PM Belanda ke RI Bahas Kapal PD II Hilang? Ini Kata Menlu Retno

Menlu Retno Marsudi memberikan pernyataan pers di Kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (5/4). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte ke Indonesia.
Retno menjelaskan, Rutte akan menjalani berbagai kegiatan selama di Indonesia. Termasuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada Rabu 23 November. Pertemuan itu terkait pengembangan kerja sama ekonomi.

"Nah kedatangan atau kunjungan PM Belanda ini diikuti 3 menteri, termasuk menteri perdagangan dan kerja sama pembangunan, menteri yang bertanggung jawab di bidang infrastruktur, dan juga diikuti oleh sekitar 200 pengusaha. Jadi akan ada banyak kegiatan yang sifatnya bisnis. Sebagaimana diketahui Belanda salah satu mitra utama kita di Eropa," jelas Retno di Istana Negara, Senin (21/11/2016).
Peningkatan kerja sama ini sangat wajar bila melihat rekam jejak Indonesia dengan Belanda. Kemitraan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata sangat kuat.
Hubungan Indonesia dengan Belanda memang sedang diuji.
Belanda meminta tanggung jawab Indonesia atas hilangnya bangkai kapal perang dunia II milik Belanda di perairan laut Jawa. Hanya saja, Retno memastikan pertemuan ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi.
"Jadi fokus dari para pendamping yang akan ikut baik menteri, para pengusaha maka jelas bahwa fokus perhatian utama atau prioritas dari kunjungan ini adalah di bidang ekonomi. Ekonomi, investment dan pariwisata," imbuh Retno.
Dalam pertemuan ini juga akan didalami lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) yang sudah dijalankan pada 15 November. Dengan adanya lisensi ini, produk kayu asal Indonesia yang masuk wilayah ini Uni Eropa tidak lagi menjalani pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan di Eropa.
"Ini merupakan suatu nilai kompetitif yang dimiliki produk kayu Indonesia untuk masuk pasar Uni Eropa dan kita juga berpikir lebih jauh lagi, di saat standar Uni Eropa sudah kita bisa jalankan maka ini akan memudahkan kita melakukan ekspansi produk-produk serupa ke wilayah lain. Itu salah satu yang akan dibahas Presiden dengan PM," tutur Retno.

Credit  Liputan6.com

RI Siap Bantu Cari Kapal Perang Hilang Belanda di Laut Jawa

 

CB, Jakarta - Pada masa Perang Dunia II, Laut Jawa menjadi kuburan bagi tiga kapal perang Belanda; HNLMS Kortenaer, HNLMS De Ruyter, dan HNLMS Java.
Mereka karam usai diserang armada Kekaisaran Jepang. Tenggelamnya kapal Belanda pun menjadi pertanda kemenangan pasukan Jepang atas sekutu.

Berpuluh-puluh tahun setelah peristiwa ini, masalah baru muncul. Bangkai 3 kapal Belanda itu tidak pernah ditemukan.
Banyak spekulasi muncul. Termasuk bangkai tersebut dijual sebagai barang rongsokan oleh pihak tak bertanggungjawab.
Merespons dugaan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, pemerintah tak tinggal diam. Walau ada dugaan telah dijual sebagai barang rongsok, pencarian akan terus dilakukan.
"Akan ada investigasi di permasalahan tersebut. Kami berusaha mengatasi ini, tapi melihat laporannya dulu," papar Tata, di kantor Kemlu, Senin 21 November 2016.
"Kami bisa bekerja sama untuk membantu mencari. Namun, belum ada kesepakatan apapun untuk saat ini," tambah dia.

Laut sekitar Indonesia, Singapura dan Malaysia diketahui menjadi kuburan bagi lebih dari 100 kapal dan kapal selam yang tenggelam selama Perang Dunia II.
Selama bertahun-tahun, sejumlah pemulung dilaporkan diam-diam mengincar bangkai kapal yang tenggelam. Mencuri sejumlah bagiannya, termasuk baja, aluminium dan kuningan.

Credit  Liputan6.com

Terkuak, Misteri Kapal Selam Perang Dunia I yang Hilang

Kerjasama dengan kelompok-kelompok penyelam diharapkan membantu temuan lebih banyak lagi tempat-tempat tenggelamnya kapal-kapal. (Sumber Daily Mail)

CB, Schiermonnikoog - Terbaring di dasar laut selama kira-kira 100 tahun dan hampir terlupakan, kapal selam pertama milik Inggris yang pertama kali menembakkan torpedo dalam Perang Dunia I raib sejak 1916.
Baru-baru ini, para penyelam menemukan badan kapal selam HMS E5 dalam keadaan hampir utuh di lepas pantai Belanda setelah para penyelam sejenak meminta penghentian kesibukan lalu lalang kapal di perairan itu.

[bacajuga:Baca Juga](2654965 2654449 0)
Kapal selam yang diberi kode HMS E5 dibangun di Barrow-in-Furness dan memasuki dinas pada 1913. Kapal itu diduga menghantam ranjau ketika sedang menolong para awak kapal trawler yang tenggelam dekat Heligoland Bight pada 7 Maret 1916.
Dikutip dari Daily Mail pada Senin (21/11/2016), tempatnya kandas menjadi misteri hingga akhirnya seorang ahli arkeologi kelautan amatir mendapat izin untuk memeriksa suatu bangkai kapal di lepas pantai Schiermonnikoog, dekat perbatasan dengan Jerman.
Dalam keadaan diselimuti terumbu, terbuktilah bahwa bangkai itu adalah E5 yang memiliki panjang 54 meter. Lubang-lubang palka dalam keadaan terbuka, sehingga menjadi pertanda upaya sia-sia para awak untuk meloloskan diri.

Kerjasama dengan kelompok-kelompok penyelam diharapkan membantu temuan lebih banyak lagi tempat-tempat tenggelamnya kapal-kapal. (Sumber harwichanddovercourt.co.uk))

Menaranya masih memiliki tulisan 85 dan terkulai dekat dasar lautan. Tapi tak nampak kerusakan berarti, sehingga diduga kapal selam itu tenggelam bukan karena serangan musuh.
Remy Luttik, pemimpin tim penyelem Zeester,mengatakan, "Salah satu teka-teki sejarah kelautan di Laut Utara telah terkuak. Hasil temuan memberikan harapan kepada para kerabat yang kehilangan orang-orang yang dicintai."
Sementara itu, Martijn Manders, manajer program warisan kelautan untuk pemerintah Belanda, mengatakan ia berharap kerjasama dengan kelompok-kelompok penyelam membantu temuan lebih banyak lagi tempat-tempat tenggelamnya kapal-kapal.

Keluarga Awak Kapal

 

Salah satu awak kapal yang meninggal adalah Stoker Petty Officer (SPO) Francis Garratt Cowburn. Setiap tahun, cucunya yang bernama Malcolm Eckersley (80) bersama dengan para kerabatnya terus mengenang tenggelamnya kapal selam tersebut.
Putranya, Richard (51), pegawai dewan perizinan, mengetahui temuan bangkai kapal secara kebetulan melalui obrolan dengan rekannya yang menjadi penyelam laut dalam.
Richard, cicit dari Francis Garratt Cowburn, mengatakan, "Saya sukar percaya bahwa, setelah 1 abad, keluarga saya akhirnya bisa menutup suatu babak dalam kisah pengalaman Francis."
Pria dari Saddleworth, Greater Manchester itu melanjutkan, "Hal itu terus menjadi misteri keluarga, sekaligus sumber kesedihan dan intrik."
Stoker Cowburn lahir pada 1885 dan bergabung dengan Angkatan Laut Inggris pada 1905. Ia memasuki dinas sukarela di kapal selam pada 4 tahun kemudian.

