Rabu, 01 November 2017

AS Tolak Resolusi PBB yang Hentikan Embargo Ekonomi Kuba

Bendera Kuba dan AS.

CB, JENEWA -- Amerika Serikat (AS) akan memberikan suara untuk menentang resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba, pada Rabu (1/11). Embargo yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini telah menghalangi kemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Kuba.

Pada Selasa (31/10), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley akan memberikan suara menentang resolusi tersebut.
Pecabutan embargo ini diajukan setiap tahun oleh Havana selama 26 tahun terakhir untuk mendapatkan kebijakan baru tentang Kuba di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

AS secara konsisten memilih untuk menolak resolusi tersebut selama 24 tahun. Namun AS kemudian abstain untuk pertama kalinya pada 2016, karena Washington dan Havana telah menjalin hubungan yang lebih dekat, setelah membuka kedutaan besar di kedua negara pada 2015.

Akan tetapi, ketegangan baru-baru ini kembali terjadi antara dua mantan musuh di era Perang Dingin tersebut. Trump mengatakan, dia yakin Havana bertanggung jawab atas serangkaian insiden yang telah merugikan 24 diplomatnya di Kuba.

Resolusi PBB ini tidak mengikat namun dapat membawa bobot politik. Hanya Kongres AS yang bisa memberlakukan embargo penuh yang telah diberlakukan selama lebih dari 50 tahun yang lalu.

Tahun lalu, resolusi tersebut diadopsi oleh 193 anggota Majelis Umum dengan 191 suara. Israel bergabung dengan sekutunya, AS, yang memilih abstain.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS Diam-Diam Lakukan Diplomasi Langsung dengan Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) secara diam-diam melakukan diplomasi langsung dengan Korea Utara (Korut). Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan publik Presiden AS Donald Trump yang mengatakan perundingan dengan Korut hanya akan membuang waktu.

"Upaya itu sama sekali tidak terbatas, baik frekuensi maupun substansi," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang tidak menyebutkan namanya.

Dengan menggunakan "saluran New York," juru runding AS dengan Korut, Joseph Yun, telah melakukan kontak dengan para diplomat dalam misi PBB di Pyongyang. Hal ini dilakukan saat Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un bertukar retorika keras yang memicu kekhawatiran akan timbulnya konflik militer.

Poin utama yang telah diajukan Yun kepada rekan-rekannya di Korut adalah berhenti menguji bom nuklir dan rudal. Pada awal kepresidenan Trump, Yun hanya memberikan pengajuan terbatas untuk mencari pembebasan tahanan AS di Korut. "Ini adalah mandat yang lebih luas daripada sebelumnya," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.

Saluran New York adalah satu dari sedikit saluran yang dimiliki AS untuk berkomunikasi dengan Korut. Kontak tingkat tinggi terakhir antara Yun dan Korut adalah ketika dia melakukan perjalanan ke Korut pada Juni lalu untuk menjamin pembebasan Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas setelah ditahan oleh Korut.

Pemerintahan Trump menuntut Korut untuk membebaskan tiga warga AS lainnya, yaitu misionaris Kim Dong Chul dan akademisi Tony Kim dan Kim Hak Song. Kematian Warmbier adalah faktor utama yang membuka kontak antara AS-Korut, yang semakin ditingkatkan setelah uji coba nuklir dan rudal dilakukan Pyongyang.

Seorang pembelot Korut, Thae Yong Ho, mengatakan dia mendukung kebijakan Trump untuk menekan Pyongyang melalui sanksi. "Saya sangat percaya pada penggunaan soft power sebelum melakukan tindakan militer," ujar Thae Yong Ho, yang menjabat sebagai kepala misi di kedutaan Pyongyang di London sampai dia membelot pada 2016.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kim Jong Un Perintahkan Semua Warga Korea Utara Keluar dari Cina

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan semua warganya yang bekerja di Cina untuk segera pulang. Mereka diberi batas waktu meninggalkan Cina paling lambat akhir tahun ini.
Ada sekitar 30 ribu orang warga Korea Utara bekerja di Cina. Dari jumlah itu, sekitar 2 ribu orang bekerja sebagai karyawan restoran, dan lainnya menjalankan bisnis di perbatasan kedua negara.

Cina memperkerjakan banyak warga Korea Utara karena upah yang murah, seperti dikutip dari Chosun Ilbo, 30 Oktober 2017.

Perintah Kim Jong Un terhadap warganya itu sebagai balasan atas perintah Kementerian Perdagangan Cina September lalu untuk menutup semua kerja sama perdagangan antara Cina dan Korea Utara di Cina dalam tempo 120 hari.

Cina menerapkan sanksi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara yang tetap menjalankan program senjata nuklirnya yang membahayakan dunia. Sanksi itu di antaranya berupa larangan kepada semua anggota PBB untuk tidak melakukan perdagangan dengan Korea Utara.
Mengutip Radio Free Asia, sejumlah warga Korea Utara di Cina mulai meninggalkan Cina setelah Kim Jong Un mengeluarkan perintah untuk keluar dari Cina. Mereka yang memiliki bisnis joint-venture sempat mengajukan izin tinggal di Cina. Namun dengan adanya aturan baru itu pembaharuan izin tinggal tidak dimungkinkan lagi.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Gelap Gulita Sepekan, Ada Apa?

CB, Jakarta - Korea Utara memerintahkan pemadaman listrik selama sepekan. Dalam suasana gelap gulita dilakukan latihan evakuasi massa besar-besaran di beberapa provinsi yang berlokasi di pantai timur.
Pemadaman listrik dan latihan evakuasi massa, mengutip Chosun Ilbo, 31 Oktober 2017, membuat sebagian wilayah Korea Utara gelap gulita selama sepekan, dari tanggal 23 sampai 28 Oktober 2017.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melihat rudal ballistik jarak jauh Hwasong-12 (Mars-12) saat diluncurkan salam uji coba di Korea Utara, 15 Mei 2017. Korea Utara terus mengembangkan rudal jarak jauhnya yang jaraknya hingga mencapai AS. KCNA via REUTERS

Namun, suasana seperti ini tidak terjadi di Pyongyang, ibukota Korea Utara.
"Persiapan perang tidak tampak di Pyongyang... dan dilarang keluar dari ibukota itu, khususnya ke pantai timur," kata NK News.
Latihan persiapan perang seperti ini, menurut seorang sumber, pernah terjadi tahn lalu. Hanya saja bedanya, latihan kali ini merupakan yang terbesar.

Menurut beberapa peneliti tentang Korea Utara mengatakan, latihan perang kemungkinan untuk menanggapi kehadiran kapal induk Amerika Serikat dalam jumlah besar dan ditempatkan persis di depan pintu gerbang Korea Utara.
Sebelumnya diberitakan, tiga kapal induk Amerika Serikat berlayar menuju Semenanjung Korea untuk mengawal kunjungan Presiden Donald Trump ke beberapa negara asia termasuk Korea Utara awal November ini.
Trump dipastikan tidak ke berkunjung ke zona demiliterisasi atau DMZ di Panmunjom, yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan usai Perang Korea tahun 1950-an.

Credit TEMPO.CO

Krisis Catalonia Merdeka, Akhirnya Puigdemont Terima Pemilu Dini

CB, Brussels -Pemimpin terguling Catalonia Carles Puigdemont menerima hasil pemilihan umum dini oleh pemerintah pusat Spanyol setelah Madrid menguasai wilayah untuk menghalangi dorongan merdeka. Madrid sudah mencabut status otonomi Catalonia pasca Puigdemnot menyatakan kemerdekaan Catalonia.
Uni Eropa sepakat untuk tidak mengakui kemerdekaan Catalonia. Begitupun Amerika Serikat, Indonesia, dan banyak Negara lainnya. Puigdemont mengatakan ia tidak mencari perlindungan di Belgia setelah jaksa Spanyol memberikan tuduhan pemberontakan penghasutan terhadapnya.

“Saya akan kembali ke Catalonia saat diberi jaminan oleh pemerintah Spanyol,” ujar Puigdemont di Brussels, Belgia, seperti yang dikutip dari The Guardian pada Rabu, 1 November 2017.
Pengumuman Puigdemont bahwa ia akan menerima pemilihan umum daerah pada 21 Desember menegaskan bahwa pemerintah Madrid berhasil mengatasi perjuangan panjang atas Catalonia, setidak-tidaknya untuk saat ini.

Perlawanan terhadap penguasaan langsung Madrid terhadap Catalonia gagal terwujud pada awal minggu ini dan kepemimpinan pemberontak dalam kekacauan.
Mahkamah Konstitusi Spanyol, Selasa, menghalangi pernyataan kemerdekaan sepihak parlemen daerah itu pada Jumat, yang tidak mendapatkan perhatian dan menyebabkan pemecatan Puigdemont kurang dari satu jam setelah pernyataan itu dibuat.
"Saya meminta orang Catalonia menyiapkan perjalanan panjang. Demokrasi akan menjadi dasar kemenangan kami," kata Puigdemont.
Pemerintah Spanyol telah mengatakan Puigdemont dipersilahkan mengambil kesempatannya dan bertahan dalam pemilihan pada 21 Desember 2017, yang diminta oleh Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sebagai cara untuk menyelesaikan kebuntuan.

