Rabu, 22 November 2017

Pembantai Muslim Bosnia Hadapi Vonis Seumur Hidup

Ratko Mladic ketika membuat keributan di ruang sidang.

CB, DEN HAAG --Pengadilan PBB atas kejahatan perang di Yugoslavia telah menyerahkan keputusan akhir atas kasus genosida Ratko Mladic yang terjadi pada 1992-1995 silam di Srebrenica, Rabu (22/11).

Mladic dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 11 ribu orang Bosnia. Saat peristiwa memilukan itu terjadi, pria berusia 74 tahun ini menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata Serbia.
Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman seumur hidup. Pengacara Mladic berpendapat tanggung jawab Mladic atas pembunuhan dan pembersihan etnis warga sipil oleh pasukan Serbia dan paramiliter sekutu tidak pernah terbukti dan dia seharusnya mendapat tidak lebih dari 15 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Pada 11 Juli 1995, para tentara Serbia yang dipimpin Ratko Mladic menyerbu kompleks pengungsian safe area PBB yang dihuni kaum Muslim Bosnia di Srebrenica. Saat itu, kompleks tersebut diawasi pasukan penjaga perdamaian PBB tetapi dengan jumlah personel yang tidak mencukupi.

Keluarga korban pembantaian mengenang bagaimana tindakan Mladic seusai hari nahas itu, 12 Juli 1995.

"Dia memberikan cokelat dan manisan kepada anak-anak kami, selagi kamera (wartawan asing) merekam. Dia juga mengatakan, kalian tidak perlu takut," kata Munira Subasic, perwakilan dari komunitas Para Ibu Srebrenica, Rabu (22/11).

Namun, setelah para wartawan pergi, dia segera memerintahkan anak buahnya membunuh keluarga kami, memperkosa perempuan kami, dan akhirnya mengusir kami dari Srebrenica sehingga dia bebas membersihkan kota itu.

Pembantaian Srerenica adalah genosida terburuk di Eropa sejak usainya Perang Dunia II. Komisi pelacakan orang hilang (ICMP) telah dibentuk untuk mencari jasad korban pembantaian Srebrenica. Sejauh ini, ada 6.900 jasad korban yang berhasil teridentifikasi melalui tes DNA.

Pengadilan atas Mladic berlangsung empat tahun lamanya. Hal itu karena kondisi kesehatan Mladic yang menurun sehingga menyita banyak waktu. Kasus Mladic ini merupakan kasus yang terakhir di luar banding yang dihadapkan pada Pengadilan PBB atas Penjahat Perang Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, Belanda.

Bosnia Herzegovina merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim di Semenanjung Balkan. Negara ini merupakan pecahan dari Yugoslavia yang bubar pada 1992.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS ingin pertahankan kantor PLO di Washington

Salah seorang pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat. (MENA)

Washington (CB) - Amerika Serikat menginginkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tetap membuka kantornya di Washington, kata Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip Reuters.

Sabtu pekan lalu seorang pejabat Deplu AS mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang AS, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson tidak boleh memperbarui sertifikat untuk operasi kantor PLO di Washington itu, menyusul pernyatan pemimpin Palestina mengenai Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Di bawah hukum itu, PLO yang merupakan lembaga politik pemayung utama Palestina, tak boleh mengoperasikan kantornya di Washington jika Palestina mendesak ICC mengadili Israel atas dugaan kejahatan kepada warga Palestina.

September silam, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato di PBB mengenai seruan kepada ICC "agar menggelar penyelidikan dan mengadili para pejabat Israel atas keterlibatan mereka dalam aktivitas pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami."

Kini juru bicara Deplu AS Heather Nauert mengatakan sepanjang yang dia tahu, kantor PLO di Washington itu masih berdiri dan sampai kini masih beroperasi.

"Kami menjalin kontak dengan pemerintah Palestina mengenai status kantor PLO itu. Kami ingin Palestina bisa terus membuka kantor itu," kata Nauert seperti dikutip Reuters.

Menurut kantor berita Palestina WAFA, presiden Palestina terkejut oleh keputusan sertifikasi dari pemerintah AS untuk kantor PLO itu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyatakan Palestina tidak bisa diperas atau ditekan dalam kaitan dengan operasi kantor PLO itu atau dengan negosiasi mengenai kesepakatan damai Israel-Palestina.

Credit antaranews.com

Putin 'Laporkan' Hasil Pertemuan dengan Assad pada Raja Salman

MOSKOW - Kremlin menuturkan, Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan pembicaraan telepon dengan pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Menurut Kremlin, Putin akan menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Assad kepada Raja Salman.

"Hari ini akan ada pembicaraan telepon Putin dengan raja Arab Saudi, dan orang pasti bisa berharap bahwa Putin akan menginformasikan rekannya dari Saudi mengenai pertemuan dengan Assad," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (21/11).

Kemarin, Putin telah melakukan pertemuan dengan Assad di kota Sochi, Rusia. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir.

Kedua pemimpin tersebut membahas penyelesaian politik di Suriah. Putin berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut. Putin melanjutkan, perundingan yang diadakan berulang kali di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian konflik Suriah.

Sementara itu, pada gilirannya Assad melemparkan pujian kepada pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah. Assad menuturkan, dukungan udara yang diberikan oleh Angkatan Udara Rusia telah menjadi kunci untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah.

Assad menyebut, pasukan Rusia telah membantu menciptakan suasana kondusif untuk dilakukannya pembicaraan damai antara semua pihak yang berseteru di Suriah. "Saya sangat senang bertemu dengan Anda, dua tahun dan beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan operasi yang sangat sukses. Harus diakui bahwa operasi ini memungkinkan kita untuk memajukan penyelesaian politik di Suriah," ucap Assad.

Assad lalu mengatakan, Damaskus siap untuk mengadakan dialog dengan semua orang yang tertarik dalam penyelesaian konflik melalui jalur politik di Suriah. Assad juga menyatakan bahwa dia bergantung pada dukungan Rusia untuk memastikan bahwa pihak luar tidak ikut campur dalam proses politik di Suriah.

Credit sindonews.com

Di Hadapan Putin, Assad Puji Peran Rusia di Suriah

MOSKOW - Presiden Suriah Bashar al-Assad melemparkan pujian kepada pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah. Pujian itu disampaikan saat Assad melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

Dalam pertemuan itu Assad menuturkan, dukungan udara yang diberikan oleh Angkatan Udara Rusia telah menjadi kunci untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah. Assad menyebut, pasukan Rusia telah membantu menciptakan suasana kondusif untuk dilakukan pembicaraan damai antara semua pihak yang berseteru di Suriah.

"Saya sangat senang bertemu dengan Anda, dua tahun dan beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan operasi yang sangat sukses. Harus diakui bahwa operasi ini memungkinkan kita untuk memajukan penyelesaian politik di Suriah," ucap Assad, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/11).

Assad lalu mengatakan Damaskus siap untuk mengadakan dialog dengan semua orang yang tertarik dalam penyelesaian konflik melalui jalur politik di Suriah. Assad juga menyatakan bahwa dia bergantung pada dukungan Rusia untuk memastikan bahwa pihak luar tidak ikut campur dalam proses politik di Suriah.

"Selama periode ini, sukses besar telah tercapai, baik di medan perang, maupun dalam hal politik. Banyak daerah di Suriah telah dibebaskan dari teroris, dan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, bisa kembali," imbuhnya.

Sementara itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir. Putin kemudian berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut.

Credit sindonews.com

Putin Bilang ke Assad: Perang Lawan Terorisme di Suriah Hampir Tamat

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan dengan sekutunya, Presiden Suriah Bashar al-Assad di Sochi. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan bahwa perang melawan terorisme di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir.

Pertemuan digelar pada Senin (20/11/2017). Kedua pemimpin tersebut membahas penyelesaian politik di Suriah. Putin berharap PBB akan berperan aktif dalam proses dan tahap akhir penyelesaian konflik tersebut.

Vladimir Putin melanjutkan, perundingan yang diadakan berulang kali di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian konflik Suriah.

”Karena perundingan di Astana, kami berhasil menciptakan zona de-eskalasi, dan ini, pada gilirannya, memungkinkan kami memulai dialog nyata dengan oposisi untuk pertama kalinya,” katanya.

