Israel Tak Sepakat dengan Pertemuan Perdamaian di Perancis

 

Menhan Israel menganggap konferensi perdamaian itu sebagai persidangan yang menyudutkan. Ia meminta warga Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

 

Jakarta, CB -- Avigdor Lieberman, Menteri Pertahanan Israel menganggap konferensi perdamaian yang dijadwalkan digelar di Perancis sebagai bentuk baru dari 'sidang Dreyfus', yang menghakimi Israel.

Menyampaikan itu, pada Senin (26/12), seperti dilansir dari AFP, Lieberman juga meminta warga Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel.

Perwakilan dari 70 negara dijawalkan hadir pada 15 Januari mendatang untuk konferensi yang ditujukan mencari upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Israel menentang pertemuan tersebut dan lebih memilih dialog langsung dengan Palestina.

"Ini bukanlah konferensi perdamaian. Ini adalah persidangan melawan pemerintah Israel," ujar Lieberman pada anggota partai Yisrael Beitenu, menurut laporan yang dirilis oleh partai.

"Sebuah konferensi yang dihadiri oleh peserta yang mengancam keamanan Isreal, adalah sebuah persidangan melawan Israel."

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa konferensi itu tak lebih sebagai bentuk baru dari 'Dreyfus trial'.

"Ini adalah bentuk baru dari persidangan Dreyfus dalam versi modern, yang mereka siapkan di Paris pada 15 Januari mendatang. Bedanya, jika Dreyfus adalah persidangan satu orang, ini persidangan seluruh warga Yahudi dan pemerintah Israel."

Alfred Dreyfus seorang kapten Yahudi Perancis yang pada 1894 ditanggap atas tuduhan mata-mata dan pengkhianatan dan menjadi simbol ketidakadilan dan anti-Semitisme.

Pada Minggu, Lieberman mendorong agar warga Yahudi Perancis mau pindah ke Israel, dan mengatakan itu sebagai langkah paling tepat dibanding konferensi.

"Jika tetap ingin menjadi Yahudi dan menjaga anak-anak dan generasi penerus Yahudi, tinggalkan Perancis dan pindahlah ke Israel."

Pejabat Palestina, Saeb Erekat, mantan negosiator perdamaian mengatakan pada AFP bahwa konferensi di Perancis bertujuan untuk mencari jalan tengah perdamaian dan melonggarkan beban 'solusi dua negara'.

Konferensi tersebut digelar menyusul resolusi PBB pada Jumat pekan lalu. Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel.

Netanyahu menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.

Ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.


Credit  CNN Indonesia

Pendudukan Palestina Dikecam, Israel Ancam PBB

PM Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan menterinya untuk meninjau ulang hubungan dengan PBB (Reuters/Dan Balilty)

 

Jakarta, CB -- Israel akan meninjau ulang hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah organisasi internasional itu mengadopsi resolusi yang menuntut penghentian pembangunan pemukiman di Palestina.

"Saya memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan, dalam waktu satu bulan, re-evaluasi semua kontak dengan PBB," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (25/12).

Peninjauan ulang tersebut "termasuk pendanaan institusi-institusi milik PBB dan keberadaan perwakilan PBB di Israel," ujarnya. Namun, dia tidak menyebut nama institusi yang dimaksud maupun menjelaskan lebih lanjut.

PBB memutuskan untuk mengadopsi resolusi tersebut setelah Amerika Serikat menyatakan abstain dalam pemungutan suara, Jumat pekan lalu. Sementara 14 anggota Dewan Keamanan lainnya sepakat mendukung hal tersebut.

Selama berdekade, Israel berupaya untuk membangun pemukiman di wilayah yang direbut dalam peperangan 1967 silam.

Sebagian besar negara memandang aktivitas pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai tindakan ilegal dan dapat mengganggu proses perdamaian.

November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.

Sejumlah spekulasi sempat mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.

Kini abstainnya AS dipandang sebagai perpisahan menyakitkan dari Presiden Barack Obama, yang telah memiliki hubungan sengit dengan Perdana Menteri Netanyahu.
Credit  CNN Indonesia

Israel Marah Atas Resolusi Soal Pemukiman di Palestina

Perdana Menteri Israel marah besar dan menuding AS meninggalkan sekutu dekat di Timur Tengah dengan abstain di DK PBB. (AFP/Dan Balilty)

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanggil Dutabesar Amerika untuk negara itu setelah Washington bersikap abstain dalam pemungutan suara resolusi PBB yang menentang pemukiman Israel.

Pertemuan pada Minggu (25/12) ini dilakukan setelah Israel memanggil wakil 10 dari 14 negara lain yang mendukung resolusi tersebut.

Seorang pejabat pemerintah Israel membenarkan bahwa Netanyahu telah bertemu dengan Daniel Shapiro, namun dia tidak merinci isi maupun hasil pertemuan tersebut.

Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.
 
 Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai “pukulan memalukan bagi Israel”.

Pada Minggu (25/12), dia kembali mengulangi klaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut.

“Ini jelas bertentangan dengan kebijakan AS tradisional yang berusaha tidak menerapkan persyaratan apapun dalam resolusi akhir,” ujarnya, “dan komitmen Presiden Obama untuk mencegah langkah-langkah itu yang dikeluarkan pad 2011.”

Situs harian Haaretz mengatakan bahwa pemanggilan dutabesar AS “dianggap langkah yang sangat tidak biasa”.

“Yang lebih tidak biasa lagi adalah fakta bahwa tidak seperti utusan negara lain yang dipanggil ke kementerian luar negeri, Netanyahu bertemu langsung di kantornya,” tulis Haaretz sebelum pertemuan berlangsung.

Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. Pemerintah negara ini menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.

Pengambilan suara bersejarah ini dilakukan meski ada upaya luar biasa dari Israel dan telepon dari Presiden Terpilih Donald Trump agar resolusi ini dibatalkan.

Pada Minggu malan, Netanyahu mengunjungi Tembok Yerusalem untuk merayakan hari keagamaan Yahudi, Hanukkah.

“Saya bertanya kepada negara-negara yang mengucapkan selamat Hanukkah kepada kita, bagaimana bisa mereka mendukung resolusi PBB yang menyatakan bahwa tempat kita merayakan Hanukkah ini adalah wilayah pendudukan.

“Tembok bagian Barat bukan daerah pendudukan. Kompleks Yahudi bukan daerah pendudukan…Jadi kami tidak menerima dan tidak bisa menerima resolusi ini. Kami yakin dengan masa depan kami, seyakin masa lalu kami,” katanya.

Meski resolusi PBB itu tidak menetapkan sanksi, para pejabat Israel khawatir resolusi ini bisa membuka kemungkinan persidangan di Pengadilan Kejahatan Internasional.

Mereka juga khawatir resolusi ini bisa mendorong sejumlah negara menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim Yahudi dan barang-barang yang diproduksi di wilayah pemukiman.

Sebelumnya Netanyahu menyebut resolusi itu “bagian dari karya seni dunia lama yang bersikap bias terhadap Israel, tetapi kawanku, kita saat ini memasuki era baru,” ujar Netanyahu yang merujuk pada kekuasaan Presiden Donald Trump mendatang.

Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang diklaim Palestina dianggap bisa ancam solusi dua negara. (Reuters/Baz Ratner)

Trump sendiri mengeluarkan janji untuk melakukan perubahan.

“Terkait PBB, semua akan berubah setelah 20 Januari,” cuitnya di akun Twitter yang merujuk pada tanggal pelantikannya sebagai presiden.

Pada Minggu (25/12), radio militer Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman memerintahkan pihak keamanan Israel menghentikan seluruh kerja sama di bidang sipil dengan Palestina, tetapi mempertahankan koordinasi keamanan.

Langkah-langkah ini sejalan dengan perintah Netanyahu untuk mengkaji ulang hubungan dengan PBB, termasuk mendanai badan-badan PBB dan kehadiran wakil PBB di Israel.

Menteri Keamanan Publik Gilad Erdan mengatakan pada Sabtu (24/12) bahwa Israel harus “mengumumkan pencaplokan penuh seluruh gedung-gedung pemukim Yahudi” sebagai reaksi atas resolusi PBB tersebut.

Menteri Pendidikan Naftali Bennett mengatakan partainya, Jewish Home yang beraliran ultra kanan, akan “segera mengajukan RUU untuk mencaplok Maale Adumim”, kota pemukiman di Yerusalem Timur.

Perluasan pemukiman Yahudi sejak lama dikhawatirkan akan menghapuskan kemungkinan penerapan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Daerah pemukiman didirikan di wilayah yang dianggap oleh pihak Palestina sebagai wilayah negara masa depan mereka dan dipandang tidak sah oleh hukum internasional.













Credit  CNN Indonesia

Taiwan: Kapal Perang China Unjuk Kekuatan

China memperkuat kemampuang angkatan lautnya untuk menjaga klaim wilayah di Laut China Selatan. (Trevor Hammond/Planet Labs/Handout via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan sejumlah kapal perang China yang dipimpin oleh satu-satunya kapal induk negara itu telah melewati perairan di selatan negara menuju arah barat daya.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Liaoning, kapal induk China, dengan lima kapal lain melintas pada Senin (26/12) melalui Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dan Filipina.

“Bersikap siaga dan fleksibel merupakan metode yang biasa diterapkan dalam menjaga keamanan wilayah udara,” ujar Chen Chung-chi, juru bicara kementrian yang menolak berkomentar apakah jet tempur atau kapal selam yang dikerahkan.

Chen mengatakan pihaknya terus “mengawasi dan mempelajari situasi yang terjadi”.

