Credit republika.co.id
Rabu, 05 September 2018
AS Ancam Serang Suriah dengan Cepat dan Tepat
WASHINGTON
- Amerika Serikat mengancam Suriah dengan serangan cepat dan cepat jika
rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia
lagi. Ancaman terbaru ini diumumkan Gedung Putih.
Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan rezim Assad untuk tidak bertindak sembrono dengan menyerang wilayah Provinsi Idlib yang diklaim Damaskus sebagai sarang terakhir kelompok pemberontak dan kelompok militan.
Idlib terus dipantau Washington setelah Suriah dan Rusia menyatakan, kelompok militan merancang serangan senjata kimia untuk memfitnah rezim Damaskus dengan tujuan agar pemerintah Suriah diserang Barat.
"Amerika Serikat memantau situasi di Provinsi Idlib, Suriah, tempat jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran," bunyi pernyataan Gedung Putih, yang dikutip dari situs resminya, Rabu (5/9/2018).
Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan rezim Assad untuk tidak bertindak sembrono dengan menyerang wilayah Provinsi Idlib yang diklaim Damaskus sebagai sarang terakhir kelompok pemberontak dan kelompok militan.
Idlib terus dipantau Washington setelah Suriah dan Rusia menyatakan, kelompok militan merancang serangan senjata kimia untuk memfitnah rezim Damaskus dengan tujuan agar pemerintah Suriah diserang Barat.
"Amerika Serikat memantau situasi di Provinsi Idlib, Suriah, tempat jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran," bunyi pernyataan Gedung Putih, yang dikutip dari situs resminya, Rabu (5/9/2018).
"Mari
kita perjelas, tetap teguh pendirian kita bahwa jika Presiden Bashar
al-Assad memilih untuk menggunakan lagi senjata kimia, Amerika Serikat
dan Sekutunya akan merespons dengan cepat dan tepat," lanjut Gedung
Putih.
Juru Bicara Departemen Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan kelompok militan yang sedang merancang serangan senjata kimia di Idlib untuk mendiskreditkan rezim Suriah adalah kelompok jihad Hayat Tahrir al-Sham.
Sebelumnya, pada hari Selasa Kremlin mengkritik peringatan Presiden Trump terhadap pemerintah Suriah agar tidak bertindak sembrono di Idlib.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan kembali posisi Rusia dengan menegaskan bahwa Idlib merupakan sarang teroris. Menurutnya, peringatan Trump tidak mempertimbangkan potensi berbahaya dan negatif dari kantong yang dikuasai pemberontak dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak memiliki pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Secara terpisah, utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan bahwa dia bertekad untuk mengadakan pembicaraan dengan utusan tingkat tinggi dari Turki, Iran dan Rusia pada Selasa dan Rabu pekan depan. Namun, dia mengaku khawatir bahwa serangan terhadap Idlib akan segera terjadi.
Juru Bicara Departemen Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan kelompok militan yang sedang merancang serangan senjata kimia di Idlib untuk mendiskreditkan rezim Suriah adalah kelompok jihad Hayat Tahrir al-Sham.
Sebelumnya, pada hari Selasa Kremlin mengkritik peringatan Presiden Trump terhadap pemerintah Suriah agar tidak bertindak sembrono di Idlib.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan kembali posisi Rusia dengan menegaskan bahwa Idlib merupakan sarang teroris. Menurutnya, peringatan Trump tidak mempertimbangkan potensi berbahaya dan negatif dari kantong yang dikuasai pemberontak dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak memiliki pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Secara terpisah, utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan bahwa dia bertekad untuk mengadakan pembicaraan dengan utusan tingkat tinggi dari Turki, Iran dan Rusia pada Selasa dan Rabu pekan depan. Namun, dia mengaku khawatir bahwa serangan terhadap Idlib akan segera terjadi.
Credit sindonews.com
PBB katakan Putin dan Erdogan harus hindarkan banjir darah di Idlib
Pengungsi membawa ember berisi air saat
mereka berjalan di cuaca dingin di kamp Jerjnaz, di provinsi Idlib,
Suriah, Selasa (5/1). (REUTERS/Khalil Ashawi )
Jenewa, (CB) - Suriah bisa terhindar dari perang
berdarahnya jika para persiden dari Rusia dan Turki berbicara satu sama
lain dengan mengenai situasi di Idlib, wilayah yang dikuasai
pemberontak, kata utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa Staffan de Mistura
pada Selasa.