Masalah terorisme, ujar Putin, adalah masalah global. ”Kemenangan penuh atas terorisme masih sangat jauh. Tapi menyangkut perjuangan bersama melawan teroris di Suriah, operasi militer ini benar-benar akan segera berakhir,” paparnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (21/11/2017).

Sementara itu, Presiden Assad mengatakan bahwa Damaskus tertarik pada kemajuan solusi politik terhadap krisis yang melanda negaranya selama bertahun-tahun. Dia tetap berharap pada bantuan Rusia untuk memastikan orang-orang Suriah sendiri yang memimpin proses tersebut.

Menurutnya, bantuan dari luar dipersilakan, tapi konteksnya tidak campur tangan. ”Kami menyambut mereka yang benar-benar tertarik pada penyelesaian politik (di Suriah), kami siap berdialog dengan mereka,” kata Assad.

Pemimpin Damaskus ini menambahkan, sejak dimulainya operasi Moskow di Suriah pada tahun 2015, banyak wilayah di negaranya telah dibebaskan dari teroris.

Credit sindonews.com

Kapal Perang Rusia Muncul di Dekat Skotlandia, Militer Inggris Siaga Tinggi

Kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Somerset, membayangi kapal perang Rusia, Vice Admiral Kulakov di Moray Firth. Foto/Mirror

LONDON - Angkatan Laut Militer Kerajaan Inggris siaga tinggi setelah sebuah kapal perang Rusia terdeteksi berada di lepas pantai Skotlandia.

Kapal Inggris menggunakan peralatan sonar mutakhir untuk mencari dan membayangi kapal perang Rusia tipe destroyer, Vice Admiral Kulakov, dan sebuah kapal tanker. Kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Somerset berhasil menemukan kapal perang Moskow tersebut dan mengawalnya keluar dari perairan Inggris.

Kapal Vice Admiral Kulakov dilaporkan muncul di Moray Firth pada hari Sabtu pekan lalu. Kapal perang itu mengantar kapal tanker melalui perairan Inggris dan sepanjang pantai Norwegia.

“Seperti semua kapal Angkatan Laut Kerajaan yang beroperasi di perairan Inggris, HMS Somerset berada dalam keadaan siaga tinggi untuk menghadapi tugas keamanan maritim seperti ini,” kata Timothy Berry, seorang perwira dari Kapal HMS Somerset.

”Pemantauan transit kapal perang non-NATO melalui perairan teritorial Inggris adalah bagian dari apa yang dilakukan Angkatan Laut Kerajaan sepanjang tahun untuk menjaga keamanan Inggris,” lanjut Berry.

”Kami sekarang melanjutkan tugas awal kami setelah melihat kapal-kapal Rusia dengan selamat melewati area kepentingan Inggris,” imbuh dia, seperti dikutip Mirror, Selasa (21/11/2017).

Vice Admiral Kulakov adalah kapal destroyer Udaloy-class Rusia. Kapal perang tersebut diyakini telah kembali dari penempatannya di Laut Tengah.

Credit sindonews.com

Cina Bangun Infrastruktur di PNG, Australia Dikhawatirkan Tertinggal

Perdana Menteri PNG Peter O'Neill bersama Presiden China Xi Jinping saat bertemu dalam Pertemuan APEC di Vietnam.

CB, MELBOURNE -- Pemerintah Papua Nugini menandatangani sejumlah kesepakatan pembangunan infrastruktur dengan Cina sebagai bagian dari kebijakan Beijing mengenai One Belt, One Road.

Hal ini menurut Pemerintah PNG dimaksudkan untuk menciptakan "koridor perdagangan yang lebih efisien antara Asia Pasifik dan Australia Barat".
"Sejalan dengan berkembangannya inisiatif (One Belt, One Road) ini, kita melihat perbaikan infrastruktur di banyak negara berkembang," demikian dikatakan dalam pernyataan dari kantor Perdana Menteri Peter O'Neill kemarin.
Disebutkan, ada tiga kesepakatan yang ditandatangani dengan tujuan meningkatkan pertanian, transportasi dan pengiriman barang dan jasa ke wilayah terpencil di PNG. Selain itu juga untuk membantu masyarakat terlibat lebih aktif dalam perekonomian.
"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Cina dan China Railway Company atas komitmen mereka terhadap Papua Nugini," kata pernyataan PM O'Neill.
"Dukungan Anda untuk Papua Nugini akan diingat untuk jangka panjang," tambahnya.
Pengumuman kesepakatan kedua negara tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran Oposisi Australia mengenai hilangnya pengaruh negara ini di Pasifik karena digantikan kekuatan dunia terutama Cina.
Juru bicara Oposisi urusan pertahanan Richard Marles dalam pidatonya ini di Lowy Institute menyatakan Pasifik merupakan "blind spot" keamanan terbesar Australia. Dia menambahkan adanya ketakutan menjadi "kekuatan kolonial yang angkuh" telah menghambat Australia untuk terlibat secara efektif di Pasifik.

Negara dengan pengaruh terbesar

PM Peter O'Neill meets with officials from China Railroad Group.

PM Peter O'Neill bertemu delegasi Pemerintah Cina dan China Railroad Group sebelum penandatanganan MOU.

Supplied: PNG PMO

"Dengan mempertimbangkan tindakan kita di Pasifik, saya sering merasa ada naluri untuk menghindari tindakan sebagai suatu kekuatan kolonial yang angkuh," kata Marles.
"Sentimen ini motivasinya baik, tapi keliru. Apalagi, itu berisiko menjadi alasan untuk tidak bertindak," tambahnya.
"Negara kepulauan Pasifik memiliki dengan siapa mereka bermitra. Pandangan bahwa kita akan selalu menjadi mitra pilihan bukanlah suatu yang bisa kita jamin," katanya.

Juru bicara oposisi Australia urusan pertahanan Richard Marles.

"Negara yang paling peduli akan memiliki pengaruh terbesar," ujar Marles.
ABC mendapatkan informasi banyak tokoh senior di bidang keamanan nasional Australia juga menentang gagasan tersebut. Mereka meyakini tidak bijaksana jika semakin tergantung pada Cina. Kepada program Pacific Beat ABC, Marles menjelaskan meski Australia memiliki "komitmen signifikan" di Pasifik, namun Australia perlu berbuat lebih banyak.
"Dan harus lebih merupakan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri kita yang fokus dan utama, bukan hanya sebagai sebuah ceruk dalam pandangan Australia," katanya.
"Saya ingin sekali melihat perubahan dimana Pasifik menjadi yang utama dalam pemikiran dan strategi kita sebagaimana hubungan utama lainnya, seperti dengan Amerika Serikat dan Cina," katanya.
Marles juga mengumumkan sebuah "Rencana Pasifik" dari Partai Buruh untuk sedapat mungkin menjadi "sahabat terbaik". "Membuat rencana dengan Pasifik juga akan memberitahu seluruh dunia tahu bahwa kita serius dengan tanggung jawab kita di Pasifik dan ingin ikut hadir," kata Marles.
"Sebuah rencana Pasifik akan menunjukkan negara tersebut adalah Australia," tambahnya.

A diagram of China's plan for the 'New Silk Road'

Credit republika.co.id/berita/australiaplus.com

Jaringan KA China-Laos mulai beroperasi 2021

Peta "Belt and Road Initiative" dari China. (http://beltandroad.hktdc.com)

Beijing (CB - Jaringan rel kereta api yang menghubungkan China dengan Laos diperkirakan mulai beroperasi pada Desember 2021.

Proyek jalur KA sepanjang 414 kilometer dari Boten, kota kecil di Laos yang berbatasan dengan Provinsi Yunnan, China, yang akan tersambung hingga Vientiane, Ibu Kota Laos, sampai saat ini masih dalam pengerjaan.

Menurut rencana, jalur KA China-Laos itu akan diperpanjang hingga ke selatan menuju Ibu Kota Thailand di Bangkok, demikian laporan People`s Daily, Rabu.

Proyek tersebut bagian dari Trans-Asian Railway, salah satu proyek yang didisain untuk mengintegrasikan jaringan kereta api China melintasi wilayah Eropa dan Asia.

Proyek tersebut juga bagian dari proyek percontohan dalam program "Belt and Road" yang digagas Presiden Xi Jinping dan akan menjadi salah satu bukti konektivitas China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Jalur kereta api China merupakan 60 persen dari total jalur kereta api di dunia.