Pergerakan kapal perang China ini terjadi ketika terjadi ketegangan baru terkait Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya, setelah Presiden Terpilih AS Donald Trump menghubungi presiden Taiwan yang membuat Beijing marah.

Anggota parlemen Taiwan yang beroposisi, Johnny Chiang, mengatakan aksi kapal induk Liaoning merupakan isyarat China kepada AS bahwa negara itu telah menembus “rantai kepulauan pertama”, wilayah yang meliputi Pulau Rkyukyu milik Jepang dan wilayah Taiwan.

Di Beijing, tabloid milik pemerintah yang berpengaruh Global Times mengatakan bahwa aksi kapal perang ini memperlihatkan bahwa kapal induk itu meningkatkan kemampuan berperang dan sekarang bisa berlayar lebih jauh lagi.

“Cepat atau lambat iring-iringan kapal China akan berlayar ke arah Pasifik Timur. Ketika satu saat kapal induk China mencapai wilayah lepas pantai AS, akan muncul pembicaraan panas terkait hukum maritim,” tulis editorial koran itu yang dikutip Reuters.

China marah dengan kegiatan patroli kapal perang AS di dekat kepulauan Laut China Selatan yang diklaim negara itu. Bulan ini, satu kapal perang China menangkap drone bawah air milik AS di Laut China Selatan. Drone itu kemudian dikembalikan ke AS.

Sementara itu, pada Minggu (25/12) malam Jepang menyatakan telah melihat enam kapal perang China termasuk Liaoning bergerak di jalur antara Miyako dan Okinawa menuju Laut Pasifik.

Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan perjalanan kapal perang itu memperlihatkan peningkatan kemampuan militer China dan negaranya terus mengawasi perkembangan itu.

Angkatan udara China juga melakukan latihan jarak jauh di wilayah udara Laut China Selatan dan Laut China Timur yang membuat Jepang dan Taiwan siaga.

China sendiri mengatakan latihan itu adalah kegiatan rutin belaka.

Lianoing, kapal induk buatan Uni Soviet, sebelumnya telah berpartisipasi dalam latihan militer yang dilakukan di Laut China Selatan. Tetapi China masih jauh ketinggalan dalam kekuatan angkatan laut dibandingkan Amerika Serikat yang sudah beberapa dekade melakukan kegiatan serupa.

Desember tahun lalu, kementerian pertahanan China membenarkan bahwa pemerintah negara itu sedang membangun kapal induk kedua meski belum diketahui jadwal penyelesaiannya. Program pembangunan kapal induk ini masuk dalam kategori rahasia negara.

Tahun lalu Pentagon melaporkan bahwa Beijing kemungkinan sedang membangun sejumlah kapal induk dalam 15 tahun ke depan.



Credit  CNN Indonesia

Kapal induk China gelar latihan di Pasifik barat

 

Laporan multimedia China mengenai latihan rutin angkatan laut negerinya. (chinamil.com.cn/)

 

Beijing (CB) - Kapal induk pertama China akan menggelar latihan di Pasifik Barat sebagai bagian dari latihan rutin Angkatan Laut di tengah ketegangan yang terjadi dengan Taiwan yang diklaim Beijing bagian dari wilayahnya.

Angkatan Laut China mengatakan kapal induk Liaoning bersama dengan armada yang menyertainya akan menggelar latihan di lautan jauh dalam latihan pertama di perairan yang jauh dari China.

"Latihan ini digelar sesuai dengan rencana latihan tahunan," kata Angkatan Laut China dalam harian Liberation Army seperti dikutip Reuters.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan akan mengawasi latihan itu dari dekat saat Liaoning melintasi Selat Miyako, salah satu wilayah perairan di antara Pulau Miyako dan Pulau Okinawa, Jepang, mengarah ke Pasifik.

Mereka memantau apakah kapal induk itu akan melanjutkan perjalanan menuju Terusan Bashi yang menghubungkan Taiwan dan Filipina saat hendak kembali.



Credit  antaranews.com

Kapal Induk China masuki wilayah Laut China Selatan

 

Laporan multimedia China mengenai latihan rutin angkatan laut negerinya. (chinamil.com.cn/)

Taipei (ANTARA News) - Sekelompok kapal perang China dipimpin kapal induk satu-satunya negara itu memasuki bagian utara Laut China Selatan pada Senin setelah melewati bagian selatan Taiwan, kata Kementerian Pertahanan Taiwan.

China menyatakan kegiatan itu adalah bagian dari latihan berkala.

Langkah itu dilaksanakan di tengah ketegangan dengan Taiwan, yang dinyatakan Beijing sebagai bagian dari negaranya, menyusul sambungan telepon dari presiden terpilih AS Donald Trump dengan presiden Taiwan, yang membuat marah Beijing.

Kapal induk Liaoning buatan masa Soviet itu mengikuti sejumlah latihan sebelumnya, termasuk beberapa di Laut China Selatan, namun China belum dapat menyamai tingkat operasi kapal induk seperti yang dimiliki AS selama beberapa dasawarsa.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal induk itu, yang diiringi lima kapal lain, melewati bagian tenggara dekat Kepulauan Pratas, yang berada di bawah kendali Taiwan, dan mengarah ke arah baratdaya.

Armada kapal induk itu sebelumnya melewati titik paling selatan Taiwan sejauh 90 mil laut melalui Selat Bashi, yang menghubungkan Taiwan dengan Filipina.

"Tetap waspada dan fleksibel selalu menjadi langkah normal untuk mempertahankan keamanan wilayah udara," kata juru bicara kementerian itu, Chen Chung Chi, yang menolak mengatakan apakah pesawat tempur atau kapal selam Taiwan dikerahkan.

Chen mengatakan kementerian itu terus "memantau dan memahami keadaannya".

Anggota parlemen dari kubu oposisi Taiwan, Johnny Chiang, mengatakan latihan kapal Liaoning itu merupakan sinyal China untuk Amerika Serikat bahwa mereka telah melewati "rangkaian pulau pertama", wilayah mencakup Kepulauan Ryukyu milik Jepang dan Taiwan.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa orang-orang sebaiknya tidak mengetahui terlalu banyak terkait apa yang dilakukan oleh kapal itu, karena pergerakannya masih dalam cakupan hukum.

"Kapal Liaoning kami akan bergerak sesuai dengan hukum kebebasan bernavigasi dan penerbangan seperti yang ditentukan dalam hukum internasional, dan kami berharap semua pihak dapat menghormati hak China ini," katanya dalam pengarahan berita harian.

Tabloid berpengaruh milik negara, "Global Times", mengatakan pelatihan itu menunjukkan bagaimana kapal induk tersebut meningkatkan kemampuan tempur dan bahwa mereka harus berlayar lebih jauh.

"Armada China akan berlayar menuju Pasifik Timur cepat atau lambat. Saat armada kapal induk China tiba di pantai AS suatu saat, itu akan memicu pemikiran besar terkait kekuasaan maritim," kata surat kabar itu dalam tulisannya.

China belakangan dibuat marah oleh ronda angkatan laut AS di dekat sejumlah pulau, yang didaku sebagai bagian dari China di Laut China Selatan. Pada bulan ini, kapal angkatan laut China menyita sebuah pesawat nirawak selam AS di Laut China Selatan, yang kemudian dikembalikan.

Jepang mengatakan pada Minggu malam bahwa mereka mendapati enam kapal angkatan laut China termasuk kapal induk Liaoning yang bergerak melalui jalur antara Miyako dengan Okinawa dan memasuki Samudera Pasifik.

Juru bicara pemerintahan Jepang mengatakan pada Senin bahwa perjalanan itu menunjukkan perkembangan kemampuan militer China dan Jepang memantaunya dengan seksama.

Angkatan udara China menjalankan latihan jarak jauh pada bulan ini di atas Laut China Timur dan Selatan, yang memicu kekhawatiran dari Jepang dan Taiwan. China mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari latihan rutin.

Pada Desember lalu, kementerian pertahanan memastikan bahwa China membangun kapal induk kedua namun waktu peluncurannya belum jelas. Program kapal induk itu adalah rahasia negara.

Beijing mampu membangun sejumlah kapal induk dalam waktu 15 tahun ke depan, kata Pentagon dalam laporannya pada tahun lalu.

China mendaku sebagian besar Laut China Selatan, yang dilalui kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahun. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki pengakuan, yang tumpang-tindih, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Pesawat militer Rusia jatuh saat menuju Suriah, 92 orang diyakini tewas

 

kecelakaan pesawat (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

 

Moskow (CB) - Sebuah pesawat militer Rusia berpenumpang 92 orang jatuh di Laut Hitam saat dalam perjalanan menuju Suriah dan tampaknya tak seorang pun dari penumpangnya selamat, kata kantor berita negara itu seperti dikutip Reuters, Minggu.

Pesawat TU-154 jatuh di Laut Hitam dekat Kota Sochi, Rusia Selatan, setelah sempat hilang dari radar, kata seorang sumber tak bernama.

Pesawat hendak menerbangkan prajurit dan anggota paduan suara militer ternama serta penari dari kelompok "Alexandrov Ensemble" ke pangkalan angkatan udara Rusia Hmeymim, Suriah, untuk menghibur pasukan Rusia saat tahun baru, kata Kementerian Pertahanan Rusia.

Setidaknya 84 penumpang dan delapan awak yang menaiki pesawatini, sambung kementerian itu.

Sembilan wartawan Rusia turut menjadi penumpang pesawat itu, sedangkan potongan badan pesawat ditemukan di kedalaman 50 sampai 70 meter berjarak 1,5 kilometer (0,93 mil) dari pesisir Rusia.

