CUPUMA

Senin, 11 Juni 2018

Peretas Cina Diduga Curi Data Proyek Naga Laut Angkatan Laut AS

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan data rahasia sebanyak 614 gigabita terkait angkatan laut dicuri dari sebuah perusahaan kontraktor senjata oleh peretas yang diduga berasal dari Cina. Kontraktor itu menyimpan data itu sebagai bukan rahasia meskipun mengandung informasi itu sensitif.

Salah satu isi data itu mengenai rencana Pentagon membuat rudal supersonic bawah laut. Media Russia Today mengutip Washington Post mengatakan peristiwa peretasan ini terjadi pada Januari dan Februari 2018.

“Data itu dicuri oleh peretas Cina, yang bekerja untuk dinas intelijen negara terkait proyek Naga Laut (Sea Dragon project),” begitu dilansir media Russia Today, 9 Juni 2018.
Kasus ini ditangani tim penyelidik dari Angkatan Laut dan Biro Penyelidik Federal, FBI. Media Reuters melansir aturan federal menyatakan perusahaan wajib memberi tahu pemerintah jika ada insiden siber, yang bisa mengganggu jaringan mereka dan terkait informasi rahasia.
“Saat ini kami merasa tidak tepat untuk membahasnya secara detail,” begitu jawaban perwakilan Angkatan Laut AS saat ditanya Reuters.

Saat dimintai tanggapannya soal peretasan ini, juru bicara Kedubes Cina mengatakan pemerintah negara itu tidak tahu menahu. “Pemerintah Cina mendukung keamanan siber, dan menolak tegas dan melawan segala macam bentuk serangan siber seperti diatur undang-undang,” begitu dilansir Reuters.
Kontraktor yang mejadi target serangan siber ini bekerja di Pusat Perang Bawah Laut Angkatan Laut (Naval Undersea Warfare Center). Entitas ini bermarkas di Newport, Rhode Island.
Data besar itu terdiri dari informasi mengenai Proyek Naga Laut termasuk sinyal dan sensor data, ruang radio kapal selam untuk kepentingan system kriptografi, dan unit perang elektronik kapal selam. Washington Post masih menahan sejumlah detil informasi soal peretasan ini karena terkait keamanan nasional. Selama ini, peretas asal Cina kerap dituding mencuri berbagai data rahasia dari militer, bisnis dan pemerintahan negara-negara Barat.

Credit tempo.co

Pakar: denuklirisasi Korea bukan fokus utama Jepang

Terowongan ketiga lokasi uji nuklir Punggye-ri sebelum diledakkan saat proses pembongkaran di Punggye-ri, provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, Kamis (24/5/2018). (News1/Pool via REUTER)

Jakarta (CB) - Pakar Hubungan Internasional UGM Yogyakarta Siti Daulah Khoiriati berpendapat denuklirisasi atau pelucutan nuklir Semenanjung Korea tidak menjadi fokus utama Jepang pada KTT antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Singapura.

"Jepang tidak menganggap persoalan denuklirisasi sebagai hal utama karena ada tiga persoalan utama dengan Korea Utara," tutur Siti saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Pertama, Jepang belum melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Utara sejak Perang Dunia II, berbeda dengan Korea Selatan yang telah menjalin hubungan diplomatik.

Menurut pakar Kajian Wilayah Jepang ini, Jepang ingin terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Korea Utara untuk menyelesaikan masalah di masa perang sebelum meminta denuklirisasi.

"Belum tercapai perjanjian perdamaian pada kedua negara, apalagi hubungan diplomatik resmi," tutur Siti.

Kedua, terkait kasus penculikan warga negara Jepang oleh pemerintah Korea Utara yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Kasus tersebut menjadi perhatian yang sangat serius karena ada tekanan domestik yang sangat besar.

"Setiap kali ada persoalan menyangkut Korea Utara pasti yang muncul di media Jepang adalah soal penculikan. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah sangat besar," kata Siti.

Sedangkan yang ketiga, baru menyangkut persoalan nuklir, katanya.

Bagi Jepang, ketiga persoalan tersebut merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan.

Oleh sebab itu, jika nantinya pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-Un berjalan sukses namun tidak memberikan dampak positif bagi Jepang maka hal itu kurang bermanfaat.

"Jepang sepertinya menyambut dingin dengan pertemuan itu. Masyarakatnya juga lebih peduli dengan soal penculikan daripada rudal Korea Utara karena rudalnya tidak diarahkan ke Jepang, tapi Amerika," katanya.

Bahkan sejumlah pejabat tinggi di Jepang melihat bahwa sebetulnya tingkat ancaman Korea Utara kepada Jepang tidak terlalu tinggi karena Utara hanya memproduksi rudal jarak jauh.

"Kecuali jika kelak Korea Utara memproduksi rudal jarak dekat atau menengah yang bisa mencapai Jepang, baru akan ada kekhawatiran yang mendesak terkait denuklirisasi," katanya menambahkan, dilaporkan Reuters.

Credit antaranews.com

Pakar: Posisi Jepang terkait Korea terbagi dua

Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)

Jakarta (CB) - Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Siti Daulah Khoiriati berpendapat bahwa saat ini, opini pemerintah Jepang terbagi ke dalam dua kelompok terkait sikap atas masalah keamanan di Semenanjung Korea.

"Yang pertama ialah konservatif, yang meletakkan keputusan keamanan pada Amerika Serikat, sementara kubu lain menginginkan sikap lebih mandiri, harus bereaksi tanpa bergantung pada AS," kata Siti saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara, kubu konservatif tetap pada pendirian untuk berlindung pada payung nuklir AS, sebagaimana perjanjian kedua negara itu pasca-Perang Dunia II.

Kubu itu meyakini bahwa jika Jepang terancam, AS akan segera bertindak untuk membela Jepang.

Sementara itu, kubu oposisi menginginkan sikap lebih mandiri, yaitu dengan mengembangkan senjata nuklir sendiri.

"Tapi pilihan itu selalu jadi perdebatan, apalagi Jepang sudah terikat dengan kesepakatan anti-nuklir internasional. Akhirnya, kebijakan Jepang dalam bidang pertahanan tidak selalu berjalan lurus, selalu berubah mengikuti perkembangan," katanya menjelaskan.

Selain itu, perbedaan orientasi dalam KTT AS dengan Korea Utara juga menjadi perhatian Jepang.

Menurut dia, jika AS hanya menekankan tujuannya pada pelucutan nuklir Korea Utara maka hal tersebut tidak mengakomodasi secara penuh keinginan Jepang lainnya seperti pengembalian warga negara Jepang yang diculik Utara serta pemulihan hubungan diplomatik secara resmi.

"Jepang memang berserah pada kebijakan AS, namun waktu menyerahkan ini kadang-kadang juga tidak 100 persen untuk kepentingan Jepang," kata Siti.

Oleh sebab itu, jika nantinya pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-Un berjalan sukses namun tidak memberikan dampak positif bagi Jepang maka hal itu kurang bermanfaat.

Jepang pun dinilai menyambut dingin pertemuan itu, dengan masyarakatnya lebih peduli pada soal penculikan daripada peluru kendali Korea Utara, karena senjata tersebut tidak diarahkan ke Jepang, melainkan AS.

Bahkan, sejumlah pejabat tinggi di Jepang melihat bahwa sebetulnya tingkat ancaman Korea Utara kepada Jepang tidak terlalu tinggi, karena Utara hanya memproduksi rudal jarak jauh.

Kecuali, jika kelak Korea Utara membuat peluru kendali jarak dekat atau menengah, yang bisa mencapai Jepang, baru akan ada kekhawatiran mendesak terkait pelucutan nuklir, katanya menambahkan.

Credit antaranews.com

Empat Fokus Indonesia sebagai Anggota DK PBB

Sujud syukur Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat Presiden Sidang Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak mengumumkan Indonesia memperoleh 144 suara yang berarti terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Jumat (8/6). (Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Selain itu ada empat fokus utama yang bakal diusung Indonesia saat menempati kursi DK PBB periode 2019-2020 yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019 mendatang.

"Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada, pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam video conference dari Markas Besar PBB New York, dengan wartawan di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Jumat (8/6) sesaat setelah Indonesia dinyatakan terpilih sebagai anggota DK PBB.

Menlu RI menyatakan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB akan mendorong budaya kebiasaan dialog dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga akan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan.

Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ekstremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Keempat, selama menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. "Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas... tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," kata Menlu RI.

Menlu RI juga menegaskan bahwa selain keempat fokus tersebut, isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota DK PBB lainnya untuk membuat badan terkuat di organisasi dunia itu untuk bekerja lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk mewakili kelompok Asia Pasifik dengan perolehan suara 144, mengalahkan Maladewa yang hanya mendapat 46 suara dari 190 anggota Majelis Umum PBB yang hadir.

Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada 31 Desember 2018 mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 antara lain Jerman dan Belgia yang mewakili kelompok Eropa Barat, Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Selatan yang mewakili Afrika. Kelima negara tersebut akan bergabung dengan lima negara anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China dan Rusia serta lima negara anggota tidak tetap lainnya seperti Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia Terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia mengalahkan Maladewa dalam kelompok Asia Pasifik untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. ( Dok. Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Jumat (8/6).

Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019-2020.

Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB. Adapun Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak.
Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Lima anggota baru yang akan terpilih Jumat (8/6) akan menggantikan Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda dan Swedia. Negara-negara anggota tidak tetap DK PBB yang baru terpilih, termasuk Indonesia akan mulai menempati posisinya di Dewan Keamanan PBB pada 1 Januari 2019.

