Credit republika.co.id
Selasa, 29 Januari 2019
Data 14.200 Orang Positif HIV di Singapura Bocor
Ilustrasi. (Reuters/Kacper Pempel)
Seorang warga Amerika yang telah didakwa atas beberapa tindak kriminal, menurut pihak berwenang Singapura, diduga kuat bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Ia diyakini membocorkan informasi tersebut setelah mendapatkannya dari seorang dokter di Singapura yang memiliki akses terhadap pendaftaran HIV.
"Informasi rahasia mengenai 14.200 orang yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013, dan 2.400 kontak mereka, dimiliki oleh orang yang tidak berwenang," kata Kementerian Kesehatan Singapura dalam sebuah pernyataan.
"Informasi itu telah diungkap secara daring secara ilegal.... Kami mohon maaf atas kecemasan dan kesulitan yang disebabkan oleh insiden ini."
Informasi yang bocor termasuk nama, nomor identifikasi, detail kontak, hasil tes HIV dan informasi medis lainnya.
Akses ke informasi tersebut kini telah diblokir tetapi masih dimiliki oleh orang yang membocorkannya. Pihak Kemenkes Singapura memperingatkan bisa terjadi pembocoran data lanjutan.
Mereka yang terkena dampak saat ini merupakan 5.400 warga Singapura yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013, dan 8.800 warga asing yang didiagnosis positif HIV hingga Desember 2011.
Kementerian kesehatan diinformasikan oleh polisi pekan lalu bahwa informasi rahasia dari pendaftaran HIV kemungkinan telah bocor.
Data tersebut dimiliki oleh Mikhy K. Farrera Brochez, seorang warga negara AS, laki-laki, yang tinggal di Singapura dari 2008 hingga 2016.
Dia dinyatakan bersalah atas penipuan dan pelanggaran terkait narkoba pada Maret 2017, dan dideportasi dari Singapura setelah menyelesaikan hukumannya.
Saat ini, menurut Kemenkes, pria tersebut tidak tinggal di Singapura dan pihak berwenang sedang mencari bantuan dari mitra mereka di luar negeri.
Brochez adalah mitra Ler Teck Siang, seorang dokter pria Singapura, yang memiliki akses ke registri HIV. Dia dinyatakan bersalah pada September karena bersekongkol dengan Brochez dalam kegiatan kriminal, dan dijatuhi hukuman penjara 24 bulan.
Ini merupakan pencurian data besar kedua di negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Singapura, negara kota yang dihuni 5,6 juta orang, ditinggali oleh banyak ekspatriat.
Pada Juni dan Juli tahun lalu, catatan kesehatan 1,5 juta warga Singapura, termasuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dicuri. Insiden ini merupakan pelanggaran data terbesar di Singapura sejauh ini.
Kedua insiden kebocoran data ini, menurut pihak berwenang Singapura, diduga disponsori oleh negara lain.
Credit cnnindonesia.com
Manila Akan Kejar Dalang Serangan Bom Gereja di Filipina Selatan
![Tentara Filipina mengamankan gereja Katedral di Jolo, provinsi Sulu, yang jadi sasaran ledakan bom pada hari Minggu, 27 Januari 2019. [PHILLIPINE STAR]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/27/id_815045/815045_720.jpg)
CB, Jakarta - Filipina bersumpah
akan memburu dan melawan dalang pelaku ledakan bom kembar pada Minggu,
27 Januari 2019. Serangan ini terjadi enam hari setelah di gelarnya
referendum untuk otonomi yang lebih luas di Mindanao, Filipina selatan.
“Musuh negara telah menantang kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan warga negara. Angkatan Bersenjata Filipina akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan ini dan bergegas dalam menghadapi para pelaku kriminal yang murtad,” kata Salvador Panelo, Juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Dikutip dari reuters.com, Senin, 28 Januari 2019, kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Klaim ISIS disampaikan melalui kantor berita Amaq dengan menyebutnya sebagai bom kembar bunuh diri.
Serangan pada Minggu, 27 Januari 2019, terjadi di sebuah gereja
kathedral di Kepulauan Jolo, Provinsi Sulu, Filipina. Ledakan kedua
terjadi di bagian luar gereja yang melukai aparat keamanan saat hendak
ke lokasi ledakan. Serangan ini menewaskan 120 orang.
Kepolisian Filipina masih melakukan investigasi menyusul adanya kecurigaan keterlibatan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS dan terkenal bengis karena tindakan pengeboman dan kebrutalannya.
“Mereka (kelompok pelaku pengeboman) ingin pamer dan menyebarkan kekacauan,” kata Kepala Kepolisian Oscar Albayalde dalam wawancara dengan radio DZMM.
Serangan terhadap gereja kathedral di Kepulauan Jolo menewaskan pula lima aparat keamanan dan 20 aparat kepolisian.
Wilayah Jolo di Filipina selatan terkenal sebagai tempat bercokolnya kelompok-kelompok radikal yang suka melakukan aksi penculikan dan pembajakan. Kelompok garis keras itu, juga memenggal warga negara asing ketika tuntutan uang tebusan tak dipenuhi.
“Musuh negara telah menantang kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan warga negara. Angkatan Bersenjata Filipina akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan ini dan bergegas dalam menghadapi para pelaku kriminal yang murtad,” kata Salvador Panelo, Juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Dikutip dari reuters.com, Senin, 28 Januari 2019, kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Klaim ISIS disampaikan melalui kantor berita Amaq dengan menyebutnya sebagai bom kembar bunuh diri.
Kepolisian Filipina masih melakukan investigasi menyusul adanya kecurigaan keterlibatan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS dan terkenal bengis karena tindakan pengeboman dan kebrutalannya.
“Mereka (kelompok pelaku pengeboman) ingin pamer dan menyebarkan kekacauan,” kata Kepala Kepolisian Oscar Albayalde dalam wawancara dengan radio DZMM.
Serangan terhadap gereja kathedral di Kepulauan Jolo menewaskan pula lima aparat keamanan dan 20 aparat kepolisian.
Wilayah Jolo di Filipina selatan terkenal sebagai tempat bercokolnya kelompok-kelompok radikal yang suka melakukan aksi penculikan dan pembajakan. Kelompok garis keras itu, juga memenggal warga negara asing ketika tuntutan uang tebusan tak dipenuhi.
Credit tempo.co
Abu Sayyaf Diduga Jadi Otak Pengeboman Gereja Filipina
Serangan di gereja Katolik di Jolo, MIndanao pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang. (AFP/Nickee Butlangan)
Faksi Ajang-Ajang disebut bertanggung jawab atas serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di Filipina tersebut, dengan motif balas dendam.