Kerjasama dengan kelompok-kelompok penyelam diharapkan membantu temuan lebih banyak lagi tempat-tempat tenggelamnya kapal-kapal. (Sumber Daily Mail)

Daily Mail berhasil melacak beberapa kerabat lainnya, termasuk cucunya yang bernama Petty Officer Arthur Robert Owen (74), dari Battersea, South London.
Pensiunan pialang asuransi itu mengatakan, "Tak seorangpun tahu apa yang terjadi."
"Kakek saya bergabung dengan Angkatan Laut ketika masih berusia 12 tahun dan pindah dinas ke kapal selam karena bayarannya lebih tinggi daripada kapal permukaan. Luar biasa, kapalnya ditemukan 100 tahun kemudian."
Salah satu yang gugur saat itu adalah Engine Room Artificer (ERA) Cecil Rice (28), ayah bagi 2 anak di Peterborough. Putrinya, Mary, sekarang berusia 104 tahun dan tinggal di Amerika Serikat (AS).
Wendy Christensen (82), putri dari Norman, putra awak kapal itu, mengatakan tentang kakeknya, "Hingga sekarang, kami tidak punya kuburan lain selain lautan. Ada tugu peringatan di Chatham dan namanya tertulis di sana, jadi menakjubkan ketika tahu bahwa kapal selam itu akhirnya ditemukan."
Leading Seaman (LS) John 'Tommy' Bassett (33) telah melengkapi masa dinas 17 tahun di Angkatan Laut dan sudah bekerja sebagai pengantar pos di Walsall ketika dipanggil lagi sebagai cadangan, hanya 6 bulan setelah menikah.
Kata Anne Thorpe, sepupunya yang terus menyelidiki selama ini, "Ia tidak perlu berada di sana. Sungguh tragis. Sekarang semuanya terasa dekat setelah mengetahui di mana kapal selamnya terbaring."
"Ayah saya tidak pernah membicarakan apa yang telah terjadi, sehingga seperti misteri rasanya."

Credit  Liputan6.com

Sejarah Hari Ini: Penembakan John F Kennedy dan Gaun Jackie yang Berlumuran Darah

 

Presiden ke-35 AS, John Fitzgerald Kennedy bersama ibu negara Jacqueline Kennedy sesaat sebelum penembakan pada 22 November 1963.

 

CB, Pada hari ini tahun 1963, Presiden ke-35 AS, John Fitzgerald Kennedy ditembak hingga tewas. Ia dibunuh saat dalam perjalanan menuju Dallas, Texas. Ibu negara, Jacqueline yang jarang menemani suaminya bersafari politik berada di sisinya saat insiden.

Bersama Gubernur John Connally dan istrinya, mereka menyapa warga yang antusias dalam parade. Saat kendaraan mereka melewati Texas School Book Depository Building, Lee Harvey Oswald menembaknya tiga kali dari lantai enam.

Luka tembak itu berakibat fatal pada Kennedy, sementara Conally mengalami luka serius. Sekitar 30 menit kemudian di Dallas Parkland Hospital, Kennedy dinyatakan tewas di usianya yang ke-46.

Wakil Presiden Lyndon Johnson yang berjarak tiga mobil di belakangan Kennedy kemudian menggantikannya sebagai presiden ke-36. Sumpahnya sebagai pemimpin baru disaksikan 30 orang, termasuk Jacqueline yang masih mengenakan baju berlumuran darah suaminya.

Tersangka penembakan, Lee Harvey Osland adalah anggota marinir sejak 1956. Namun ia dipecat pada 1959 karena mencoba jadi warga Uni Soviet. Ia bekerja di Minsk dan menikahi perempuan Soviet.

Pada 1962, ia diizinkan kembali ke AS dengan istri dan anaknya. Ia pernah dituduh menembak seorang mantan jenderal militer AS Edwin Walker. Kurang dari satu jam setelah menembak Kennedy, Oswald menembak seorang polisi yang menginterogasinya.

Laporan Komisi Warren pada 1964 menyimpulkan Oswald bukan bagian dari konspirasi besar apa pun. Meski tampak seperti kesimpulan tegas, laporan itu gagal membungkam teori konspirasi yang merebak.

Pada 1978, House Select Committee menyimpulkan Kennedy mungkin dibunuh sebagai hasil dari konspirasi. Mungkin ada sejumlah penembak yang terlibat dan diorganisir oleh kriminal.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kemlu Diminta Panggil Dubes Myanmar Jelaskan Insiden Rohingya

 

Warga etnis Rohingya naik sepeda roda tiga di sebuah tempat pengungsian bagi orang-orang Rohingya luar Sittwe di negara bagian Rakhine, Myanmar 15 November 2016.

 

CB,‎ JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri Indonesia diminta segera memanggil Duta Besar Myanmar untuk menjelaskan informasi terkait insiden kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang bermukim di Myanmar. Hal ini karena menurut informasi yang beredar pembantaian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine tersebut semakin memburuk. Puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan junta militer Myanmar.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan berdasarkan info dari Kementerian Luar Negeri RI, situasi di sana memburuk. "Akan tetapi, kondisi faktual di lapangan masih belum bisa diverifikasi. Kita tahu, undang-undang di sana masih memberikan otoritas yang sangat kuat terhadap militer untuk mengendalikan keamanan, diplomat, dan juga relawan internasional," ujarnya, Senin (21/11) malam. Selain itu pihak junta juga senantiasa menutup akses media. Hal itulah yang membuat publik internasional sulit untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Sukamta secara langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tentang informasi ini. Sukamta mengapresiasi positif pihak Kemenlu yang aktif memantau perkembangan situasi di Muslim Rohingya di Rakhine. Sukamta juga akan meminta Menlu secepatnya memanggil Duta Besar Myanmar untuk klarifikasi.
Menurut dia, Dubes Myanmar dan Pemerintah Myanmar harus memahami bahwa situasi Muslim Rohingya menjadi perhatian serius Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. "Dan mungkin juga perlu memanggil duta besar Bangladesh di Jakarta untuk mendorong pemerintah Bangladesh agar mau menerima dan  menampung Muslim Rohingya yang terdampar di perbatasan Banglades,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR ini.

Komisi I DPR berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim pemerintah Myanmar. Tujuannya agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di Rakhine. Terlebih, ASEAN harus bersikap lebih tegas karena pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

DPR Desak Sikap Tegas Indonesia atas Kekerasan Terhadap Rohingya

Anak-anak mendaur ulang barang dari reruntuhan pasar yang dibakar di sebuah desa Rohingya luar Maugndaw di negara bagian Rakhine, Myanmar, 27 Oktober 2016. Gambar diambil tanggal 27 Oktober 2016.

 

CB,‎ JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas atas insiden kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang bertetangga dengan Myanmar dinilai harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional.

Rofi menilai hal yang terjadi di Myanmar tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana diketahui, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya di akhir 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya. "Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya,” ujarnya, Senin (21/11).

Tahun lalu, Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya, kata Rofi, pemerintah mengingatkan kembali komitmen negara tersebut. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya adalah mengenai pengungsi Rohingya. Saat itu, Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi terkait etnis Rohingya yang bersifat migrasi yang tidak terjadi secara umum (irregular migration).

Menurut dia, di zaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. "Sensitivitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap," kata Rofi.

Sebelumnya, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di wilayah utara Rakhine pada akhir pekan lalu. Insiden ini menewaskan, setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kemenlu Temui Dubes Myanmar Bahas Rohingya

Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi.

 

CB, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik Desra Percaya bertemu dengan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia pada Senin (21/11). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, hal itu dilakukan demi mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini etnis Rohingya yang dikabarkan menjadi sasaran kekejaman militer Myanmar.

"Tugas kita meminta klarifikasi mengenai kebenaran informasi-informasi tersebut," ucap Retno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/11).

Retno menegaskan, Indonesia terus mendorong perbaikan situasi di negara bagian Rakhine. Menurutnya, Indonesia sudah banyak melakukan upaya diplomasi untuk meningkatkan situasi keamanan dan kesejahteraan di Rakhine.

Retno menjelaskan, upaya diplomasi itu salah satu bentuknya, yakni menjalin kerja sama dengan Pemerintah Myanmar terkait isu yang berhubungan dengan demokrasi, hak asasi manusia, desentralisasi dan sebagainya.

"Kita sebenarnya hanya share informasi kita pernah menghadapi situasi yang juga sama dengan Myanmar tapi kita bisa kemudian mentransformasikan menjadi sebuah negara yang demokratis," ujar Retno.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan upaya membantu kehidupan etnis Rohingya yang mendiami Rakhine. Pemerintah Indonesia terlibat dalam pembangunan layanan pendidikan dan kesehatan di sana. Menurut Retno, sudah ada empat sekolah Indonesia yang berdiri di negara bagian Rakhine.

"Itu dilaksanakan oleh Indonesia bersama dengan beberapa LSM di sini untuk membantu membangun Rakhine yang inklusif," ujarnya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sikap PBNU terhadap Tragedi Muslim Rohingya

 

Etnis Rohingya ditangkap oleh tentara Myanmar dan kemudian dilepaskan, menunjukkan bekas luka di tangannya di sebuah desa Rohingya luar Maugndaw di negara bagian Rakhine, Myanmar 27 Oktober 2016. Gambar diambil 27 Oktober , 2016.

CB, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) angkat bicara perihal tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. Terlebih lagi, kebiadaban yang harus ditanggung Muslim Rohingya dilakukan terang-terangan oleh militer Myanmar. PBNU pun menegaskan tujuh pernyataan sikap berkaitan dengan kejadian tersebut.