Credit cnnindonesia.com

Bom bunuh diri di Somalia cederai tujuh tentara

Ilustrasi - Masyarakat menonton sisa mobil yang dipasangi bom dan menewaskan seorang pegawai pemerintah Somalia di Kota Mogadishu, Minggu (9/4/2017). (Reuters)

Mogadishu (CB) - Ledakan dari sebuah bom mobil bunuh diri di pangkalan militer di Somalia mencederai tujuh tentara pada Sabtu malam, demikian dinyatakan pihak militer Somalia dan kelompok militan al Shabaab menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu.

Al Shabaab adalah kelompok militan yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah pusat yang didukung barat dan ingin menerapkan hukum Syiah secara ketat.

Mayor Hussein Ali, petugas militer Somalia kepada Reuters mengatakan, serangan terjadi di pangkalan militer yang terletak di luar kota Kismayu di Somalia Selatan.

"Kami melepaskan tembakan ke arah mobil dengan bom bunuh diri sebelum sempat memasuki pangkalan. Mobil meledak di luar pangkalan, hanya tujuh tendara Somalia yang cedera," katanya.

Serangan yang di tempat yang sama juga terjadi pada Jumat lalu, menewaskan seorang tentara AS.

Pihak Al Shabaab menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu dan menyatakan bahwa mereka telah menewaskan 40 tentara Somalia.

"Kami telah membunuh 40 tentara Somalia di pangkalan," kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer al Shabaab.

Al Shabaab juga berusaha untuk mengusir pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM).

"Pasukan asing lari kocar-kacir dari pangkalan tadi pagi karena kami menyerang mereka Jumat. Sasaran kami adalah tentara Somalia yang ada di pangkalan," kata Abu Musab.

Abdullahi Ismail, seorang warga di sekitar kejadian mengatakan, ia menyaksikan lima korban ledakan dilarikan ke rumah sakit setempat.

Credit antaranews.com

Al-Shabaab Somalia Klaim Serangan yang Tewaskan Pasukan Khusus AS

MOGADISHU - Kelompok Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan seorang pasukan khusus Amerika Serikat (AS) di Somalia. Baku tembak itu juga menyebabkan empat tentara AS lainnya terluka.

Komando AS diserang mortir dan tembakan senjata ringan pada Jumat (8/6/2018) malam. Dalam bentrokan tersebut, pasukan AS bersama sekitar 800 tentara dari Pasukan Keamanan Nasional Somalia dan Pasukan Pertahanan Kenya.

"Kami menyerang pangkalan militer, menewaskan satu tentara AS, dua tentara Kenya dan sembilan tentara Somalia dari negara bagian Jubbaland. Kami juga melukai empat tentara AS," kata juru bicara operasi militer Al-Shabaab, Abdiasis Abu Musab, kepada Reuters, pada Jumat malam yang dilansir Sabtu (9/6/2018).

Dia mengatakan serangan itu berlangsung di kota selatan Kismayo.

Militer AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, pasukan Washington berada di Somalia untuk misi membersihkan Al-Shabaab di daerah-daerah yang diperebutkan serta di desa-desa yang dikuasai kelompok militan."Dan mendirikan sebuah pos tempur permanen untuk memperluas jangkauan negara Somalia," bunyi pernyataan militer AS.

Menurut laporan Reuters, ada sekitar 500 pasukan AS yang dikerahkan di Somalia.

Sementara itu, juru bicara militer Kenya, David Obonyo, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukannya tidak terlibat dalam operasi apa pun di Somalia pada Jumat malam.

Sekadar diketahui, Al-Shabaab sedang berupaya untuk menggulingkan pemerintah pusat Somalia dan menetapkan aturannya sendiri berdasarkan interpretasinya terhadap hukum Islam.

Sejak terusir keluar dari Mogadishu pada tahun 2011, kelompok itu telah kehilangan kendali atas sebagian besar kota-kota di Somalia. Namun, masih mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah luar ibu kota.

Credit sindonews.com

Baku Tembak dengan Militan Somalia, Tentara Elit AS Tewas

MOGADISHU - Seorang prajurit pasukan khusus Amerika Serikat (AS) telah tewas dalam pertempuran dengan tersangka militan al-Shabaab di barat daya Somalia. Hal itu dikatakan oleh para pejabat pertahanan AS,

"Empat tentara AS lainnya dan seorang tentara Somalia terluka dalam apa yang tampaknya merupakan penyergapan dekat kota Jamaah," tambah pejabat pertahanan AS seperti dikutip dari BBC, Sabtu (9/6/2018).

Itu adalah kematian prajurit AS pertama yang diketahui di Afrika sejak penyergapan di Niger pada Oktober, New York Times melaporkan.

"Gerilyawan melancarkan serangan menggunakan senjata ringan dan tembakan mortir ke sebuah pos kecil," kata pejabat pertahanan yang dikutip oleh Times.

Penyerangan terjadi saat pasukan Amerika beroperasi bersama pasukan Somalia. Militer AS mengatakan pasukannya beroperasi pada misi "menasehati dan membantu" Tentara Nasional Somalia.

Secara tradisional, para presiden AS telah mewaspadai campur tangan di Somalia sejak 18 tentara pasukan khusus mati memerangi milisi di Mogadishu pada tahun 1993, sebuah pertempuran yang didramatisasi dalam film Black Hawk Down.

Namun, Presiden Donald Trump telah memperluas operasi militer terhadap al-Shabaab, afiliasi al-Qaeda di Somalia.

Al-Shabaab dipaksa keluar dari ibu kota Somalia, Mogadishu, pada Agustus 2011 menyusul serangan yang dipelopori oleh pasukan Uni Afrika (AU), dan meninggalkan pelabuhan vital Kismayo pada September 2012.

Meski begit, kelompok militan tersebut masih memiliki kehadiran yang kuat di wilayah sekitar ibukota.

Credit sindonews.com

KTT G7 Gagal Temukan Terobosan bagi Perdagangan, Trump Tolak Setujui Komunike Bersama

Para pemimpin G7 tampaknya menemukan komunike bersama di akhir dua hari yang KTT G7 di Kanada, Sabtu kemarin (09/06). Tapi Presiden AS Donald Trump kemudian mulai menghina Kanada, dan membuat masalah perdagangan kembali tidak jelas.

Seorang jurubicara pemerintah Jerman menekankan hari ini, Berlin tetap menyokong komunike yang sudah disetujui dalam G7. KTT yang dihadiri AS, Jerman, Perancis, Jepang, Kanada, Inggris dan Italia adalah yang paling terpecah-belah dalam sejarah selama ini. Komunike terakhir tidak bisa tercapai dalam bentuk tertulis karena perbedaan dalam masalah perdagangan, lingkungan dan nuklir.

Penetapan tarif oleh AS "bersifat menghina"

Walaupun Trump memutuskan tarif atas baja dan aluminium terhadap sekutu-sekutunya, pernyataan di akhir KTT menyerukan adanya "perdagangan yang bebas, adil dan menguntungkan semua pihak," memerangi proteksionisme dan "pentingnya sistem perdagangan internasional yang didasari peraturan."

Tapi perpecahan mendalam tampak jelas ketika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang jadi tuan rumah mengakhiri KTT dengan mengatakan, ia akan mengambil langkah melawan peraturan tarif yang ditetapkan AS mulai 1 Juli. Ia menyebut tarif yang ditetapkan AS "bersifat menghina" dan menekankan, Kanada tidak akan bisa digertak.

Ia menjelaskan dalam konferensi pers, yang dilakukan para delegasi G7 adalah berunding untuk menemukan konsensus, yang disetujui semua pihak. Ia menambahkan, "Kalau tujuan awalnya adalah melewatkan akhir pekan di Charlevoix yang cantik, bersama orang-orang yang menyenangkan, akan bisa mengubah pandangan presiden atas perdagangan dan dunia, mungkin kami tidak berhasil mencapainya."

Beberapa jam kemudian, Donald Trump melancarkan serangan terhadap Trudeau lewat rangkaian ciutan dalam jejaring sosial Twitter. Ia menuduh PM Kanada memberikan "pernyataan palsu" dan memerintahkan wakil AS untuk menarik persetujuan AS bagi komunike bersama. Ia juga mengatakan, akan mempertimbangkan penetapan tarif atas mobil yang diekspor ke AS.

Kantor PM Trudeau menjawab setelahnya, bahwa fokus mereka adalah apa yang telah tercapai dalam KTT, dan dalam konferensi pers Trudeau tidak menyatakan apapun yang tidak dikatakannya sebelumnya.

Walau Trump menyebut hubungan AS dengan enam negara G7 lainnya "sangat baik," KTT menunjukkan AS semakin terisolasi. Trump berkali-kali menyatakan, sekutu-sekutu AS akhirnya akan menuruti tuntutan AS, dan Washington akan menghancurkan semua perlawanan, jika perang dagang timbul.

Tidak ada kesepakatan soal Iran dan iklim

Saat komunike terakhir, yang hanya ditandatangani enam partai, menekankan bahwa Iran "tidak boleh berusaha mengembangkan dan memperoleh senjata nuklir," tampaknya jurang pemisah antara AS dan sekutu-sekutunya sulit diseberangai soal perdagangan dan penanaman modal dengan Iran.

Administrasi Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran Mei lalu, dan menetapkan sanksi-sanksi tambahan.

