Jumat, 22 September 2017

Patung Kepala Naga yang Aneh Ditemukan di Gunung Lalakon Bandung

Batu berbentuk kepala naga berbelalai di Museum Sri Baduga Bandung. Foto: Istimewa.

CB, Bandung - Museum Sri Baduga Bandung menerima sebuah patung kepala naga berbelalai gajah dari warga di kaki Gunung Lalakon, Kecamatan Cipatik, Kabupaten Bandung. Bagian perutnya berbalut ornamen gelang dengan hiasan batu yang diduga seperti permata.

Kepala Museum Sri Baduga Esther Miori Dewayani mengatakan, awalnya beberapa warga datang ke kantor pertengahan Agustus lalu. Mereka melaporkan temuan sambil menunjukkan foto-foto patung. "Kami tindak lanjuti ke lokasi akhir Agustus lalu," kata Esther, Rabu, 20 September 2017.

Tim arkeologi museum bergerak ke lokasi dan menemui warga penemu patung. Benda itu diserahkan ke petugas, kata Esther, dalam kondisi telah dibersihkan warga. Museum menyimpannya untuk kemudian diserahkanke Balai Arkeologi Bandung pekan depan untuk diteliti lebih lanjut. "Perlu dipastikan asli tidaknya, serta umur benda tersebut," ujar Esther.

Benda seberat 25 kilogram sepanjang 115 sentimeter tersebut diduga terbuat dari bahan terakota atau gerabah. Bagian kepala dan ekor yang bersisik berbahan batu dengan campuran gipsum pada bagian badan. "Diperkirakan benda ini peninggalan abad ke-14 hingga 15 Masehi pra-Islam," kata Esther.

Menurut Esther, benda itu peninggalan masa Hindu-Budha. Fungsinya sebagai penanda ke tempat sakral seperti makam. "Kalau soal penggalian, itu menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah," ujarnya.

Credit tempo.co

Arkeolog akan Cek Keaslian Patung Kepala Naga di Bandung

CB, Bandung - Temuan patung kepala naga aneh dari Gunung Lalakon, Kabupaten Bandung, menyita perhatian Balai Arkeologi Bandung. Pihak Museum Sri Baduga yang kini menyimpannya, akan memeriksakan patung tersebut ke Balai Arkeologi pekan depan. Keaslian dan asal-usul patung tersebut sejauh ini masih misterius.

Peneliti Utama di Balai Arkeologi Bandung Lufi Yondri mengatakan, ahli arkeologi akan memastikan minimal dua hal. Pertama soal keaslian patung, kedua tentang umur patung tersebut.

"Keaslian patung bisa dilihat seperti dari material yang digunakan, teknologi pembuatannya, gaya atau seni hias yang dipakai," katanya saat dihubungi Rabu, 20 September 2017.

Lokasi penemuan juga bisa menjadi petunjuk. Patung yang kabarnya ditemukan tergeletak di atas tanah itu, bisa berasal dari lokasi
temuan atau ditinggalkan oleh seseorang. "Dalam waktu seminggu hasilnya sudah bisa diperoleh," ujarnya.

Pihak Balai Arkeologi belum bisa memperkirakan patung berwujud seperti ular berkepala naga dan berbelalai seperti gajah itu sebagai artefak asli. Mulutnya yang terbuka menampakkan deretan gigi dan lidahnya. Pada bagian perut berbalut ornamen gelang dengan hiasan batu yang diduga seperti permata.

Benda itu diserahkan ke petugas, kata Esther, dalam kondisi telah dibersihkan warga pada akhir Agustus lalu. Pihak museum menduga benda seberat 25 kilogram sepanjang 115 sentimeter itu terbuat dari bahan terakota atau gerabah. Bagian kepala dan ekor yang bersisik berbahan batu dengan campuran gipsum pada bagian badan.

"Diperkirakan benda ini peninggalan abad ke-14 hingga 15 Masehi pra Islam," kata Esther.

Menurut dia, diperkirakan juga patung kepala naga berbebelalai gajah itu peninggalan masa Hindu-Budha. Fungsinya sebagai penanda ke tempat sakral seperti makam.

Credit tempo.co

Korut Ancam Ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik

NEW YORK - Korea Utara (Korut) mengatakan dapat melakukan uji coba bom hidrogen yang paling kuat di Samudera Pasifik. Aksi itu adalah tindakan tingkat tinggi dalam melawan Amerika Serikat (AS).

Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho, setelah pemimpin negara itu Kim Jong-un menyatakan tengah mempertimbangkan tindakan terkuat menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump.

"Ini bisa jadi uji coba bom hidrogen yang paling kuat di Pasifik. Kami tidak tahu apa tindakan yang bisa dilakukan karena akan diperintahkan oleh pemimpin Kim Jong-un," ujarnya seperti dikutip dari Yonhap, Jumat (22/9/2017)

Ri Yong-ho sendiri saat ini tengah berada di New York untuk menghadiri Majelis Umum PBB. Sebelumnya ia mengatakan jika pidato Trump yang bernada ancaman terhadap Korut hanyalah suara gonggongan anjing.

Korut melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada 3 September lalu, yang diklaim sebagai ledakan bom hidrogen. Uji coba ini pun mengundang reaksi dunia internasional yang berujung pada penjatuhan sanksi terbaru dari PBB.

Dalam pidato pertamanya di sidang Majelis Umum PBB, Trump mengancam akan menghancurkan Korut secara total jika merasa terancam. Ia juga mengejek pemimpin Korut, Kim Jong-un sebagai Manusia Roket terkait uji coba rudal balistik yang dilakukan berulang kali.

Ancaman Trump ini membuat murka pemimpin Korut, Kim Jong-un. Diktator muda itu pun mengatakan, pemimpin Gedung Putih tersebut “gila” dan akan membayar mahal atas ancamannya.

“Trump tidak layak untuk memegang hak prerogatif dari sebuah komando tertinggi sebuah negara,” kata Kim. Pemimpin Pyongyang ini juga menggambarkan presiden Trump sebagai sebagai pemimpi “nakal dan gangster yang suka bermain api.”

Credit sindonews.com

Kim Jong-un Marah, Sebut Trump Gila dan Bakal Bayar Mahal

SEOUL - Diktator muda Korea Utara (Korut) Kim Jong-un marah karena negaranya diancam akan dihancurkan total oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kim mengatakan, pemimpin Gedung Putih itu “gila” dan akan membayar mahal atas ancamannya.

Pernyataan Kim ini diterbitkan media propaganda negara Korut sebagai tanggapan atas ancaman dan penghinaan Trump dalam pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Selasa lalu.

“Trump tidak layak untuk memegang hak prerogatif dari sebuah komando tertinggi sebuah negara,” kata Kim, yang dilansir AP, Jumat (22/9/2017). Pemimpin Pyongyang ini juga menggambarkan presiden Trump sebagai sebagai pemimpi “nakal dan gangster yang suka bermain api.”

