Pentagon: Kesepakatan Suriah Tak Ubah Hubungan AS-Rusia

Pentagon menuturkan bahwa kesepakatan antara AS dan Rusia soal gencatan senjata di Suriah, tidak akan mengubah hubungan kedua negara. (Istimewa)

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menuturkan bahwa kesepakatan antara AS dan Rusia soal gencatan senjata di Suriah, tidak akan mengubah hubungan kedua negara. Terlebih perubahan di bidang militer.

Sekretaris pers Pentagon, Peter Cook menyatakan, tidak akan ada kerjasama militer antara AS dan Rusia, walaupun kedua negara sudah memiliki satu pemikiran soal konflik yang terjadi di Suriah.

"Kami jelas mendukung apa yang Menteri Luar Negeri John Kerry lakukan, upaya untuk mencoba dan membawa perubahan untuk menghapus penderitaan masyarakat Suriah. Tapi, kami tidak mengantisipasi adanya kerjasama militer lebih lanjut dengan Rusia," kata Cook, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/2).

Sementara itu, ketika ditanya tentang hubungan militer AS dengan fasilitas monitoring Rusia yang mulai beroperasi kemarin di pangkalan udara Hmeimim di Suriah, Cook menuturkan tidak memiliki informasi apapun tentang hal itu.

"Saya tidak mengetahui adanya komunikasi dalam bentuk apapun dengan Rusia dalam hal ini," pungkasnya,

Gencatan damai Suriah sendiri rencanaya akan mulai digelar pada tanggal 27 Februari mendatang. Kesepakatan gencatan senjata ini akhirnya dicapai setelah terjadi serangkaian pembicaraan antara pejabat Rusia dan AS.

Credit  Sindonews

Putin-Assad Sepakat Soal Gencatan Senjata

Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat upaya gencatan damai di Suriah, dan juga upaya untuk melawan kelompok teror (Istimewa)

MOSKOW - Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat upaya gencatan damai di Suriah, dan juga upaya untuk melawan kelompok teror tersebut. Kesepakatan itu tercapai kala keduanya melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon.

Dalam pembicaraan tersebut, Assad mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan gencatan senjata, sesuai dengan apa yang dideklarasikan oleh Rusia dan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Ini adalah penegaskan kembali, setelah sebelumnya Kementerian Luar Negeri  Suriah mengumumkan, bahwa pemerintah Suriah setuju untuk melaksanakan gencatan senjata dalam rangka penghentian permusuhan yang telah disepakati oleh AS dan Rusia.

Kedua Kepala Negara itu juga sepakat bahwa upaya melawan terorisme di Suriah tidak boleh dihentikan, walaupun gencatan senjata sudah dicapai di Suriah.

"Putin dan Assad, yang mengadakan percakapan telepon, menekankan pentingnya lanjutan perang tanpa kompromi ISIS, al-Nusra dan kelompok militan lainnya yang termasuk dalam daftar teroris di Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (24/2).

Namun, sayangnya, selain ISIS dan al-Nusra, Kremlin tidak menyebutkan kelompok lagi di Suriah yang masuk kedalam daftar teroris di DK PBB.


Credit  Sindonews

Rusia Tak Tahu Soal Rencana Cadangan AS di Suriah

Rusia ternyata tidak mengetahui mengenai rencana cadangan yang disiapkan Amerika Serikat (AS) di Suriah. (Istimewa)

MOSKOW -  Rusia ternyata tidak mengetahui mengenai rencana cadangan yang disiapkan Amerika Serikat (AS) di Suriah. Menurut Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, rencana itu disiapkan sebagai persiapan jika gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah tidak berjalan sesuai rencana.

"Pihak Rusia tidak mengetahui adanya rencana cadangan yang dibicarakan oleh AS. Pekerjaan intensif pada pernyataan itu dilakukan, dan perlu untuk mengerahkan semua usaha dalam implementasi praktis," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Itar-tass pada Rabu (24/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kerry menuturkan, AS memiliki rencana cadangan di Suriah, dan rencana tersebut saat ini sedang dalam proses pematangan oleh pihaknya. 

"Ada diskusi signifikan yang terjadi sekarang tentang rencana cadangan dalam hal bahwa kita tidak berhasil membawa negosiasi damai kembali ke atas meja," kata politisi senior AS tersebut.

Alasan di balik adanya rencana cadangan itu adalah, AS memiliki sedikit rasa pesimis, bukan hanya pada gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah akan berjalan sesuai rencana, tetapi juga sikap Rusia. Namun, Kerry masih enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencanan cadangan tersebut.

Credit  Sindonews

Kerry: Soal Suriah, AS Tak Akan Bergantung pada Rusia

Kerry menyebut AS sudah memiliki rencana cadangan jika gencatan senjata dan transisi politik di Suriah akhirnya gagal. (Reuters)

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengatakan, peran Rusia sangat penting dan vital di Suriah, tapi AS tidak akan bergantung pada hal itu. Dirinya menyebut AS sudah memiliki rencana cadangan jika gencatan senjata dan transisi politik di Suriah akhirnya gagal.

"Ada diskusi signifikan yang terjadi sekarang tentang Rencana B dalam hal bahwa kita tidak berhasil membawa negosiasi damai kembali ke atas meja," kata Kerry, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (24/2).

Kerry menuturkan alasan mengapa pihaknya menyiapkan rencana cadangan untuk Suriah. Dirinya menyebut ada sedikit rasa pesimis, bukan hanya pada gencatan senjata dan proses perdamaian di Suriah akan berjalan sesuai rencana, tetapi juga sikap Rusia.

"Saya tidak akan menjamin untuk ini. Saya tidak akan mengatakan proses ini akan bekerja, karena saya tidak tahu. Tapi saya tahu, bahwa ini adalah cara terbaik untuk mencoba mengakhiri perang dan ini adalah satu-satunya alternatif yang tersedia bagi kita jika memang kita akan memiliki penyelesaian politik, "kata Kerry.

Namun, dengan semua pesimisme terhadap Rusia, Kerry menyebut bahwa peran Negeri Beruang Merah itu dalam beberapa pekan terakhir sangatlah besar. Tanpa kehadiran Rusia, gencatan senjata di Suriah mungkin tidak akan pernah tercapai.

"Tanpa kerjasama Rusia, saya tidak yakin kita akan mampu mencapai kesepakatan yang kita miliki sekarang atau setidaknya mendapatkan bantuan kemanusiaan," kata Kerry.
 
"Pada hari-hari terakhir, Rusia telah mengirim utusan khusus ke Suriah untuk berbicara dengan rezim Bashar Assad dan memastikan bahwa mereka berada dalam perjanjian untuk bergerak maju dalam proses demokrasi serta menghormati persyaratan kemanusiaan," pungkasnya.



Credit  Sindonews

India Izinkan Kaum Wanita Bergabung dengan Militer

 

Ilustrasi militer. (Dok.Thinkstock)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah India memberikan izin kepada kaum wanita di negaranya untuk ikut serta dalam aksi bela negara dengan cara bergabung dalam pasukan militer, seperti yang dikatakan oleh Presiden India, Pranab Mukherjee.

Pernyataan Presiden Pranab ini seakan memberikan sinyal kalau pemerintah India akan melakukan perubahan besar dan menerapkan kesetaraan gender dalam profesi yang didominasi oleh kaum pria itu.

Selama ini, sudah banyak negara yang memberi tempat bagi kaum wanita untuk ikut serta dalam militer.

Negara-negara tersebut antara lain Australia, Jerman, Israel, dan Amerika Serikat.

India, salah satu negara dengan pasukan militer terbesar, sebelumnya sempat ragu untuk memulai perubahan besar itu, karena khawatir akan fisik dan mental kaum wanita jika berada di depan medan perang.

"Pemerintahan saya telah mengizinkan kaum wanita untuk bergabung dengan pasukan militer India. Di masa depan, pemerintahan saya akan memiliki wanita dalam pasukan militer untuk membela negara," kata Presiden Pranab.

"Dalam negara kita, 'shakti' berbarti kekuatan, yang juga ada pada kaum wanita. Itu ialah sumber kekuatan kita," lanjutnya.

India mulai merekrut kaum wanita ke dalam pasukan militer sejak 1992, meski mereka baru dipekerjakan di belakang medan perang, seperti menjadi perawat atau dokter.

Ke depannya, pemerintah India akan membuka pendaftaran bagi kaum wanita yang ingin bergabung dengan pasukan militer, khususnya jika ada yang ingin menjadi pilot pesawat tempur.

Proses perekrutan tersebut akan dimulai pada Juni 2017.

Sejumlah kelompok pembela hak kaum wanita di India menyambut baik keputusan pemerintah, namun mereka mengatakan kalau masalah mengenai kesetaraan gender di India masih banyak yang belum terselesaikan.




Credit  CNN Indonesia

ISIS Penggal 11 Pasukan Keamanan di Libya

 

Militer Libya di Wadi Bey, di sebelah barat Sirte yang masih dibawah kontrol ISIS. (Reuters/Ismail Zitouny)

 

Jakarta, CB -- Militan ISIS memenggal 11 pasukan keamanan di Kota Sabratha, Libya, serta membunuh enam orang lain dalam bentrok semalam sebelumnya.

Otoritas lokal pada Rabu (24/2) menyatakan bahwa pertempuran di Sabratha dimulai ketika brigade lokal—yang tadinya bagian dari kelompok pemberontak yang ikut menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011—menyerang persembunyian militan ISIS yang terletak sekitar 15 km dari pusat kota.

