Senin, 11 Desember 2017

Liga Arab 'Buang' AS dari Negosiator Perdamaian Timteng

Para menteri luar negeri Liga Arab.

CB, KAIRO -- Liga Arab mengatakan, pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel berisiko menimbulkan kekerasan dan kekacauan di Timur Tengah. Langkah tersebut mengakhiri kenetralan AS dalam menghadapi salah satu isu paling sensitif di kawasan ini.

Para menteri luar negeri (menlu) Liga Arab mengatakan, AS tidak dapat lagi diandalkan sebagai perantara perdamaian Timur Tengah. Pernyataan yang diungkapkan oleh 22 negara, termasuk sekutu dekat AS, itu diumumkan setelah kekerasan dan demonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza memasuki hari ketiga.

Para menlu juga menyepakati resolusi pada pukul 03.00 waktu setempat, setelah berjam-jam melakukan pembicaraan di Kairo. Resolusi ini didukung oleh sejumlah sekutu AS, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Yordania, yang telah menyuarakan keprihatinan mereka.

Dilansir di BBC, resolusi tersebut berbunyi:

1. AS telah menarik dirinya sebagai pendukung dan mediator dari setiap proses perdamaian Israel-Palestina, melalui keputusannya itu.

2. Langkah Trump memperparah ketegangan, memicu kemarahan, dan mengancam wilayah untuk mendapatkan lebih banyak kekerasan dan kekacauan.

3. Sebuah permintaan akan diajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk langkah tersebut.

Israel selalu menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Sementara Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel dalam perang 1967, sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Bagi Trump, keputusannya tersebut adalah bentuk pemenuhan janji kampanyenya. Dia mengatakan keputusan itu tidak lebih dari hanya sekedar pengakuan akan kenyataan. Namun dia terus menghadapi kritik keras atas keputusan tersebut.

Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12), AS terisolasi setelah 14 anggota lainnya mengecam pernyataan Trump. Namun Duta Besar AS Nikki Haley menuduh PBB tidak memihak Israel dan mengatakan AS masih berkomitmen untuk menemukan kedamaian.

Pada Sabtu (9/12), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mendengar banyak kecaman atas pengumuman bersejarah yang dilakukan Presiden Trump. Namun dia tidak mendengar adanya kecaman atas roket yang menembaki Israel.

Tiga roket ditembakkan ke arah Israel dari Gaza pada Jumat (8/12), yang menyebabkan Israel melakukan serangan udara balasan ke wilayah itu. Serangan Israel dilaporkan menargetkan fasilitas militer milik kelompok Hamas dan menewaskan dua anggotanya.

Di Israel utara, sebuah bus yang membawa penumpang Israel dilempari batu-batu saat melewati kerumunan masyarakat Arab dan tiga orang Israel dilaporkan terluka. Ribuan warga Palestina telah melakukan demonstrasi pada Jumat (8/12), bersama dengan demonstrasi solidaritas yang digelar di dunia Arab dan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya.

Credit republika.co.id

Liga Arab Serukan Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Yerusalem Timur

CB, KAIRO -- Negara anggota Liga Arab menggelar pertemuan di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12). Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kotaIsrael.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit mengatakan keputusan Trump tersebut jelas melanggar dan melawan hukum internasional. Disisi lain, pengakuan Trump terkait Yerusalem juga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan Washington dalam mendukung upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Oleh sebab itu, Aboul-Gheit meminta agar seluruh negara menolak keputusan Trump. "Kami menyerukan kepada semua negara yang mendukung perdamaian untuk menolak keputusan presiden AS. Kami menganggap keputusan itutidak adil dan tidak dapat dibenarkan," katanya seperti dilaporkan laman Aljazirah.

Sebagai bentuk penentangan, ia pun menyerukan agar semua pihak mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. "Kami menyerukan kepada semua orang untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan YerusalemTimur sebagai ibu kotanya," ujar Aboul-Gheit.

Pada Rabu (6/12) Trump secara resmi mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama di duniayang mengakui kota suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen itu sebagai ibu kotaIsrael.

Pengumuman Trump ini segera dikecam oleh berbagai negara.Hal ini karena keputusan Trump dinilai telah melanggar kesepakatan dan resolusiinternasional terkait Yerusalem.

Credit republika.co.id

Tentara Malaysia Siap Dikirim ke Palestina

KUALA LUMPUR - Pasukan Bersenjata Malaysia (ATM) siap untuk menjalankan tugasnya terhadap masalah yang dihadapi di Yerusalem. Demikian pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein.

"Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. ATM selalu siap, menunggu instruksi dari pimpinan puncak. Mari kita berdoa agar perselisihan ini tidak menimbulkan kekacauan," kata Hussein seperti dikutip dari Middle East Monitor, Senin (11/12/2017).

Pada hari Rabu, Trump mengumumkan pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump juga mengatakan bahwa Kedutaan Besar AS akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Perubahan dramatis dalam kebijakan Yerusalem di Washington memicu demonstrasi di wilayah Palestina yang diduduki dan di seluruh dunia.

Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Serangkaian konfrontasi meletus dalam aksi demonstrasi di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Sedikitnya empat orang tewas dalam bentrokan dan akibat serangan udara Israel. Sementara itu, Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa para pekerjanya telah merawat hampir 800 korab luka di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Pada hari Rabu malam, Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Ia pun telah mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk bekerja memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dengan melakukan itu, ia telah mengadopsi narasi Israel bahwa kota suci adalah Ibu Kota yang terbagi, yang merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas.

Israel menduduki bagian barat Yerusalem pada tahun 1948 dan bagian timur pada tahun 1967. Negara Zionis ini mencaplok bagian timur pada awal tahun 1980-an. Masyarakat internasional masih memandang Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina masa depan.

Para pemimpin dunia telah mengutuk langkah Trump dan menekankan bahwa isu Yerusalem harus dipecahkan sebagai kesepakatan status akhir.

Credit sindonews.com

RI Lobi Barat demi Palestina

BEIRUT - Indonesia terus menggencarkan lobi ke sejumlah negara untuk menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain di KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia menggalang dukungan ke negara-negara Barat termasuk Uni Eropa.

Langkah ini akan dilakukan Indonesia hingga Trump membatalkan kebijakannya yang kontroversial tersebut. Upaya lain juga tengah dilakukan Palestina dan sejumlah negara yang tergabung dalam Liga Arab dengan mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi kemarin telah berkunjung ke Amman, Yordania. Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan dua menlu sekaligus, yakni dari Palestina dan Yordania.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina. “Perjalanan ini dalam rangka memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina," kata Retno.

Selain itu, Indonesia juga akan membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI yang akan digelar di Ankara, Turki pada Rabu (13/11/2017) mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri langsung KTT ini.

Seusai KTT OKI, Menlu Retno akan ke Brussel untuk bertemu dengan menteri Luar Negeri Uni Eropa. Pertemuan ini untuk memperkokoh dukungan negara Barat agar tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Turki pun sangat berharap KTT OKI menjadi forum yang tepat untuk menekan Amerika Serikat. Presiden Turki Tayyip Erdogan menilai keputusan Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel bukan hal mudah untuk diimplementasikan. OKI dianggap kuat karena organisasi yang didirikan pada 1969 tersebut beranggotakan 57 negara dengan penduduk mayoritas muslim. “Kita menjelaskan kepada semua pihak bahwa keputusan AS tidak sesuai dengan hukum internasional, diplomasi, dan kemanusiaan,” kata dia.

Semua pihak yang dimaksud adalah penjelasannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin umat Katholik Paus Fransiskus. “Dengan peta jalan yang kita ciptaan pada pertemuan OKI, kita akan menunjukkan keputusan AS itu tidak mudah dilaksanakan,” jelasnya.

Menlu Palestina Riyad al-Maliki mengungkapkan, pihaknya akan mencari perundingan damai baru yang dimediasi oleh Amerika. “Palestina juga akan mencari resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai keputusan Trump,” jelasnya.

Pada Sabtu (9/12/2017), Liga Arab menggelar pertemuan darurat di Kairo. Mereka menyatakan keputusan Trump itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Mereka juga akan mencari langkah ke Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan langkah AS tersebut. Liga Arab yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berbahasa Arab memiliki 22 anggota aktif.

Para menlu negara Arab tersebut menilai pengakuan Presiden Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel berisiko menyebabkan Timur Tengah ke dalam kekerasan dan kerusuhan yang lebih buruk. Pengakuan Amerika ini juga mengakhiri netralitas negara ini dalam masalah yang paling sensitif di kawasan tersebut. “Amerika Serikat tidak dapat diandalkan sebagai penengah dalam perdamaian di Timur Tengah,” demikian Resolusi Liga Arab.