Dalam hal perubahan iklim, G7 gagal mencapai konsensus, setelah AS menarik diri dari kesepakatan Paris mengenai iklim, tahun lalu. Kini G7 tanpa AS setuju bekerjasama soal iklim.

AS juga jadi satu-satunya yang tidak setuju dalam masalah penjagaan lingkungan hidup. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, AS adalah satu-satunya anggota G7 yang menolak komitmen untuk menghilangkan sampah plastik yang telah mencemari laut.

Credit sindonews.com/dw

Donald Trump Pecah-Belah G7 dalam Soal Perdagangan dan Ancam Kesetabilan Internasional

Jumat kemarin para pemimpin negara-negara G7 harus berjuang keras untuk menutup jurang yang semakin besar, yang disebabkan Donald Trump. Presiden AS itu menggasak peraturan perdagangan global dan perbedaan pandangan di kalangan sekutunya soal perubahaan iklim dan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Baca juga:

Menlu Jerman Heiko Maas dan Presiden Perancis Emmanuel Macron Kecam Presiden AS Jelang KTT G7

Hubungan Jerman-AS: Angela Merkel Perlu Strategi Baru

Presiden AS mengatakan, "perkembangan besar" telah tercapai dalam hari pertama pertemuan G7.

Keputusan administrasi Trump untuk menetapkan tarif atas impor baja dan aluminium dari Kanada, Uni Eropa dan Meksiko, dengan latarbelakang alasan "keamanan internasional", sudah menyulut kemarahan sekutu-sekutu AS dan mengancam akan meletusnya perang dagang.

Presiden Perancis Emmanuel Macron berupaya menampilkan wajah optimis setelah bertemu dua kali dengan Trump dalam "diskusi terbuka dan secara langsung", dengan mengatakan, dalam masalah perdagangan "ada jalur kritis, tapi ada juga jalur di mana semua bisa sama-sama maju."

Krisis antara AS dan anggota lain G7 sudah tampak jelas di awal KTT, ketika Trump mengusulkan agar Rusia kembali diperbolehkan ikut kelompok G7. Dulu Rusia termasuk G8, tetapi dikeluarkan dari kelompok itu setelah menganeksasi Krimea. Usul yang disampaikan presiden AS itu tidak ada dalam agenda KTT dan mengalihkan dari masalah yang mendesak.

AS tantang peraturan internasional

Donald Tusk, yang saat ini jadi presiden Dewan Eropa, dan mewakili Uni Eropa dalam KTT mengatakan, administrasi Trump punya pandangan berbeda dari anggota G7 lainnya dalam hal perdagangan, perubahan ikllim dan kesepakatan nuklir.

Ia memperingatkan "keteratruan internasional yang berdasar pada peraturan sekarang menghadapi tantangan. Yang mengejutkan, yang menantang bukan pihak-pihak yang biasanya jadi tersangka, melainkan dari arsitek utama dan penjaminnya, yaitu AS."

Tusk menambahkan, langkah Trump akan "menguntungkan mereka yang berusaha mengakhiri masa pengaruh Barat, di mana demokrasi liberal dan kebebasan fundamental akan punah.

Ibaratnya menegaskan perkataan Tusk, Presiden Cina Xi Jinping menyamut kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing Jumat kemarin. Keduanya memuji pentingnya kerjasama strategis.

Akibat perbedaan yang mendalam, untuk pertama kalinya dalam sejarah dikhawatirkan bahwa G7 tidak akan mampu mengakhiri KTT dengan komunike bersama.

Credit sindonews.com/dw

Bentrokan Sengit Koalisi Saudi-Houthi Pecah di Yaman

Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan ke militan Houthi.

Foto: EPA/STR

Pesawat tempur koalisi melancarkan serangan yang menyasar orang-orang Houthi.

CB, ADEN -- Bentrokan-bentrokan antara tentara yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan militan Houthi yang bersekutu dengan Iran berlangsung sengit dekat Hodeidah, Yaman selama akhir pekan. Sumber militer mengatakan PBB berusaha merundingkan gencatan senjata untuk menghindari kemungkinan serangan terhadap kota pelabuhan utama itu.

Satu serangan militer atau pengepungan atas kota di bagian barat yang dikuasai Houthi dapat menimbulkan korban hingga 250 ribu orang. Pelabuhan di Laut Merah itu memiliki peran strategis dan tumpuan harapan bagi delapan juta orang Yaman yang menangani sebagian besar impor komersial negeri itu dan pasokan bantuan.

Pertempuran sengit pecah pada Jumat dan Sabtu di al-Durayhmi, kawasan pedesaan tempat pasukan pimpinan Uni Emirat Arab. Pesawat-pesawat tempur koalisi melancarkan serangan yang menyasar orang-orang Houthi. Seorang juru bicara aliansi dukungan Barat itu yang sebagian besar negara-negara Teluk tidak segera memberi tanggapan.

Credit republika.co.id

Jurnalis Australia Ditangkap di Myanmar

abc news

Jurnalis ini termasuk yang membawa angin kebebasan pers di Myanmar.

CB Media lokal di Myanmar melaporkan adanya penangkapan terhadap Ross Dunkley, mantan penerbit suratkabar berbahasa Inggris Myanmar Times. Dia dilaporkan ditangkap di Yangon terkait narkoba.

Pia asal Perth ini terkenal sejak mengelola Myanmar Times yang turut membantu tumbuhnya kebebasan pers di bawah junta militer. Laporan media lokal menyebut Dunkley ditangkap di rumah yang sekaligus menjadi kantornya di Yangon.

Suratkabar The Irrawaddy mengutip juru bicara Kepolisian Kota Bahan, Thein Win, yang mengatakan bahwa Dunkley ditangkap dengan 797 pil "yaba" (metamfetamin dan kafein) dan 303 gram sabu.

Thein Win mengatakan bahwa warga Australia ini menghadapi sejumlah dakwaan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika. Ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Namun, polisi menolak untuk menghubungkan penangkapan ini dengan penggerebekan besar-besaran baru-baru ini di Malaysia.

"Dia adalah pengguna bukan pengedar narkoba," kata Mayor Polisi Thein Win kepada The Irrawaddy.

Foto artikel yang disamarkan menunjukkan sembilan orang dengan tangan terborgol berdiri di depan narkoba, termasuk sabu, kokain, dan ganja yang diletakkan di atas meja. Laporan-laporan media lokal mengatakan pria asing lainnya yang ditangkap adalah John McKenzie (63) yang dilaporkan sebagai warga Australia atau Inggris.

Ross Dunkley memiliki sejarah panjang di kancah media Asia, mulai dari The Vietnam Investment Review pada 1991 sebelum turut mendirikan The Myanmar Times pada tahun 2000. Pada tahun 2011 ia dihukum di Myanmar karena pelanggaran penyerangan dan imigrasi, tetapi dibebaskan karena waktu penahanannya telah habis.

Dia ikut dalam konsorsium yang membeli media Phnom Penh Post pada tahun 2008, tetapi dipecat oleh penerbit dan tokoh pertambangan Australia Bill Clough pada tahun 2013.

Credit republika.co.id

Eropa Tolak Usul Trump untuk Masukkan Rusia ke G7

G7 dengan beranggotakan AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Uni Eropa. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin Rusia kembali masuk keanggotaan forum tujuh negara maju utama penggerak ekonomi dunia atau yang dikenal dengan G7. Pernyataan tersebut disampaikannya saat akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Quebec, Kanada, pada 8-9 Juni 2018.

Sebelumnya, Rusia masuk ke forum ini dan disebut G8 pada 1998. Namun, Rusia keluar pada 2014 dan forum menjadi G7 dengan beranggotakan AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Uni Eropa.

Padahal, menurut Trump, kehadiran Rusia yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian besar seharusnya diperhatikan.

"Saya akan merekomendasikan (Rusia dimasukkan), itu terserah mereka (anggota G7 lain). Tapi Rusia seharusnya ada di pertemuan itu, menjadi bagian itu," ujar Trump, dilansir dari AFP, Sabtu (9/6).

Namun, keinginan Trump itu ditentang oleh para anggota G7, khususnya dari negara-negara Uni Eropa. Presiden Perancis Emmanuel Marcon, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Theresa May, dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menyatakan penolakan tersebut di tengah perhelatan KTT G7.

Alasan utama yang mendasari penolakan itu karena Rusia pernah memberi dukungan kepada kelompok separatis di timur Ukraina. Menurut negara-negara Eropa, Rusia tidak bisa diterima sampai ada perbaikan dalam krisis di Ukraina.

"Kami sepakat bahwa kembalinya Rusia ke G7 tidak dapat terjadi, kecuali kemajuan substansial dibuat dalam hal masalah dengan Ukraina," kata Merkel di sela perhelatan KTT G7.

Alasan lain, Rusia ikut campur terhadap rencana pembunuhan para pembangkang Rusia di tanah Eropa. Maret lalu, seorang mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal yang kini tinggal di Inggris, diracuni. Inggris menuding Rusia menjadi dalang serangan racun itu, namun Rusia membantah.

Di Amerika Serikat, Rusia juga dituding ikut campur dalam pemilu presiden 2016 yang akhirnya dimenangkan Trump. Baik Trump ataupun Rusia juga membantah tudingan ini.

Sementara Presiden Uni Eropa Donald Tusk, rupanya tak ingin membahas usul Trump. Namun, ia menyatakan bahwa forum tersebut lebih baik berjalan dengan anggota saat ini.