Sampai saat ini China juga membangun jaringan kereta api cepat di wilayah barat dan barat daya.

Credit antaranews.com

Dukung Negara Palestina, Abbas Apresiasi Parlemen Spanyol

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) berpose bersama Raja Spanyol Felipe VI dan Ratu Letizia di Royal Palace, Madrid, Spanyol, Senin (21/11).

CB, MADRID -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggelar pertemuan dengan Raja Spanyol Felipe VI di Madrid, Senin (20/11). Dalam kesempatan tersebut, Abbas berterima kasih kepada Spanyol yang dinilai mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh.

Dalam sebuah jamuan makan malam yang digelar Raja Felipe, Abbas mengucapkan terima kasih kepada parlemen Spanyol karena telah merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina.
"Kami bangga dengan posisi parlemen Spanyol yang merekomendasikan kepada pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina, yang merupakan sesuatu yang kami harap akan segera terjadi," ungkap Abbas, dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA.

Ia berharap pemerintah Spanyol dapat merealisasikan rekomendasi yang telah diajukan oleh parlemennya. Sebab menurut Abbas, saat ini Israel tengah berupaya mengubah karakter Yerusalem dan identitasnya sejak dimulainya pendudukan dengan mengabaikan tempat-tempat suci milik Muslim dan Kristen.

Kendati demikian, Abbas masih berharap dan berkomitmen mencapai perdamaian berdasarkan keputusan internasional. "Kami masih berkomitmen terhadap perdamaian berdasarkan keputusan internasional, konferensi perdamaian Madrid, dan prakarasa perdamaian Arab," ujarnya.

"Kami pun mendukung upaya pemerintah Donald Trump (AS) mencapai kesepakatan damai bersejarah. Kami juga menekakan peran penting Uni Eropa dan posisinya yang berkomitmen terhadap hukum internasional, yang kami definisikan akan terus berlanjut," kata Abbas.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol: Pengakuan Palestina Harus Dikoordinasikan di UE

Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis

CB, MADRID -- Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Madrid, Senin (20/11). Dalam pertemuan tersebut, Dastis mengungkapkan tentang perlunya mengoordinasikan pengakuan kemerdekaan Palestina di Uni Eropa

Saat menggelar konferensi pers bersama usai menggelar pertemuan dengan al-Maliki, Dastis berharap Spanyol dapat mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini akan dilakukan setelah sebuah kesepakatan komprehensif tercapai di Uni Eropa.

"Pengakuan negara Palestina harus dikoordinasikan di dalam Uni Eropa dan harus bertujuan membantu kesepakatan damai antara Israel dengan Palestina di masa mendatang," kata Dastis, dikutip laman Anadolu Agency, Selasa(21/11).

Dastis menegaskan kembali komitmen Spanyol terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Spanyol siap berkontribusi dalam mewujudkan hal ini.

Sementara al-Maliki mengaku mengapresiasi harapan Spanyol segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia mengatakan Spanyol dan Palestina adalah dua negara sahabat yang saling bekerja sama untuk mendukung perdamaian dan pembangunan.

Kehadiran al-Maliki di Madrid adalah mendampingi Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Abbas tiba di Spanyol pada Ahad (19/11). Menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, kunjungan Abbas ke negara tersebut adalah untuk memenuhi undangan Raja Spanyol Felipe VI.

saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di kota tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan oleh Israel walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jeddah Banjir, Kantor Badan Meteorologi Disambar Petir

Banjir melanda Jeddah setelah diguyur hujan lebat, Selasa (21/11) pagi. (Dok. Istimewa)

Jakarta, CB -- Hujan lebat yang mengguyur sejak pagi menyebabkan jalan-jalan di Kota Jeddah, Arab Saudi tergenang banjir, Selasa (21/11). Akibat banjir sejumlah aktivitas warga Jeddah terganggu. Sekolah-sekolah dan universitas pun diliburkan.

Menurut situs berita Saudi Gazette, Kantor Badan Meteorologi dekat Bandara Internasional King Abdul Aziz disambar petir. "Beberapa peralatan rusak, tapi kantor masih berfungsi, mengirim dan menerima laporan cuaca," tulis Saudi Gazette.

Kepala Hubungan Masyarakat Bandara Jeddah, Turki Al-Deeb menyatakan tidak ada penerbangan yang terganggu akibat hujan.

"Hanya lima penerbangan yang ditunda karena beberapa penumpang dan awak tidak dapat mencapai bandara tepat waktu," kata Al-Deeb. Dia menambahkan tidak ada penerbangan yang dialihkan.

Surat kabar berbahasa Arab, Okaz melaporkan atap pengadilan Jeddah bocor saat hujan lebat. Berdasarkan rekaman video yang diterima Okaz, air mengucur dari langit-langit gedung pengadilan. Sesi persidangan pun ditunda, bukan karena atap yang bocor, melainkan lantaran banyak orang tidak dapat hadir di persidangan tepat waktu.

Polisi Jeddah menerima sedikitnya 11 ribu panggilan telepon darurat 911. Sebagian besar dari telepon berasal dari warga yang menanyakan jalan-jalan alternatif yang tidak tergenang banjir serta kondisi cuaca.

Sejumlah kamera lalu lintas terpaksa dimatikan karena kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas.

Emir Mekkah, Pangeran Khaled Al-Faisal, mengikuti perkembangan banjir dan hujan di Pusat Krisis dan Bencana sejak pagi hari.

Pelabuhan Kota Jeddah sempat ditutup selama tiga jam lantaran kondisi cuaca.

Tiga orang sempat terjebak di Terowongan Al-Salam, berhasil diselamatkan oleh aparat pertahanan sipil. Empat orang berhasil diselamatkan di Rabi, setelah terjebak di Lembah Al-Abwa, sekitar 214 kilometer dari Jeddah.

Sejumlah jalan utama dan terowongan di Jeddah ditutup demi keaamanan. Terowongan yang ditutup antara lain satu antara Jalan Palestina dengan Jalan Pangeran Majed, Jalan Hira dengan Jalan Pangeran Majed, dan Jalan Raja Fahad dengan Jalan Raja Abdullah, Al-Salam dan perempatan Jalan Raja Abdullah-Jalan Madinah.

Pemerintah Kota Jeddah mengimbau keluarga untuk tidak berpiknik di lembah-lembah dan dataran rendah. Kota tersebut menyediakan 1.600 pekerja dalam dua shift dan 512 peralatan untuk mengatasi banjir di 14 wilayah.

Para netizen menyebarkan video di Twitter dan media sosial lainnya, memperlihatkan orang-orang yang terjebak di terowongan dan jalan-jalan yang digenangi banjir.

Sekolah-sekolah di Mekkah dan Taif diliburkan. Badan pertahanan sipil Arab Saudi memperingatkan bahwa hujan lebat masih akan tercurah hingga Rabu pagi.

Bencana banjir terjadi hampir setiap tahun di Jeddah dan kota-kota di sebelah barat Arab Saudi lainnya.

Banjir terparah terjadi pada 2009, kala itu lebih dari 100 orang tewas. Komite Anti-Kprupsi Arab Saudi yang dipimpin Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan penangkapan sejumlah pangeran awal bulan ini terkait dengan bencana banjir Jeddah pada 2009.

Credit cnnindonesia.com

Label Negara Sponsor Teorisme Diduga Dalih AS untuk Gempur Korut

SEOUL - Para pakar menduga langkah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara (Korut) kembali ke dalam daftar negara sponsor terorisme sebagai dalih Amerika Serikat (AS) untuk meluncurkan serangan militer terhadap negara komunis itu. Langkah Trump itu telah disambut Korea Selatan dan Jepang.

Pemerintah Korea Selatan percaya pemberian predikat negara sponsor terorisme terhadap Korut akan memaksa rezim Kim Jong-un duduk ke meja perundingan untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea.

Namun, komunitas ahli tidak setuju dengan anggapan bahwa langkah itu akan membantu mendorong dialog antara AS dan Korea Utara.

”Ini akan membuat jalur diplomatik menjauh lebih jauh, dan saya khawatir tidak akan membantu situasi ini,” kata Sourabh Gupta, pakar kebijakan strategis dan ekonomi Asia Pasifik, kepada Russia Today, Selasa (21/11/2017).

