahun 2001

Prof Budy Resosudarmo sudah menjadi staf ANU sejak 2001

Foto: ANU

Perhatian ke masalah lingkungan

Berkenaan dengan kebijakan penggenjotan pembangunan infrastruktur, Prof Budy Resosudarmo mengatakan pemerintah Indonesia perlu juga memperhatikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan yang dijalankan selama ini. Dia memuji Pemerintahan Jokowi dalam dua kebijakan berkenaan dengan lingkungan selama tiga tahun terakhir yaitu dicabutnya subsidi BBM dan juga kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Menurut saya yang juga perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi adalah juga masalah gambut dan perubahan iklim," katanya.
"Ada penurunan intensitas dari jamannya Presiden SBY ke masa Pak Jokowi dalam hal isu-isu perubahan iklim. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa mengenal hal itu."
"Pemerintah memang mengeluarkan moratorium pembukaan lahan kelapa sawit yang baru, namun kita maunya lebih maju," tambahnya lagi.
Menurut dia, debat yang harus dilakukan di Indonesia adalah melihat dalam soal perubahan iklim, apakah yang sudah dilakukan di Indonesia sudah mencapai titik maksimal atau belum.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Wagner, Tentara Swasta yang Digunakan Rusia dalam Perang Suriah

MOSKOW - Sebelum dia dibunuh oleh seorang penembak jitu di Suriah, Ivan Slyshkin menulis pesan yang penuh kasih kepada tunangannya di media sosial; “Kami akan segera bertemu satu sama lain dan saya akan memegangmu sekuat mungkin.”

Namun pria 23 tahun itu tidak akan ditemukan dalam korban resmi di Kementerian Pertahanan Rusia dalam perang melawan Islamic State atau ISIS.

Itu karena pemuda yang meninggalkan kampung halamannya di Ozyorsk di Pegunungan Ural adalah satu dari ribuan orang Rusia yang dikerahkan ke Suriah oleh kontraktor militer swasta yang dikenal sebagai Wagner, yang tidak akan dibicarakan oleh pemerintah Presiden Vladimir Putin.

Batu nisan Slyshkin menunjukkan gambar dia memegang senapan mesin, dan dipenuhi bunga. Teman-temannya mengatakan kepada media setempat bahwa dia bergabung dengan Wagner untuk membiayai pernikahannya.

”Dia berada di kelompok Wagner,” kata temannya Andrei Zotov kepada The Associated Press, dalam laporan investigasi yang dilansir Kamis (14/12/2017). Slyshkin terbunuh di ladang minyak Al-Shayer di utara Palmyra, Suriah.

”Ada banyak orang baik di sana. Dia mengajukan diri untuk bergabung dengan perusahaan tersebut,” ujar Zotov. ”Seperti banyak petempur Rusia, dia ingin memecahkan masalah keuangnnya.”

Pemerintah Rusia telah menolak keberadaan kelompok Wagner, namun para analis mengklaim bahwa tentara bayaran itu beroperasi di “dunia gelap” yang memungkinkan Putin mengklaim kemenangan politik dengan menyembunyikan jumlah korban tewas yang sebenarnya.

Kematian Slyshkin menambah sorotan yang semakin meningkat pada kekuatan tentara bayaran rahasia. Kematian Slyshkin menjadi celah investigasi yang dilakukan oleh The Conflict Intelligence Team (CIT) yang berbasis di Saint Petersburg dan Associated Press.
Untuk sementara pemerintah Rusia telah menolak keberadaan tentara swasta, di mana teman dan keluarga dari mereka yang terbunuh mulai berbicara. Perkiraan kekuatam pasukan Wagner berkisar antara 3.000 sampai 25.000. Pasukan swasta ini dibayar untuk dijadikan “pasukan kejut” di Suriah.

Kekasih dari salah satu tentara Wagner yang terbunuh baru-baru ini mengklaim bahwa petempur diberi tahu bahwa mereka akan dibayar sekitar USD4.000 per bulan. Dia mengatakan bahwa kondisi di lapangan jarang bertemu dengan apa yang dijanjikan dan keluarga korban dibayar antara USD22.000 hingga USD52.000 untuk kematian, tergantung pada peringkatnya.

Penggunaan kontraktor militer swasta oleh negara-negara besar bukan hal baru. Amerika Serikat (AS) juga pernah menggunakan tentara swasta saat operasi militer di Irak dan Afghanistan selama bertahun-tahun.

Namun, di Rusia ada undang-undang yang melarang perekrutan tentara bayaran. Operasi Wagner diyakini meniru model serupa dari ”tambal sulam” kekuatan yang digunakan di Ukraina timur pada tahun 2014.

Para petempur telah memainkan peran penting dalam membantu mengubah gelombang perang saudara Suriah untuk mendukung sekutu Rusia, yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Penyebarannya yang secara rahasia juga membantu menutupi jumlah korban tewas secara resmi demi citra Putin yang kembali maju dalam pemilu presiden Rusia tahun depan.

”Orang-orang Rusia tidak terlalu antusias dengan gagasan tentang sebuah dinasti yang melibatkan anak laki-laki mereka pulang ke rumah dengan kantong jenazah. Jelas kurangnya antusiasme untuk konflik ini,” kata Mark Galeotti, peneliti senior di Institute of International Relations di Praha.

”Dengan memiliki perusahaan militer Wagner ini, mereka dapat memiliki kekuatan yang benar-benar dapat mereka gunakan, tapi ketika orang meninggal, itu tidak harus diumumkan,” kata Galeotti.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 41 tentaranya tewas di Suriah. Namun menurut laporan Fontanka News, 73 kontraktor swasta lainnya telah terbunuh di sana.

Kantor berita tersebut telah memperoleh apa yang digambarkannya sebagai spreadsheet Wagner dan formulir rekrutmen yang mengindikasikan ribuan orang Rusia telah bertempur di Suriah.

Menurut jurnalis Fontaka, Denis Korotkov, dari sekitar 3.000 karyawan Wagner yang dikerahkan ke Suriah selama bertahun-tahun, kontingen terbesar pada waktu tertentu adalah sekitar 1.500 personel. Sejak 2015, setidaknya 73 di antaranya telah tewas.

Credit sindonews.com

Intervensi Krisis Korut, Delegasi Militer Rusia Tiba di Pyongyang

MOSKOW - Rusia mulai intervensi krisis nuklir Korea Utara (Korut) untuk mencegah konflik bersenjata pecah di semenanjung Korea. Delegasi militer Moskow tiba di Pyongyang untuk mengupayakan opsi dialog atau perundingan damai.

Kunjungan dari pihak Rusia ini merupakan yang kedua dalam dua minggu terakhir. Kunjungan delegasi militer Moskow terjadi di saat Amerika Serikat (AS) mengklaim siap untuk berunding langsung dengan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

Delegasi militer Moswko dipimpin oleh Wakil Direktur Pusat Komando Pertahanan Nasional Rusia Viktor Kalganov dan telah ditugaskan di Korea Utara sejak Selasa.

Militer Moskow enggan mengungkap misi kunjungannya ke Pyongyang. Namun, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Rusia akan menggunakan kesempatan untuk melakukan komunikasi langsung dan akan terus melakukannya, termasuk dengan bantuan Kementerian Pertahanan.