Di Libya, militan ISIS mengambil keuntungan dari kekacauan politik dan ketidakhadiran pasukan keamanan dari pemerintah. ISIS kini sudah mengontrol kota pelabuhan Sirte, dan terus menyerang kota-kota lain.
Wali Kota Sabratha, Hussein al-Thwadi, mengatakan bahwa enam anggota brigade lokal tewas dalam bentrok pada Selasa malam dan 11 lainnya dipenggal ketika militan ISIS masuk ke gedung direktorat keamanan tengah malam.

Pada Rabu malam, pihak keamanan pemerintah Libya di Tripoli mengatakan bahwa mereka menangkap tiga pemimpin senior Libya di pinggiran Tripoli, termasuk komandan ISIS wilayah Sabratha, Mohammes Saad Altajouri.

Di Kota Zintan, otoritas mengatakan bahwa mereka setuju untuk merawat lima anggota brigade dari Sabratha. Ini merupakan sinyal bahwa Zintan dan Sabratha mau bekerja sama untuk  memerangi ISIS.
Dua kota itu berada di pihak bertentangan selama konflik pasca kematian Gaddafi. Zintan bersekutu dengan pemerintah yang diakui internasional yang kini memerintah dari timur Libya, sedang Sabratha mendukung pihak pemerintah yang kini memerintah di Tripoli.

Pada Jumat pekan lalu, serangan udara AS menyerang kamp pelatihan ISIS di pinggiran Sabratha, menewaskan hampir 50 orang. Ini merupakan serangan udara AS kedua dalam dua bulan terakhir dalam memerangi ISIS.




Credit  CNN Indonesia

Korsel Abaikan Protes China soal Penempatan Sistem Rudal AS

 

Hubungan antara Korut dan Korsel kian panas setelah Pyongyang meluncurkan roket pada awal Februari lalu. (Reuters/Yonhap)

 

Jakarta, CB -- Korea Selatan tidak mengindahkan peringatan dari China bahwa penempatan sistem rudal pertahanan canggih buatan Amerika Serikat di Korsel dapat merusak hubungan Seoul dan Beijing. Alih-alih, Korsel menekankan bahwa penempatan rudal AS semata-mata untuk melawan "ancaman yang meningkat" dari Korea Utara belakangan.

"Penempatan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) adalah upaya pertahanan diri terhadap ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara yang meningkat," kata juru bicara kepresidenan Jeong Yeon-guk, Rabu (24/2).
Jeong menegaskan masalah ini akan "diputuskan sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasional," sembari menambahkan bahwa "China harus menyadari masalah ini."

Pernyataan Jeong terlontar menyusul peringatan dari Duta Besar China untuk Korsel, Qiu Guohong yang menilai bahwa jika hubungan Korsel dan China rusak akibat penempatan rudal AS, hubungan itu mungkin tidak akan dapat diperbaiki lagi.

China, sekutu utama Korut, sebelumnya berulang kali mengajukan protes atas rencana penempatan THAAD di Korsel.
Kementerian luar negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya tengah mengambil "langkah yang diperlukan" terkait komentar Qiu tanpa merinci lebih lanjut. "Sebelum mengangkat isu tentang penyebaran THAAD, akan masuk akal untuk mempertimbangkan akar masalah," bunyi pernyataan dari Kemenlu Korsel.

Hubungan antara Korut dan Korsel kian panas setelah Pyongyang meluncurkan roket pada awal Februari lalu dan menguji coba bom nuklir pada awal Januari lalu.

Sistem THAAD mampu meluncurkan rudal anti-balistik ke langit untuk menghancurkan ke rudal musuh baik dari di dalam atau di luar atmosfer bumi di tingkat akhir penerbangan. Namun, rudal pencegat itu tidak membawa hulu ledak dan hanya mengandalkan energi kinetik untuk menghancurkan target mereka.

Lebih dari dua pekan lalu, Korsel dan AS mengumumkan niat mereka untuk memulai pembicaraan soal pengerahan sistem THAAD menyusul uji coba rudal balistik Pyongyang pada awal Februari lalu. Namun, negosiasi untuk meluncurkan kelompok kerja bersama tak juga mencapai kesepakatan.

Kemenhan Korsel berharap pembicaraan resmi soal sistem THAAD akan kembali untuk dimulai pekan depan setelah kedua belah pihak mendirikan kelompok kerja bersama akhir pekan ini.


Credit  CNN Indonesia

Rusia Hadiahkan Afganistan 10 Ribu Senjata, Jutaan Amunisi

AK 74 adalah senjata serbu andalan tentara Rusia yang dirancang langsung oleh Mikhail Kalashnikov, pada 1974, dengan kaliber peluru mencapai 5,45x39 mm. Senjata ini digunakan oleh prajurit VDV atau pasukan payung Rusia, untuk bertempur di pegunungan Afganistan. AK-74 sangat terkenal dengan kebandelan dan daya penetrasi yang sangat besar. wikipedia.org

 

CB, Moskow - Para pejabat Afghanistan telah menerima 10 ribu senjata otomatis dan jutaan butir amunisi sebagai hadiah dari Rusia. Penerimaan hadiah pada Rabu, 24 Februari 2016 menjadi tanda hubungan baik terjalin antara Moskow dan negara yang sedang dilanda perang tersebut.

Pasukan keamanan Afghanistan seperti dilansir dari Reuters, bergantung sepenuhnya pada bantuan asing dalam upaya mengamankan negara dari aktivitas pemberontakan yang semakin meningkat.

Saat kehadiran militer koalisi pimpinan NATO berkurang tahun lalu, para pemimpin Afghanistan meminta bantuan Moskow, yang pernah berperang di Afghanistan tahun 1980, untuk mendapatkan senjata, di antaranya senjata kecil, artileri dan helikopter>

"Hadiah ini menunjukan persahabatan yang mendalam antara dua negara," kata penasehat keamanan nasional Afghanistan Hanif Atmar. "Sumbangan penting ini berasal dari sahabat penting Afghanistan di saat yang penting untuk Afghanistan."



Ia menambahkan bahwa hadiah senjata dan amunisi dilakukan di bawah perjanjian keamanan antara kedua negara.

Duta Besar Rusia, Alexander Banditskiy, mengatakan para perwira militer dan keamanan negaranya bersedia bekerja sama dengan Afghanistan untuk memerangi masalah seperti terorisme dan narkoba.

Seorang pejabat Rusia bahkan mengatakan hadiah itu menjadi tanda  atas kegagalan kebijakan Washington di Afghanistan.



Credit  TEMPO.CO

Australia Diminta Akhiri Penjajahan di Laut Timor

Bendera Australia (ilustrasi)

CB, KUPANG -- Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mendukung sepenuhnya gerakan rakyat Timor Leste yang menuntut penetapan batas perairan di Laut Timor, dan mendesak negeri Kanguru itu untuk segera mengakhiri penjajahannya di Laut Timor.
"Apa yang diperjuangan rakyat Timor Leste, sama dengan apa yang diperjuangkan rakyat Timor Barat di Nusa Tenggara Timur selama ini, sebab hampir 90 persen kekayaan alam di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi, dikuasai sepenuhnya oleh Australia," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis (25/2).
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu mengatakan penetapan batas wilayah perairan dengan menggunakan prinsip-prinsip internasional (median line) di Laut Timor, merupakan pilihan yang tepat agar kekayaan alam yang terkandung di Celah Timor (Timor Gap) juga dinikmati oleh rakyat kedua negara yang ada di Pulau Timor ini.
Sekitar 5.000 massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Okupasi Laut Timor, Selasa (23/2), melancarkan aksi demontrasi di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, ibu kota negara Timor Leste, menuntut penyelesaian sengketa batas laut dengan mengacu pada juridiksi pengadilan internasional (ICJ) serta garis tengah (median line) sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
Para demonstran menilai Australia tidak menghargai kedaulatan Timor Leste, karena tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan batas wilayah perairan kedua negara di Laut Timor yang kaya akan minyak dan gas bumi itu.
"Australia harus secepatnya menyelesaikan sengketa celah Timor dengan Pemerintah Timor Leste. Jangan hanya menggunakan kekuatan politik dan ekonominya untuk mencuri kekayaan alam yang ada di Laut Timor," kata juru bicara Gerakan Anti Okupasi Laut Timor, Juvinal Dias dalam orasinya.
Menurut dia, sudah lebih dari 40 tahun, Laut Timor dan isinya di eksploitasi oleh Australia. Sejak 1999, atau setelah jajak pendapat di Timor Timur, Australia sudah meraup keuntungan dari Celah Timor sekitar 5 miliar dolar AS, sehingga mengulur-ulur waktu untuk melakukan perundingan secara trilateral dengan Timor Leste dan Indonesia.
Terkait dengan hal ini, Ferdi Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia tersebut mendesak Canberra untuk segera mengakhir penjajahannya di atas Laut Timor, karena harta dan kekayaan alam yang terkandung di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi merupakan haknya rakyat di Pulau Timor.
Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu juga mendesak Canberra untuk mengembalikan hak-hak rakyat Timor Barat, NTT atas gugusan Pulau Pasir yang telah diklaim Australia sebagai bagian dari cagar alam negeri Kanguru.
Gugusan Pulau Pasir yang kaya akan minyak dan biota laut itu, merupakan tempat peristirahatan para nelayan tradisional Indonesia setelah mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan tersebut sejak berabad-abad lamanya, jauh sebelum Kapten Samuel Ashmore dari Inggris berlayar mencapai gugusan kepulauan tersebut pada 1811.
Tanoni juga mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan seluruh perjanjian batas perairan antara RI-Australia di Laut Timor dan Laut Arafuru yang dibuat sejaktahun 1974-1997 serta seluruh perjanjian kerja sama Perikanan RI-Australia yang sangat merugikan rakyat Indonesia di Timor Barat.
Karena itu, kata dia, penetapan batas wilayah perairan ketiga negara (RI-Timor Leste-Australia) di Laut Timor berdasarkan prinsip-prinsip internasional (media line) merupakan pilihan yang tepat agar harta kekayaan yang terkandung di Laut Timor, tidak hanya dinikmati oleh Australia.
"Jakarta dan Dili perlu terus mendesak Canberra agar batas wilayah perairan di Laut Timor segera ditetapkan secara permanen, karena Timor Timur telah berdiri menjadi sebuah negara merdeka, yang tentunya ikut mempengaruhi batas wilayah perairan yang perlu dirundingkan secara trilateral," tutup dia.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

AL Rusia Siap Kembangkan Kapal Selam Semi-Robotic

CB, MOSKOW -- Angkatan Laut (AL) Rusia tengah bersiap mengembangkan kapal selam berbahan bakar nuklir dengan sistem semi-robotic.