"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Gerry Besana, juru bicara militer Filipina seperti dikutip AFP, Senin (28/1).
Menurut militer, kelompok itu terkait dengan Abu Sayyaf, militan yang kerap melakukan aksi penculikan demi tebusan dan berbasis di Jolo, Mindanao, Filipina Selatan.
"Ya, kami melihat mereka di CCTV. Ada saudara seorang pemimpin [mereka] yang tewas," kata Besana merujuk pada CCTV di luar gereja. "Ia terlihat bersama dua anggota Ajang-Ajang."
Abu Sayyaf juga bertanggung jawab atas serangan terburuk di Filipina pada 2004, ketika mereka meledakkan kapal feri di Manila Bay yang menewaskan 116 orang.
Belum tentu terkait dengan ISIS
Sebelumnya, Kelompok Negara Islam atau ISIS mengklaim berada di balik serangan di gereja tersebut.
Meski begitu, Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.
"Tidak semua anggota Ajang-Ajang pro-ISIS, namun semuanya anggota Abu Sayyaf," ujarnya. "[Ajang-Ajang] tidak berafiliasi dengan ISIS."
Sementara itu, grup pemantau kelompok jihadis SITE Intelligence Group menyebut bahwa ISIS mengklaim dua pengebom bunuh diri meledakkan bom rompi. Padahal, laporan militer menyebut bom kedua yang meledak di gereja diletakkan di sebuah motor di area parkir.
Polisi menduga bom itu diledakkan dengan remot kontrol.
Pihak berwenang Filipina juga tidak menyebut soal keterlibatan ISIS.
Credit cnnindonesia.com
Maduro: Semua Diplomat Venezuela di AS Sudah Pulang
CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro
pada hari Senin waktu Caracas menyambut para diplomat negaranya yang
telah dipanggil pulang dari Amerika Serikat (AS). Dia mengklaim semua
diplomatnya yang bertugas di Amerika telah pulang setelah kedua negara
berseteru.
Penyambutan presiden itu disiarkan stasiun televisi nasional Venezuela. Sang presiden juga menyampaikan pidato.
"Saya ingin menyambut diplomat dari kedutaan (Venezuela) di Amerika Serikat, yang tiba di Caracas," kata Maduro pada pertemuan dengan para diplomat.
Penyambutan presiden itu disiarkan stasiun televisi nasional Venezuela. Sang presiden juga menyampaikan pidato.
"Saya ingin menyambut diplomat dari kedutaan (Venezuela) di Amerika Serikat, yang tiba di Caracas," kata Maduro pada pertemuan dengan para diplomat.
Maduro
mencatat bahwa karyawan konsulat Venezuela di kota-kota AS juga
termasuk yang telah kembali. Menurutnya, tujuh diplomat AS diizinkan
untuk tinggal di Venezuela untuk pembicaraan tentang penciptaan "kantor
kepentingan bersama".
"Saya telah menyetujui visa, semua kekebalan diplomatik dan hak diplomatik untuk sekelompok tujuh diplomat AS, yang ada di sini. Saya ingin (mereka) memiliki kantor di sini di Venezuela yang dapat saya ajak bicara," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik, Selasa (29/1/2019).
Pekan lalu, presiden penerus Hugo Chavez itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah Washington mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro lantas menuntut agar diplomat AS meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam sejak dia memutuskan hubungan diplomatik.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki wewenang sah untuk menyatakan diplomat AS berstatus persona non-grata.
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa Washington dan Caracas akan mengadakan pembicaraan dalam waktu 30 hari tentang penciptaan "kantor kepentingan bersama". Selama periode itu, diplomat dari AS dan kedutaan besar Venezuela akan diizinkan untuk tidak meninggalkan negara tempat mereka bekerja.
Pada 22 Januari, Majelis Nasional atau Parlemen yang dijalankan oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan bahwa Maduro telah merebut kekuasaan. Guaido yang menjadi pemimpin Majelis Nasional memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara negara itu dalam pertemuan akbar di Caracas pada hari berikutnya.
Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada dan Amerika Serikat, mengakui Guaido sebagai presiden interim atau sementara. Sedangkan Kuba, Rusia, Meksiko, Uruguay, China dan beberapa negara lain telah menyatakan dukungannya kepada Maduro sebagai presiden sah Venezuela.
"Saya telah menyetujui visa, semua kekebalan diplomatik dan hak diplomatik untuk sekelompok tujuh diplomat AS, yang ada di sini. Saya ingin (mereka) memiliki kantor di sini di Venezuela yang dapat saya ajak bicara," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik, Selasa (29/1/2019).
Pekan lalu, presiden penerus Hugo Chavez itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah Washington mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro lantas menuntut agar diplomat AS meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam sejak dia memutuskan hubungan diplomatik.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki wewenang sah untuk menyatakan diplomat AS berstatus persona non-grata.
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa Washington dan Caracas akan mengadakan pembicaraan dalam waktu 30 hari tentang penciptaan "kantor kepentingan bersama". Selama periode itu, diplomat dari AS dan kedutaan besar Venezuela akan diizinkan untuk tidak meninggalkan negara tempat mereka bekerja.
Pada 22 Januari, Majelis Nasional atau Parlemen yang dijalankan oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan bahwa Maduro telah merebut kekuasaan. Guaido yang menjadi pemimpin Majelis Nasional memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara negara itu dalam pertemuan akbar di Caracas pada hari berikutnya.
Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada dan Amerika Serikat, mengakui Guaido sebagai presiden interim atau sementara. Sedangkan Kuba, Rusia, Meksiko, Uruguay, China dan beberapa negara lain telah menyatakan dukungannya kepada Maduro sebagai presiden sah Venezuela.
Negara-negara
Uni Eropa telah mengultimatum Maduro untuk menggelar pemilu baru dalam
waktu delapan hari. Jika menolak, nagara-negara seperti Prancis,
Spanyol, dan Jerman akan mengakui Guaido sebagai presiden interim
Venezeula.
Maduro menolak ultimatum Uni Eropa. Baginya, pemilu Venezuela sudah digelar tahun lalu dan partainya, United Socialist Party of Venezuela (PSUV), sebagai pemenang. Dia juga telah diambil sumpah untuk menjabat sebagai presiden yang berkuasa selama enam tahun ke depan.
Namun, pemilu tahun lalu itu tak diakui kubu oposisi dan negara-negara Barat terutama AS. Juan Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru sesumbar menawarkan amnesti kepada Maduro.