”Korea Utara adalah tetangga kami, kami harus membangun hubungan dengan negara ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov dalam sebuah briefing pada hari Rabu.”Dialog politik sangat penting,” ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/12/2017).

Wakil Kepala Dewan Umum Kementerian Pertahanan Aleksandr Kanshin kepada Interfax membenarkan bahwa misi delegasi militer Rusia ke Pyongyang untuk mengaktifkan penyelesaian krisis di wilayah tersebut.

”Tujuan upaya militer, politik dan diplomatik jelas; semua pihak harus dimasukkan ke meja perundingan, untuk menyingkirkan aksi provokatif dan ancaman retorika militer dan demonstrasi kekuatan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa misi tersebut merupakan bagian dari peta jalan yang diusulkan oleh Moskow dan Beijing sebagai solusi atas ketegangan nuklir melalui dialog.

Credit sindonews.com

DPR Amerika Serikat Minta Perilaku Seks Donald Trump Diungkap

CB, Jakarta - Lebih dari 100 Legislator Amerika Serikat dari Demokrat menandatangani petisi yang ditujukan kepada DPR untuk membentuk Komite yang bertugas mengungkap kekerasan dan pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh Presiden Donald Trump.
Lois Franken, Legislator Amerika Serikat dari Florida dan Ketua Kelompok Kerja Perempuan Demokrat (DWWG), mengatakan, "Inilah saat yang tepat mengungkap kebenaran."

Pengacara Gloria Allred memberikan keterangan pada awak media terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Presiden Terpilih AS, Donald Trump terhadap kliennya, di Los Angeles, California, AS, 11 November 2016. Presiden Terpilih AS, Donald Trump dikabarkan beberapa kali pernah melakukan kejahatan seksual pada sejumlah wanita. REUTERS

Ungkapan Franken sebagaimana dilaporkan Al Jazeera sebagai tanggapan atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepada presiden dari Republik tersebut.

Menurut petisi yang dikeluarkan oleh DWWG, setidaknya 17 perempuan mendapatkan perlakuan seks yang tidak senonoh dari Trump. Di antara perlakuan Trump yang tidak pantas itu antara lain, ciuman, sentuhan dan penggerayangan terhadap mereka
.

Bintang film porno, Jessica Drake menggelar konverensi pers di Los Angeles, California, AS, 22 Oktober 2016. Jessica mengaku menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh calon Presiden AS Donald Trump pada 2006. REUTERS/Kevork Djansezian
Dalam acara jumpa pers pada Selasa, 12 Desember 2017, Franken mengatakan, sejumlah Legislator lain juga mendukung petisi yang mereka ajukan kepada DPR Amerika Serikat."Jumlah pendukung lebih dari 100 orang, bahkan akan bertambah terus," ungkap Franken.

Credit TEMPO.CO

Donald Trump Bantah Lakukan Pelecehan Seks

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah melakukan kekerasan seks terhadap sejumlah perempuan seperti yang dituduhkan Legislator Demokrat.
Menurut Trump, upaya Kongres melakukan investigasi mengenai kekerasan seks berdasarkan tuduhan palsu dan cerita yang dikarang oleh sejumlah wanita yang tidak dikenalnya.

Patung bergambarkan Presiden AS Donald Trump bersama seorang wanita seksi, di arak jelang dibakar dalam hari terakhir Festival Fallas, Valencia, Spanyol, 20 Maret 2017. Selama festival Fallas digelar selama seminggu, patung-patung tersebut di arak keliling kota. REUTERS

"Siapa mereka, saya tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu," ujar Trump.
Sebaliknya, melalui cuitan di akun Twitter, Trump menuduh Demokrat telah membuang waktu ribuan jam dan jutaan dolar hanya untuk mengivestigasi Muller terkait tuduhan berkolusi dengan Rusia.
Trump telah dituduh oleh sejumlah perempuan melakukan kekerasan seks terhadap mereka. Pengakuan mereka ditanggapi oleh para anggota DPR Amerika Serikat dari Demokrat untuk membentuk Komite guna menyelidiki tuduhan tersebut.

Pengacara Gloria Allred memberikan keterangan pada awak media terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Presiden Terpilih AS, Donald Trump terhadap kliennya, di Los Angeles, California, AS, 11 November 2016. Gloria juga menangani kasus serupa yang diduga dilakukan oleh Trump. REUTERS
Pada acara jumpa pers, Senin, 12 Desember 2017, empat korban kekerasan seks oleh Trump menceritakan pengalamannya.

Salah satunya adalah Samantha Holvey. Bekas ratu kecantikan ini pernah merasa dilecehkan oleh pria 71 tahun itu saat berada di ruang ganti baju pada 2006 lalu.
Rachel Crooks, bekas respsionis Trump Tower. Miliader itu mencium mulutnya pada 2006. "Perilaku seks Trump tak bisa diterima."
Beberapa Senator Demokrat mendesak Trump mengundurkan diri dari jabatannya karena perilaku seksnya tak pantas. "Presiden Donald Trump harus mengundurkan diri," kata Senator asal New York, Kirsten Gillibarand kepada CNN, Senin.

Credit TEMPO.CO

Dua wartawan Reuters ditangkap di Myanmar

Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon (CB) - Pemerintah Myanmar mengatakan, Rabu, kepolisian telah menahan dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.

Kedua wartawan itu sebelumnya sedang bekerja untuk membuat laporan tentang tindakan militer terhadap minoritas Muslim Roghingya di Negara Bagian Rakhine, yang telah menyebabkan hampir 650.000 orang mengungsikan diri ke Bangladesh.

Kementerian Informasi mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di halaman Facebook-nya bahwa kedua wartwan dan dua polisi menghadapi dakwaan di bawah Undang-undang Kerahasiaan Pejabat. Berdasarkan UU yang dikeluarkan pada 1923 saat penjajahan Inggris itu, mereka terancam hukuman penjara selama maksimal 14 tahun.

Para wartawan "memperoleh informasi secara ilegal dengan niat untuk membagikannya dengan media asing," bunyi pernyataan, yang dilengkapi dengan sebuah foto kedua wartawan itu dengan tangan dalam keadaan diborgol.

Pernyataan menyebutkan bahwa keduanya ditahan di sebuah kantor polisi di pinggiran kota Yangon, kota utama di negara Asia Tenggara itu.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo menghilang pada Selasa malam setelah mereka diundang untuk bertemu sejumlah pejabat kepolisian sambil makan malam.

Supir Reuters, Myothant Tun, mengantar kedua jurnalis ke kompleks Batalion 8 dan sampai di tempat itu sekitar pukul 20.00. Kedua wartawan dan dua polisi kemudian memasuki sebuah restoran di sekitar daerah itu. Namun, Lone dan Oo tidak pernah kembali ke mobil.

Para pengungsi Bangladesh mengatakan gelombang pengungsian mereka dari negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha itu dipicu serangan balasan militer di negara bagian Rakhine. Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut serangan itu sebagai "contoh gerakan pembersihan etnis".

"Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oe telah melaporkan peristiwa-peristiwa penting di Myanmar, dan hari ini kami ketahui bahwa mereka telah ditahan karena tugas yang mereka jalankan," kata Stephen J. Adler, pemimpin redaksi Reuters.