Krisis politik Spanyol yang paling parah dalam empat dasawarsa sejak kembalinya demokrasi di akhir 1970-an, dipicu oleh referendum kemerdekaan di Catalonia pada 1 Oktober 2017 lalu.
Meskipun dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol dan kurang dari separuh pemilih yang memenuhi syarat Catalonia ikut ambil bagian dalam pemungutan suara, pemerintah daerah pro-pemisahan diri itu mengatakan pemungutan suara tersebut memberi dia mandat untuk kemerdekaan.
Negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis mendukung Rajoy dan menolak mengakui kemerdekaan Catalonia, walaupun beberapa di antaranya meminta perundingan di antara pihak berlawanan.

Credit TEMPO.CO

Tillerson Pastikan Pasukan AS Bertahan di Irak Sampai ISIS Diberangus

WASHINGTON - Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, mencatat bahwa AS mempertahankan kehadiran pasukannya di Irak atas undangan pemerintah Irak. Militer AS berada di bawah Otorisasi untuk Penggunaan Angkatan Militer (AUMF).

Dalam sebuah dengar pendapat dengan Senat AS, Rex Tillerson menegaskan jika pasukan AS akan tetap berada di Irak hingga kelompok teror ISIS benar-benar dihancurkan.

"Kami akan tetap berada di Irak sampai ISIS dikalahkan, di bawah AUMF tahun 2001 dan 2002. Kami juga berada di sana atas permintaan pemerintah Irak," kata Tillerson di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (31/10/2017).

Pada bulan September, Senat AS memblokir sebuah tindakan untuk mencabut AUMF. Mantan Presiden AS George W. Bush menandatangani dokumen tersebut untuk mengotorisasi penggunaan angkatan bersenjata AS melawan "mereka yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001, dan pasukan terkait," menurut resolusi tersebut.

Pasukan AS di Irak selama ini telah bertindak secara resmi sebagai penasihat dalam pertempuran untuk mendepak Daesh atau ISIS dari Mosul. Pertempuran untuk mengusir ISIS ini dimulai sejak Oktober lalu.

Meski pasukan AS yang ada di Mosul hanya menjadi penasihat militer Irak dalam melawan ISIS, namun Washington telah rugi setelah seorang tentaranya tewas terkena bom rakitan pada pekan lalu. Kematian tentara Irak di Mosul ini sudah yang kedua kali.

Credit sindonews.com

Serang ISIS Besar-besaran, Rusia Tembakkan 3 Rudal Jelajah Kalibr

MOSKOW - Militer Rusia menembakkan tiga rudal jelajah Kalibr dalam serangan besar-besaran terhadap sisa-sisa basis ISIS di Deir ez-Zor, Suriah. Tiga rudal jelajah ditembakkan dari kapal selam di Laut Mediterania pada hari Selasa.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan serangan besar-besaran ini, semalam.

”Pada tanggal 31 Oktober 2017, kapal selam Veliky Novgorod, dari posisi terendam, melakukan serangan besar-besaran dengan rudal jelajah Kalibr terhadap target utama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di provinsi Deir ez-Zor dari arah timur Laut Mediterania,” bunyi pernyataan kementerian tersebut, yang dikutip Sputnik.

Serangan rudal dari kapal selam yang didukung serangan udara ini diklaim berhasil menghancurkan pos komando teroris—area di mana militan ISIS dipersenjatai kendaraan lapis baja—, serta sejumlah besar senjata dan amunisi kelompok itu di dekat pemukiman Abu Kemal di Deir ez-Zor. Klaim itu dikonfirmasi melalui data pengintaian.

Berkat bantuan militer Moskow, militer Suriah berhasil menguasai sebagian besar sarang ISIS yang terbesar di Provinsi Deir ez-Zor dengan pusat di Kota al-Mayadeen. Pada pertengahan Oktober lalu, serangan pasukan pemerintah Suriah di dekat Deir ez-Zor juga diklaim berjalan sukses.

Menurut Staf Umum Milier Moskow, unit serangan Jenderal Hasan Sukhel dengan dukungan angkatan udara Rusia benar-benar membebaskan tepi kanan sungai Efrat ke barat laut dan barat wilayah itu sehingga bisa mengontrol area seluas 1.776 mil persegi .

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa operasi militer Rusia yang diluncurkan sejak bulan September 2015 atas permintaan pemimpin Suriah hampir berakhir.

Credit sindonews.com

Giliran Cina Beli Rudal Canggih Rusia S-400, Amerika Tersingkir?

CB, Jakarta - Cina membeli sejumlah rudal S-400 Triumf buatan Rusia untuk menambah koleksi peralatan militer canggihnya. Pembelian rudal merupakan hasil kesepakatan yang dibuat pada Juli 2014. Rusia menyanggupi untuk mengirimnya ke Cina sebelum tahun 2018.
Rusia membuat rudal S-400 Triumf ini pada tahun 2007 dengan sejumlah keunggulan. Rudal S-400 mampu menembak jatuh jet tempur siluman, mengutip Chosun Ilbo, 31 Oktober 2017.

Keunggulan lain, rudal ini dilengkapi sistem radar yang diklaim sangat digdaya karena dapat menjangkau 100 target sekaligus dengan jarak 40 hingga 400 kilometer. Dalam sekali tembak mampu menjatuhkan enam pesawat.

Radar memiliki jangkauan objek hingga 700 kilometer. Dengan kemampuan jangkauan sejauh ini, Cina dapat memonitor pergerakan pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Keunggulan rudal S-400 ini setara dengan rudal Amerika Serikat PAC-3.
Sejumlah negara sudah sepakat untuk membeli rudal S-400 seperti India dan Turki tahun lalu. Menyusul Arab Saudi bulan ini.
Keputusan Saudi untuk membeli rudal Rusia S-400 membuat Amerika Serikat menghadapi tekanan besar dalam perdagangan senjata di Timur Tengah.

Sejumlah pengamat militer menyebut rudal S-400 Triumf yang diproduksi oleh Biro Disain Pusat Almaz-Antey ini menjadi pelindung langit Rusia dari ancaman musuh dari luar.

Credit TEMPO.CO

AS Latihan Perang 'Guntur Global' setelah Rusia Tes 4 Rudal ICBM

WASHINGTON - Komando Strategis Amerika Serikat (AS) memulai latihan perang “Global Thunder” (Guntur Global). Manuver ini digelar beberapa hari setelah militer Rusia menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) Topol.

“Latihan tahun ini mengintegrasikan semua kemampuan Komando Strategis AS (USSTRATCOM) di seluruh dunia dimanapun dan kapanpun dibutuhkan,” kata komandan Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten, dalam sebuah pernyataan, yang dirilis hari Selasa.

”Kami perlu mengintegrasikan kemampuan strategis kami untuk memberikan efek multi-domain terhadap musuh manapun, dimanapun di dunia, kapanpun,” imbuh jenderal angkatan udara Pentagon ini.

Latihan perang kali ini dilaporkan melibatkan markas besar USSTRATCOM di Offutt Air Force Base serta banyak unit bawahannya di seluruh dunia.

Latihan perang yang dimulai sejak Senin tersebut mencakup semua misi utama Komando Strategis AS termasuk pencegahan strategis, operasi ruang angkasa, operasi dunia maya, perang elektronik gabungan, serangan global, operasi pertahanan rudal dan serta operasi intelijen.

Juru bicara Komando Strategis AS Kapten Brian Maguire seperti dikutip RIA Novosti, Rabu (1/11/2017), mengatakan bahwa Pentagon telah menginformasikan tentang latihan ini kepada militer Rusia.

“AS dan Rusia harus saling memberi tahu tentang latihan nuklir berskala besar di bawah (Strategic Arms Reduction Treaty),” katanya. Menurutnya, latihan perang “Guntur Global” difokuskan untuk meningkatkan “kesiapan nuklir” USSTRATCOM.

Namun, Moskow telah menyuarakan keprihatinan atas latihan perang Washington kali ini. Kendati demikian, Moskow menganggap manuver Washington tidak akan membahayakan keamanan Rusia.

Sergey Kislyak, mantan duta besar Rusia untuk AS yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri Senat Moskow mengatakan bahwa latihan perang Washington mengkhawatirkan.

”Ini seolah-olah AS terus mengklaim peran gendarme politik global. Ini adalah tanda yang mengkhawatirkan, dengan mempertimbangkan struktur kekuatan strategis ofensif yang sedang dibangun oleh Washington,” kata Kislyak kepada Sputnik.

“Keamanan Rusia dijaga. Kami memiliki semua alat pencegahan yang diperlukan yang dapat digunakan saat dibutuhkan,” ujarnya.

Militer Rusia sendiri telah melakukan manuver empat rudal ICBM Topol yang bisa membawa hulu ledak nuklir pada pekan lalu. Peluncuran empat rudal dalam latihan perang berskala besar itu diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin.

Rudal-rudal yang dilesatkan militer Moskow sukses menghantam target di Kamchatka. Beberapa rudal ditembakkan dari kapal selam bertenaga nuklir.

”Pasukan Rudal Strategis melatih interoperabilitas dengan kapal selam bertenaga nuklir dari Armada Utara dan Pasifik dan pesawat jarak jauh Angkatan Udara,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Credit sindonews.com

Tak Cuma AS, Rusia Juga Terbangkan Pembom ke Langit Pasifik

MOSKOW - Setelah Amerika Serikat (AS) mengirim pesawat pembom B-2 berkemampuan nuklir dari Missouri dalam misi jarak jauh ke Pasifik pada akhir pekan, Rusia juga melakukannya pada hari Senin. Dua pesawat pembom strategis Tupolev-95MS terbang di atas Laut Jepang dan langit Pasifik.