Maduro menolak ultimatum Uni Eropa. Baginya, pemilu Venezuela sudah digelar tahun lalu dan partainya, United Socialist Party of Venezuela (PSUV), sebagai pemenang. Dia juga telah diambil sumpah untuk menjabat sebagai presiden yang berkuasa selama enam tahun ke depan.
Namun, pemilu tahun lalu itu tak diakui kubu oposisi dan negara-negara Barat terutama AS. Juan Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru sesumbar menawarkan amnesti kepada Maduro.
Credit sindonews.com
Rusia Tidak Berencana Komunikasi dengan Oposisi Venezuela
MOSKOW
- Juru bicara Kremlin, Dmirty Peskov menekankan, Kremlin belum
melakukan kontak dengan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, dan
tidak memiliki rencana untuk melakukan komunikasi dalam waktu dekat.
Peskov mengatakan, masyarakat Venezuela sendiri harus menyelesaikan situasi di negara itu dalam kerangka konstitusi. Dia lalu menyebut campur tangan eksternal hanya akan memperburuk situasi, sehingga Rusia menghindari ini, tidak seperti negara lain.
"Sekarang, yang utama adalah bahwa Venezuela sendiri harus menyelesaikan semua perbedaan yang mungkin ada di antara mereka dalam kerangka bidang konstitusional," ucap Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).
Peskov mengatakan, masyarakat Venezuela sendiri harus menyelesaikan situasi di negara itu dalam kerangka konstitusi. Dia lalu menyebut campur tangan eksternal hanya akan memperburuk situasi, sehingga Rusia menghindari ini, tidak seperti negara lain.
"Sekarang, yang utama adalah bahwa Venezuela sendiri harus menyelesaikan semua perbedaan yang mungkin ada di antara mereka dalam kerangka bidang konstitusional," ucap Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).
"Satu-satunya
cara kita dapat membantu adalah tidak ikut campur dalam situasi ini,
seperti yang dilakukan beberapa negara secara langsung. Intervensi hanya
memperburuk situasi ini," sambungnya.
Di kesempatan yang sama, Peskov juga menepis laporan bahwa Rusia diduga memastikan perlindungan bagi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Dia juga membantah Moskow sedang membahas kemungkinan bantuan militer dan keuangan kepada Venezuela.
Di kesempatan yang sama, Peskov juga menepis laporan bahwa Rusia diduga memastikan perlindungan bagi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Dia juga membantah Moskow sedang membahas kemungkinan bantuan militer dan keuangan kepada Venezuela.
"Anda
tahu, ini adalah laporan yang berhubungan dengan teori konspirasi.
Dapat dilihat di lapangan, penjaga keamanan di Venezuela, yang menjaga
Maduro, berpikir secara logis. Jangan bereaksi terhadap sebuah
desas-desus," tukasnya.
Credit sindonews.com
Kongres AS Kecam Kebijakan Trump Terhadap Venezuela
WASHINGTON
- Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan yang diambil
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui pemimpin
oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara.
Keputusan Trump pekan lalu memperburuk pertikaian AS dengan pemerintah terpilih Presiden Nicholas Maduro, yang menyebut intervensi Amerika dalam urusan Venezuela sebagai upaya kudeta.
"Kita harus mempelajari pelajaran dari masa lalu dan tidak berada dalam bisnis perubahan rezim atau mendukung kudeta. AS memiliki sejarah panjang intervensi yang tidak tepat di negara-negara Amerika Latin; kita tidak harus pergi ke jalan itu lagi," kata Senator asal Partai Demokrat, Bernie Sanders, mantan calon presiden Demokrat.
Keputusan Trump pekan lalu memperburuk pertikaian AS dengan pemerintah terpilih Presiden Nicholas Maduro, yang menyebut intervensi Amerika dalam urusan Venezuela sebagai upaya kudeta.
"Kita harus mempelajari pelajaran dari masa lalu dan tidak berada dalam bisnis perubahan rezim atau mendukung kudeta. AS memiliki sejarah panjang intervensi yang tidak tepat di negara-negara Amerika Latin; kita tidak harus pergi ke jalan itu lagi," kata Senator asal Partai Demokrat, Bernie Sanders, mantan calon presiden Demokrat.
Tiga
anggota Kongres Demokrat lainnya, Ro Khanna, Ilhan Omar di Minnesota,
dan Tulsi Gabbard, juga mengutuk kebijakan AS tentang Venezuela.
"Kudeta yang didukung AS di Venezuela bukan solusi untuk masalah mengerikan yang mereka hadapi," kata Omar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (28/1).
Omar kemudian mengatakan bahwa alih-alih mengejar kebijakan yang dapat memicu kekerasan dan ketidakstabilan, AS harusnya melakukan upaya untuk memfasilitasi dialog damai di Venezuela.
"Kudeta yang didukung AS di Venezuela bukan solusi untuk masalah mengerikan yang mereka hadapi," kata Omar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (28/1).
Omar kemudian mengatakan bahwa alih-alih mengejar kebijakan yang dapat memicu kekerasan dan ketidakstabilan, AS harusnya melakukan upaya untuk memfasilitasi dialog damai di Venezuela.
Sementara
itu, Gabbard mengatakan, AS sebaiknya membiarkan rakyat Venezuela
menentukan masa depan mereka. "Kami tidak ingin negara lain memilih
pemimpin kami, jadi kami harus berhenti mencoba memilih pemimpin
mereka," ucapnyaa.
Sosialis Demokrat Amerika, yang anggotanya termasuk anggota Kongres Rashida Tlaib dan Alexandria Ocasio-Cortez New York, juga menyebut keputusan Trump untuk melegitimasi Guaido sebagai kudeta yang didukung AS.
Sosialis Demokrat Amerika, yang anggotanya termasuk anggota Kongres Rashida Tlaib dan Alexandria Ocasio-Cortez New York, juga menyebut keputusan Trump untuk melegitimasi Guaido sebagai kudeta yang didukung AS.
Credit sindonews.com
Pemerintahan Trump terima sekutu Guaido sebagai utusan Venezuela di AS
Pemimpin oposisi yang menyatakan diri
sebagai presiden sementara, Juan Guaido, didampingi istrinya Fabiana
Rosales berbicara kepada media setelah menghadiri misa suci di sebuah
gereja di Caracas, Venezuela, 27 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Barria)
Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump mengatakan, Ahad (27/1) , pihaknya telah menerima seorang
perwakilan dari pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai wakil
negara itu di AS.
Dalam satu pernyataan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Washington pada Jumat menerima Carlos Alfredo Vecchio, anggota oposisi Venezuela, sebagai utusan Guaido .