"Kami marah dengan serangan terang-terangan ini terhadap kebebasan pers. Kami meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan mereka," katanya.

Juru bicara untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membenarkan bahwa kedua wartawan Reuters itu ditahan.

"Tidak hanya wartawan Anda, tapi juga polisi-polisi yang terlibat dalam kasus itu," kata juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay.

"Kami akan menindak polisi-polisi itu serta (kedua) wartawan."

Kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di lamannya pada Rabu bahwa pihaknya "sangat prihatin atas penahanan yang sangat tidak biasa atas dua wartawan Reuters setelah mereka diundang untuk bertemu dengan pejabat-pejabat kepolisian di Yangon tadi malam".

"Agar demokrasi berhasil, wartawan harus bisa menjalankan tugas mereka dengan bebas," kata kedutaan AS. "Kami mendesak pemerintah (Myanmar) untuk menjelaskan penahanan ini serta memberikan akses kepada para wartawan."

Misi Uni Eropa di Yangon juga menyuarakan keprihatinan mereka.

"Delegasi EU mengamati dengan cermat kasus mereka dan kami mengimbau pihak berwenang Myanmar untuk memastikan bahwa hak-hak (para wartawan) dilindungi secara penuh," kata Uni Eropa dalam pernyataan yang dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Kongres Sepakat Perpanjang Darurat Militer Mindanao

Presiden Duterte memperpanjang darurat militer di Mindanao karena khawatir kelompok bersenjata di pulau tersebut berkumpul kembali. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Sidang gabungan Kongres Filipina menyetujui permintaan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao selama satu tahun. Langkah ini dinilai pemerintah penting untuk mengalahkan pemberontak Islamis dan komunis.

Duterte berargumen kekuatan darurat diperlukan karena kelompok bersenjata pro-ISIS mengumpulkan kembali anggotanya yang tercerai-berai setelah dikalahkan di Marawi dan kini bersiap melancarkan serangan baru untuk membalas militer atas kekalahan yang mengakhiri okupasi lima bulan itu.

Konflik yang merupakan krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini menewaskan lebih dari 1.110 orang, kebanyakan dari kelompok bersenjata. Sementara itu, 200 ribu warga setempat terpaksa mengungsi dari kampung halamannya yang hancur karena serangan udara dan artileri.

Pemerintah khawatir Mindanao, wilayah sebesar Korea Selatan yang dipenuhi pegunungan dan hutan lebat, bisa jadi magnet bagi ekstremis internasional. "Ada laporan mereka secara aktif merekrut anggota baru," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana di Kongres, sebagaimana dikutip Reuters.

"Apa yang kami lihat sesungguhnya pemberontakan itu belum berakhir, tapi pindah ke tempat lain.

Menhan Filipina Delfin Lorenzana menyebut pemberontakan belum berakhir. (AFP Photo/Noel Celis)

Meski Duterte mendapatkan dukungan publik yang sangat besar, keinginannya untuk memperpanjang darurat militer dan serangkaian ancamannya untuk memperluas status itu ke wilayah lain mendapatkan pertentangan dari warga yang sempat menderita di bawah opresi diktator Ferdinand Marcos ini.

Marcos dituding mengada-ngada ancaman keamanan untuk dijadikan pembenaran memperketat cengkraman dan membasmi penentang. Duterte berulang kali memuji Marcos dan para pengkritik menyebutnya mengagumi gaya pemerintahan otoriter.

Konstitusi memperbolehkan darurat militer diberlakukan untuk 60 hari saat terjadi pemberontakan. Namun, perpanjangannya tidak dibatasi sama sekali.

Senator oposisi, Franklin Drilon, menyiratkan langkah Duterte akan berujung pada darurat militer di tingkat nasional. Senator Risa Hontiveros menyebutnya "pilihan terakhir."
S
ekretaris eksekutif Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan pemerintah tidak berniat mempertahankan darurat militer selamanya.

"Kami tidak meminta darurat militer tanpa akhir, yang kami upayakan adalah kedamaian tanpa akhir," ujarnya. Dia mengatakan kerusuhan "bisa meledak lagi kapan saja."

Credit cnnindonesia.com

Alasan Keamanan, Israel Tutup Perbatasan Gaza

TEL AVIV - Militer Israel mengumumkan pada hari Rabu bahwa dua penyeberangan perbatasan Israel dengan Jalur Gaza akan ditutup pada hari Kamis (14/12/2017). Masalah keamanan menjadi alasan militer Israel melakukan hal tersebut.

"Karena insiden terkait keamanan dan setelah menganalisis situasi saat ini, penyeberangan Kerem Shalom, yang digunakan untuk pengiriman barang, dan penyeberangan pejalan kaki Erez akan ditutup besok (hari ini)," kata badan pers Angkatan Darat Israel seperti dikutip dari Sputnik.

Peluncuran roket dan pertempuran lainnya antara Israel dan Palestina telah menjadi hal yang biasa sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump juga mengarahkan Departemen Luar Negeri AS untuk mulai membuat rencana untuk pembangunan kedutaan AS di kota itu.

Keputusan tersebut menimbulkan kecaman dari banyak negara di seluruh dunia, terutama dari Timur Tengah. Sebelumnya pada hari Rabu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dilaporkan mengatakan bahwa Washington telah kehilangan perannya sebagai mediator dalam perdamaian Timur Tengah atas tindakannya.

Pada tanggal 13 Desember, Hamas mengumumkan dimulainya "intifada" ketiga, mengatakan bahwa penembakan roket yang ditujukan pada Israel dari wilayah Palestina adalah masalah hak membela diri bagi orang-orang Palestina dan bahwa gerakan tersebut telah diprovokasi oleh Amerika Serikat.

Pasukan Pertahanan Israel pada hari Kamis menembaki tiga lokasi di Jalur Gaza terkait dengan Hamas, sebagai pembalasan atas serangkaian serangan roket.

"Malam ini, sebagai respons terhadap roket yang ditembakkan ke Israel, IDF menargetkan 3 fasilitas teror Hamas di Gaza menggunakan platform IAF (Angkatan Udara Israel). Fasilitas teror tersebut digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," juru bicara IDF melalui akun Twitternya.

IAF mencegat dua roket pada hari Rabu yang mengatakan roket tersebut diluncurkan dari Jalur Gaza menuju Israel. Dua lagi ditembakkan tak lama setelah itu dan jatuh di daerah terbuka di Israel selatan.

Juru bicara IDF mengatakan Israel menganggap Hamas yang bertanggung jawab atas kemiskinan, kehancuran, dan keputusasaan populasi di Jalur Gaza, yang telah berada di bawah blokade Israel selama satu dekade.

Credit sindonews.com

Abbas Minta PBB Gantikan AS Jadi Mediator Palestina-Israel

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam sesi ke-71 Sidang Majelis Umum PBB di markas PBB, Kamis, 22 September 2016.

CB, ISTANBUL -- Berbicara dalam pertemuan puncak OKI di Turki pada Rabu (13/12), Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta PBB untuk menggantikan Amerika Serikat (AS)sebagai mediator kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. AS telah memimpin upaya untuk menegosiasikan perjanjian damai antara kedua negaratersebut selama lebh dari 20 tahun.