Manuver pesawat pembom Moskow terdeteksi militer Jepang. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pesawat jet tempur Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah mengawal dua pembom strategis mereka saat melakukan penerbangan di atas Laut Jepang dan Pasifik.

“Dua pembom strategis Tupolev-95MS Angkatan Udara Rusia telah melakukan penerbangan rutin melintasi perairan internasional Laut Jepang dan bagian barat Samudera Pasifik,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

”Pada bagian tertentu dari rute, awak Tupolev-95MS didampingi sepasang pesawat jet tempur F-18 (Angkatan Udara AS), dan sepasang pesawat tempur F-15, F-4 dan F-2A (dari Angkatan Udara Jepang,” lanjut kementerian itu, seperti dikutip Express.co.uk, semalam (31/10/2017).

Pesawat Tu-95MS adalah versi perbaikan dari Tu-95 yang lebih tua. Pesawat bermesin empat ini dapat dipersenjatai dengan berbagai macam senjata termasuk rudal jelajah berhulu ledak nuklir.

Kementerian tersebut tidak menjelaskan misi penerbangan kedua pesawat Tu-95MS ke wilayah Laut Jepang dan kawasan Pasifik. Baik manuver Moskow maupun Washington berlangsung di saat ketegangan di Semenanjung Korea sedang memanas terkait krisis nuklir Korea Utara (Korut).

Credit sindonews.com

Cina Lindungi Anak Ini, Kim Jong Un Dituding Mau Membunuhnya

CB, Jakarta -Cina menggagalkan upaya pembunuhan Kim Han Sol, keponakan Kim Jong Un. Upaya pembunuhan ini membuka tabir rahasia tentang tempat Kim Hang Sol selama ini bersembunyi setelah kematian ayahnya, Kim Jong Nam di Malaysia akibat diracun.
Setelah kematian ayahnya, Kim Han Sol bersembunyi bersama ibu dan adik perempuannya, mengutip Guardian, 30 Oktober 2017. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Namun mereka dilindungi organisasi bernama Cheollima Civil Defence Group . Organisasi ini dalam pernyataannya beberapa waktu lalu menyatakan ada permohonan darurat oleh keluarga Kim Jong Nam yang selamat untuk meminta perlindungan.

"Tiga anggota keluarga itu secepatnya ditemui dan direlokasi ke tempat aman," ujar pernyataan Cheollima Civil Defence Group.
Melalui video yang dirilis di YouTube, Kim Han Sol mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dirinya menyelamatkan diri ke satu negara yang tidak disebutkan namanya. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada empat negara yang melindungi dirinya dan keluarganya yakni Cina, Belanda, Amerika Serikat dan satu negara yanag tidak disebut namanya.
Cina diduga melindungi Kim Han Sol, ibunya dan adik perempuannya atas perintah Beijing. Hal serupa dilakukan terhadap ayah mereka yang kemudian tewas di Malaysia saat akan kembali ke Macau, Cina pada 13 Februari 2017.
Beijing sepertinya melihat potensi Kim Han Sol sebagai pemimpin Korea Utara jika pamannya Kim Jong Un dijatuhkan dari kekuasaannya. Sejumlah analis yakin Kim Jong Un lah yang memerintahkan pembunuhan Kim Han Sol meski Pyongyang membantahnya.

Alasan para analis ini adalah Kim Han Sol merupakan sosok yang tegas menuding Kim Jong Un sebagai diktator saat diwawancarai televisi Finlandia tahun 2012 lalu. Ia pun mengungkapkan keinginan kuatnya membantu rakyat Korea Utara.
Alasan berikutnya, Kim Han Sol merupakan satu dari sedikit yang tersisa dari keturunan langsung keluarga Kim yang kini menguasai Korea Utara sebagai dinasti.
Dan Kim Han Sol satu-satunya turunan dinasti penguasa Korea Utara yang tinggal di luar negeri. Anak usia 20 tahun ini pun tegas menyatakan sikapnya yang berlawanan dengan Kim Jong Un dalam memimpin Korea Utara.

Credit TEMPO.CO

Cina Tangkap 2 Perancang Pembunuhan Keponakan Kim Jong Un

CB, Jakarta -Cina menggagalkan upaya pembunuhan anak laki-laki Kim Jong Nam, saudara tiri Kim Jong Un yang saat ini memimpin Korea Utara. Kim Han Sol, 20 tahun, selamat dari upaya pembunuhan tim yang datang dari Korea Utara.
Dua di antara tim pembunuh itu ditangkap aparat keamanan Beijing. Kim Han Sol merupakan anak sulung Kim Jong Nam yang tewas diracun saat akan terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Makau pada 13 Februari 2017.

Mengutip Telegraph, ada 7 intelijen Korea Utara yang terlibat untuk merancang pembunuhan Kim Han Sol, keponakan Kim Jong Un.
"Operasi khusus tim pengintai dari Utara masuk ke Cina untuk menghilangkan Kim Han Sol, namun beberapa dari mereka ditangkap pekan lalu oleh Kementerian Keamanan Nasional Cina dan saat ini mereka dalam penyelidikan di luar Beijing," kata sumber Telegraph.

Tidak ada informasi yang menjelaskan nasib anggota tim pembunuh lainnya yang diaykini telah merancang upaya pembunuhan hingga mengetahui lokasi persembunyian Kim Han Sol di Cina.
Cina mencium adanya rencana untuk menghabisi anak sulung Kim Jong Nam berusia 20 tahun itu saat berlangsungnya Kongres Nasional Partai Komunis Cina di Beijing yang berlangsung mulai 18 Oktober 2017 hingga tujuh hari ke depan.

Sebelum ayahnya tewas dibunuh, Kim Han Sol pernah berbicara dalam satu wawancara dengan media Filandia tahun 2012. Saat itu ia menyebut pamannya, Kim Jong Un, sebagai diktator. Ia mengatakan keinginannya untuk membantu rakyat Korea Utara.

Credit TEMPO.CO

Rusia Kembangkan Satelit Nuklir yang Mampu Menembakkan Laser

MOSKOW - Badan antariksa Rusia dilaporkan mempertimbangkan teknologi yang memungkinkan sebuah satelit bertenaga nuklir untuk mengisi tenaga pesawat ruang angkasa melalui sinar laser. Laboratorium dengan pengalaman masa lalu dalam membangun reaktor nuklir untuk ruang angkasa telah dikontrak untuk proyek tersebut.

Surat kabar Izvestia melaporkan bahwa biro Desain Arsenal yang berbasis di St. Petersburg masuk dalam daftar Roscosmos untuk mempelajari kelayakan sebuah "pembangkit listrik tenaga nuklir luar angkasa", dengan menyebutkan spesifikasi teknis untuk proyek tersebut. Dokumen tersebut memvisualisasikan sebuah reaktor nuklir dengan kekuatan antara 100 kW dan 1.000 kW yang ditempatkan di orbit dan mampu menyalakan satelit lain melalui sinar laser.

Biro desain Arsenal diharapkan dapat menyajikan cetak biru untuk menggunakan teknologi tersebut pada tahun 2018, termasuk spesifikasi dan kemungkinan orbit untuk "pembangkit listrik tenaga nuklir luar angkasa" dan risiko yang terkait dengan penerapan semacam itu seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (31/10/2017).

Reaktor nuklir diuji oleh AS dan Uni Soviet di pesawat ruang angkasa, namun pengalaman Uni Soviet lebih luas, dengan lebih dari 30 misi semacam itu. Biro desain Arsenal juga merupakan pengembang reaktor Topaz - yang diuji pada dua satelit pada akhir tahun 80-an yang menggunakan konverter termionik, perangkat dengan suhu tinggi yang mengubah panas menjadi listrik dalam tabung khusus dioda vakum.

Namun, satu misi tersebut memicu kontroversi pada tahun 1978, ketika satelit Kosmos-954 tidak berfungsi dan gagal mengirimkan reaktor nuklirnya ke orbit pembuangan yang aman. Sebagai gantinya, ia memasuki kembali atmosfer dan hancur di utara Kanada, memicu ketakutan radiasi dan pemulihan besar-besaran serta operasi pembersihan. Moskow membayar paket kompensasi jutaan dolar untuk kerusakan tersebut.

Rusia saat ini sedang mengerjakan sistem propulsi nuklir untuk ruang angkasa, yang akan digunakan untuk misi di dalam angkasa.

Tapi untuk misi orbital, panel surya tradisional mungkin lebih unggul dari "pembangkit tenaga nuklir" yang dibayangkan oleh Roscosmos, lapor Izvestia, dengan mengutip aspek teknologi dan ekonomi.

Proyek ini mungkin berakhir sebagai bukti konsep daripada aplikasi praktis.

Transfer energi melalui laser telah diuji di Bumi di berbagai bidang seperti menyalakan pesawat tak berawak dalam penerbangan.

Produser antariksa Rusia Energia tahun lalu menguji "powerbeaming" lebih dari 1,5 km untuk mengisi baterai ponsel, dengan rencana masa depan untuk menguji teknologi di luar angkasa untuk memberikan tenaga dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ke kapal pengangkut barang luar angkasa Rusia.