Seorang sumber tak bernama seperti dikutip RIA mengatakan data awal menunjukkan insiden terjadi akibat kesalahan mesin atau pilot, sedangkan kantor berita Interfax melaporkan bahwa pesawat tidak mengirim sinyal darurat SOS.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan masih terlalu dini untuk menetapkan penyebab jatuhnya pesawat, sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan terus diberi informasi perkembangan terakhir insiden ini.

Kementerian Pertahanan Rusia kerap menerbangkan musisi ke Suriah untuk menggelar konser demi menghibur tentara di negeri itu.

Pangkalan militer Hmeymin yang akan didatangi seniman itu terletak di Provinsi Latakia. Dari wilayah itu, pesawat Rusia menyerang pemberontak Suriah via udara.


Credit  antaranews.com

Netanyahu kritik Obama terkait Resolusi DK PBB

 

Anak Israel dari pemukiman Amona di kawasan Tepi Barat pada 7 September 2016. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang beranggotakan 15 negara --dengan lima negara anggota tetap-- pada Jumat (23/12/2016) mengesahkan resolusi bahwa pemukiman Israel semacam itu tidak sah, (AFP Photo/Menahem Kahana)

Resolusi ini bukan tentang 'anti-Israel', melainkan resolusi yang berimbang, yang menentang pendudukan, bukan menentang Israel."

Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik keras pemerintahan Presiden Barack Obama karena Amerika Serikat (AS) menyatakan abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sehingga memunculkan Resolusi PBB menuntut Israel mengakhiri pembangunan pemukiman.

"Pemerintahan Obama telah melakukan manuver licik dan anti-Israel di DK PBB," kata Netanyahu soal resolusi yang disahkan 15 negara anggota DK PBB, Jumat. Selama ini AS memveto kebijakan semacam itu.

Netanyahu menyiratkan bahwa Israel kemungkinan akan memutuskan hubungan dengan PBB.

Ia menegaskan telah memerintahkan agar aliran dana 30 juta shekel (sekitar Rp105 miliar) dihentikan bagi lima badan PBB yang "sangat bersikap memusuhi".

"Tidak ada yang paling konyol selain menyebut Tepi Barat sebagai 'wilayah yang diduduki'," kata Netanyahu.

Pernyataannya itu mengacu ke Jerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel pada 1967, dan akan dijadikan Palestina sebagai ibu kota negara di masa depan.

Kabinet Israel telah menyatakan tekad untuk bereaksi dengan mencaplok secara penuh wilayah-wilayah pemukiman, yang termasuk wilayah Palestina.

Pemungutan suara DK PBB dilangsungkan setelah Israel mengeluarkan undang-undang yang mengesahkan pembangunan pemukiman Yahudi di sejumlah wilayah Palestina.

Resolusi DK PBB mendesak Israel untuk "segera dan sepenuhnya mengakhiri pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur."

DK PBB menekankan bahwa pembangunan pemukiman oleh Israel "tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional."

AS sebagai sekutu terdekat Israel, biasanya memveto resolusi semacam itu. Namun, Presiden Obama sudah memperlihatkan ketidaksukaannya atas aksi sepihak Israel di tanah Palestina.

Sementara itu, BTselem sebagai salah satu organisasi terbesar di Israel yang mendukung hak-hak asasi manusia langsung menyambut baik keluarnya Resolusi DK PBB.

"Resolusi DK PBB itu merupakan penegasan internasional bahwa pembangunan pemukiman Israel adalah tindakan ilegal, dan membahayakan hak-hak asasi manusia rakyat Palestina," catat B'Tselem.

Selain itu, mereka mencatat pula, "Resolusi ini bukan tentang 'anti-Israel', melainkan resolusi yang berimbang, yang menentang pendudukan, bukan menentang Israel."

Sekira 500.000 warga Yahudi tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, yaitu wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

Sejak itu, Israel menguasai tanah-tanah tersebut kendati masyarakat internasional mengecamnya.

AS secara resmi menentang pembangunan permukiman dan menganggap kegiatan itu sebagai penghalang perdamaian.

Hukum internasional pun mencatat bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah itu sebagai hal tidak sah.



Credit  antaranews.com

Dewan Keamanan PBB tuntut Israel hentikan pembangunan permukiman di wilayah palestina

 

Dokumentasi tentara Israel bertikai dengan warga Palestina di pintu masuk rumah dibakar milik warga Palestina Ibrahim Dawabsheh, saksi utama pembakaran Juli tahun lalu di Desa Duma dekat Nablus, Tepi Barat, Minggu (20/3). Anggota "kelompok teror Yahudi" ditahan Desember tahun lalu atas pembakaran pada Juli, di rumah warga Palestina di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat yang menyebabkan seorang balita dan orangtuanya tewas, menurut kepolisian Israel. (REUTERS/Abed Omar Qusini)

... itu perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, yang sebelumnya melindungi Israel dari langkah-langkah PBB...

Markas Besar PBB, New York (CB) - Setelah Amerika Serikat menyatakan abstain dalam pemungutan suara, Dewan Keamanan PBB, Jumat, mengesahkan resolusi yang menuntut Israel menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki mereka.

Sikap abstain itu perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, yang sebelumnya melindungi Israel dari langkah-langkah PBB. Ini terjadi di ujung masa jabatan kedua sekaligus terakhir Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Rancangan resolusi diusung Selandia Baru, Malaysia, Venezuela, dan Senegal, untuk dimajukan dalam pemungutan suara, Jumat, satu hari setelah Mesir menarik rancangan di bawah tekanan Israel dan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

Israel dan Trump sebelumnya meminta Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto (hak menolak) pengesahan rancangan di tingkat Dewan Keamanan PBB.

Rancangan resolusi akhirnya disahkan setelah 14 negara menyatakan mendukung. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan meriah.

Resolusi pada Jumat merupakan yang pertama kalinya disahkan Dewan Keamanan menyangkut Israel dan Palestina selama hampir delapan tahun terakhir ini.





Credit  antaranews.com

Ingin Perkuat Senjata Nuklir AS, Donald Trump Dinilai Sembrono

 

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Kamis (22/12/2016) minta AS memperkuat kemampuan senjata nuklirnya. Foto / REUTERS / Lucas Jackson

 

NEW YORK - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald John Tump, tiba-tiba menuliskan pesan bahwa AS harus memperkuat dan memperluas kemampuan senjata nuklirnya. Keinginan Trump itu dinilai ahli nuklir di Washington sebagai langkah sembrono.

Keinginan Trump itu muncul di tulis melalui akun Twitter-nya, @realDonaldTrump. Tweet Trump muncul beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah melakukan hal serupa untuk militer Moskow.

“AS harus sangat memperkuat dan memperluas kemampuan nuklirnya sampai dunia datang pada kepekaannya tentang nuklir,” bunyi tweet Trump pada Kamis, yang dikutip Sindonews Jumat (23/12/2016).

Tweet langka Trump ini juga muncul sehari setelah pertemuan para pejabat senior Pentagon dan kontraktor pertahanan. Tweet Trump kali ini tak wajar, karena kontra dengan retorika kampanyenya menjelang pemilu presiden AS beberapa waktu lalu.

Presiden terpilih AS ini pernah mengkritisi rencana Presiden Barack Obama untuk memodernisasi “triad nuklir” AS yang diperkirakan menelan biaya USD1 triliun selama 30 tahun ke depan.  ”Saya tidak ingin senjata nuklir lebih lanjut,” kata Trump saat wawancara dengan Anderson Cooper dari CNN bulan Maret lalu.

Juru bicara Trump, Jason Miller, mengatakan keinginan presiden terpilih AS ini mengacu pada ancaman proliferasi nuklir. ”Terutama untuk dan di antara organisasi-organisasi teroris dan (negara-negara ) tidak stabil serta rezim nakal,” ujarnya.

Menurut Miller, Trump melihat modernisasi kemampuan militer AS sebagai cara penting untuk mengejar perdamaian melalui kekuatan.

Meski demikian, Laicie Heeley, seorang ahli nuklir di Stimson Center, kelompok think tank antinuklir di Washington, mengatakan kepada AFP bahwa tweet Trump itu sebagai tweet sembrono.

”Lantaran membuat suatu pernyataan yang dimuat tanpa konteks atau tindak lanjut, tidak bertanggung jawab,” katanya. ”Kita bisa berbicara tentang kembali ke Perang Dingin di sini, ketika ancaman bencana nuklir sangat nyata. Retorika Rusia sudah bergerak ke arah itu,” ujarnya.



Credit  sindonews.com

Rusia Jajal 162 Senjata Canggih Baru dalam Perang Suriah

 

Rudal-rudal jelajah Kalibr ditembakkan dari kapal perang Rusia dalam operasi militer di Suriah. Rusia pada Kamis (22/12/2016) akui menguji 162 senjata canggih dalam operasi militer di Suriah. Foto / REUTERS / Ministry of Defense of The Russian Federation

 

MOSKOW - Rusia mengakui sudah menguji 162 senjata canggih baru dalam operasi militer atau perang di Suriah. Pengakuan ini disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Rusia Sergey Shoigu dalam pertemuan para pejabat senior Kremlin yang dipimpin Presiden Vladmir Putin, Kamis petang.

Shoigu mengatakan tujuan utama dari operasi militer Rusia di Suriah adalah untuk mencegah disintegrasi negara tersebut. Namun, operasi militer itu dia akui juga menjadi kesempatan untuk menguji ratusan senjata canggih Moskow.

”Selama operasi di Suriah, 162 senjata canggih dan upgrade telah diuji dalam pertempuran. Mereka telah terbukti sangat efisien,” ucap Shoigu.