Kedubes AS Sasaran Kemarahan
Demonstrasi menolak pernyataan Donald Trump tak henti merebak di mana-mana. Mereka menyasar kantor kedutaan besar guna meluapkan kemarahannyaa. Di Beirut, Libanon, demo bahkan berlangsung ricuh.

Demonstrasn membakar ban di jalanan dan melemparkan berbagai benda ke arah pasukan keamanan yang bertugas di luar Kedubes AS di Awkar, Beirut utara. Pasukan keamanan Libanon membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera AS dan Israel.

Berbicara di depan para demonstrasi, pemimpin Partai Komunis Libanon Hanna Gharib menyatakan AS adalah musuh utama Palestina. “Kedubes AS adalah simbol agresi imperialis yang harus ditutup,” ungkap Gharib dilansir Reuters.

Pemerintah Libanon menampung lebih dari 450.000 pengungsi Palestina. Presiden Libanon Michel Aoun pekan lalu telah menyebut langkah Trump sebagai ancaman stabilitas regional. Kelompok Hizbullah di Libanon juga menyerukan perlawanan terhadap Israel atas keputusan AS tersebut. Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah menyerukan digelarnya demonstrasi menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Massa yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat juga berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. "Pemerintah Indonesia perlu bertindak lebih jauh untuk bicara dengan pimpinan negara-negara OKI demi memperjuangkan nasib Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat," ujar seorang orator dari atas panggung.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga tegas tidak akan menemui Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence yang akan berkunjung pada bulan ini. Hal tersebut dilakukan untuk menentang keputusan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dari Swedia, kemarin, tiga orang ditangkap kemarin setelah upaya membakar sinagoga, tempat ibadah umat Yahudi, di Kota Gothenburg. Tidak ada korban luka adalah upaya pembakaran tersebut. Kebakaran tersebut juga bisa digagalkan karena ada pertemuan anak muda Yahudi ketika pembakaran yang disengaja akan dilakukan.

Israel Terus Serang Palestina
Sementara itu, pasukan Israel kemarin menghancurkan terowongan perlintasan batas di Jalur Gaza. Mereka mengklaim terowongan itu digali pejuang Hamas. Israel mendeteksi terowongan tersebut dengan sensor khusus. Terowongan yang dihancurkan tersebut berjarak 1 km meter dari wilayah Israel.

“Meskipun belum selesai dibangun, proyek baru itu menunjukkan langkah signifikan yang dilakukan Hamas,” kata juru bicara Letnan Kolonel Jonathan Conricus. Dia tidak menjelaskan bagaimana Israel mengetahui Hamas bertanggungjawab dalam pembangunan terowongan tersebut. “Tidak ada korban tewas dalam serangan tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan terowongan tersebut bisa menjadi “jebakan kematian” bagi pejuang Gaza.

Hamas belum memberikan konfirmasi mengenai serangan terowongan tersebut. Serangan terhadap terowongan itu bersamaan dengan beberapa faksi di Palestina menggelar pertemuan untuk memenuhi tenggat waktu penyerahan Gaza dari Hamas ke pemerintahan Preiden Mahmoud Abbas.

Sebelumnya, Israel juga berhasil meledakkan terowongan yang digali pejuang Jihad Islam pada 30 Oktober lalu. 10 pejuang Jihad Islam dan dua pejuang Hamas tewas dalam serangan tersebut. “Pasukan Pertahanan Israel akan terus mencari dan menghancurkan terowongan yang dibangun pejuang Palestina,” jelasnya.

Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman kemarin berharap kekerasan yang pecah saat demonstrasi Palestina segera mereda. “Saya berharap semua akan segera tenang. Kita harus kembali ke kehidupan normal tanpa kerusuhan dan tanpa kekerasan,” ungkap Lieberman kepada radio militer.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mendesak semua pemimpin masyarakat, politik dan agama agar menahan diri dari ucapan yang bisa makin meningkatkan kerusuhan. Dia mengungkapkan, demo merebak di berbagai wilayah di Timur Tengah setelah Trump menyampaikan pengumuman kontroversialnya.

Credit sindonews.com

Menlu RI Lakukan Tur Bela Palestina ke Tiga Negara

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi diketahui akan melakukan perjalanan maraton ke tiga negara untuk membahas mengenai masalah Yerusalem, dan menegaskan dukungan terhadap Palestina. Retno akan melakukan perjalanann ke Yordania, Tuki, dan juga Belgia.

Dalam sebuah pernyataan Retno menuturkan perjalanan yang dia lakukan adalah realisasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, yang mengatakan bahwa Indonesia akan selalu bersama Palestina

"Perjalanan ini ditujukan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina, di Amman saya akan langsung melakukan pertemuan dengan dua Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Palestina, dan Yordania," ucap Retno pada Minggu (10/12).

"Kemudian setelah itu saya akan mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT OKI di Istanbul pada tanggal 13 Desember, dari Istanbul saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Brussel untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa untuk memperkokoh dukungan negara Barat agar tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan untuk tidak memindahkan kedutaanya ke Yerusalem," sambungnya.

Seperti diketahyi Kamis lalu Presiden AS, Donald Trump membuat kegaduhan dengan mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan Trump ini mendapat terntangan dari dunia internasional.

Indonesia, dan negara Islam lainnya langsung mengeluarkan kecaman keras atas pernyataan ini. Sementara itu, negara-negara Barat juga menyatakan penolakan atas keputusan Trump tersebut, dan menyatakan tidak akan mengikuti langkah yang diambil AS.

Credit sindonews.com

Respons soal Yerusalem, Yordania Pilih Bersatu dengan Indonesia

JAKARTA - Menteri Politik dan Urusan Parlemen Yordania Musa Maaytah menyatakan, pihaknya satu suara dengan Indonesia dalam menyikapi tindakan Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Komentar itu disampaikan usai bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi.

Musa menuturkan, Yordania menyayangkan dan turut mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump tersebut. Dia menegaskan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina.

”Kami bersatu bersama Indonesia dalam satu posisi yang sama untuk Palestina. Proses perdamaian tetap harus dilakukan, dan bagi kami, Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina,” kata Musa saat bertemu dengan Retno di sela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Banten.

Sementara itu, Menlu Retno mengatakan, isu tentang Palestina dan pertemuan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi pembahasan dalam pertemuan mereka. Meski demikian, hubungan bilateral kedua negara juga ikut dibahas.

”Isu Yerusalem dan pertemuan kepala negara OKI pekan depan jadi bahasan kami tadi,” kata Retno, Jumat (8/12/2017).

Pertemuan khusus OKI untuk membahas masalah Yerusalem dijadwalkan akan digelar di Turki pada tanggal 13 Desember mendatang. Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan tersebut.

Credit sindonews.com

Pesawat Tu-95 Rusia Berkemampuan Nuklir Patroli Pasifik dari Indonesia

JAKARTA - Sepasang pesawat pengebom strategis Tu-95MS Rusia yang mampu membawa bom nuklir melakukan patroli di kawasan Pasifik Selatan. Dua pesawat itu terbang dari pangkalan militer di Biak, Indonesia, mulai kemarin.

Sepasang pesawat pengebom Tupolev itu awalnya terbang pada hari Selasa dari Pangkalan Udara Ukrainka di wilayah timur Amur Rusia menuju Pangkalan Udara Biak, Indonesia.

Penerbangan sejauh hampir 7.000 km—dengan pengisian bahan bakar mid-course saat penerbangan—memakan waktu sekitar 10 jam atau lebih lama dari perkiraan pilot. Menurut kru pesawat, cuaca buruk mendorong beberapa perubahan dalam jalur penerbangan kedua pesawat.

Sepasang pesawat angkut militer Ilyushin Il-76MD telah tiba di lokasi sehari lebih awal dengan membawa peralatan dan awak pendukung. Misinya ke Indonesia ternyata hanya sekadar kunjungan sosial.

Tu-95, yang dikenal sebagai “Bears” (Beruang) di kalangan Barat, menjalankan misi patroli di Pasifik selatan sebelum kembali ke pangkalan militer Indonesia. Patroli itu yang pertama dari jenisnya untuk Angkatan Udara Rusia dan tanpa insiden, meskipun kondisi cuaca tidak baik.