Pertama,  mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Segala bentuk tindakan kekerasan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Kedua, Islam mengutuk kekerasan bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Umat Islam umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar.

Ketiga, mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni.

Keempat, mengajak seluruh umat di dunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan guna menciptakan perdamaian bagi segala bangsa.

Kelima, Nahdatul Ulama mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah konkret dalam peristiwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar.

Keenam, mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah nyata, khusunya pada pemerintah Myanmar, agar segera mengakui status kewarganegaraan Muslim Rohingnya.

Ketujuh, mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi guna terwujudnya penghormatan atas hak asasi manusia di Myanmar.

Adapun poin-poin pernyataan tersebut disusun oleh Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Katib Aam PBNU  Yahya C Staquf, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Trump Batalkan TPP

Foto: Stella Iowa City/Getty Images


Washington DC - Presiden baru terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan akan menarik rencana AS membuat kesepakatan Trans Pacific Partnership (TPP). Rencana ini akan dilakukan pada hari pertama dia masuk ke Gedung Putih.

Rencana Trump membatalkan TPP memang telah diungkapkan dalam kampanyenya.

"Saya telah meminta tim transisi untuk mengembangkan daftar aksi eksekutif yang bisa saya lakukan dalam hari pertama saya memerintah," kata Trump dalam sebuah video tentang prioritas 100 hari pertamanya, seperti dilansir dari AFP, Selasa (22/11/2016).

"Di bidang perdagangan, saya akan mengeluarkan notifikasi untuk menarik diri dari Trans Pacific Partnership, yang berpotensi menghancurkan negara kita. Namun kamu akan melakukan negosiasi secara adil, melakukan perjanjian perdagangan bilateral yang bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu industri di Amerika," tutur Trump.

Kerangka kerja sama perdagangan bebas TPP memang diinisiasi oleh Barack Obama. Pada KTT APEC 2011 di Honolili, Hawaii, Obama secara masif mempromosikan TPP. Beberapa negara anggota ASEAN yang telah menyatakan kesediaan bergabung dalam kerangka baru perdagangan bebas itu adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Vietnam. Indonesia lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam TPP, namun masih mempelajarinya.

"Kita kan masih pada tahap mempelajari, kita belum memutuskan untuk masuk, kita masih dalam tahap mempelajari. Kita lihat pemerintah sekarang ini di sana yang baru itu melakukan apa, diteruskan atau nggak," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, baru-baru ini.



Credit  finance.detik.com

Ini Pemberi Utang Terbesar ke Pemerintah RI

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Saat ini, Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Oktober 2016, utang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 727,2 triliun, turun dari akhir September 2016 yang sebesar Rp 738,89 triliun.

Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (22/10/2016).

6. Islamic Development Bank (IDB)

Per Oktober 2016, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 8,96 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 9 triliun. Persentasenya adalah 1,2% dari total utang luar negeri Indonesia.

5. Jerman

Hingga Oktober 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 19,42 triliun, turun tipis dari bulan sebelumnya Rp 19,63 triliun. Ini adalah 2,6% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

4. Prancis

Sampai Oktober 2016, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 23,3 triliun. Turun tipis dari bulan sebelumnya Rp 24,04 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,2% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

3. Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang dari ADB per Oktober 2016 adalah Rp 117,89 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 118,97 triliun. Jumlah ini adalah 16,2% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

2. Jepang

Negeri Matahari Terbit turun ke posisi kedua pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per Oktober 2016, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 216,57 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 225,95 triliun.

Utang tersebut mencapai 29,7% dari total pinjaman.

1. Bank Dunia

Bank Dunia kembali pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga akhir Oktober 2016 mencapai Rp 225,06 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 224,37 triliun.

Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 30,9% dari total utang luar negeri pemerintah.

Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini:

• Korea Selatan Rp 19,3 triliun
• China Rp 11,95 triliun
• Amerika Serikat (AS) Rp 9,37 triliun
• Australia Rp 7,35 triliun
• Spanyol Rp 3,52 triliun
• Rusia Rp 3,36 triliun
• Inggris Rp 2,15 triliun

Credit  finance.detik.com

Presiden Mesir 2 Kali Lolos dari Upaya Pembunuhan

 

Kantor Kejaksaan Kairo mengatakan, otoritas keamanan Mesir berhasil mengagalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Mesir, Abdel Fatah el-Sisi. Foto/Al Arabiya

 

KAIRO - Kantor Kejaksaan Kairo mengatakan, otoritas keamanan Mesir berhasil mengagalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Mesir, Abdel Fatah el-Sisi. Bukan hanya sekali, otoritas keamanan Mesir bahkan berhasil mengagalkan dua kali upaya pembunuhan terhadap pemimpin Mesir itu.

Pihak kejaksaan mengatakan, satu upaya pembunuhan terjadi di dalam negeri dan satu lainnya terjadi di luar wilayah Mesir. Upaya pembunuhan di luar negeri dilakukan saat Sisi melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

"Upaya pembunuhan di Saudi terjadi saat Sisi menjalankan ibadah Umrah beberapa waktu lalu. Upaya pembunuhan di Saudi direncanakan oleh dua pekerja di Clock Tower yang berada di Makkah," kata pihak Kejaksaan Kairo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (21/11).

"Usaha pembunuhan kedua dilakukan oleh sebuah kelompok yang beranggotakan tujuh orang, yang terdiri dari enam perwira militer Mesir yang telah dipecat dan seorang dokter gigi," sambung pernyataan itu.

Kejaksaan Kairo menambahkan, para pelaku, baik di Saudi ataupun di Mesir, saat ini sudah diamankan. Namun, sayangnya mereka enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai kapan upaya pembunuhan itu terjadi dan kapan para pelaku ditangkap.


Credit  Sindonews

Ratusan Anggota ISIS Rencanakan Pembunuhan Presiden Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menjadi sasaran pembunuhan ratusan anggota kelompok militan Sinai yang berafiliasi dengan kelompok ISIS. (Reuters/The Egyptian Presidency)

 

Jakarta, CB -- Ratusan orang diadili karena dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Selain Sisi, para militan radikal itu juga disebut berencana membunuh putra mahkota Arab Saudi dan melakukan serangan di Semenanjung Sinai.

Diberitakan AFP, Mesir mengadili 292 militan atas tuduhan perencanaan 17 operasi penyerangan, dua di antaranya adalah rencana pembunuhan Sisi, satu saat dia pergi haji ke Mekkah dan satu di Kairo.

Sebanyak 151 di antara tersangka saat ini telah berada di tahanan, sisanya diadili secara in absentia. Mereka adalah anggota kelompok militan "Negara Sinai" yang berafiliasi dengan ISIS di Suriah dan Irak.

Penyidik telah menginterogasi mereka selama lebih dari satu tahun, 66 di antaranya mengakui seluruh rencana tersebut.

Pemerintah Mesir tidak memberikan rincian soal rencana pembunuhan Sisi. Selain membunuh Sisi, tersangka juga merencanakan pembunuhan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Nayed di negara Teluk dan lima hakim di Mesir.

Penyidik menuding para tersangka telah menyerang pos pemeriksaan militer dan polisi di Sinai serta bertanggung jawab atas serangan pada Februari 2014 terhadap sebuah bus berisi turis Korea Selatan, menewaskan tiga orang.

Selain itu, militan Sinai juga disebut berada di balik serangan roket ke pesawat maskapai Rusia pada Oktober 2015 yang menewaskan 224 orang penumpang dan kru.



Credit  CNN Indonesia

Afghanistan Tuding Iran Dukung Taliban

 

Militer Afghanistan menuding Iran telah memberikan dukungan kepada Taliban. Foto/Istimewa

 

KABUL - Militer Afghanistan menuding Iran telah memberikan dukungan kepada Taliban. Menurut militer Afghanistan, Iran memberikan bantuan logisitik dan persenjataan kepada kelompok yang juga beroperasi di Pakistan itu.

Seorang pejabat militer Afghanistan mengatakan, selain memberikan senjata, Iran juga memberikan pelatihan kepada anggata Taliban. Pelatihan itu dilakukan di dalam negeri Iran.

Sementara itu, seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan kepada saluran media Jerman Deutsche Welle, Iran mulai terbuka mengenai dukungan mereka terhadap Taliban.

"Ini adalah pertama kalinya Iran telah mengaku mendukung Taliban. Di masa lalu, mereka selalu menyalahkan Pakistan untuk ini," kata pejabat itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (21/11).
Akhir bulan Oktober, seorang pemimpin Taliban dalam sebuah wawancara dengan media Arab Saudi mengungkapkan rincian hubungan kelompoknya dengan Iran.