Menhan Rusia ini mencontohkan beberapa senjata dan alat tempur Kremlin yang diuji dalam pertempuran di Suriah. Di antaranya, pesawat jet tempur Su-30SM dan jet tempur Su-34. Kemudian, helikopter Mi-28N dan Ka-52, rudal jelajah Kalibr, serta senjata-senjata canggih lain.

Menurut Shoigu, 10 dari 162 senjata yang diuji mengungkapkan kelemahan yang belum diidentifikasi pada rentang tes. Hal itu mendorong kementeriannya untuk berhenti membelinya dan meminta para pengembang untuk memperbaikinya.

“Keterlibatan Rusia telah mencegah disintegrasi negara Suriah, merusak rantai 'revolusi warna' di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan meluncurkan proses untuk mencapai penyelesaian politik dan rekonsiliasi antara pihak yang bertikai,” klaim Shoigu.

Shoigu lebih lanjut mengatakan, sejauh ini, 18.800 sorti dan 71.000 serangan udara telah dilakukan oleh Angkatan Udara Rusia sebagai bagian dari operasi militer di Suriah. Pesawat-pesawat tempur Rusia telah menghantam ratusan kamp pelatihan, kendaraan militer, dan sistem artileri dari kelompok militan.

Tahun ini juga, ujar Shoigu, anggota-anggota NATO telah meningkatkan pengawasannya terhadap aset militer Rusia. ”Intensitas pengawasan angkatan laut di dekat perairan teritorial kami telah meningkat sebesar 50 persen. Kami sedang memantau situasi dan mencegah setiap upaya untuk melanggar perbatasan laut kami,” katanya.

Menurutnya, jumlah penerbangan pesawat-pesawat NATO telah tiga kali lipat selama satu dekade terakhir, sehingga diperlukan peningkatan penyebaran jet-jet tempur Rusia untuk membayangi pesawat NATO.

NATO juga telah melakukan latihan militer dua kali lebih banyak.”Sebagian besar menargetkan Rusia,” ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (22/12/2016). Sebagai contoh, dia menunjukkan latihan perang militer Inggris yang menggunakan tank tua Soviet dan kontraktor sipil yang mengenakan seragam Rusia.



Credit  sindonews.com

Jenderal AS: Rusia Jadikan Suriah Tempat Latihan Perang Sungguhan

 

Rusia dituduh jadikan perang Suriah sebagai latihan militer sungguhan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

 

WASHINGTON - Rusia menggunakan kampanye militernya di Suriah sebagai kesempatan latihan perang sungguhan. Hal itu dikatakan Komandan tentara Amerika Serikat (AS) di Eropa, Letnan Jenderal Ben Hodges.

"Rusia mengabaikan korban sipil. Itu bukanlah perilaku bangsa yang ingin diperlakukan seperti superpower," kata Hodges seperti dikutip dari BBC, Kamis (22/12/2016).

"Apa yang kita lihat di Suriah tentu adalah demonstrasi kemampuan dan menggunakan senjata yang tidak perlu," sambung Hodges.

Presiden AS terpilih Donald Trump menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Moskow, tapi Hodges mengatakan militer AS mendorong terus rencana untuk meningkatkan kehadirannya di Eropa. "Semua indikasi menunjukkan jika kami akan melanjutkan komitmen kami," katanya.

Intervensi udara Rusia dalam konflik Suriah sejak tahun lalu telah membantu rezim Damaskus merebut Aleppo timus yang sebelumnya dikuasai pemberontak. Intervensi itu pun meningkatkan ketegangan dengan Barat, setelah sebelumnya mencaplok Semenanjung Crimea dari Ukraina pada Maret 2014 lalu.



Credit  sindonews.com

Rusia Klaim Tewaskan 35 Ribu Pemberontak

 

Rusia mengklaim serangan udaranya menewaskan 35 ribu pasukan pemberontak. Foto/Ilustrasi/Istimewa

 

MOSKOW - Serangan udara Rusia di Suriah telah menewaskan 35 ribu pemberontak dan berhasil menghentikan rantai revolusi di Timur Tengah. Begitu pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Ia mengungkapkan bahwa pesawat Rusia telah melakukan 18 ribu terbang sorti di Suriah sejak awal operasi, menghancurkan 725 kamp pelatihan dan 405 situs pembuat senjata.

"Rantai warna revolusi yang menyebar di Timur Tengah dan Afrika telah rusak," kata Shoigu seperti dikutip dari Reuters, Kamis (22/12/2016).

Shoigu juga mengatakan bahwa intervensi Moskow telah mencegah runtuhnya negara Suriah. Intervensi Rusia di Suriah secara luas dilihat untuk menyelamatkan pasukan Presiden Bashar al-Assad dari kekalahan. Intervensi itu juga untuk merebut kembali kontrol penuh mereka Aleppo.

Shoigu juga mengatakan pasukan rudal nuklir Rusia akan tahun depan akan membengkak oleh tiga unit tambahan dipersenjatai dengan persenjataan modern dan bahwa angkatan udara akan menerima lima pesawat pembom strategis modern.

"Kami sekarang lebih kuat daripada calon penyerang," kata Presiden Vladimir Putin di acara yang sama di Kementerian Pertahanan di Moskow.

Tapi Putin mengeluarkan peringatan terkait tumbuhnya kekuatan militer Rusia itu. "Jika tidak ingin hal itu berubah lebih baik kita tidak kehingalan fokus," katanya.



Credit  sindonews.com

AS Kembalikan Lahan di Okinawa kepada Pemerintah Jepang

 

AS sudah puluhan tahun mengontrol lahan yang mereka jadikan basis militer tersebut. Foto/Sputnik

 

TOKYO - Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengembalikan lahan yang mereka kontrol di kawasan Okinawa, kepada pemerintah Jepang. AS sudah puluhan tahun mengontrol lahan yang mereka jadikan basis militer tersebut.

Melansir Sputnik pada Kamis (22/12), AS dilaporkan akan secara resmi menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah Jepang pada hari ini. Luas tanah yang akan dikembalikan mencapai 10 hektar.

Pasukan AS yang ditempatkan di Jepang kemarin memang telah menyatakan pihaknya siap untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah Jepang. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada awal tahun.

Tanah di Okinawa sendiri sudah dikuasai AS sejak perang dunia II. Pengembalian tanah ini diduga kuat karena adanya aksi demonstrasi besar-besaran tahun yang menolak perluasan pangkalan AS di sana.

Pemerintah Jepang sebelumnya menyatakan akan memindahkan pangkalan militer AS tersebut. Namun, Tokyo sejauh ini belum memberikan rincian mengenai lokasi baru pangkalan militer AS itu.





Credit  sindonews.com

Komisi HAM Filipina Bakal Selidiki Pembunuhan yang Dilakukan Duterte

 

Komisi HAM Filipina bakal melakukan penyelidikan terhadap klaim pembunuhan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte saat menjabat sebagai Walikota Davao. Foto/Istimewa

MANILA - Pengakuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menghabisi penjahat terus menuai reaksi. Terbaru, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina mengatakan akan menyelidiki klaim tersebut.

Komisi HAM Filipina juga akan memeriksa laporan terkait pasukan pembunuh yang telah membunuh ratusan orang di kota selatan Filipina. Jose Gascon, yang mengepalai Komisi HAM Filipina, mengatakan tim penyelidik akan melihat ke dalam masalah tersebut..

"Lembaga penegak hukum harus menyelidiki sebagai sebuah informasi biasa yang menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku akhirnya bertanggung jawab berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Gascon seperti dikutip dari BBC, Kamis (22/12/2016).

Gascon juga mengatakan penyelidikan akan dilakukan untuk melihat ke dalam bukti-bukti yang baru. "Pengakuan dari publik akan dapat menjelaskan temuan kami sebelumnya," imbuhnya.

Awal bulan ini, Duterte kepada sekelompok pengusaha yang ada di Davao mengatakan telah menghabisi 3 penjahat dengan tangannya sendiri. "Saya melakukan secara pribadi hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang (polisi) bahwa jika saya bisa melakukannya, mengapa Anda tidak bisa," katanya.

 
Pengakuannya ini sontak menimbulkan kegaduhan. Salah seorang tokoh yang bertentangan dengan Duterte, Senator Leila de Lima, mengatakan pengakuannya bisa menjadi alasan untuk pemakzulan.


Credit  sindonews.com

Mengaku Habisi Penjahat, Duterte Bisa Dimakzulkan

Pengakuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pernah membunuh tersangka narkoba dianggap bisa menjadi dasar untuk memakzulkan dirinya. Foto/Istimewa

 

MANILA - Pengakuan Presiden Filipina Rodrio Duterte membunuh penjata ketika menjabat sebagai walikota Davao City berbuntut panjang. Dua senator Filipina menyatakan pengakuan itu bisa berujung pemakzulan.

 
Senator Leila de Lima, seorang kritikus Duterte, mengatakan pengakuan presiden bisa menjadi dasar untuk pemakzulan. "Itu pengkhianatan kepercayaan publik dan merupakan kejahatan tingkat tinggi karena pembunuhan massal masuk dalam kejahatan tingkat tinggi," katanya.

"Dan kejahatan tingkat tinggi adalah dasar untuk pemakzulan di bawah konstitusi," imbuh de Lima seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/12/2016).

Sedangkan Senator Richard Gordon, yang mengepalai Komite Keadilan Senat, juga mengatakan Duterte membuka dirinya untuk kemungkinan proses pemakzulan menyusul komentar kontroversialnya.