Pada hari Selasa, Trump menghina Kim dengn sebutan “Rocket Man” (Manusia Roket). Trump mengatakan, si “manusia roket” sedang dalam misi bunuh diri. ”Jika dipaksa untuk membela diri atau sekutunya, kami tidak punya pilihan selain menghancurkan Korea Utara secara total,” kata Trump dalam pidatonya tersebut.

Kim mencibir pidato Trump dengan menyebutnya sebagai pemimpin dunia berperilaku gila. “Ucapan Trump telah meyakinkan saya, daripada menakut-nakuti atau menghentikan saya, bahwa jalan yang saya pilih benar dan bahwa itulah yang harus saya ikuti sampai yang terakhir,” ujar Kim.

“Trump akan menghadapi hasil di luar dugaannya,” lanjut pemimpin negara nuklir berideologi komunis ini.

Pernyataan pemimpin Korut atas namanya sendiri dengan nada semacam itu merupakan hal tidak biasa. Komentar Kim ini akan semakin meningkatkan perang kata-kata dengan musuh-musuh Korut di saat Pyongyang sedang bekerja menyempurnakan rudal yang ingin ditargetkan terhadap AS.

Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah meluncurkan sepasang rudal balistik antarbenua yang diyakini mampu menyerang wilayah AS. Rezim Kim Jong-un juga telah meluncurkan dua rudal yang melambung di atas wilayah Jepang pada bulan ini.

Negara tertutup itu juga telah mengejutkan dunia dengan tes senjata nuklir keenam kalinya berjenis bom hidrogen pada awal bulan ini meski sudah terkena rentetan sanksi Dewan Keamanan PBB. Tes senjata nuklir itu membuat Pyongyang terkena sanksi lebih keras dari Dewan Keamanan PBB termasuk larangan ekspor tekstil dan pembatasan impor minyak secara ketat.

Credit sindonews.com

Ancam Balik Trump, Korut Bilang AS Akan Rasakan Serangan Nuklir Mengerikan

PYONGYANG - Korea Utara yang diancam akan dihancurkan secara total oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman balik. Pyongyang mengatakan, Washington akan merasakan serangan nuklir mengerikan, menyedihkan dan terakhir jika Trump nekat menjalankan ancamannya.

Ancaman balik rezim Kim Jong-un disampaikan melalui kantor berita negara Korut, KCNA, pada hari Rabu.

“AS akan menghadapi serangan nuklir yang mengerikan dan kehancuran yang menyedihkan dan yang terakhir jika Amerika melakukan tindakan perang melawan Korea Utara,” bunyi pernyataan pemerintah Korut.

“AS memasak lagi sebuah 'resolusi sanksi' di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari ancaman dan sanksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya serta blokade untuk melumpuhkan DPRK,” lanjut pernyataan rezim Pyongyang.

”AS menggambarkan pencegahan nuklir Korut untuk membela diri sebagai 'ancaman terbesar bagi perdamaian', tapi tidak lebih dari logika yang memalukan,” imbuh pemerintah Korut. ”Kim dan militernya tidak takut akan sanksi, tekanan atau perang apa pun.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Trump dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB mengancam akan menghancurkan Korea Utara secara total demi membela diri dan sekutunya. Dalam ancamannya, pemimpin Gedung Putih ini kembali mengejek pemimpin Korut Kim Jong-un dengan sebutan “Rocket Man” (manusia roket).

“AS memiliki kekuatan dan kesabaran yang besar, namun jika dipaksa untuk membela diri atau sekutunya, kami tidak punya pilihan selain menghancurkan Korut secara total,” katanya.

”Manusia roket sedang dalam misi bunuh diri untuk dirinya sendiri dan untuk rezimnya,” lanjut Trump. ”Amerika Serikat siap, mau dan mampu, tapi mudah-mudahan ini tidak perlu dilakukan.”

Ancaman Trump ini memicu pro dan kontra di antara sekutu AS. Jepang dan Australia mendukung ancaman presiden AS tersebut. Namun, Jerman mengutuknya.

Kanselir Jerman Angela Merkel tak setuju strategi Trump yang mengumbar ancaman militer. Menurutnya, sanksi dan diplomasi adalah satu-satunya cara untuk membawa negara bersenjata nuklir ke meja perundingan.

”Saya menentang ancaman semacam itu,” kata Merkel kepada penyiar Deutsche Welle saat ditanya tentang pidato Trump di Sidang Majelis Umum PBB.

”Kami menganggap segala bentuk solusi militer sama sekali tidak pantas dan kami bersikeras melakukan solusi diplomatik,” lanjut Kanselir Merkel, seperti dilansir Reuters, Kamis (21/9/2017).

“Dari sudut pandang saya, sanksi dan implementasinya adalah jawaban yang benar, tapi saya menganggap hal lain tentang Korea Utara, salah,” sambung Merkel.

Credit sindonews.com

Perintah Eksekutif Trump: AS Jatuhkan Sanksi ke Bank Asing Mitra Bisnis Korut

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memperberat sanksi terhadap rezim Kim Jong-un di Korea Utara (Korut). Sanksi sepihak ini menargetkan lembaga keuangan atau bank, individu dan perusahaan yang melakukan bisnis dengan Pyongyang.

”Saya mengumumkan sebuah perintah eksekutif baru untuk ditandatangani yang secara signifikan memperluas otoritas untuk menargetkan individu, perusahaan, lembaga keuangan yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korut,” kata Trump.

”Perintah eksekutif baru kami akan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata mematikan,” lanjut Presiden Trump.

Pengumuman disampaikan Trump menjelang acara makan siangnya dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB hari Kamis waktu New York.

Trump juga mengatakan bahwa Bank Sentral China telah memerintahkan bank-bank China lainnya untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.

Dia mengatakan bahwa sektor tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur Korea Utara termasuk yang terkena imbas dari sanksi tambahan AS.

Menurutnya, langkah penjatuhan sanksi ini akan mengganggu jalan perdagangan lainnya untuk Korea Utara, yang merupakan cara untuk menghentikan program senjata nuklirnya. “Toleransi terhadap praktik tercela ini harus diakhiri sekarang,” kata Trump mengacu pada uji coba rudal dan senjata nuklir rezim Kim Jong-un.

Mengutip laporan Reuters, Jumat (22/9/2017), selama pengumuman pada hari Kamis, Trump ditanya para wartawan apakah dialog masih mungkin dilakukan dengan Pyongyang. Dia menjawab;”Mengapa tidak?”.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sanksi ekonomi yang substansial terhadap Korut, termasuk larangan ekspor tekstil negara itu dan membatasi impor minyaknya secara ketat. Sanksi Dewan Keamanan PBB yang didukung China dan Rusia ini sebagai respons atas uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen oleh Pyongyang pada 3 September 2017 lalu.