Konsep kapal selam perang ini sebenarnya sudah dirumuskan sejak dekade 70'an silam.

Pada saat itu, AL Rusia sempat membuat konsep kapal selam yang benar-benar otomatis dan hanya diawaki oleh beberapa personel saja. Namun, pada saat itu, teknologi yang dianggap belum mumpuni untuk membangun kapal perang dengan spesifikasi tersebut.

''Kami punya pengalaman selama dua dekade dalam upaya mengembangkan kapal selam 705 jenis Lyra (yang sepenuhnya otomatis) pada sepanjang 1970 hingga 1990,'' ujar salah satu pejabat di industri pertahanan Rusia, seperti dikutip Rusia Times, Kamis (25/4).

Proyek kapal selam 705 ini merupakan salah satu proyek ambisius yang ingin diwujudkan oleh AL Rusia. Sebelumnya, pengembangan awal konsep kapal selam ini dilakukan pada 1971 dan 1981.

Dilengkapi dengan baja titanium dan baja, yang didesain khusus sebagai pendingin reaktor nuklir, kapal selam 705 diklaim bisa melakukan tujuh manuver dan bisa dengan cepat menyelam ke dalam lautan. Kecepatan penyelaman tersebut mencapai 41 knots atau lebi dari 75 km per jam.

Kecepatan ini masih menjadi rekor kecepatan penyelaman yang dicatatkan oleh sebuah kapal selam. Setidaknya, kapal selam ini dapat mencapai kecepatan penyelaman penuh hanya dalam jangka waktu satu menit.

Tidak hanya itu, keunggulan lain dari kapal selam ini adalah mampu membawa lebih sedikit personel, yaitu hanya 32 orang. Jumlah ini merupakan separuh dari total personel yang dibutuhkan oleh kapal selam sejenis.

Sistem kendali otomatis kapal selam ini sepenuhnya dilakukan di dek kapten, yang berfungsi sebagai command center. Tidak hanya kendali manuver, sistem persenjataan pun dapat diatur secara otomatis dari dek kapten tersebut.

Sebenarnya, AL Rusia pernah mengoperasikan tipe kapal selam ini pada dekade 90'an. Namun, lantaran tidak didukung oleh sistem perawatan yang bagus dan cukup mahal dalam penerapan teknologi, akhirnya proyek kapal selam ini berhenti pada 1997 dan mulai ditinggalkan sepenuhnya pada 2010. Kendati begitu, kemajuan teknologi saat ini memungkinan AL Rusia untuk kembali menghidupkan proyek ini.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Khusus Prancis Diam-Diam Lancarkan Perang di Libya

Pasukan militer Prancis

 

CB, PARIS -- Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan pada Rabu (24/2), bahwa pasukan khusus dan komando intelijen Prancis melancarkan operasi rahasia melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Libya. Operasi bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Britania.

Laporan mengatakan, Presiden Prancis Francois Hollande telah meresmikan aksi militer 'tak resmi' oleh satuan elit Angkatan Bersenjata dan dinas rahasia DSGE di Libya. Operasi menargetkan serangan melawan para pemimpin kelompok radikal ISIS, dalam upaya memperlambat pertumbuhan mereka di negara tersebut.

Kementerian Pertahanan Prancis menolak mengomentari laporan Le Monde. Tapi sumber yang dekat dengan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian menagtakan, ia mendapat perintah penyelidikan terhadap pelanggaran kerahasiaan Pertahanan Nasional. Kini mereka sedang mengidentifikasi sumber-sumber laporan.

Presiden Hollande mengatakan, Prancis telah menyatakan berperang melawan ISIS sejak insiden serangan Paris yang menewaskan 130 jiwa itu.

Departemen Pertahanan sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa pesawat Prancis baru saja melakukan pengintaian di atas Libya. Laporan juga mengkonfirmasi bahwa Prancis telah mendirikan pangkalan militer di utara Niger berbatasan dengan Libya.

Le Monde mengatakan, intelijen Prancis telah memulai serangan sebelumnya bulan November. Serangan disebut menewaskan pemimpin senior ISIS di Libya, Nom de Guerre Abu Nabil.

Le Monde menambahkan, blogger spesialis juga telah melaporkan adanya penampakan pasukan khusus Prancis di timur Libya sejak pertangahan Februari. Ia mengutip pejabat pertahanan senior Prancis yang mengatakan hal terakhir yang harus dilakukan adalah ikut campur tangan di Libya.

"Kita harus menghindari setiap keterlibatan militer yang berlebihan, tetapi bertindak secara diam-diam," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Militan Muslim Serang Pasukan Filipina, 23 Tewas

Militer Filipina terlibat bentrok selama tiga hari dengan kelompok militan Muslim | (Metro)

MANILA - Kelompok militan Muslim menyerang sebuah kamp militer di Filipina selatan. Aksi ini memicu tiga hari bentrokan sporadis yang menewaskan tiga tentara dan 20 penyerang.

Pertempuran itu meletus pada Sabtu pagi, ketika sekitar 40 militan dari kelompok yang masih belum diketahui menembaki kamp di kota Butig di provinsi Lanao del Sur. Pihak tentara bertahan untuk mempertahankan kamp dan sesekali memicu bentrokan di wilayah terpencil.

"Sekitar lebih dari 40 militan menyerang kamp militer. Militer mengerahkan pasukan tambahan, pesawat pembom, helikopter tempur dan artileri ke wilayah," kata juru bicara militer Brigjen Jenderal Restituto Padilla, dikutip dari ABC News, Selasa (23/2/2016).

Padilla juga menambahkan, warga setempat telah diungsikan ke tempat yang aman. "Itu salah satu keprihatinan kami. Beberapa pertempuran terjadi di daerah penduduk," kata Padilla.

Padilla mengatakan, pertempuran mereda pada hari Senin, tetapi bala tentara ditembaki di dekat kota Tugaya dan menyebabkan satu orang tewas. Ia menambahkan, para penyerang kemungkinan berasal dari kelompok yang berafiliasi dengan tersangka teror asal Indonesia yang dikenal sebagai Sanusi. Sanusi sendiri telah tewas di kota Marawi di wilayah bergejolak pada tahun 2012.

Padila menampik kemungkinan jika pelaku penyerangan adalah kelompok pemberontak Muslim Filipina Front Pembebasan Islam Moro. Ia mengakui jika kelompok itu memiliki kamp besar di pedalaman Butig. Namun, kelompok itu sudah mundur untuk menghindari konflik.

Credit  Sindonews

Klaim Dapat Dukungan, Israel Bebas Beraksi di Suriah

Israel mengklaim mendapat dukungan dari AS dan Rusia untuk bebas melakukan tindakan di Suriah | (Russia Today)

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon mengatakan, Washington dan Moskow memberikan Israel kebebasan untuk beraksi di Suriah. Yaalon juga mengungkapkan, Israel telah melakukan serangkaian serangan selama lima tahun terakhir di Suriah.

"Tindakan Israel didasarkan pada satu prinsip, yaitu mempertahankan diri. Hal ini diketahui oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia, yang juga tengah beraksi di Suriah, bahwa kami bebas bertindak dan melindungi kebebasan kami," kata Yaalon seperti dikutip dari Midle East Online, Selasa (23/2/2016).

Yaalon juga mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap gencatan senjata yang diberlakukan di Suriah. Pasalnya, gencatan senjata itu tidak mengikutsertakan ISIS dan Front al-Nusra.

"Sulit bagi saya untuk melihat gencatan senjata sementara Daesh (kelompok Negara Islam) dan fornt Al-Nusra (afiliasi Suriah Al-Qaeda) bukan bagian dari proses dan Rusia mengatakan mereka akan menyerang kedua organisasi," kata Yaalon.

Credit  Sindonews

Korut Tolak Bahas Program Denuklirisasi dengan AS

Korut menolak lanjutkan pembicaraan damai setelah AS meminta program denuklirisasi bagian dari negosiasi | (Istimewa)

WASHINGTON - Juru bicara Gedung Putih, John Earnest mengatakan, Korea Utara (Korut) berusaha untuk membahas perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat (AS). Namun, mereka mundur teratur setelah AS bersikeras meminta program denuklirisasi menjadi bagian dari negosiasi.

"Kami mempertimbangkan proposal mereka, tetapi juga memperjelas bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari diskusi. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah Korut menolak permintaan AS tersebut," jelas Earnest seperti dikutip dari laman NBC News, Selasa (23/2/2016).