De Mistura mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Turki memegang kunci guna mencegah serangan atas kawasan tersebut, tetapi enam serangan udara yang dilaporkan pada Selasa dapat menimbulkan pembicaraan Ankara tak berlangsung dengan baik.
Laporan-laporan media mengatakan pemerintah Suriah mungkin menunggu hingga 10 September sebelum melancarkan serangan, membuat pertemuan puncak di Teheran pada Jumat "krusial".
Tetapi ia menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk berbicara lewat telepon sebelum itu, dengan mengatakan "waktu adalah esensi".
Sementara itu Jerman telah mendesak masyarakat internasional agar bertindak guna mencegah bencana kemanusiaan di Provinsi Idlib, Suriah, di tengah laporan mengenai potensi serangan militer pasukan pemerintah.
"Kami akan melakukan apa saja untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam taklimat di Berlin pada Senin (3/9).
"Ini akan menjadi salah satu topik selama kunjungan saya ke Turki pada Rabu dan Kamis," tambahnya.
Idlib, yang berada di dekat perbatasan Turki, merupakan tempat tinggal lebih dari tiga juta orang Suriah -- banyak di antara mereka menyelamatkan diri dari kota lain yang diserang pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
"... Kondisinya sangat serius," kata Maas, sebagaimana dikutip Reuters.
Ia juga memperingatkan bahwa peningkatan aksi militer akan sangat merusak upaya yang sedang berlangsung bagi penyelesaian politik buat perang saudara tujuh tahun di Suriah.
De Mistura mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Turki memegang kunci guna mencegah serangan atas kawasan tersebut, tetapi enam serangan udara yang dilaporkan pada Selasa dapat menimbulkan pembicaraan Ankara tak berlangsung dengan baik.
Laporan-laporan media mengatakan pemerintah Suriah mungkin menunggu hingga 10 September sebelum melancarkan serangan, membuat pertemuan puncak di Teheran pada Jumat "krusial".
Tetapi ia menyerukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk berbicara lewat telepon sebelum itu, dengan mengatakan "waktu adalah esensi".
Sementara itu Jerman telah mendesak masyarakat internasional agar bertindak guna mencegah bencana kemanusiaan di Provinsi Idlib, Suriah, di tengah laporan mengenai potensi serangan militer pasukan pemerintah.
"Kami akan melakukan apa saja untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam taklimat di Berlin pada Senin (3/9).
"Ini akan menjadi salah satu topik selama kunjungan saya ke Turki pada Rabu dan Kamis," tambahnya.
Idlib, yang berada di dekat perbatasan Turki, merupakan tempat tinggal lebih dari tiga juta orang Suriah -- banyak di antara mereka menyelamatkan diri dari kota lain yang diserang pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
"... Kondisinya sangat serius," kata Maas, sebagaimana dikutip Reuters.
Ia juga memperingatkan bahwa peningkatan aksi militer akan sangat merusak upaya yang sedang berlangsung bagi penyelesaian politik buat perang saudara tujuh tahun di Suriah.
Kejar militan keluar Idlib
Dari Moskow, Reuters melaporkan Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan Pemerintah Suriah berhak mengejar para militan keluar dari kantung yang dikuasai pemberontak di Idlib.
Menurut dia seperti dikutip kantor berita Interfax, Jumat (31/8), pembicaraan mengenai pembuatan koridor kemanusiaan di sana juga sedang berjalan.
Provinsi Idlib di Suriah dan kawasan-kawasan di sekitarnya merupakan kantung utama terakhir yang dikuasai petempur yang menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Rusia.
Satu sumber mengatakan kepada Reuters, Bashar sedang menyiapkan ofensif untuk merebut kembali provinsi tersebut.
Pasukan Pemerintah Suriah "mempunyai hak penuh untuk melindungi kedaulatannya dan mengusir, menghancurkan ancaman teroris atas wilayahnya", kata Lavrov, seperti dilansir Interfax.
Ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat terkait Idlib, dan Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Kamis (30/8) bahwa Rusia akan mulai melakukan latihan utama angkatan laut di Laut Tengah pada Sabtu di lepas pantai Suriah.
Lavrov juga mengatakan bahwa komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai Suriah berlangsung seketika.