Credit sindonews.com

Trump Tambah Sanksi Baru Tekan Ekonomi Korea Utara

Sanksi tambahan terhadap Pyongyang menunjukkan bahwa Presiden AS Donald Trump memberi lebih banyak waktu agar tekanan ekonomi semakin membebani Korea Utara hingga negara tersebut menghentikan program nuklirnya. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemberian sanksi baru kepada Korea Utara pada Kamis (22/0). Sanksi lebih ditekankan pada bidang ekonomi, termasuk pada jaringan perdagangan yang kemudian diharapkan akan menekan program rudal dan nuklir Pyongyang.

Trump berhenti mengejar mitra dagang terbesar Korea Utara, China dan memuji "langkah luar biasa" bank sentral yang memerintahkan bank-bank China untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.

Dikutip dari Reuters, sanksi tambahan terhadap Pyongyang menunjukkan bahwa Trump memberi lebih banyak waktu agar tekanan ekonomi membebani Korea Utara hingga menghentikan program nuklirnya. Sebelumnya, Trump memperingatkan kemungkinan tindakan militer kepada Korea Utara jika tak menghentikan program nuklirnya dalam pidato pertamanya kada majelis sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selasa lalu. Trump pun kini masih mmbuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara.

Korea Utara telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Kim Jong Un guna mempercepat program senjata yang dirancang guna memberikannya kemampuan menghadapi Amerika Serikat dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.

Menolak tekanan internasional, Pyongyang justru melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada 3 September dan telah meluncurkan banyak rudal tahun ini, termasuk dua rudal balistik antar benua.

Trump menjelaskan, perintah eksekutif baru secara signifikan memperluas wewenang Amerika Serikat dengan menyasar perusahaan perorangan, lembaga keuangan, yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara guna memberikan tekanan. Tekanan dilakukan dengan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata paling mematikan yang diketahui manusia.

Departemen Keuangan A.S. sekarang memiliki wewenang untuk menargetkan mereka yang melakukan perdagangan barang, jasa atau teknologi yang signifikan dengan Korea Utara. Adapun, Trump tidak menyebut perdagangan minyak negara tersebut.

Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan, kemudian mengatakan bahwa industri energi, medis, pertambangan, tekstil dan transportasi Korea Utara termasuk di antara yang ditargetkan dan bahwa Departemen Keuangan A.S. dapat memberi sanksi kepada siapapun yang memiliki, mengendalikan, atau mengoperasikan bisnisnya dengn Korea Utara.

Empat sumber Reuters sebelumnya mengatakan bahwa bank sentral China telah memberi tahu bank-bank untuk secara ketat menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Menteri Keuangan A.S. Steven Mnuchin mengatakan bahwa bank-bank yang melakukan bisnis di Korea Utara tidak akan diizinkan untuk juga beroperasi di Amerika Serikat.

"Tidak ada bank di negara manapun yang harus digunakan untuk memfasilitasi perilaku merusak Kim Jong Un," kata Mnuchin.

Mnuchin mengatakan bahwa setiap sanksi yang dikeluarkan berdasarkan perintah eksekutif baru yang ditandatangani oleh Trump pada hari Kamis, tidak berlaku surut.

Dewan Keamanan PBB telah dengan suara bulat memberlakukan sembilan putaran sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006. Adapun sanksi terakhir , yang diberikan pada bulan ini dilakukan dengan membatasi pasokan bahan bakar ke negara yang terisolasi tersebut.

Sementara itu, Uni Eropa telah mencapai kesepakatan awal untuk mengenakan sanksi ekonomi lebih besar terhadap Korea Utara, melampaui langkah terakhir PBB.

Trump sebelumnya memperingatkan pemimpin Korea Utara dalam pidato pada sidan majelis PBB, akan secara total menghancurkan Korea Utara jika terancam. Itu adalah ancaman militer Trump yang paling langsung untuk menyerang Korea Utara dan respon terakhirnya atas peluncuran rudal balistik Pyongyang di atas Jepang dan uji coba nuklir bawah tanah.

Namun, Menteri luar negeri Korea Utara tak menggubrisnya dan menyamakan Trump dengan seekor "anjing menggonggong".

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang bertemu dengan Trump pada hari Kamis dan berbicara di Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa sanksi diperlukan untuk membawa Pyongyang ke meja perundingan dan memaksanya untuk melepaskan senjata nuklirnya. Kendati demikian, pihaknya tidak mencari keruntuhan Korea Utara.

"Semua usaha kita adalah mencegah perang pecah dan mempertahankan kedamaian," kata Moon dalam pidatonya. Dia memperingatkan bahwa isu nuklir harus dikelola secara stabil sehingga "bentrokan militer yang tidak disengaja tidak akan menghancurkan perdamaian."

Menteri luar negeri China Wang Yi meminta Korea Utara untuk tidak melangkah lebih jauh dalam "arahan yang berbahaya" dengan program nuklirnya dan mengatakan bahwa negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis.

"Masih ada harapan untuk perdamaian dan kita tidak boleh menyerah Negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar," terangnya.

Credit cnnindonesia.com

AS Bantah Buka Pangkalan Militer di Israel

BRUSSELS - Komando pasukan AS di Eropa atau EUCOM menyatakan, mereka tidak pernah membuka pangkalan militer di Israel. EUCOM menuturkan, fasilitas baru yang turut diresmikan pejabat militer AS adalah fasilitas baru militer Israel.

"Bangunan baru yang terletak di instalasi Israel bukanlah sebuah basis militer AS," kata juru bicara EUCOM, Meghan Henderson dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Sputnik pada Kamis (21/9).

"Pada tanggal 18 September, para pemimpin senior dari militer AS berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita, untuk memperingati pembukaan gedung baru di pangkalan Angkatan Udara Israel," sambungnya.

Sebelumnya, Pejabat militer Israel, Brigadir Jenderal Zvi Haimovitch menyatakan, AS telah membuka pangkalan militer permanen di negaranya. Dia menyebut ini adalah kali pertama bendera AS berkibar di basis militer Israel,

Namun, pernyataan yang dimuat di laman resmi IDF itu direvisi tidak lama kemudian. Dalam pernyataan lanjutan yang dikeluarkan, disebutkan bahwa bukan pangkalan militer, melainkan hanya fasilitas militer AS di Israel.

Seorang sumber militer Israel dalam sebuah pernyataan kepada media Israel, The Times of Israel menuturkan, perwakilan militer AS telah menghubungi IDF untuk meminta perubahan dalam ungkapan.

Credit sindonews.com

AS Minta Penyebutan Pangkalan Militer di Israel Diubah

TEL AVIV - Pejabat militer Israel, Brigadir Jenderal Zvi Haimovitch menyatakan, Amerika Serikat (AS) telah membuka pangkalan militer permanen di negaranya. Ini adalah kali pertama AS membangun pangkalan militer permanen di Israel.