Credit sindonews.com

Israel Gempur Palestina, Hamas Bersumpah Membalas

CB, Jakarta - Kelompok bersenjata Palestina, Hamas, mengatakan akan membalas serangan Israel ke sebuah terowongan di selatan kota Jalur Gaza pada Senin, 30 Oktober 2017.
Gempuran udara Israel pada dini hari waktu setempat itu mengakibatkan sedikitnya tujuh orang tewas dan sembilan lainnya cedera.

"Kami akan segera membalasnya. Ini tugas kami," kata Daoud Shebab, pemimpin gerakan Jihad Islam.

Seorang pria Palestina melepaskan kembang api selama perayaan setelah Hamas mengatakan bahwa mereka mencapai kesepakatan dengan saingan Palestina Fatah, di Kota Gaza pada 12 Oktober 2017. REUTERS
Media Palestina mengatakan, terowongan di Khan Younis telah dihantam serangan udara Israel.
"Sejumlah laporan menyebutkan Israel menembakkan lima misil ke terowongan di timur Khan Younis," tulis kantor berita Palestina, Wafa.
Menurut sejumlah pejabat Israel, terowongan itu berada di dekat tembok perbatasan yang sedang dibangun.
"Terowongan itu sengaja kami ledakkan setelah terpantau beberapa lama," ujar pejabat Israel.
Kantor Kementerian Kesehatan di Gaza telah mengidentifikasi lima orang yang tewas itu adalah anggota Brigade al-Quds, sayap militer Jihad Islam. Adapun dua lainnya adalah anggota Brigade Izz Eddine al-Qasam, Hamas.

Menanggapi serangan mematikan itu, Hamas mengatakan aksi Israel itu adalah sebuah kejahatan kaum Zionis. "Kami menolak segala bentuk pendudukan oleh Israel," bunyi pernyataan Hamas.

Credit TEMPO.CO

Garda Revolusi: Rudal Iran Cukup Jangkau Target AS di Teluk

TEHERAN - Iran telah membatasi jangkauan rudal balistiknya tak lebih dari 2.000 kilometer. Alasannya, daya jangkau itu cukup untuk manghantam basis militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk.

”Berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Pemimpin (Ayatollah Khamenei), kisaran rudal kita terbatas pada 2.000 kilometer,” kata Kepala Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Ali Jafari. Menurutnya, rentang jangkauan rudal itu sudah cukup untuk menanggapi setiap serangan dari AS.

”Amerika, kekuatan dan kepentingan mereka terletak di radius 2.000 kilometer di sekitar kita dan kita dapat menanggapi kemungkinan serangan nekat mereka,” tambahnya, seperti dikutip AP, Rabu (1/11/2017).

Komentar Jafari muncul saat Departemen Keuangan AS memperluas sanksi terhadap Korps Garda Revolusioner Iran pada hari Selasa. Alasannya, IRGC dituduh mendukung terorisme.

Sanksi tersebut berlaku untuk Angkatan Udara IRGC, Komando Rudal Al-Ghadir, Angkatan Dirgantara Organisasi Jihad Swadaya Rakyat dan Tim Riset Organisasi Jihad. Jafari dan empat perwira senior IRGC juga terkena sanksi AS.

”Orang Amerika takut akan konsekuensi perang dengan Iran dan tahu bahwa jika perang semacam itu dimulai, mereka akan kalah dan oleh karena itu, mereka (berusaha untuk mendaratkan) sebuah pukulan di atas Republik Islam melalui perang ringan dan tekanan ekonomi,” kata Jafari dalam konferensi “Dunia Tanpa Teror” di Teheran pada hari Selasa.

Jafari mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa perang antara AS dan Iran kemungkinan besar terjadi. ”Mereka tahu bahwa jika mereka memulai perang antara Iran dan Amerika Serikat, mereka pasti akan menjadi pecundang utama dan kemenangan mereka tidak akan dijamin,” katanya. ”Oleh karena itu, mereka tidak akan memulai perang.”

Dengan daya jangkau 2.000 kilometer, rudal Iran bisa dengan mudah mencapai target musuh di Timur Tengah, seperti Israel. AS sendiri memiliki ribuan tentara yang ditempatkan di sekitar Timur Tengah.

Credit sindonews.com

15 Tewas dalam Serangan Udara Libya Timur

Ilustrasi

CB, TRIPOLI -- Sedikit-dikitnya 15 orang termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam serangan udara di Kota Derna, Libya pada Senin (30/10), kata sumber kesehatan dan warga setempat.

Derna telah lama berada dalam kepungan Tentara Nasional Libya (LNA) yang bermarkas di wilayah timur. Mereka beberapa kali melakukan serangan udara terhadap kota tersebut. Pihak militer menolak memberikan tanggapan terkait serangan tersebut.

Serangan pada Senin berlangsung sekitar satu jam dan menghantam distrik Dahr al-Hamar di Derna selatan, serta al-Fatayeh, sebuah daerah perbukitan, sekitar 20 kilometer dari kota Derna, kata seorang warga.

Sedikit-dikitnya 17 orang terluka, menurut sumber dari pihak kesehatan, yang mengatakan bahwa semua korban tampaknya adalah warga sipil.

Derna adalah kota pesisir yang letaknya sekitar 265 kilometer sebelah barat perbatasan Mesir. Kota tersebut dikendalikan oleh sebuah sekutu pemberontak dan mantan anggota dari pemberontakan Libya 2011, yang dikenal sebagai Dewan Syura Mujahidin Derna (DMSC).

Kelompok ISIS memperlihatkan keberadaannya di Derna pada akhir 2014, namun mereka terusir oleh DMSC pada 2015.

Mesir, yang mendukung LNA, juga melakukan serangan terhadap Derna, termasuk pada Mei, mereka berdalih bahwa pihaknya melakukan serangan yang menyasar militan terkait peristiwa serangan yang terjadi di Mesir selatan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan ambil langkah hukum terhadap anggota parlemen

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Kacper Pempel)

Istanbul (CB) - Presiden Tayyip Erdogan mengajukan tuntutan pidana terhadap seorang anggota parlemen oposisi terkemuka, menurut salah satu pengacara Erdogan pada Selasa, setelah yang bersangkutan menyebutnya sebagai seorang diktator fasis.

Seiring derasnya kritik terhadap Erdogan, juru bicara partai oposisi utama Partai Rakyat Republik Bulent Tezcan menyebut apa yang dia katakan sebagai "atmosfir yang menakutkan" di Turki.

Pengacara Erdogan, Huseyin Aydin, mengatakan di Twitter, "Kami telah mengajukan petisi hukum terhadap Bulent Tezcan di kantor kejaksaan Ankara atas tuduhan menghina presiden." Aydin juga mengunggah foto-foto petisi tersebut.

Komentar Tezcan memicu reaksi cepat dari kantor Erdogan dan anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, dengan Ibrahim Kalin, juru bicara Erdigan, mengatakan "pidato kebenciannya adalah contoh aib bagi oposisi utama".

Menghina presiden adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara di Turki.

Sebelumnya polisi Turki memulai gerakan untuk menahan 121 mantan pegawai kementerian luar negeri di seluruh penjuru negara itu atas dugaan keterkaitan dengan percobaan kudeta tahun lalu, kata kantor berita Anadolu.

Dikatakannya bahwa pejabat kementerian tersebut sebelumnya dipecat karena diduga memiliki hubungan dengan ulama Fethullah Gulen, yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania. Dia menolak tuduhan terlibat dalam kudeta yang gagal pada Juli 2016 tersebut.

Pasukan kontra-terorisme mulai melakukan sergapan serentak di 30 provinsi untuk menangkap tersangka. Beberapa dari tersangka itu diduga pengguna ByLock, aplikasi pesan tersandi, yang menurut pemerintah digunakan oleh jaringan Gulen, kata Anadolu.

Dalam penindakan keras sejak kudeta tersebut, lebih dari 50.000 orang ditahan karena menunggu persidangan atas dugaan memiliki hubungan dengan Gulen, sementara 150.000 orang dipecat atau diskors dari pekerjaan di sektor militer, publik dan swasta.

Pemerintah membantah kekhawatiran kelompok hak asasi manusia tentang penindakan keras tersebut, yang menyatakan bahwa jaringan Gulen menyusup ke institusi seperti pengadilan, militer dan sekolah.

Pada pekan lalu, pasukan keamanan Turki menahan 1.210 orang selama atas dugaan keterlibatan mereka dengan kelompok pemberontak atau percobaan kudeta gagal tahun lalu.

Sebanyak 947 di antaranya ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan Fethullah Gulen.

Sebanyak 205 lagi ditahan atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melakukan pemberontakan terhadap Turki selama tiga dasawarsa. Lebih dari 40.000 orang tewas dalam perang tersebut.

Empat puluh sembilan orang ditahan karena dugaan keterlibatannya dengan jaringan kelompok IS dan sembilan lainnya lagi ditahan karena dicurigai memiliki hubungan dengan "kelompok teroris kiri", kata kementerian tersebut. demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pelaksana Perang Narkoba Filipina Siap Jadi Calon Presiden

MANILA - Kepala Kepolisian Filipina Ronald Dela Rosa secara terbuka mengungkapkan keinginannya sebagai calon presiden (capres) di negara tersebut. Rosa merupakan sosok menjalankan kebijakan perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan warga Filipina.