Pertemuan ini adalah yang terbaru dari serangkaian permusuhan yang meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, puluhan pejabat politik dan agama, termasuk Presiden Prancis Emanuel Macron, Paus Fransiskus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Raja Abdullahdari Yordanisa, secara keseluruhan telah menolak keputusan Trump. Mereka menyebutkan bahwa keputusan tersebut memicu konflik antara penduduk Kristen dan Muslim di wilayah tersebut. Selain itu merekajuga mengatakan bahwa tindakan AS itu menunjukkan lebih pro-Israel yang jelasdalam kebijakan Timur-Tengah pemerintahnya.

Berbicara kepada Standard Pasifik, seorang analissenior Palestina-Israel di International Crisis Group Ofer Zalzberg memperingatkan bahwa pemerintah Trump harus mengeluarkan koreksi besar kepadaorang-orang Palestina jika mereka menginginkan untuk melanjutkan mediasi. International Crisis Group merupakan sebuah kelompok pemikir yang mempelajari resolusi dan pencegahan konflik internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Palestina Minta Dunia Tak Akui Israel

CB, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak mengakui negara Israel.
Permintaan tersebut disampaikan Abbas dalam pidato di depan KTT OKI di Istanbul, Rabu, 13 Desember 2017, yang membahas masalah Yerusalem.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

Dalam pidatonya, Abbas juga menyinggung sikap Uni Eropa yang melarang anggotanya mengimpor barang termasuk hasil pertanian dari daerah pendudukan yang dicaplok Israel.
"Anggota OKI bisa juga mengambil sikap serupa. Pemerintah Palestina menunda hubungannya dengan Amerika Serikat setelah negeri itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ucap Abbas seperti dikutip APA.

PM Israel, Benjamin Netanyahu (kanan), berjabat tangan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam pemakaman mantan presiden Israel, Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Keduanya merupakan pemimpin negara yang sering terlibat konflik wilayah. REUTERS/Handout
Pada kesempatan tersebut, Abbas meminta kepada sejumlah anggota OKI membatalkan keputusannya mengakui negara Israel.
"Sejak negara itu berdiri, Israel tidak pernah menjalankan resolusi PBB," ucapnya. Menurut Abbas, Palestina mendukung solusi dua negara.

Credit TEMPO.CO

Israel Menahan Pemimpin Hamas di Tepi Barat

CB, Jakarta - Pasukan keamanan Israel menahan salah seorang pemimpin senior Hamas, Hasan Yousef, di daerah pendudukan Tepi Barat, Palestina, Rabu, 13 Desember 2017.
Menurut laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, mengutip keterangan putranya Oays Hasan, Yousef dicomot dari rumahnya oleh pasukan bersenjata Israel di Kota Ramallah, Tepi Barat.

Seorang bocah bersama warga Palestina lainnya terlibat bentrokan dengan tentara Israel di wilayah Tepi Barat, 13 Oktober 2017. REUTERS

"Lusinan tentara Israel menyerbu rumah pada subuh dan menahan ayah saya," Oays Hasan kepada Anadolu Agency.
Yousef, 57 tahun, kerap ditahan oleh pasukan Israel dan telah menghabiskan total waktunya selama 21 tahun di penjara Israel.
Pada operasi penyerbuan tersebut, pasukan Israel juga menciduk 32 warga Palestina termasuk beberapa anggota Hamas di Tepi Barat
.

Seorang bocah Palestina berlari saat ikut dalam bentrokan antara warga Palestina dan tentara Israel di wilayah Tepi Barat, 13 Oktober 2017. REUTERS
"Mereka diduga terlibat dalam aksi terorisme," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Ketegangan muncul di Tepi Barat dan Jalur Gaza menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Yerusalem menjadi jantung utama konflik Israel-Palestina yang berharap Yerusalem Timur -daerah yang diduduki Israel sejak 1967- menjadi ibu kota Palestina di masa depan.

Credit TEMPO.CO

Israel Pindahkan Pemimpin Fatah ke Penjara Isolasi

Marwan Barghoughi, pemimpin Fatah Palestina yang telah dibui Israel selama 15 tahun dipindahkan ke penjara isolasi di tengah meningkatnya ketegangan di Palestina pasca keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (AFP PHOTO/HAZEM BADER)

Jakarta, CB -- Otoritas Israel memindahkan pemimpin Fatah Palestina Marwan Barghouthi ke dalam penjara isolasi di Penjara Hadarim. Kabar tersebut disampaikan aktivis Palestina dalam sebuah konferensi pers, Rabu (13/12).

"Barghouthi dipindahkan ke penjara isolasi untuk mencegahnya berkomunikasi dengan para pendukungnya," kata aktivis Kampanye Populer Pembebasan Tahanan Politik Palestina, lembaga non-pemerintah (NGO) lokal, seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu.

Kabar itu tersiar di tengah memanasnya situasi Palestina dan Timur Tengah dan maraknya aksi demonstrasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Barghouthi, 58 tahun, selama 15 tahun terakhir mendekam di balik jeruji setelah ditangkap oleh Israel pada 2002 selama Infifada (perlawanan) Palestina kedua. Dimana dia mengangkat senjata untuk melawan penjajahan Israel.

Meski Israel menganggapnya ancaman keamanan, jajak pendapat menunjukkan Barghouthi adalah pilihan populer di kalangan Palestina untuk menggantikan Presiden Mahmoud Abbas.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia akan Bantu Atasi Perubahan Iklim Lewat Cara Ini

Perubahan Iklim

CB, PARIS -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berkomitmen mengatasi ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Indonesia dan negara lain telah melakukan langkah bersejarah dengan melahirkan keputusan bersama perjanjian Paris, yang telah diratifikasi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang (UU).

''Komitmen Indonesia pada perubahan iklim sudah sangat jelas. Kita juga akan maksimalkan upaya penurunan emisi melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati,'' ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pertemuan puncak One Planet Summit yang berlangsung dari tanggal 12-14 Desember di Paris melalui siaran resmi yang diterima, Rabu (13/12).

Dalam kesempatan sebelumnya saat bertemu dengan Menteri Ekologi dan Transisi Inklusif Prancis Nicolas Hulot, membahas tentang potensi energi baru dan terbarukan, dan kerja sama bidang energi.

Menurutnya, Indonesia telah memainkan peran kunci dalam agenda perubahan iklim dunia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan aksi nyata memenuhi target penurunan emisi dengan 23 persen bauran energi sektor energi.

Indonesia juga mengimbau negara maju ikut aktif membantu Indonesia dalam upaya memperkecil efek perubahan iklim. "Karena Indonesia memiliki ekosistem mangrove atau hutan bakau sebesar 3,1 juta hektare atau 23 persen dari total mangrove di dunia yang menyumbang oksigen ke dunia," kata dia.

April 2018 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan di Negara-negara Asia Pasifik (Asia-Pacific Rainforest Summit/APRS).

Kegiatan yang rencananya berlangsung di Yogyakarta tersebut diharapkan mendukung penguatan pengelolaan hutan hujan secara global, sebagai kerangka dasar kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Asia Pasifik.

"Aspek hutan sangat penting dalam pencapaian target National Determination Contribution (NDC) Indonesia, karena 17 persen dari target 29 persen penurunan emisi GRK berasal dari sektor kehutanan," lanjut Siti.