PBB telah menyerukan Rusia, Iran dan Turki untuk menangguhkan pertempuran yang dapat berdampak pada jutaan warga sipil, dengan menghimbau koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil.
Putin akan menghadiri konferensi tingkat tinggi di Teheran pada 7 September dengan para pemimpn dari Turki dan Iran, kata jubirnya.
Credit antaranews.com
Erdogan Sebut Idlib Akan Jadi Ladang Pembantaian
ISTANBUL
- Serangan terhadap provinsi Idlib, Suriah, yang dikuasai oleh
pemberontak akan menjadi pembantaian dan KTT yang akan datang di
Teheran, dihadiri oleh Iran, Rusia, dan Turki, akan menghasilkan hasil
yang positif. Hal itu dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan.
Rusia, sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad, melanjutkan serangan udara pada Selasa terhadap gerilyawan di Idlib. Serangan ini tindak lanjut daeri pemboman udara selama berminggu-minggu dan berondongan tembakan oleh pasukan pro Suriah sebagai sebuah awalan atas serangan skala penuh terhadap kantong besar terakhir pemberontak.
“Situasi di Idlib sangat penting bagi Turki. Proses kejam telah terjadi di sana. Tuhan melarang, jika daerah ini dihujani oleh rudal akan ada pembantaian yang serius,” kata Erdogan seperti dikutip Reuters dari Hurriyet Daily, Rabu (5/9/2018).
Turki, yang mendukung beberapa pemberontak melawan Assad, mengharapkan hasil positif dari KTT di Teheran yang akan diadakan akhir pekan ini.
Rusia, sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad, melanjutkan serangan udara pada Selasa terhadap gerilyawan di Idlib. Serangan ini tindak lanjut daeri pemboman udara selama berminggu-minggu dan berondongan tembakan oleh pasukan pro Suriah sebagai sebuah awalan atas serangan skala penuh terhadap kantong besar terakhir pemberontak.
“Situasi di Idlib sangat penting bagi Turki. Proses kejam telah terjadi di sana. Tuhan melarang, jika daerah ini dihujani oleh rudal akan ada pembantaian yang serius,” kata Erdogan seperti dikutip Reuters dari Hurriyet Daily, Rabu (5/9/2018).
Turki, yang mendukung beberapa pemberontak melawan Assad, mengharapkan hasil positif dari KTT di Teheran yang akan diadakan akhir pekan ini.
“Kami
akan membawa masalah ini ke titik positif di KTT Tehran, yang merupakan
kelanjutan dari Astana. Saya berharap kita akan dapat mencegah
ekstremisme pemerintah Suriah di wilayah ini,” kata Erdogan.
Berbicara kepada wartawan di pesawat saat kembali dari kunjungan resmi ke Kyrgyzstan, Erdogan mengatakan road map untuk kota Manbij Suriah utara yang disepakati antara Ankara dan Washington pada bulan Juni tidak akan maju di jalur yang sama.
Di bawah road map untuk Manbij yang disetujui oleh dua sekutu NATO itu, pasukan Turki dan Amerika Serikat (AS) sekarang melakukan patroli bersama di sana untuk membersihkan area militan YPG.
“Kami tidak pada titik yang ideal (tentang Manbij). Sayangnya kesepakatan yang dibuat tidak akan maju ke arah yang sama dengan diskusi awal,” ujar Erdogan.
Dalam pertemuan pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan perwakilan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, membahas perkembangan di Suriah.
Berbicara kepada wartawan di pesawat saat kembali dari kunjungan resmi ke Kyrgyzstan, Erdogan mengatakan road map untuk kota Manbij Suriah utara yang disepakati antara Ankara dan Washington pada bulan Juni tidak akan maju di jalur yang sama.
Di bawah road map untuk Manbij yang disetujui oleh dua sekutu NATO itu, pasukan Turki dan Amerika Serikat (AS) sekarang melakukan patroli bersama di sana untuk membersihkan area militan YPG.
“Kami tidak pada titik yang ideal (tentang Manbij). Sayangnya kesepakatan yang dibuat tidak akan maju ke arah yang sama dengan diskusi awal,” ujar Erdogan.
Dalam pertemuan pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan perwakilan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, membahas perkembangan di Suriah.