"Mari biarkan G7 apa adanya, itu angka keberuntungan, setidaknya dalam budaya kita," pungkasnya.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 08 Juni 2018

Bill Clinton Mengaku Menyesal Gagal Akhiri Program Rudal Korut

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton mengatakan ia memiliki kesempatan untuk mengakhiri program rudal Korea Utara (Korut) jelang akhir masa jabatan keduanya. Namun ia dibujuk untuk tidak melakukan perjalanan yang diperlukan ke negara totaliter itu oleh mantan pemimpin Palestina, Yasser Arafat.

"Saya memiliki kesempatan di akhir masa kepresidenan saya - saya agak menyesali ini sekarang, tetapi saya akan melakukan hal yang sama lagi (jika) menghadapinya - untuk mengakhiri program rudal mereka, tetapi saya harus pergi ke Korea Utara," tutur Clinton kepada NBC Today dalam sebuah wawancara yang disiarkan awal pekan ini.

"Tapi saya tidak bisa melakukan itu dan menyelesaikan perdamaian Timur Tengah," lanjut Clinton.

"Dan Arafat memohon padaku untuk tidak pergi dan kemudian mengingkari janjinya," tukasnya seperti dikutip dari Fox News, Jumat (8/6/2018).

Ketika ditanya apakah ia menyesal tidak pergi ke Korut, Clinton mengatakan: "Saya membuat keputusan yang tepat. Artinya, jika kita memiliki perdamaian antara Palestina dan Israel, terutama saat itu, itu akan menjadi lebih baik, tetapi saya menyesal bahwa saya tidak mengakhiri program rudal mereka (Korut)."

Clinton tidak menjelaskan mengapa Arafat memintanya untuk tidak melakukan perjalanan. Rezim Korut diketahui sejak lama telah memberikan senjata dan dukungan lain kepada militan Palestina dan Arafat beberapa kali melakukan perjalanan ke Pyongyang sebelum kematiannya pada 2004.

Trump dan anggota pemerintahannya telah mengkritik presiden masa lalu, termasuk Clinton, karena terlalu toleran terhadap ambisi nuklir Korut. Dalam wawancara dengan NBC, Clinton menunjukkan: "Kami memiliki delapan tahun ketika saya menjadi presiden di mana, karena kesepakatan yang saya buat awal (pada tahun 1994), tidak ada bahan fisil yang dihasilkan."

Ketika ditanya tentang pertemuan puncak Singapura mendatang antara Presiden Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un, Clinton mengatakan: "Kita harus menginginkan ini berhasil."

"Kita seharusnya tidak terlalu cepat untuk mengatakannya gagal jika tidak melewati setiap ‘T’ dan setiap titik 'I’," tambah mantan presiden itu.

"Dalam kesepakatan ini, Anda harus membuat kompromi, dan jadi tes yang harus dimiliki oleh Amerika saat berakhir adalah: Jika kedua belah pihak melakukan apa yang mereka janjikan, apakah kita akan lebih baik? Jika pihak lain tidak, bisakah kita keluar dari ini tanpa lebih banyak bahaya?" tuturnya.

"Jika jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah ya, maka kita harus mengatakan KTT itu sukses dan layak dilakukan," kata Clinton mengakhiri.

Credit sindonews.com

Menlu AS: Kim Jong-un Siap untuk Denuklirisasi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un secara pribadi telah menunjukkan sikap bahwa dia siap untuk denuklirisasi.

Pernyataan ini dilontarkan Pompeo hanya beberapa hari menjelang pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 12 Juni di Singapura.

Pompeo, yang telah bertemu dengan Jong-un dua kali, mencatat bahwa Trump tidak akan menghadiri pertemuan untuk sebuah kesepakatan yang buruk. Ia juga mengatakan pemerintah akan berusaha untuk denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa dia akan mengundang Jong-un ke Amerika Serikat jika pertemuan itu berhasil.

Jalan menuju pertemuan puncak pada minggu depan telah penuh gejolak. Karena topik ini pertama kali dibicarakan 8 Maret oleh para diplomat Korea Selatan (Korsel), Trump telah membatalkan pertemuan itu, kemudian mengumumkan bahwa pertemuan berjalan kembali. Korut juga mengancam akan membatalkan pertemuan tersebut.

"Di masa lalu, ada negosiasi negosiasi yang berbulan-bulan dan berbulan-bulan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa," kata Pompeo, mengacu pada negosiasi sebelumnya antara AS dan Korut seperti dikutip dari CNBC, Jumat (8/6/2018).

Sebaliknya, katanya, pertemuan ini harus besar dan berani.

Siegfried S. Hecker, seorang profesor di Stanford yang telah mengunjungi fasilitas nuklir Korut empat kali, berpendapat bahwa dibutuhkan waktu 15 tahun untuk mencapai perlucutan senjata yang menyeluruh.

"Korea Utara tidak akan menyerahkan senjata dan program persenjataannya sampai keamanannya dapat terjamin," tulisnya dalam presentasi yang pertama kali dilaporkan oleh The New York Times.

"Jaminan semacam itu tidak dapat dicapai hanya dengan janji Amerika atau kesepakatan di atas kertas, itu akan membutuhkan periode koeksistensi dan interdependensi yang besar," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Korut Diduga Hancurkan Situs Uji Coba Rudalnya

Situs yang digunakan untuk menguji coba rudal Pukguksong-2 diduga dihancurkan. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Citra satelit tampak menunjukkan bahwa Korea Utara telah melucuti salah satu situs uji coba peluru kendalinya, menurut analisis yang dipublikasikan kelompok pengamat Korut, 38 North, Kamis (7/6).

Foto yang diambil pada 19 Mei menunjukkan banyak struktur--termasuk bantalan tumbuk dan struktur pendukung yang bisa menahan sebuah rudal di Iha-ri, di barat laut Korut, telah diratakan dengan tanah.

Situs itu diyakini sempat digunakan untuk mengembangkan rudal Pukguksong-2, salah satu rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat Korea Utara. Rudal jenis itu lebih mudah dipindahkan karena bahan bakar cair mudah menguap.

Joseph S Bermudez Jr, penulis laporan itu, mengatakan kepada CNN masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah pelucutan situs itu termasuk bentuk komitmen pada pengurangan program uji cobanya. Sejumlah pakar mengatakan Korea Utara menyadari aktivitasnya kerap dipantau lewat citra satelit.

"Jika saya melihat aktivitas serupa atau ketiadaan aktivitas di lokasi lain, maka saya bisa katakan itu merupakan perkembangan signifikan. Jika tidak, saya bilang itu tidak signifikan," kata Bermudez.

"Mereka sadar kami mengawasi," ujarnya. "Mereka sengaja melakukan apa yang kami sebut CCD--camouflage (kamuflase), conceal (tutupi) dan deception (kelabui). Kita harus melihatnya dalam konteks tersebut."

Program rudal Korea Utara mengalami perkembangan pada 2017, ketika Pyongyang menyatakan berhasil menguji coba tiga rudal balistik antarbenua (ICBM). Para pakar menyebut Hwasong-15, yang diluncurkan pada November akhir, kemungkinan besar bisa mencapai Amerika Serikat.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bakal membahas program senjata Pyongyang ketika bertemu Selasa ini di Singapura. Pertemuan itu bakal jadi pertama kalinya pemimpin menjabat dari kedua negara bertatap muka.

Pelucutan Iha-ri dilakukan setelah Kim sepakat menghentikan uji coba rudal sembari berdialog dengan Korea Selatan pada Maret lalu. Pada April, Kim menyatakan negaranya tak akan lagi menguji coba nuklir karena sudah berhasil mengembangkannya.

Wartawan, termasuk tim dari CNN, diundang untuk menyaksikan Korea Utara menghancurkan terowongan dan sebagian bangunan di situs uji coba Punggye-ri, tapi tidak ada pakar nuklir yang menyaksikan peristiwa itu.

Rudal Pukguksong-2. (KCNA/via REUTERS)

Sementara Punggye-ri terbuat dari terowongan yang dalam di bawah tanah dan diyakini dijaga dengan sangat ketat, Iha-ri terdiri dari fasilitas yang relatif lebih mudah dibongkar.

Pukguksong-2 diyakini diuji coba di situs itu pada Februari 2017. Setelah peluncuran kedua pada Mei 2017, Korea Utara menyatakan rudal itu sudah siap tempur dan akan diproduksi massal.

Dave Schmerler, peneliti di James Martin Center for Nonproliferation Studies, mengatakan situs itu sudah tidak aktif untuk cukup lama, sehingga Korea Utara mungkin memang sudah selesai menggunakannya.

"Mungkin ini hanya hadiah kecil buat satelit-satelit, buat orang-orang yang mengawasi untuk mengatakan, hei, kami orang baik-baik," ujarnya. "Mungkin mereka sudah selesai menguji coba."

Credit cnnindonesia.com

Iran Buka Fasilitas Nuklir Baru di Natanz

Iran membangun fasilitas pengayaan uranium baru di Natanz, namun menegaskan langkah itu dilakukan dalam batas yang ditetapkan kesepakatan nuklir 2015. (REUTERS/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Iran mulai memproduksi sentrifugal baru untuk mengayakan uranium di Fasilitas Natanz dalam waktu satu bulan. Langkah itu bukan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015, yang berusaha diselamatkan Eropa.

Kepala nuklir Iran meresmikan fasilitas baru untuk memproduksi sentrifugal canggih pada Rabu (6/6). "Kami berharap fasilitas itu akan selesai dalam sebulan," kata Ali Akbar Salehi, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan menambahkan bahwa pekerjaan di fasilitas tersebut telah dimulai sebelum 2015.