Vecchio diakui sebagai kuasa usaha pemerintah Venezuela untuk AS, dan akan memiliki otoritas terkait urusan diplomatik atas nama Venezuela di AS.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menentang pembangkangan terhadap otoritasnya setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, dengan menyebut pemilihan telah berlangsung penuh kecurangan.
Guaido telah menerima dukungan internasional, termasuk dari AS. Pada Sabtu, diplomat tinggi militer Venezuela di Washington, Kolonel Jose Luis Silva, membelot dari pemerintahan Maduro.
Menurut laporan-laporan yang tersiar, Vecchio meninggalkan Venezuela pada 2014 setelah pemerintah memenjarakan pemimpin oposisi Leopoldo Lopez.
Dalam satu pernyataan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Washington pada Jumat menerima Carlos Alfredo Vecchio, anggota oposisi Venezuela, sebagai utusan Guaido .
Vecchio diakui sebagai kuasa usaha pemerintah Venezuela untuk AS, dan akan memiliki otoritas terkait urusan diplomatik atas nama Venezuela di AS.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro menentang pembangkangan terhadap otoritasnya setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, dengan menyebut pemilihan telah berlangsung penuh kecurangan.
Guaido telah menerima dukungan internasional, termasuk dari AS. Pada Sabtu, diplomat tinggi militer Venezuela di Washington, Kolonel Jose Luis Silva, membelot dari pemerintahan Maduro.
Menurut laporan-laporan yang tersiar, Vecchio meninggalkan Venezuela pada 2014 setelah pemerintah memenjarakan pemimpin oposisi Leopoldo Lopez.
Credit antaranews.com
Lengserkan Maduro, Oposisi-Militer Venezuela Gelar Pembicaraan Rahasia
CARACAS
- Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan, pihaknya saat ini
sedang melakukan negosiasi rahasia dengan pejabat pemerintah dan
militer negara itu dalam upaya untuk memaksa Presiden Nicolas Maduro
untuk mundur.
Dalam sebuah wawancara dengan media Amerika Serikat (AS), Washington Post, Guaido mengatakan, upaya untuk melengserkan Maduro adalah sebuah upaya yang rumit dan sulit, yang membutuhkan campur tangan banyak pihak.
"Kami telah melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintah, warga sipil dan militer. Ini adalah masalah yang sangat rumit, yang melibatkan keamanan pribadi. Kami bertemu dengan mereka, tetapi diam-diam," kata Guaido dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).
Dalam sebuah wawancara dengan media Amerika Serikat (AS), Washington Post, Guaido mengatakan, upaya untuk melengserkan Maduro adalah sebuah upaya yang rumit dan sulit, yang membutuhkan campur tangan banyak pihak.
"Kami telah melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintah, warga sipil dan militer. Ini adalah masalah yang sangat rumit, yang melibatkan keamanan pribadi. Kami bertemu dengan mereka, tetapi diam-diam," kata Guaido dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).
Sementara
itu, melalui akun Twitternya, Guaido meminta para pendukungnya untuk
mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa baru yang dijadwalkan akan
digelar pada hari Rabu dan Sabtu mendatang.
"Pada hari Rabu, sebuah demonstrasi massa akan diadakan, dan saya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Unjuk rasa lain akan diadakan pada hari Sabtu," kicau Guaido.
"Pada hari Rabu, sebuah demonstrasi massa akan diadakan, dan saya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Unjuk rasa lain akan diadakan pada hari Sabtu," kicau Guaido.
Dia
juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk
mempromosikan penghormatan terhadap HAM di negara itu, untuk mengakhiri
perebutan kekuasaan, dan juga untuk memastikan kemungkinan menerima
bantuan kemanusiaan.
Credit sindonews.com
Senin, 28 Januari 2019
AS Mulai Bikin Bom Nuklir Baru, Tak Sengeri Bom Hiroshima
Senjata nuklir Amerika Serikat yang ditempatkan di Vandenberg Air Force Base di California. Foto/REUTERS/Kacper Pempel
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah mulai membuat hulu ledak nuklir baru dengan kekuatan rendah untuk misil Trident. Daya ledak bom nuklir terbaru ini tidak separah dari bom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang.
Langkah Washington ini telah diperingatkan para pendukung kontrol senjata dapat menurunkan ambang batas untuk konflik nuklir.
Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) mengumumkan dalam email bahwa mereka telah mulai membuat senjata di pabrik senjata nuklir Pantex di Texas. Produksi hulu ledak nuklir ini seperti yang diperintahkan dalam dokumen Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjauan Postur Nuklir (NPR) Pemerintah Donald Trump tahun lalu.
NNSA mengatakan yang pertama dari hulu ledak baru telah keluar dari jalur produksi dan itu sesuai jadwal untuk mengirimkan batch pertama—nomor yang tidak ditentukan, yang disebut sebagai "kemampuan operasional awal"—sebelum akhir September.
Senjata baru, W76-2, adalah modifikasi dari hulu ledak Trident yang telah ada. Stephen Young, perwakilan senior Washington dari Union of Concerned Scientists, mengatakan hasilnya kemungkinan besar telah dipotong dengan mengambil satu tahap dari dua tahap asli pembuatan perangkat termonuklir W76.
"Seperti yang dapat kami katakan, satu-satunya persyaratan adalah mengganti tahap sekunder, atau tahap kedua, dengan versi dummy, yang merupakan apa yang mereka lakukan setiap kali mereka menguji terbang rudal," kata Young.
Dia menambahkan bahwa jumlah tritium dan isotop hidrogen, juga dapat disesuaikan. Hasilnya adalah mengurangi daya ledaknya dari 100 kiloton TNT, menjadi sekitar lima kiloton. Daya ledak tersebut sekitar sepertiga dari kekuatan bom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.
Pemerintahan Trump berargumen bahwa pengembangan senjata dengan hasil rendah akan membuat perang nuklir lebih kecil kemungkinannya, dengan memberikan AS pencegah yang lebih fleksibel.
Argumen itu dinilai akan melawan persepsi musuh Washington, terutama Rusia. Menurut pemerintah Trump, AS akan menolak menggunakan persenjataan yang menakutkan dalam menanggapi serangan nuklir terbatas terlebih daya ledak rudal-rudalnya saat ini berada dalam kisaran ratusan kiloton yang bisa memakan korban sipil tak terhitung.
"Senjata dengan hasil rendah membantu memastikan bahwa musuh potensial menganggap tidak ada keuntungan yang mungkin terjadi dalam eskalasi nuklir terbatas, membuat kemungkinan kerja nuklir lebih kecil," bunyi dokumen NPR 2018.
Banyak kritik mengatakan itu adalah skenario optimistis yang mengasumsikan tidak akan ada kesalahan perhitungan di pihak AS.