Credit sindonews.com
Iran: pertemuan puncak tiga-pihak mengenai Suriah "langkah menuju perdamaian"
Presiden Suriah Bashar al-Assad menyapa
pendukungnya saat ibadah solat Idul Adha di sebuah mesjid di Damaskus,
Suriah, dalam foto yang disiarkan oleh Syrian Arab News Agency, Selasa
(21/8/2018). (SANA/Handout via REUTERS)
Teheran, Iran, (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran pada
Senin (3/9) menyatakan pertemuan puncak tiga-pihak mendatang antara
Iran, Rusia dan Turki mengenai Suriah adalah "langkah ke arah
perdamaian, keamanan dan kestabilan" di negara yang dicabik perang itu.
Pertemuan puncak tersebut dijadwalkan diselenggarakan di Ibu Kota Iran, Teheran, pada 7 September pada tingkat kepala negara dan menteri luar negeri sebagai kelanjutan dari pertemuan Astana, yang diselenggarakan di Ibu Kota Kazakhstan pada pertengahan Maret.
"Tidak logis untuk membayangkan bahwa krisis yang berkepanjangan di Suriah akan diselesaikan dalam satu pertemuan, tapi kami percaya bahwa satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh ke arah penyelesaian ini adalah penyelesaian politik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi dalam taklimat mingguannya.
Pertemuan puncak tersebut, kata Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang, juga direncanakan membahas situasi di Provinsi Idlib, bagian barat-laut Suriah, di dekat perbatasan dengan Turki.
Pada April, para pemimpin ketiga negara --Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin dah Hassan Rouhani-- bertemu di Ankara, Turki, guna membahas cara menyelesaikan konflik tujuh-tahun di Suriah.
Ketiga negara penengah itu bertindak sebagai penjamin gencatan senjata yang diusulkan di Suriah dan telah berusaha mendorong pembicaraan perdamaian sejak 2016 guna menyelesaikan konflik Suriah.
Ghasemi mengatakan penasehat militer Iran akan tetap berada di Suriah atas permintaan Pemerintah Suriah untuk melanjutkan apa yang ia gambarkan sebagai "perang melawan terorisme".
Iran dan kelompok milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, adalah sekutu kuat Pemerintah Bashar al-Assad, yang pasukannya telah memerangi kelompok oposisi selama perang saudara yang merenggut banyak jiwa sejak 2011.
Sejak itu, ratusan ribu orang diduga telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lagi kehilangan tempat tinggal akibat konflik tersebut.
Pertemuan puncak tersebut dijadwalkan diselenggarakan di Ibu Kota Iran, Teheran, pada 7 September pada tingkat kepala negara dan menteri luar negeri sebagai kelanjutan dari pertemuan Astana, yang diselenggarakan di Ibu Kota Kazakhstan pada pertengahan Maret.
"Tidak logis untuk membayangkan bahwa krisis yang berkepanjangan di Suriah akan diselesaikan dalam satu pertemuan, tapi kami percaya bahwa satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh ke arah penyelesaian ini adalah penyelesaian politik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi dalam taklimat mingguannya.
Pertemuan puncak tersebut, kata Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang, juga direncanakan membahas situasi di Provinsi Idlib, bagian barat-laut Suriah, di dekat perbatasan dengan Turki.
Pada April, para pemimpin ketiga negara --Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin dah Hassan Rouhani-- bertemu di Ankara, Turki, guna membahas cara menyelesaikan konflik tujuh-tahun di Suriah.
Ketiga negara penengah itu bertindak sebagai penjamin gencatan senjata yang diusulkan di Suriah dan telah berusaha mendorong pembicaraan perdamaian sejak 2016 guna menyelesaikan konflik Suriah.
Ghasemi mengatakan penasehat militer Iran akan tetap berada di Suriah atas permintaan Pemerintah Suriah untuk melanjutkan apa yang ia gambarkan sebagai "perang melawan terorisme".
Iran dan kelompok milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, adalah sekutu kuat Pemerintah Bashar al-Assad, yang pasukannya telah memerangi kelompok oposisi selama perang saudara yang merenggut banyak jiwa sejak 2011.
Sejak itu, ratusan ribu orang diduga telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lagi kehilangan tempat tinggal akibat konflik tersebut.
Credit antaranews.com
Amerika Minta Israel Tak Serang Irak
TEL AVIV
- Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah meminta Israel untuk
tidak menyerang wilayah Irak. Permintaan muncul setelah militer Tel Aviv
mengisyaratkan akan menggempur aset-aset militer Iran di negara yang
pernah dipimpin Saddam Hussein itu.