"Gerakan ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari semua cara yang sah untuk mencapai kesepakatan regional sebagai bagian dari perang melawan invasi Amerika. Oleh karena itu, Imara memiliki jaringan dengan sejumlah besar negara-negara regional dan tetangga," katanya pada saat itu.


Credit  Sindonews

Negara Teluk Desak OKI Cabut Keanggotaan Iran

 

Dewan Hubungan Internasional Teluk (COGIR), meminta Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengeluarkan Iran sebagai anggota mereka. Foto/Istimewa

 

RIYADH - Dewan Hubungan Internasional Teluk (COGIR), meminta Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengeluarkan Iran sebagai anggota mereka. COGIR menyebut Iran sebagai salah satu negara sponsor terorisme.

"Kami meminta GCC agar mendesak OKI untuk mengeluarkan Iran, karena tindakan mereka yang merugikan terhadap persatuan dan solidaritas Islam dan mensponsori terorisme, serta mempromosikan sektarianisme," kata COGIR dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (21/11).

"Dorongan Teheran terhadap agen mereka di Yaman untuk menargetkan Makkah menunjukkan kepada dunia Muslim, kebencian negara tersebut terhadap situs suci Islam," sambungnya, merujuk pada pemberontak Houthi.

Bulan lalu, 11 negara menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang berisi peringatan mengenai tindakan negatif Iran di kawasan. Mereka mengatakan, tindakan Iran itu menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan.

Surat itu menyebutkan kebijakan ekspansionis Teheran, yang merupakan pelanggaran mencolok dari prinsip kedaulatan dan gangguan konstan dalam urusan internal negara-negara Arab.

Surat itu ditandatangani oleh duta besar PBB dari Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Uni Emirat Arab dan Yaman.


Credit  Sindonews

Turki Berniat Gabung Organisasi Pimpinan China-Rusia

 

Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pihaknya berencana untuk bergabung dengan SCO yang dipimpin oleh Rusia dan China, setelah terus menerus mendapat ketidakpastian dari UE. Foto/Reuters

 

ANKARA - Turki dilaporkan berencana untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) yang dipimpin oleh Rusia dan China, setelah terus menerus mendapat ketidakpastian dari Uni Eropa (UE). Rencana bergabungnya Turki ke SCO disampaikan langsung oleh Presiden Tayyip Erdogan.

Erdogan mengatakan, ia sudah membahas mengenai kemungkinan bergabungnya Turki ke SCO dengan Rusia dan Kazakhstan. Kedua negara tersebut, lanjut Erdogan, menyambut baik rencana bergabungnya Turki ke SCO.

"Pertama-tama, Turki harus merasa santai tentang UE dan tidak terpaku tentang bergabung dengan organisasi tersebut," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Senin (21/11).

"Beberapa orang mungkin mengkritik saya, tapi saya mengungkapkan pendapat saya. Sebagai contoh, saya telah mengatakan mengapa kita tidak bergabung saja dengan kelompok Sanghai 5?" sambungnya merujuk pada SCO.

Sebelum tahun 2001 SCO disebut sebagai Shanghai Five. Organisasi ini berganti nama menjadi SCO setelah Uzbekistan bergabungpada tahun 2001. Pakistan diberikan status keanggotaan awal tahun ini, bersama dengan saingannya, India. Islamabad dan Delhi diharapkan menjadi anggota penuh pada tahun 2017 setelah pertemuan SCO di Astana, Kazakhstan.


Credit  Sindonews

Erdogan Mengaku Kecewa dengan Pemerintahan Obama

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku kecewa dengan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Barack Obama. Foto/Reuters

 

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku kecewa dengan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Barack Obama. Kekecewaan Erdogan ini terkait dengan sikap AS yang sampai saat ini enggan mengekstradisi Fethullah Gulen.

"Apakah saya kecewa karena saya mengharapkan ini? Saya menjabat, baik sebagai Perdana Menteri dan Presiden Turki, dan setiap kali AS meminta ekstradisi orang-orang diduga teroris, saya menyerahkan mereka. Obama juga harus melakukannya dan menyerahkan orang itu (Gulen) kepada kami," kata Erdogan merujuk pada Gulen.

Seperti dilansir newsweek pada Senin (21/11), Erdogan mengatakan, penolakan Washington untuk memenuhi permintaan Turki memunculkan kecurigaan dalam pemerintah Turki, kalau AS memang melindungi Gulen.

"Mengapa dia (Gulen) masih berada di sana (AS)? Berikan dia ke saya atau keluarkan dia dari negara Anda. Ini adalah kelompok teror internasional. Selama Anda, saya mohon maaf mengatakan ini, melindungi dia, Turki dan persepsi bangsa Turki tidak akan berbeda jauh dengan apa yang saya pikirkan," sambungnya.

Dia juga menyatakan ketidakpuasan atas dukungan Washington untuk milisi Kurdi Suriah yang memerangi ISIS di Suriah utara. Turki khawatir, Kurdi yang mereka katakan terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), mungkin mencoba untuk merebut wilayah dan memperluas kehadirannya di sepanjang perbatasan antara Suriah dan Turki.

"Anda tidak bisa membela kelompok teroris hanya karena mereka berperang melawan ISIS. Semua kelompok teror adalah buruk dan kami akan melawan mereka semua. Kami belum memiliki kesepahaman dengan AS mengenai ini," tukasnya.




Credit  Sindonews

Putin: Rusia Akan Respons Ekspansi NATO

 

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, pihaknya akan memberikan respon yang sesuai terhadap ekspansi yang dilakukan NATO di kawasan Eropa timur. Foto/Reuters

 

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, pihaknya akan memberikan respon yang sesuai terhadap ekspansi yang dilakukan NATO di kawasan Eropa timur. Putin menyebut ekspansi itu mulai menimbulkan ancaman pada Rusia.

"Mengapa kita bereaksi terhadap ekspansi NATO secara emosional? Kami prihatin dengan pengambilan keputusan yang dilakukan NATO," kata Putin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (21/11).

NATO diketahui terus menambah jumlah pasukan mereka di negara-negara kawasan Eropa timur, yang berdekatan dengan Rusia. Bukan hanya menambahkan jumlah pasukan, NATO juga meningkatkan intensitas latihan gabungan di kawasan tersebut, khususnya di sekitar Laut Baltik.

Terbaru, sekitar 4.000 personel pasukan NATO yang berasal dari 11 negara melakukan latihan gabungan di wilayah Lithuania, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Latihan ini disebut sebagai Iron Sword dan merupakan latihan gabungan terbesar yang dilakukan di kawasan Baltik tahun ini.

Latihan perang tersebut dimaksudkan untuk menguji kemampuan negara-negara peserta latihan untuk secara cepat menyebarkan sejumlah besar tentara. Latihan tersebut akan digelar di dua lokasi yang berbeda di Lithuania.

Latihan perang ini diikuti oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Kanada, Polandia, Rumania, Slovenia, Luxemburg, dan tiga negara Baltik. Ini adalah pagelaran Iron Sword ketiga dan yang terbesar.


Credit  Sindonews

Merespons Rudal AS, Rusia Bakal Sebar S-400 dan Rudal Iskander

 

Sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia akan dikerahkan di Kaliningrad, Baltik, untuk merespons rudal AS yang ditempatkan di Eropa. Foto / REUTERS

 

MOSKOW - Rusia akan mengerahkan sistem rudal pertahanan anti-pesawat S-400 dan rudal Iskander di Kaliningrad. Rencana ini diungkap Kepala Komite Pertahahan Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Viktor Ozerov kepada RIA Novosti, Senin (21/11/2016).

Menurut Ozerov, rencana Rusia itu untuk merespons Amerika Serikat (AS) yang menyiapkan rudalnya di Eropa dengan dalih sebagai perlindungan.

“Untuk mengatasi ancaman ini, kami akan dipaksa untuk memperkuat pertahanan udara dan rudal kami di vektor barat akan disebarkan sebagai sarana tambahan untuk mempertahankan infrastruktur komando dan kontrol yang relevan,” kata Ozerov.

Menurut Ozerov, penguatan pertahanan di perbatasan barat Rusia itu dengan penyebaran sistem rudal pertahanan canggih S-400 dan sistem rudal balistik Iskander-M di kawasan Kaliningrad, Baltik. Sistem serupa juga akan disebar di distrik militer Barat dan Selatan.

”Kami menghadapi dua tugas utama, untuk menembus pertahanan udara (Barat) dan memastikan perlindungan dari kemungkinan serangan (dari negara-negara yang telah memungkinkan penyebaran rudal AS),” ujar politikus Rusia ini.