”Tujuan dari penerbangan tersebut adalah untuk melatih pilot dalam menavigasi di belahan Bumi selatan serta memastikan keandalan sistem kontrol. Dukungan logistik Biak Airfield (Pangkalan Udara Biak) juga dikonfirmasi selama misi tersebut. Pesawat itu disiapkan untuk patroli sesuai jadwal,” kata Letnan Jenderal Sergey Kobylash, komandan divisi Penerbangan Jarak Jauh Angkatan Udara Rusia, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (8/12/2017).

Pejabat militer Rusia memastikan bahwa peralatan tersebut terbukti beroperasi secara memadai di iklim yang panas dan lembab di Indonesia. Negara tuan rumah juga ikut menanggung bagian dari misi bersama. Pejabat militer Indonesia menyatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari latihan navigasi dan akan berlangsung hingga hari Sabtu.

Indonesia adalah mitra kunci eks Uni Soviet pada awal tahun 1960-an, namun hubungan memburuk ketika sentimen anti-komunis di Indonesia meningkat menjadi pembersihan yang didukung oleh Amerika Serikat. Data kematian dari pembersihan anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kini masih simpang siur, meski ada yang menyebutnya hingga 500.000 jiwa.

Moskow dan Jakarta membangun kembali hubungan dan menjadi mitra dekat dalam perdagangan senjata pada pertengahan tahun 2000-an.

Militer Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat keras militer berteknologi tinggi Rusia yang beroperasi, termasuk jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, helikopter Mil Mi-17 dan Mi-24 serta kendaraan tempur infanteri BMP-3. Moskow dan Jakarta saat ini sedang menegosiasikan sebuah kontrak untuk jet tempur Su-35, yang jika terwujud akan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah China yang mengakuisisi pesawat canggih Rusia tersebut.

Credit sindonews.com

Hadi Tjahjanto, dari Penerbang Pesawat Angkut Jadi Panglima TNI

CB, Jakarta - Mantan Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Marsekal Pertama (Purn) Dwi Badarmanto mengungkap kisah sebelum Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto mencapai puncak karirnya sebagai Panglima TNI. Dwi Badarmanto menyebut bahwa karir Hadi Tjahjanto biasa-biasa saja sebelum menjabat sebagai perwira tinggi bintang satu.
Dulu, Hadi hanya bertugas sebagai pilot pesawat angkut Cassa, salah satu jenis pesawat angkut ringan. "Siapa yang menyangka jika seorang penerbang pesawat angkut bisa jadi Panglima TNI, mekanik mesin pun mungkin tak menyangka," kata Dwi Badarmanto dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Desember 2017.

Sebagai mantan Kadispen TNI-AU, Dwi menceritakan, karir Hadi mulai menanjak saat dia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah pada 2010. Ketika itu, Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Saya kira ini seperti takdir yang sudah dipertemukan, padahal saat itu Hadi di tengah dilema antara Lanud Husein Sastranegara. Ini seperti kehendak Tuhan karena saat itu Jokowi jadi Wali Kota," kata dia.
Sejak saat itu, lanjut Dwi, karir Hadi semakin meroket tajam. Pada Juli 2015, Hadi diangkat menjadi Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dan pangkatnya naik menjadi Marsekal Muda. Selang setahun, November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan. Tiga bulan setelah menjabat sebagai Irjen Kemenhan, Hadi terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, tepatnya 18 Januari 2017 menggantikan Agus Supriatna.

Hingga akhirnya, Hadi Tjahjanto dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo. Setelah disetujui DPR, Hadi Tjahjanto resmi dilantik pada tanggal 8 Desember 2017 di Istana Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo.

Credit TEMPO.CO

Jadi Panglima TNI, Ini Sejumlah Tantangan Bagi Hadi Tjahjanto

CB, Jakarta- Marsekal Hadi Tjahjanto telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah upacara serah terima jabatan dari Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam pidatonya, Hadi mengatakan berbagai tantangan yang harus dihadapinya selama memimpin TNI.
"Tantangan tugas TNI ke depan tidak semakin ringan. Namun, kami harus yakin dengan kebersamaan seluruh prajurit TNI serta dengan dukungan rakyat Indonesia TNI akan bertugas baik," kata Hadi dalam pidatonya saat upacara sertijab di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu, 9 Desember 2017.

Hadi menjelaskan, deretan tantangan tersebut adalah dampak tatanan dunia baru, terorisme, perang siber, serta kerawanan keamanan perbatasan laut. Menurut dia, Indonesia juga kerap mengalami keresahan dari tindakan penyelundupan barang, manusia, senjata serta narkoba.

Hadi mengatakan, seluruh jajaran TNI harus siap dalam menghadapi potensi konflik dalam tubuh TNI pada 2018 dan 2019 yang merupakan tahun politik. Menurut dia, periode pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan presiden itu dapat menggoyahkan netralitas TNI. "TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas hingga satuan bawah TNI," ujarnya.

Serah terima jabatan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Hadi di Istana Negara pada Jumat, 8 Desember 2017. Acara itu turut dihadiri oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, beserta para menteri, duta besar negara sahabat, kepala staf angkatan serta pejabat utama TNI.
Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah menyerahkan jabatannya kepada Hadi Tjahjanto enggan memberikan pesan atau nasiha kepada juniornya itu. Menurut dia, Hadi saat ini sudah menjadi atasannya sehingga tidak etis apabila dirinya memberikan pesan atau nasihat.
"Saya tidak memberi pesan apa-apa. Mengapa? Karena Pak Hadi sekarang adalah atasan saya. Sejak tadi disampaikan dalam Keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi (Panglima TNI) adalah Pak Hadi, maka tidak etis saya memberikan nasihat ke Pak Hadi karena saya adalah sekarang perwira tinggi Mabes TNI," kata Gatot.

Credit TEMPO.CO

Kamis, 07 Desember 2017

Dunia Kecam Langkah Sepihak Trump Soal Yerusalem

Donald Trump

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) tetap bersikeras untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan Trump mendapat reaksi keras dari beragam pemimpin dunia.

Perdana Menteri Inggris Theresia May mengatakan pengumuman Trump tidak membantu dalam hal prospek perdamaian wilayah ini, dan Inggris tidak akan mengikutinya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengutuk langkah tersebut. Termasuk Turki, Yordania, Mesir dan Lebanon yang juga mengkritik sikap Trump.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengingatkan masalah Yerusalem merupakan 'garis merah' buat Muslim. Erdogan akan bergerakan bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menentang setiap upaya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sebelumnya, dalam sebuah pidato singkat di Gedung Putih, Trump meminta departemen negara bagian untuk mulai membuat pengaturan untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Saya telah menetapkan bahwa sekarang saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sementara presiden sebelumnya telah membuat janji kampanyebesar ini, mereka gagal menyampaikannya. Hari ini, saya menyampaikannya," jelas Trump seperti dikutip The Guardian, Kamis (7/12).

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS tak bisa lagi jadi mediator perdamaian, kata Abbas

Arsip Foto. Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) duduk bersama Presiden Dewan Eropa Donald Tusk (kiri) saat menghadiri upacara pemakaman Shimon Peres (93) di Pemakaman Mount Herzl di Yerusalem, Jumat (30/9/2016). (REUTERS/Abir Sultan)

Ramallah CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak bisa lagi memainkan peran sebagai mediator perdamaian setelah keputusan Presiden Donald Trump pada Rabu (6/12) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Langkah-langkah yang menyedihkan dan tidak dapat diterima ini dengan sengaja melemahkan seluruh upaya perdamaian," kata Abbas dalam sebuah pidato setelah pengumuman Trump.

Dia mengatakan bahwa langkah Trump adalah "sebuah pengumuman penarikan AS dari perannya dalam beberapa dekade terakhir sebagai sponsor proses perdamaian."

Namun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan bahwa Presiden Donald Trump "sangat berkomitmen" terhadap proses perdamaian Timur Tengah.

Tillerson menyatakan bahwa AS yakin "ada kesempatan yang sangat baik bagi terwujudnya perdamaian" antara Israel dan Palestina terlepas dari kecaman internasional terhadap keputusan Trump soal Yerusalem.

"Presiden sangat berkomitmen terhadap proses damai Timur Tengah," kata Tillerson kepada wartawan dalam pertemuannya dengan menteri luar negeri NATO di Brussels, Belgia, Rabu.

Dia mengatakan tim kecil yang dipimpin oleh menantu sekaligus penasihat senior Trump, Jared Kushner, telah "terlibat dalam upaya" untuk memulai kembali perundingan damai di wilayah itu antara Israel dan Palestina.