Pria yang pensiun pada 2018 itu sangat populer dengan julukan Bato atau Batu. Sebelumnya dia menyatakan maju untuk kursi Senat. Meski demikian, saat pidato setelah upacara pengibaran bendera di kantor pusat kepolisian, Dela Rosa untuk pertama kali menyatakan mungkin mengincar tujuan politik lebih tinggi.

"Tunggu Bato menjadi presiden dan saya akan naikkan gaji kalian empat kali lipat," kata Dela Rosa pada para personel kepolisian dikutip kantor berita Reuters.

Dela Rosa telah sering disebut media nasional sebagai kemungkinan pengganti Duterte pada 2022, selain juara tinju dunia dan Senator Manny Pacquiao, serta putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos. Dela Rosa menjadi pelaksana kebijakan Duterte dalam perang melawan narkoba yang menewaskan lebih dari 3.900 orang dalam 16 bulan. Kampanye ini memicu kritik internasional. Meski demikian, survei domestik menunjukkan sebagian besar warga Filipina mendukung kebijakan tersebut.

Duterte memerintahkan kepolisian bulan ini menghentikan semua aktivitas terkait perang melawan narkoba dan menyerahkan semua operasi pada badan pemberantasan narkoba. Langkah itu dilakukan karena semakin banyak muncul kekhawatiran terhadap tindakan kepolisian dalam perang narkoba tersebut. Kepolisian menyangkal berbagai tuduhan bahwa mereka mengeksekusi para pengguna dan pengedar narkoba tanpa proses pengadilan. Menurut kepolisian, para korban itu tewas karena mereka bersenjata dan melawan penangkapan terhadap mereka.

Sementara Duterte menyatakan akan membuat kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat bertemu bulan depan untuk membahas keamanan regional dan perang terhadap narkoba. Trump mengunjungi Asia pada 3-14 November di tengah ketegangan atas program nuklir dan rudal Korea Utara (Korut). Trump akan singgah di Manila dalam perjalanan itu. Selama lawatan, Trump juga mengunjungi Jepang, Korea Selatan (Korsel), China, dan Vietnam untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Trump akan bertemu Duterte, tapi membatalkan pertemuan lebih besar dengan para kepala negara dari China, Korsel, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. "Ini mengenai terorisme, kerja sama antara dua negara, perang melawan narkoba. Saya harap dapat sepakat dengan dia tentang topik-topik ini," ungkap Duterte sebelum menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe.

"Saya akan membuat kesepakatan dengan Presiden Trump dengan cara paling tepat, menyambutnya sebagai pemimpin penting. Saya akan mendengarkan dia, apa yang dia katakan," ujarnya.

Duterte terkenal dengan ucapannya yang keras terhadap AS. Dia menyebut Washington memperlakukan Filipina dengan buruk.

Credit sindonews.com

Suu Kyi Akui Frustrasi dengan Kelompok HAM PBB

Aung San Suu Kyi

CB, YANGON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk koordinator penduduk PBB yang baru untuk Myanmar pada Selasa (31/10). PBB menunjuk Knut Ostby dari Norwegia untuk mengambil alih peran kemanusiaan pada saat ketegangan terjadi dengan pemerintah Myanmar mengenai penanganan krisis Rohingya.
Penunjukan sementara dilakukan setelah Myanmar memblokir peningkatan posisi kepala PBB di negara tersebut. Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para diplomat dalam pertemuan pribadi dia frustrasi dengan PBB, khususnya kelompok hak asasi manusia.
Ostby pernah bertugas untuk PBB di sejumlah wilayah yang penuh ketegangan, termasuk Afghanistan dan Timor Timur. Ia akan menggantikan Renata Lok Dessallien yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Saat ini sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian Rakhine utara Myanmar pada akhir Agustus. Pemantau hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya mengatakan tentara dan Buddha Rakhine telah memaksa mereka meninggalkan rumah mereka.
Penyelidik PBB yang mewawancarai orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian di dekat Cox's Bazar mengatakan, mereka telah mengumpulkan kesaksian yang menunjuk ada pola metodologis yang konsisten, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran.
Tim pencari fakta yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman mengatakan, jumlah korban tewas akibat tindakan militer Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus tidak diketahui. Namun ada kemungkinan jumlahnya sangat tinggi.
Tim PBB yang dibentuk UN Human Rights Council pada Maret, memperbarui permohonannya untuk mendapat akses ke negara bagian Rakhine dan untuk pembicaraan dengan pemerintah Myanmar dan militer untuk menetapkan fakta-fakta.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Malcolm Turnbull Dinilai tak Mampu Jadi PM Australia

Panelis program Q&A ABC menjawab pertanyaan mengenai kepemimpinan Malcolm Turnbull.

CB, MELBOURNE -- Dua sosok di Australia yang jarang sependapat, yaitu mantan PM Kevin Rudd dan penyiar radio Alan Jones, menemukan kesamaan dalam program Q&A ABC News pekan ini. Mereka sepakat Partai Liberal tidak akan memenangkan Pemilu berikutnya jika dipimpin Malcolm Turnbull.

Sejak Senin pekan lalu Pemerintahan PM Turnbull memasuki gejolak. Dia mengakui bahwa program broadband NBN Co merupakan "kecelakaan" yang mungkin tidak akan pernah mendatangkan keuntungan.
Pada Rabunya, Menteri Tenaga Kerja Michaelia Cash mengakui salah satu stafnya membocorkan rencana penggrebekan polisi ke kantor Serikat Buruh Australia. Lalu pada Kamis, PM Turnbull membuyarkan harapan warga Aborigin untuk mengadakan referendum bagi pembentukan badan penasehat yang baru.
Dan pada Jumat, Mahkamah Agung (High Court) Australia memutuskan bahwa lima anggota parlemen sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga tersebut.
Berbagai persoalan ini kemudian diperdebatkan para panelis program Q&A ABC. Mereka terdiri atas editor politik The Australian Financial Review Laura Tingle, Profesor (Emeritus) di Universitas La Trobe Judith Brett, mantan PM Kevin Rudd dan komentator radio Alan Jones. Mereka memperdebatkan apakah Turnbull "tidak mampu menjabat sebagai PM".
Ketika Jones ditanya apakah PM Turnbull "menghancurkan nilai-nilai Partai Liberal", dan apakah Tony Abbott (juga dari Partai Liberal) bisa menjadi PM kembali, Alan Jones mengatakan bahwa Pemerintah harus menangani "masalah yang begitu nyata".
"Harus ada orang yang memiliki nyali dan menyatakan, 'ada masalah yang begitu nyata'. Kita tidak bisa menang jika orang ini yang memimpin," kata Jones.
"Lalu siapa yang akan mengangkat tangan? Tergantung partai untuk memutuskan," lanjutnya.
Jones mengatakan kelemahan Partai Liberal adalah karena meremehkan Pemimpin Oposisi Bill Shorten. "Shorten bukan slogan, bukan slogan politik semata. Ketika dia datang ke supermarket dan pusat perbelanjaan - atau ke daerah yang dilanda banjir - Bill Shorten bisa nyambung dengan rakyat ini," katanya.
Sementara Kevin Rudd mengatakan saat berkunjung ke Queensland, dia kaget melihat kemarahan warga terkait program boradband NBN. "Saya sangat kaget bagaimana orang di Queensland kecewa dengan Malcolm. Di semua kalangan. Kalangan pengusaha. Para guru. Di sana-sini," ujarnya.
"Saya belum pernah menemukan hal seperti itu dengan pemimpin konservatif terdahulu. Saya tidak mengerti apa yang telah lakukan sampai dia mendapatkan hal seperti itu," kata Rudd, yang mantan PM dari Partai Buruh.
"Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan remehkan kapasitas mismanajemen NBN yang luar biasa dalam memicu kemarahan rakyat di seluruh negeri di daerah yang tak diperkirakan," katanya.
Sementara Laura Tingle mengatakan PM Turnbull sangat bagus dalam memberikan semangat namun orang merasa dia tidak memimpin mereka. Ketika ditanya apakah Partai Liberal bisa memilih Menteri Luar Negeri Julie Bishop sebagai pemimpin mereka, Tingle menilai hal itu tidak mungkin terjadi.
"Semua orang melihat Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri yang sangat kompeten. Dia piawai dalam hal itu. Namun mereka tidak melihat Julie Bishop sebagai alternatif," katanya.
"Sebenarnya, dia punya banyak musuh. Maksudnya, saya mengagumi kesuksesannya bertahan selama dia melewati semua perubahan kepemimpinan. Namun dia menciptakan banyak musuh untuk itu," jelasnya.