Meski demikian, militer maupun pemerintah Rusia belum mengkonfirmasi rencana penyebaran sistem rudal S-400 dan rudal Iskander di kawasan Kaliningrad seperti yang diungkap Ozerov.



Credit  Sindonews

Lambang Nazi Bermunculan di AS Pasca Kemenangan Trump

 

Sekitar 300 orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digagas oleh mantan personel Beastie Boys, Adam Horovitz. (AFP Photo/Getty Images/Spencer Platt)

 

Jakarta, CB -- Lambang Nazi bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat setelah Donald Trump menang dalam pemilihan umum presiden, termasuk di salah satu taman di Brooklyn.

Coretan swastika dengan tambahan tulisan "Go Trump!" di taman Brooklyn tersebut terlihat pada Sabtu (19/11) dan langsung mendapat sorotan luas. Pasalnya, taman itu dibuat khusus untuk mengenang mendiang Adam Yauch, personel Beastie Boys yang sangat peduli terhadap masalah hak asasi manusia.

Seorang mantan personel Beastie Boys, Adam Horovitz alias Ad-Rock, pun mengajak warga untuk ikut serta dalam unjuk rasa pada Minggu (20/11).

"Kebencian tidak mendapatkan tempat di Brooklyn, New York City, atau Amerika. Bergabung bersama kami pada Minggu untuk melawan pesan kebencian," kicau Horovitz melalui akun Twitter pribadinya, seperti dikutip AFP.

Sehari setelahnya, Minggu (20/11), sekitar 300 orang turun ke jalan untuk ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Menurut mereka, kemunculan lambang Nazi tersebut merupakan kejahatan kebencian yang terinspirasi dari kemenangan Trump.

Para pekerja kota terlihat mengecat ulang sudut Taman Adam Yauch itu guna menghapus coretan swastika tersebut. Para demonstran pun menaruh bunga, lambang hati, pesan kasih sayang, dan bendera Tibet untuk menghormati Yauch yang merupakan penganut ajaran Buddha.

Tak hanya warga, unjuk rasa tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat, seperti Gubernur New York, Andrew Cuomo, dan Wali Kota New York City, Bill de Blasio.

Mereka mengaku khawatir dengan merebaknya kejahatan kebencian semacam ini. Merujuk pada data lembaga pemerhati ekstremisme, SPLC, kejahatan serupa terjadi di berbagai penjuru AS setelah Trump menang.

Kedua pejabat dari Partai Demokrat ini pun mengumumkan serangkaian kebijakan yang akan mereka terapkan untuk melindungi target kejahatan kebencian, baik itu Muslim, Yahudi, imigran, atau kelompok minoritas seksual.

Sebelumnya, Cuomo sudah membangun jaringan komunikasi bantuan untuk menerima laporan dari korban kejahatan kebencian.

Dalam aksi tersebut, Cuomo mengumumkan bahwa jajaran pemerintahannya kini sedang membentuk satu unit kepolisian untuk mengatasi kejahatan kebencian semacam itu.

Selain itu, mereka juga akan menciptakan mekanisme penggalangan dana untuk membantu para imigran yang membutuhkan perlindungan hukum.




Credit  CNN Indonesia

Menag RI Ajak Umat Islam Lakukan Qunut Nazilah Demi Rohingya

 

Menteri Agama Lukman Hakim mengajak umat Islam di Indonesia melakukan doa khusus untuk keselamatan warga etnis Muslim Rohingya yang teraniaya di Myanmar. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

 

Jakarta, CB -- Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengajak umat Islam di Indonesia melakukan doa khusus untuk keselamatan warga etnis Muslim Rohingya yang teraniaya di Myanmar.

Ajakan ini disampaikan Lukman di tengah pembunuhan puluhan warga Rohingya di negara bagian Rakhine oleh militer Myanmar dan warga setempat. Menurut Lukman, doa dari umat Islam di Indonesia dilakukan agar Rohingya diberi kemudahan melalui cobaan tersebut.

"Saya imbau umat muslim melakukan qunut nazilah dan Salat Gaib, ini bentuk solidaritas umat Islam di Indonesia," kata Lukman saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Senin (21/11).

Qunut nazilah adalah salah satu praktik ibadah yang diselipkan di antara shalat wajib, dilakukan jika terjadi musibah besar. Sementara shalat gaib adalah bentuk shalat jenazah mendoakan umat Islam yang meninggal di tempat yang jauh.

Dilaporkan sekitar 70 warga Muslim Rohingya tewas dibantai tentara Myanmar di Rakhine, ratusan lainnya ditangkap. Lembaga HAM mengatakan tentara Myanmar membakar rumah warga Rohingya, menyiksa, membunuh dan memperkosa mereka.

Human Right Watch mengatakan ada lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa yang rata dengan tanah, dihancurkan oleh militer. Tentara Myanmar juga dikecam karena mengerahkan helikopter untuk menembaki warga.

Sedikitnya 30 ribu warga Rohingya kabur ke Bangladesh untuk menghindari pembunuhan. Aung San Suu Kyi, pemimpin bayangan serta peraih Nobel Perdamaian dikecam karena bungkam dan tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan.

Menag Lukman mengatakan pemerintah Indonesia telah pro-aktif membantu dan memfasilitasi umat muslim di Myanmar. Tak hanya aktif memberikan bantuan fasilitas bagi Rohingya, Lukman menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Myanmar terus menjalin forum untuk membahas nasib umat Muslim di sana.

"Pemerintah sudah aktif dalam perkembangan terakhitrdi Myanmar, bukan hanya bilateral tapi juga internasional," kata Lukman.



Credit  CNN Indonesia

RI Pantau Perkembangan Situasi Rohingya di Rakhine

Meski tak terdengar atau dipublikasikan kepada media, Retno memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk mengatasi hal ini. (Dok. Kemlu RI via @Portal_Kemlu_RI)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Rakhine, di mana bentrokan antara militer Myanmar dan etnis minoritas Muslim Rohingya terus terjadi selama sebulan belakangan.

"Kami memantau dari dekat semua perkembangan yang ada di Rakhine State. Kami juga menyampaikan concern terhadap situasi keamanan bahkan jatuh korban tentu kami sampaikan concern," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/11).

Rangkaian bentrokan ini bermula ketika pada 9 Oktober lalu terjadi serangan serempak di tiga daerah di Rakhine, menewaskan sembilan polisi. Serangkaian bentrokan kemudian terus terjadi. Militer Myanmar menuding, etnis Rohingya menyerang mereka terlebih dulu.

Pada Sabtu (12/11) saja, operasi militer di Rakhine menewaskan 19 warga Rohingya. Menurut data yang dilaporkan Reuters, jumlah korban hingga pekan lalu mencapai lebih dari 130 orang.

Bentrokan semacam ini kerap terjadi. Namun, bentrokan militer Myanmar dengan etnis Rohingya kali ini disebut sebagai yang terparah sejak aksi kekerasan sektarian oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu.

Selama ini, sebagian besar dari 1,1 juta total populasi Muslim Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan dan hidup dalam diskriminasi. Mereka ditolak karena dianggap pendatang dari Bangladesh. Rohingya sendiri merasa sudah menjadi bagian dari Myanmar karena mereka telah melahirkan beberapa generasi di sana.

Akibat diskriminasi ini, banyak orang Rohingya yang berupaya kabur. Ditolaknya para pengungsi Rohingya ini dari beberapa negara, menyebabkan mereka hidup terkatung-katung di laut. Sebagian dari mereka terdampar di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Retno enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, ia bersama jajaran akan mengklarifikasi dan memastikan kondisi pasti di sana terlebih dahulu sebelum berkomentar.

Meskipun tak terdengar atau dipublikasikan kepada media, Retno memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk mengatasi hal ini.

"Diplomasi kita jalan secara konsisten untuk membangun Rakhine state secara inklusif," katanya.

Selama ini, Indonesia sangat memperhatikan nasib pengungsi. Meskipun bukan pihak yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengungsi pada 1951, Indonesia kini menampung 13.700 imigran dari berbagai negara, 1.974 di antaranya merupakan Rohingya.

Indonesia juga menggagas beberapa pertemuan untuk menanggulangi gelombang pengungsi di kawasan, seperti Bali Process dan Jakarta Meeting.

Dalam Jakarta Meeting tahun lalu, para peserta membahas cara mengatasi akar masalah di negara asal guna mengurangi laju pengungsi yang biasanya kabur dari kampung halamannya untuk menghindari konflik, layaknya kaum Rohingya.