AS sebelumnya telah menyatakan terbuka untuk perundingan damai, tetapi menegaskan bahwa pertama-tama Pyongyang harus meninggalkan program nuklirnya. "Kami sepenuhnya konsisten dengan kebijakan yang telah lama diajukan oleh pemerintahan Obama dalam diskusi ini," kata Earnets.

Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby menyatakan, AS menolak usulan Korut membahas perjanjian perdamaian untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea. AS menolak karena Korut tidak memasukkan program denuklirisasi dalam pembicaraan tersebut.

"Korut mengusulkan pembahasan perjanjian damai. Kami mempelajari secara seksama usulan mereka dan menegaskan bahwa denuklirisasi harus menjadi bagian dari setiap diskusi tersebut. Korut menolak respon kami," tutur Kirby.

Untuk diketahui, Perang Korea yang terjadi medio 1950-1953 diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata bukan perjanjian perdamaian. Hal inilah yang menyebabkan AS tetap menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan untuk mencegah invasi Korut.

Credit  Sindonews

Sistem Rudal China Tak Bikin Nyali AS Ciut

Gambar citra satelit menunjukkan sebaran sistem rudal yang ditempat China di salah satu pulau buatan yang ada di Laut China Selatan | (Reuters)

SYDNEY - Wakil Komandan Armada 7 Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Joseph Aucoin mengatakan, sistem rudal yang disebar China di pulau yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS) tidak akan membuat militer AS berhenti terbang di atas wilayah itu.

Menurut Aucoin, keberadaan sistem rudal pertahanan di LCS telah memberikan "efek destabilisasi" di seluruh wilayah, dan mendesak China untuk transparan tentang niatnya. Ditanya apakah kehadiran sistem rudal akan mempengaruhi AS kesiapan untuk terbang di atas daerah, Aucoin mengatakan tidak.

"Kami akan terbang, berlayar, mengoperasikan dimanapun hukum internasional memungkinkan, termasuk daerah tersebut," katanya seperti dikutip dari laman Today Online, Selasa (23/2/2016).

Ia juga mengatakan, pihaknya akan tetap waspada terhadap situasi di LCS yang dicap sebagai arena pertempuran AS dan China. "Saya berharap ini tidak digambarkan sebagai AS versus China," katanya.
As menyatakan bahwa keberadaan sistem rudal pertahanan di LCS membuktikan jika China telah melakukan militerisasi di wilayah itu.

Namun, China balik menuduh jika AS yang sebenarnya melakukan militerisasi dengan melakukan patroli menggunakan kapal perang dan pesawat militer yang memicu destabilitas daerah.

"Ini tidak harus tampak provokatif. Apa yang kami lakukan hanyalah mencoba untuk memastikan bahwa semua negara, tidak ada ukuran materi dan kekuatan, dapat mengejar kepentingan mereka berdasarkan hukum laut dan tidak memiliki yang terancam oleh beberapa tindakan ini," tukasnya.

Credit  Sindonews

Jika Terdesak, Kim Jong Un akan Pakai Senjata Pemusnah Massal

 

Komandan militer tertinggi AS di Korsel memperkirakan Kim Jong Un akan menggunakan senjata pemusnah massal jika rezimnya berada di ujung tanduk. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Komandan militer tertinggi Amerika Serikat di Korea Selatan memperkirakan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akan menggunakan senjata pemusnah massal jika rezimnya berada di ujung tanduk.

"Jika dia pikir rezimnya ditantang, dia menyatakan akan menggunakan WMD," kata Jenderal Curtis Scaparrotti, komandan pasukan AS di Korea Selatan dikutip dari CNN. WMD adalah kepanjangan dari weapon of mass destruction, atau senjata pemusnah massal.

Komentar Scaparrotti itu dilontarkan dalam pertemuan Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Selasa (23/2), menyusul ketegangan di Semenanjung Korea berada di tingkat tertinggi dalam kurun 20 tahun terakhir, menurutnya.
Laksamana Harry Harris, komandan Komando Pasifik AS, menyatakan dalam pertemuan yang sama bahwa jika Korea Utara terus mengembangkan rudal balistik, AS mungkin dapat mempertimbangkan langkah militer.

Militer Korea Utara merilis pernyataan melalui kantor berita KCNA pada Selasa berisi peringatan terhadap AS dan Korea Selatan yang akan melakukan latihan militer gabungan pada Maret. AS hingga kini masih mempertahankan hampir 30 ribu tentara di Korea Selatan.

AS juga berencana menempatkan satu unit sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) di Korsel, untuk mengantisipasi ancaman rudal Korea Utara yang menguat sejak meluncurkan roket pada awal Februari dan uji coba nuklir pada awal Januari.
Sistem THAAD mampu meluncurkan rudal anti-balistik ke langit untuk menghancurkan ke rudal musuh baik dari di dalam atau di luar atmosfer bumi di tingkat akhir penerbangan. Namun, rudal pencegat itu tidak membawa hulu ledak dan hanya mengandalkan energi kinetik untuk menghancurkan target mereka.

China, sekutu utama Korut, sebelumnya berulang kali mengajukan protes atas rencana penempatan THAAD di Korsel. Duta Besar China untuk Korea Selatan, Qiu Guohong pada Selasa memperingatkan bahwa pengerahan sistem rudal pertahanan canggih buatan AS di Korea Selatan dapat merusak hubungan Beijing dan Seoul, yang mungkin tidak akan dapat diperbaiki lagi.

Harris menyebut penentangan dari China terhadap penempatan rudal ini "tidak masuk akal."

Harris juga menuduh China berperilaku agresif di Laut China Selatan dengan membangun sejumlah gedung di pulau buatan dan pengerahan rudal antijet serta radar di pulang sengketa.

"China berusaha membentuk hegemoni di Asia Timur," katanya.

"China jelas melakukan militerisasii di Laut Cina Selatan, dan mereka yang tidak percaya [hal ini] pasti juga tak percaya bumi itu bulat," katanya.

Credit  CNN Indonesia

Sanksi AS Tak Melarang Penggunaan Mesin Roket Rusia

 

Ilustrasi peluncuran roket dari Cape Canaveral Air Force Station in Cape Canaveral, Florida, awal 2015 lalu. (Reuters/Scott Audette)

 

Jakarta, CB -- Kepala pembelian senjata Pentagon mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia saat ini tidak melarang penggunaan mesin RD-180 milik Rusia sebagai sumber daya untuk membawa satelit militer dan intelijen AS ke ruang angkasa.

Pejabat Kementerian Pertahanan AS, Frank Kendall, mengatakan pihaknya telah meninjau masalah ini dengan Kementerian Keuangan AS, sebagai respons dari permintaan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, setelah Rusia dilaporkan mengubah manajemen ruang angkasa mereka.

Pada acara yang diselenggarakan oleh Meja Bundar Bisnis Ruang Angkasa Washington, Selasa (23/2), Kendall mengatakan bahwa persoalan ini masih difinalisasi. Tapi sepertinya, perubahan di Rusia tidak akan menambah sanksi AS terhadap individu Rusia hingga ke mesin roket buatan NPO Energomash ini.
Sebelumnya pada Senin, McCain telah meminta Pentagon dan Angkatan Udara AS untuk melaporkan kembali legalitas melakukan bisnis dengan perusahaan Rusia di bawah sanksi AS terhadap Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin dan lainnya, yang kini mengawasi perusahaan setelah reorganisasi baru-baru ini.

Kendall mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencapai kesimpulan awal yang diperlukan terkait tingkat kepemilikan dan kontrol atas Energomash.

"Persyaratannya adalah lebih dari 50 persen kepemilikan, dan ada juga kemungkinan kontrol menjadi salah satu kriteria, dan itu tidak muncul sejauh ini," kata Kendall setelah pidatonya. Ia berharap pemerintah untuk menyelesaikan keputusan terkait hal ini dengan “segera."

Anggota parlemen AS melarang penggunaan mesin Rusia untuk keperluan militer di masa depan setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina pada 2014.
McCain telah memperkenalkan undang-undang yang akan memperketat larangan tersebut, dengan alasan bahwa pemerintah AS seharusnya tidak melakukan apa pun untuk memperkaya pemimpin Rusia "Vladimir Putin dan geng kroninya yang korup."

Kendall menegaskan keinginan Departemen Pertahanan untuk mengakhiri ketergantungan pada mesin Rusia sesegera mungkin tetapi mengatakan pihaknya tidak mendukung tuntutan kongres soal pendanaan mesin atau roket pengganti tertentu.

Credit  CNN Indonesia

Kapal Selam Bersenjata Nuklir Pertama India Siap Beroperasi

Kapal INS Arihant milik India akan dilengkapi rudal jarak pendek K-15 dengan jangkauan lebih dari 700 kilometer dan rudal balistik K-4 berjarak jangkau hingga 3.500 kilometer. (Reuters/R Narendra)

 

Jakarta, CB -- Kapal selam bersenjata nuklir INS Arihant milik India sudah dapat dioperasikan setelah dinyatakan lulus uji coba selama lima bulan belakangan.

Seperti dilansir India Times, uji coba tersebut mencakup tes menembakkan senjata dan menyelam ke dalam laut di Vishakhapatnam, tempat kapal tersebut dibuat.

Menurut Angkatan Laut India, kapal ini akan dilengkapi rudal jarak pendek K-15 dengan jangkauan lebih dari 700 kilometer dan rudal balistik K-4 berjarak jangkau hingga 3.500 kilometer.

"Semua uji coba sudah dilakukan dan dalam banyak aspek bahkan melebihi perkiraan. Kapal ini dapat dioperasikan kapanpun," ujar seorang pejabat senior AL India.