"Ada banyak skenario lain, terutama dengan seorang presiden yang merasa bangga dengan ketidak-terdugaannya dan telah benar-benar bertanya; 'Mengapa kita tidak dapat menggunakan senjata nuklir kita?'," Kata Young, seperti dikutip The Guardian, Senin (28/1/2019).
Hans Kristensen, direktur proyek informasi nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan hulu ledak baru itu menandai terobosan tajam dari kebijakan administrasi Barack Obama untuk tidak membuat senjata atau kemampuan baru. Dia mengatakan produksi bom nuklir yang baru itu berisiko memicu perlombaan senjata dengan Rusia yang melibatkan senjata nuklir yang lebih kecil.
"Sejauh mana hal ini menandakan kesediaan baru dari AS untuk mulai menggunakan senjata nuklir strategis dengan cara taktis dan sangat terbatas di awal potensi konflik?," tanya Kristensen.
"Terus terang, misi yang menjalar adalah kekhawatiran terbesar saya tentang ini," ujarnya.
Ada serentetan perkembangan yang menandakan bahwa perlombaan senjata baru semakin meningkat. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan generasi baru senjata Rusia, dan Moskow diduga mengembangkan rudal jelajah yang dilarang di bawah Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.
Trump telah menyatakan dia akan mengeluarkan AS dari perjanjian INF 1987, dan pemerintahnya diharapkan untuk mulai meninggalkan perjanjian itu mulai Februari.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1374219/42/as-mulai-bikin-bom-nuklir-baru-tak-sengeri-bom-hiroshima-1548671617
https://international.sindonews.com/read/1374219/42/as-mulai-bikin-bom-nuklir-baru-tak-sengeri-bom-hiroshima-1548671617
Utusan HAM PBB Tuntut Panglima Militer Myanmar Diadili
Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee. Foto/Istimewa
DHAKA - Penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia menambahkan bahwa menahan pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan diperlukan sebelum para pengungsi yang melarikan diri kembali ke negara itu.
Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara dalam perjalanan ke Thailand dan Bangladesh, di mana ia bertemu para pejabat dan pengungsi Rohingya yang diusir dari negara bagian Rakhine barat setelah penumpasan tentara pada tahun 2017.
"Min Aung Hlaing dan yang lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bagian lain Myanmar," kata Lee, yang dilarang dari negara itu, merujuk pada panglima militer Myanmar.
Wawancara ini menandai pertama kalinya Lee secara terbuka menyerukan panglima militer untuk diadili karena genosida. Sebuah misi pencari fakta PBB di Myanmar tahun lalu mengatakan bahwa kampanye militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan, diatur dengan niat genosida dan merekomendasikan Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan kejahatan paling buruk di bawah hukum internasional.
Sejak Agustus 2017 sekitar 730 ribu Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak.
"Agar pemulangan terjadi para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, karena mengirim kembali para pengungsi tanpa pertanggungjawaban akan benar-benar memperburuk atau memperpanjang situasi mengerikan di Myanmar," ujar Lee.
"Dan kemudian kita akan melihat siklus pengusiran lagi," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).
Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Negara itu sebelumnya telah menyangkal hampir semua tuduhan yang dibuat oleh para pengungsi terhadap pasukannya, yang katanya terlibat dalam operasi kontra-terorisme yang sah.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1373746/40/utusan-ham-pbb-tuntut-panglima-militer-myanmar-diadili-1548487599
Putin Siap Bantu Filipina Perangi Teror Usai Bom Gereja
Presiden Rusia, Vladimir Putin, siap membantu Filipina memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan siap membantu Filipina dalam memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1).
"Saya berharap dalang dan pelaku kejahatan ini akan mendapat hukuman setimpal. Saya ingin menegaskan kembali kesiapan kami untuk lebih meningkatkan interaksi dengan mitra Filipina dalam memerangi ancaman teroris dalam semua bentuk dan manifestasinya," kata Putin, Senin (28/1).
Dalam pesan yang diunggah melalui situs kantor pemimpin Rusia tersebut, Putin juga mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait insiden tersebut.
Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina mulai menjauh dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, dan mendekatkan diri ke Rusia dan China.
Rusia dan Filipina bahkan sudah membicarakan sejumlah kemungkinan jual beli senjata. Namun, Putin tak menjabarkan lebih lanjut bantuan yang dimaksud dalam pernyataannya.
Selain Putin, sejumlah pemimpin lain juga mengucapkan belasungkawa, mulai dari Paus Fransiskus hingga Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.
Dalam sebuah kicauan di akun Twitter resminya, Trudeau menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pengecut yang tercela.
Indonesia juga menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut dan berharap korban terluka segera pulih.
Insiden tersebut terjadi di sebuah katedral di Jolo, Mindanao, pada Minggu (27/1) pagi, tepat saat misa pertama dilaksanakan. Bom susulan meledak sesaat setelah para tentara merespons ledakan pertama.
Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang disebut-sebut paling mematikan di Jolo dalam beberapa tahun terakhir itu. Pulau ini sendiri merupakan basis kelompok Islam garis keras Abu Sayyaf.
Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.
"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP.
Duterte sendiri dilaporkan sangat geram karena serangan ini terjadi tak lama setelah pengesahan undang-undang untuk memperluas otonomi di daerah mayoritas Muslim di Mindanao.
Undang-undang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Daerah otonomi itu mencakup sebagian besar wilayah Mindanao, termasuk Sulu, lokasi gereja target pemboman itu berada.
Namun, Sulu menolak undang-undang yang memberikan otonomi lebih luas tersebut, meski mereka masih menjadi bagian daerah tersebut setidaknya hingga 2022 mendatang.
Credit CNN Indonesia
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128181630-134-364524/putin-siap-bantu-filipina-perangi-teror-usai-bom-gereja
Duterte Berang soal Serangan Bom Ganda di Gereja Filipina
Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Reuters/Erik De Castro)
Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo, Filipina selatan, dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1).
"Dia (Duterte) sangat marah. Selain itu, dia juga kecewa karena meskipun proses perdamaian (di Filipina) terus dilakukan, masih ada pasukan tertentu yang menebar teror dan membunuh orang-orang," kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam jumpa pers di Manila, Senin (28/1).
Panelo mengatakan sang presiden telah memerintahkan angkatan bersenjata Filipina (AFP) "untuk menjaga keamanan warga sipi, merawat korban terluka, dan memberikan bantuan kepada keluarga korban."
Dia juga mengatakan Duterte akan terbang ke Jolo pada Senin sore untuk meninjau lokasi bom di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel.
"Dia telah memerintahkan AFP untuk melakukan langkah-langkah mencegah insiden seperti ini terulang lagi," ujar Panelo seperti dikutip The Inquirer.