Credit  CNN Indonesia

Pembunuhan Rohingya, Tentara Tembak Dulu Baru Bertanya

Sedikitnya 70 warga Rohingya tewas terbunuh di negara bagian Rakhine dalam gelombang kekerasan baru terhadap etnis minoritas Muslim Myanmar itu. (Reuters/Soe Zeya Tun)

 

Jakarta, CB -- Sedikitnya 70 warga Rohingya tewas terbunuh di negara bagian Rakhine dalam gelombang kekerasan baru terhadap etnis minoritas Muslim Myanmar itu. Menurut pengamat, warga sipil Rohingya kembali menjadi sasaran kebengisan militer Myanmar yang memiliki catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia.

"Masalahnya, tentara Burma [Myanmar] memiliki catatan yang sangat buruk jika berhubungan dengan warga sipil. Mereka benar-benar menembak dulu, baru bertanya kemudian," kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia di lembaga HAM Human Right Watch (HRW), seperti dikutip CNN.

Pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi berdalih mengejar teroris saat menggelar operasi di desa-desa Rohingya di Rakhine. Namun kenyataannya, berbagai laporan kekerasan muncul, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran hingga perkosaan terhadap warga Rohingya dilakukan oleh tentara Myanmar.

Suu Kyi yang dilabeli sebagai tokoh demokrasi Myanmar hingga saat ini tidak terlihat batang hidungnya. Peraih Penghargaan Nobel Perdamaian ini bungkam dalam mengomentari kekerasan terhadap Rohingya.

Rohingya, warga yang tidak memiliki kewarganegaraan, menjadi target serangan militer setelah 300 orang bersenjata menyerang dan membunuh tentara dan polisi Myanmar. Pemerintah Suu Kyi tidak menyebut siapa pelakunya, namun PBB mengatakan bentrokan terjadi antara "organisasi etnis bersenjata" dengan militer.

Sejak saat itu, polisi dan tentara menutup wilayah Maungdauw di Rakhine dan Rohingya kena getahnya. Tentara menyisir desa-desa Rohingya yang diyakini tempat bersembunyi para penyerang aparat. Dalam penyisiran, pembunuhan dan penjarahan dilakukan militer terhadap etnis yang dijuluki "paling tertindas di dunia" itu.

HRW mencatat lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya rata dengan tanah. Bangunan-bangunan mereka dibakar, terlihat dari titik-titik api pada citra satelit pada beberapa desa. Militer juga mengerahkan helikopter untuk menembaki warga Rohingya di Rakhine.

"Mereka melakukan bumi-hangus. Militer memang berhak mencari siapa yang menyerang penjaga perbatasan, tapi ini sudah berlebihan," kata Robertson.

Menurut Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang juga mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, kekerasan terhadap Rohingya membuat negara itu "kembali tidak stabil dan menyebabkan pengungsi baru."

Gelombang kekerasan kali ini membuat 30 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Berbagai lembaga non-pemerintahan menyebut pemerintah melarang mereka masuk ke daerah konflik, informasi dari wilayah itu juga terbendung. Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar memperbolehkan masuk pelapor PBB untuk menyelidiki kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Ini benar-benar peningkatan kekerasan, dan dikombinasikan dengan melarang masuk semua orang ke wilayah itu.Membiarkan Militer Burma menyelidiki sendiri adalah jurus untuk menutupi [kejahatan]," lanjut Robertson.



Credit  CNN Indonesia

Lebih Dari 1.000 Rumah Warga Rohingya Rata Dengan Tanah

Dalam pengamatan citra satelit oleh lembaga Human Right Watch, rumah warga Rohingya yang hancur lebih banyak ketimbang yang diklaim pemerintah Myanmar. (AFP Photo/Ye Aung Thu)

 

Jakarta, CB -- Lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, rata dengan tanah. Laporan berdasarkan pengamatan satelit lembaga Human Right Watch ini mematahkan klaim pemerintah Myanmar soal dampak kekerasan terhadap Rohingya yang memuncak akhir tahun ini.

Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya, Senin (21/11), mengatakan setidaknya ada 1.250 bangunan milik warga Rohingya yang hancur akibat terbakar atau ambruk karena serangan militer atau warga di distrik Maungdauw, Rakhine, antara 10-18 November. Citra satelit juga menunjukkan titik api yang masih menyala di beberapa desa distrik tersebut selama beberapa hari dari 12-15 November lalu.

Jumlah rumah warga Rohingya yang hancur ini bertentangan dengan klaim pemerintah yang mengatakan "hanya" ada 300 bangunan yang dirusak. HRW mendesak pemerintah Myanmar segera bergerak untuk menyelidiki serangan terhadap warga Rohingya, ketimbang hanya membela diri dan menuding "teroris" berada di balik serangan itu.

"Daripada merespons dengan tudingan gaya zaman militer dan membantahnya, pemerintah seharusnya melihat faktanya. Citra satelit yang mengkhawatirkan ini menunjukkan kehancuran desa-desa Rohingya jauh lebih buruk dibanding yang diakui pemerintah," kata Brad Adams, direktur Asia untuk HRW.

Kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar kembali memuncak setelah terjadi serangan terhadap pos polisi pada 9 Oktober lalu, menewaskan sembilan aparat. Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu, namun belum ada bukti yang jelas soal tuduhan tersebut.

Myanmar kemudian menjadikan distrik Maungdaw sebagai "zona operasi militer" dengan menerapkan penggeledahan, jam malam dan pembatasan pergerakan warga. Dalam operasi ini, dilaporkan 70 warga Rohingya tewas terbunuh, lebih dari 400 orang ditahan.

Tentara juga dituding melakukan pelanggaran HAM dengan menjarah, membakar rumah, menyiksa dan memperkosa warga Rohingya. Menurut laporan PBB, lebih dari 30 ribu warga Rohingya kehilangan tempat tinggal. Mereka kemudian mencoba kabur ke Bangladesh, tapi tidak diperbolehkan melintas.

Pemerintahan Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi membantah terjadinya pelanggaran HAM. Namun mereka juga tidak memperbolehkan penyidik internasional dan jurnalis untuk memasuki wilayah Rohingya yang hancur. Selain itu, lembaga bantuan kemanusiaan juga terhambat memasuki daerah tersebut karena dicegah pemerintah.

Rohingya adalah warga minoritas Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka karena dianggap keturunan Bangladesh, kendati telah tinggal beberapa generasi di negara itu. Pemerintah Bangladesh juga menolak mengakui mereka, membuat Rohingya terombang-ambing tanpa status.

PBB menjuluki Rohingya sebagai masyarakat paling tertindas di dunia. Tahun 2012, lebih dari 100 warga Rohingya tewas dibunuh oleh kelompok Buddha radikal pimpinan biksu Wirathu.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mendesak pemerintah Suu Kyi untuk segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee menyayangkan kekerasan terhadap Rohingya selalu dibekingi oleh militer.

"Aparat keamanan seharusnya tidak diberikan katebelece (surat sakti) untuk meningkatkan operasi mereka," kata Lee dalam pernyataannya, dikutip AFP.

Credit  CNN Indonesia

Tentara Myanmar Dituding Perkosa Puluhan Wanita Rohingya

Ilustrasi wanita Rohingya. (Reuters/Beawiharta)

 

Jakarta, CB -- Puluhan wanita dari etnis Muslim Rohingya mengaku telah menjadi sasaran kekerasan dan perkosaan tentara Myanmar yang menyerbu desa mereka. Pengakuan ini kian menambah derita etnis Rohingya yang telah dijuluki "paling tertindas di dunia ini".

Pengakuan ini disampaikan oleh delapan wanita Rohingya dari desa U Shey Kya di negara bagian Rakhine yang diberitakan Reuters, Jumat (28/9). Mereka mengatakan, tentara Myanmar menyerbu desa mereka, masuk ke rumah-rumah warga, menjarah harta benda dan memperkosa para wanita di bawah todongan senjata.

Militer memang telah diturunkan ke Maungdauw sejak 9 Oktober, dengan alasan memburu kelompok militan Rohingya yang diduga terlibat pembunuhan sembilan polisi dan lima tentara serta mencuri senjata.

Kepada Reuters, wanita berusia 40 tahun dari U Shey Kya mengatakan empat tentara telah memperkosanya dan menyerang putrinya yang berusia 15 tahun. Perhiasan dan uang miliknya juga dijarah.

"Mereka membawa saya masuk ke dalam rumah. Mereka merobek pakaian saya dan melepas kerudung saya," kata ibu dua anak ini saat diwawancara Reuters di luar rumahnya.

"Dua pria mencengkeram saya, setiap orangnya memegang satu tangan saya, seorang lagi memegang rambut saya dan memperkosa saya," lanjut dia lagi.