"Basis ini akan terus berada di sini. Ini adalah pertama kalinya kami memiliki bendera Amerika yang berkibar di basis IDF," kata Haimovitch, merujuk pada pasukan pertahanan Israel, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (21/9).

Namun, pernyataan yang dimuat di laman resmi IDF itu direvisi tidak lama kemudian. Dalam pernyataan lanjutan yang dikeluarkannya, disebutkan bahwa bukan pangkalan militer, melainkan hanya fasilitas militer AS di Israel.

Seorang sumber militer Israel dalam sebuah pernyataan kepada media Israel, The Times of Israel menuturkan, perwakilan militer AS telah menghubungi IDF untuk meminta perubahan dalam ungkapan.

Pejabat AS dilaporkan merasa berkewajiban mengoreksi pernyataan militer Israel, karena adanya perbedaan hukum, yakni sebuah "pangkalan militer" memiliki status hukum yang berbeda dengan "fasilitas militer".

Israel sendiri merupakan salah satu mitra utama AS di kawasan Timur Tengah. Mantan Presiden AS Geroger W. Bush menunjuk Israel sebagai sekutu utama non-NATO (MNNA) pada tahun 1989. MNNA lainnya adalah Australia, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Yordania, Selandia Baru, Argentina, Bahrain, Filipina, Thailand, Taiwan, Kuwait, Maroko, Pakistan, Afghanistan dan Tunisia.

Credit sindonews.com

Thailand Penjarakan Biksu Budha karena Kampanye Anti-Islam

BANGKOK - Pemerintah Thailand berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap seorang biksu Buddha radikal, Phra Maha Aphichat Punnajanto yang ditahan oleh polisi karena mengirim pandangan anti-Islam di media sosial. Thailand menganggap Aphicat ancaman bagi keamanan nasional.

Seorang juru bicara pemerintah Thailand, seperti dilansir Reuters pada Kamis (21/9), mengatakan bahwa Aphichat telah diperingatkan di masa lalu bahwa kegiatan di media sosialnya dapat memicu konflik agama.

"Tindakannya merendahkan agama lain dan dianggap tidak tepat. Pemerintah sekarang harus mengambil tindakan hukum terhadapnya," kata juru bicara pemerintah Thailand, Letnan Jenderal Sansern Kaewkamnerd.

Nama Aphicat mulai menonjol pada tahun 2015, ketika dia mendesak umat Budha di seluruh negeri untuk membakar sebuah masjid sebagai pembalasan atas setiap biksu yang terbunuh dalam pemberontakan tersebut.

Biksu yang vokal tersebut juga telah aktif berkampanye untuk menjadikan Buddhisme sebagai agama negara Thailand. Aphichat juga diketahui telah menyuarakan kekaguman Ashin Wirathu.

Wirathu adalah seorang biksu di Myanmar yang terkenal dengan pandangan anti-Muslimnya dan memancing kekerasan terhadap Rohingya. Aphicat melihat tindakan Wirathu sebagai model untuk melindungi Buddhisme di Thailand.

Credit sindonews.com

Rusia Tes Tembak 2 Rudal Balistik Antarbenua Yars dalam 10 Hari

MOSKOW - Pasukan Rudal Strategis Rusia telah menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) RS-24 Yars modern.Tes ICBM yang bisa membawa hulu ledak nuklir ini merupakan yang kedua dalam 10 hari terakhir.

Peluncuran dilakukan pada hari Rabu dari Kosmodrom Plesetsk di barat laut Rusia oleh pasukan divisi rudal ke-14, yang ditempatkan di dekat Kota Yoshkar Ola. Peluncur rudal dengan propelan padat dan berbasis peluncur ini membawa muatan multiple hulu ledak ke target di Kamchatka.

"Uji coba peluncuran rudal Yoshkar-Ola divisi rudal balistik antarbenua RS-24 Yars, dilengkapi hulu ledak yang bisa dilepaskan, tiba di area yang ditentukan pada uji coba di Semenanjung Kamchatka di Plesetsk Test Space Cosmodrom," kata Kementerian Pertahanan Rusia kepada kantor berita TASS.

Kementerian Pertahanan Rusia merilis video peluncuran tersebut, yang dilansir Russia Today semalam (21/9/2017). Menurut kementerian tersebut, tes itu telah mengonfirmasi kemampuan batch dari ICBM, yang merupakan tujuan dari latihan peluncuran rudal.

Uji coba rudal jenis ini sebelumnya dilakukan pada 12 September 2017 dari sebuah silo di Plesetsk.

RS-24 Yars adalah varian modern dari seri rudal Topol-M, yang dirancang untuk menggantikan rudal UR-100N propelan cair terdahulu, yang lebih dikenal dengan SS-19 Stiletto, nama versi NATO.

Rudal Yars melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2007 dan diberi lampu hijau untuk pelayanan militer Moskow dua tahun kemudian.

Lima divisi rudal Rusia saat ini dipersenjatai dengan rudal Yars yang ditempatkan di silo atau di peluncur mobile.

Credit sindonews.com

Latihan Perang Zapad 2017 Berakhir, Rusia Tarik Pasukan dari Belarus

Rusia mulai menarik pasukannya dari Belarus setelah latihan perang Zapad 2017 berakhir pada Rabu (20/9/2017). Foto/function.mil.ru

MOSKOW - Ribuan tentara dan peralatan tempur Rusia mulai ditarik pulang dari Belarus setelah latihan perang Zapad 2017 berakhir. Latihan perang gabungan berskala besar itu telah memicu histeria di kalangan negara-negara NATO.

Penarikan pasukan Moskow diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia.“Pesawat militer Rusia (dan) helikopter yang terlibat dalam berbagai tahap latihan, termasuk yang dilakukan di wilayah Belarusia (Belarus), akan dipindah ke lapangan udara rumah mereka dalam dua hari,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan yang dilansir Interfax, Kamis (21/9/2017).

Latihan perang Zapad 2017 dimulai pada 14 September dan berlangsung sampai Rabu, 20 September 2017. Dalam latihan itu, Rusia mengirim sekitar 3.000 tentara ke Belarus yang berlatih di enam lokasi bersama dengan 7.000 tentara negara tuan rumah.

Sebaliknya, Rusia juga menyambut pasukan Belarus di tiga lokasi, termasuk wilayah Luzhsky, Leningrad.

Data kementerian pertahanan kedua negara menyatakan, kurang dari 13.000 tentara ikut ambil bagian dalam latihan gabungan. Selain itu, sekitar 70 pesawat, 680 kendaraan lapis baja, termasuk 250 tank, 200 senjata artileri, dan 10 kapal perang telah dikerahkan oleh kedua negara.