"Ketika ia mengatakan bahwa, ia membuka diri, itu adalah jalan hukum untuk masuk, kemudian berjalan dan mendakwanya," katanya sembari menambahkan ia tidak terkejut dengan pernyataan itu.

Sementara sekutu Duterte di Kongres menantang kelompok yang melawan presiden dan kritikus untuk mengajukan mosi pemakzulan. Dikatakan bahwa melengeserkan presiden melalui proses politik adalah permainan angka. Ada kurang dari 50 anggota oposisi di perlemen di Senat yang anggotanya berjumlah 293 anggota. Dibutuhkan dua per tiga suara untuk memakzulkan Duterte.

Peter Wallace, pihak yang menyelenggarakan forum bisnis di mana Duterten mengungkapkan pengakuannya itu, berpikir bahwa pernyataan presiden adalah sebuah keberanian yang biasa.

"Dia berbicara seperti yang sering dilakukannya tentang narkoba, dan pembunuhan serta kriminalitas. Dan kami berharap dia akan menyadarinya tetapi kami di sana bukan untuk mendengarkan hal itu. Kami berada di sana untuk berbicaranya dengannya atau mendengarkan apa yang dikatakannya tentang permasalahan bisnis dan Saya senang dia menglihkan pembicaraannya," kata Wallace.

Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre menepis jika pernyataan Duterte dianggap berlebihan. "Ini seperti sebuah hiperbola, yang presiden, gunakan untuk membesar-besarkan hanya untuk menempatkan pesannya," kata Aguirre.

Bahkan jika itu benar, Aquirre mengatakan tidak berarti bahwa ia melanggar hukum. "Ini bisa dilakukan dengan sebab yang dibenarkan dan keadaan dibenarkan sebagai petugas publik untuk menangkap tetapi jika mereka menolak. Dia pasti telah dipaksa," kata Aquirre.

Credit  sindonews.com

Kemlu: Tidak Ada Tempat Bagi ULMWP Jadi Anggota Penuh MSG

 

Kemlu Indonesia terus mencegah kelompok separatis ULMWP menjadi anggota MSG. Foto/Istimewa

PORT VILA - Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.

“Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, demikian ditegaskan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Duta Besar Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, Rabu kemarin seperti dikutip dari situs Kemlu, Kamis (22/12/2016).

Pertemuan Tingkat Menteri MSG yang didahului dengan pertemuan SOM bertujuan untuk membahas agenda program kerja, anggaran, dan berbagai aspek internal organisasi yang perlu direformasi, termasuk tata cara aplikasi dan penerimaan keanggotaan baru MSG.

Kehadiran Indonesia dalam pertemuan tersebut mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.

“Kelompok separatis Papua ini, mewakili sebagian yang sangat kecil dari warga Papua di luar negeri, telah berkali-kali mengajukan keanggotaan penuh di MSG sejak tahun 2013, namun berhasil digagalkan atas upaya diplomasi RI”, demikian disampaikan M.I. Derry Aman, Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Canberra selaku Ketua SOM RI.

MSG merupakan organisasi sub-kawasan di Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembentukan MSG tahun 2007, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Indonesia diterima menjadi Associate Member pada tahun 2015, setelah sebelumnya menjadi Observer sejak tahun 2011. Selain untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di forum MSG ini, Indonesia juga memiliki agenda untuk memperluas kerjasama pembangunan, ekonomi dan sosial budaya dengan kawasan Pasifik pada umumnya serta dengan negara-negara Pasifik yang berlatar belakang budaya Melanesia.



Credit  sindonews.com

Inggris Temukan Kasus Flu Burung Mematikan

 

 

Inggris temukan kasus flu burung dari unggas liar di Wales. (Foto: REUTERS/Bobby Yip)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Inggris pada Kamis (22/12) mengumumkan temuan kasus flu burung menular yang berasal dari bebek liar di Wales.

Temuan ini juga mendapati adanya korban jiwa akibat kasus flu burung. Pemerintah meminta para penjaga unggas untuk tetap waspada jelang perayaan Natal beberapa hari kedepan.

Dilaporkan AFP, virus H5N8 yang sama pekan lalu terdeteksi di sebuah peternakan ayam kalkun di Lincolnshire, Inggris Timur. Namun pemerintah mengatakan virus yang berasal dari peternakan ini tidak akan menyebar.


"Kasus kali ini berbeda, karena berasal dari unggas liar. Hal ini menjadi sorotan penting bagi peternak unggas untuk mengikuti saran kami mengenai biosecurity," ungkap Kepala Kewa Pemerintah Nigel Gibbens dalam sebuah pernyataan.

Meski begitu, Gibbens juga menekankan risiko flu burung akibat unggas liar sangat rendah untuk menulari manusia.

Virus H5N8 diketahui dapat menyebar dengan cepat baik unggas liar maupun yang dipelihara di peternakan. Unggas yang terjangkit virus ini bisa memicu pemusnahan terhadap ribuan hewan ternak di satu lokasi peternakan.


Selain Inggris, tercatat ada 13 negara di Eropa yang belakangan mengalami krisis akibat isu flu burung. Sejak Otober lalu, Perancis dan Jerman melaporkan adanya temuan kasus serupa.

Sejauh ini Hungaria tercatat sebagai negara dengan wabah flu burung tertinggi di benua biru tersebut. Tercatat ada 201 kasus yang dilaporkan dari unggas di peternakan dan empat diantaranya berasal dari unggas liar.





Credit  CNN Indonesia

Evakuasi Usai, Rezim Assad Deklarasikan Kemenangan di Aleppo

 

Di bagian barat Aleppo yang selama ini dikuasai pemerintah, warga bersorak menyambut deklarasi kemenangan ini. (Reuters/Omar Sanadiki)

 

Jakarta, CB -- Tentara rezim Presiden Bashar al-Assad mengumumkan, mereka sudah menguasai seluruh wilayah di Aleppo pada Kamis (22/12), setelah semua pemberontak berhasil dievakuasi dari timur kota terbesar di Suriah tersebut.

"(Kami) sudah mengembalikan keamanan di Kota Aleppo. Kemenangan ini merupakan titik balik yang sangat penting," demikian bunyi pernyataan tentara Suriah sebagaimana dikutip Reuters.

Assad mengatakan, pengumuman ini merupakan simbol kemenangan bersama bagi Suriah, Rusia, dan milisi Syiah dari Iran yang menyatukan kekuatan untuk menggempur pemberontak di timur Aleppo selama beberapa bulan belakangan.

Di bagian barat Aleppo yang selama ini dikuasai pemerintah, warga bersorak menyambut deklarasi ini. Tembakan kemenangan dan kembang api menghiasi langit di barat Aleppo.

Para warga menggelar pesta di ruas-ruas jalan. Mereka bersorak, bernyanyi, sambil mengibarkan bendera dan mengacungkan foto Assad ketika rombongan evakuasi terakhir mulai memasuki wilayah barat Aleppo.

Proses evakuasi ini resmi dinyatakan berakhir ketika satu konvoi yang membawa 150 orang, termasuk pemberontak dan anggota keluarganya, dilaporkan telah melintasi jalur Ramousah menuju al-Rashideen di barat daya Aleppo.

Dengan demikian, usai sudah penantian 34 ribu warga Aleppo timur yang selama ini menunggu evakuasi dengan kondisi mengenaskan, diselimuti udara dingin dan kekurangan makanan.

Amerika Serikat yang selama ini mendukung pemberontak, tak menampik kemenangan pasukan pemerintah Suriah. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby, mengatakan bahwa pemerintah Suriah juga bertanggung jawab akan dampaknya.

"Mereka juga bertanggung jawab atas kehancuran dan malapetaka yang ada, juga kelaparan dan kekejaman yang mereka ciptakan dalam upaya merebut Aleppo," ucap Kirby.

Ketika pemerintah memulai operasi perebutan Aleppo ini, ribuan warga hijrah ke penjuru lain Suriah demi menghindari konflik. Kebanyakan dari mereka kini sudah tiba di Idlib.

Setelah deklarasi kemenangan ini diumumkan, kini mulai timbul kekhawatiran bahwa Idlib akan menjadi "Aleppo selanjutnya." Pasalnya, Assad sendiri mengatakan, perang di negaranya masih jauh dari kata berakhir dan pasukannya akan terus menggempur daerah pemberontak.

"Banyak dari mereka pergi ke Idlib, yang secara teori dapat menjadi Aleppo selanjutnya," kata Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perundingan damai Suriah, Staffan de Mistura.





Credit  CNN Indonesia

Singapura Penjarakan Pejabat Bank Swiss Terkait 1MDB

 

 

Yayasan 1MDB diselidiki atas dugaan pencucian uang di enam negara berbeda. (Reuters/Olivia Harris)

 

Jakarta, CB -- Pengadilan Singapura memenjarakan bekas manajer investasi bank asal Swiss, BSI, selama 30 bulan atas tuduhan menyesatkan proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang lembaga investasi negara 1 Malaysia Development Berhad, atau 1MDB.

Diberitakan Reuters, Kamis (22/12), jaksa menyebut sang terpidana, Yeo Jiawei, mendorong saksi untuk berbohong pada polisi dan menghancurkan barang bukti selama masa penyidikan.

"Kejahatan ini direncanakan dan dipikirkan dengan matang," kata Hakim Ng Peng Hong.

Jaksa mengatakan Yeo, bankir ketiga yang dijerat dalam kasus ini, memainkan peran sentral dalam pengaliran dana gelap senilai S$23.9 juta atau kurang lebih Rp222 miliar terkait 1MDB.

Peran itu dilaksanakan baik saat dia masih bekerja di Bank BSI Singapura (yang kini sudah tidak beroperasi) maupun setelahnya.