Pengakuan terhadap First Nations

Rudd dan Jones kembali menunjukkan kesamaan pendapat saat ditanya tentang penolakan pemerintah terhadap pernyataan Uluru Statement mengenai pembentukan badan penasehat urusan Aborigin.
Seorang penanya menyatakan "Tahun ini sudah 50 tahun sejak Referendum 1967 untuk menghitung jumlah warga Aborigin dan Torres Strait Islander. Pada Kamis lalu, Pemerintahan Turnbull menolak pernyataan Uluru Statement from the Heart, dengan dalih hal itu tidak mungkin diterima dalam referendum. Apakah panel setuju dengan warga Australia tidak mau memberikan pengakuan konstitusional kepada First Nations kita? "
"Jika Anda mempercayai hal itu, laksanakan saja," kata Jones.
"Ini hanya memberi pengakuan konstitusional terhadap apa yang sudah ada. Lembaga itu akan berada di luar Parlemen, dan terkait masalah Penduduk Asli, Parlemen dapat berkonsultasi dengan orang-orang itu. Seberapa sulitnya?" katanya.
Sementara Rudd mendesak PM Turnbull mempertimbangkan keputusan yang "sangat merusak" itu.
"Hal yang mengejutkan saya - saat kembali ke negara ini minggu ini, melihat bagaimana keputusan itu diambil dan kemudian diumumkan - dengan sendirinya saya rasa telah menghina proses rekonsiliasi yang kita persiapkan cukup lama," katanya.
"Saya sangat meminta Turnbull memikirkan hal yang satu ini. Dari segi kerusakan yang Anda timbulkan terhadap sesuatu yang kebanyakan dari kita telah banyak menghabiskan waktu coba menemukan jalan terbaik," tutur Kevin Rudd.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Ini Klarifikasi PM Belgia Ihwal Kedatangan Puigdemont

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BRUSSELS -- Carles Puigdemont, presiden Katalunya yang digulingkan otoritas Spanyol, tidak datang ke Belgia atas undangan pemerintah negara tersebut. Demikian penjelasan Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Selasa (31/10).

Ia menambahkan Puigdemont akan diperlakukan sebagai warga negara Uni Eropa lainnya.
Puigdemont yang mengadakan konferensi pers di Brussel mengatakan dia menerima pemilihan cepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Madrid namun meminta jaminan yudisial sebelum kembali ke Spanyol.

"Pemerintah Belgia tidak mengambil satu langkah pun untuk mendorong Puigdemont datang ke Belgia," kata kantor Perdana Menteri Charles Michel dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah Belgia berulang kali meminta dialog politik untuk menyelesaikan krisis di Spanyol, dalam rangka tatanan nasional dan internasional," tambahnya.

Sebelumnya Carles Puigdemont yang kini berada di Belgia menyerukan "oposisi demokratis" atas aksi pengambilalihan Katalunya oleh Madrid menyusul deklarasi kemerdekaan Katalan.

"Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155, "kata Puigdemont dalam sebuah pernyataan singkat.

Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Katalunya, negara bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum.

Katalunya menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen. Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Katalunya beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.

Spanyol kemudian memecat kepala kepolisian daerah Katalunya Josep Lluis Trapero, sebagai bagian dari tindakan pemerintah di Madrid, yang menguasai daerah mandiri tersebut, untuk menghentikan dorongan terhadap terwujudnya kemerdekaan.

Credit republika.co.id

Di Belgia, Mantan Presiden Catalonia Pastikan Tak Minta Suaka

Sempat menghilang setelah dimakzulkan, Carles Puigdemont akhirnya tampil di hadapan publik Belgia. Namun, dia memastikan tidak akan meminta suaka ke Brussels. (Reuters/Yves Herman)

Jakarta, CB -- Sempat menghilang setelah dimakzulkan karena mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, Carles Puigdemont akhirnya tampil di hadapan publik Belgia. Namun, mantan presiden Catalonia itu memastikan tidak akan meminta suaka ke Brussels.

"Saya di sini bukan untuk mencari suaka politik, Saya di Brussels sebagai ibu kota Eropa, agar dapat bertindak lebih bebas dan aman," ujar Puigdemont, sebagaimana dilansir CNN, Selasa (31/10).

Pengacara Puigdemont, Paul Bakaert, mengatakan bahwa kliennya bersama jajaran pemerintahannya tiba di Brussels pada Senin (30/10), ketika situasi politik di Barcelona memanas pasca-deklarasi kemerdekaan Catalonia, Jumat lalu.

Tak lama setelah deklarasi kemerdekaan itu, Spanyol langsung mencabut otonomi Catalonia dan memecat Puigdemont. Di bawah payung hukum Pasal 155 Konstitusi, Spanyol pun merencanakan pemilihan umum di Catalonia pada Desember mendatang.

Di hari itu juga, ketua jaksa penuntut Spanyol, Jose Manuel Maza, mengancam akan menuntut Puigdemont atas tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan dana untuk membangkang terhadap pemerintah.

Kala itu, publik sempat mempertanyakan keberadaan Puigdemont yang tak terlihat dalam rapat partainya di Barcelona. Ia sempat meredam spekulasi dengan mengunggah foto sedang berada di dalam markas pemerintah Catalonia.

Namun setelah diselidiki, foto itu diambil sehari sebelumnya. Sejumlah media kemudian mulai memberitakan bahwa Puigdemont berada di Brussels untuk bersembunyi.

Bakaert pun akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Puigdemont memang berada di Brussels, tapi bukan untuk bersembunyi.

"Karena ini merupakan ibu kota Eropa, dia secara legal ada di sini. Benar-benar legal dan dia memang memiliki hak untuk datang ke sini. Dia tidak bersembunyi, tapi lebih baik berada di Brussels ketimbang Barcelona," katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi Belgia, Theo Francken, pun membuka kemungkinan negaranya memberikan suaka bagi Puigdemont.

Namun, Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, mengatakan bahwa memberikan suaka kepada Puigdemont sama sekali tidak ada dalam agenda negaranya.

"Saya meminta Theo Francken tidak menyiramkan minyak ke api yang sudah membara," tutur Michel kepada kantor berita Belga.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Spanyol Panggil Presiden Terbuang Catalonia

Pengadilan Tinggi Spanyol memanggil Presiden terguling daerah otonom Catalonia untuk memberikan kesaksian terkait kemerdekaan Catalonia. Kasusna isebut akan disidangkan.(REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Presiden terbuang Catalonia, Carles Puidemont, diundang Pengadilan Tinggi Spanyol untuk memberi kesaksian hari ini. Puigdemont dan 13 anggota pemerintahannya dipecat dari pemerintahan karena mendorong referendum Catalonia untuk merdeka.

Sebelumnya, Puigdemont yang berada di Brussels, Belgia menyatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah Spanyol menyelenggarakan pemilihan umum dini di daerah otonom Barcelona. Pemlu itu direncanakan digelar pada 21 Desember mendatang.

Dalam jumpa pers di Brussels, Puigdemont mengatakan dirinya akan kembali ke Catalonia andaikan ada jaminan dari pemerintah Spanyol yang berpusat di Madrid. Puigdemont sendiri mengaku tak mencari suaka ke Belgia setelah jaksa Spanyol menganjurkan dakwaan pemberontakan dan penghasutan. Dan, pengadilan tinggi Spanyol akan memulai proses persidangan tersebut.

Puigdemont pun menegaskan pihaknya masih mendorong kemerdekaan seutuhnya Catalonia dari Spanyol. Dia menggunakan frasa ‘jalan masih panjang’.

"Saya meminta rakyat Catalonia menyiapkan perjalanan panjang. Demokrasi akan menjadi dasar kemenangan kami," kata Puigdemont yang berada di Brussels sejak akhir pekan lalu seperti dikutip dari Reuters.

Apa yang terjadi di Catalonia sejak awal bulan ini menjadi yang terbesar dalam empat dekade terakhir sejarah Spanyol yang dipicu referendum kemerdekaan di Catalonia pada awal Oktober lalu.

Meskipun dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol dan kurang dari separuh pemilih yang memenuhi syarat Catalonia ikut ambil bagian dalam pemungutan suara, pemerintah daerah otonom yang kala itu dipimpin Puigdemont menyatakan pemungutan suara tersebut memberinya mandat untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

Credit cnnindonesia.com

Jaksa Agung Tuding eks Presiden Catalonia Khianati Spanyol

Eks Presidnen Regional Catalonia Carles Puigdemont (kanan) dituding berkhianat dan menyatalahgunakan wewenang. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Spanyol menuding mantan pemimpin Catalan, Carles Puigdemont, melakukan pengkhianatan dan penghasutan, sementara eks presiden regional bersama rekan-rekan dari pemerintahannya yang baru dibubarkan itu pergi ke Belgia dan menyewa pengacara di sana.

Saat Madrid mulai memberlakukan kekuasaan pusat di Catalonia, Jaksa Agung Jose Manuel Maza yang dikutip Reuters pada Selasa (31/10) meminta para pemimpin Catalan yang menggelar referendum kemerdekaan ilegal dari Spanyol dijatuhi hukuman pengkhianatan, penghasutan, penipuan dan penyalahgunaan dana.

Pemungutan suara 1 Oktober lalu di kawasan otonom dengan pemasukan tinggi dan bahasa dan kebudayaan sendiri itu memicu krisis terbesar di Spanyol. Pada Jumat lalu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahan pro-kemerdekaan Catalonia, memutuskan untuk menggelar pemilihan umum sela 21 Desember ini dan menyatakan pemerintah pusat akan mengambil kuasa.

Proses itu berjalan mulus pada Senin, sementara para pekerja mengabaikan seruan pembangkangan sipil dan tetap bekerja, sementara pihak pendukung pemisahan wilayah sepakat untuk maju pada pemilu Desember nanti.

Seorang pejabat pemerintahan Spanyol menyatakan bahwa Puigdemont telah berangkat ke Belgia. Dia mengendarai mobil ke Marseilles, Perancis, untuk mengejar jadwal penerbangan ke Belgia bersama lima anggota pemerintahannya, kata sejumlah media Spanyol yang dikutip Reuters.