Keputusan untuk memulai fasilitas nuklir di Natanz, Iran Tengah dipastikan tidak melanggar kesepakatan nuklir 2015, perjanjian yang ditandatangani oleh Iran dan enam kekuatan besar dunia, yang membatasi program pengayaan negara Iran dengan imbalan penangguhan sanksi internasional.

Kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran menyatakan fasilitas nuklir baru di Natanz tersebut hanya akan meningkatkan kapasitas pengayaan nuklirnya sesuai batas-batas yang ditetapkan dalam kesepakatan.

Meski begitu, pembukaan fasilitas baru di Natanz tersebut menjadi sinyal terbaru dari Iran bahwa mereka tidak akan tunduk kepada Amerika Serikat. Washington mendesak agar program nuklir Iran lebih diperketat. AS menilai kesepakatan 2015 terlalu longgar sehingga memutuskan untuk mundur pada bulan Mei.

Langkah itu juga meningkatkan tekanan pada kesepakatan tiga penandatangan Eropa - Inggris, Prancis, Jerman - yang telah berjuang untuk menjaga kesepakatan tetap hidup setelah AS menarik kesepakatannya. Tugas tersebut telah terbukti semakin sulit karena perusahaan-perusahaan Eropa menarik diri dari Iran di tengah kekhawatiran mereka bisa menjadi sasaran sanksi AS.

Duta besar Iran untuk IAEA, Reza Najafi, telah mengancam bahwa negaranya untuk dapat memulai kembali pengayaan tanpa larangan jika negara-negara Eropa gagal untuk menjaga kesepakatan tetap utuh.

"Jika dalam situasi yang tidak menguntungkan (kesepakatan nuklir) gagal, maka Iran dapat memulai kembali kegiatannya tanpa larangan," kata Najafi.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian memperingatkan Iran untuk tidak memperkaya di luar batas kesepakatan. "Selalu berbahaya untuk main mata dengan garis merah," kata Le Drian.

Najafi juga mengatakan bahwa Iran tidak akan menghiraukan seruan IAEA untuk bekerja sama lebih erat dengan para inspektur nuklir. "Tetapi saya tekankan bahwa itu tidak berarti bahwa sekarang Iran akan memulai kembali setiap kegiatan yang bertentangan dengan kesepakatan," tambah Najafi. "Ini hanya persiapan."

Credit cnnindonesia.com

Komunitas Islam AS Boikot Buka Puasa Pertama Trump

Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). (REUTERS/Sam Goresh)

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar buka puasa bersama di Gedung Putih, Rabu (6/6). Namun, sejumlah tokoh dan komunitas besar Islam di AS dikabarkan tidak hadir dalam acara tersebut.

Sebagian pihak menganggap sentimen anti-Islam Trump selama ini membuat antusiasme menurun, serta relasi antara komunitas Muslim AS dan pemerintah merenggang.

Dewan Hubungan Islam-Amerika juga menggelar protes terkait acara buka puasa bersama itu di luar Gedung Putih.

"Tidak heran bagi saya jika tokoh serta organisasi besar Muslim AS tidak diundang atau setuju untuk hadir dalam acara tersebut, mengingat posisi dan kebijakan pemerintah saat ini yang sarat Islamofobia dan supermasi kulit putih," ucap Ibrahim Hooper, juru bicara Dewan Hubungan Islam-Amerika kepada The Guardian, Rabu (6/6).

Di tahun pertama menjabat, Trump tidak menggelar acara buka puasa bersama yang rutin digelar oleh para pendahulunya sejak Presiden Bill Clinton berkuasa.

Meski Trump akhirnya menggelar buka puasa bersama di tahun keduanya menjabat, sebagian tokoh dan komunitas yang biasa diundang Gedung Putih mengaku tidak diundang dalam acara itu.

Gedung Putih menolak merilis daftar tamu undangan, namun juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menyebut ada sekitar 30-40 tamu yang datang dalam acara kemarin. Sebagian besar tamu yang diundang Trump merupakan pejabat pemerintahan dan duta besar negara Islam di AS.

"Tidak ada ikatan bahkan upaya nyata dari Gedung Putih atau pemerintah untuk mengundang perwakilan dari komunitas agama kami untuk beramah-tamah," kata Hoda Hawa, direkrut kebijakan dan advokasi Muslim Public Affairs Council (MPAC).

MPAC merupakan salah satu organisasi Islam besar yang berfokus mempromosikan kebijakan pro-Muslim di AS. MPAC tidak diundang Trump ke acara buka puasa bersama kemarin meski perwakilan kelompok itu selalu hadir di acara serupa di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Hawa menganggap tidak ada alasan juga bagi organisasinya untuk hadir dalam acara kenegaraan serupa di bawah kepemimpinan Trump.

"Politiknya [Trump] telah menunjukkan kepada kita, tidak hanya Muslim tapi seluruh orang Amerika, bahwa dia adalah presiden dan individu yang tak menghargai kontribusi Muslim kepada negara ini," ucap Hawa.

Selain MPAC, Islamic Relief USA, organisasi kemanusiaan terbesar di AS, juga tidak mendapat undangan acara Gedung Putih tersebut. Islamic Relief USA berfokus mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma di lebih dari 40 negara.

Perwakilan organisasi tersebut setidaknya tiga kali diundang dan hadir dalam acara buka puasa bersama Gedung Putih di era Presiden Barack Obama.

"Kami tidak perlu acara buka puasa bersama. Kami lebih membutuhkan rasa hormat yang sepatutnya kami terima. Jangan beri makan kami dan tusuk kami di saat bersamaan," kata Imam Yahya Hendi, tokoh Islam dari Universitas Georgetown seperti dilansir CNN.

Hendi mengatakan dirinya tak diundang acara buka puasa bersama Gedung Putih tahun ini. Dia pernah menghadiri acara serupa tahun 2009 ketika Obama masih berkuasa.

Meski Trump mengundangnya, Hendi mengatakan dirinya kemungkinan besar tidak akan hadir dalam acara kemarin. Selain Hendi, tak sedikit tokoh Muslim yang berpikiran serupa.

Sebagian tokoh menganggap acara buka puasa tahun ini dilakukan Trump demi menenangkan sekutu-sekutu AS yang khawatir terhadap sikapnya terhadap Muslim, bukan untuk benar-benar mendekatkan diri dengan komunitas Islam di negara itu.

"Saya tidak diundang, tapi jika saya diundang pun saya tidak akan datang ke acara buka puasa itu. Menghadiri acara seperti itu di masa pemerintahaan saat ini menurut saya berarti memaklumi sikap pemerintah terkait Islam selama ini," tutur Dalia Mogahed, Direktur Institute for Social Policy and Understanding.

Credit cnnindonesia.com

Bela Palestina di DK PBB, Kuwait Bikin Jared Kushner Frustrasi

WASHINGTON - Jared Kushner, penasihat senior untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan frustrasinya pada Kuwait karena pembelaannya pada Palestina di Dewan Keamanan PBB. Kekesalan menantu Trump ini disampaikan saat bertemu duta besar Kuwait untuk Washington, Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah.

Negara Teluk itu sebelumnya mengajukan resolusi di DK PBB tentang seruan perlindungan internasional untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Resolusi diajukan setelah para sniper Israel membunuh ratusan demonstran Palestina selama protes Great March of Return digelar sejak Maret lalu.

Namun, AS menggagalkan resolusi yang diajukan tersebut dengan menggunakan hak veto yang dimilikinya.

Reaksi frustrasi Kushner diungkap surat kabar Al Rai yang berbasis di Kuwait. Laporan yang mengutip sumber diplomatik AS itu mengatakan bahwa menantu Trump tersebut menyampaikan sikap kesal pemerintahan Trump atas resolusi Kuwait baru-baru ini yang menyerukan perlindungan warga sipil Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Kushner, menurut laporan itu, mengatakan kepada Dubes al-Sabah bahwa posisi Kuwait secara pribadi telah membuatnya malu di depan para pejabat AS."Dan teman-teman Amerika yang mendukung upaya (AS) untuk menyelesaikan krisis," tulis koran Kuwait tersebut, yang dikutip Jumat (8/6/2018).

Suami Ivanka Trump ini mengatakan dalam pertemuan lima menit bahwa dia telah bekerja bersama Mesir dan Arab Saudi dengan membuat pernyataan bersama Arab-AS mengenai situasi di Gaza sebelum prakarsa Kuwait.

Masih menurut laporan itu, Kushner mengatakan bahwa dia ingin Kuwait mempertahankan perannya sebagai mediator dalam krisis Teluk yang sedang berlangsung, meskipun beberapa pihak keberatan terhadap upaya diplomatiknya.

Kushner, 37, yang juga menjabat sebagai utusan presiden untuk perdamaian Timur Tengah, bersikeras bahwa Hamas tetap dianggap sebagai organisasi "teroris". Dia juga menganggap Hamas sebagai kelompok Palestina yang bekerja untuk memajukan agenda Iran di wilayah Timur Tengah dan tidak memiliki kepentingan di jantung rakyat Palestina.

Sementara itu, sumber resmi Kementerian Luar Negeri Kuwait menepis laporan surat kabar Al Rai. Kementerian tersebut menegaskan bahwa hubungan antara Kuwait dan Amerika Serikat mengakar kuat.

Credit sindonews.com

Indonesia Desak ILO Atasi Pengangguran di Palestina

JENEWA - Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina. Hal tersebut ditegaskan oleh Indonesia di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Selasa (5/6/2018) lalu.