Yeo berulang kali menampik tuduhan tersebut selama persidangan.

Pengacara Yeo, Philip Fong, mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya "sangat mempertimbangkan mengajukan banding terhadap dakwaan dan putusan."

Otoritas Singapura menyebut kasus 1MDB sebagai kasus pencucian uang yang paling rumit, canggih dan besar yang pernah mereka tangani.

Bank sentral Singapura pada Mei lalu memerintahkan penutupan BSI di Singapura dan meminta Kejaksaan Agung untuk menyidik enam pejabat senior di sana.

Dua pejabat BSI lain telah didakwa dan dihukum atas tuduhan terkait pencucian uang ini.

Sementara itu, Swiss juga telah memulai proses hukum terhadap bank swasta tersebut. Ini adalah tindakan internasional terbesar terhadap entitas finansial yang berhubungan dengan 1MDB.

Yeo dihadapkan dengan tujuh tuntutan terpisah, termasuk pencucian uang, penipuan dan pemalsuan. Menurut jaksa, persidangan atas rangkaian tuntutan itu akan dimulai tahun depan.

"Dia masih bisa dituntut dengan pasal lain," kata jaksa.

Lembaga 1MDB yang didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak telah diselidiki atas dugaan pencucian uang di enam negara berbeda, termasuk Swiss, Singapura dan Amerika Serikat.

Najib telah menampik melakukan tindak pidana dan menyatakan Malaysia akan bekerja sama dalam penyelidikan internasional terkait kasus ini.





Credit  CNN Indonesia

Berkunjung ke Pearl Harbor, Abe Kirim Pesan untuk Trump

 

Serangan Pearl Harbor, 1941 silam, memicu keterlibatan AS dalam Perang Dunia II (U.S. Naval History and Heritage Command/Handout via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dinilai bisa memanfaatkan kunjungannya ke Pear Harbor untuk menunjukkan hubungan kuat dan vital antara negaranya dengan Amerika Serikat yang sempat berseteru di Perang Dunia II. Kunjungan ini dinilai sebagai upaya untuk menunjukkan kepada Presiden terpilih Donald Trump bahwa aliansi kedua negara semakin kuat.

Abe dijadwalkan untuk mengunjungi pangkalan militer yang dibombardir Jepang 1941 silam itu bersama Presiden AS Barack Obama, 27 Desember. Kunjungan itu dilakukan tepat empat minggu sebelum Trump mulai bertugas di Gedung Putih.

"Tidak hanya Abe, tapi seluruh komunitas kebijakan luar negeri di Jepang, sangat ingin menunjukkan kepada dunia, juga Trump, bahwa hubungan Jepang dan AS sangat kuat dan akan terus menguat," kata Profesor Sophia University, Koichi Nakano, dikutip Reuters, Kamis (22/12).

Ketika Obama mengunjungi Hiroshima--kota yang, sebaliknya, dijatuhi bom atom oleh AS--Mei lalu, Trump menyinggung serangan Pearl Harbor melalui akun Twitter-nya.

"Apakah Presiden Obama membahas serangan sembunyi-sembunyi terhadap Pearl Harbor ketika berada di Jepang? Ribuan nyawa warga Amerika jadi korban di sana," kata Trump.

Bulan lalu, Abe menjadi pemimpin dunia pertama yang menemui Trump setelah pemilihan umum. Usai pertemuan yang diatur secara singkat di New York, Abe menyebut calon kepala negara AS itu sebagai "pemimpin yang dapat dipercaya."

Walau demikian, masih banyak warga Amerika dan Jepang yang khawatir hubungan kedua negara akan memburuk. Survei dari harian Yomiuri dan Gallup edisi Desember menunjukkan 41 persen warga Jepang berpikir hubungan akan memburuk. Sebanyak 40 persen di AS pun mengamini.

Persentase ini jauh melonjak dari survei sebelumnya.

Kedua negara, meski begitu, telah meninggalkan jauh-jauh kenangan masa perang dan memperkuat hubungan di bawah pemerintahan Abe.

"Perang sudah lama berakhir, Jepang dan Amerika Serikat sekarang adalah sekutu terkuat," kata organisasi Veteran Perang Asing Amerika Serikat dalam pernyataan pers.

Sebaliknya, sejarah perang masih menghantui hubungan antara Jepang dan China serta Korea Selatan.

"Jika Abe ingin menunjukkan gestur yang simbolis, dia harus pergi ke Nanjing dan Korea untuk bertemu dengan 'Jugun Ianfu' di sana," kata Andrew Horvat, dosen tamu di Josai International University. Dia merujuk pada ribuan perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks di masa perang.

Terlepas dari semua itu, pemerintah Jepang telah menyatakan Abe tidak akan meminta maaf atas serangan terhadap Pearl Harbor yang menewaskan 2.000 orang dan memicu keterlibatan AS di PD II. Begitu pula Obama yang tidak akan meminta maaf atas bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan mengakhiri perang tersebut.

Hanya saja, kunjungan ke Pearl Harbor akan "menunjukkan nilai rekonsiliasi antara Jepang dan Amerika Serikat," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga belum lama ini.




Credit  CNN Indonesia

PBB tunda pemungutasn suara soal Israel

PBB (en.wikipedia.org)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Dewan Keamanan PBB pada Kamis menunda pemungutan suara atas pengesahan resolusi, yang akan menuntut Israel mengakhiri pembangunan pemukiman.

Sejumlah diplomat mengatakan penundaan itu dilakukan setelah perdana menteri Israel dan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mendesak wakil AS di Dewan Keamanan agar menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memerintahkan perwakilan negaranya di Perserikatan Bangsa-bangsa agar menunda pemungutan suara.

Jika jadi digelar, pemungutan suara itu akan memaksa Presiden Barack Obama untuk memutuskan apakah akan melindungi Israel dengan menyatakan veto (menolak), abstain, ataukah justru akan menyampaikan kritik terhadap pembangunan pemukiman di tanah yang diduduki Israel, yang ingin dijadikan Palestina sebagai wilayah negaranya, kata para diplomat.

Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Gedung Putih untuk memveto rancangan resolusi.

Desakan itu menampakkan ketakutan kedua pemimpin tersebut bahwa akan menanggalkan perlindungan AS bagi Israel di PBB.

Sisi meminta pemungutan ditunda setelah ada permintaan dari Israel, kata dua sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada Reuters.

Mesir merupakan negara Arab pertama yang membuat perdamaian dengan Israel.

Setiap anggota Dewan Keamanan diperbolehkan mengajukan rancangan resolusi.

Mesir, yang saat ini menjadi anggota, bekerja sama dengan Palestina dalam menyusun rancangan.

Mesir menyebarkan rancangan resolusi itu pada Rabu malam dan kelima belas anggota Dewan dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat, kata para diplomat.

Tidak jelas posisi apa yang akan diambil Amerika Serikat, yang selama ini melindungi Israel dari tindakan PBB, terhadap rancangan resolusi tersebut.

Resolusi akan menuntut Israel untuk "segera menghentikan sepenuhnya seluruh kegiatan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur".

Rancangan memperingatkan bahwa Israel tidak memiliki hak secarahukum untuk melakukan pembangunan pemukiman tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Rancangan resolusi juga menyuarkan kekhawatiran mendalam bahwa terus berlangsungnya kegiatan pembangunan pemukiman bisa "membahayakan kemungkinan tercapainya penyelesaian dua-negara", demikian Reuters melaporkan.




Credit  ANTARA News

PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB soal Permukiman Yahudi

 

Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. (Reuters/Andrew Kelly)

 

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam permukiman Yahudi yang didirikan Israel di wilayah Palestina.

DK PBB dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut pada Kamis (22/12) pukul 15.00 waktu setempat. Jika diadopsi, resolusi mengharuskan Israel untuk "menghentikan segera dan sepenuhnya aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur."

Terkait pemungutan suara ini, Netanyahu melalui kicauan di akun Twitter-nya menuliskan bahwa AS "harus memveto resolusi anti Israel."

Rancangan resolusi ini digagas Mesir dan mulai diedarkan pada Rabu (21/12) malam, menurut keterangan para diplomat.

Belum jelas langkah yang dilakukan AS dalam pemungutan suara ini. AS merupakan salah satu sekutu terkuat Israel, dan termasuk salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB.

Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Gedung Putih menolak berkomentar terkait hal ini.

Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.

Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.

November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.

Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.



Credit  CNN Indonesia

ICRC: 4.000 gerilyawan tinggalkan Aleppo, ribuan masih tunggu evakuasi

 

Jenewa (CB) - Lebih dari 4.000 gerilyawan telah dievakuasi pada Rabu malam dari Aleppo bagian timur menuju wilayah yang masih dalam penguasaan oposisi, demikian Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengatakan pada Kamis.

Evakuasi itu merupakan bagian dari kesepakatan antara ICRC dengan Sabit Merah Suriah.

"Sepanjang malam hari Rabu dan Kami, dalam satu dari babak terakhir evakuasi, lebih dari 4.000 gerilyawan telah dievakuasi dengan menggunakan mobil pribadi dan bak terbuka, dari Aleppo timur menuju wilayah pinggiran Aleppo barat," kata juru bicara ICRC Krista Armstrong.

"Ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan beberapa pihak," kata dia.

Dengan perkembangan terbaru ini, sudah sekitar 34.000 orang telah dievakuasi dari distrik tersebut sepanjang satu pekan terakhir. Upaya pemindahan para gerilyawan sempat terhalang oleh angin dan salju besar, kata Armstrong.