Indonesia menggunakan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebab, hutan merupakan tempat bergantung masyarakat yang berada di sekitarnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Macron Pimpin Inisiatif Global Perubahan Iklim Paris Tanpa Trump

CB, Paris -- Presiden Perancis, Emmanuel Macron, memimpin upaya global untuk menangani perubahan iklim dengan meluncurkan inisiatif penelitian iklim global.
Macron mengumumkan 18 peneliti internasional yang menjadi pemenang dalam inisiatif "Make Our Planet Great Again". Inisiatif ini mirip dengan slogan kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Make America Great Again dan diluncurkan pada Juni lalu.

"Terima kasih atas jawaban Anda semua terhadap panggilan ini, keputusan Anda untuk datang ke Paris," kata Macron dalam unggahan di jejaring sosial Twitter. "Selain di Paris, para penerima dana bantuan ini disebar ke berbagai kota lainnya." Para penerima dana bantuan ini akan mendapat dana sekitar Rp 24,3 miliar selama tiga tahun.

CNN melansir inisiatif Macron ini sebagai respon terhadap keputusan Trump untuk mundur dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris pada 2015. Trump tidak hadir pada konferensi ini dan mewakilkan kepada pejabat kedubes AS di Paris.
Sejumlah ilmuwan pemenang berasal dari AS seperti Camille Parmesan asal Texas yang mempelajari perubahan iklim terhadap lingkungan. Parmesan juga penerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 2007 dengan makalah yang ditulis bersama berjudul "Intergovernmental Panel on Climate Change".
Macron bakal didampingi oleh Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam acara yang digelar ddi La Seine Musicalle di Paris. Ada sekitar 50 tokoh dunia baik pemerintahan dan swasta yang mengikuti acara ini.
Panitia menyebut konferensi yang dibuka Macron ini sebagai konferensi untuk menangani keadaan gawat darurat ekologi bagi planet Bumi. Para peserta akan membahas bagaimana membangun ekonomi global yang lebih hijau. Ada 20 proyek besar yang dipresentasikan pada konferensi ini.

Credit TEMPO.CO

China ingin tingkatkan kerja sama militer dengan Iran

Dokumentasi foto pesawat tempur nirawak jenis Fotros Drone-7 HR milik militer Iran. (IRNA)

Beijing (CB) - Menteri Pertahanan China, Chang Wanqua, menyatakan, ingin meningkatkan kerja sama militer dengan Iran yang sudah lama terjalin.

Saat bertemu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Iran, Ghadir Nezamipour, Selasa (12/12), Chang mengatakan, kedua negara sedang meningkatkan hubungan bilateral, saling memperkuat kepercayaan politik, dan membangun kerja sama perdagangan dan energi.

"Saat ini, China-Iran sedang mendapatkan kesempatan yang sangat bagus dan China ingin bekerja sama dengan Iran dalam kerangka hubungan bilateral," katanya, sebagaimana dikutip Global Times, Rabu.

Nezamipour berharap ada komunikasi yang lebih intensif dan kerja sama lebih pragmatis di bidang militer antarpejabat tinggi kedua negara.

Pertemuan kedua pejabat militer itu berlangsung di tengah memanasnya hubungan China dengan Taiwan seiring dengan ancaman diplomat China bahwa negaranya akan menyerang Taiwan yang dianggap sebagai provinsi membangkang kalau saja kapal militer Amerika Serikat jadi berlabuh di Kaoshiung, Taiwan.

Pada sisi lain, Iran dan China merupakan dua negara yang sama-sama menguasai teknologi peluru kendali jarak jauh serta nuklir.

Pada September, Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Kewenangan Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2018 yang memberi wewenang kunjungan timbal balik kapal angkatan laut antara Taiwan dan Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri Taiwan, Sabtu malam (9/12), menganggap upaya pejabat China dalam memenangkan hati dan pikiran warga Taiwan dengan menggunakan ancaman dapat melukai perasaan orang-orang Taiwan.

"Metode ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang arti sebenarnya sistem demokrasi dan bagaimana masyarakat demokratis bekerja," kata kementerian tersebut.

Beijing mencurigai Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang memimpin Partai Progresif Demokratik yang berpihak pada kemerdekaan, ingin mengumumkan kemerdekaan formal pulau tersebut.

Tsai menyatakan keinginannya mempertahankan perdamaian dengan China, namun akan mempertahankan keamanan Taiwan.

Credit antaranews.com

Empat Pesawat F16 Hibah dari AS Tiba di Lanud Iswahjudi

MAGETAN - Empat pesawat tempur F16 milik Amerika Serikat (AS) yang dihibahkan ke Indonesia, tiba di Lanud Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim).

Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI Samsul Rizal mengatakan, empat pesawat tersebut F-16 jenis C tiba setelah terbang dari AS sejak Senin 11 Desember 2017. Samsur Rizal menjelaskan, empat pesawat yang datang merupakan bagian dari 24 pesawat bantuan AS.

"Seharusnya ada enam pesawat yang tiba. Lantaran ada permasalahan mesin saat mendarat di Hawai, maka dua pesawat harus menunggu perbaikan dulu," kata Samsul Rizal saat penerimaan empat pesawat tempur bantuan, Selasa (12/12/2017)

Datangnya empat pesawat ini menambah pesawat tempur F16 bantuan AS di TNI AU menjadi 22 unit. "Dua pesawat lainnya masih menunggu konfirmasi dari Hawai terkait perbaikan apa yang diperlukan sehingga pesawat siap diterbangkan," ucap Samsul.

Sedangkan untuk penempatannya, pesawat F16 akan dibagi dua untuk skuadron 16 di Pekanbaru dan skuadron 3 di Lanud Iswahjudi.

Credit sindonews.com

Empat pesawat F-16 hibah datang dari Amerika

Komandan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Samsul Rizal (kiri) berbincang dengan para pilot tempur Amerika Serikat F-16 Figting Falcon Shelter Skadron Udara 3 sesaat setelah mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Selasa (12/12/2017). Sebanyak empat unit pesawat tempur F-16 yang tiba di Lanud Iswahjudi merupakan bagian dari 24 pesawat tempur F-16 C/D hibah dari Amerika Serikat. Rencananya pesawat-pesawat tempur F-16 tersebut akan melengkapi Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Skuadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Magetan (CB) - Sebanyak empat unit pesawat tempur F-16 "Fighting Falcon" yang merupakan hibah dari Amerika Serikat mendarat di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Iswahjudi Magetan, Jawa Timur, Selasa (12/12).

Empat unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon masing-masing dipiloti para penerbang tempur Letkol Gregory Gaff, Major David Torres, Letkol Martin C Meyer, dan Kapten Andrew R Branson. Pesawat-pesawat tersebut merupakan bagian dari enam pesawat F-16 tipe C yang semula direncanakan kedatangannya Senin (11/12), namun karena alasan faktor cuaca tertunda Selasa.

"Rencana semula hari ini tiba enam pesawat F-16. Namun karena ada permasalahan mesin di Hawai, maka dua pesawat terpaksa menunggu perbaikan terlebih dahulu," ujar Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Samsul Rizal.

Sedangkan empat pesawat lainnya, lanjut Danlanud Samsul Rizal mengutip penjelasan empat pilot yang menerbangkannya, semua pesawat yang tiba di Lanud Iswahjudi dalam kondisi baik.