“Tingkat pengangguran di Palestina saat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tegas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, di sela-sela Sidang ke-107 International Labour Conference (ILC) di Jenewa.

Menaker menekankan bahwa isu Palestina sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah RI akan terus mendukung kemerdekaan Palestina menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut.

“Indonesia sangat prihatin dengan laporan yang disampaikan oleh Dirjen ILO mengenai situasi para pekerja di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Kita ingin negara-negara GNB bersama-sama mendesak ILO agar dapat memobilisasi dana untuk Palestinian Fund for Employment and Social Protection” demikian disampaikan oleh Sugeng Priyanto, Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker, pada pertemuan GNB di Jenewa seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (8/6/2018).

Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, menyampaikan bahwa Direktur Jenderal ILO secara rutin setiap tahun selalu mempublikasikan laporan mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan di Arab, termasuk Palestina. Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa.

“ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50%,” jelas Dubes Hasan Kleib.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan Deklarasi yang antara lain memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Dalam Deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina.

Credit sindonews.com

Biksu Myanmar Anti Rohingya Masuk Daftar Hitam Facebook

Biksu Wirathu. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

CB, Jakarta - Facebook telah memasukkan kelompok Budha garis keras di Myanmar termasuk para biksu yang menyampaikan pernyataan kebencian terhadap kelompok etnis Rohingya dalam daftar hitam.
Dengan masuk dalam daftar hitam, maka kelompok Budha garis keras dan para biksu tidak dapat lagi mengakses Facebook.

"Mereka tidak lagi dibolehkan muncul di Facebook dan akan akan mencabut akun dan konten yang mendukung, memuji atau yang merepresentasikan orang-orang ini atau organisasi tersebut," kata Manajer Kebijakan Konten Facebook, David Caragliano seperti dikutip dari Channel News Asia, 7 Juni 2018.

Facebook melarang gerakan nasionalis Budha, Ma Ba Tha dan beberapa biksu terkenal yang menyuarakan kebencian pada Rohingya.
Biksu ekstrimis yang masuk daftar terlarang menggunakan Facebook adalah Wirathu pada Januari lalu. Setelah itu disusul Parmaukkha dan Thuseitta.

Sebelumnya, para aktivis mengkritik Facebook yang lamban merespons laporan mengenai postingan-postingan kelompok Budha garis keras dan para biksu yang menyuarakan kebencian pada Rohingya.
Seperti saat mereka menyerukan untuk membunuh jurnalis Muslim dan postingan mereka September lalu yang mengatakan umat Budha dan Muslim masing-masing bersiap untuk baku serang.
Facebook mengakui lamban merespons pengaduan para aktivis.

"Kami dapat melakukan lebih dan namun kami telah lamban memberikan respons," kata Wakil Kepala Kebijakan Publik Facebook Asia-Pasifik, Simon Milner.
Facebook mengatakan, akan menambah jumlah pekerjanya di Myanmar dan memastikan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap munculnya akun palsu seraya meningkatkan sistem pelaporan dari pengguna Facebook di Myanmar.

Credit tempo.co

Facebook Berbagi Data dengan Perusahaan Cina, AS Khawatir?

Logo facebook. REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

CB, Jakarta - Facebook telah bekerja sama dalam berbagi data dengan sedikitnya empat perusahaan Cina, termasuk perusahaan manufaktur yang juga memiliki hubungan dengan pemerintah Cina.
Dilansir dari New York Times, kesepakatan diteken pada 2010 untuk memberikan akses data pribadi pengguna Huawei, perusahaan peralatan telekomunikasi yang dicap intelijen Amerika Serikat sebagai ancaman nasional, termasuk Lenovo, Oppo, dan TCL.

Facebook secara resmi mengkonfirmasi kerja sama ini, tapi mengatakan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada minggu ini.
Facebook memberikan akses kepada 60 perusahaan pembuat gawai, seperti perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei, dan perusahaan dunia lainnya, termasuk Amazon, Apple, Blackberry, dan Samsung, dengan tujuan mendorong pengguna ponsel dan gawai lain ke dalam jaringan media sosial yang dimulai pada 2007, sebelum aplikasi Facebook merambah teknologi ponsel. Perjanjian ini menawarkan Facebook beberapa fitur, seperti buku telepon, notifikasi status, dan tombol "like" oleh pembuat gawai.

Liu Yunshan (R), anggota Komite Tetap Biro Politik dari Partai Komunis China (CPC) Komite Sentral dan Sekretariat Komite Sentral CPC, bertemu dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. xinhuanet.com
Facebook secara resmi mengatakan perjanjian dengan perusahaan Cina mengizinkan perusahaan Cina mendapat akses yang sama seperti digunakan pada Blackberry, yang memberikan akses data pengguna Facebook secara terperinci beserta pertemanannya, termasuk kolom agama, pandangan politik, pekerjaan, riwayat pendidikan, dan status hubungan. Facebook mengatakan data yang dibagi dengan Huawei tersimpan dalam ponsel pengguna, bukan ke server perusahaan.
Namun kerja sama ini mendapat perhatian dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat terkait dengan perlindungan privasi pengguna pada 2011. Facebook memungkinkan perusahaan perangkat mengakses data teman pengguna tanpa persetujuan eksplisit mereka, bahkan setelah Facebook menyatakan tidak akan lagi membagikan informasi tersebut kepada pihak luar. Namun beberapa pembuat gawai dapat mengambil informasi pribadi bahkan dari teman pengguna.

Senator Mark Warner dari Virginia khawatir terhadap perusahaan telekomunikasi Huawei yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Cina.
"Saya khawatir bagaimana Facebook memastikan informasi pengguna mereka tidak dikirim ke server Cina," ujar Warner, yang merupakan anggota Komisi Bidang Intelijen dari Partai Demokrat.
"Semua integrasi Facebook dengan Huawei, Lenovo, Oppo, dan TCL diawasi sejak awal, dan Facebook menyetujui semua fitur yang dibuat. Dan melihat permintaan Kongres, kami ingin menjelaskan bahwa semua informasi integrasi ini disimpan pada perangkat pengguna, bukan pada server Huawei," kata Fransisco Varela, Wakil Presiden Direktur Facebook.

Dilarang di Cina sejak 2009, Facebook berupaya membangun kembali jaringan di Cina. Direktur Utama Facebook Mark Zuckerberg berusaha membina hubungan dengan Presiden Cina Xi Jinping, juga dengan salah satu universitas ternama di Cina.

Credit tempo.co

Pertama Kalinya, Swedia Kerahkan Pasukan Cadangan Besar-besaran

Pasukan Cadangan Swedia.[Bezav Mahmod/Frsvarsmakten via Russia Today]

CB, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Swedia mengerahkan seluruh pasukan Garda Nasional-nya atau 22.000 pasukan cadangan - untuk latihan tempur. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan operasional negara.
Swedia memobilisasi seluruh 40 batalion Garda Nasional dalam latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1975. Latihan tempur ini juga untu memperingati Hari Nasional Swedia, yang dirayakan pada 6 Juni.

"Misi kami adalah memperkuat pertahanan militer Swedia dan meningkatkan kemampuan operasional kami," kata Komandan Tertinggi Swedia, Micael Byden, seperti dilaporkan Russia Today, 7 Juni 2018.
"Kami menguji rantai mobilisasi untuk sekitar setengah organisasi kami, sesuatu yang belum kami lakukan sejak 1975."
Tugas utama dari Garda Nasional adalah untuk memenuhi peran militer sekunder, seperti patroli dan menjaga benda-benda infrastruktur penting, sementara tentara yang berdiri sedang menghadapi musuh di garis depan. Para pasukan cadangan ini terlihat di jalan-jalan di seluruh negeri selama liburan, untuk menjaga objek vital.

Dilansir dari Sputniknews, pada akhir Mei, Badan Kontribusi Sipil Swedia membagikan selebaran "Jika Krisis atau Perang Datang" kepada 4,8 juta keluarga Swedia untuk mengajari warga negaranya bagaimana bertindak dalam situasi krisis selama serangan teror atau perang.

Pasukan cadangan Swedia.[©Lasse Jansson / Försvarsmakten via Russia Today]
The Swedish Home Guard, yang merupakan bagian integral dari kekuatan operasional Angkatan Bersenjata, didirikan pada 1939-1940. Pasukan cadangan ini dimaksudkan berada dalam siaga tinggi untuk memberikan respons cepat. Unit-unit ini bertugas melindungi, memantau, dan mendukung masyarakat pada saat krisis, dengan demikian menyediakan benteng nasional dan teritorial untuk pertahanan Swedia.

Swedia, yang belum pernah terlibat konflik bersenjata selama dua abad, memangkas belanja militernya pada akhir Perang Dingin, tetapi sempat khawatir oleh aneksasi Crimea oleh Rusia, seperti dilansir oleh Strat Times.
Swedia juga sempat mengusir duta besar Rusia pada Maret sebagai tanggapan internasional terhadap kasus peracunan mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal dan putrinya di Inggris, yang dituduh pemerintah Inggris didalangi Rusia.
Pekan ini pejabat Swedia memperingatkan kemungkinan gangguan Rusia menjelang pemilihan parlemen pada September. Stockholm juga mengumumkan pada tahun lalu bahwa Swedia akan memperkenalkan kembali wajib militer pada awal musim panas ini, tujuh tahun setelah wajib militer dihapuskan.