"Evakuasi ini akan terus kami lakukan sepanjang hari dan malam dan mungkin akan berlanjut sampai besok (Jumat). Ribuan gerilyawan lain masih menunggu untuk dipindahkan," kata dia, seperti dilaporkan Reuters.




Credit  ANTARA News

Kementerian Pertahanan Inggris kehilangan ratusan laptop

 

London (CB) - Kementerian Pertahanan (MoD) Inggris kehilangan lebih dari 700 laptop dan komputer selama jangka waktu 18 bulan, menurut angka yang dirilis pada Rabu (21/12).

Total 759 laptop dan komputer telah hilang dan 32 lainnya dicuri antara Mei 2015 saat pemilu dan Oktober 2016, menurut laporan yang dirilis oleh Press Association.

Sebanyak 328 CD, DVD dan USB juga hilang dari kementerian tersebut selama periode yang sama, menurut data yang diminta di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act/FIA) Inggris.

MoD menyebutkan bahwa keamanan informasi adalah "prioritas utama" dan semua insiden hilangnya peralatan tersebut perlu "diselidiki secara menyeluruh."

"MoD mendorong kebiasaan yang mengutamakan keamanan sebagai tanggung jawab bagi semua staf dan personel, dan mereka wajib melaporkan semua insiden keamanan," ungkap juru bicara.

Secara keseluruhan, sedikitnya 1.000 laptop, komputer dan USB milik pemerintah dilaporkan hilang atau dicuri sejak Mei 2015, demikian seperti dilansir AFP.



Credit  ANTARA News

UAV dari Amerika Serikat kecewakan Ukraina di garis depan pertempuran

 

Washington (CB) - Pesawat-pesawat nirawak (Unmanned Aircraft Vehicle) senilai jutaan dolar dari Amerika Serikat--yang diharapkan Kiev mampu membantu memenangkan pertempuran melawan kelompok separatis--ternyata tidak efektif terhadap peretasan, kata sejumlah pejabat Ukraina.

Pesawat nir-awak 72 Raven RQ-11B Analog sangat mengecewakan bagi mereka. Bahkan Natan Chazin, penasihat militer Ukraina, akan mengembalikan perangkat itu jika menjadi pengambil keputusan.

"Sejak awal, keputusan menggunakan pesawat nir-awak sudah salah," kata Chazin kepada Reuters.

Raven merupakan salah satu bantuan terbaru dari Amerika Serikat untuk Ukraina, dengan tujuan memberi Kiev kemampuan mengawasi musuh dengan pesawat yang ringan, bisa dibawa dengan tangan, dan bisa digunakan secara langsung di medan pertempuran.

Raven merupakan produk dari AeroVironment.

Namun ternyata Raven gagal menjalankan tugasnya dengan baik dalam peperangan antara pemerintah dengan gerakan separatis yang didukung Rusia.

Persoalan menjadi tambah pelik bagi Ukraina, mengingat presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengindikasikan akan memperbaiki hubungan dengan Rusia. Oleh karena itu pemerintahan di Kiev tidak lagi bisa menggantungkan bantuan keamanan dari Washington.

Komando Angkatan Udara Ukraina mengakui bahwa Raven punya kelemahan fatal karena Rusia dan kelompok separatis bisa mencegat sinyal data dan video dari pesawat nir-awak tersebut.

"Raven masih menggunakan data analog sehingga datanya mudah diretas oleh peralatan elektronik yang lebih canggih," kata angkatan udara Ukraina.

Sementara itu sejumlah pejabat Amerika Serikat juga mengakui bahwa kemampuan perang elektronik dari Rusia ternyata jauh lebih canggih dari yang diduga sebelumnya.

Saat ditanya mengenai kekecewaan Kiev terhadap Raven, seorang pejabat beralasan bahwa waktu pengiriman yang terlalu lama dari Amerika Serikat ke Ukraina membuat peralatan mata-mata itu tidak seefektif yang diharapkan.

Aerovironment sendiri menolak berkomentar dan meminta Reuters menanyakan hal tersebut kepada pihak militer Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri telah melatih 38 warga Ukraina bagaimana menggunakan Raven pada Maret sampai Juli tahun ini, kata juru bicara tentara Amerika Serikat.

Hingga kini masih belum jelas berapa Raven yang digunakan dalam peperangan di Ukraina timur sejak 2014 lalu. Pertempuran itu telah menewaskan hampir 10.000 orang.

Chazin mengatakan bahwa Raven ini lebih banyak disimpan dan tidak digunakan karena justru menjadi titik lemah. Alat itu membuat pihak musuh bisa mendeteksi posisi militer pemerintah dan mudah dijatuhkan.

Selain itu, Raven juga mempunyai daya baterai yang lemah serta tidak mampu memenuhi tugasnya memata-matai persenjataan musuh.

"Sistem analog yang digunakan Raven membuat kita kembali ke zaman batu," kata direktur lembaga CSIS bagian teknologi strategis, James Lewis.

"Saya tidak membenci Raven. Tapi alat ini sangat murah. Dalam konflik yang lebih sengit, alat ini tidak terlalu berguna," kata dia.

Bantuan pesawat nir-awak kecil itu merupakan bagian dari bantuan seniai lebih dari 600 juta dolar AS dalam bentuk pelatihan dan peralatan yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina. Kiev memperkirakan program Raven bernilai lebih dari 12 juta dolar Amerika Serikat.





Credit  ANTARA News

 

DK PBB akan gelar pemilihan suara rancangan resolusi yang menuntut Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemilihan suara terkait rancangan resolusi yang digagas Mesir untuk mendesak Israel segera menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina dan Yerusalem timur.

Mesir telah menyebarluaskan rancangan resolusi ini pada Rabu kemarin. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan diselenggarakan hari ini sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

"Menuntut Israel segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pembangunan di wilayah yang diduduki Palestina, termasuk Yerusalem Timur," kutip rancangan resolusi tersebut seperti dilansir AFP, Kamis (22/12).

Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.

Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.

Rancangan ini juga menyerukan "langkah segera" untuk mencegah kekerasan terhadap warga sipil. Walau demikian, keinginan Israel agar warga Palestina menghentikan provokasi, tidak disebutkan secara spesifik di dalamnya.

November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.

Sejumlah spekulasi mencuat di benak beberapa diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.

Meskipun begitu, Pemerintah Presiden Barack Obama menyatakan kemarahannya terhadap kebijakan pendudukan Israel di wilayah Palestina tersebut.

Dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB di New York September lalu, Obama mendesak agar Israel segera mengakhiri okupasinya di Palestina, dan sebaliknya, agar Palestina mengakui legitimasi Israel.

Menteri Luar negeri Amerika Serikat John Kerry bahkan menuding sejumlah pejabat sayap kanan pemerintah Israel dengan sengaja berupaya menggagalkan kesepakatan damai dengan Palestina yang dicanangkan perjanjian Oslo.

Dalam Forum Saban yang digelar di Washington awal Desember ini, Kerry menyebut sejumlah anggota kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah membuat beberapa pernyataan "yang sangat mengganggu" perundingan perdamaian.

Salah satunya, kata Kerry, soal percepatan pembangunan dan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

"Saya tidak menyatakan bahwa pendudukan Israel [di wilayah Palestina] merupakan alasan utama dari konflik berkepanjangan ini. Tapi saya juga tidak bisa menampik bahwa langkah Israel tersebut mempengaruhi jalannya proses perdamaian," tutur Kerry.




Credit  CNN Indonesia

China luncurkan satelit pelacak karbon

 

Sekelompok burung terbang di atas kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, yang berselimut kabut asap, Senin (16/1). (REUTERS/Stringer )

 

 

Jakarta (CB) - China meluncurkan satu satelit untuk memantau emisi gas rumah kaca pada Kamis pagi, langkah terakhir dari upayanya memangkas jejak karbon menurut kantor berita Xinhua.

China meluncurkan satelit itu menggunakan roket Long March-2D dari Pusat Peluncuran Satelit  Jiuquan di barat laut Gurun Gobi Desert.

Satelit TanSat yang beratnya 620 kilogram dikirim ke orbit yang sinkron dengan matahari sekitar 700 kilometer di atas Bumi dan akan memantau konsentrasi, distribusi, dan aliran karbon dioksida di atmosfer, kata Yin Zengshan, kepala perancang TanSat di institut riset mikrosatelit Akademi Ilmu Pengetahuan China.

Peluncuran itu dilakukan setelah studi internasional menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca dunia masih datar dalam tiga tahun berturut-turut pada 2016 berkat penurunan emisi di China.

Satelit itu akan memberi pembuat kebijakan China data mandiri selama tiga tahun.

TanSat akan membaca karbon dioksida global setiap 16 hari, akurat sampai sedikitnya empat bagian per sejuta.

Roket yang membawa TanSat juga mengangkut satu satelit mikro-nano beresolusi tinggi dan dua spektrum satelit mikro-nano untuk pemantauan pertanian dan kehutanan.

China adalah negara ketiga setelah Jepang dan Amerika Serikat yang memantau gas rumah kaca menggunakan satelitnya sendiri menurut Xinhua.



Credit  ANTARA News

BPPT gunakan drone untuk hujan buatan

 

ilustrasi : Drone (Reuters)

 

Jakarta (CB) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak sebagai salah satu dari beberapa cara untuk menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hujan buatan pada 2017.

"Kalau drone-nya sih sudah siap, kita gunakan Wulung (drone hasil pengembangan BPPT dan PT Dirgantara Indonesia) yang kekuatan strukturnya ditingkatkan jadi 6,7G. Rasanya 2017 sudah bisa mulai kita gunakan," kata Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun Rekayasa BPPT Erzi Agson Gani usai membuka partner gathering Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) BPPT di Jakarta, Rabu.