“Ini hanya langkah lebih sedikit lagi yang membuka jalan bagi aksi militer. Itu hanya membuat jalan menuju diplomasi yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Bahkan pembicaraan tentang perundingan untuk sampai ke meja perundingan macet pada saat ini. Label semacam ini tidak akan memberikan bantuan apa pun,” ujar Gupta.

”Saya percaya alasan mengapa kita melihatnya pada saat ini lebih sesuai dengan fakta bahwa Amerika Serikat frustrasi karena tidak dapat mewujudkan perubahan yang ingin dilihatnya di Korea Utara tanpa tindakan militer,” imbuh Eric Sirotkin, seorang pengacara HAM, kepada Russia Today.

“Tindakan militer bukanlah pilihan, dan karena itu ingin tampil seperti mengambil tindakan lebih lanjut, namun gagasan sanksi tambahan ini mungkin sedikit berongga karena ada begitu banyak tindakan yang sekarang ada. Sehingga saya tidak melihatnya hal itu membuat perbedaan,” papar Sirotkin.

Para ahli juga membantah klaim Washington bahwa Korea Utara mensponsori terorisme internasional. Satu-satunya kasus yang bisa dibilang mendukung klaim ini, kata Gupta, adalah pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu.

”Saya berasumsi bahwa dia (Trump) telah melakukannya terutama karena serangan Kim Jong-un yang dikoordinasikan pada saudara tirinya, mengenai pembunuhan dia di bandara Malaysia dengan menggunakan racun kimia terlarang,” ujar Gupta.

”Ini adalah sesuatu yang telah lama bekerja. Sudah ada keinginan politik di Washington untuk terjun dari jalur ini,” imbuh dia.

Sirotkin juga percaya bahwa tidak ada bukti yang akan membenarkan pemerintahan Trump untuk menempatkan Pyongyang dalam “daftar hitam”-nya.

”Gurauan tentang istilah terorisme banyak karena membuat orang takut. Ini adalah kata buzz sejak Perang Dingin untuk membenarkan tindakan militer tertentu dan tindakan lainnya. Tapi terus terang, peruntukan tersebut melanggar undang-undang yang menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut, yang mengharuskan adanya dukungan berulang untuk tindakan terorisme internasional yang disponsori oleh negara,” kata Sirotkin.

"Dengan melakukan itu, kita dihadapkan pada situasi di mana tidak ada bukti semacam itu yang melawan Korea Utara. Kita bisa tidak setuju dengan HAM mereka; kita bisa percaya pada non-proliferasi senjata nuklir, namun kenyataannya tidak memenuhi definisinya.”

Sementara itu, Pyongyang belum secara resmi menanggapi keputusan Trump yang memasukkan Korut dalam daftar negara sponsor terorisme.

Para ahli justru percaya langkah Trump akan membuat ketegangan di semenanjung Korea menjadi lebih buruk.

”Saya merasa dalam beberapa bulan ke depan situasinya akan menjadi sangat, sangat sulit, hanya karena administrasi Trump saat ini percaya bahwa pengungkitannya akan diabaikan saat Korea Utara memiliki ICBM dengan hulu ledak nuklir yang dapat dikirim,” kata Gupta.

Credit sindonews.com

Korsel Yakin Label Sponsor Terorisme Memaksa Korut ke Perundingan

SEOUL - Setelah Jepang, kini giliran Korea Selatan (Korsel) yang menyambuat baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memasukkan kembali Korea Utara (Korut) dalam daftar negara sponsor terorisme.

Seoul percaya, predikat negara sponsor terorisme akan memaksa Pyongyang ke meja perundingan untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea.

Penetapan oleh Trump yang diumumkan pada hari Senin waktu Washington tersebut, memungkinkan AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Pyongyang, yang sedang merampungkan program senjata nuklir dan rudal.

“Daftar tersebut akan berkontribusi pada denuklirisasi damai di Korea Utara,” kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pesan tertulis. “Bahwa hal itu berlanjut, bersama dengan Amerika Serikat, untuk membawa Korea Utara ke meja perundingan,” lanjut kementerian itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendukung keputusan Presiden Trump terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

”Saya menyambut dan mendukung (penempatan daftar) karena hal tersebut menimbulkan tekanan pada Korea Utara,” kata Abe kepada wartawan pada hari Selasa (21/11/2017), seperti dikutip kantor berita Kyodo.

Presiden Trump dalam pengumumannya menyatakan, Korut berkali-kali mendukung terorisme tingkat internasional. ”Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korea Utara telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing (luar negeri),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

”Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih jauh kepada Korea Utara dan orang-orang terkait dan mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut,” imbuh Trump.

Credit sindonews.com

Thaksin Diadili Secara In Absentia dalam Dua Kasus Suap

Thaksin Shinawatra

CB, BANGKOK -- Thailand sedang berusaha mengadili mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan karena suap di bawah undang-undang yang memungkinkan politikus diadili secara in absentia, demikian pejabat Thailand pada Selasa (21/11).

Hal tersebut terjadi beberapa bulan setelah saudari Thaksin dijatuhi hukuman penjara di saat dia tidak hadir di persidangan.

Thailand terbagi secara luas antara pendukung Thaksin dan saudara perempuannya mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang pemerintahnya digulingkan dalam kudeta 2014, dan para elite di ibu kota Bangkok.

Yingluck mengatakan penuntutan yang direncanakan terhadap Thaksin bermotif politik. Mantan konglomerat telekomunikasi tersebut digulingkan dalam kudeta 2006, dan sejak itu tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman korupsi pada 2008.

Kasus terpisah terhadap Thaksin, termasuk kasus korupsi 2008 dan 2012, harus ditangguhkan sampai dia kembali ke Thailand untuk diadili. Namun, amandemen undang-undang pada September memungkinkan politikus untuk diadili saat mereka tidak hadir.

Kasus pada 2008 dan 2012 melibatkan dugaan benturan kepentingan Thaksin terhadap konsesi telekomunikasi dan diduga terdapat penyalahgunaan kekuasaan.

"Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan ke pengadilan tertinggi hari ini untuk melanjutkan kedua kasus tersebut tanpa kehadiran terdakwa, sesuai dengan undang-undang yang baru," demikian Wanchart Santikunchorn, juru bicara kantor jaksa agung kepada wartawan.

Thaksin tidak segera memberikan komentar.

Thaksin kembali membentuk politik Thailand setelah membangun kerajaan bisnis, memenangkan dukungan yang gigih dengan kebijakan populis yang mengangkat standar hidup, terutama di kalangan orang miskin pedesaan, dan mendorongnya atau loyalisnya meraih kemenangan dalam setiap pemilihan sejak 2001.

Yingluck melarikan diri dari negara itu pada Agustus, menjelang putusan dalam pengadilan kealpaannya, namun akhirnya dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara secara in absentia pada September.

Mantan menteri perdagangan Watana Muangsook mengatakan junta merusak negara dengan kasus pengadilan bermotif politik. "Undang-undang yang mengizinkan proses pengadilan secara in absentia terhadap terdakwa ditujukan menghancurkan oposisi politik rezim tersebut," ujar Watana dalam sebuah pernyataan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Zimbabwe punya presiden baru, Emmerson Mnangagwa

Emmerson Mnangagwa, presiden baru Zimbabwe (Reuters)

Harare (CB) - Mantan wakil presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, akan disumpah menjadi presiden negeri itu Rabu atau Kamis, kata sekretaris hukum ZANU-PF Patrick Chinamasa kepada Reuters.

Kursi presiden Zimbabwe lowong setelah Robert Mugabe mengundurkan diri kemarin.

Secara terpisah, ketua ZANU-PF Lovemore Matuke berkata kepada Reuters bahwa Mnangagwa akan disumpah dalam waktu 48 jam dan bahwa di akan mengisi sisa jabatan Mugab sampai Pemilu tahun depan yang digelar pada September 2018.

Robert Mugabe, Selasa, akhirnya mundur dari jabatan presiden Zimbabwe, tak lama setelah parlemen memulai proses pemakzulan untuk mengakhiri era kekuasaannya selama hampir empat puluh tahun.