Sebanyak 90 pengamat asing dari 60 negara diundang untuk memantau latihan tersebut. Namun, manuver besar-besaran ini telah memicu histeria di Barat.

Beberapa kritikus Barat menduga bahwa latihan tersebut mencakup pengambilalihan wilayah. Selain itu, Rusia juga dituduh menempatkan pasukannya secara permanen di Belarus dengan modus latihan gabungan.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo, dan Komandan Pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa; Letnan Jenderal Ben Hodges, kompak mengungkapkan keprihatinan mereka atas latihan gabungan Rusia-Belarus.

Presiden Lituania Dalia Grybauskaite bahkan memusatkan perhatian soal manuver gabungan itu dalam pidatonya baru-baru ini di Sidang Majelis Umum PBB di New York. ”Kremlin sedang mendemonstrasikan skenario agresif terhadap tetangganya,” katanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung manuver gabungan kedua negara itu kemarin yang menambah kegusaran NATO. Namun, Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko mencoba untuk meredam kekhawatiran Barat.

”(Latihan perang) hanya melindungi kedaulatan negara kami, kepentingan nasional kami dan keluarga kami,” ujarnya.

”Kegiatan dan kerjasama militer gabungan antara Belarus dan Rusia dalam latihan ini tidak ditujukan untuk negara-negara ketiga manapun dan hanya bertujuan melindungi kepentingan nasional kami,” lanjut pemimpin Belarus itu usai memantau tahap akhir latihan di Borisov.

Credit sindonews.com

Inggris tangguhkan program pendidikan bagi militer Myanmar

Arsip Foto. Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara dengan Komodor Jerry Kyd, kapten kapal induk HMS Queen Elizabeth, dalam kunjungannya ke kapal, setelah tiba di pangkalan Angkatan Laut Portsmouth, pelabuhan baru, di Portsmouth, Inggris, Rabu (16/8/2017). (REUTERS/Ben Stansall/Pool)

London (CB) - Inggris pada Selasa waktu setempat menyatakan mereka menangguhkan kursus pelatihan pendidikan untuk militer Myanmar karena kekerasan etnis yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine.

London menyatakan merasakan "keprihatinan mendalam" mengenai pelanggaran hak asasi manusia di sana dan tidak akan melanjutkan latihan militer kecuali jika ada "resolusi yang bisa diterima" terhadap krisis Rohingya yang sedang berlangsung.

Kekerasan komunal melanda negara bagian Rakhine di Myanmar sejak militan minoritas muslim Rohingya melancarkan serangan mematikan terhadap pos polisi pada 25 Agustus.

Serangan balasan angkatan darat telah merenggut banyak nyawa dan menyebabkan lebih dari 420.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Aksi militer yang dilakukan terhadap warga Rohingya harus dihentikan," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May kepada Sky News Inggris di New York.

"Tidak akan ada perjanjian pertahanan atau latihan militer Birma lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan sampai ada resolusi untuk isu ini."

Di London, juru bicara pemerintah mengatakan dalam satu pernyataan: "Dengan kekerasan yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine, Burma, krisis kemanusiaan yang disebabkannya, dan keprihatinan kami mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, kami memutuskan untuk menangguhkan kursus pendidikan bagi militer Burma sampai ada resolusi yang bisa diterima bagi situasi terkini."

"Kami menyeru pasukan angkatan darat Burma segera mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan di Rakhine dan memastikan perlindungan seluruh warga sipil, mengizinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi pemerintah sipil sepenuhnya menerapkan rekomendasi Rakhine Advisory Commission".

Komisi berusia setahun pimpinan bekas Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan itu berutgas memulihkan perpecahan antara warga Rohingya dan warga Buddha setempat, mendesak tindakan segera untuk memulihkan perpecahan itu menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Irak lancarkan serangan untuk usir ISIS dari Hawija

PM Irak Haider al-Abadi (Iraqiya TV/via Reuters TV)

Erbil (CB) - Irak melancarkan serangan pada Kamis untuk mengusir ISIS dari Hawija, daerah di barat kota Kirkuk, seperti dilaporkan Reuters.

Serangan tersebut, yang diumumkan Perdana Menteri Haider al-Abadi, terjadi empat hari sebelum referendum kemerdekaan Kurdi, yang dijadwalkan digelar di Irak utara, termasuk Kirkuk.

Abadi menganggap referendum 25 September itu sebagai tindakan melawan konstitusi dan meminta pihak berwenang Kurdi di daerah swatantra itu membatalkannya.

Kirkuk adalah daerah kemelut tempat masyarakat Kurdi menginginkan pemungutan suara kemerdekaan, namun daerah tersebut juga dihuni masyarakat Arab dan Turkmen, yang menentang pemisahan diri dari Irak.

Pasukan Peshmerga Kurdi menguasai Kirkuk setelah tentara Irak mengalami kemunduran ketika melawan ISIS pada 2014, mencegah ladang minyak di kota itu jatuh ke tangan pemberontak.

Pasukan gabungan pimpinan AS memberikan dukungan serangan udara untuk medukung pasukan Irak di Hawija, menurut laporan televisi pemerintah Irak.

Belum jelas apakah rencana otoritas Kurdi mengadakan referendum di Kirkuk akan terpengaruh oleh serangan Irak yang didukung AS di Hawija. Serangan tersebut diperkirakan akan menyebabkan arus keluar pengungsi menuju daerah sekitarnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada minggu lalu mengatakan bahwa hingga 85.000 orang diperkirakan mengungsi dari wilayah Hawija.

Washington pada Rabu mengeluarkan sebuah pernyataan tegas terkait referendum Kurdi.

"Amerika Serikat sangat menentang Referendum kemerdekaan Kurdi di Irak, yang direncanakan akan digelar 25 September," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert.

Kekalifahan, yang dinyatakan ISIS, runtuh pada Juli, ketika pasukan Irak dengan dukungan AS merebut Mosul, ibu kota kelompok tersebut di Irak. Petempur Kurdi Peshmerga ikut dalam perang melawan pemberontak itu.

Credit antaranews.com

Sekjen PBB Minta Presiden Iran Bebaskan Mantan Pejabat PBB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajukan pembebasan warga Amerika Serikat dan mantan Pejabat PBB Baquer Namazi kepada Presiden Hassan Rouhani. (REUTERS/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajukan pembebasan warga Amerika Serikat dan mantan Pejabat PBB Baquer Namazi kepada Presiden Hassan Rouhani.

"Sekretaris Jenderal memang mengangkat isu ini dan sekali lagi mengajukan pembebasan Baquer Namazi atas dasar kemanusiaan," ujar Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/0)

Namazi (80) dan anaknya, Siamak Namazi semula dihukum oleh pengadilan Iran pada Oktober 2016 lalu dihukum 10 tahun penjara. Mereka dituduh melakukan mata-mata dan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Mereka juga didenda US$ 4,8 juta atas dugaan bekerja sama dengan pemerintah asing.