Dalam kesempatan itu, Panelo enggan berkomentar banyak ketika ditanyai apakah insiden bom berkaitan dengan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina yang baru-baru ini disahkan pemerintah.
Undang-undang yang baru disahkan itu merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.
Konflik tersebut telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.
"Dia akan menunggu penyelidikan. Tentu saja, kami menyadari bahwa ISIS mengklaim (insiden itu) tapi dalam jumpa pers lainnya salah satu kelompok teroris lain juga mengaku bertanggung jawab atas insiden itu, jadi kita harus menunggu penyelidikan, siapa pelakunya dan apakah itu kelompok atau individu," tutur Panelo.
Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan sabuk peledak yang dikenakan di dalam gereja dan tempat parkir mobil.
Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Islam garis keras, Abu Sayyaf.
Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.
"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP.
Credit CNN Indonesia
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128165105-106-364496/duterte-berang-soal-serangan-bom-ganda-di-gereja-filipina
ISIS mengaku tewaskan 30 tentara Nigeria
Sebuah kendaraan militer rusak di Kota Gudumbali setelah serangan oleh para anggota ISIS di Afrika Barat (ISWA), Nigeria, 11 September 2018. (REUTERS/Kolawole Adewale)
Kairo (CB) - Kelompok bersenjata ISIS mengatakan telah menewaskan 30 tentara Nigeria dalam serangan pada Sabtu (26/1) di Negara Bagian Borno, pernyataan yang dibantah Angkatan Bersenjata Nigeria.
Juru bicara militer Nigeria mengatakan serangan pemberontak terhadap pasukan di Desa Logomani di Borno berhasil dicegat pada Sabtu. Delapan tentara mengalami cedera, namun tidak ada yang mengalami luka serius.
ISIS pada Minggu(27/1) mengklaim bertanggung jawab atas serangan di desa yang mereka sebut sebagai Lomani, menurut satu pernyataan yang dirilis kantor berita ISIS, Amaq.
ISIS di Afrika Barat atau Islamic State in West Africa (ISWA), yang terpisah dari kelompok ekstremis Boko Haram pada 2016, melancarkan sejumlah serangan di timur laut Nigeria dalam beberapa bulan terakhir.
Borno merupakan negara bagian paling parah yang dilanda sejumlah serangan oleh kelompok garis keras, yang menyerang pangkalan militer dalam beberapa bulan terakhir. Dengan latar belakang itulah keamanan menjadi isu utama dalam kampanye menjelang pemilu presiden pada 16 Februari mendatang.
"Hanya delapan dari tentara kami yang mengalami cedera, empat tentara sejak itu telah dievakuasi ... sedangkan empat tentara lagi sedang menjalani perawatan," kata juru bicara militer.
Credit AntaraNews
https://m.antaranews.com/berita/792426/isis-mengaku-tewaskan-30-tentara-nigeria
Beginilah Detik-detik Jet Tempur AS dan Kanada Cegat Pesawat Pengebom Nuklir Rusia di Alaska
Jet tempur F-22 - Google
CB - Dua pesawat pengebom Rusia mendekati wilayah udara Amerika Utara di lepas pantai Alaska, Angkatan Udara AS dan Kanada dengan empat pesawat tempur mencegat pesawat pengebom tersebut, Sabtu (26/01/2019).
Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara mengatakan bahwa dua jet tempur F-22 dan dua pesawat tempur CF-18 mengidentifikasi dua pesawat pengebom strategis Rusia Tu-160 Blackjack (jenis Heavy bomber) yang memasuki area yang dipatroli oleh Angkatan Udara Kerajaan Kanada pada Sabtu pagi.
Tu-160 merupakan bomber canggih yang bisa mengangkut bom nuklir.
Kedua pesawat "tetap berada di wilayah udara internasional", menurut The North American Aerospace Defense Command (NORAD).
Para pejabat mengatakan "NORAD secara positif mengidentifikasi 2x pesawat pengebom strategis Blackjack Rusia Tu-160 yang memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Kanada".
NORAD men-tweet: "Sebuah pesawat tempur E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 dari NORAD secara positif mengidentifikasi 2x pembom strategis Blackjack Tu-160 Rusia yang memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Kanada pada 26 Januari 2019."
"Pesawat pengebom tetap berada di wilayah udara internasional dan tidak memasuki wilayah berdaulat."
pesawat tempur CF-18 ()
Angkatan Udara AS mengirim pesawat dari pangkalan udara mereka di Alaska.
Ini adalah penerbangan Rusia pertama yang berada di dekat Amerika Utara tahun ini.
Pada September, jet tempur Angkatan Udara AS dua kali dipaksa mencegat dua pesawat pengebom Rusia di lepas pantai Alaska.
Intersepsi pertama terjadi pada 1 September tahun lalu ketika sepasang pesawat pengebom Rusia lainnya terbang di dekat daerah itu.
Pesawat-pesawat itu juga dicegat oleh jet tempur F-22 setelah mereka menyeberang ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Alaska di selatan Kepulauan Aleut.
Kemudian dua minggu kemudian, dua lagi pesawat pengebom Rusia terlihat di daerah yang sama.
Komandan NORAD Jenderal Terrence J. O'Shaughnessy mengatakan, "Tanah air tidak lagi menjadi tempat perlindungan dan kemampuan untuk mencegah dan mengalahkan ancaman terhadap warga negara kita."
"Infrastruktur vital dan lembaga-lembaga nasional dimulai dengan berhasil mendeteksi, melacak dan mengidentifikasi pesawat-pesawat kepentingan yang mendekat secara positif."
"Wilayah udara AS dan Kanada."
Credit TRIBUNBATAM.id
http://batam.tribunnews.com/amp/2019/01/28/beginilah-detik-detik-jet-tempur-as-dan-kanada-cegat-pesawat-pengebom-nuklir-rusia-di-alaska
Batu Asal Bulan yang Ditemukan Kru Apollo 14 Berasal dari Bumi?
CB, Virginia – Salah satu batu asal Bulan yang ditemukan oleh kru Apollo 14 pada 1971 tampaknya berasal dari Planet Bumi.
Batu ini diduga berusia paling tua dan terbentuk pada era yang sama saat Planet Bumi terbentuk yaitu 4 – 4.1 miliar tahun lalu.
“Batu ini terletak 12.4 mil (sekitar 20 kilometer) di bawah lapisan kulit bumi tapi uniknya batu ini ditemukan di permukaan bulan,” begitu dilansir Sputnik News pada Ahad, 27 Januari 2019.