Pemanfaatan drone di dunia semakin menantang, bahkan pesawat F 15 dan F16 sudah tidak berawak. Kini, menurut dia, BPPT mencoba memanfaatkannya untuk memecahkan persoalan TMC yang sering terkendala saat kondisi tidak normal atau saat malam hari.

Saat ini, lanjutnya, masih terus mempersiapkan drone yang akan digunakan dengan menambahkan parasut. Penambahan parasut ini tidak mudah tetapi tetap harus dikembangkan karena keamanan menjadi faktor penting dalam pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pembuatan hujan buatan.

Kepala BB-TMC BPPT Tri Handoko Seto mengatakan peningkatan kekuatan struktur drone menjadi 6,7G dilakukan agar pesawat tanpa awak ini mampu menghadapi goncangan saat memasuki awan, meski proses penyemaiannya sebenarnya bisa juga dilakukan di atas awan.

Proses penggunaan TMC untuk hujan buatan dengan pesawat selama ini, menurut Seto, merupakan langkah yang sangat berisiko. Karena itu BPPT terus berupaya mengembangkan teknologi ini menjadi lebih baik, termasuk dengan menggunakan drone untuk proses penyemaian garam.

Untuk bisa melaksanaan penyemaian awan dengan drone, ia mengatakan perlu pula dikembangkan garam berukuran lebih kecil lagi. Dari yang biasa digunakan 40 mikron kini perlu dikembangkan menjadi 2-4 mikron saja, dan itu semua sudah dikembangkan oleh BPPT.

Sedangkan "selongsong" yang akan digunakan untuk menempatkan garam penyemaian nantinya diproduksi oleh PT Pindad. "BPPT kan tidak boleh memproduksi, tapi hanya mengembangkannya saja".

Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Wimpie Agoeng Noegroho mengatakan kerja sama internal di BPPT dilakukan untuk pengembangan TMC hujan buatan ini, contohnya saja untuk pemanfaatan drone. Kerja sama juga dilakukan dengan Lembaga Perintah Non Kementerian (LPNK) seperti LAPAN terkait pemanfaatan roket untuk TMC hujan buatan.

Tidak hanya dengan LPNK, ia juga mengatakan BPPT beruntung karena pihak swasta seperti PT Vale Indonesia dan Sinar Mas juga membantu dalam pengembangan teknologi-teknologi yang dikembangkan di BB-TMC. Perguruan Tinggi seperti ITB dan IPB juga mengambil peran dalam pengembangan teknologi pendeteksi hujan yang menjadi sistem peringatan dini bencana banjir.

Pemanfaatan TMC hujan buatan tidak semata-mata untuk kebutuhan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saja. Menurut Wimpie, hujan buatan juga dilakukan mulai untuk mengisi danau, waduk, dan mengalihkan awan hujan untuk pencegahan banjir. Pengusian danau dan waduk biasanya untuk pembangkit listrik hidro dan atau kebutuhan irigasi mengatasi kekeringan.



Credit  ANTARA News

Daun artifisial tiru kemampuan alam produksi obat

 

Bahkan dengan mata telanjang, jumlah cahaya yang ditangkap "pabrik-mini" terlihat, menyala merah. "Pembuluh" pada daun adalah saluran-saluran tipis tempat cairan bisa diprompa. Produk awal masuk melalui satu saluran, lalu cahaya memicu reaksi dan produk akhir keluar lewat saluran lain. (TU Eindhoven / Bart van Overbeeke)

 

Jakarta (CB) - Para ilmuwan Belanda mengembangkan daun artifisial yang bisa bertindak sebagai pabrik mini untuk memproduksi obat, kemajuan yang memungkinkan obat dihasilkan di mana saja ada cahaya matahari.
Karya itu mengetuk kemampuan tumbuhan menggunakan cahaya matahari menghasilkan makanan sendiri lewat fotosintesis, sesuatu yang ingin ditiru ahli kimia industri karena sinar matahari biasanya membangkitkan sangat sedikit energi untuk reaksi kimia.

Pabrik mini terinspirasi daun meniru efisiensi alam dalam memanen radiasi matahari menggunakan materi baru yang disebut konsentrator surya luminesens dengan saluran sangat tipis tempat cairan dipompa, memapar molekul-molekul dengan cahaya matahari.

"Secara teoritis, kau bisa menggunakan perangkat ini untuk membuat senyawa obat menggunakan energi cahaya matahari di mana pun kau ingin," kata peneliti utama Timothy Noel dari Eindhoven University of Technology.

Dengan melakukannya jauh dari pembangkit listrik, dia yakin itu memungkinkan suatu hari membuat obat malaria di hutan atau bahkan obat di Mars di koloni antariksa masa depan.

Perangkat yang dibuat dari karet silikon itu bisa beroperasi bahkan ketika ada cahaya menyebar, yang artinya itu akan bekerja di bawah langit berawan. Namun demikian masih ada jalan untuk meningkatkan prosesnya agar secara komersial bisa jalan.

Noel dan koleganya, yang menerbitkan hasil riset mereka di jurnal Angewandte Chemie pada Rabu, sekarang berusaha memperbaiki efisiensi energi dan meningkatkan hasil.

Karena daun artifisial bergantung pada saluran-saluran mikro untuk membawa bahan kimia langsung terpapar cahaya matahari, masing-masing unit harus kecil, tapi mereka bisa dengan mudah dihubungkan bersama untuk meningkatkan produksi.

"Kau bisa membuat seluruh pohon dengan banyak daun ditempatkan secara paralel," kata Noel kepada kantor berita Reuters.

"Ini sesuatu yang sangat murah biaya pembuatannya, jadi potensinya sangat besar," katanya.

Dia berpikir prosesnya bisa mulai tersedia luas bagi perekayasa kimia dalam lima sampai sepuluh tahun.

Ini bukan kali pertama ilmuwan menarik inspirasi dari tumbuhan ketika mempertimbangkan cara baru untuk memproduksi farmasi.

Tahun 2012, Badan Pangan dan Obat Amerika Serikat menyetujui obat yang disebut Elelyso dari Pfizer dan Protalix Biotherapeutics untuk penyakit langka Gaucher yang dibuat dengan modifikasi genetik sel-sel wortel.

Peneliti lain juga menumbuhkan tanaman yang secara khusus dibiakkan untuk menghasilkan obat dan vaksin di dalam daun mereka.





Credit  ANTARA News

MA Jepang Dukung Relokasi Pangkalan Militer AS

 

Pangkalan militer AS di Okinawa. FOTO/The News

 

TOKYO - Mahkamah Agung (MA) Jepang kemarin memutuskan mendukung rencana pemerintah merelokasi pangkalan udara Futenma Amerika Serikat (AS) di pulau Okinawa. Keputusan MA itu memukul upaya warga Okinawa yang ingin memindahkan pangkalan itu dari pulau tersebut.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Okinawa selama bertahun- tahun berbeda pendapat tentang pangkalan udara Futenma, Marinir AS. Warga lokal menganggap keberadaan pangkalan itu sebagai beban tidak adil dalam mendukung kehadiran militer AS di Jepang.

Gubernur Okinawa Takeshi Onaga memimpin kampanye untuk memindahkan pangkalan itu dari pulau tersebut. Meski demikian, pemerintah pusat mengusulkan memindahkannya dari wilayah perkotaan ke lokasi yang warganya sedikit di Okinawa yang disebut Henoko. Sebagai bagian dari kampanyenya, Onaga mencabut izin aktivitas reklamasi lahan yang dikeluarkan pendahulunya.

Reklamasi lahan itu merupakan upaya membuka jalan untuk relokasi pangkalan militer AS tersebut. Meski demikian, keputusan MA menyatakan, langkah Onaga itu ilegal dan MA kembali melanjutkan izin reklamasi lahan tersebut. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang yang mengawasi rencana relokasi pangkalan itu menyatakan, aktivitas reklamasi akan segera dilanjutkan setelah keputusan resmi MA.

“Kami berencana melakukan pemindahan pangkalan udara Futenma ke Henoko untuk mencegah pangkalan udara itu menjadi tetap di lokasi sekarang dan memindahkan bahaya akibat pangkalan itu,” ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Tomomi Inada, dikutip kantor berita Reuters. Pangkalan Futenma dikelilingi oleh beberapa sekolah, rumah sakit, pertokoan, dan perumahan warga.

Masyarakat lokal sangat khawatir jika terjadi kecelakaan udara akibat aktivitas di pangkalan militer tersebut. Kejahatan yang dilakukan personil AS terhadap warga setempat juga memicu kemarahan publik. Dalam kejadian terbaru, pekan lalu pesawat militer MV-22 Osprey jatuh di lepas pantai Okinawa. Kecelakaan itu kembali memicu kemarahan warga lokal terhadap keberadaan pangkalan militer tersebut.

Onaga menegaskan, dia akan tetap menentang relokasi pangkalan ke wilayah sepi penduduk tersebut. Adapun, juru bicara militer AS belum mengeluarkan pernyataan tentang keputusan MA itu. Okinawa terletak sangat strategis di Laut China Timur, tempat pasukan dan pesawat AS dapat bereaksi cepat ketika terjadi konflik di Asia.

Pulau tersebut menjadi basis militer AS sejak akhir Perang Dunia II. Lebih dari 47.000 tentara AS berada di Okinawa sebagai bagian aliansi keamanan. September lalu pengadilan tinggi Jepang juga memutuskan bahwa sikap pemerintah pusat harus dihormati karena bertanggung jawab bagi pertahanan dan diplomasi Jepang.




Credit  sindonews.com