Credit tempo.co

Palestina Desak ICC Selidiki Menteri Keamanan Israel

Pria Palestina menerbangkan layang-layang bermuatan bahan yang mudah terbakar, di perbatasan Israel-Gaza di Jalur Gaza tengah, Senin, 4 Juni 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

CB, Palestina – Kementerian Luar Negeri Palestina meminta Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, untuk mengadili Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Gilad Erdan, karena menyerukan pembunuhan terhadap warga Palestina yang bermain layang-layang.
Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri mengutuk pernyataan Erdan itu dan menyebutnya sebagai pernyataan seorang teroris dan rasis.

“Pernyataan itu dibuat oleh penjahat perang dan pembunuh yang harus dimintai pertanggung-jawaban oleh Pengadilan Kriminal Internasional,” begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu, 6 Juni 2018 waktu setempat.

Sebuah drone diterbangkan untuk mencegah layang-layang dan balon Palestina yang menggunakan bahan peledak di perbatasan Gaza di dekat Kissufim, Israel, Selasa, 5 Juni 2018. Warga Palestina menggunakan berbagai cara saat melakukan aksi protes menuntut kembalinya tanah leluhur. REUTERS/Amir Cohen
Seperti dilansir Middle East Monitor dengan mengutip Haaretz, Erdan mengatakan,”Kita harus kembali ke cara pembunuhan untuk pencegahan. Mereka yang bermain layang-layang dan para komandan Hamas harus menjadi target dari pembunuhan ini.”

Erdan mengaku sulit memahami jika ada orang yang berpikir anak-anak Palestina hanya sekadar bermain layang-layang.
Seperti diberitakan warga Palestina mulai bermain layang-layang selama protes damai menandai 70 tahun Peristiwa Nakba, yaitu peristiwa pengusiran satu juta warga Palestina dari rumah dan desa mereka oleh pasukan dan milisi Israel untuk pendirian negara itu.
Sejak terjadinya protes ini, pasukan Israel khususnya pasukan penembak jitu telah membunuh sekitar 140 warga Palestina. Terakhir, pasukan sniper menembak mati seorang suster Palestina, yang sedang membantu korban penembakan pasukan Israel di perbatasan Gaza. Sekitar 14 ribu orang terluka selama unjuk rasa yang telah berlangsung sekitar sebulan ini.
Otoritas Palestina juga telah melaporkan Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional pada 22 Mei 2018 dan meminta penyelidikan atas kejahatan pasukan militer Israel di wilayah Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyal al Malki, tiba di Hague, Belanda, untuk menyampaikan permintaan ini secara langsung kepada jaksa penuntut Fatou Bensouda. Ini pertama kali Palestina mengadukan Israel untuk kejahatan di kawasan Gaza dan Tepi Barat.
“Negara Palestina mengambil langkah penting dan bersejarah untuk menegakkan keadilan bagi warga Palestina yang menderita terus menerus akibat kejahatan yang sistematis dan melebar,” kata Malki dalam jumpa pers seusai pelaporan ke ICC.

Credit tempo.co

Pejabat Pariwisata Israel Minta Larangan Terhadap WNI Dicabut

TEL AVIV - Pejabat di industri pariwisata Israel memprotes keputusan yang melarang wisatawan asal Indonesia memasuki negara itu. Larangan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel ini adalah aksi balasan terhadap sikap Indonesia yang melarang wisatawan asal Israel.

Bulan lalu, Indonesia mengatakan tidak akan lagi mengeluarkan visa bagi warga Israel dalam kelompok wisata. Keputusan ini sebagai aksi protes atas tindakan IDF, pasukan keamanan Israel, yang menewaskan lebih dari 110 warga Palestina di perbatasan Gaza.

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Keputusan Israel, yang diumumkan pada akhir Mei, dikatakan membahayakan industri yang melihat sekitar 30.000 peziarah Kristen Indonesia mengunjungi negara itu setiap tahun dengan rata-rata menginap selama lima malam.

Larangan itu dimaksudkan hanya berlaku pada hari Sabtu, tetapi telah didorong hingga 26 Juni, The Marker melaporkan pada Kamis. Langkah itu berarti sekitar 2.200 orang Indonesia yang dijadwalkan mengunjungi negara Yahudi itu dalam beberapa minggu ke depan dipaksa untuk membatalkan perjalanan mereka, menurut laporan itu.

Tapi Yossi Fatael, kepala Asosiasi Operator Tur Israel, sementara menyambut penundaan itu, mengatakan keputusan harus dibalik sama sekali.

Fatael mengirim sepucuk surat minggu ini kepada Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yuval Rotem dan Menteri Pariwisata Yariv Levin meminta untuk mengadakan pertemuan penting atas konsekuensi dari langkah itu.

“Kami menyerukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya, yang dianggap oleh rekan-rekan kami di seluruh dunia sebagai tidak proporsional, berlebihan dan berbahaya bagi institusi Kristen secara keseluruhan - dan tidak hanya wisatawan dari Indonesia,” tulis Fatael seperti dikutip dari Times of Israel, Jumat (8/6/2018).

Ia menyoroti konsekuensi keuangan yang tak tertahankan bagi biro perjalanan Israel, hotel, perusahaan bus, pemandu wisata, dan lain-lain.

Sana Srouji, yang mengelola perusahaan Perjalanan Keabadian di Yerusalem, dikutip oleh The Marker mengatakan keputusan itu akan menghukum agennya, serta sepuluh agen lain, dengan kebangkrutan karena 70 persen dari pendapatan mereka berasal dari wisatawan Indonesia.

"Mereka adalah pecinta Israel yang ingin berkunjung dan juga menyumbang banyak uang," katanya.

"Ini adalah turis yang sudah membeli tiket pesawat, dan sekarang akan dipaksa untuk membatalkan semuanya tanpa kompensasi," imbuhnya.

Ia mengatakan mereka akan tetap tinggal di negara-negara tetangga Arab dan Muslim seperti Mesir, Yordania dan Turki, karena mereka biasanya masuk ke Israel melalui perbatasan darat setelah mengunjungi negara-negara tersebut.

Srouji mengatakan langkah itu juga akan merugikan pemandu wisata dan pekerja pariwisata lainnya yang telah belajar bahasa Indonesia.

"Saya membimbing peziarah Kristen, beberapa Protestan dan beberapa Katolik, yang juga tertarik pada Yudaisme," kata Annabelle Herziger-Tenzer, salah satu dari 34 pemandu wisata Israel yang berbicara bahasa Indonesia.

Herziger-Tenzer mengatakan bahwa setiap bulan, sembilan bulan dalam setahun, ia menyelenggarakan tiga kelompok dengan masing-masing 35 orang.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar kelompok membeli bendera Israel dan mengambil foto kebanggaan dengan tentara IDF.

“Saya sangat berharap Israel akan sadar dan membiarkan orang Indonesia masuk,” harapnya.

"Setiap kali ada kekacauan di Gaza, mereka menghukum pecinta Kristen Israel di Indonesia, dan sekarang mereka melecehkan mereka dengan mencegah masuknya mereka ke Israel," tukasnya.

Menteri Pariwisata Yariv Levin mengatakan keputusan Kementerian Luar Negeri salah dan menyerukannya untuk dikembalikan secepat mungkin, menurut laporan itu.

Tetapi Kementerian Luar Negeri bersikukuh dan membenarkan tindakannya, hanya berkomentar bahwa masalah dimulai dengan keputusan Indonesia untuk tidak memberikan visa kepada warga Israel.

Credit sindonews.com

Netanyahu: Assad Tidak Lagi Kebal Jika Sembunyikan Pasukan Iran

LONDON - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa ia tidak lagi kebal dari pembalasan. Ia juga menyatakan kesepakatan nuklir Iran telah berakhir setelah Washington membuang perjanjian itu.

Memperhatikan bahwa Israel telah menjauh dari perang saudara yang berlarut-larut di Suriah, di mana Teheran mendukung Assad, Netanyahu mengatakan peningkatan perambahan Iran membutuhkan“kalkulus baru.

“Dia tidak lagi kebal, rejimnya tidak lagi kebal. Jika dia menembaki kami, seperti yang baru saja kami tunjukkan, kami akan menghancurkan pasukannya,” kata pemimpin Israel itu pada acara yang diselenggarakan oleh think tank Pertukaran Kebijakan di London.

Bulan lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap yang diklaim sebagai sasaran-sasaran Iran di Suriah setelah apa yang dikatakannya serangan rentetan roket yang ditembakkan oleh Iran dari negara itu ke pasukannya di Dataran Tinggi Golan.

Bahkan sebelum itu, Israel telah disalahkan atas serangkaian serangan baru-baru ini di dalam Suriah yang menewaskan orang-orang Iran, meskipun belum mengakui mereka. Serangan itu dilaporkan mengenai aset dan gudang militer Iran.

"Suriah harus memahami bahwa Israel tidak akan mentolerir pemalsuan militer Iran di Suriah terhadap Israel," ujar Netanyahu menambahkan.

"Konsekuensinya tidak hanya untuk pasukan Iran di sana tetapi juga untuk rezim Assad," imbuhnya.

"Saya pikir itu sesuatu yang harus dia pertimbangkan dengan sangat serius," ucapnya seperti dikutip dari The Times of Israel, Jumat (8/6/2018).

Netanyahu melakukan tur Eropa selama tiga hari - mengunjungi Berlin dan Paris awal pekan ini - ditandai oleh perbedaan strategis di Iran, ketika para pemimpinnya berusaha untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah penarikan AS pada bulan Mei.