Temuan mengenai asal muasal batu Bulan itu diumumkan oleh lembaga analisis Planetary Science Letters. Sebelum pengumumkan ini dilakukan, batu tertua di bumi yang berhasil ditemukan berusia sekitar 2 miliar tahun.
Batu asal Bulan itu ditemukan kru Apollo 14, yang memang ditugasi untuk mengumpulkan contoh bebatuan dari permukaan Bulan saat eksplorasi pada 1971. Sejak itu, para ilmuwan mempelajari batu-batu ini secara metodis dan akhirnya sampai ke batu tertua tadi, yang berada pada akhir daftar.
Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA mengatakan menemukan sejumlah mineral seperti quartz dan feldspar di batu tertua tadi. Ini merupakn mineral yang umum ditemukan di bumi tapi jarang ditemukan di Bulan.
Menggunakan teknik analisis molekul, ahli bisa mengetahui batu itu terbentuk pada kedalaman berapa kilometer. Ada kemungkinan kecil batu tertua ini memang berasal dari Bulan.
Namun, batu ini berbeda dengan semua sampel batu asal Bulan lainnya karena tingginya kandungan mineral asal Bumi. Jika batu itu berasal dari Bulan, maka batu ini harus terbentuk di inti satelit Bumi itu tapi kemudian muncul di permukaan.
Ada teori yang mengatakan Bulan awalnya merupakan bagian dari Bumi, yang terpisah karena adanya tabrakan asteroid besar pada awal terciptanya planet ini.
Peneliti dari Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA, David Kring, mengatakan langkah berikutnya setelah penemuan ini adalah mencari tanda mineral yang mirip pada sampel batu Bulan untuk mengetahui Bumi pada saat usianya masih muda.
“Ini temuan luar biasa yang membantu memberikan gambaran lebih baik mengenai Planet Bumi pada awal, dan serangan asteroid yang terjadi dan memodifikasi planet kita pada awal kehidupan,” kata Kring seperti dilansir media Vice terkait batu asal Bulan ini.
Batu ini diduga berusia paling tua dan terbentuk pada era yang sama saat Planet Bumi terbentuk yaitu 4 – 4.1 miliar tahun lalu.
“Batu ini terletak 12.4 mil (sekitar 20 kilometer) di bawah lapisan kulit bumi tapi uniknya batu ini ditemukan di permukaan bulan,” begitu dilansir Sputnik News pada Ahad, 27 Januari 2019.
Temuan mengenai asal muasal batu Bulan itu diumumkan oleh lembaga analisis Planetary Science Letters. Sebelum pengumumkan ini dilakukan, batu tertua di bumi yang berhasil ditemukan berusia sekitar 2 miliar tahun.
Batu asal Bulan itu ditemukan kru Apollo 14, yang memang ditugasi untuk mengumpulkan contoh bebatuan dari permukaan Bulan saat eksplorasi pada 1971. Sejak itu, para ilmuwan mempelajari batu-batu ini secara metodis dan akhirnya sampai ke batu tertua tadi, yang berada pada akhir daftar.
Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA mengatakan menemukan sejumlah mineral seperti quartz dan feldspar di batu tertua tadi. Ini merupakn mineral yang umum ditemukan di bumi tapi jarang ditemukan di Bulan.
Menggunakan teknik analisis molekul, ahli bisa mengetahui batu itu terbentuk pada kedalaman berapa kilometer. Ada kemungkinan kecil batu tertua ini memang berasal dari Bulan.
Namun, batu ini berbeda dengan semua sampel batu asal Bulan lainnya karena tingginya kandungan mineral asal Bumi. Jika batu itu berasal dari Bulan, maka batu ini harus terbentuk di inti satelit Bumi itu tapi kemudian muncul di permukaan.
Ada teori yang mengatakan Bulan awalnya merupakan bagian dari Bumi, yang terpisah karena adanya tabrakan asteroid besar pada awal terciptanya planet ini.
Peneliti dari Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA, David Kring, mengatakan langkah berikutnya setelah penemuan ini adalah mencari tanda mineral yang mirip pada sampel batu Bulan untuk mengetahui Bumi pada saat usianya masih muda.
“Ini temuan luar biasa yang membantu memberikan gambaran lebih baik mengenai Planet Bumi pada awal, dan serangan asteroid yang terjadi dan memodifikasi planet kita pada awal kehidupan,” kata Kring seperti dilansir media Vice terkait batu asal Bulan ini.
Credit tempo.co
Konglomerat Saudi al Amoudi Dikabarkan Bebas dari Penjara
Ilustrasi. (Foto: Diolah dari thinkstock)
Diketahui, Amoudi lahir di Dessie, Ethiopia pada Juli 1946. Dia ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pada 2017.
"Amoudi sudah dibebaskan dari penjara Arab Saudi," kata keterangan resmi kantor perdana menteri tersebut melalui akun Twitter. "Kami mendoakan Mohammed Al Amoudi dapat pulang dengan selamat ke Ethiopia."
Namun mengutip AFP, pembebasan taipan itu belum dapat dikonfirmasi sumber dari Arab Saudi.
Amoudi sendiri memiliki bisnis di sektor energi, pertanian dan konstruksi yang beroperasi di sejumlah negara. Dia ditangkap terkait dengan langkah antikorupsi Pangeran Saudi Mohammed bin Salman terhadap pejabat dan pebisnis negara tersebut.
Pada Mei 2018, Abiy mengumumkan dirinya berhasil mengamankan pembebasan 1.000 warganya yang dipenjara pemerintah Arab Saudi, Sabtu.
"Kami menuntut pembebasan warga kami dan Putra Mahkota (Mohammed bin Salman) merespons secara positif," kata Abiy dalam pidato di Ibu Kota Etiopia, Addis Ababa seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu.
Dia juga sebelumnya mengupayakan pembebasan konglomerat Mohammed Hussein Al-Amoudi, yang membangun kekaisaran bisnis yang besar di Ethiopia, yang mempekerjakan hampir 70 ribu orang.
Credit cnnindonesia.com
Iran: Jika Perlu, Kami Akan Menyerang untuk Pertahankan Diri
TEHERAN
- Panglima militer Iran mengatakan bahwa pihaknya mungkin dapat
mengadopsi taktik militer ofensif untuk melindungi kepentingannya,
sambil terus mematuhi doktrin pertahanannya yang luas.
Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan bahwa militer Iran akan mengadopsi taktik ofensif ketika hal itu dianggap perlu.
"Ada, di antara strategi luas negara kami, strategi defensif, kami mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah dan kepentingan nasional negara itu," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan.
Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan bahwa militer Iran akan mengadopsi taktik ofensif ketika hal itu dianggap perlu.