Siamak Namazi sendiri telah ditangkap pada 2015 lalu. Dia adalah warga AS pertama yang ditahan sejak disepakatinya perjanjian program nuklir Iran.

Adapun, tahun lalu, Iran membebaskan empat tahanan AS. Langkah ini sebagai bagian dari pertukaran tahanan di mana AS memberikan grasi kepada tujuh orang Iran dipenjara di Negeri Paman Sam.

Credit CNN Indonesia

UE: Tidak Ada Renegosiasi Kesepakatan Nuklir Iran

NEW YORK - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini mengatakan, semua pihak dalam perjanjian nuklir Iran tetap mematuhi sepenuhnya kesepakatan tersebut. Mogherini menekankan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi mencegah serangan militer ke Iran.

"Ini adalah kesepakatan yang mencegah program nuklir dan berpotensi mencegah intervensi militer," kata Mogherini usai pertemuan P5+1 negara-negara yang meneken kesepakatan tersebut 2015 lalu di Jenewa di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

Menyebut negosiasi itu sebagai sebuah diskusi yang jujur, Mogherini mengatakan bahwa kesepakatan itu dikancah untuk semua pihak agar menyetujui bahwa tidak ada negara yang melanggar persyaratan kesepakatan tersebut.

"Kami semua sepakat mengenai fakta bahwa tidak ada pelanggaran, bahwa aspek terkait program nuklir, yang merupakan kesepakatan semua, sedang digenapi," katanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (21/9/2017).

Dalam sebuah referensi yang jelas mengenai kritik Presidenn Donald Trump baru-baru ini atas kesepakatan itu, Mogherini berpendapat bahwa tidak perlu melakukan negosiasi ulang bagian-bagian dari kesepakatan tersebut.

"Di antara isu yang diangkat dalam pertemuan itu adalah komitmen Washington terhadap kesepakatan tersebut," Mogherini menegaskan.

Berbicara mengenai apakah dia menganggap kesepakatan itu efektif, Mogherini mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan ini harus berada secara eksklusif di dalam lingkup Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang bertugas mengawasi kepatuhan Iran terhadap pengurangan pengayaan uraniumnya.

Mogherini mengatakan penarikan diri AS dari kesepakatan tersebut tidak masuk dalam agenda pertemuan itu. Ia mencatat bahwa pertemuan tersebut tidak membahas skenario apapun yang dihasilkan Washington dalam kesepakatan itu.

"Lingkup kesepakatan nuklir terkait dengan program nuklir Iran. Ada masalah lain yang berada di luar cakupan kesepakatan, dan isu-isu ini dapat ditangani dengan format yang berbeda," katanya kepada wartawan, saat ditanya tentang sikap frustrasi Trump dengan kesepakatan Jenewa itu.

Credit sindonews.com

Iran Tegaskan Kesepakatan Nuklir Tidak Bisa di Negosiasi Ulang

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan kesepakatan Iran dengan kekuatan dunia tidak dapat dinegosiasikan ulang. Ini merupakan respon atas permintaan yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan kesepakatan 2015, Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya yang disengketakan sebagai pengganti meringankan sanksi ekonomi. Presiden AS Donald Trump menyebut kesepakatan itu sebagai "rasa malu" dalam pidatonya yang pertama di PBB.

"Ada beberapa diskusi oleh beberapa orang bahwa kesepakatan nuklir tidak terlalu buruk tapi seharusnya tidak bertahan seperti itu. Ini adalah kesepakatan yang bagus tapi kita harus duduk lagi dan berdebat untuk melihat apakah hal itu dapat diperbaiki. Jika memiliki kekurangan, kami bisa memperbaikinya," Rauhani.

"Mereka diberi tahu dengan jelas dan pasti (oleh kami) bahwa kesepakatan nuklir tidak dapat dinegosiasikan kembali," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (21/9).

Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini. Dia mengatakan, semua pihak dalam perjanjian nuklir Iran tetap mematuhi sepenuhnya kesepakatan tersebut. Mogherini menekankan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi mencegah serangan militer ke Iran.

Menyebut negosiasi itu sebagai sebuah diskusi yang jujur, Mogherini mengatakan bahwa kesepakatan itu dikancah untuk semua pihak agar menyetujui bahwa tidak ada negara yang melanggar persyaratan kesepakatan tersebut.

Dalam sebuah referensi yang jelas mengenai kritik Trump baru-baru ini atas kesepakatan itu, Mogherini berpendapat bahwa tidak perlu melakukan negosiasi ulang bagian-bagian dari kesepakatan tersebut. "Di antara isu yang diangkat dalam pertemuan itu adalah komitmen Washington terhadap kesepakatan tersebut," Mogherini menegaskan.

Credit sindonews.com

Tillerson: Kesepakatan Nuklir Iran Harus Berubah Jika Ingin AS Bertahan

NEW YORK - Kesepakatan nuklir Iran harus diubah jika Amerika Serikat (AS) tetap berada di dalamnya. Hal itu dikatakan diplomat utama AS, yang menunjukkan bahwa pembatasan utama pada program nuklir Iran harus diperluas.

Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, mengatakan bahwa kesepakatan nuklir tersebut harus diubah atau AS tidak akan bertahan.

Tillerson mengatakan klausul "matahari terbenam", di mana beberapa pembatasan kesepakatan mengenai program nuklir Iran berakhir dari tahun 2025, menjadi perhatian khusus.

"Jika kita tetap bertahan dengan kesepakatan Iran maka harus ada perubahan yang terjadi padanya. Ketentuan sunset sebenarnya tidak masuk akal," katanya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/9/2017).

"Itu cuma menendang kaleng di jalan yang sama agar seseorang di masa depan mendapatkan kesepakatan," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran mengekspor kekerasan, pertumpahan darah dan kekacauan. Ia juga menyebut Iran berusaha memproyeksikan pengaruhnya di Yaman, Suriah dan tempat lain di wilayah yang penuh konflik sektarian antara Muslim Sunni dan Syiah

"Kami tidak bisa membiarkan sebuah rezim pembunuh melanjutkan kegiatan yang mendestabilisasi ini sambil membangun rudal berbahaya, dan kita tidak dapat mematuhi sebuah kesepakatan jika memberikan perlindungan untuk pembangunan program nuklir," kata Trump.

Dia menyelamatkan kata-katanya yang paling keras untuk pakta 2015 yang ditandatangani oleh Iran dan enam negara besar di mana Teheran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan kelonggaran sanksi ekonomi.

"Kesepakatan Iran adalah salah satu transaksi terburuk dan paling sepihak yang pernah dilakukan Amerika Serikat. Terus terang, kesepakatan itu memalukan bagi Amerika Serikat, dan saya rasa Anda belum pernah mendengar yang terakhir - percayalah," kata Trump.