"Kami terus yakin ada kesempatan yang sangat baik bagi terwujudnya perdamaian dan presiden sudah memiliki tim yang dikhususkan untuk menangani itu secara keseluruhan," kata Tillerson.

Trump mengakui Kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12), sebuah keputusan bersejarah yang merusak kebijakan puluhan tahun AS dan berisiko menimbulkan gelombang kekerasan baru di Timur Tengah.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam sebuah pidato dari Gedung Putih.

"Mengakui ini sebagai sebuah fakta adalah kondisi penting untuk mencapai perdamaian," katanya, menambahkan, "Sudah saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel."

"Ini tidak lebih dari sekedar pengakuan akan realitas. Ini juga hal yang tepat untuk dilakukan," kata Trump sebagaimana dilansir AFP.

Credit antaranews.com

Soal Yerusalem, Presiden Iran Serukan Muslim Bersatu Menentang AS

Teheran - Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Rouhani pun menyerukan umat muslim untuk bersatu menentang langkah AS tersebut.

Rouhani menegaskan bahwa langkah AS tersebut tak akan bisa ditoleransi. Dalam percakapan via telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Rouhani menyebut pengumuman Trump tersebut "salah, ilegal, provokatif dan sangat berbahaya". Presiden Iran itu juga setuju untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada 13 Desember mendatang, yang diminta Erdogan untuk membahas masalah ini.

"Iran tak akan mentoleransi pelanggaran kesucian Islam," kata Rouhani mengenai pengumuman Trump soal Yerusalem seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (7/12/2017).

"Muslim harus berdiri bersama menentang plot besar ini," imbuhnya.

Sementara itu, Erdogan juga menyampaikan kecaman yang sama. "Kebodohan Trump adalah hasil dari perbedaan internal dalam dunia Islam. Kini dunia Islam harus menunjukkan persatuannya dan menentang langkah ini," kata Erdogan dalam percakapan dengan Rouhani.

Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga merespons keras langkah AS tersebut. "Dunia Islam tak diragukan lagi akan bangkit melawan plot ini dan Zionis akan menerima pukulan besar dari tindakan ini dan Palestina akan dibebaskan," tegas Khamenei.

Credit detik.com

Malaysia: Ini tak Hanya Agresi ke Muslim, tapi Kristiani

Yerusalem

CB, KUALA LUMPUR -- Malaysia prihatin atas sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengumumkan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Keputusan seperti itu akan mengakhiri semua upaya yang dilakukan terhadap sebuah resolusi pertanyaan Palestina. Ini akan memiliki dampak serius tidak hanya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ini, namun juga akan menggenjot sentimen, melakukan upaya untuk memerangi terorisme semakin sulit," ujar Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Malaysia, Datin Nirvana Jalil Gani di Kuala Lumpur, Kamis (7/12).

Malaysia menegaskan isu Yerusalem adalah penyebab inti persoalan Palestina dan meminta semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui adanya perubahan di perbatasan sebelum 1967, termasuk kaitan dengan Yerusalem.

"Setiap usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membangun atau memindahkan misi diplomatik ke kota, dianggap sebagai agresi tidak hanya terhadap Arab dan umat Islam, namun juga melanggar hak-hak Muslim dan Kristen," katanya.

Dia mengatakan hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak nasional orang-orang Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional bersamaan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan: yaitu Resolusi No. 252 (1968), 267 (1969), 465, 476 dan 478 (1980), termasuk Resolusi 2334 (2016) baru-baru ini.

"Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel bukanlah pengakuan atas kenyataan di lapangan, ini adalah ungkapan dukungan untuk kebijakan Israel, yang sebagian besar bertentangan dengan hukum internasional. Mungkin tidak benar," katanya.

Dia menegaskan Amerika Serikat harus mempertimbangkan kembali keputusannya.

Credit republika.co.id

Indonesia Kecam Langkah Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan sikap keras Indonesia yang mengecam langkah Presiden AS Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. ( CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Indonesia mengecam langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidatonya saat membuka Bali Democracy Forum di Serpong, Banten, Kamis (7/12).

"Pagi ini, Presiden Trump mengumumkan pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kami mengecam pengakuan ini," kata Retno dihadapan 103 negara partisipan termasuk AS.

"Demokrasi berarti menghormati hukum internasional. Pengakuan itu tidak menghormati berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Sebagai sebuah negara demokratis, AS seharusnya mengetahui apa artinya demokrasi," kata Menlu RI menegaskan.

Menlu RI menyampaikan kecaman tersebut sambil mengenakan syal khas Palestina. "Saya berdiri di sini mengenakan scarf Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia, rakyat Indonesia untuk selalu bersama rakyat Palestina, dan hak-hak mereka," kata Menlu Retno.

Pernyataan keras ini diungkapkan Retno tak lama setelah Trump mengumumkan secara resmi pengakuan AS terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu siang waktu Washington DC, di Gedung Putih.

Dalam pernyataannya, Trump memerintahkan pemindahan segera kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai simbol resmi bahwa AS mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Meski dikecam banyak negara di dunia seperti negara Arab dan sekutu utama AS seperti Perancis, Trump berkeras melanjutkan keputusannya itu.

Trump bahkan menyebut langkah ini sepatutnya sudah dilakukan oleh pendahulunya karena berlandaskan pada satu undang-undang yang sudah diloloskan oleh Kongres AS sejak 1995.

Hukum itu mengatur pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota tersebut.

Namun, presiden AS sebelum Trump selalu menangguhkan hukum tersebut demi menghindari pergolakan politik di Timur Tengah.

Sebelumnya Retno mengatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah menlu negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk menlu Palestina untuk merespons perubahan sikap AS ini.

Retno mengatakn OKI akan segera menggelar rapat darurat guna membahas keputusan Washington yang dianggap memperkeruh konflik di Timur Tengah khususnya proses damai antara Israel dan Palestina.

"Kami juga terus berupaya berkomunikasi dengan pihak AS seperti dengan Menlu Rex Tillerson terkait hal ini," kata Retno.

Menlu Tunisia Khemaies Jhinaouwi, juga turut mengecam langkah AS tersebut. Dalam pidatonya, Jhinaouwi juga mengatakan pengakuan AS terhadap Yerusalem dapat merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Langkah ini berimbas dampak negatif terhadap opini umat Islam dan Kristen terkait pentingnya Yerusalem bagi mereka," papar Jhinaouwi.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia kecam kebijakan AS soal Yerusalem

Arsip Foto. Presiden Joko Widodo (kiri) saat menghadiri acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bogor (CB) - Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang akan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Indonesia, lanjut Presiden, meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. "Keputusan itu telah melanggar berbagai resolusi di PBB yang AS menjadi anggota, dan ini bisa menguncang stabilitas keamanan dunia," katanya.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (6/12) membalikkan kebijakan puluhan tahun Amerika Serikat dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyatakan akan memulai proses untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan Trump itu membahayakan peranan historis Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik Israel-Palestina, juga memicu timbulnya kericuhan hubungan AS dengan sekutu-sekutu Arab, yang diandalkan Washington untuk membantunya melawan Iran dan memerangi kalangan milisi Islamis Sunni.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terbagi serta menginginkan semua kedutaan asing ditempatkan di sana. Palestina juga menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.

Kota itu direbut Israel dalam perang tahun 1967 dan kemudian diduduki. Tindakan Israel mencaplok wilayah itu terus ditentang oleh dunia internasional.

Credit antaranews.com

Ini Pidato Lengkap Trump Saat Mengakui Yerusalem Ibu Kota Israel

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberikan pengakuan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Trump juga menjelaskan bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS akan segera berproses.

Pidato bersejarah Trump ini disampaikan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (6/12) siang waktu AS, atau Kamis (7/12) dini hari waktu Indonesia. Trump didampingi Wakil Presiden AS Mike Pence saat menyampaikan pidato ini.

Pemindahan Kedubes AS, disebut Trump, sebagai penerapan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang disepakati Kongres AS tahun 1995 lalu. Dia menyebut para Presiden AS sebelumnya gagal menerapkan Undang-Undang itu.

Trump juga menegaskan bahwa pengakuan Yerusalem ini tidak berarti menggugurkan komitmen AS terhadap upaya perdamaian bagi Israel dan Palestina. Dia menyatakan, AS tetap berkomitmen untuk mewujudkan solusi dua negara, asalkan disepakati oleh Israel juga Palestina.