"Ada, di antara strategi luas negara kami, strategi defensif, kami mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah dan kepentingan nasional negara itu," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan.
“Namun,
ini tidak berarti bahwa kami akan bertindak secara eksklusif hanya
dengan mengandalkan taktif defensif dan pasif dalam tingkat operasional
dan pendekatan taktis kami," sambungnya, seperti dilansir PressTV pada
Minggu (27/1).
Dia mengatakan Iran tidak memiliki niat untuk merebut wilayah asing atau merusak kepentingan asing. Namun, dia menegaskan untuk melindungi pencapaian dan kepentingan Iran, Teheran dapat mengadopsi pendekatan ofensif.
Dia mengatakan Iran tidak memiliki niat untuk merebut wilayah asing atau merusak kepentingan asing. Namun, dia menegaskan untuk melindungi pencapaian dan kepentingan Iran, Teheran dapat mengadopsi pendekatan ofensif.
"Jika
seseorang berusaha untuk menyerang negara kita, jika tanda-tanda dan
bukti (agresi semacam itu) terdeteksi, Iran tidak akan duduk diam
sehingga kepentingan negara dan ketenangan negara terancam," tukasnya.
Credit sindonews.com
Afrika Selatan Tolak Upaya Penggulingan Pemerintah di Venezuela
NEW YORK
- Afrika Selatan menegaskan menentang setiap upaya perubahan yang tidak
semestinya atau tidak konstitusional dari pemerintah di Venezuela.
Tentangan itu disampaikan Duta Besar Afrika Selatan untuk PBB, Jerry
Matjila.
Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas situasi di Venezuela, Matjila mengatakan DK harusnya tidak dijadikan panggung untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah.
Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas situasi di Venezuela, Matjila mengatakan DK harusnya tidak dijadikan panggung untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah.
"DK
PBB seharusnya tidak pernah menjadi instrumen yang memvalidasi
perubahan inkonstitusional dari pemerintah mana pun," ucap Matjila dalam
sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (27/1).
Dia kemudian mencatat bahwa Venezuela telah mengadakan pemilihan presiden pada 20 Mei 2018, yang digelar sesuai hukum berlaku di negara itu. Di mana dalam pemilihan itu, Nicolas Maduro kembali terpilih sebagai Presiden Venezuela.
Dia kemudian mencatat bahwa Venezuela telah mengadakan pemilihan presiden pada 20 Mei 2018, yang digelar sesuai hukum berlaku di negara itu. Di mana dalam pemilihan itu, Nicolas Maduro kembali terpilih sebagai Presiden Venezuela.
"Atas
dasar inilah Presiden Afrika Selatan, Tuan Cyril Ramaphosa, memberi
selamat kepada Maduro setelah pelantikannya untuk masa jabatan keduanya.
Setiap keluhan atau perselisihan harus diselesaikan secara damai
melalui mekanisme dan proses yang tepat sebagaimana diatur dalam
konstitusi Venezuela dan undang-undang pemilihannya, tanpa pengaruh
eksternal," ucapnya.
Matjila menambahkan dia mendukung pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Davos pada 24 Januari 2019, di mana Guterres mendesak pengurangan ketegangan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Venezuela.
Matjila menambahkan dia mendukung pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Davos pada 24 Januari 2019, di mana Guterres mendesak pengurangan ketegangan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Venezuela.
Credit sindonews.com
Rusia: AS Coba Kelola Langsung Situasi di Venezuela
MOSKOW
- Rusia menyebut langkah Amerika Serikat (AS) untuk menunjuk utusan
khusus baru untuk Venezuela adalah upaya untuk secara langsung mengelola
situasi di negara Amerika Latin itu.
"Ini adalah upaya Washington untuk mulai secara langsung mengelola situasi politik di Venezuela yang dianggap elit AS sebagai pengikut masa depan mereka di kawasan itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Maria Zakharova.
"Mereka sudah 'memulihkan' demokrasi di Irak, serta di Libya. Mereka gagal di Suriah, atau, akan lebih akurat untuk mengatakan, mereka tidak diizinkan melakukannya. Sekarang giliran Venezuela," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (27/1).
"Ini adalah upaya Washington untuk mulai secara langsung mengelola situasi politik di Venezuela yang dianggap elit AS sebagai pengikut masa depan mereka di kawasan itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Maria Zakharova.
"Mereka sudah 'memulihkan' demokrasi di Irak, serta di Libya. Mereka gagal di Suriah, atau, akan lebih akurat untuk mengatakan, mereka tidak diizinkan melakukannya. Sekarang giliran Venezuela," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (27/1).
Sebelumnya,
Duta Besar Venezuela untuk Suriah, Jose Gregoria Biomorgi Muzzatiz,
menyamakan kejadian yang saat ini terjadi di negaranya dengan situasi di
Suriah pada 2011, menghubungkan keduanya dengan menyebut sebagai
"skenario yang sama."
Ia mencatat bahwa meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, namun oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat tidak dikenal.
Ia mencatat bahwa meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, namun oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat tidak dikenal.
"Banyak
(orang) telah meninggal selama delapan tahun terakhir di Suriah, di
mana jumlah kehancurannya sangat besar dan masing-masing serta setiap
keluarga telah kehilangan setidaknya satu dari orang-orang terkasihnya.
Mereka ingin memaksakan skenario yang sama pada Venezuela, tetapi negara
kita akan menang," Muzzatiz menegaskan.
Ia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja dalam mode rutin dan situasi secara keseluruhan berjalan "normal." Pihak berwenang pun menyatakan semuanya berada di bahwa kendali.
Ia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja dalam mode rutin dan situasi secara keseluruhan berjalan "normal." Pihak berwenang pun menyatakan semuanya berada di bahwa kendali.
Credit sindonews.com
Tolak Maduro, Australia Dukung Juan Guaido Pimpin Venezuela
Australia mengakui dan mendukung Ketua Majelis
Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. (Foto:
Federico PARRA / AFP)
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan dukungan itu selaras dengan konstitusi di Venezuela dan sampai Pemilu segera digelar di negara tersebut.
"Australia menyerukan transisi menuju demokrasi di Venezuela sesegera mungkin," kata Payne dalam rilis resmi negara tersebut yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (28/1).
Selain itu, Australia mendukung seruan Grup Lima agar Nicolas Maduro tak menduduki posisi kursi kepresidenan. Payne juga menjelaskan pihaknya mendesak agar semua pihak bekerja secara konstruktif menuju penyelesaian damai di Venezuela.
Selain Australia, Israel juga secara resmi mengakui Ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengikuti keputusan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang juga mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.
Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).
Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.
Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Komentar (Atom)