Credit sindonews.com

Iran: AS Akan Bayar Mahal Jika Batalkan Kesepakatan Nuklir

NEW YORK - Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan membayar harga yang sangat mahal jika mereka memutuskan untuk membatalkan kesepakatan nuklir Iran. AS di bawah pemerintahan Donald Trump memang sangat tidak menyetujui kesepakatan tersebut, karena dinilai cacat dan hanya menguntungkan Iran.

"AS akan membayar "biaya tinggi" jika memutuskan untuk menghapus kesepakatan nuklir penting antara Teheran dan kekuatan dunia," kata Rouhani saat melakukan wawancara dengan CNN, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (19/9).

"Keputusan seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuk AS, namun pada saat yang sama umumnya akan menurunkan dan memotong kepercayaan internasional yang ditempatkan kepada AS," sambungnya.

Sebelumnya, perwakilan AS dan Iran terlibat dalam perang kata-kata mengenai bagaimana aktivitas nuklir Teheran harus diawasi. Kedua perwakilan itu berdebat sengit dalam pertemuan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.

Dalam pertemuan itu, AS kembali mendesak IAEA untuk melakukan verifikasi, dengan melakukan pemantauan langsung di situs nuklir Iran, termasuk milik militer Teheran. Sementara itu, Iran menyatakan program nuklir mereka akan terus berlanjut dan tidak perlu adanya pemantauan langsung.

IAEA sendiri memiliki wewenang untuk meminta akses ke fasilitas di Iran, termasuk fasilitas militer, jika ada indikasi baru dan kredibel mengenai aktivitas nuklir terlarang di sana.

Namun, kepala IAEA yang baru, Yukiya Amano mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Iran terkait dengan kesepakatan tersebut. "Komitmen terkait nuklir yang dilakukan oleh Iran di bawah JCPOA sedang dilaksanakan. Iran sekarang tunduk pada rezim verifikasi nuklir paling kuat di dunia," ucap Amano.

Credit sindonews.com

Militer Iran Ancam Israel, Bikin Tel Aviv dan Haifa Jadi Debu

TEHERAN - Militer Iran mengancam Israel dengan akan membuat Tel Aviv dan Haifa hancur menjadi debu. Ancaman dibuat menjelang pertemuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela sidang ke-72 Majelis Umum PBB.

Ancaman dilontarkan Panglima Tertinggi Angkatan Darat Republik Islam Iran, Seyyed Abdolrahim Mousavi.

”Kami akan menghancurkan entitas Zionis (Israel) secepat kilat, dan dengan demikian mempersingkat 25 tahun yang masih tersisa,” kata Mousavi. Waktu 25 tahun tersebut mengacu pada ancaman yang pernah disampaikan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahwa Israel akan runtuh dalam waktu seperempat abad ke depan.

”Saya memperingatkan entitas (Zionis Israel) untuk tidak melakukan tindakan bodoh terhadap Republik Islam Iran,” katanya. ”Setiap tindakan bodoh akan membuat Tel Aviv dan Haifa menjadi debu,” lanjut Mousavi, seperti dikutip The Jerusalem Post, semalam (20/9/2017).

Mousavi mengatakan bahwa dunia tidak akan melupakan kejahatan yang dilakukan oleh Israel yang dia sebut sebagai rezim Zionis yang arogan. Ancaman Mousavi yang pertama kali dipublikasikan kantor berita Iran, Tasnim, itu dibuat setelah seorang pejabat Israel membuat pernyataan mengenai kehadiran militer Iran di Suriah.

”Dia (pejabat Israel) harus menundukkan kepala dan menghitung berapa lama lagi dia harus hidup. Setiap kesalahan yang dibuat oleh entitas (Zionis) ini akan membuatnya bertahan kurang dari 25 tahun yang telah berlalu, dan Iran akan menghancurkan entitas ini dengan kecepatan cahaya,” ujar Mousavi tanpa menyebut nama pejabat Israel yang dia maksud.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diperkirakan akan menyampaikan kepada pemerintah Trump tentang kekhawatiran Israel soal ancaman dari aktivitas program nuklir Iran. Netanyahu telah secara vokal melakukan advokasi untuk menentang kesepakatan nuklir antara Iran dengan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, Inggris dan Prancis) pada tahun 2015 silam.

Presiden Trump sendiri juga membenci kesepakatan nuklir Iran yang tercapai di era pemerintahan Barack Obama.

”Gagasan (kesepakatan nuklir) Iran adalah salah satu transaksi terburuk yang pernah saya lihat, setidaknya semaksimal mungkin kesepakatan itu terus berlanjut,” kata Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada pekan lalu.

Credit sindonews.com

Tanpa AS, Puluhan Negara Teken Larangan Penggunaan Nuklir

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara lain memutuskan untuk memboikot perjanjian larangan penggunaan nuklir dalam pertemuan tahunan PBB tersebut. (Reuters)

Jakarta, CB -- Puluhan negara menandatangani larangan penggunaan senata nuklir, ditengah tingginya tensi dunia akibat uji rudal dan nuklir Korea Utara pada Rabu (20/9). Adapun Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara lain memutuskan untuk memboikot acara tersebut dalam pertemuan tahunan tersebut.

Perjanjian larangan tersebut akan berlaku pada 90 hari setelah 50 negara mengesahkannya. Hanya beberapa negara yang akan menyetorkan ratifikasi mereka pada hari yang sama.

"Masih ada sekitar lima belas ribu senjata nuklir yang ada. Kami tidak dapat membiarkan senjata kiamat ini membahayakan dunia dan masa depan anak-anak kita," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saa membuka acara penandatanganan perjanjian, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/9).

Pada awal bulan ini Korea Utara melakukan uji senjata nuklir keenam dan terbesar. Presiden A.S. Donald Trump pun beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup provokatif. Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Korea Utara jika tidak menghentikan aktivitas nuklirnya.

Perjanjian tersebut diadopsi pada bulan Juli oleh dua pertiga dari 193 negara bagian U.N. setelah berbulan-bulan pembicaraan, yang diboikot Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan lainnya. Mereka malah menjanjikan komitmen perjanjian non-proliferasi yang telah berlangsung puluhan tahun dan bertujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir dan senjata.

Amerika Serikat, Inggris dan Perancis termasuk di antara sembilan negara yang diyakini memiliki nuklir.

Terkait kesepakatan nuklir Iran, Presiden Donald Trump menyatakan sudah memiliki keputusan yang akan diumumkan pada Oktoer mendatang. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani berharap Amerika Serikat tetap konsisten dan tidak keluar dari kesepakatan yang dilaksanakan pada 2015kaku

Credit cnnindonesia.com

PBB Ganjar Menlu RI Penghargaan

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dilaporkan telah menerima penghargaan "Agent of Change" dari UN Women, Global Partnership Forum (GPF). Acara penganugerahan ini digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

UN Women dan GPF menyebut bahwa sebagai Menlu Perempuan pertama RI, Retno adalah sosok panutan dan sumber inspirasi bagi jutaan wanita baik di Indonesia maupun dunia.

