Foto
udara menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), yang merupakan salah satu
pulau di gugusan pulau Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara
di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina, Rabu
(20/7). Lima politisi Filipina berencana melakukan perjalanan ke daerah
sengketa di Laut China Selatan itu, menegaskan klaim negara tersebut
atas daerah yang kaya minyak dan gas itu. Langkah ini diperkirakan akan
mengundang protes dari pihak lain yang mengklaim pulau tersebut. Saat
ini China, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina
mengklaim wilayah di Laut China Selatan itu. (REUTERS/Rolex Dela Pena)
Namun, seruan itu gagal mendapatkan dukungan luas menjelang dilangsungkannya pertemuan puncak, lapor Reuters.
Tiongkok mengklaim 90 persen Laut China Selatan, yang diyakini kaya akan minyak dan gas. Klaimnya itu bertumpang tindih dengan klaim Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.
Gambar-gambar satelit baru-baru ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah membuat kemajuan pesat dalam menimbuni daratan di wilayah sengketa di kepulauan Spratly serta dalam membangun sebuah landasan pesawat yang bisa digunakan militer dan bahwa negara itu kemungkinan sedang memiliki rencana lainnya.
Saat berpidato di depan para menteri luar negeri menjelang pembukaan resmi pertemuan 10 negara anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario tidak menyebut Tiongkok secara langsung. Namun, ia mengatakan "tetangganya di utara" membuat kemajuan pesat dalam kegiatan reklamasi daratan.
"Bukankah ini saat yang tepat bagi ASEAN untuk mengatakan tidak kepada tetangga kita di utara itu bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah dan bahwa reklamasi besar-besaran harus segera dihentikan?" tanya Rosario.
Persengketaan wilayah itu dilihat sebagai salah satu titik panas Asia, berpotensi memunculkan risiko yang bisa mengarah pada konflik di saat negara-negara secara agresif memperkuat klaim mereka.
Tiongkok telah mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukannya baru-baru ini ditujukan untuk melayani kegiatan-kegiatan sipil, seperti pencarian ikan serta pencarian dan penyelamatan.
Pada pertemuan tingkat menteri, Minggu pagi, hanya Filipina dan Vietnam yang berbicara mengenai sengketa Laut China Selatan, sementara negara-negara lainnya lebih memusatkan perhatian pada pembuatan zona waktu tunggal, kata seorang diplomat ASEAN kepada Reuters. Tidak ada konsensus menyangkut zona waktu tersebut.
Tuan rumah pertemuan puncak ASEAN, Malaysia, kemungkinan akan menghindari munculnya kritik terhadap Tionghoa, mitra dagangnya yang terbesar, demikian ditunjukkan dalam rancangan pernyataan akhir yang dibaca Reuters.
Menteri luar negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan dalam jumpa pers pada Minggu bahwa beberapa anggota menyatakan kekhawatiran terhadap sengketa itu.
"Akan sangat dihargai jika Tiongkok dapat menghentikan kegiatan itu dan duduk bersama negara-negara ASEAN untuk membahas dan mencari penyelesaian," kata Anifah. "Kita harus menyelesaikan masalah ini di antara kita sendiri sebelum kita maju dan berdiskusi dengan Tiongkok."
Presiden Filipina Benigno Aquino serta Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dijadwalkan bertemu di sela-sela pertemuan puncak ASEAN pada Minggu malam untuk menguatkan kesepakatan soal kemitraan strategis dan membahas masalah LCS.
Pembukaan resmi pertemuan puncak ASEAN akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Senin.
Del Rosario mengatakan reklamasi kemungkinan sudah akan selesai sebelum Tiongkok menyepakati tata perilaku LCS, yang mengikat secara hukum. Tiongkok dan ASEAN menyepakati tata perilaku informal pada 2002.
Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengatakan dalam wawancara kepada Reuters bahwa saat ini sudah mendesak bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menyelesaikan tata perilaku itu lebih awal.
Credit ANTARA News