Presiden berusia 93 tahun itu sebelumnya selama satu pekan bersikeras mempertahankan jabatannya setelah militer mengambil alih kekuasaan dan memecatnya dari partai pimpinannya yang berkuasa, ZANU-PF, yang juga memintanya untuk melepaskan jabatan.

Pengunduran diri Mugabe dirayakan meriah di parlemen ketika Ketua Parlemen Jacob Mudenda mengumumkan bahwa presiden Zimbabwe itu sudah mundur. Dengan demikan, parlemen menghentikan proses pemakzulan.

Credit antaranews.com

Robert Mugabe Mundur dari Jabatan Presiden Zimbabwe

Sesaat sebelum proses pemakzulannya dimulai, Robert Mugabe menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe. (REUTERS/Mike Hutchings)

Jakarta, CB -- Robert Mugabe akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe, Selasa (21/11).

Penguasa berusia 92 tahun itu menyatakan mundur sesaat sebelum proses pemakzulan atas dirinya dimulai.

Seperti dilansir dari Reuters, gempita kegembiraan terjadi di Majelis Nasional ketika Ketua parlemen Jacob Mudenda mengumumkan bahwa penguasa empat dekade itu akhirnya memutuskan mengundurkan diri.

Begitu pun di luar gedung parlemen, di mana rakyat menari dan klakson-klakson kendaraan dibunyikan menandakan kegembiraan mereka atas berakhirnya rezim Mugabe.

Seorang sumber mengatakan kepada CNN, Mugabe yang selama ini menolak mundur diperkirakan bakal menegosiasikan kembali sejumlah syarat, termasuk imunitas terhadap dirinya dan istrinya, juga hak untuk tetap memegang beberapa propertinya.

Sebelumnya,Partai berkuasa Zimbabwe, ZANU-PF mengajukan pemakzulan Mugabe ke parlemen pada Selasa (21/11) atas tuduhan presiden Zimbabwe itu adalah "sumber ketidakstabilan" yang menyebabkan kemerosotan perekonomian selama 15 tahun belakangan.

Sebelumnya, upaya ini diprediksi akan berhasil karena ZANU-PF yang telah memecat Mugabe dan istrinya dari partai itu memegang sebagian besar kursi Majelis Nasional. Sesuai konstitusi, jika seorang presiden mundur, maka posisinya akan digantikan oleh wakilnya, tapi karena Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa sudah dipecat, kekuasaan akan diberikan kepada ketua parlemen. Namun, disebutkan Mnangagwa pun akan kembali dan mengambil alih kursi kepresidenan.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 21 November 2017

Mesin Waktu 'Back to the Future' Bisa Tercipta

Percobaan Mesin Waktu

CB – Fiksi ilmiah yang dulu kerap menjadi cerita tidak logis, lama kelamaan semakin menjadi kenyataan. Setelah robot mirip manusia dan mobil otonom, satu konsep yang tampaknya masih di luar jangkauan, yakni mesin waktu, yang memungkinkan perjalanan manusia dari masa depan ke masa lalu, atau sebaliknya, seperti film ‘Back to the Future’.
Dalam sebuah film fiksi digambarkan jika mesin waktu bisa membawa manusia untuk berpindah dari satu masa ke masa yang lain, baik masa lalu maupun masa depan. Di masa kini, ilmuwan menganggap jika penciptaan mesin waktu bisa saja dilakukan.

Meski belum ditemukan, tidak ada dalam hukum fisika teoretis yang melarang pencarian metode untuk berpindah masa.
"Ini hal yang memungkinkan bila menggunakan aturan fisika teoretis, terutama dalam membangun wormhole yang rumit untuk bisa mengangkut manusia kembali ke era yang berbeda," ujar astrofisikawan, Ethan Siegel dari Lewis and Clark College, dilansir dari Forbes.

Dikatakan Siegel, mesin waktu yang bisa kembali ke masa lalu akan mengandalkan pemahaman akan energi positif atau partikel massa nol, yang diketahui bisa ditemukan di alam semesta. Energi positif ini memang telah menjadi pembicaraan banyak ilmuwan, namun belum pernah ditemukan.
"Jika massa negatif atau materi energi ini benar ada, langkah selanjutnya tinggal menciptakan lubang hitam yang supermasif dan energi massa untuk dipasangkan, kemudian menghubungkan keduanya. Ini memungkinkan untuk membuat wormhole bisa dilalui manusia," kata Siegel.
Menurut Siegel, tak peduli seberapa jauh jarak keberadaan objek ini satu sama lain, jika mereka memiliki massa atau energi yang cukup, termasuk jenis positif dan negatif, koneksi yang supercepat ini bisa terjadi.
Teori yang diyakini para ilmuwan, ruang waktu sejatinya bisa dibentuk sedemikian rupa. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah besar materi atau energi guna bisa menciptakan distorsi tersebut. Distorsi itu memungkinkan dan menciptakan apa yang disebut wormhole.
Wormhole dibuat mirip seperti membangun jalan pintas, yakni dengan membelokkan ruang waktu. Bayangkan melipat selembar kertas dengan dua tanda pensil yang digambar di atasnya untuk mewakili dua titik dalam ruang-waktu. Garis di antara keduanya menunjukkan jarak dari satu titik ke titik lainnya dalam ruang-waktu normal.

Sayangnya, untuk digunakan bepergian ke luar angkasa atau beda waktu, wormhole disebut tidak stabil. Ketika sebuah partikel memasuki lubang cacing, ia juga menciptakan fluktuasi yang menyebabkan struktur runtuh di atasnya.

Credit viva.co.id

PBB Akan Melarang Pengembangan Robot Pembunuh

Ilustrasi robot pembunuh.

CB – Pendiri SpaceX dan Tesla, Elon Musk, bersama 115 ahli kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan robotika, melakukan pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas Senjata Konvensional (United Nations Convention on Conventional Weapons/UNCCW).
Pertemuan ini sedianya dilaksanakan pada 21 Agustus lalu, namun diundur hingga 18 November 2017.

Mengutip Futurism, Senin, 20 November 2017, yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah seruan dari 22 negara untuk melarang pengembangan dan pemanfaatan senjata atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons).
Musk dan ratusan ahli yang tergabung ke dalam Future of Life Institute, prihatin atas potensi penggunaan senjata otonom yang mematikan dan bagaimana penerapannya di masa depan.

Menurut Direktur Advokasi Divisi Senjata Human Rights Watch, Mary Wareham, negara-negara besar 'tidak punya waktu' membahas masalah ini.
Ia mengatakan bahwa raksasa industri pertahanan sudah banyak 'membuang' uang dalam mewujudkan senjata tersebut. "Saya skeptis. Mereka menganggap ini membuang waktu saja," kata Wareham, yang juga menjabat Global Coordinator for Campaign to Stop Killer Robots.
Namun, Ketua UNCCW, Amandeep Gill, mencoba menghapus beberapa isu seputar masalah tersebut.
"Saya ingin tegaskan di sini bahwa robot tidak akan mengambilalih dunia. Manusia masih bertugas. Kita harus berhati-hati agar tidak emosional atau mendramatisir masalah ini," ungkapnya.
Wareham melanjutkan bahwa, dalam pertemuan tersebut, menghasilkan dua poin kesepakatan.
Pertama, sebagian besar negara setuju dikeluarkannya instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan penggunaan teknologi ini.
Kedua, mayoritas negara menerima beberapa bentuk pengendalian atas sistem persenjataan oleh manusia.

"Pembicaraan terus berlanjut, karena harus fokus dan sesuai antara aturan dan praktik di lapangan," papar dia.

Credit viva.co.id

Robot Pembunuh Ancam Peradaban Manusia

CB – Pengembangan senjata, atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons) tanpa terkendali akan memiliki dampak besar terhadap strategi perang di masa depan.
Hal ini mendorong sebagian negara dengan anggaran militer kecil untuk menyerukan dikeluarkannya peraturan pelarangan pengembangan senjata berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Robot pembunuh mampu memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Senjata yang masuk ke dalam kategori ini antara lain pesawat nirawak (drone) dan kendaraan robot bersenjata, senapan mesin kawal otomatis, serta sistem sniper otonom.
Sementara itu, negara-negara yang sudah mengembangkan teknologi ini adalah China, Israel, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Namun, pada September 2017, Inggris memutuskan untuk melarang pengembangan senjata otonom sepenuhnya. Sebuah pengumuman dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan negeri Ratu Elizabeth II tersebut.
Keinginan negara-negara di atas mengembangkan senjata otonom ini justru menimbulkan pertanyaan, sekaligus kekhawatiran yang mendalam soal pengembangan robot pembunuh yang kebablasan, sehingga mengancam peradaban manusia.
Bahkan, pakar AI dari Universitas New South Wales, Australia, Toby Walsh menegaskan, robot pembunuh jelas merupakan senjata pemusnah massal.
"Ini senjata pemusnah massal. Karena itu, saya benar-benar yakinkan kepada Anda bahwa kita harus melarang pengembangan senjata ini," kata Walsh, dikutip Futurism, Senin 20 November 2017.
US Marine-Robot-Mutt.

Robot Mutt milik Militer AS.

Masalah utama dari kehadiran senjata otonom ini, menurut Walsh, adalah terkait kewenangan manusia dalam mengambil keputusan melepas serangan dari senjata.
Sebab, sistem persenjataan 'robot pembunuh' tersebut menggunakan AI dan sensor, sehingga dianggap dapat mengubah cara berperang, dan bukanlah hal positif bagi manusia.
Direktur The Center for a New American Security, Paul Scharre, menyebutkan ada perbedaan antara senjata semi-otonom dan sepenuhnya otonom.
"Senjata semi-otonom, manusia yang mengendalikan akan berada dalam putaran (loop), memantau aktivitas senjata, atau sistem senjata tersebut. Apabila gagal, sang pengendali hanya perlu menekan tombol untuk mematikannya," ungkapnya, dikutip situs Gizmodo.

PBB bersuara

Tetapi, kalau senjata otonom, kerusakan yang ditimbulkan secara signifikan akan jauh lebih besar sebelum manusia mampu melakukan intervensi.

Ia mengaku khawatir bahwa sistem ini sangat rentan mengalami kegagalan, hacking, spoofing, dan manipulasi oleh musuh.

Scharre juga menuturkan, yang bisa dilakukan sekarang adalah mengeluarkan moratorium, bukan larangan langsung.

Namun, bagi mereka yang menentang pengembangan dan penggunaan robot pembunuh mutlak dilarang. "Ibaratnya, kita seperti membuka kotak Pandora maka akan sulit ditutup lagi," paparnya.

Robot Norinco.

Pada 18 November 2017 lalu, pendiri Apple Steve Wozniak serta CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, bersama 115 ahli kecerdasan buatan dan robotika, melakukan pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas Senjata Konvensional (United Nations Convention on Conventional Weapons/UNCCW).

Pertemuan ini sedianya dilaksanakan pada 21 Agustus lalu, namun diundur. Mereka meminta apa yang dianggap sebagai teknologi 'yang salah secara moral' itu untuk dicantumkan ke dalam daftar senjata yang dilarang berdasarkan UNCCW.

Ilmuwan Stephen Hawking bergabung dengan Musk, Wozniak dan ratusan ahli lainnya ke dalam Future of Life Institute.

Ketua UNCCW, Amandeep Gill menegaskan, robot tidak akan mengganti peran manusia di masa depan.

"Saya ingin tegaskan di sini bahwa robot tidak akan mengambilalih dunia. Manusia masih bertugas. Kita harus berhati-hati, agar tidak emosional atau mendramatisir masalah ini," ungkapnya.

Tak pelak, dalam pertemuan tersebut, menghasilkan dua poin kesepakatan.

Pertama, sebagian besar negara setuju dikeluarkannya instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan penggunaan teknologi ini.

Kedua, mayoritas negara menerima beberapa bentuk pengendalian atas sistem persenjataan oleh manusia.

Credit viva.co.id

Robot Pembunuh adalah Senjata Pemusnah Massal

Senjata otonom pembunuh yang mengerikan.

CB – Pengembangan senjata atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons) tanpa terkendali akan memiliki dampak besar terhadap strategi perang di masa depan.
Hal ini mendorong sebagian negara dengan anggaran militer kecil untuk menyerukan dikeluarkannya peraturan pelarangan pengembangan senjata berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Menurut pakar AI dari Universitas New South Wales, Australia, Toby Walsh, robot pembunuh jelas merupakan senjata pemusnah massal.
"Ini senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, saya benar-benar yakinkan kepada Anda bahwa kita harus melarang pengembangan senjata ini," kata Walsh, dikutip Futurism, Senin, 20 November 2017.

Kendati demikian, ia memiliki kekhawatiran lain. "Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah negara memiliki keberanian untuk menerapkan aturan (pelarangan) sekarang, atau apakah kita harus menunggu korban banyak terlebih dahulu?" ujarnya.
Secara umum, menurut Walsh, pengembangan teknologi AI harus diawasi dan diatur dengan ketat. Kecerdasan buatan menjadi momok menakutkan dan ancaman di masa depan.
Pakar AI lainnya, Ray Kurzweil, mencoba untuk 'menjadi penengah' untuk meredam aksi penolakan dan perkembangan AI yang digadang-gadang untuk mempermudah kerja manusia.
“Intinya, teknologi yang bagus juga bisa memiliki aplikasi yang merusak. Kita harus memastikan bahwa potensi mengagumkan dari teknologi ini dikembangkan dengan cara yang benar-benar baik untuk kemaslahatan umat manusia," papar Ray.

Pada September 2017, Inggris telah memutuskan untuk melarang pengembangan senjata otonom sepenuhnya. Sebuah pengumuman dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan negeri Ratu Elizabeth II tersebut.

Credit viva.co.id

Tempur Lawan ISIS, Komandan Garda Revolusi Iran Terbunuh

TEHERAN - Seorang komandan Garda Revolusi Iran dan seorang petempur tingkat rendah terbunuh saat bertempur melawan kelompok ISIS di Suriah pekan lalu. Sayap militer Teheran bertempur di Suriah untuk membela sekutu Teheran, Presiden Bashar al-Assad.

Kheyrollah Samadi, seorang komandan Garda Revolusi yang memimpin sebuah unit tempur di Suriah, tewas pada hari Kamis dalam pertempuran di wilayah Albu Kamal, yang berbatasan dengan Irak. Laporan itu pertama kali dirilis media Iran, Fars News.

Media Iran lainnya, Tasnim, mengutip seorang pejabat Teheran melaporkan bahwa sudah lebih dari 1.000 orang Iran terbunuh di Suriah.

Tentara Suriah dan sekutu-sekutunya dilaporkan telah memegang kendali penuh atas wilayah Albu Kamal, kota penting terakhir bagi kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Samadi, yang bertempur dalam perang Iran-Irak selama tahun 1980-an dan telah pensiun dari militer Iran sebelum masuk Garda Revolusi untuk pergi ke Suriah. Dia terbunuh oleh sebuah ledakan mortir.

Mengutip laporan Reuters, Senin (20/11/2017), foto Samadi dan Qassem Soleimani—kepala cabang Garda Revolusi yang bertanggung jawab atas operasi di luar Iran—menghiasi media-media Teheran pada hari Minggu.

Sedangkan milisi tingkat rendah Iran yang juga tewas dalam pertempuran melawan ISIS diketahui bernama Mehdi Movahednia. Dia tewas pada hari Sabtu dalam bentrokan di Kota Mayadin, Suriah timur.

Sebuah situs yang terkait dengan Garda Revolusi, menuliskan pujian untuk Samadi yang dianggap sebagai pelindung situs suci Syiah.”Pembela tempat suci,” bunyi pujian tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu memberi kewenangan kepada Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada anggota Garda Revolusi Iran. Sanksi itu sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Iran berupaya mengacaukan dan melemahkan lawan-lawannya di Timur Tengah.

Credit sindonews.com

Tak Ada yang Bisa Cegah Trump Gunakan Bom Nuklir terhadap Korut

WASHINGTON - Sebuah sistem “checks and balances” ada untuk mencegah seorang presiden Amerika Serikat (AS) yang secara tidak sah memerintahkan serangan bom nuklir. Namun, namun tidak ada yang bisa menghentikan komandan utama untuk menggunakan senjata itu terhadap musuh termasuk Korea Utara (Korut).