Juru bicara Presiden Myanmar Htin Kyaw, Zaw Htay, membantah pengakuan tersebut. Htay bahkan menelepon komandan militer di Maungdaw yang membenarkan ada penyerbuan pada 19 Oktober, namun membantah adanya perkosaan.

"Tidak logis memperkosa di tengah desa yang berisi 800 rumah, tempat pemberontak bersembunyi," ujar Htay.

Pihak militer tidak merespons permintaan konfirmasi dari Reuters.

Warga desa yang didatangi Reuters membenarkan terjadinya perkosaan dan perusakan properti oleh tentara. Beberapa rumah terlihat terbakar di desa itu. Menurut warga, tentara melakukan "operasi pembersihan."

Wanita Rohingya lainnya yang berusia 30 tahun juga mengaku diperkosa oleh tentara Myanmar.

"Mereka mengatakan kepada saya, 'Kami akan membunuhmu. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal di negara ini," kata dia.

Wanita ini mengatakan tentara menjarah emas, uang dan harta bendanya yang lain. Selain itu tentara juga memasukkan pasir di tempat penampungan beras di rumahnya.

"Kami tidak bisa pindah ke desa lain untuk berobat. Saya tidak punya pakaian atau makanan untuk dimakan. Semuanya dihancurkan. Saya merasa malu dan takut," kata wanita lainnya berusia 32 tahun.

Rohingya hidup menderita di Myanmar karena mereka tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah. Sebagai warga yang diabaikan, Muslim Rohingya tidak bisa menempuh pendidikan, mendapat pekerjaan atau kebutuhan medis.

Mereka juga kerap terlibat bentrok dengan umat Buddha Rakhine. Ratusan ribu di antara mereka kabur ke luar negeri dengan perahu-perahu seadanya, beberapa terdampar di Aceh tahun lalu.



Credit  CNN Indonesia

Bentrok dengan Militer, Warga Rohingya Lari ke Bangladesh

Ratusan Muslim Rohingya mencoba melarikan diri dari Myanmar menyusul rangkaian bentrokan yang kian memburuk sejak awal Oktober lalu (Foto: olivia harris)

 

Jakarta, CB -- Ratusan Muslim Rohingya mencoba melarikan diri dari Myanmar menyusul serangkaian bentrokan dengan pasukan militer di Rakhine utara, Myanmar, pada akhir pekan lalu. Berdasarkan data dari militer Myanmar, bentrokan ini telah menewaskan 130 orang.

Bentrokan ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan sektarian oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu, yang menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Etnis Rohingya selama ini dilaporkan menghadapi diskriminasi dan kekerasan karena tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya merupakan imigran ilegal dari Bangladesh.

Reuters melaporkan, sejumlah warga Rohingya langsung ditembak mati saat mereka mencoba menyebrangi Sungai Naaf, sungai yang memisahkan wilayah Myanmar dengan Bangladesh. Sementara itu, sebagian warga Rohingya lainnya yang berupaya mencapai perbatasan menggunakan perahu ditolak oleh penjaga perbatasan Bangladesh, sehingga mereka diperkirakan akan terombang-ambing di laut.

"Pada Selasa pagi, 86 warga Rohingya termasuk 40 wanita dan 25 anak-anak dicegat oleh penjaga perbatasan Bangladesh (BGB) di titik perbatasan Teknaf," ucap Letnan Kolonel Anwarul Azim, komandan sektor Cox Bazar di Bangladesh Timur.

"Seluruhnya berupaya masuk ke Bangladesh dengan menggunakan dua perahu. Tentara Bangladesh telah meningkatkan patroli dan pasukan untuk memastikan keamanan di perbatasan," kata Anwarul menambahkan.

Empat etnis Rohingya yang dihubungi oleh Reuters membenarkan adanya upaya penembakan pada etnis Rohingya saat menyebrangi perbatasan untuk melarikan diri dari Myanmar.

Menurut pemimpin komunitas Rohingya yang menolak identitasnya dipublikasikan, sekitar 72 etnis Rohingya tewas terbunuh di tepi Sungai Naaf. Ia mengatakan, militer Myanmar menembaki kerumunan etnis Rohingya yang berusaha kabur secara membabi-buta.

"Banyak mayat yang mengambang di laut," ucap salah satu pria yang berasal dari Maungdaw. Ia menyebutkan sebagian kaum perempuan dan anak-anak Rohingya yang berasal dari 10 desa di sana berupaya menyebrangi perbatasan. Sebagian dari mereka terbunuh saat berusaha mencapai perahu.

Tentara Myanmar telah melakukan operasi pembersihan dengan memperketat pengawasan di utara Rakhine, wilayah yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, sejak bentrokan pada 9 Oktober lalu. Bentrokan itu menewaskan sembilan polisi Myanmar dan melukai lima lainnya.

Berdasarkan perhitungan Reuters, bentrokan ini telah menewaskan 102 terduga militan dan 32 polisi.

Dalam insiden itu, puluhan senjata dan lebih dari 10 ribu amunisi dicuri dari polisi perbatasan. Pihak berwenang Myanmar meyakini etnis Rohingya yang memantik bentrokan tersebut.

Petugas kemanusiaan serta pihak berwenang Bangladesh memperkirakan sekitar 500 warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak bentrokan awal Oktober lalu itu. Kini, para pengungsi Rohingya untuk sementara terpaksa tinggal di empat kamp penampungan yang terletak di perbatasan Bangladesh.

Namun, pengamanan militer Myanmar yang ketat di wilayah itu juga menghambat pengiriman bantuan, seperti pasokan makanan dan obat-obatan.

Sumber dari Reuters mengatakan, kecil kemungkinan kelompok Rohingya itu kembali ke desa-desa mereka di Myanmar.

Penduduk dan para aktivis HAM menduga, pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga Rohingya. Dugaan ini diperkuat dengan citra satelit yang menunjukan kerusakan yang meluas di desa-desa yang dihuni etnis Rohingya, termasuk pembakaran sekitar 430 rumah warga.

Publik internasional telah menyarankan pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan independen terkait konflik kemanusiaan yang mendera etnis Rohingya. Namun, alih-alih menyelesaikan insiden kemanusian ini, pemerintah malah memperingatkan warganya akan adanya dugaan "pengalihan persepsi publik" yang dilakukan oleh "kelompok militan yang berbasis di Rakhine."

"Kelompok militan memanfaatkan negara sebagai dasar untuk menyebabkan kerusuhan dan kekacauan demi mendapat perhatian internasional untuk menekan Myanmar," ucap Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar Aye Aye Soe.

Menteri Urusan Perbatasan negara bagian Rakhine, Kolonel Htain Lin, menolak memberi komentar terkait situasi ini. Kepala Kepolisian Maungdaw, Mayor Kyaw Mya Win berkata, warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah mencoba menyerang anggota militer di sana.

"Penduduk desa di Rakhine (yang sebagian besar merupakan etnis Rohingya) telah menjadi pemberontak, termasuk para penduduk perempuan di sana," ucap Kyaw.



Credit  CNN Indonesia

68.500 orang mengungsi karena operasi militer di Mosul

 

Para pengungsi yang meninggalkan Hammam al-Alil, selatan Mosul, pergi menuju ke wilayah yang lebih aman, Irak, Minggu (6/11/2016). (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

 

New York (CB) - Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Kemanusiaan menyatakan bahwa hingga Minggu (20/11) ada 68.500 orang yang harus mengungsi karena operasi militer untuk merebut kembali Kota Mosul di Irak.

Itu adalah lonjakan dari hampir 60.000 orang pada tiga hari sebelumnya, kata Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/11).

"Penilaian kesehatan yang dilakukan di Kamp Zelikan, timur-laut Mosul, menunjukkan kebutuhan luas dan mendesak akan bantuan psikologis di kalangan keluarga yang mengungsi, dengan hampir tiga-perempat orang yang diwawancarai menyampaikan tingkat tekanan sangat kuat," kata Dujarric.

Pada 14-20 November, ia menjelaskan, dukungan psikososial telah diberikan kepada lebih dari 1.000 perempuan dan lebih dari 160 lelaki yang terdampak konflik Mosul.

Hampir 1.200 anak lelaki dan hampir 1.100 anak perempuan menerima bantuan psikologis pertama di ruang ramah anak, katanya sebagaimana diberitakan Xinhua.

Mitra kemanusiaan juga berusaha memperoleh dana untuk Rencana Tanggap Kemanusiaan Irak 2016 yang diluncurkan pada Januari. Rencana itu memerlukan 861 juta dolar AS untuk mendukung 7,3 juta warga Irak yang rentan di seluruh negeri tersebut.