Pengacara Belgia Paul Bekaert menyatakan telah menerima Puigdemont sebagai kliennya. Namun, penasihat hukum yang lewat situs webnya mengaku terlibat dengan sebuah organisasi hak asasi manusia itu belum mengonfirmasi apakah dirinya bekerja untuk mengupayakan suaka untuk para bekas petinggi Catalan itu.

"Saya bisa mengonfirmasi bahwa Carles Puigdemont menunjuk saya sebagai perwakilan hukum, sementara ia saat ini berada di Belgia," kata Bekaert kepada Reuters. "Saat ini tidak ada berkas spesifik yang saya persiapkan untuk yang bersangkutan."

Bekaert mengatakan kepada VTM bahwa Puigdemont bahwa Puigdemont tidak melarikan diri dari Catalonia, tidak bersembunyi dan akan tampil di muka publik di Brussel, hari ini.

Setelah melakukan pertemuan selama satu jam di Belgia, pengacara yang mengaku berpengalaman dalam bidang suaka dan eksttradisi ini menyatakan kliennya sangat bersemangat, "berkat dukungan para pendukungnya di Catalonia.

Credit cnnindonesia.com

Senator Demokrat Kenalkan RUU Pencegah Trump Mengebom Nuklir Korut

WASHINGTON - Para senator Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) resmi memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang berfungsi untuk mencegah Presiden Donald Trump meluncurkan serangan bom nuklir terhadap Korea Utara (Korut). RUU diperkenalkan hari Selasa, menjelang lawatan Trump ke Asia.

Produk konstitusi itu nantinya tak hanya mencegah presiden AS meluncurkan serangan, tapi juga mencegah pengeluaran dana untuk perang, tanpa persetujuan Kongres. Kendati demikian, persetujuan seperti itu tidak berlaku jika Korea Utara yang pertama kali menyerang Amerika Serikat.

CIA sudah memperingatkan bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara hanya butuh beberapa bulan lagi untuk mengembangkan kemampuannya guna menyerang daratan AS dengan senjata nuklir. Tapi, pemerintah Trump berjanji untuk mencegahnya.

”Saya khawatir bahwa antusiasme presiden tidak akan diperiksa oleh para penasihat di sekitarnya,” kata Senator Partai Demokrat, Chris Murphy, sponsor utama RUU tersebut kepada wartawan dalam sebuah konferensi telepon, yang dilansir Reuters, Rabu (1/11/2017).

Beberapa politisi Partai Republik juga menyatakan keprihatinannya terhadap retorika Trump. Namun, tidak ada yang mensponsori RUU tersebut. Ada tujuh senator Demokrat yang mendukung rancangan konstitusi itu. Senator lain dari kubu independen, Bernie Sanders, juga mendukung.

Partai Republik saat ini menguasai mayoritas di Senat dan Kongres AS. Namun, tidak ada indikasi bahwa pemimpin kongres mengizinkan pemungutan suara untuk meloloskan RUU itu. Langkah serupa pernah diusulkan awal tahun ini, tapi gagal.

”Saya memiliki keyakinan bahwa jika ini sampai pada pemungutan suara di lantai Senat, itu akan menang,” kata Murphy.

Para anggota parlemen juga telah mencoba untuk mengambil kembali kontrol yang lebih besar atas kebijakan luar negeri dari Gedung Putih.

Kongres pernah mengeluarkan sebuah undang-undang pada bulan Juli yang melarang presiden Trump mencabut sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan dari pembuat undang-undang. UU tersebut sukses membuat Presiden Trump tak berdaya. Padahal dia sejak awal ingin membangun hubungan baik dengan Moskow.

Dalam sidang Senat pada Senin lalu, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis mengatakan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk melawan Korea Utara tanpa ada ancaman yang akan segera terjadi. Hanya saja, kedua menteri itu tidak mendefinisikan ancaman apa yang dimaksud.

Credit sindonews.com

Cegah PD III, NATO Desak Tekanan Terhadap Korut Ditingkatkan

TOKYO - NATO akan "memberi tekanan" pada negara-negara lain untuk meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Pasalnya negara tersebut bertahan dengan program nuklir rudalnya.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, telah menekankan perlunya meningkatkan cengkeraman dunia di kerajaan pertapa itu untuk memastikan bahwa Perang Dunia ke-3 tidak pecah.

"Bagi NATO, penting untuk memberi tekanan pada Korea Utara untuk memastikan semua negara menerapkan sanksi tersebut untuk mencapai resolusi damai," kata Stoltenberg dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikutip dari Daily Express, Selasa (31/10/2017).

Pernyataan Stoltenberg mendapat dukungan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Menurutnya memberikan tekanan kepada Korut lebih efektif ketimbang dialog.

"Alih-alih dialog, perlu untuk membuat Korea Utara mengubah kebijakan dengan menaikkan tekanan secara maksimal," kata Abe dalam sebuah pengumuman bersama dengan Stoltenberg.

Perjalanan Stoltenberg ke Tokyo hadir jelang kunjungan resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Asia, yang dimulai di Jepang pada hari Minggu.

Pembicaraan mengenai Korut diperkirakan akan mendominasi sebuah perjalanan yang akan mencakup pemberhentian di Beijing. Trump diperkirakan akan menekan kepemimpinan China untuk bertindak lebih tegas terhadap Pyongyang. China adalah sekutu utama dan mitra dagang Korut.

Trump telah memperingatkan Korut akan hancur total jika mengancam AS dengan rudal balistik dan senjata nuklir.

Korut telah memicu ketegangan minggu lalu ketika mengulangi ancaman untuk melakukan uji coba nuklir di Samudera Pasifik dalam demonstrasi kemampuan nuklirnya.

Credit sindonews.com

Thailand cabut paspor mantan PM Yingluck Shinawatra

Mantan Perdana Menteri Thailand yang dimakzulkan Yingluck Shinawatra mengatupkan tangan saat tiba di Mahkamah Agung untuk sidang kriminal kelalaian atas perannya dalam skema subsidi beras yang dililit utang, di Bangkok, Thailand, Jumat (4/11/2016). (REUTERS/Chaiwat Subprasom)

Bangkok (CB) - Thailand mencabut paspor perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra, yang belum secara resmi terlihat di hadapan publik sejak meninggalkan negara itu dua bulan lalu, menjelang hari persidangannya, ujar pejabat pada Selasa.

Sang mantan perdana menteri, yang pemerintahan terpilihnya digulingkan dalam kudeta 2014, dihukum lima tahun penjara secara absentia bulan lalu karena tidak menghentikan korupsi dalam kebijakannya soal beras.

Putusan tersebut dikecam oleh pendukung Yingluck sebagai upaya yang didukung junta untuk menyingkirkannya dari dunia politik selamanya.

"Semua paspor Yingluck dicabut sekarang," ujar Perdana Menteri Thailand Don Pramudwinai kepada wartawan di Bangkok, seperti diwartakan AFP.

"Kami tidak mengetahui keberadaannya, hanya melaporkan bahwa dia berada di Inggris Raya tetapi tidak di kota mana,” tambahnya.

Yingluck memiliki empat paspor Thailand – dua paspor pribadi dan dua paspor diplomatik, ujar otoritas.

Wakil kepala kepolisian Thailand Srivara Ransibrahmanakul mengatakan bahwa otoritas masih berusaha memastikan keberadaan sang mantan perdana menteri saat berusaha mengekstradisinya.

Credit antaranews.com

PM Thailand Tegaskan Aktivitas Politik Masih Dilarang

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

CB, BANGKOK -- Pemerintah militer Thailand pada Selasa (31/10) waktu setempat menyatakan belum akan mencabut larangan aktivitas politik, meski pemilihan umum dijadwalkan tahun depan dan tekanan dari partai politik.

Larangan pertemuan partai politik telah dilakukan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2014. Ada seruan dari semua kelompok politik untuk mengakhiri larangan tersebut.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyebutkan perpecahan politik yang terus-menerus dan rumit menjadi alasan mengapa larangan harus tetap ada. "Kami tidak akan mencabut larangan ini hari ini, tapi jangan frutasi," kata Prayuth usai rapat kabinet pada Selasa (31/10) waktu setempat.

Pada awal bulan ini Prayuth mengatakan Thailand akan mengadakan pemilihan umum pada November 2018. Kabar tersebut disambut oleh sebagian besar investor di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hanya ada sedikit perlawanan terhadap peraturan junta sejak 2014 karena pihak berwenang telah memenjarakan puluhan kritikus. Pemerintah telah mengatakan paartai-partai perlu menunggu keputusan kapan kehidupan politik akan dilanjutkan, sampai setelah pemakaman Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dikremasi pada pekan lalu.

Ketegangan memburuk di Thailand sejak 2006 ketika sebuah kudeta terhadap perdana menteri Thaksin Shinawatra. Sejak saat itu, negara tersebut telah menyaksikan pertarungan yangrusuh termasuk demonstrasi jalanan yang mematikan.

Seorang politikus dari partai besar Sunisa Lertpakawat marah karena keputusan untuk tidak mencabut larangan aktivitas politik pada Selasa (31/10) waktu setempat. "Saya ingin junta menunjukkan beberapa ketulusan tentang pemilihan tersebut dengan mencabut larangan itu," kata anggota Partau Puea Thai yang dipimpin Thaksin.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

TV Jepang: Terowongan Situs Tes Nuklir Korut Runtuh, 200 Orang Tewas

TOKYO - Terowongan bawah tanah yang jadi situs tes senjata nuklir di Punggye-ri, Korea Utara (Korut) runtuh. Sekitar 200 orang dilaporkan tewas.