Pendapat itu disampaikan Bruce G. Blair, mantan perwira pasukan nuklir Washington yang kini jadi salah satu pendiri kelompok Global Zero—penganjur penghapusan senjata nuklir dunia. Mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney juga bependapat serupa.

”Jika Presiden Trump memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menempatkan (pemimpin Korut) Kim Jong Un di tempatnya untuk selamanya, dia akan memilih sebuah rencana yang sudah ada. Dan hampir tidak mungkin pandangan saya untuk mengesampingkan sebuah keputusan untuk menerapkan opsi itu,” kata Blair kepada USA Today, yang dikutip Senin (20/11/2017).

Komentar itu muncul setelah Jenderal John Hyten, Kepala Komando Strategis (STRATCOM) AS, di Halifax International Security Forum, Kanada, Sabtu lalu mengatakan bahwa dia akan menolak perintah peluncuran bom nuklir dari presiden jika dia yakin bahwa perintah tersebut ilegal. Dia menambahkan bahwa presiden kemungkinan akan memintanya untuk mendapatkan opsi legal.

”Saya memberikan saran kepada presiden,” kata Hyten. ”Dia akan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, dan jika itu ilegal, tebak apa yang akan terjadi? Saya akan mengatakan, 'Tuan Presiden, itu ilegal.' Coba tebak apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata, 'Apa yang akan legal?' Dan kita akan menemukan opsi gabungan untuk menanggapi situasi apa pun,” papar Hyten.

Namun, Brian McKeon, penasihat senior kebijakan militer di Pentagon selama pemerintahan Barack Obama, secara efektif mengatakan kepada para senator AS bahwa kehendak presiden untuk meluncurkan serangan nuklir tidak dapat digagalkan.

Dia mengatakan, jika seorang komandan militer menolak untuk melaksanakan perintah presiden, Menteri Pertahanan sekretaris akan diminta memerintahkan komandan yang enggan untuk menjalankan perintah tersebut.

”Dan kemudian, jika komandan itu masih menolak,” kata McKeon, ”Anda juga mendapatkan Menteri Pertahanan yang baru atau mendapatkan seorang komandan baru.”

Lebih lanjut, Blair mengatakan kepada USA Today bahwa tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang komandan Komando Strategis terbesit untuk menentang perintah seorang presiden. “Seluruh sistem dibuat sangat efisien. Ketika saya menjadi perwira peluncuran nuklir, saya berlatih perang nuklir mungkin 100 kali dalam simulator dan latihan di lapangan beberapa kali, dan perintah peluncuran selalu datang langsung dari Pentagon,” papar Blair.

Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dalam wawancara dengan Fox News juga menegaskan kuasa seorang presiden dalam memerintahkan serangan bom nuklir.

”Seorang presiden bisa meluncurkan semacam serangan dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia. Dia tidak perlu mengecek siapa pun. Dia tidak perlu menghubungi Kongres. Dia tidak perlu mengecek ke pengadilan. Dia memiliki otoritas itu,” katanya.

Credit sindonews.com

Nuklir Korea Utara Diramal Serang Gunung Yellowstone di Amerika

CB, Jakarta - Senjata nuklir Korea Utara boleh jadi diarahkan untuk meledakkan gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, Yellowstone di Wyoming. Hla ini ditujukan untuk merobek dan membelah wilayah Amerika.
Teoritikus konspirasi terkemuka, David Meade memperkirakan Korea Utara menargetkan gunung berapi yang menjadi taman nasional Amerika Serikat tersebut dalam upaya menghasilkan ledakan apokaliptik.

Menurut Meade, ledakan semacam itu mampu memisahkan Amerika Serikat menjadi dua. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya kini menjadi target sebuah kekuatan asing setelah tahu banyak mengenai rancangan itu.

"Saya tahu terlalu banyak dan berada di ambang untuk mengungkapkan tatanan pertempuran mereka terhadap Amerika, akun webmaster saya didekripsi pada tingkat yang sangat tinggi, dan saya dikirimi informasi yang mengancam,' ujarnya seperti dilansir The Sun, 19 November 2017.

"Hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini, tapi saya tahu serangan itu berasal dari Timur, kemungkinan Korea Utara," ungkap Meade.
Menurutnya, letusan yang setara dengan 2.000 gunung berapi kecil itu hanya membutuhkan senjata nuklir berkekuatan kecil.
Namun teori Meade tidak dapat dijadikan referensi. Di masa lalu Meade juga mengklaim dalam sebuah buku berjudul Kemunculan Planet X 2017, bahwa planet Nibiru akan menabrak Bumi pada Oktober lalu. Namun ramalannya tidak terwujud.

Credit TEMPO.CO

Trump Masukkan Kembali Korea Utara Dalam Daftar Negara Teroris

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memasukkan kembali Korea Utara kembali dalam daftar negara pensponsor terorisme saat menggelar rapat dengan kabinetnya di Gedung Putih, Senin, 20 November 2017. Nama Korea Utara dikeluarkan dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2008.
Setelah itu, Trump mengatakan Kementerian Keuangan akan mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara keesokan harinya.

"Hari ini Amerika Serikat menyatakan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Seharusnya terjadi sejak lama, seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Trump, seperti yang dilansir CNN pada 21 November 2017.

Trump mengatakan Korea Utara telah berulang kali melakukan aksi terorisme, termasuk pembunuhan di luar negeri.
"Penetapan ini akan memberlakukan sanksi lebih lanjut bagi Korea Utara ... dan mendukung secara maksimum kampanye kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut," kata Trump.

Seorang pejabat tinggi mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson juga telah menetapkan bahwa rezim Korea Utara telah berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional.
"Sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintah, kami telah meminta semua negara di seluruh dunia untuk menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada Korea Utara, yang rezimnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan perkembangan rudal nuklir dan balistik yang tidak sah, dukungan berbahaya untuk terorisme internasional dan aktivitas berbahaya lainnya," kata pejabat tersebut.
Tillerson mengakui bahwa penetapan Korea Utara sebagai negara teroris akan memberlakukan beberapa sanksi baru di luar yang telah diberlakukan.
Sebelumnya, ada tiga negara yang diberi label negara teroris oleh Amerika Serikat, yakni Iran, Sudan dan Suriah.

Penunjukan tersebut membawa sanksi signifikan terhadap kemampuan negara tersebut untuk menerima bantuan luar negeri Amerika termasuk larangan ekspor dan penjualan alat pertahanan. Hal ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk menghukum orang atau negara yang berdagang dengan negara-negara yang ditunjuk.
Di masa Presiden George W. Bush, Korea Utara dikeluarkan dari status negara teroris pada tahun 2008. Bush memutuskan untuk menghapus Korea Utara dari daftar tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dengan negara tersebut.
Amerika mengeluarkan nama Libya dari daftar negara pensponsor terorisme tahun 2006 dan Irak tahun 2004. Di masa Presiden Barack Obama, Kuba Kuba dihapus dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2015.
Trump untuk pertama kali memasukkan nama Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme. Ia melakukannya menjelang setahun dirinya menjabat sebagai presiden.

Credit TEMPO.CO

PM Jepang Sambut Langkah AS Tetapkan Korut Sponsor Terorisme

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada hari Selasa (21/11/2017) menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menempatkan Korea Utara (Korut) kembali dalam daftar negara sponsor terorisme. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang.

Keputusan Trump itu diumumkan hari Senin waktu Washington. Dengan status negara sponsor terorisme, Korut—yang berambisi menjadi negara bersenjata nuklir—berpotensi dijatuhi lebih banyak sanksi.

”Saya menyambut dan mendukung, karena hal tersebut menimbulkan tekanan pada Korea Utara,” kata Abe kepada wartawan, seperti dilaporkan kantor berita Kyodo.

Beberapa anggota Kongres AS sejatinya telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memasukkan Korut dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah rezim tertutup tersebut memenuhi kriteria untuk secara aktif mensponsori terorisme internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Trump yang mengumumkan status Korut sebagai negara sponsor terorisme memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mengumumkan sanksi tambahan terhadap rezim Korut yang dipimpin Kim Jong-un tersebut pada hari Selasa (21/11/2017).

”Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korut telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing (luar negeri),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

”Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih jauh kepada Korut dan orang-orang terkait serta mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut,” ujar Presiden Trump, seperti dikutip Reuters.