"Menurut para pilot yang menerbangkan empat pesawat tadi semuanya dalam kondisi baik 100 persen, tidak ada masalah sedikitpun, sehingga bisa langsung dioperasikan," kata Danlanud Samsul Rizal.

Samsul Risal menambahkan, Indonesia menerima hibah 24 unit pesawat tempur F-16, yang rencananya akan melengkapi Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dan Skuadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. Dari jumlah tersebut tinggal dua unit yang belum terkirim.

Menurut dia meskipun pesawat tempur F-16 Fighting Falcon tipe C dan D tersebut merupakan pesawat bekas, namun kemampuannya melebihi pesawat F-16 sebelumnya yang pernah dimiliki TNI AU yaitu tipe A dan B.

"Pesawat hibah ini memang bekas penggunaan dari Amerika Serikat. Namun telah dilengkapi avionik dan sistem persenjataan yang lebih baik. Sehingga memiliki kemampuan melebihi aslinya," kata Samsul Rizal.

Dengan kedatangan empat unit pesawat tempur F-16 tipe C dan D kali ini, maka diharapkan akan semakin menambah kekuatan militer Indonesia khususnya alutsista TNI AU dalam melindungi dan mempertahankan NKRI.

Credit antaranews.com

Rawan Konflik Maritim, Indonesia Mesti Pertegas Kedaulatan

Ilustrasi. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perwakilan tetap Indonesia untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO) meminta pemerintah mempertegas kedaulatan demi mengantisipasi potensi konflik antara negara-negara berkuasa di kawasan.

"Yang penting itu bagaimana jalankan kebijakan untuk pertegas kedaulatan dan manfaatkan resources (sumber daya)," kata Rizal Sukma dalam Simposium Internasional peringatan 60 Tahun Deklarasi Djuanda di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (13/12).

Dia mengatakan letak geografis Nusantara yang yang terapit dua samudra besar, Hindia dan Pasifik, membuat Indonesia mesti menghadapi potensi konflik yang besar. Alasannya, sejumlah negara besar diprediksi bakal berupaya menegaskan kehadirannya di kawasan.

"Hubungan negara besar di kawasan akan semakin kompleks dan semakin ditentukan kompetisi militer. Konsekuensinya, peluang risiko miskalkulasi juga akan meningkat dan bisa berubah dengan mudah menjadi konfrontasi dan konflik di laut antara major power (kekuatan besar)," kata Rizal

Secara spesifik, dia menyebut setidaknya Amerika Serikat, China, Jepang dan India yang mungkin akan bertarung di perairan sekitar perairan Indonesia. Alasan pertarungan itu adalah "faktor sumber daya alam, kedaulatan, martabat bangsa dan pengaruh di kawasan."

Rizal mengatakan negara-negara di kawasan semakin menyadari pentingnya laut dan perairan bagi kepentingan nasional karena semakin sulit mendapatkan daya alam dari darat, terutama di sektor energi.

Rizal Sukma meminta Indonesia mempertegas kedaulatan. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Duta Besar RI untuk Inggris itu juga mengatakan situasi seperti ini menjadikan negara-negara berkepentingan tidak lagi menganggap laut sebagai pendukung perekonomian, tapi kepentingan strategis dan keamanan.

Hal itu menjadikan sengketa maritim akan semakin sulit diselesaikan, kata Rizal, apalagi saat ini sejumlah perairan di kawasan masih dirundung sengketa, terutama Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Untuk mempertahankan kedaulatan perbatasan dalam rangka menghadapi masalah-masalah tersebut, Indonesia diminta melanjutkan pemberian sanksi bagi pelanggar zona perairan dan memperkuat diplomasi.

“Selain memberi sanksi dengan membakar/menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan kita, pemerintah juga harus melakukan diplomasi untuk menekankan negara-negara tentangga berhenti menerobos wilayah apalagi mencuri sumber daya alam di perairan kita,” kata Rizal.
"
Selama ini, kita seakan sibuk dengan penenggelaman kapal asing tanpa dibarengi dengan diplomasi. Makanya kita kerap diprotes negara asing. Seharusnya kedua hal itu dilakukan bersamaan."

Credit cnnindonesia.com

Singapura Sebut Mantan Pejabat Indonesia Keliru Mengartikan FIR

CB, Jakarta - Duta Besar Singapura untuk Indonesia mengatakan mantan perwira angkatan udara Indonesia telah keliru mengartikan fakta saat berbicara tentang Singapore Flight Information Region (FIR).
"Komentar mereka, seperti diberitakan, salah mengartikan fakta. Pertama, administrasi FIR bukanlah masalah kedaulatan," kata Anil Kumar Nayar. Suratnya kepada stasiun televisi MetroTVnews telah diposting di Facebook kedutaan Singapura pada hari Selasa, 12 Desember 2017.

"Ini didasarkan pada pertimbangan operasional dan teknis untuk menyediakan layanan kontrol lalu lintas udara yang efektif."

Laporan di MetroTVnews.com pada 30 November berjudul "Pemerintah Harus Segera Kendalikan Penerbangan di Langit Kepri", mengacu pada langit di atas provinsi Kepulauan Riau.
Laporan ini memuat komentar mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia, Marsekal Muda(Purnawirawan) Chappy Hakim dan Marsekal Muda (Purnawirawan) Koesnadi Kardi, yang merupakan pengajar di Universitas Indonesia.
"Masalah rumit ini berada di bawah lingkup International Civil Aviation Organization (ICAO), yang melibatkan negara-negara lain dan konsumen yang dilindungi oleh FIR internasional," kata duta besar Singapura ini, seperti yang dilansir Straits Times pada Selasa, 12 Desember 2017.
Anil Kumar menambahkan bukanlah hal "tidak biasa" bagi otoritas lalu lintas udara dari suatu negara untuk menyediakan layanan pengelolaan lalu lintas udara di wilayah udara negara lain.
"Indonesia, misalnya, menyediakan layanan pengelolaan lalu lintas udara di wilayah udara milik negara lainnya."
Mengacu pada komentar Koesnadi bahwa Indonesia saat ini ... hanya menerima sepotong kue dari pendapatan Route Air Navigation Services (RANS), Anil Kumar mengatakan ini tidak tepat.
"Semua biaya RANS yang dikumpulkan oleh Singapura atas nama Indonesia dikirim ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA) Indonesia, dikurangi biaya transfer bank," tambahnya.
Chappy Hakim dan Koesnadi sebelumnya menilai kedaulatan negara Indonesia khususnya di wilayah udara Kepulauan Riau (Batam dan Natuna) tidak ada. Sebab menurut keduanya pengaturan lalu lintas penerbangan di wilayah itu masih dikendalikan Singapura.

Credit TEMPO.CO

RI dan Malaysia Akan Bangun Pos Militer Bersama di Perbatasan

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan bahwa pos ini sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan di perbatasan, bukan hanya untuk menghindari penetrasi teror, tapi juga penyelundupan narkoba dan manusia. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Malaysia akan membangun pos militer di sekitar daerah perbatasan bersama untuk mengantisipasi bahaya terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.

“Kami sepakat mendirikan pos perbatasan yang akan dikendalikan oleh pasukan bersama Indonesia dan Malaysia,” ujar Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (13/12).

Zahrain mengatakan, pos ini sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan di perbatasan, bukan hanya untuk menghindari penetrasi teror, tapi juga penyelundupan narkoba dan manusia.

“Pos perbatasan ini akan melibatkan semua ranah militer, termasuk darat, laut, dan udara,” ucap Zahrain.

Namun, Zahrain belum mendapatkan kepastian mengenai jumlah dan lokasi pos tersebut akan didirikan.

Menurut Zahrain, pendirian pos perbatasan ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang disepakati pada akhir tahun lalu untuk mencegah perompakan kapal di perairan sekitar tiga negara tersebut.

Isu perompakan ini menjadi sorotan setelah sejumlah nelayan dari Indonesia dan Malaysia menjadi korban perompakan di sekitar perairan Sulu dan Sabah oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Sejumlah awak kapal kemudian disandera dan disekap di daerah Mindanao, Filipina Selatan.

Para pejabat Malaysia, Indonesia, dan Filipina lantas mengadakan pertemuan dan sepakat untuk mengadakan patroli terkoordinasi di perairan antara ketiga negara.

Credit cnnindonesia.com

Ini 6 Usulan Indonesia Soal Yerusalem di Sidang OKI

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT luar biasa OKI di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).

CB, ISTANBUL -- Indonesia mengusulkan enam poin usulan penting sikap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam terkait pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. 'Two-state solution' adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ucap Presiden Jokowi saat berpidato dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu.

Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya," kata Presiden Jokowi menegaskan.

Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. "Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI," tutur Presiden.

"Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina," ujar Presiden.

Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Presiden Joko Widodo secara tegas menolak pengakuan Presiden Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu kota Israel. "Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi.

Untuk itu, Ia mengajak seluruh negara OKI dapat bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina. "Isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ucap Presiden.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tiap Hela Napas Diplomasi Indonesia Ada Keberpihakan Palestina

ISTANBUL - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak akan surut, bahkan akan meningkat. Pernyataan itu disampaikan saat dia berpidato dalam KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Istanbul, Turki, Rabu (13/12/2017).

”Indonesia akan menyertai Palestina dalam perjuangannya,” ucap Jokowi

Menurutnya, dukungan terhadap Palestina bukan hanya dalam bentuk politik, namun Indonesia akan terus meningkatkan dukungan peningkatan kapasitas dan dukungan untuk perekonomian Palestina.

Dalam hal kebijakan luar negeri, Presiden Indonesia ini menegaskan posisi Palestina yang berada di jantung politik luar negeri Indonesia. ”Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat keberpihakan terhadap Palestina,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan enam poin penting usulan sikap sebagai negara anggota OKI.

”Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina,” katanya.

Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

”Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya,” katanya.

Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. “Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI,” tutur Presiden.

“Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, tingkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina,” imbuh Jokowi.

Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Credit sindonews.com

Abbas dan Raja Yordania Apresiasi Dukungan Indonesia untuk Palestina

ISTANBUL - Komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina mendapat apresiasi dari sejumlah negara, termasuk Palestina itu sendiri. Yordania juga memuji kiprah Indonesia.

Apresiasi disampaikan langsung oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo sesaat sebelum melakukan kegiatan sesi foto bersama di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12/2017).

”Presiden Palestina menyampaikan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang tinggi atas dukungan Indonesia terhadap Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri Retno yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama KTT berlangsung.

Presiden Abbas menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara di luar Timur Tengah yang paling vokal dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.

Apresiasi juga disampaikan Raja Yordania Abdullah II Bin Al-Hussein. Raja Abdullah II dikenal sebagai penjaga dan perawat Masjid Al-Aqsa, masjid suci di Yerusalem yang perawatannya dibiayai oleh Departemen Wakaf Yordania.

KTT Luar Biasa OKI yang dilaksanakan di Rumeli Hall Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center (ICEC) kali ini sengaja digelar untuk mempersatukan sikap negara-negara OKI dalam menghadapi pengakuan sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina yang akan terus meningkat, mulai dari dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri.

”Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat keberpihakan terhadap Palestina,” ucap Jokowi.

Credit sindonews.com

Menlu RI Sebut Langkah AS soal Yerusalem Keterlaluan

Menlu Retno Marsudi dalam sidang OKI di Istanbul, Turki menyatakan langkah AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel keterlaluan. (Anadolu/Emrah Yorulmaz)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menganggap langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melewati batas.

“Keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terlalu jauh dan berbahaya,” kata Retno di hadapan menlu negara anggota Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).

Mengutip pernyataan Kemlu RI, pertemuan itu digelar untuk mempersiapkan pertemuan khusus tingkat kepala negara OKI yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan berlangsung di hari yang sama. Dalam gelaran itu, Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mencari dukungan komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Selain itu, Retno juga menyerukan seluruh negara OKI untuk melaksanakan dan menaati setiap resolusi organisasi itu yang berhubungan dengan Palestina dan status Yerusalem.

“Solusi dua negara, di mana Al Quds Al Sharif [Yerusalem] sebagai ibu kota Palestina merupakan satu-satunya solusi yang bisa membawa perdamaian abadi di Timur Tengah,” tutur Retno menegaskan.

Indonesia telah mengeluarkan kecaman keras terhadap AS tak lama setelah Trump mengumumkan keputusan kontroversialnya yang dinilai komunitas internasional dapat merusak stabilitas di Timur Tengah itu.

Sejak itu pun, Indonesia melalui Kemlu RI memperkuat diplomasi demi menegaskan sikap pemerintah yang menentang langkah AS itu.

Retno langsung bertolak ke Amman untuk menemui Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riad N. Malki untuk mendiskusikan langkah merespons keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Selain Yordania, Retno juga terus berkoordinasi dengan menlu negara OKI terkait isu ini. Selain berkoordinasi dengan negara Muslim, Retno juga terus berupaya berkomunikasi dengan sejumlah negara Barat, termasuk anggota Uni Eropa, demi menyampaikan pesan tegas RI dan permintaan agar tidak mengikuti langkah Amerika.

Credit cnnindonesia.com

Setuju dengan Indonesia, UE Sebut Keputusan AS soal Yerusalem Salah

JAKARTA - Uni Eropa (UE) setuju dengan penilaian Indonesia yang menolak pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Amerika Serikat (AS). Keputusan yang diumumkan Presiden Donald Trump itu dinilai UE sebagai keputusan yang salah.

Duta Besar UE untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan keputusan Washington juga bertentangan dengan hukum internasional.

”Alasan kami tidak jauh berbeda, dengan Indonesia. Keputusan yang dibuat Presiden AS Donald Trump adalah keputusan yang salah, dan ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itulah, kami menyatakan penolakan dengan sangat jelas,” kata Guerend pada Rabu (13/12/2017).

Disinggung mengenai kesatuan UE dalam hal krisis Yerusalem, dia mengakui bahwa ada beberapa negara UE yang awalnya menyatakan dukungan terhadap keputasan AS tersebut.

”Kami memiliki pernyataan yang sangat jelas, yang menyatakan bahwa kesatuan UE dalam isu ini adalah solid, dengan menimbang pernyataan ini memiliki kontribusi pada perdamaian. Dan saya yakin ini adalah pernyataan yang jelas mengenai isu ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, Republik Ceko sempat menyatakan mendukung keputusan AS tersebut. Namun, belakangan mereka juga menolaknya dengan alasan keputusan tersebut berbahaya dan mereka hanya akan mengikuti perjanjian perbatasan 1967, yang menyebutkan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina, dan Yerusalem Barat adalah Ibu Kota Israel.

Credit sindonews.com

Malaysia berdiri bersama Indonesia dukung Palestina

Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (CB) - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim menyatakan negaranya siap mendukung Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menyusul keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Malaysia berdiri bersama Indonesia untuk memperjuangkan martabat Muslim di Palestina," ujar Dubes Zahrain saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu.

Hari ini, kata dia, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden RI Joko Widodo bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, untuk membicarakan langkah yang akan diambil sebagai respons terhadap keputusan Trump terkait Yerusalem.

Zahrain berharap pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang menunjukkan sikap OKI terhadap isu internasional yang memanas dalam sepekan terakhir ini.

"Kami akan menunggu resolusi yang keluar di Istanbul, tetapi kami mengharapkan sikap yang kuat dari negara-negara Islam untuk Palestina," tutur Dubes Zahrain.

Sehari setelah Trump mengumumkan rencana memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Rabu (6/12), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia Datin Nirvana Jalil Gani mengeluarkan pernyataan yang pada intinya menyesalkan sikap AS yang dinilai akan mengakhiri semua upaya untuk mendamaikan Israel-Palestina.

Malaysia menegaskan bahwa isu Yerusalem adalah penyebab inti persoalan Palestina dan meminta semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui adanya perubahan di perbatasan sebelum 1967, termasuk kaitannya dengan Yerusalem.

"Setiap usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membangun atau memindahkan misi diplomatik ke kota, dianggap sebagai agresi, tidak hanya terhadap Arab dan umat Islam, namun juga melanggar hak-hak Muslim dan Kristen," kata Nirvana.

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyatakan dia telah mencapai kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Jordania dan Palestina untuk mengusulkan agar hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI bisa mengirimkan pesan kuat bahwa OKI tidak bisa menerima dan mengecam keputuan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Credit antaranews.com

Raja Yordania Tolak Perubahan Status Yerusalem

Raja Yordania Abdullah II.

CB, KAIRO -- Raja Yordania Abdullah pada Rabu (13/12) menolak upaya mengubah status Yerusalem atau tempat-tempat sucinya, dan mengatakan perdamaian tidak akan datang ke wilayah tersebut tanpa adanya resolusi konflik Israel-Palestina.

"Semua kekerasan adalah akibat dari kegagalan menemukan solusi damai untuk masalah Palestina," katanya pada pertemuan darurat para pemimpin Muslim di Turki.

Dinasti Raja Abdullah Hashemite adalah penjaga tempat suci umat Islam di Yerusalem sehingga Yordania sangat sensitif terhadap perubahan status setelah keputusan pemerintahan Trump mengakuinya sebagai ibu kota Israel.

Sementara itu negara-negara Arab dan masyarakat Muslim di seantero Timur Tengah mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka menganggap pengakuan itu sebagai langkah yang memanas-manasi wilayah yang bergejolak.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato yang direkam sebelumnya, mengatakan Yerusalem merupakan ibu kota abadi Negara Palestina dan langkah Trump itu sama saja dengan Amerika Serikat sedang melepaskan peranannya sebagai penengah perdamaian.

Putaran terakhir perundingan perdamaian Israel-Palestina yang ditengahi Washington buyar pada 2014. Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa menyuarakan kehawatiran atas keputusan Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem. Mereka juga mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan Trump terhadap upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.

Banyak negara sekutu AS juga menentang pembalikan kebijakan AS bertahun-tahun serta kebijakan luar negeri AS atas Yerusalem. Prancis menentang keputusan sepihak itu dan, pada saat yang sama meminta semua pihak di kawasan tetap tenang.

Inggris mengatakan langkah Trump itu tidak membantu upaya perdamaian dan Yerusalem pada akhirnya harus dibagi untuk Israel dan negara Palestina di masa depan. Jerman menyatakan status Yerusalem harus ditentukan melalui kerangka penyelesaian dua-negara.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pengakuan atas Yerusalem merupakan keputusan yang berbahaya dan mengancam kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tidak ada alternatif terhadap penyelesaian dua-negara antara Israel dan Palestina dan bahwa Yerusalem merupakan masalah penentuan status yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung.

Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump menunjukkan ia tidak peduli dengan peringatan yang berdatangan dari seluruh dunia bahwa pengakuan itu berisiko menimbulkan konflik memburuk terhadap situasi di Timur Tengah yang sudah ricuh.

Yerusalem merupakan tempat suci bagi para penganut Islam, Yahudi dan Kristen. Wilayah timur kota itu direbut oleh Israel dalam perang 1967 dan dinyatakan oleh Palestina sebagai ibu kota negara independen mereka kelak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan Sebut Amerika Menyimpang

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

CB, ISTANBUL -- Para pemimpin Muslim yang tergabung dalam anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12), mengecam pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin lebih dari 50 negara berpenduduk Muslim di Istanbul, mengatakan langkah Amerika Serikat sudah kehilangan peranannya sebagai perantara dalam upaya mengakhiri konflik Israel-Palestina.

"Mulai dari sekarang, tidak bisa lagi bagi Amerika Serikat, yang sudah menyimpang, untuk menjadi perantara antara Israel dan Palestina, masa itu sudah berakhir," kata Erdogan pada akhir konferensi tingkat tinggi, yang diikuti para pemimpin negara-negara anggota OKI.
"Kita perlu membahas siapa yang mulai sekarang akan menjadi perantara. Masalah ini perlu ditangani di Perserikatan Bangsa-bangsa juga," katanya.

Menurut komunike yang dimuat di laman Kementerian Luar Negeir Turki, para emir, presiden dan menteri yang berkumpul di Istanbul menganggap langkah Trump itu sebagai sebuah pengumuman penarikan diri Pemerintahan AS dari peranannya sebagai pendukung perdamaian".

Komunike menggambarkan keputusan pengakuan atas Yerusalem oleh Trump sebagai tindakan yang secara sengaja meremehkan semua upaya perdamaian, mendorong ekstremisme dan terorisme serta merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional".

Seluruh pemimpin, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Raja Jordania Abdullah, yang merupakan sekutu dekat AS, mengecam langkah pengakuan oleh AS.

"Yerusalem adalah dan masih akan menjadi ibu kota Palestina," kata Abbas. Ia menambahkan bahwa keputusan Trump tersebut merupakan 'kejahatan terbesar' dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pemerintahan Trump mengatakan tetap berkomitmen pada upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. AS menganggap keputusan itu tidak berdampak pada perbatasan atau status Yerusalem di masa depan dan bahwa kesepakatan perdamaian yang kredibel di masa depan akan menempatkan ibu kota Israel di Yerusalem.

Abbas mengatakan kepada para pemimpin OKI di Istanbul bahwa Washington telah menunjukkan bahwa AS sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai perantara yang jujur.

Yerusalem merupakan kota suci bagi kalangan Yahudi, Kristen serta Muslim dan telah menjadi titik utama konflik Israel-Palestina selama berpuluh-puluh tahun.

Israel merebut Yerusalem Timur Arab pada 1967 dan kemudian mencaplok wilayah itu, langkah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID