Ilustrasi kilang. (Thinkstock/TomasSereda)Hal tersebut menjadi salah satu dari empat poin kesepakatan pertemuan Oil and Gas Leaders Meeting yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Museum Geopark, Kintamani, Bali pada 18 April 2015. Pertemuan itu bertujuan untuk menghasilkan sinergi antara pemerintah dengan BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam menyusun roadmap pembangunan infrastruktur migas di Indonesia.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja menjelaskan dalam waktu 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa memiliki empat kilang baru dan melakukan revitalisasi atas empat kilang yang sudah ada saat ini.
Untuk skema pembiayaan pembangunan kilang, Wiratmadja menuturkan ada beberapa skema yang diusulkan yaitu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, dibiayai oleh investor, atau melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta.
“Namun kans paling besar adalah penugasan ke Pertamina. Ini yang paling cepat,” ujar Wiratmadja dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (20/4).
Menurutnya, dengan skema tersebut nantinya Pemerintah akan menerbitkan aturan yang menjadi dasar hukum penugasan bagi Pertamina untuk membangun kilang. “Selanjutnya Pertamina akan mencari mitra sendiri,” katanya.
Skema lain yang menurutnya ada namun membutuhkan waktu lebih lama untuk direalisasikan adalah menunggu investor swasta berinisiatif membangun kilang dengan kapasitas yang lebih kecil dengan dananya sendiri maupun dengan patungan dengan pemerintah dengan skema kerjasama pemerintah swasta. Pemerintah akan menyediakan beberapa insentif fiskal untuk menarik investor berani menanamkan modalnya di kilang yang memang memiliki jangka waktu pengembalian modal yang lama.
Dalam pertemuan yang dihadiri petinggi SKK Migas, BPH Migas, direksi Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk serta PT PLN (Persero), juga disepakati dua hal lain terkait infrastruktur migas yaitu bersama-sama mendukung program kelistrikan 35 ribu megawatt (MW), di mana sekitar 13 ribu MW diantaranya menggunakan bahan bakar gas.
Kemudian kesepakatan untuk menyambung pipa infrastruktur gas dari Sumatera ke Jawa dalam waktu lima tahun.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menyebutkan infrastruktur migas juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang akan dilakukan Kabinet Kerja sampai akhir masa pemerintahan nanti. Beberapa proyek yang sudah masuk buku biru RPJMN tersebut menurutnya adalah:
1. Menambah kapasitas kilang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) sebesar 2,7 juta kiloliter,
2. Membangun fasilitas penyimpanan gas alam cair (liquefied petroleum gas/elpiji) sekitar 400 ribu ton, serta
3. Membangun kilang pengolahan minyak berkapasitas 300 ribu barel per hari (BPH) di Bontang, Kalimantan Timur.
Credit CNN Indonesia