Ia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang menegaskan kembali "komitmen tegas" London untuk kesepakatan itu, menurut Downing Street.

Namun pemimpin Israel itu mengatakan, bobot ekonomi Amerika sudah menabrak perjanjian yang sangat buruk itu.

"Ini adalah kesepakatan yang dilakukan - dalam arti lain dari kata itu," tambahnya, mencatat perusahaan sudah menarik diri dari Iran di bawah ancaman sanksi AS yang merusak.

"Anda harus memilih apakah akan berbisnis dengan Iran, atau tidak melakukan bisnis dengan Amerika Serikat ... itu tidak ada otak dan semua orang memilihnya secara efektif saat kita bicara," cetusnya.

Netanyahu mengatakan dia telah menegaskan kembali ketidaksukaannya pada kesepakatan nuklir 2015, yang menawarkan bantuan sanksi dengan imbalan pembatasan ketat pada kegiatan nuklir Iran.

Namun, fokus pembahasannya di Eropa telah mengurangi kehadiran Iran di Suriah, tambahnya.

"Saya menemukan banyak kesepakatan tentang tujuan itu."

Pada saat yang sama, dia mengkritik tuan rumahnya di Eropa karena pendekatannya yang ketinggalan jaman.

Netanyahu mengatakan ekspansi Iran telah menyebabkan penataan kembali hubungan dengan negara-negara Arab di Timur Tengah yang juga menentang Teheran - sesuatu yang Inggris dan Eropa Barat ternyata tidak dipahami.

"Ada penataan kembali seluruh terjadi di Timur Tengah - mereka semacam terjebak di masa lalu," tambahnya, menampilkan peta dunia dengan sejumlah negara disorot untuk menunjukkan memperluas cakrawala diplomatik Israel.

"Saya pikir ada masalah Eropa Barat dengan mengakui bahwa dunia sedang berubah," katanya.

Credit sindonews.com

Erdogan Bersumpah Serang Irak Jika Baghdad Gagal Tumpas Kurdi

ANKARA - Pasukan Turki akan menyerang daerah-daerah di Irak jika pemerintah Baghdad tidak dapat membersihkan wilayah itu dari kelompok bersenjata Kurdi. Hal itu dikatakan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan dalam sebuah wawancara.

"Qandil, Sinjar, dan Makhmur akan menjadi sasaran pasukan Turki jika Baghdad tidak menyingkirkan mereka dari pasukan Kurdi," kata Erdogan seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (8/6/2018).

Militer Turki sebelumnya telah melakukan operasi melawan pasukan Kurdi di Suriah dan di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, yang secara resmi dikenal dalam konstitusi Irak sebagai Wilayah Kurdistan Irak.

Al Monitor melaporkan bahwa ancaman oleh pejabat Turki untuk menyerang militan Kurdi tiba di tengah kampanye pemilihan yang panas yang didominasi oleh kecaman nasionalis, yang menimbulkan pertanyaan tentang motif Ankara.

Erdogan juga mengatakan bahwa keadaan darurat di Turki, yang dinyatakan setelah kudeta pada tahun 2016, dapat dicabut setelah warga Turki pergi untuk memilih pada bulan Juni nanti.

Pada hari Kamis, lembaga polling Gezici mengatakan bahwa Erdogan tidak mungkin mencapai kemenangan di putaran pertama dalam pemilihan umum Turki yang akan datang dan partai Erdogan, AKP, diproyeksikan akan kehilangan mayoritasnya di Parlemen ketika Turki menggelar pemilu pada 24 Juni.

Meskipun 15 tahun memerintah di Parlemen Turki, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai AKP dan partai nasionalis MHP yang menjadi sekutunya hanya memiliki dukungan 48,7 persen, yang akan mengakhiri kekuasaan mayoritas oleh partai Erdogan dan sekutu domestiknya.

Pada bulan April, pemimpin Turki menyerukan mempercepat pemilu untuk memperluas otoritas cabang eksekutif Turki.

Credit sindonews.com

2019, Militer Rusia Dipasok Rudal Hipersonik yang Mustahil Dicegat

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin memastikan rudal hipersonik Kinzhal dikirim ke Angkatan Bersenjata Rusia pada 2019. Senjata dengan sistem Avangard ini diklaim bisa melesat dengan kecepatan Mach 10 dan mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara mana pun di dunia.

Putin menyampaikan hal itu dalam sesi tanya jawab tahunan dengan media pada hari Kamis. Orang nomor satu Rusia ini juga menyampaikan bahwa rudal super kuat Sarmat akan beroperasi tahun 2020.

"Sistem hipersonik udara Kinzhal adalah rudal hipersonik yang terbang dengan kecepatan Mach 10 dan itu sudah beroperasi di tentara kita di Distrik Federal Selatan," kata Putin.

"Jika seseorang memiliki keraguan tentang itu, dia harus menontonnya; kami secara khusus menunjukkan peluncuran misil ini," ujarnya, seperti dikutip TASS, Jumat (8/6/2018).

"Kedua, sistem tempur laser juga beroperasi. Sistem Avangard sedang dalam proses produksi industri. Ini telah menjadi produksi berseri dan kami berencana untuk mengirimkannya ke Angkatan Bersenjata pada 2019," kata Putin.

"Pada 2020, kami juga berencana untuk memberikan kompleks rudal strategis kami yang paling kuat—rudal balistik Sarmat yang super kuat— ke Angkatan Bersenjata kami," imbuh dia.

Pemimpin Rusia ini menekankan bahwa Moskow mulai mengembangkan sistem senjata terobosan dalam menanggapi penarikan sepihak AS dari Perjanjian ABM (ABM Treaty).

Menurut Putin, Avangard adalah sistem rudal balistik antarbenua yang bisa mengubah jalur dengan arah dan ketinggiannya.

"Ini adalah senjata mutlak, jika kita berbicara tentang hari ini, lebih dari 20 Mach, dua puluh kecepatan suara. Saya tidak berpikir bahwa senjata semacam itu akan dikembangkan di beberapa negara lain di tahun-tahun mendatang, meskipun mereka pasti akan mengembangkannya suatu hari nanti," kata Putin.

“Ini adalah rudal siluman terbang rendah yang membawa hulu ledak nuklir, dengan jangkauan yang hampir tak terbatas, lintasan tak terduga dan kemampuan melewati batas intersepsi," imbuh Putin.

"Ini tak terkalahkan terhadap semua pertahanan rudal yang ada dan prospektif serta terhadap sistem pertahanan anti-udara."

Credit sindonews.com

Putin: Militer Rusia akan Tetap di Suriah

Vladimir Putin

Foto: EPA/Sergei Chirikov

Untuk menghindari Perang Dunia Ketiga semua pihak harus saling menahan diri.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, Rusia tidak memiliki rencana untuk menarik militernya keluar dari Suriah. Kendati begitu, pasukan Rusia tidak akan membangun fasilitas permanen di sana.

"Pasukan akan tinggal di sana selama itu untuk keuntungan Rusia, dan untuk memenuhi tanggung jawab internasional kami," kata Putin dalam acara televisi tahunannya pada Kamis (7/7).

Menurut Putin, perang Suriah adalah pengalaman unik bagi pasukan Rusia.
Pertama, penggunaan pasukan bersenjata digunakan untuk meningkatkan kemampuan tentara. "Tidak ada latihan militer yang bisa dibandingkan dengan penggunaan kekuatan dalam kondisi pertempuran," kata Putin.

Putin mengakui ribuan militan meninggalkan Rusia dan negara-negara Asia Tengah dan berkumpul di tanah Suriah. Hal itu, kata ia, lebih baik karena berurusan langsung dengan mereka di medan perang.

"Lebih baik untuk berurusan dengan mereka di sana, melikuidasi mereka di sana, daripada membiarkan mereka datang. kembali ke sini dengan senjata di tangan," tambahnya.

Kremlin pertama kali meluncurkan serangan udara di Suriah pada September 2015 dalam intervensi terbesar Timur Tengah dalam beberapa dekade. Ini mengubah gelombang konflik dalam mendukung Presiden Rusia Bashar al-Assad.

Putin juga berkomentar terkait kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Ia mengatakan untuk mengantasipasi hancurnya peradaban maka semua pihak harus cukup menahan diri. Meskipun ia menuduh Amerika Serikat melakukan langkah provokatif.

"Menahan masing-masing negara dari arena internasional, mencegah kekuatan militer dari membuat gerakan tergesa-gesa, dan memaksa masing-masing pihak untuk saling menghormati satu sama lain," katanya.

Menurutnya penarikan AS dari perjanjian rudal anti-balistik adalah upaya untuk mengakhiri kesamaan strategis. "Tetapi kami akan menanggapi ini," kata Putin tanpa merinci.

Sementara itu, Suriah menolak seruan Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan Iran dan militan Hizbullah Lebanon dari negara tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, rencana itu bahkan tidak ada dalam agenda karena menyangkut kedaulatan Suriah.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengeluarkan daftar tuntutan bagi kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Salah satu tuntutannya adalah penarikan pasukan Iran dari Suriah, karena Teheran telah memberikan dukungan penting kepada pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad.

Menanggapi tuntutan itu, Mikdad menegaskan, Suriah sangat menghargai dukungan militer dari Rusia serta dukungan dari Iran dan Hizbullah. Menurutnya, Suriah tidak bisa membiarkan siapa pun mengangkat isu penarikan pasukan Iran.

Credit republika.co.id