Setakat ini, 69 persen keperluan itu telah diterima, kata Dujarric.

Pada 17 Oktober, Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi --yang juga adalah Panglima Pasukan Irak, mengumumkan dimulainya operasi besar untuk merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua di negeri tersebut yang kubu utama terakhir ISIS di Irak.

Mosul, sekitar 400 kilometer di sebelah utara Ibu Kota Irak, Baghdad, telah dikuasai ISIS sejak Juni 2014, ketika pasukan pemerintah Irak meninggalkan senjata mereka dan menyelamatkan diri, sehingga memungkinkan petempur ISIS merebut kendali atas banyak wilayah Irak Barat dan Utara.

Credit  ANTARA News

Pasukan Irak rebut enam desa dari ISIS di sekitar Mosul

 

Pasukan khusus Irak mengikuti operasi memerangi militan ISIS di Kokjali, Mosul, Irak, Rabu (2/11/2016). (REUTERS/Thaier Al-Sudaini )

 

Mosul (CB) - Pasukan keamanan Irak pada Senin (21/11) berhasil merebut kembali enam desa di tenggara dan utara kota Mosul sementara pasukan khusus melanjutkan pertempuran melawan ISIS untuk membersihkan daerah-daerah yang sebelumnya dibebaskan dari militan kelompok ekstrem tersebut di bagian timur kota menurut seorang sumber keamanan.

Tentara Divisi Lapis Baja ke-9 melanjutkan pergerakan menuju Mosul dan berhasil membebaskan desa al-Salamiyah, al-Hmeirah dan Twajnah al-Jadida yang berada sekitar 20 kilometer di tenggara Mosul setelah bentrok sporadis dengan militan ISIS menurut pernyataan Komando Operasi Gabungan (Joint Operations Command/JOC).

Di utara Mosul, Divisi Lapis Baja ke-9 dan sekutunya dari unit paramiliter Sunni membebaskan desa al-Abbasiyah, Ortta-Kharab dan al-Salam setelah pertempuran sengit dengan militan ISIS, membawa pasukan lebih dekat ke tepi utara Mosul menurut JOC.

Pasukan keamanan telah bertempur untuk mendesak masuk ke sisi timur kota, yang oleh warga setempat disebut tepi kiri Sungai Tigris, tapi menghadapi perlawanan militan, yang sering kali bertempur dalam kelompok-kelompok kecil yang menyusup di belakang pergerakan pasukan Counter Terorism Service (CTS) lewat terowongan-terowongan atau menyelinap melalui lusinan rumah dan bangunan.

Pasukan dan ahli peledak juga meledakkan puluhan bom yang ditanam sebelumnya oleh militan ekstremis di daerah-daerah yang telah dibebaskan dari ISIS.

Setelah lebih dari sebulan operasi militer melawan militan ISIS di dalam Mosul, hampir 65.000 warga sipil meninggalkan rumah mereka dan jumlahnya bertambah setiap hari menurut Kementerian Migrasi dan Pengungsi Irak.

Perdana Menteri Haider al-Abadi pada 17 Oktober mengumumkan serangan besar untuk merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua di Irak, dari ISIS.

Sejak itu, pasukan keamanan Irak beringsut ke pinggir timur Mosul dan bergerak maju melalui rute lain di sekitar kota itu.

Awal bulan ini, ratusan komando CTS dan tentara Irak membuat kemajuan signifikan di sisi timur Mosul dan berhasil merebut kembali 10 lebih distrik dari sekitar 60 distrik di kedua sisi kota.

Mosul, sekitar 400 kilometer utara ibu kota Irak, Baghdad, telah jatuh ke kendali ISIS sejak Juni 2014, ketika pasukan pemerintah Irak meletakkan senjata mereka dan lari, memungkinkan ISIS mengambil alih wilayah bagian utara dan barat Irak menurut warta kantor berita Xinhua.





Credit  ANTARA News

Militer China tingkatkan kesiagaan usai pertempuran di Myanmar

 

Shanghai, China (CB) - China mengatakan angkatan bersenjatanya dalam kondisi siaga tinggi usai kelompok bersenjata di Myanmar menyerang pos militer dan kepolisian yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara pada akhir pekan lalu.

Beijing juga berkomitmen untuk melindungi warga dan wilayahnya. Informasi resmi dari Kantor Berita Xinhua pada Minggu yang dikutip Reuters menyebutkan, tiga kelompok bersenjata secara bersamaan menyerang pos keamanan di kota perbatasan Muse dan Kutkai di negara bagian Shan, wilayah Timur Laut Myanmar pada hari itu.

Xinhua, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, pada peristiwa tersebut ada korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil namun tidak ada penjelasan rinci lainnya.

Dalam sebuah pernyataan di lamannya, Kementerian Pertahanan China menyampaikan bahwa pihaknya berharap ketenangan dan sikap menahan diri harus dilakukan untuk menghindari eskalasi yang makin tinggi.

"Militer China dalam status siaga tinggi dan akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kemakmuran negara, serta melindungi nyawa dan harta warga negara China yang hidup di sepanjang perbatasan," pernyataan kementerian menyebutkan.

Selama puluhan tahun ribuan orang telah mengungsi akibat pertempuran yang melibatkan militer Myanmar dan kelompok etnis bersenjata di negara bagian Shan, yang merupakan rumah bagi sejumlah besar kelompok yang beroperasi dekat dengan perbatasan China dan Thailand.



Credit  ANTARA News

Bentrokan sengit terjadi di Myanmar Utara

 

Yangon (CB) - Bentrokan sengit antara pasukan pemerintah Myanmar dan kelompok suku bersenjata terjadi di dekat Zona Perdagangan Perbatasan Mile Muse Ke-105, Negara Bagian Shan, Myanmar utara, Minggu pagi, dan mengakibatkan beberapa orang cedera menurut sumber-sumber setempat.

Baku-tembak tiga jam yang katanya melibatkan Tentara Kemerdekaan Kachin (Kachin Independence Army/ KIA) dan Tentara Pembebasan Nasioanl Ta-ang (Ta-ang National Liberation Army/TNLA) meletus pada pukul 06.30 setempat.

Kantor polisi diserang dan satu jembatan penting dirusak dalam bentrokan tersebut.

Beberapa truk barang juga dirusak, dan jalan utama menuju Zona Perdagangan Perbatasan dilaporkan telah ditutup menurut warta kantor berita Xinhua.


Credit  ANTARA News

Delapan tewas akibat bentrok di Myanmar

 

Yangon (CB) - Delapan orang tewas akibat bentrokan yang terjadi di kota bagian utara Myanmar di wilayah yang berbatasan dengan China, daerah yang telah lama didera pemberontakan etnis.

Bentrokan itu menghembus harapan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi untuk menempa kesepakatan damai nasional setelah bertahun-tahun perang di banyak wilayah perbatasan yang dihuni etnis minoritas.

Warga lokal di kota kecil Muse, yang menjadi sarang penyelundupan, melaporkan bahwa pertempuran dimulai pada pagi hari.

"Orang-orang dari pos pemeriksaan perbatasan sekarang melarikan diri ke Muse karena pertempuran sengit di sana," kata Aye Aye, seorang warga kota, kepada kantor berita AFP.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, kantor Suu Kyi mengatakan delapan orang tewas dalam pertempuran itu, satu tentara, tiga petugas polisi, satu gerilyawan pro-pemerintah dan tiga warga sipil.

Seorang petugas medis di Muse mengatakan kepada AFP bahwa dua warga sipil tewas akibat luka tembak.

Pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok Tentara Independen Kachin (Kachin Independence Army/KIA) di negara bagian Kachin, yang berkobar kembali pada 2011 setelah runtuhnya gencatan senjata 17 tahun, menyebabkan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal dan meluas ke beberapa bagian wilayah negara bagian tetangga Shan.

Muse berada di utara Shan, tidak jauh dari Kachin, dan terpisah dari China oleh satu sungai. Dua perwakilan pemberontak mengonfirmasi pasukan mereka terlibat dalam bentrok itu.

"Kami bertempur bersama dengan sekutu kami dari kelompok bersenjata etnis," kata Khine Thu Kha, dari Arakan Army, kepada AFP.

Pemberontak menyatakan kelompok yang terlibat meliputi KIA, Arakan Army, Ta'ang National Liberation Army dan Myanmar National Democratic Alliance Army.

Salah satu prioritas Suu Kyi adalah kesepakatan damai dengan kelompok-kelompok minoritas bersenjata di negaranya.

Namun pertempuran yang berlanjut di negara bagian Kachin dan Shan membayangi pembicaraan damai dan diperkirakan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengakhiri konflik rumit itu.

Credit  ANTARA News