Pengoperasian kapal tersebut akan bergantung pada keputusan pemerintahan Perdana Menteri, India, Narendra Modi. Beberapa sumber mengatakan bahwa kapal tersebut kemungkinan dapat beroperasi pada bulan depan.

Fasilitas komunikasi dengan kapal tersebut bahkan dikabarkan telah diserahkan ke AL India.

Kini, AL India sedang membangun dua kapal selam sekelas Arihant yang akan lebih besar dan canggih dari versi pertama. AL juga terus mengupayakan pembangunan markas strategi baru di bawah tanah, tempat peralatan nuklir nantinya ditaruh di dekat Kakinada.

Lebih jauh, Badan Desain Kapal Selam AL India juga tengah mengembangkan kapal selam bersenjata nuklir kelas baru (SSNs) yang diharapkan dapat beroperasi dalam jangka 15 tahun ke depan.

Rencananya, India akan membuat setidaknya enam SSNs. Hingga kini, India hanya memiliki satu sistem bersenjata nuklir, yaitu INS Chakra, SSN kelas Akula yang disewa dari Rusia.

Saat diuji coba, Arihant dikawal oleh kapal selam pendukung buatan Rusia, RFS Epron, yang tiba pada 1 Oktober lalu.

Kapal selam penyelamat Epron yang mendampingi uji coba Arihant juga merupakan lambang kehadiran Rusia dalam latihan gabungan internasional gagasan India, International Fleet Review (IFR), di Vishakhapatnam.





Credit  CNN Indonesia

Rudal AS di Korsel Bisa Perburuk Hubungan Seoul-Beijing

 

Hubungan antara Korut dan Korsel memang kian panas setelah Pyongyang meluncurkan roket pada awal Februari lalu. (Reuters/Yonhap)

 

Jakarta, CB -- Duta Besar China untuk Korea Selatan, Qiu Guohong memperingatkan bahwa pengerahan sistem rudal pertahanan canggih buatan AS di Korea Selatan dapat merusak hubungan Beijing dan Seoul, yang mungkin tidak akan dapat diperbaiki lagi.

Menurut juru bicara kelompok oposisi utama Korsel, Partai Minju, Qiu memaparkan bahwa jika hubungan Seoul-Beijing rusak, akan sangat sulit untuk menormalkan hubungan kedua negara yang merupakan bekas musuh selama Perang Dingin. Pernyataan Qiu itu terlontar ketika dia bertemu kepala partai Minju, Kim Jong-In di parlemen pada Selasa (23/2).

"Telah banyak upaya untuk mengembangkan hubungan China-Korea Selatan hingga ke tahap ini. Tapi upaya ini bisa hancur dalam sekejap karena satu masalah," kata Qiu mengacu pada rencana pengerahan sistem pertahanan rudal AS di Korea Selatan.
China berulang kali mengajukan protes atas rencana Washington dan Seoul untuk menempatkan satu unit sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) di Korsel, untuk mengantisipasi ancaman rudal Korea Utara.

Namun, komentar Qiu itu menandai kali pertama diplomat China memperingatkan penempatan rudal itu akan berpengaruh kepada hubungan diplomatik Beijing dengan Seoul.

Qiu mengulangi argumen Beijing bahwa penyebaran THAAD akan "sangat merusak" kepentingan keamanan China, menyebabkan ketidakstabilan dan memicu perlombaan senjata regional.

"(Korea Selatan) harus mempertimbangkan apakah keamanannya sendiri, dalam situasi seperti ini, bisa terjamin," kata Qiu.
Dalam Perang Korea periode 1950-1953, China membantu Korea Utara untuk melawan Korea Selatan dan sekutunya.

China baru menjalin hubungan diplomatik dengan Seoul pada 1992, dan kini menjadi mitra dagang utama Korsel.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebelumnya mengumumkan bahwa Washington dan Seoul menunda pembicaraan soal pengerahan sistem rudal pertahanan canggih yang ditentang oleh Beijing. Penundaan ini sehubungan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri China ke AS untuk berdiskusi soal sekutunya, Korea Utara.

Sistem THAAD mampu meluncurkan rudal anti-balistik ke langit untuk menghancurkan ke rudal musuh baik dari di dalam atau di luar atmosfer bumi di tingkat akhir penerbangan. Namun, rudal pencegat itu tidak membawa hulu ledak dan hanya mengandalkan energi kinetik untuk menghancurkan target mereka.
Lebih dari dua pekan lalu, Korsel dan AS mengumumkan niat mereka untuk memulai pembicaraan soal pengerahan sistem THAAD menyusul uji coba rudal balistik Pyongyang pada awal Februari lalu. Namun, negosiasi untuk meluncurkan kelompok kerja bersama tak juga mencapai kesepakatan.

Juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying peringatan pada Senin (22/2) bahwa sistem itu tidak boleh digunakan sebagai upaya untuk "melemahkan kepentingan (keamanan) China."

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan pada Selasa bahwa sistem pertahanan rudal AS hanya menargetkan Korea Utara dan bahwa pengerahan sistem rudal itu merupakan urusan antar kedua sekutu.

Kemenhan Korsel berharap pembicaraan resmi soal sistem THAAD akan kembali untuk dimulai pekan depan setelah kedua belah pihak mendirikan kelompok kerja bersama akhir pekan ini.





Credit  CNN Indonesia

BELEID TKDN: Jokowi Akan Paksa BUMN Beli Baja Dalam Negeri

Industri baja

CB, JAKARTA – Produsen baja di dalam negeri bakal kebanjiran pesanan jika beleid soal standarisasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) diterbitkan. Pasalnya, pemerintah tengah mendorong agar impor dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian dan BUMN ditekan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menegaskan akan memaksa kementerian/instansi pemerintah dan BUMN membeli produk baja dari dalam negeri. 
“Tadi Presiden sangat keras, akan memaksa kepada kementerian lembaga dan BUMN yang belanja modal besar itu betul-betul diperiksa untuk menggunakan produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai mengikuti rapat terbatas soal TKDN di Kantor Presiden, Selasa (23/2/2016).
Dia mengungkapakan pihaknya akan mengeluarkan beleid standarisasi produk dalam negeri untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, khususnya untuk menyokong megaproyek 35.000 megawatt.
Selain untuk proyek itu, standardisasi ini juga untuk mendukung industri penyedia barang dan jasa bisa masuk di sektor minyak dan gas bumi dan juga sektor kemaritiman. “Namun, terlebih dahulu kami akan mendetailkan dengan kementerian terkait seperti ESDM dan juga Kemenko Bidang Perekonomian,” katanya. 
Dia mengharapkan dengan adanya beleid itu maka badan usaha milik negara (BUMN) bisa langsung berkontrak dengan pelaku usaha domestik sehingga impor produk luar negeri bisa ditekan.
Saleh mencontohkan untuk proyek pembangkit 35.000 megawatt maka ada sebanyak 46.000 kilometer transmisi yang harus dibangun sehingga menjadi peluang bagi industri baja nasional untuk turut serta.
“Saya harapkan nanti PLN bisa bekerja sama dengan Krakatau Steel atau Krakatau Posco atau produsen baja lainnya untuk pengadaan tower-tower transmisi,” katanya.
Nantinya, lanjutnya, PLN diharapkan memberikan spesifikasi teknis baja yang dibutuhkan jauh-jauh hari sehingga produsen bisa melakukan perencanaan. Selain itu, pasokan baja yang disuplai tidak disesuaikan dengan kebutuhan PLN melainkan disesuaikan dengan kemampuan produsen baja.
Adapun untuk proyek lainnya, di sektor migas misalnya, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas), agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menggunakan lebih banyak produk dalam negeri, misalnya untuk pipa.
Dia mencontohkan untuk proyek pipa transmisi Gresik-Semarang yang dipegang oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertagas justru menggunakan pipa buatan Korea Selatan.
Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas soal TKDN mengungkapkan pihaknya menginginkan agar beban biaya dikurangi dan tidak perlu impor sehingga bisa meningkatkan daya saing dan competitiveness di pasar dunia.
Upaya itu, lanjutnya, juga bertujuan untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan dan menunbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.

"Tetapi beberapa kali pantauan saya, masih ada beberapa kementerian yang pengadaannya masih gunakan barang impor," katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong untuk membangun infrastruktur sehingga kebutuhan akan produk dalam negeri diprediksi semakin meningkat. 
Untuk itu, lanjutnya diperlukan standarisasi produk dalam negeri. Selain itu juga diperlukan regulasi atau aturan main untuk mengatur masalah tersebut. Upaya tersebut, diharapkan bisa menekan penggunaan produk luar negeri.
“Sehingga bukan semata-mata hanya untuk kamuflase apa yang menjadi katakanlah interest beberapa pihak dalam persoalan barang dan jasa,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan standarisasi tersebut dibutuhkan agar investor dalam negeri mudah melakukannya. Oleh karena itu, pemerintah akan memperjelas aturan main agar produksi dalam negeri lebih diutamakan.
“Walaupun di sana sini, di dalam aturannya ada preferensi, 10 atau 12% boleh lebih mahal asal standarnya sama. Cuma dalam prakteknya, itu kemudian dalam pengadaan menjadi sangat penting, waktu pengadaan dibuat itu speknya ditulis bagaimana. Nah kalau speknya ditulis yang tidak bisa dibuat di dalam negeri, sudah pasti tidak bisa menang yang buatan dalam negeri,” ujarnya.
Nantinya, lanjutnya, di dalam proses pengaturan pengadaan ini akan ada beberapa kementerian yang akan mempersiapkan yang memberi preferensi yang terukur kepada produksi dalam negeri. “Dan kita yakin dengan APBN yang makin banyak ini, akan semakin banyak produksi di dalam negeri bisa digunakan.”
Pada bulan lalu, Indonesia Iron and Steel Industry Association menyatakan langkah paling efektif dalam melindungi produsen baja domestik dari serbuan baja impor adalah mewajibkan proyek pemerintah menggunakan produk lokal serta diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Hidayat Triseputro, Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), mengatakan pemerintah juga dapat menerapkan rasio pemakaian produk baja lokal untuk melindungi industri dalam negeri.

Credit  Bisnis.com

Tambah stok BBM 30 hari, RI undang investor Iran

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

JAKARTA,CB - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan calon investor dari Iran hari ini dijadwalkan menggelar pertemuan untuk membahas investasi pembangunan kilang minyak.

Indonesia membutuhkan kilang tersebut agar bisa menampung lebih banyak cadangan alias buffer reserve bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pertemuan ini, delegasi Pemerintah Iran terdiri dari pejabat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perminyakan Iran.

Sementara dari Indonesia terdiri dari Dirjen Migas, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan PT PGN.
Sekadar catatan, saat ini rata-rata cadangan BBM Indonesia hanya sekitar 21 hari. Itupun belum merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah ingin cadangan BBM ini bisa meningkat menjadi 30 hari, atau setara dengan 45 juta barel.
"Karena itu Iindonesia membutuhkan storage kira-kira untuk 30 hari," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja Senin (22/2/2016) di Jakarta.
Untuk itu dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia akan menawarkan kepada calon investor untuk menanamkan duit mereka membangun kilang ini.

"Investor storage banyak sekali yang datang," katanya.
Wiratmaja mengakui, saat ini cadangan BBM yang dimiliki Indonesia masih terlalu sedikit. Ia mencontohkan negara seperti Singapura saat ini telah memilikibuffer reserve sekitar 60 hari.
Sebagai negara besar, sudah sewajarnya bila Indonesia harus meningkatkanbuffer reserve.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keamanan pasokan energi secara nasional.

Cadangan stok BBM yang cukup bisa mengantisipasi kondisi darurat, seperti perang, impor BBM terhenti, dan kondisi darurat lainnya.
Sementara itu, menurut Andy Soomeng, idealnya Indonesia memiliki buffer reserve selama 90 hari. Batasan ini sesuai dengan ketentuan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA).




Credit  KOMPAS.com

Arab Saudi dan sekutu di teluk keluarkan larangan ke Lebanon

Dubai (CB) - Arab Saudi dan Bahrain pada Selasa memperingatkan warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, dengan pertimbangan keselamatan, dan Uni Emirat Arab menyatakan pihaknya melarang para warga negaranya mengunjungi negara tersebut.

Langkah-langkah oleh para sekutu Arab di Teluk diambil setelah Arab Saudi pekan lalu menangguhkan bantuan senilai 3 miliar dolar AS untuk tentara Lebanon karena kegagalan pemerintah Beirut mendukung pernyataan-pernyataan yang mengutuk serangan-serangan atas misi-misi diplomatik Saudi di Iran.

Arab Saudi dan Bahrain mendesak warga negaranya yang saat ini berada di Lebanon supaya meninggalkan negara Mediterania itu demi keselamatan mereka sendiri. Keduanya telah mengeluarkan peringatan-peringatan sebelumnya mengenai keamanan di wilayah Lebanon, yang bertetangga dengan Suriah.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita WAM yang tak memberikan alasan bagi larangan perjalanannya yang baru, Kementerian Luar Negeri UAE menyatakan pihaknya akan mengurangi jumlah diplomatnya yang ditempatkan di Beirut.

Dalam arena politik di Lebanon, Arab Saudi dan para sekutunya menentang keras Hizbullah, partai politik dalam pemerintahan koalisi yang juga memiliki milisi kuat dukungan Iran, pesaing regional Riyadh.

Para pejuang Hizbulloh memainkan peran penting bersama dengan pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara di Suriah. Padahal Arab Saudi dan negara-negara Arab pengikut faham Sunni di Teluk menentang Bashar.

Hubungan antara Iran yang berfaham Syiah dan Arab Saudi mencapai titik rendah bulan lalu ketika penguasa Saudi mengeksekusi ulama Syiah dari Saudi Nimr al-Nimr, bersama dengan tiga orang Syiah lain beserta 43 orang anggota Alqaida, atas tuduhan-tuduhan terorisme.

Para pengunjuk rasa Iran menyerang misi-misi diplomatik Saudi di negara itu, yang mengarah kepada pemutusan hubungan diplomatik oleh Saudi.


Credit  ANTARA News

Turki tidak optimistis atas gencatan senjata di Suriah

Dokumentasi barisan truk berisi bantuan memenuhi jalan sebelum tiba di Damaskus dalam foto handout yang dirilis Rabu (17/2). 100 truk bantuan kemanusiaan bersiap menuju wilayah Suriah yang terkepung melalui Damaskus kemarin, menurut keterangan Bulan Sabit Merah Suriah, saat pengiriman bantuan terbaru bagi warga yang terjebak perang. (REUTERS/Syrian Arab Red Crescent/Handout via Reuters)

... tidak berlaku atas ISIS atau Front Al-Nusra, yang berafiliasi dengan Al Qaeda...

Ankara, Turki (CB) - Turki tidak optimistis atas implementasdi gencatan senjata di Suriah yang diumumkan Amerika Serikat dan Rusia, mengancam akan melancarkan serangan-serangan artileri terhadap para pejuang Kurdi Suriah.

"Saya sambut baik gencatan senjata ini tetapi saya sangat tidak optimistis bahwa semua pihak akan menghormatinya," kata Deputi Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, kepada wartawan, di Ankara, Selasa.

Ia juga memperingatkan, Turki dapat melancarkan serangan-serangan terhadap milisi Unit Proteksi Rakyat Kurdi (YPG) di dalam wilayah Suriah, sebagaimana Ankara lakukan beberapa hari pekan lalu.

Kurtulmus mengatakan Turki akan terus jika perlu membalas serangan-serangan dari Suriah bahkan setelah gencatan senjata berlaku pada 27 Februari.

"Turki akan membela integritas teritorialnya. Itu sudah jelas," tambah dia.

Turki telah diingatkan kemajuan-kemajuan pasukan YPG di bagian utara Suriah, takut mereka sedang mempersiapkan kawasan otonomi Kurdi di pintu masuk negara itu.

Ankara menuduh YPG dan sayap politik Partai Uni Demokratik, cabang di Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. PKK telah lama melancarkan pemberontakan terhadap negara Turki.

Turki juga menuduh pasukan Kurdi Suriah bekerja sama dengan Rusia, yang menentang keras tujuan strategis Ankara menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Kurtulmus mengatakan bahwa ia masih belum merasa yakin gencatan senjata dapat dilaksanakan dengan efektif karena ia takut Rusia akan terus melancarkan serangan-serangan udara di Suriah.

"Kami berharap tak ada yang mencoba dan melancarkan serangan-serangan udara dan tak satu pihakpun akan membunuh warga sipil selama gencatan senjata," katanya.

"Kami berharap bahwa semua kelompok di Suriah, termasuk oposisi yang moderat akan ikut serta dalam pembangunan kembali negara itu di akhir negosiasi."

Persetujuan gencatan senjata diumumkan, Senin, oleh Moskow dan Washington tetapi tidak berlaku atas ISIS atau Front Al-Nusra, yang berafiliasi dengan Al Qaeda.

Turki mendukung pasukan pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah, Bashar al-Asaad, tetapi berulang-ulang membantah mengirim senjata secara gelap kepada pasukan Islamis di seluruh perbatasannya.

Credit  ANTARA News

Suriah terima penghentian tempur sesuai rencana AS-Rusia

Ilustrasi Konflik Suriah (ANTARA News/Grafis)

 

Damaskus (CB) - Pemerintah Suriah, Selasa, mengatakan menerima penghentian "gerakan tempur", yang tidak mencakup kelompok bersenjata ISIS, Fron Nusra terkait al-Qaeda, atau kelompok lain terkait dengannya, sejalan dengan rencana AS-Rusia.

Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan Rusia untuk memutuskan kelompok dan kawasan mana saja yang bisa dimasukkan dalam rencana "penghentian kekerasan", yang dijadwalkan berlaku pada Sabtu berdasarkan atas rencana AS-Rusia.

Dalam pernyataan, pemerintah menekankan kepentingan menutup perbatasan dan menghentikan dukungan asing bagi kelompok bersenjata serta "mencegah kelompok itu memperkuat kemampuan atau mengubah kedudukan mereka, untuk mencegah hal yang bisa mengarahkan pada kerusakan kesepakatan itu".

Pemerintah Suriah mengumumkan "penerimaannya atas penghentian operasi tempur dengan dasar berlanjutnya upaya militer untuk memerangi terorisme Daesh, Fron Nusra, dan organisasi teroris lain terkait al Qaeda, berdasar pengumuman Rusia-Amerika".

Daesh adalah akronim bahasa Arab untuk ISIS.

Militer Suriah mempunyai wewenang untuk "merespon setiap pelanggaran kelompok-kelompok ini terhadap warga Suriah ataupun terhadap angkatan bersenjatanya," demikian pernyataan tersebut dilansir Reuters.


Credit  ANTARA News

Rahasia Jaring Laba-laba: Bisa Jadi Rompi Antipeluru

Jaring Laba-laba

 

CB, Arizona - Serat yang dipintal laba-laba memang tipis dan halus, namun sutra laba-laba sangat kuat, sedikitnya lima kali lebih kuat dibanding kawat piano. Rahasia kekuatan serat laba-laba itu dibongkar oleh para peneliti dari Arizona State University (ASU) di Amerika Serikat. Bahkan, menurut para peneliti, jaring laba-laba bisa dijadikan material rompi antipeluru.

"Serat laba-laba memiliki kombinasi kekuatan mekanis dan elastis unik yang membuatnya sebagai salah satu material terkuat," kata Jeffery Yarger, dosen di Department of Chemistry and Biochemistry di ASU yang terlibat dalam penelitian, seperti dikutip dari Science Daily. "Riset ini memberikan pemahaman terlengkap soal hal yang membuat serat memiliki sifat mekanis tersebut."

Mereka mempelajari empat jenis jaring laba-laba, dari laba-laba jenis Nephila clavipes, A. aurantia, L. hesperus janda hitam barat, dan P. viridans.

Jaring laba-laba adalah polimer biologis yang luar biasa, menyerupai kolagen, materi pada kulit dan tulang, tapi strukturnya jauh lebih rumit. Tim ahli kimia ASU mempelajari struktur molekuler serat itu guna menghasilkan berbagai material, dari rompi antipeluru hingga tendon artifisial.

Luasnya susunan sifat elastis dan mekanis sutra laba-laba yang diperoleh tim ASU sangat memudahkan upaya pemodelan guna memahami interaksi sifat mekanis dan struktur molekul sutra penghasil jaring laba-laba. Hasil penelitian ini dipublikasi dalam jurnal Nature.

"Informasi ini akan menjadi cetak biru rekayasa struktural material yang terinspirasi dari alam, seperti teknik bahan dari serat sintetis yang tepat untuk membuat material yang lebih kuat, elastis, dan mulur," kata Yarger.

Yarger dan timnya menggunakan teknik hamburan cahaya Brillouin dengan laser berdaya sangat rendah, kurang dari 3,5 miliwatt, bahkan lebih rendah daripada laser pointer. Dengan merekam apa yang terjadi ketika laser menembus jaring laba-laba, ilmuwan dapat membuat peta spasial tingkat elastisitas setiap jaring tanpa merusaknya. Teknik ini menunjukkan variasi antara tiap serat, persimpangan, dan titik perekatan.


Credit  TEMPO.CO

Amerika Serikat Akan Tempatkan Artileri Ini di Laut Cina Selatan?

M777 Howitzer 82nd Airborne Division sedang beraksi di Afghanistan. Sputniknews, mengutip pejabat senior Angkatan Darat Amerika, menulis bahwa Amerika Serikat secepatnya akan menyebar senjata artileri di Laut Cina Selatan untuk menanggapi klaim Tiongkok di kawasan tersebut. Pejabat tersebut menyebutkan Amerika bisa menggunakan howitzer untuk melumpuhkan ancaman rudal dan pesawat udara. Para pejabat militer menyarankan penggunaan M777 howitzer dan M109 Paladin. U.S. Army Spc. Evan D. Marcy, 55th Signal Company.

Howitzer M777 dikembangkan oleh BAE Systems Land Systems dan mulai memperkuat Angkatan Darat dan marini Amerika Serikat, pada 2005. Artileri bergerak kaliber 155 mm ini mempunyai jangkauan peluru 24,7 km, atau 30 km dengan bantuan roket. Howitzer M777 menggunakan sistem pengamatan optik untuk menembak langsung dan tidak langsung, siang atau malam hari, buatan General Dynamics. Howitzer M777 telah terbukti keampuhannya dalam perang di Afghanistan dan Irak. wikipedia.org

Howitzer M777 dapat dibawa dengan helikopter, pesawat angkut, atau kapal, dana dapat ditarik dengan kendaraan 4X4. BAE telah membuat varian M777, M777A1, dan M777A2. Varian M777 adalah artileri dengan kontrol penembakan optik. M77A1 telah mengalami upgrade, yaitu penambahan sumber listrik, satellite global positioning, inertial navigation, radio, Gun Display Unit (GDU), dan Section Chief Assembly (SCA). M777A2 adalah modernisasi software M777A1, dengan penambahan Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS) untuk mpenggunaan peluru Excalibur dan ketepatan peluru. Peluru Excabur dapat mencapai target hingga 40 km. wikipedia.org

M109 Paladin adalah howitzer self-propelled, sering disebut mobile artillery atau artileri bergerak, kaliber 155 mm. Paladin dikembangkan oleh Ground System Division of United Defense LP (sekarang BAE Systems Land and Armaments). M109 Paladin mulai memperkuat militer Amerika Serikat sejak awal dekade 1960-an. Artileri ini telah mengalami banyak pertempuran, seperti Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Irak-Iran, Perang Teluk, dan Perang Irak. M109 Paladin telah mengalami beberapa kali modernisasi untuk menyesuaikan dengan teknologi perang yang semakin canggih. Hingga kini, M109 telah dikembangkan sebanyak12 varian. wikipedia.org

M109A6 Paladin beraksi di Mosul, Irak. Howitzer M109 Paladin diawaki oleh enam orang, yaitu komandan, penembak, pengemudi dan tiga anggota amunisi. Varian paling modern, M109A6 Paladin hanya diawaki oleh tiga orang, yaitu ukan seorang penembak dan dua anggota amunisi. M109A6 memliki jangkauan tembak 24 km, atau 30 km dengan peluru yang dibantu roket. Maksimum tembakan sebanyak emapt putaran per menit. Beberapa M109A6 Paladin dilengkapi dengan alat penembakan M982 Excalibur yang telah dimodifikasi untuk memperpanjang jangkauan tembak hingga 40 km, dengan menggunakan peluru Excalibur. Gregory Gieske

M109A6 dilengkapi sistem kontrol penembakan otomatis dengan navigasi terintegrasi dan inertial positioning system. M109A6 Paladin mengunakan lapisan baja yang dapat melindungi dari tembakan senjata dan serpihan artileri. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel Detroit Diesel 8V71T, dengan tenaga 440 tenaga kuda. Sejumlah Paladin akan ditingkatkan dengan menggunakan mesin mesin diesel Cummins 600. M109A6 Paladin didukung dengan kendaraan pemasok amunisi M992 yang dapat mengangkut amunisi maksimal 93 putaran dan mentransfernya ke Paladin melalui conveyor. SFC Johancharles Van Boers

Credit  tempo.co

Cina Kerahkan Jet Tempur ke Pulau Woody yang Jadi Sengketa

Lembaga Asian Maritime Transparency Initiative CSIS Washingtons merilis foto pembangunan sistem radar di pulau-pulau di Lauat Cina Selatan yang diklaim Tiongkok, pada 23 Februari 2016. Tiongkok juga telah menempatkan sistem pertahanan udara di kepulauan yang masih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

 

CB, Washington - Pejabat Amerika Serikat mengatakan Cina telah mengerahkan sejumlah jet tempur ke Pulau Woody di Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi sengketa. Demikian dilaporkan CNN, Selasa, 23 Februari 2016.

Pejabat Amerika yang tak bersedia disebutkan namanya itu menerangkan, pengerahan ini bukan pertama kali dilakukan Cina dengan menempatkan pesawat perang J-11 dan J-7 ke pulau tersebut, setelah negeri itu memperluas landasan pacu lapangan terbang pada 2014.

"Penempatan misil di pulau tersebut tampaknya permanen. Ini perlu perhatian besar," ucapnya sebagaimana dikutip CNN.

Pengerahan jet tempur itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Washington, Selasa, 23 Februari 2016. Sebelumnya, Cina pada pekan lalu menempatkan misil pertahanan udara di Pulau Woody, yang hingga kini masih menjadi sengketa antara Cina, Taiwan, dan Vietnam.

Menurut pejabat Taiwan dan Amerika, langkah Cina tersebut merupakan peringatan dini bagi negara-negara tetangga di Asia. Sedangkan media pemerintah Cina mengatakan alat pertahanan telah ditempatkan di pulau tersebut selama bertahun-tahun, dan menolak disebut sebagai bagian dari program militerisasi pulau itu.


Credit  TEMPO.CO

Hubungan Kim Jong Un dan Militer Dikabarkan Memburuk

 

KCNA/NK News Dalam foto yang dirilis kantor berita KCNA ini, terlihat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berada di tengah-tengah anggota militer negeri itu di puncang Gunung Paektu, gunung tertinggi di Korea Utara.

SEOUL, CB — Angkatan bersenjata Korea Utara dikabarkan menuntut model pemerintahan militer sentris atau mengubah orde pemerintahan jika rezim Kim Jong Un tak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi nasional.

Demikian dikabarkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Selasa (23/2/2016), mengutip laporan sebuah komisi di Seoul.

Sejak menggelar uji coba nuklir dan rudal pada Januari dan Februari lalu, Pyongyang dijatuhi berbagai sanksi internasional yang semakin memperburuk ekonominya yang sudah pincang.

Analisis ini tertuang dalam laporan berjudul "Sebuah Studi Hubungan Partai-Militer pada Masa Rezim Kim Jong Un". Laporan ini disusun Universitas Pendidikan Nasional Seoul dan Yayasan Kerja Sama Akademi-Industri.

Laporan itu menunjukkan buruknya kemajuan perekonomian Korea Utara bisa menggerus legitimasi Partai Pekerja yang berkuasa. Demikian Yonhap.

"Stabilitas rezim Kim Jong Un dan hubungan partai-militer terletak pada pertumbuhan ekonomi dan belanja militer," kata laporan itu.

"Dalam kondisi kegagalan ekonomi, perubahan orde dalam rezim Kim akan muncul karena militer menginginkan sebuah pemerintahan yang militer sentris," lanjut laporan itu.

Laporan itu juga menyebutkan, di bawah pemerintahan Kim Jong Un, pusat kekuasaan sudah bergeser dari militer ke partai politik.

Lebih jauh, laporan itu mengatakan, tugas terberat Kim Jong Un adalah memperbaiki perekonomian negeri itu sesuai dengan slogan Pyongyang, yaitu menciptakan negara yang kuat dan sejahtera.



Credit  KOMPAS.com

Arab Saudi Yakin Latihan Perang Tingkatkan Kemampuan Hadapi Iran

REUTERS/HANDOUTSejumlah tentara yang diterjunkan berbaris menjelang latihan bersama di Hafr Al-Batin, dekat perbatasan Arab Saudi dengan Irak, pada 16 Februari 2016. Serdadu dari 20 negara mulai tiba di Hafr Al-Batin untuk melakukan latihan yang disebut sebagai latihan terbesar di kawasan itu. Latihan itu dinamakan sebagai "Guntur Utara".

 RIYADH, SELASA — Sedikitnya 150.000 personel militer dari 20 negara muslim, terutama di kawasan Timur Tengah, yang saat ini tengah terlibat dalam latihan perang besar-besaran bertajuk "Guntur Utara", diyakini bakal semakin meningkatkan kerja sama di antara mereka.

Penegasan itu disampaikan pihak Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah, Senin (22/2/2016), yang membuka latihan perang gabungan tersebut sejak 14 Februari dan rencananya akan diakhiri pada 10 Maret mendatang.
Diyakini, latihan perang kali ini digelar seiring terus menguatnya peran serta pengaruh negara "musuh bebuyutan" Iran di kawasan Timur Tengah, terutama pasca pencabutan sanksi embargo terhadap "Negeri Para Mullah" itu oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Sejumlah negara yang ikut terlibat dalam latihan perang itu antara lain negara-negara Teluk Arab, Mesir, Maroko, Pakistan, Banglades, Jordania, Sudan, dan Senegal.
"Dewan para menteri mengharapkan latihan perang ini dapat mencapai apa yang sejak awal ditetapkan menjadi tujuan utama, seperti saling tukar kemampuan dan juga meningkatkan level koordinasi militer di antara negara yang terlibat," ujar pihak kabinet Arab Saudi dalam pernyataan tertulis.
Dalam pernyataan itu juga disampaikan pujian peningkatan kemampuan dan kesiapan administratif serta pasokan logistik negara-negara yang terlibat dalam latihan perang Guntur Utara tersebut.
Arab Saudi yang mayoritas dikuasai kelompok muslim beraliran Sunni saat ini diyakini tengah khawatir dengan semakin menguatnya pengaruh seteru mereka, Iran, yang didominasi aliran Syiah.
Pihak Riyadh juga mengkhawatirkan kondisi itu juga berdampak pada semakin berkurangnya kendali serta pengaruh mereka terutama di kawasan Timur Tengah dan juga terhadap sekutu terkuat mereka, AS.
AS memang tengah mencari sekaligus membangun alternatif persekutuan militer dengan semakin "merapatkan diri" ke Iran.

Namun, Arab Saudi sendiri diketahui masih mendapat dukungan tak hanya dari AS, melainkan juga dari sekutu-sekutu Barat mereka lainnya, seperti Inggris dan Perancis, terutama saat menyerang Yaman.
Perang di Yaman bertujuan memulihkan kembali pemerintahan dukungan Arab Saudi, yang sebelumnya digulingkan oleh kelompok milisi sekutu Iran. Kejadian tersebut semakin menguatkan agresivitas Arab Saudi dalam upayanya menangkal penguatan pengaruh Iran di kawasan.
Arab Saudi juga menyebut akan menambah jumlah pasukan mereka di lapangan jika Washington bersedia memimpin operasi perang darat melawan kekuatan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) di Suriah.
Sementara itu, surat kabar Arab News pada Minggu kemarin mengutip pernyataan Pangeran Turki Al-Faisal, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi, yang juga mantan duta besar untuk sejumlah negara Inggris, Irlandia, dan AS.
Menurut Al-Faisal, Arab Saudi harus tetap menjadi pemimpin dalam memerangi terorisme. Dia juga berpendapat, persekutuan kontra terorisme 34 negara Islam seharusnya bisa didirikan sejak awal.
"Sudah bukan rahasia lagi, mayoritas para korban aksi-aksi terorisme justru dari kalangan warga muslim sendiri. Untuk itulah, sudah menjadi tanggung jawab kita negeri-negeri muslim untuk memainkan peranan utama dalam memerangi penyakit (terorisme) yang selama ini berdampak pada diri kita ini," ujarnya.
Lebih lanjut terkait harapan upaya perbaikan hubungan, Al-Faisal menyatakan, "Bola itu sekarang ada di pihak Iran."
Pihak Kerajaan Arab Saudi, ujarnya, telah menegaskan secara terbuka kalau intervensi yang dilakukan Iran terhadap urusan- urusan Arab Saudi selama ini sama sekali tak bisa diterima.



Credit  print.kompas.com

Italia Izinkan Drone Amerika Terbang dari Sisilia

(Foto: IB Times)

ROMA - Italia sepakat mengizinkan pesawat tanpa awak (drone) untuk lepas landas dari wilayahnya guna melindungi pasukan pimpinan Amerika Serikat dalam melawan kelompok bersenjata ISIS di Afrika Utara.
Kesepakatan itu hanya mencakup sejumlah langkah pertahanan dan bukan untuk melakukan aksi penyerangan, seperti serangan terhadap wilayah yang diduga sebagai kamp pelatihan milisi di Sabratha, Libya, yang menewaskan sejumlah orang pada pekan lalu.
Italia akan memutuskan apakah akan mengizinkan penerbangan pesawat tanpa awak itu dari pangkalan udara Sigonella di Sisilia kasus per kasus, dan hanya jika tujuan tiap misi itu adalah untuk melindungi pasukan yang ada di daratan.
“Saat ini belum ada permintaan untuk menggunakan pesawat tanpa awak itu, dan unit tersebut belum dipersenjatai,” ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Para pejabat Amerika Serikat telah mencoba untuk membujuk pihak Italia untuk membiarkan mereka melakukan operasi itu dari pangkalan udara Sigonella selama lebih dari satu tahun.
Kelompok bersenjata ISIS mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi di Libya, tempat dua pemerintahan yang bersaing terus berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan sejak Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011 lalu, untuk membangun sejumlah markas dan melakukan penyerbuan baik di Libya maupun di negara tetangganya, Tunisia.
Serangan Amerika Serikat pekan lalu pada sebuah markas, di Sabratha yang terletak di dekat perbatasan Tunisia, menyasar Noureddine Chouchane, milisi Tunisia yang terlibat dalam dua penyerbuan di Tunisia yang menewaskan puluhan orang, sebagian besar di antaranya merupakan turis. Pesawat yang melaksanakan serangan itu lepas landas dari pangkalan di Inggris.
Baik kantor Perdana Menteri Italia Matteo Renzi maupun para pejabat pertahanan Amerika Serikat tidak memberikan komentar langsung. Italia telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut berpartisipasi dalam serangan militer di Libya tanpa adanya permintaan langsung dari pemerintahan yang diakui.
Para pejabat Amerika Serikat mengusahakan pesawat tanpa awak tersebut untuk melakukan langkah penyerangan seperti yang dilakukan di Sabratha dan lepas landas dari Sisilia, namun para pejabat Italia menentang keras langkah tersebut dikarenakan khawatir akan adanya penentangan dari dalam negeri.

Credit  Okezone

China Diduga Pasang Radar Canggih di LCS

China diduga telah memasang radar canggih berfrekuensi tinggi di LCS (Foto: Reuters)

WASHINGTON – Citra satelit kembali mengungkapkan aktivitas China di Laut China Selatan (LCS). Usai diklaim mengirim sistem pertahanan rudal canggih pada 14 Februari di Pulau Woody, Negeri Tirai Bambu diduga juga memasang sistem radar frekuensi tinggi di Kepulauan Spratly.
Pemasangan radar tersebut dinilai akan menguatkan kontrol China di wilayah sengketa itu. Asian Maritime Transparency Initiative di Washington’s Center for Strategic and International Studies melaporkan pemasangan di gugusan karang Cuarteron sudah hampir rampung dan luas pulau artifisial itu kini mencapai 210 ribu meter persegi.
“Dua menara radar dibangun di bagian utara dan sejumlah tiang setinggi 20 meter telah didirikan di bagian selatan. Tiang-tiang tersebut kemungkinan untuk memasang radar frekuensi tinggi yang memungkinkan China memonitor lalu lintas perairan dan udara di bagian selatan LCS,” tulis laporan tersebut, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (23/2/2016).
Laporan tersebut didasarkan pada analisis citra satelit sejak Januari hingga Februari. Radar frekuensi tinggi di gugusan karang Cuarteron akan meningkatkan kemampuan China memantau lalu lintas perairan dan udara dari Selat Malaka. China juga dilaporkan sudah membangun bunker dan mercusuar, helipad, peralatan komunikasi, serta sebuah dermaga.
Laporan tersebut keluar satu hari sebelum kunjungan resmi Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Amerika Serikat (AS). Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyuarakan keprihatinan Negeri Paman Sam terhadap klaim Beijing di wilayah LCS.

Credit  Okezone