Selain Korut, negara lain yang dimasukkan AS dalam daftar negara sponsor terorisme adalah Iran, Sudan dan Suriah.

Korut pernah dimasukkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme oleh Washington setelah dituding terlibat pemboman sebuah pesawat Korean Air tahun 1987. Serangan itu menewaskan 115 orang yang berada di pesawat.

Namun administrasi mantan Presiden George W Bush, yang juga dari Partai Republik, menghapus daftar itu pada tahun 2008 sebagai imbalan atas kemajuan dalam perundingan denuklirisasi.

Credit sindonews.com

John Kerry: Israel Tak Pernah Berniat Damai dengan Palestina

WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry menyatakan, Israel tidak pernah berniat untuk berdamai dengan Palestina. Hal itu terungkap dalam sebuah rekaman saat Kerry sedang berbicara di sebuah forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam rekaman itu, Kerry melemparkan pujian kepada pemerintah dan masyrakat Palestina yang menuturnya sangat mendukung upaya damai dengan Israel. Namun, di sisi lain dia menyyaangkan sikap Israel yang tidak mendukung upaya damai tersebut.

"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa yang tetap berkomitmen untuk melakukan perdamaian tanpa kekerasan. Ketika intifada berlangsung pada tahun 2015 mereka menunjukan sikap anti-kekerasan di Tepi Barat," ucap Kerry.

"Ini diabaikan oleh populasi Israel secara umum, karena ini bukan topik diskusi. Mengapa? Karena mayoritas kabinet yang saat ini berada di pemerintahan Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak menginginkan sebuah negara Palestina," sambungnya, seperti dilansir Fars News pada Senin (20/11).

Rekaman tersebut diketahui berasal dari sebuah konferensi tahun lalu di Dubai yang dihadiri oleh beberapa pembuat kebijakan paling penting di Timur Tengah. Tidak jelas apakah Kerry tahu dia sedang direkam atau tidak.

Rekaman ini sendiri sejatinya sejalan dengan pandangan Kerry mengenai konflik Israel-Palestina. Dalam pidato pada bulan Desember 2016 itu, Kerry yang saat itu masih menjabat sebagai Menlu, mengecam Israel karena tidak produktif dalam perundingan damai dengan Palestina.

"Teman perlu saling menceritakan kebenaran yang sulit dan persahabatan membutuhkan rasa saling menghormati," ucap Kerry kala itu. Pidato tersebut menarik kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan banyak anggota Kongres dari kedua belah pihak, termasuk Senator John McCain dan Senator Chuck Schumer.

Credit sindonews.com

Saudi dan Sekutu Kawasan Kompak Lawan Iran

Grafis 'Perang' Saudi - Iran

CB, KAIRO -- Menteri luar negeri Arab Saudi dan negara Arab lain mengecam Iran dan sekutu Syiah Lebanon-nya, Hizbullah dalam pertemuan darurat di Kairo pada Ahad (19/11). Mereka menyerukan persatuan melawan campur tangan Iran.

Ketegangan di kawasan tersebut meningkat dalam beberapa pekan belakangan antara kerajaan Arab Saudi dan Iran atas pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri serta peningkatan perang di Yaman.

Hariri, sekutu Saudi, menyatakan mundur pada 4 November dari Riyadh, menuduh Iran dan Hizbullah menyebarkan perselisihan. Namun, Presiden Lebanon Michel Aoun dan politikus lain menuduh Saudi menahan Hariri sebagai sandera dan mengatakan Hariri dipaksa mundur oleh Saudi. Hariri menyangkal pernyataan itu.

Kelompok Hizbullah, kekuatan militer terlibat dalam perang Suriah dan sekaligus gerakan politik, adalah bagian dari pemerintahan Lebanon dalam unsur bersaing dan sekutu Aoun.
Arab Saudi juga menuduh Hizbullah berperan dalam peluncuran sebuah peluru kendali menuju Riyadh dari Yaman pada bulan ini. Iran membantah tuduhan bahwa mereka telah memberi bantuan pasokan kepada Gerakan Houthi di Yaman.

"Kerajaan tidak akan ragu lagi mempertahankan keamanannya," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Jubeir dalam forum itu.

"Kita harus berjuang bersama," tambahnya.

Pertemuan darurat para menteri luar negeri negara Arab diadakan atas permintaan Arab Saudi dengan dukungan dari UEA, Bahrain, dan Kuwait untuk membahas cara menghadapi campur tangan Iran. Dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Liga Arab menuduh Hizbullah telah mendukung terorisme dan kelompok garis keras di kawasan Arab dengan persenjataan canggih dan peluru kendali balistik.

Negara Arab akan memberikan keterangan kepada Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran Teheran karena telah mempersenjatai milisi di Yaman. Perwakilan Liga Arab Lebanon keberatan dengan deklarasi tersebut, karena menuduh Hizbullah terkait terorisme. Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari pemerintah Lebanon, menurut laporan stasiun televisi al-Manar yang berkaitan dengan Hizbullah.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash mengatakan dalam Twitternya deklarasi tersebut adalah sebuah "pesan yang jelas" tentang aksi bersama negara Arab melawan Iran.

Perang saudara di Yaman melibatkan pemerintah yang diakui secara internasional, dukungan Arab Saudi dan sekutunya, melawan gerakan Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Ancaman Iran telah melampaui batas dan mendorong keadaan berbahaya bagi wilayah," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Sayangnya negara-negara seperti rezim Saudi gencar menciptakan perbedaan, dan karena hal ini mereka tidak melihat hasil selain perpecahan," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada media pemerintah Iran pada Minggu di sela-sela pertemuan di Antalya.

Menteri luar negeri Mesir menerima sambungan telepon dari Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Minggu, mereka membicarakan ketegangan wilayah terkait Lebanon, kata kementerian luar negeri dalam pernyataan.

Setelah campur tangan Prancis, Hariri terbang ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Sabtu. Dia akan tiba di Kairo pada Selasa untuk melakukan kunjungan, kata kantornya. Ketika berbicara di Paris, Hariri mengatakan akan menjelaskan kedudukannya ketika kembali ke Beirut dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengatakan akan ambil bagian dalam perayaan hari kemerdekaan Lebanon, yang jatuh pada Rabu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Tuding Saudi Kobarkan Kekacauan dan Rusak Kestabilan

Muhammad Javad Zarif

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Ahad (19/11) mengatakan Arab Saudi merusak kestabilan wilayah tersebut saat Kerajaan tersebut terus menciptakan krisis di beberapa negara regional.

"Arab Saudi menuduh Iran merusak kestabilan, sedangkan negeri itu menyulut aksi teror, mengobarkan perang terhadap Yaman, memblokade Qatar dan mengobarkan krisis di Lebanon," kata Zarif di akun Twitternya.

Selain itu, Liga Arab juga mengumumkan, setelah pertemuan mereka di Ibu Kota Mesir, Kairo pada Ahad, mereka mungkin akan melakukan pendekatan ke Dewan Keamanan PBB mengenai "pelanggaran" Iran.

Iran dengan tegas telah membantah tuduhan tersebut dan menuduh Arab Saudi karena melakukan pelanggaran kedamaian dan kestabilan di wilayah itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Minta Negara-Negara Arab Bersatu Hadapi Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir

CB,KAIRO -- Arab Saudi dan Bahrain meminta negara-negara Arab untuk bersatu menghadapi Iran terkait perannya dalam konflik regional. Hal tersebut disampaikan Saudi ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab. "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Seruan senada disuarakan Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa. Menurutnya intervensi Iran dalam urusan internal negara-negara Arab telah mengancam keamanan dan stabilitas. "Iran memiliki senjata di wilayah ini, yang terbesar adalah Hizbullah," ujar Al-Khalifa.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit pun memprotes Iran dalam sidang darurat Liga Arab. Ia secara tegas mengecam peluncuran rudal oleh milisi Houthi Yaman menuju Riyadh, Saudi. Ia mengklaim rudal yang ditembakan Houthi adalah rudal buatan Iran. "Ini merupakan pesan yang tidak dapat diterima," kata Gheit.

Sidang darurat Liga Arab digelar di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Arab. Selain terkait peluncuran rudal oleh Houthi, hal ini juga dipicu pengunduran perdana menteri Lebanon Saad Hariri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID