Menlu Palestina, Riyad Maliki (Foto: Ferry/Okezone)
JAKARTA (CB) - Isu mengenai kemerdekaan Palestina menjadi
hal yang sangat penting untuk dibicarakan dalam setiap ajang
internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika (KAA).
Mengetahui dukungan yang begitu besar dari negara peserta KAA,
Pemerintah Palestina tetap menginginkan agar negaranya menjadi anggota
PBB secara permanen.
“Kami akan tetap berupaya agar Palestina menjadi anggota PBB,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Riyad Maliki, ketika ditemui Okezone di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (20/4/2015).
“Hal ini terjadi karena ulah negara-negara yang punya hak veto, sehingga kami gagal jadi anggota PBB,” tegasnya.
Saat ini, status Palestina adalah sebagai negara pemantau di PBB, sehingga sulit memperoleh dukungan dari organisasi internasional tersebut. Perang yang terjadi antara prajurit Israel dan Palestina di Jalur Gaza sejak 1947, juga menambah duka negara tersebut.
Israel dilaporkan pernah mengancam Palestina untuk membekukan pendapatan pajaknya jika negeri itu diterima anggota PBB. Palestina pun sempat kewalahan ketika Israel membekukan pendapatan pajaknya, mengingat anggaran Palestina masih bergantung kepada bantuan Israel.
Ketika itu, Pemerintahan Israel dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Dengan terpilihnya kembali Netanyahu sebagai PM Israel melalui pemilihan umumnya pada bulan Maret 2015, Pemerintah Palestina cukup pesimis bisa melepaskan diri dari pengaruh Israel.
Oleh karena itu, ajang pertemuan internasional seperti KAA ini benar-benar digunakan bagi Palestina untuk menggalang dukungan.
“Kami akan tetap berupaya agar Palestina menjadi anggota PBB,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Riyad Maliki, ketika ditemui Okezone di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (20/4/2015).
“Hal ini terjadi karena ulah negara-negara yang punya hak veto, sehingga kami gagal jadi anggota PBB,” tegasnya.
Saat ini, status Palestina adalah sebagai negara pemantau di PBB, sehingga sulit memperoleh dukungan dari organisasi internasional tersebut. Perang yang terjadi antara prajurit Israel dan Palestina di Jalur Gaza sejak 1947, juga menambah duka negara tersebut.
Israel dilaporkan pernah mengancam Palestina untuk membekukan pendapatan pajaknya jika negeri itu diterima anggota PBB. Palestina pun sempat kewalahan ketika Israel membekukan pendapatan pajaknya, mengingat anggaran Palestina masih bergantung kepada bantuan Israel.
Ketika itu, Pemerintahan Israel dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Dengan terpilihnya kembali Netanyahu sebagai PM Israel melalui pemilihan umumnya pada bulan Maret 2015, Pemerintah Palestina cukup pesimis bisa melepaskan diri dari pengaruh Israel.
Oleh karena itu, ajang pertemuan internasional seperti KAA ini benar-benar digunakan bagi Palestina untuk menggalang dukungan.
Credit Okezone