Sementara itu, Retno dalam pernyatanya menyatakan, penghargaan ini akan menjadi bahan bakar bagi dia untuk bekerja lebih keras lagi. Dia juga menyatakan Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendorong dialog. Melalui dialog, konflik dapat dicegah dan perbedaan mampu dijembatani. Hal ini diakuinya tidaklah terlepas dari “insting keibuan” yang dimilikinya sebagai seorang perempuan.

“Indonesia akan terus berkontribusi pada perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Perempuan telah menjadi kekuatan dan bagian dari solusi untuk menyelesaiakan tantangan dunia," ucap Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (21/9).

“Penganugerahan award ini akan menjadi pendorong agar saya bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras bagi rakyat dan bangsa Indonesia, bagi perdamaian dan kesejahteraan global, serta bagi para wanita di seluruh dunia," sambungnya.

UN Women sendiri adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara GPF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. GPF memiliki komitmen untuk mendukung PBB dalam memajukan pembangunan berkelanjutan.

Credit sindonews.com

RI Dorong Palestina-Israel Berdiri Berdampingan

Menlu Retno Marsudi mendorong Gerakan Non-Blok untuk mendukung pengakuan kedaulatan Palestina. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggalang dukungan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendorong penerapan solusi damai dua negara untuk menyelesaikan masalah pendudukan Israel di Palestina.

"Saya optimistis bahwa two-state solution (solusi damai dua negara) di mana kedua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai," kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina di New York, Amerika Serikat, Selasa malam (19/9).

Solusi damai dua negara mengharuskan Israel mengakui Palestina sebagai negara independen di barat Sungai Yordania. Perbatasan antara kedua negara masih diperdebatkan karena Israel tidak setuju pada gagasan pemimpin Palestina soal perbatasan antara kedua negara.

"Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina."

Dalam pertemuan yang berlangsung di sela pembukaan Sidang Mejelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 itu, Retno juga mendesak seluruh negara GNB untuk mengakui kemerdekaan, kedaulatan, serta status keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Selain itu, Retno juga mendorong negara GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk membujuk pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.

“Indonesia juga mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap konflik Palestina-Israel. Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap nafas diplomasi Indonesia,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan penting bagi negara GNB untuk juga lebih memperhatikan dan meningkatkan bantuan terhadap pembangunan Palestina.

Mantan duta besar RI di Belanda itu mendorong negara GNB untuk meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas yang mampu membantu pembangunan dan penguatan institusi nasional Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Sokong Kemerdekaan Palestina, Menlu Retno Galang Dukungan Gerakan Non-Blok

NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi aktif menggalang dukungan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) guna membantu Palestina merdeka dari Israel.

“Gerakan Non-Blok memiliki kewajiban sejarah, politis dan moral untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB Komite Palestina bertajuk “50 Tahun Okupasi Israel di Palestina”.

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 19 September 2019 waktu setempat.

Menlu perempuan pertama Indonesia ini mengingatkan bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina yang telah berlangsung sejak 1967.

Gencarnya Menlu Retno menggalang dukungan negara-negara GNB itu sebagai komitmen kuat Indonesia untuk perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina. ”Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap napas diplomasi Indonesia,” ucap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (21/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, diplomat top Indonesia ini menyerukan agar GNB mendorong masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Menurutnya, penting bagi anggota GNB untuk mengambil langklah konstruktif agar dapat segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.

”Saya optimistis bahwa two-state solution, d imana kedua negara—Palestina dan Israel—hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai,” ucap Menlu Retno.

Dia mengusulkan 4 langkah yang dapat ditempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, Indonesia mengajak GNB memperkuat upaya bersama untuk meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

”Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia mengharapkan dapat segera mengakuinya,” seru Menlu Retno.

Kedua, Indonesia menyerukan bagi negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina.

Ketiga, Indonesia mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB agar terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflk Palestina-Israel.

Keempat, Indonesia mendorong negara-negara anggota GNB untuk mengambil langkah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. ”Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina,” tutur Retno.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina yang dilakukan melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT ke-7 GNB tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB, Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina.

Credit sindonews.com

Menlu Myanmar: Situasi di Rakhine Siap Meledak

Isu Rohingya kembali menjadi sorotan setelah rangkaian kekerasan lagi-lagi memanas di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

Jakarta, CB -- Tak lama setelah Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa Rakhine sudah stabil, Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, justru mengatakan kondisi di pusat krisis kemanusiaan itu "siap meledak."

Tin mengatakan, konflik akan memanas karena berbagai komunitas di Rakhine masih memendam rasa saling tidak percaya, terutama antara mayoritas Buddha dan minoritas Muslim Rohingya.

"Mereka tidak percaya satu sama lain. Situasi siap meledak," ujar Tin kepada Reuters, Selasa (19/9).

Hasil pengamatan seorang jurnalis AFP di lapangan juga menunjukkan fakta serupa. Menurutnya, militer dan warga Rakhine masih membakar rumah-rumah Rohingya, yang membuat kaum minoritas itu melarikan diri ke Bangladesh.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan isi pidato Suu Kyi selaku pemimpin defacto Myanmar yang untuk pertama kalinya buka suara mengenai Rakhine pada Senin (18/9).

Dalam pidato tersebut, Suu Kyi memastikan bahwa sudah tidak ada lagi bentrokan bersenjata dan operasi pembersihan sejak 5 September lalu.

Penerima Nobel Perdamaian itu juga mengatakan, pemerintah Myanmar sudah mempromosikan harmoni antara Muslim dan mayoritas Buddha di Rakhine.

Suu Kyi bahkan memastikan, Myanmar siap menerapkan rekomendasi dari komisi hak asasi manusia untuk Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan.

Salah satu isi rekomendasi tersebut adalah mengkaji ulang hukum yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan bagi satu etnis. Hukum ini membuat Rohingya tak bisa mendapatkan kewarganegaraan.

Isu Rohingya kembali menjadi sorotan setelah rangkaian kekerasan lagi-lagi memanas di Rakhine. Bentrokan ini bermula ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Militer pun melakukan operasi pembersihan untuk memusnahkan ARSA dari tanah Rakhine. Namun ternyata, militer dan warga sekitar juga mengincar sipil Rohingya hingga merenggut sekitar 1.000 nyawa dan membuat ratusan ribu orang kabur ke Bangladesh.

Myanmar menganggap ARSA sebagai kelompok teroris. Sementara itu, ARSA sendiri mengklaim bahwa mereka menjalankan aksinya demi memperjuangkan hak Rohingya yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan kekerasan di Myanmar.

Credit cnnindonesia.com