Lebih lanjut, Trump menyebut pengakuan Yerusalem ini sebagai pendekatan baru dalam menghadapi konflik Israel-Palestina yang tidak berkesudahan.

Berikut pernyataan lengkap Trump soal pengakuan Yerusalem seperti dikutip dari situs resmi Gedung Putih:

Terima kasih. Ketika saya mulai menjabat, saya berjanji untuk melihat tantangan dunia dengan mata terbuka dan pemikiran sangat segar.Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan membuat asumsi gagal yang sama dan mengulang strategi masa lalu yang sama yang telah gagal. Semua tantangan memerlukan pendekatan-pendekatan baru.

Pengumuman saya hari ini menandai awal pendekatan baru untuk konflik antara Israel dan Palestina.

Tahun 1995, Kongres mengadopsi Undang-undang Kedutaan Yerusalem yang mendorong pemerintah federal untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem untuk mengakui bahwa kota itu, dengan sangat penting, merupakan ibu kota Israel. Undang-undang ini diloloskan Kongres dengan suara bipartisan mayoritas sangat besar. Dan ditegaskan oleh suara bulat Senat hanya enam bulan lalu.

Namun, selama lebih dari 20 tahun, setiap Presiden Amerika sebelumnya telah memberlakukan hukum waiver, menolak untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem atau untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Presiden-presiden menerbitkan waiver ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan isu perdamaian. Beberapa pihak menyebut mereka kurang berani tapi mereka memberikan penilaian terbaik mereka berdasarkan fakta-fakta yang mereka pahami saat itu. Namun demikian, semuanya tercatat. Setelah lebih dari dua dekade menerbitkan waiver, kita tidak juga lebih dekat pada kesepakatan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Akan menjadi kebodohan untuk beranggapan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik.

Oleh karena itu, saya telah menentukan bahwa ini saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara presiden-presiden sebelumnya telah menjadikan hal ini sebagai janji kampanye besar, mereka gagal mewujudkannya. Hari ini, saya mewujudkannya.

Saya telah menilai rangkaian tindakan ini berada di dalam kepentingan terbaik Amerika Serikat dan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini merupakan langkah yang diharapkan sejak lama untuk memajukan proses perdamaian. Dan untuk mengupayakan kesepakatan abadi.

Israel adalah negara berdaulat dengan hak, sama seperti setiap negara berdaulat lainnya, untuk menentukan ibu kota sendiri. Mengakui hal ini sebagai sebuah fakta adalah syarat yang diperlukan untuk mencapai perdamaian.

Sekitar 70 tahun lalu, Amerika Serikat di bawah Presiden Truman mengakui negara Israel. Sejak saat itu, Israel telah menetapkan ibu kotanya di kota Yerusalem -- ibu kota yang didirikan rakyat Yahudi pada masa kuno. Hari ini, Yerusalem menjadi lokasi pemerintahan Israel modern. Kota ini menjadi rumah Parlemen Israel, Knesset, juga Mahkamah Agung Israel. Kota ini menjadi lokasi kediaman resmi perdana menteri dan presiden. Kota ini menjadi markas banyak kementerian pemerintah.

Selama beberapa dekade, Presiden-presiden Amerika, Menteri Luar Negeri dan para pemimpin militer yang berkunjung bertemu mitra-mitra Israel mereka di Yerusalem, sama seperti yang saya lakukan saat kunjungan saya ke Israel awal tahun ini.

Yerusalem bukan hanya pusat tiga agama besar, tapi sekarang juga menjadi pusat salah satu demokrasi paling sukses di dunia. Selama tujuh dekade terakhir, rakyat Israel telah membangun sebuah negara di mana umat Yahudi, Muslim dan Kristen dan orang-orang dari semua keyakinan bebas untuk menjalankan kehidupan dan beribadah menurut nurani mereka dan menurut kepercayaan mereka.

Yerusalem saat ini, dan harus tetap, menjadi tempat di mana umat Yahudi berdoa di Tembok Ratapan, di mana umat Kristen menapaki jalan salib, dan di mana umat Muslim beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Namun, selama bertahun-tahun, presiden-presiden yang mewakili Amerika Serikat menolak untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Faktanya, kita menolak untuk mengakui ibu kota Israel sama sekali.

Tapi hari ini, kita akhirnya mengakui hal yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah pengakuan realitas. Ini juga menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan.

Itulah mengapa, konsisten dengan Undang-undang Kedutaan Yerusalem, saya juga mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini berarti segera memulai proses mempekerjakan arsitek, teknisi dan perencana agar kedutaan yang baru, ketika selesai dibangun, akan menjadi persembahan luar biasa untuk perdamaian.

Dalam pengumuman ini, saya juga ingin memperjelas satu poin: Keputusan ini tidak dimaksudkan, dalam cara apapun, untuk menunjukkan penarikan diri dari komitmen kuat kami untuk memfasilitasi kesepakatan perdamaian abadi. Kami menginginkan sebuah kesepakatan yang menjadi kesepakatan baik bagi Israel dan kesepakatan baik bagi Palestina. Kami tidak mengambil posisi untuk status akhir pada isu-isu termasuk perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem atau resolusi perbatasan yang diperdebatkan. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi urusan pihak-pihak yang terlibat.

Amerika Serikat tetap berkomitmen secara mendalam untuk membantu memfasilitasi kesepakatan damai yang diterima oleh kedua pihak. Saya berniat melakukan apapun dalam kemampuan saya untuk membantu menempa kesepakatan semacam itu. Tanpa perlu dipertanyakan, Yerusalem adalah salah satu isu paling sensitif dalam perundingan itu. Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara jika disepakati oleh kedua pihak.

Untuk saat ini, saya menyerukan kepada semua pihak untuk mempertahankan status quo di tempat-tempat suci Yerusalem, termasuk Temple Mount, yang juga dikenal sebagai Haram al-Sharif.

Di atas semua itu, harapan terbesar kami adalah perdamaian, keinginan universal dalam jiwa setiap manusia. Dengan keputusan hari ini, saya menegaskan kembali komitmen lama pemerintahan saya untuk perdamaian dan keamanan kawasan di masa depan.

Akan ada, tentu, ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat terkait pengumuman ini. Tapi kami percaya bahwa pada utamanya, dengan kami menghadapi ketidaksepakatan ini, kami akan tiba pada perdamaian dan tempat yang jauh lebih baik dalam pemahaman dan kerja sama.

Kota sakral ini seharusnya mampu menunjukkan yang terbaik dalam kemanusiaan. Angkat pandangan kita pada apa yang mungkin, bukan menarik diri ke belakang dan ke bawah pada pertengkaran lama yang telah menjadi sungguh mudah ditebak. Perdamaian tidak pernah berada di luar genggaman orang-orang yang ingin mencapainya.

Jadi hari ini, kami menyerukan agar ketenangan, sikap menahan diri, suara-suara toleransi bisa menang atas penebar kebencian. Anak-anak kita seharusnya mewarisi cinta kita, bukan konflik kita.

Saya menegaskan pesan yang saya sampaikan saat pertemuan luar biasa dan bersejarah di Arab Saudi awal tahun ini: Timur Tengah adalah kawasan yang kaya akan budaya, semangat dan sejarah. Orang-orangnya cemerlang, penuh kebanggaan dan beragam, bersemangat dan kuat. Tapi masa depan luar biasa yang menunggu kawasan ini, tertahan oleh pertumpahan darah, ketidaktahuan dan teror.

Wakil Presiden Pence akan mengunjungi kawasan dalam beberapa hari ke depan untuk menegaskan kembali komitmen kami bekerja sana dengan mitra-mitra di seluruh Timur Tengah untuk mengalahkan radikalisme yang mengancam harapan dan mimpi generasi masa depan.

Inilah saatnya bagi banyak orang yang menginginkan perdamaian untuk mengusir ekstremis dari tengah-tengah mereka. Inilah saatnya bagi seluruh bangsa beradab, dan rakyatnya, untuk menanggapi ketidaksepakatan dengan perdebatan yang beralasan -- bukan kekerasan.

Dan inilah saatnya bagi kaum muda dan moderat untuk bersuara di seluruh Timur Tengah untuk mewujudkan sendiri masa depan cerah dan indah.

Jadi hari ini, mari kita mendedikasikan kembali diri kita menuju jalur saling memahami dan menghormati. Mari memikirkan ulang anggapan-anggapan lama dan membuka hati dan pikiran kita untuk hal yang mungkin dan setiap kemungkinan. Dan akhirnya, saya meminta para pemimpin kawasan -- politik dan keagamaan; rakyat Israel dan Palestina; umat Yahudi dan Kristen dan Muslim -- untuk bergabung bersama kami dalam pencarian mulia untuk perdamaian abadi.

Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberkati Palestina. Dan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Terima kasih banyak. Terima kasih.

Credit detik.com

Trump Resmi Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Di tengah kecaman dunia, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (Reuters/Jorge Silva)

Jakarta,CB -- Di tengah kecaman dunia, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Saya sudah memutuskan bahwa ini waktunya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ujar Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12).

Melanjutkan pernyataannya, Trump berkata, “Sementara presiden-presiden sebelumnya menjadikan ini sebagai janji kampanye yang gagal mereka wujudkan, hari ini, saya mewujudkannya.”

Keputusan Trump ini memang berlandaskan pada satu undang-undang yang sudah diloloskan oleh Kongres AS sejak 1995.

Hukum itu mengatur pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun, presiden AS sebelum Trump selalu menangguhkan hukum tersebut demi menghindari pergolakan politik di Timur Tengah.

Selama ini, Yerusalem berada di pusat pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Perebutan kota suci bagi umat Muslim dan Kristen itu sudah dimulai sejak lama. Israel akhirnya berhasil merebut Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967 silam.

Mereka kemudian mencaplok daerah tersebut, tapi tak diakui oleh masyarakat internasional. Untuk menegaskan penolakan tersebut, tak ada negara asing yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.

Keputusan Trump ini pun menuai kecaman dunia karena dianggap dapat menghancurkan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Melalui pidato ini, Trump mengatakan bahwa dia akan tetap mendukung upaya perdamaian tersebut dan berharap semua pihak tetap menjaga toleransi.

Trump kemudian meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera memindahkan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai simbol pengakuan.

Dia meminta Kemlu AS menyewa jasa kontraktor dan arsitek unggulan demi membangun kantor kedubes yang akan menjadi "lambang perdamaian yang agung."

Credit CNN Indonesia

Trump Resmi Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Presiden AS, Donald Trump

CB, WASHINGTON DC -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan pemerintahannya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dia juga akan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem.
"Sudah waktunya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," ujar Trump di Gedung Putih, Rabu (6/12) waktu setempat, seperti dikutip CNN.
Menurut Trump, kebijakan tersebut merupakan "langkah terlambat" terhadap progres perdamaian di Timur Tengah. Ia mengatakan AS sudah dua dekade mengabaikan rencana mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Trump mengatakan, pemerintah AS mendukung solusi dua negara, kalau hal tersebut disetujui oleh warga Israel dan rakyat Palestina.
Sebelum Trump membacakan pengumumannya, Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah memperingatkan konsekuensi berbahaya terhadap wilayah Yerusalem.
Sementara itu, dilansir Aljazirah, sepekan sebelum Trump menyatakan sikapnya soal Yerusalem, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah memberi peringatan kepada kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk meningkatkan pengamanan.
Peringatan tersebut telah dikirimkan menggunakan sambungan rahasia selama sepekan terakhir. Pesan tersebut dikirimkan di tengah kekhawatiran akan terjadinya demonstrasi yang disebabkan pengumuman Trump.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rabu, 06 Desember 2017

Utusan Palestina sebut pengakuan AS atas Jerusalem sebagai "deklarasi perang"

Pramuka berbaris dan memainkan musik pada perayaan Maulid Nabi di depan Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock) di kompleks yang disebut Haram Al Syarif oleh Muslim dan "Temple Mount" oleh Yahudi di Kota Tua Yerusalem, Kamis (30/11/2017). (REUTERS/Ammar Awad)

London (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan secara efektif mendeklarasikan perang kalau dia mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, kata kepala perwakilan Palestina untuk Inggris pada Rabu.

"Kalau dia mengatakan apa yang ingin dia kakatan tentang Jerusalem sebagai ibu kota Israel, itu berarti ciuman kematian bagi solusi dua negara," kata Manuel Hassassian dalam wawancara dengan radio BBC.

"Dia mendeklarasikan perang di Timur Tengah, dia mendeklarasikan perang terhadap 1,5 miliar Muslim (dan) ratusan juta orang Nasrani yang tidak akan terima tempat suci itu berada di bawah hegemoni Israel," tambah Hassassian.

Seorang pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Trump akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu dan akan menjalankan rencana untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Jerusalem dari Tel Aviv, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Dunia Arab Murka

Liga Arab mengecam keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Dunia Arab mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah yang dianggap sebagai pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu menuai kutukan dari Liga Arab.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan Amerika Serikat sepatutnya tidak mengambil tindakan yang bisa mengubah status hukum dan politik Yerusalem.

Sebagaimana dikutip Reuters, Gheit mengatakan rencana AS memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan "tindakan berbahaya yang akan berdampak buruk bagi stabilitas seluruh wilayah di kawasan."

Pernyataan itu diungkapkan Gheit menyusul rencana Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hari ini, Rabu (6/11), meski langkahnya itu telah dikritik sejumlah negara, termasuk sekutunya sendiri seperti Perancis, Arab Saudi, dan Turki.

Sebab, rencana Trump tersebut dinilai bisa merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung lama.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun dikabarkan telah berkomunikasi dengan Trump terkait rencana AS ini. Kepada Trump, Abbas mengatakan pemindahan kedubes AS akan berdampak konsekuensi buruk.

Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan Abbas pun segera menggelar rapat darurat dengan kabinetnya tak lama setelah Trump memberitahu rencananya tersebut.

Sementara itu, sejumlah negara seperti Yordania juga ikut angkat bicara mengenai rencana AS ini. Raja Abdullah juga telah memperingatkan Trump bahwa keputusan pemerintahnya itu bisa berdampak buruk pada stabilitas keamanan Timur Tengah.

Menurut laporan media lokal, seperti dikutip Haaretz, Abdullah bahkan bersumpah akan menggagalkan inisiatif Amerika tersebut yang dianggap bisa memicu amarah umat Islam dan Kristen itu.

Yordania juga berencana mengadakan pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada akhir pekan ini untuk membahas langkah kedepan mengantisipasi rencana Trump tersebut.

Abdullah juga telah berkomunikasi dengan Presiden Abbas dan keduanya sepakat terus berkoordinasi dalam merespons tindakan AS itu.

Foto: AFP PHOTO / Gali TIBBON
Gereja Makam Kudus

Arab Saudi, Iraq, dan Iran, juga telah mengungkapkan kecaman terkait rencana pemindahan kedubes AS ke Yerusalem ini. Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, juga telah menghubungi Trump dan memperingatkan bahwa AS jangan "mempersulit" masalah di Timur Tengah dengan merelokasi kedubesnya ke Yerusalem.

Sisi juga memperingatkan Trump bahwa rencananya tersebut dapat "merusak peluang perdamaian di Timur Tengah."

"Presiden Mesir menegaskan posisi negara untuk menjaga status hukum Yerusalem dalam kerangka referensi internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terkait," bunyi pernyataan Mesir.

Selain itu, pemimpin Arab Joint List di Israel, Ayman Odeh, pun ikut mengecam rencana Washington ini dengan menganggap bahwa Trump adalah "seorang piromania yang bisa membuat seluruh wilayah hancur karena kegilaannya."

Credit cnnindonesia.com

Sesjen PBB ingatkan risiko kebijakan sepihak status Yerusalem

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. (un.org)

Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok."

Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang menunggu pengumuman resmi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkaitan dengan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan sekaligus mengingatkan potensi risiko konflik dari tindakan itu.

"Sebagai masalah prinsip, Sekretaris Jenderal telah mengatakan ia secara terus-menerus telah memperingatkan agar tak ada tindakan sepihak yang akan memiliki potensi untuk merusak penyelesaian dua-negara," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat di Markas Besar PBB, New York, Selasa (5/12).

Ia mengatakan pemimpin PBB itu sedang menunggu pernyataan resmi dari Washington DC, demikian laporan kantor berita Xinhua China.

"Kami sejak dulu telah menganggap Jerusalem sebagai masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak, Israel dan Palestina, berdasarkan resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Dujarric.

Trump pada Selasa (5/12) telah memberitahu para pemimpin Arab dan Israel bahwa dirinya bermaksud memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, tindakan yang akan berpotensi memicu kerusuhan di wilayah Timur Tengah, karena kebijakan itu dapat dimaknai AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Rakyat Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang 1967, sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan status Yerusalem secara keseluruhan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Para pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Presiden Donald Trump bermaksud mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tindakan Trump tersebut diperkirakan akan menyulut ketegangan lebih jauh di Timur Tengah, dan merusak pendirian AS sebagai penengah perdamaian bagi masalah Palestina-Israel.

Trump "akan mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel", kata beberapa pejabat AS kepada wartawan dalam satu konferensi jarak jauh.

Mereka menjelaskan Presiden AS itu "memandang ini sebagai pengakuan bagi kenyataan, kenyataan sejarah dan ... kenyataan zaman modern".

Trump juga akan "menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk memulai proses pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem", kata beberapa pejabat yang tak ingin disebutkan jatidirinya.

Mereka menambahkan bahwa pemindahan itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun.

"Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok," katanya.

Ada sebanyak 1.000 personel di Kedubes AS di Tel Aviv. Ia menilai, "Akan diperlukan waktu untuk menemukan lokasi, menangani masalah keamanan, merancang instalasi baru, menemukan fasilitas baru ... dan membangunnya, jadi ini bukan proses spontan."

Kongres AS mensahkan Yerusalem Embassy Act pada 1995, yang mengharuskan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, namun mantan Presiden AS George W. Bush Sr., Bill Clinton dan Barack Obama terus menerus memperbarui surat pelepasan tuntutan presiden untuk menunda pemindahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional maupun internasional.

Status Yerusalem masih menjadi salah satu masalah inti dalam konflik Palestina-Israel. Sejauh ini masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan tak ada negara asing yang menempatkan kedutaan besar mereka di kota tersebut.

Credit antaranews.com

Respon Rencana Pemindahan Kedubes AS, Hamas Serukan 'Hari Kemarahan'

GAZA - Hamas menyerukan 'Hari Kemarahan' sebagai tanggapan atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kami menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengumumkan 'kemarahan' pada hari Jumat melawan Israel, menolak rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Kelompok yang berbasis di Gaza itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (6/12), menekankan bahwa Yerusalem adalah 'garis merah' bagi rakyat Palestina, dan kelompok perlawanan tidak akan membiarkan kota tersebut dinodai.

Hal senada sejatinya sempat diutarakan oleh Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya akan menjadi ”garis merah” bagi umat Islam.

Erdogan juga mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, jika AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

”Saya sedih dengan laporan bahwa AS bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini bisa sampai sejauh pemutusan hubungan Turki dengan Israel, saya memperingatkan AS untuk tidak mengambil langkah yang akan memperdalam masalah di wilayah ini,” ucap Erdogan.

Gedung Putih sebelumnya telah menyatakan bahwa Trump akan mengumumkan secara resmi pemindahan kedubes AS ke Yerusalem pada hari ini.

Credit sindonews.com

Trump akan umumkan pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel

Arsip Foto. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato dalam Sidang Umum PBB ke 72 di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017). (REUTERS/Eduardo Munoz)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, mengubah drastis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan mengabaikan peringatan keras dari sejumlah negara sekutu di Timur Tengah dan dunia.

Menurut seorang pejabat senior Amerika Serikat, Trump akan mengumumkan pengakuan terhadap Jerusalem dalam pidato pukul 13.00 (waktu setempat) di Gedung Putih.

"Dia akan mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel," kata seorang pejabat pemerintah yang berbicara kepada AFP dengan syarat namanya tidak disebut.

"Dia memandang ini sebagai pengakuan realitas, baik realitas sejarah maupun modern," katanya.

Trump juga akan memerintahkan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem, memperparah sengketa pahit berabad-abad antara umat Yahudi, Islam dan Nasrani.

Namun ia harus menandatangani dekret agar kedutaan besar Amerika Serikat tetap berada di Tel Aviv untuk sementara waktu dan mungkin hingga bertahun-tahun ke depan.

"Butuh waktu lama untuk mencari tempat, menangani masalah keamanan, merancang fasilitas baru, mendanai fasilitas baru dan membangunnya," kata pejabat itu.

Langkah Amerika Serikat untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel akan menjadi akhir dari upaya damai Amerika Serikat dalam konflik antara Israel dan Palestina menurut peringatan pejabat senior Palestina pada Selasa (5/12).

Nabil Saath, penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan kepada jurnalis bahwa keputusan Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel "akan benar-benar menghancurkan peluang peran yang dapat ia mainkan sebagai penengah."

"Itu membawa pergi... kesepakatan abad ini," katanya merujuk pada janji Trump untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.

"Kami belum meminta apa pun di luar solusi dua negara," Shaath.

"Trump dan pemerintahannya melanggar itu."

Trump pada Senin menunda pengumuman keputusan untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke sana. Gedung Putih juga menyatakan bahwa Trump akan melewatkan tenggat waktu untuk memutuskan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv.

Credit antaranews.com

Raja Salman Peringatkan Trump Soal Pemindahan Kedubes

RIYADH - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengenai rencana pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem. Peringatan itu disampaikan saat keduanya berbicara melalui sambungan telepon semalam.

Trump diketahui menelepon Raja Salman untuk menyampaikan maksud melanjutkan keputusan memindahkan kedubes AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal tersebut langsung mendapat respon yang keras dari Raja Salman.

Berdasarkan laporan kantor berita Saudi, SPA, Raja Salman langsung menegaskan pemindahan kedubes AS akan membuat marah umat Muslim dan hal ini dapat mengancam upaya damai antara Palestina, dan Israel.

"Penjaga Dua Masjid Suci tersebut menegaskan kepada Trump, bahwa setiap pengumuman Amerika mengenai situasi Yerusalem sebelum mencapai hasil yang permanen akan membahayakan perundingan damai dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut," bunyi laporan SPA, seperti dilansir Reuters pada Rabu (6/12).

SPA juga menyampaikan bahwa Raja Salman mengatakan Saudi mendukung penuh rakyat Palestina, dan hak-hak historis mereka.

"Dia menegaskan, langkah berbahaya semacam itu kemungkinan akan mengobarkan amarah umat Islam di seluruh dunia karena status Yerusalem dan masjid al-Aqsa," tukas kantor berita pemerintah Saudi itu.

Credit sindonews.com

Raja Salman: Langkah AS akan Bakar Kemarahan Umat Islam

Warga Tepi Barat Palestina berunjukrasa memprotes rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh pemerintahan Trump, Rabu (6/12). Pejabat senior Pemerintahan Trump mengabarkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tua ini.

CB, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (5/12). Trump menghubungi Raja Salman untuk memberitahu rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dalam pembicaraan via telepon tersebut, Raja Salman menegaskan dukungan Saudi untuk hak-hak historis rakyat Palestina. Ia pun mengatakan diubahnya status Yerusalem sebelum tercapainya kesepakatan antara Palestina dan Israel akan membahayakan perundingan damai kedua negara. Selain itu, langkah AS mengubah status Yerusalem berpotensi meningkatkan ketegangan di daerah tersebut.

Raja Salman secara tegas menyampaikan kepada Trump bahwa rencananya memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem akan membakar kemarahan umat Islam di seluruh dunia.
"Langkah berbahaya semacam itu kemungkinan akan membakar kemarahan umat Islam di seluruh dunia karena status Yerusalem yang besar dan Masjid Al-Aqsha," kata Raja Salman seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency.

Hal ini sebelumnya juga telah disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk AS Pangeran Khalid bin Salman. Ia mengatakan, rencana AS mengubah status Yerusalem akan melukai proses perundingan damai antara Palestina dan Israel. Selain itu, hal itu juga sangat berpotensi memicu ketegangan di daerah tersebut.

"Kebijakan Kerajaan (Saudi) telah dan tetap mendukung rakyat Palestina. Hal ini telah disampaikan ke Pemerintah AS," ujar Pangeran Khalid.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, pada Selasa, mengucapkan terima kasih atas komitmen dan sikap Saudi terkait rencana AS yang ingin mengubah status Yerusalem. Menurut Abbas, hal ini jelas menunjukkan dukungan Saudi terhadap Palestina dan rakyatnya.

Rencana Trump untuk memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan salah satu dari janji kampanyenya pada proses pilpres AS tahun lalu. Saat ini, Trump diyakini hendak merealisasikan janji kampanyenya tersebut.
Namun hal ini mendapat penentangan dan kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab. Langkah Trump terkait Yerusalem tersebut dinilai berpotensi merusak proses perdamaian Palestina dengan Israel dan memicu ketegangan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Wali Kota Yerusalem: Kedubes AS Bisa Dipindah Dalam 2 Menit

Wali Kota Yerusalem, Nir Barkat, mengatakan bahwa proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke daerah pimpinannya hanya membutuhkan waktu dua menit. (Reuters/Baz Ratner)

Jakarta, CB -- Wali Kota Yerusalem, Nir Barkat, mengatakan bahwa proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke daerah pimpinannya hanya membutuhkan waktu dua menit.

“Mereka hanya harus menarik lambang konsulat dan menggantinya menjadi simbol kedutaan besar. Dua anggota Marinir Amerika dapat melakukannya dalam waktu dua menit dan memberikan Duta Besar David Friedman tempat untuk duduk,” ujar Barkat, Selasa (5/12).

Melanjutkan pernyataannya, Barkat berkata, “Penerapan keputusan ini akan berlaku segera dan kemudian perlahan, pemindahan karyawan dan struktur lainnya untuk memulai layanan di Yerusalem.”

Pernyataan ini dilontarkan tak lama setelah Presiden Donald Trump dilaporkan menelepon Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengabarkan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem.

Isu pemindahan kedubes AS ini menjadi sorotan luas karena selama ini, Israel dan Palestina saling klaim Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing negara.

Israel merebut Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok daerah tersebut, tapi tak diakui oleh masyarakat internasional.

Untuk menyatakan sikap penolakan tersebut, tak ada negara asing yang mendirikan kantor perwakilannya untuk Israel di Yerusalem.

Meski demikian, pada Oktober 1995, Kongres AS meloloskan hukum untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengesahkan pendanaan pemindahan kantor kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun hingga saat ini, tak ada satu pun presiden AS yang menerapkan hukum itu.

Credit cnnindonesia.com

Hari Ini Trump Umumkan Soal Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

WASHINGTON - Gedung Putih menuturkan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan menyampaikan pengumuman mengenai rencana pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem, Rabu (5/12) waktu setempat.

"Presiden Donald Trump akan menyampaikan pidato atas keputusannya, apakah akan memindahkan kedutaan AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv," ucap Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Saders.

Saders, seperti dilansir Reuters menuturkan, Trump cukup yakin dalam pemikirannya mengenai masalah ini, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Di kesempatan yang sama, Sanders juga membenarkan bahwa Trump telah melakukan komunikasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah lainnya mengenai hal ini.

"Trump berbicara secara terpisah dengan lima pemimpin Timur Tengah tentang "keputusan potensial mengenai Yerusalem" di tengah laporan bahwa dia berencana memindahkan kedubes AS ke kota tersebut," ucapnya.

Dia menambahkan, Trump juga menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan perundingan perdamaian Israel-Palestina dalam komunikasinya dengan Abbas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Raja Yordania Abdullah II, Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud, dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Credit sindonews.com

Jelang Pengumuman Status Yerusalem, Kedubes AS Fokus Keamanan

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan semua pejabat kedutaan besar negara itu di berbagai negara untuk meningkatkan keamanan menjelang pengumuman status Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Rencananya, pengumuman soal status Yerusalem ini akan dilakukan pada Rabu, 6 Desember 2017, pada waktu setempat pada sesi di National Defense University.

Media Politico melansir peringatan dari Kemenlu ini dilakukan lewat dua surat kabel pada pekan lalu. Surat ini juga berisikan kekhawatiran pengumuman Trump soal status Yerusalem itu bakal memprovokasi kemarahan di dunia Arab. Apalagi, menantu Trump, Jared Kushner, sedang berupaya mengaktifkan kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, yang sempat terhenti.

"Rencana pengumuman ini membuat saya merasa sangat khawatir mengenai kemungkinan adanya respon berupa tindak kekerasan, yang bisa berdampak pada kedubes," kata salah satu pejabat Kemenlu kepada Politico, Senin, 4 Desember 2017. "Saya harap saya keliru."
Sejumlah kedubes AS di berbagai negara berpenduduk Muslim menjadi target demonstrasi berujung kekerasan sebelumnya. Pada 2012 lalu, sejumlah kedubes AS di Yaman, Mesir, dan Pakistan menjadi sasaran protes terkait sebuah video anti-Muslim yang memprovokasi. Sekelompok teroris Muslim juga menyerang pejabat kedubes AS di Benghazi, Libya, dan menewaskan empat pejabat AS di sana.
Status Kota Yerusalem menjadi perselisihan selama beberapa dekade antara Palestina dan Israel dengan masing-masing mengklaim kota ini sebagai ibukota mereka. Mayoritas negara termasuk AS sebelumnya menyepakati status Yerusalem akan ditentukan lewat proses pembicaraan damai antara Israel dan Palestina.
Trump berjanji selama masa kampanye pemilihan Presiden AS untuk memindahkan kedubes negara ini dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, sejumlah Presiden AS juga pernah menjanjikan hal serupa meskipun tidak melaksanakannya dengan alasan adanya potensi gangguan keamanan dan nasib perjanjian damai.
Menurut sebuah undang-undang pada 1995 yang dibuat Kongres, Presiden AS harus mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubes ke sana. Meskipun undang-undang ini juga memungkinkan Presiden AS untuk menunda hal ini setiap enam bulan jika langkah itu menimbulkan konflik dengan kepentingan nasional AS. Trump sempat menandatangani penundaan itu pada Juni lalu. Penundaan berikutnya, menurut jadwal, akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Namun pejabat Gedung Putih mengatakan tidak ada rencana untuk melakukan ini.
Pada Selasa, 5 Desember 2017, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan,"Presiden, saya bisa katakan, cukup solid mengenai pemikirannya soal ini (pengumuman Yerusalem sebagai ibukota Israel) pada saat ini."

Credit TEMPO.CO

Operasi Gabungan Afghanistan-AS Berhasil Tewaskan Pemimpin Tertinggi Al Qaeda

Pasukan AS yang berada di Afghanistan. (Foto: Strategic Culture)

KABUL - Badan intelijen Afghanistan mengumumkan bahwa serangkaian operasi gabungan antara Amerika Serikat (AS) dan Afghanistan telah berhasil menewaskan seorang pemimpin tertinggi di jaringan ekstremis al Qaeda bersama dengan sejumlah anggota lainnya.
Pemimpin tersebut adalah Omar bin Khatab. Ia adalah pemimpin al Qaeda kedua yang paling penting di benua India dan pemimpin paling senior yang berhasil dibunuh di Afghanistan sejak perang pimpinan AS yang menggulingkan mantan penguasa Taliban pada akhir 2001. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan.

Dilansir dari The Washington Post, Selasa (5/12/2017), Omar Bin Khatab, yang juga dikenal sebagai Omar Mansoor, tewas di distrik Gilan di provinsi Ghazni di barat daya ibu kota. Pejabat yang menyampaikan keterangan tersebut meminta agar identitasnya dirahasiakan.

Sebelumnya, otoritas setempat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 80 anggota al-Qaeda lainnya juga tewas, termasuk tiga tokoh teratas, dalam operasi di Zabul dan Pakita di dekat perbatasan dengan Pakistan dan berdekatan dengan Ghazni. Selain itu, 27 anggota jaringan tersebut juga berhasil ditangkap.
Koalisi yang dipimpin AS tersebut tidak segera memberikan komentar tentang berita tersebut. Pihak badan intelijen Afghanistan juga tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kewarganegaraan, usia, atau sejauh apa keterlibatan Omar bin Khatab dengan al Qaeda.
Sekadar diketahui, Pejabat Afghanistan dan militer AS tahun lalu melaporkan kematian beberapa anggota asing al Qaeda yang berada di Afghanistan. Selain itu, operasi gabungan AS-Afghanistan pada tahun lalu juga berhasil menewaskan 300 militan ISIS.

Kehadiran al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden di Afghanistan setelah serangan 9/11 di New York, mendorong invasi pimpinan AS ke negara itu pada 2001. Osama bin Laden tewas di tempat persembunyiannya di Pakistan pada 2011 setelah operasi perburuan yang dilakukan AS. Otak di balik serangan 11 September 2001 di menara kembar World Trade Centre, New York, itu tewas di hadapan keluarganya, termasuk sang putra bernama Hamza.

Hamza diperkenalkan oleh Ketua Al Qaeda Ayman al Zawahiri pada 2015 untuk merekrut anak-anak muda ke dalam kelompok militan tersebut. Ia diyakini sebagai kunci untuk menarik anak-anak muda dari pesona kelompok militan ISIS yang menjadi rival dari Al Qaeda karena memiliki hubungan darah dengan sang pendiri, yakni Osama bin Laden.

Credit okezone.com