Runtuhnya terowongan bawah tanah itu dilaporkan Asahi TV, sebuah stasiun televisi Jepang, yang mengutip sumber di Korut, pada Selasa (31/10/2017) malam. Sebanyak 100 orang dilaporkan tewas di dalam terowongan, dan 100 orang lainnya dilaporkan tewas saat hendak ditolong regu penyelamat.

Insiden itu terjadi saat orang-orang melakukan pembangunan di terowongan bawah tanah di lokasi uji coba senjata nuklir tersebut pada 10 Oktober 2017.

Menurut laporan televisi Jepang, uji coba keenam senjata nuklir Korea Utara pada 3 September kemungkinan besar menjadi penyebab runtuhnya terowongan bawah tanah dan menciptakan kerusakan serius di wilayah tersebut.

Tidak ada pejabat Pyongyang yang mengonfirmasi laporan stasiun televisi Jepang itu. Namun, para ahli sejak sebulan lalu telah mengkhawatirkan runtuhnya situs tersebut sejak uji ledak bom hidrogen yang oleh Korut diklaim sebagai “keberhasilan yang sempurna”.

Bom hidrogen itu diklaim 10 kali lebih kuat daripada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II.

Tes senjata berbahaya itu pernah memicu gempa 6,3 skala richter (SR) pada saat itu. Gambar satelit yang diperoleh website 38 North, yang mengkhususkan diri pada isu-isu Korut, menunjukkan beberapa tanah longsor terjadi setelah uji coba senjata nuklir pada 3 September 2017.

Cerobong asap pernah dilaporkan terlihat di Gunung Mantap yang kemungkinan disebabkan oleh uji coba senjata nuklir di situs bawah tanah. Belum jelas seberapa parah kerusakan di gunung itu, namun ada laporan tentang retakan yang signifikan di gunung tersebut.

Credit sindonews.com

Korut Disebut Mencuri Cetak Biru Kapal Canggih Korsel

Tentara siber Korut

CB, PYONGYANG -- Surat kabar Dong-A Ilbo melaporkan pernyataan dari anggota parlemen dari partai oposisi Kyeong Dae-soo bahwa Korea Utara (Korut) telah mencuri cetak biru dokumen rahasia dari pembuat kapal terbesar di dunia. Dokumen rahasia yang tidak disebutkan namanya tersebut berisi cetak biru kapal yang dilengkapi rudal dan kapal selam.

Seperti dikutip Telegraph, Selasa (31/10), sekitar 60 dokumen rahasia militer termasuk di antara 40 ribu yang diretas dari perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan padaApril 2016. Informasi tersebut mencakup informasi tentang teknologi konstruksi,cetak biru, sistem senjata serta penaksiran kapal dan kapal selam.

Kapal yang dilengkapi perlindungan dan kapal selam milik Korsel ini merupakan kunci dari rencana untuk melakukan serangan mendadak terhadap Korut.

Kepada suratkabar tersebut Kyeong menyebutkan telah menerima informasi tentang peretasan dari Kementerian Pertahanan Korsel yang memeriksa pembuat kapal selamaenam bulan. Kemudian pada awal bulan ini, seorang anggota parlemen Korsel secara terpisah mengatakan, peretas Korut mencuri rencana militer yang dikembangkan oleh AS dan Korsel tahun lalu, termasuk rencana serangan pemenggalan kepala sangat rahasia terhadap pemimpin Korut Kim Jong-un.

Rezim Kim dinilai telah mengembangkan kemampuan siber karena sanksi perdagangan dan ekonomi domestik yang membuatnya sulit untuk berinvestasi pada kemampuan militer konvensional.

Akan tetapiKorut membantah tuduhan tersebut. "Kami membuat sangat jelas bahwa PDRK tidak memilki hubungan sama sekali dengan tindakan kriminal siber," ujar pusat kantor berita resmi Korea melaporkan, mengutip seorang juru bicara dariAsosiasi Korea-Eropa yang menggunakan nama resmi negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Diduga Curi Cetak Biru Kapal Perang Korsel

Ilustrasi. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Korea Utara diduga mencuri cetak biru kapal perang Korea Selatan setelah meretas basis data perusahaan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd pada April tahun lalu.

"Kami hampir 100 persen yakin peretas Korea Utara ada di balik peretasan itu dan mencuri dokumen sensitif perusahaan," ujar pejabat Partai Kebebasan Korea, Kyung Dae-soo, kepada Reuters, Selasa (31/10).

Kyung mengatakan, Daewoo Shipbuilding selama ini dipercaya untuk membuat kapal perang Korsel. Menurut Kyung, Korut kemungkinan besar mengincar cetak biru kapal-kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan penyelidik, peretasan ini awalnya terdeteksi oleh Kementerian Pertahanan Korsel saat sedang menginvestigasi kejahatan siber.

Namun hingga kini, hasil penelitian dan seberapa penting dokumen yang dicuri oleh Korut masih dirahasiakan oleh tim penyelidik.

Seorang juru bicara Daewoo Shipbuilding memastikan bahwa pihaknya sudah mengetahui mengenai laporan ini dan sedang menyelidiki lebih lanjut rincian pernyataan Kyung.

Meski demikian, Kyung memastikan bahwa tim penyelidik cukup yakin Korut ada di balik peretasan ini karena metodenya sangat mirip dengan kasus penjebolan oleh oknum dari negara pimpinan Kim Jong-un tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pembuat kebijakan Korsel mengatakan bahwa peretas Korut mencuri banyak dokumen rahasia militer, termasuk rencana perang bersama Amerika Serikat.

Otoritas Inggris juga menduga peretas Korut sebagai dalang di balik serangan "Wannacry" yang mengganggu jaringan bisnis dan pemerintahan dunia.

Credit cnnindonesia.com

Pyongyang Luncurkan Rencana Percepatan Program Satelit Luar Angkasa

PYONGYANG - Surat kabar Korea Utara (Korut), Rodong Sinmun, menerbitkan sebuah ulasan yang meletakkan rencana negara tersebut untuk mengirim lebih banyak satelit ke luar angkasa dalam lima tahun ke depan. Program tersebut diyakini dapat berkontribusi untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupan masyarakat, bunyi artikel tersebut.

"Ini adalah tren global untuk mencari pembangunan ekonomi melalui program luar angkasa," tulis Rodong Sinmun seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (31/10/2017).

"Menurut rencana lima tahun kami untuk pengembangan ruang angkasa, kami akan meluncurkan satelit kerja lagi, seperti yang dilakukan oleh geostasioner," imbuh media itu.

Satelit geostasioner mengorbit Bumi sekitar 38.500 kilometer (22.000 mil) dari posisi tetap di atas khatulistiwa dan berputar dari barat ke timur seperti Bumi.

Korut meluncurkan satelit pengamatan Kwangmyongsong-4 Earth ke orbit pada bulan Februari 2016. Korut sendiri hanya berhasil mengirim dua pesawat ruang angkasa ke orbit dari lima upaya.

Korean Times melaporkan beberapa ahli menduga peluncuran satelit sebelumnya merupkan uji rahasia komponen rudal balistik antar benua (ICBM). Dugaan tersebut merujuk pada komponen yang digunakan untuk meluncurkan satelit juga digunakan dalam rudal balistik. Uni Soviet dan AS mengadopsi praktik serupa selama Perang Dingin.

Pyongyang telah lama berusaha untuk mempersenjatai ICBM dengan senjata nuklir untuk menciptakan ancaman pencegahan yang kredibel terhadap musuh-musuh.

"Kita harus berasumsi, dan sebagai komandan Komando Strategis saya harus berasumsi, bahwa mereka memiliki bom dan mereka akan memiliki kemampuan untuk menerapkannya pada ICBM," kata komandan Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten, bulan lalu.

Analis baru-baru ini mencatat peningkatan aktivitas di dekat stasiun peluncuran satelit Sohae, tempat satelit telah diluncurkan sebelumnya, lapor Korea Times. Namun, citra satelit yang ditangkap oleh 38North, sebuah situs yang didedikasikan untuk memantau Korut, pada awal Agustus menunjukkan bahwa tidak ada indikasi persiapan untuk peluncuran satelit atau uji mesin.

Program luar angkasa Pyongyang telah memicu perselisihan diplomatik di masa lalu.

Setelah uji coba pada bulan Februari 2016 terhadap Kwangmyongsong-4, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyebut peluncuran satelit sebagai provokasi besar, yang mengancam tidak hanya keamanan Semenanjung Korea, tapi juga wilayah dan Amerika Serikat. Kerry menambahkan bahwa Washington akan bekerja sama dengan sekutunya dan anggota Dewan Keamanan PBB mengenai langkah-langkah signifikan untuk membuat DPRK mempertanggungjawabkannya.

"Betapapun gigihnya kekuatan permusuhan tersebut dapat menyangkal status DPRK sebagai produsen dan peluncur satelit, statusnya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bisa meninggalkan proyeknya karena adanya oposisi," tulis Rodong Sinmun pada sebuah artikel di bulan Februari menggunakan sebutan resmi Korut.

"Beberapa negara tertentu memanipulasi sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencegah pembangunan luar negeri dari sebuah negara berdaulat yang sah hanya karena mereka merasa terganggu. Ini tidak bisa diterima," surat kabar tersebut mengulangi 31 Oktober lalu.

Credit sindonews.com