Menurut laporan The Jerusalem Post yang mengutip lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Rabu (5/9/2018), permintaan Washington disampaikan beberapa minggu lalu menyusul laporan media bahwa Teheran telah mengerahkan rudal balistik ke Irak yang mampu menyerang Arab Saudi dan Israel.
"Tolong tinggalkan Irak demi kami," kata seorang pejabat AS kepada para pejabat pertahanan Israel. Laporan media itu tidak menyebutkan identitas pejabat AS maupun Israel yang melakukan kontak.
Laporan pengerahan rudal Teheran ke Irak itu awalnya diungkap Reuters pada akhir pekan lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Iran telah mengirim rudal balistik ke proksi Syiah-nya di Irak selama beberapa bulan. Teheran juga disebut telah mengembangkan kapasitasnya untuk membangun fasilitas manufaktur rudal serta melatih kelompok-kelompok milisi untuk mengoperasikan senjata.
Menurut laporan The Jerusalem Post yang mengutip lembaga penyiaran publik Israel, KAN, Rabu (5/9/2018), permintaan Washington disampaikan beberapa minggu lalu menyusul laporan media bahwa Teheran telah mengerahkan rudal balistik ke Irak yang mampu menyerang Arab Saudi dan Israel.
"Tolong tinggalkan Irak demi kami," kata seorang pejabat AS kepada para pejabat pertahanan Israel. Laporan media itu tidak menyebutkan identitas pejabat AS maupun Israel yang melakukan kontak.
Laporan pengerahan rudal Teheran ke Irak itu awalnya diungkap Reuters pada akhir pekan lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Iran telah mengirim rudal balistik ke proksi Syiah-nya di Irak selama beberapa bulan. Teheran juga disebut telah mengembangkan kapasitasnya untuk membangun fasilitas manufaktur rudal serta melatih kelompok-kelompok milisi untuk mengoperasikan senjata.
Rudal-rudal
yang disebut telah ditransfer ke Irak antara lain, rudal Fateh-110,
Zolfaqar dan Zelzal, yang memiliki jangkauan 200-700 km. Dengan
jangkauan itu, ketiga jenis rudal mampu menjangkau wilayah Saudi dan
Israel jika ditembakkan dari wilayah Irak.
Namun, Teheran membantah laporan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengecam laporan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan palsu dan tidak masuk akal.
"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar," katanya.
"Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia," imbuh Qasemi.
"Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," lanjut dia.
Namun, Teheran membantah laporan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengecam laporan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan palsu dan tidak masuk akal.
"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar," katanya.
"Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia," imbuh Qasemi.
"Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," lanjut dia.
Credit sindonews.com
Lagi, Jet Tempur Israel Merudal Wilayah Suriah
DAMASKUS
- Pesawat-pesawat jet tempur Israel meluncurkan serangan rudal di
wilayah Hama dan Tartus, Suriah pada hari Selasa (4/9/2018).
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan serangan
menargetkan posisi militer Iran.
Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan sistem sistem pertahanan udara militer Damaskus menembak jatuh beberapa peluru kendali (rudal) yang diluncurkan oleh pesawat-pesawat tempur Tel Aviv.
Sumber militer yang dikutip media pemerintah itu mengklaim target yang diserang Tel Aviv adalah posisi militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
"Sistem pertahanan udara menanggapi agresi Israel yang dilakukan oleh pesawat, yang menargetkan beberapa posisi militer kami di provinsi Tartus dan Hama," tulis SANA. "Beberapa rudal (Israel) jatuh."
Data sementara, satu orang tewas dan empat lainnya terluka akibat gempuran rudal Tel Aviv.
Menurut Observatorium, rudal-rudal Tel Aviv menghantam situs Wadi al-Oyoun di provinsi Hama tengah. Situs itu berada di dekat pusat penelitian ilmiah yang pernah diserang Israel pada Juli 2018 dan pada tahun lalu.
Kelompok pemantau krisis Suriah yang berbasis di Inggris itu menyatakan, posisi militer Iran di wilayah pesisir Banias, di Provinsi Tartus, juga ditargetkan pesawat tempur Tel Aviv.
"Ada kerusakan material," kata kepala Observatorium, Rami Abdel Rahman, yang dikutip AFP, Rabu (5/9/2018).
Menurut Observatorium, rudal-rudal Tel Aviv menghantam situs Wadi al-Oyoun di provinsi Hama tengah. Situs itu berada di dekat pusat penelitian ilmiah yang pernah diserang Israel pada Juli 2018 dan pada tahun lalu.
Kelompok pemantau krisis Suriah yang berbasis di Inggris itu menyatakan, posisi militer Iran di wilayah pesisir Banias, di Provinsi Tartus, juga ditargetkan pesawat tempur Tel Aviv.
"Ada kerusakan material," kata kepala Observatorium, Rami Abdel Rahman, yang dikutip AFP, Rabu (5/9/2018).
Credit sindonews.com
Serangan Orang Dalam Kembali Tewaskan Tentara AS
KABUL
- Satu orang anggota pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS)
menyusul serangan orang dalam di Afghanistan timur awal pekan ini.
Serangan tersebut juga melukai seorang tentara lainya.
"Pengorbanan anggota dinas kami, yang mengajukan diri untuk misi ke Afghanistan untuk melindungi negaranya, adalah kerugian tragis bagi semua yang tahu dan semua yang sekarang tidak akan pernah mengenalnya," kata Jenderal Scott Miller, komandan Resolute Support (RS) dan Pasukan AS-Afghanistan, dalam sebuah pernyataan.
"Informasi tambahan akan dirilis sebagaimana mestinya dan tentara yang terluka itu dalam kondisi stabil," menurut pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (4/9/2018).
Kematian terakhir menjadikan jumlah pasukan AS yang tewas di Afghanistan sejak Januari tahun ini menjadi 6 orang.
Kejadian
seperti ini juga terjadi di masa lalu ketika tentara Afghanistan
"mengarahkan" senjata mereka melawan pasukan koalisi. Gerilyawan Taliban
sebagian besar mengaku bertanggung jawab atas serangan orang dalam ini.
Pada 7 Juli, seorang tentara AS tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden serupa di provinsi Uruzgan selatan.
Pasukan NATO dan AS menyelesaikan misi tempur mereka di Afghanistan pada akhir 2014, setelah 13 tahun kehadiran militer di negara itu.
Namun, sekitar 16.000 pasukan asing tetap di Afghanistan untuk membantu pasukan negara itu di bidang pelatihan, memberi nasihat dan mendukung mereka dalam perang melawan pemberontak.
Pada 7 Juli, seorang tentara AS tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden serupa di provinsi Uruzgan selatan.
Pasukan NATO dan AS menyelesaikan misi tempur mereka di Afghanistan pada akhir 2014, setelah 13 tahun kehadiran militer di negara itu.
Namun, sekitar 16.000 pasukan asing tetap di Afghanistan untuk membantu pasukan negara itu di bidang pelatihan, memberi nasihat dan mendukung mereka dalam perang melawan pemberontak.
Credit sindonews.com
Rebutan Kerang dengan Inggris, Prancis Siap Kerahkan Kapal Perang
PARIS
- Militer Paris siap mengerahkan kapal perang untuk intervensi konflik
antara nelayan Prancis dan Inggris terkait sengketa penangkapan kerang
di Teluk Seine. Media Barat menjuluki sengketa ini dengan sebutan
"Perang Kerang".
Paris dan London dilaporkan akan mengadakan pembicaraan terkait sengketa penangkapan kerang di antara nelayan kedua negara. Pembicaraan itu diharapkan dapat menemukan solusi untuk mencegah bentrokan lebih lanjut antar-nelayan.
Ancaman intervensi militer disampaikan Menteri Pertanian Prancis Stephane Travert. Menurutnya, Angkatan Laut Prancis siap untuk intervensi dalam perselisihan nelayan kedua negara.
"Kami tidak bisa terus seperti ini, kami tidak dapat terus melakukan pertempuran seperti itu. Angkatan Laut Prancis siap untuk masuk jika lebih banyak bentrokan pecah, serta melakukan pemeriksaan," kata Travert, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).
Paris dan London dilaporkan akan mengadakan pembicaraan terkait sengketa penangkapan kerang di antara nelayan kedua negara. Pembicaraan itu diharapkan dapat menemukan solusi untuk mencegah bentrokan lebih lanjut antar-nelayan.
Ancaman intervensi militer disampaikan Menteri Pertanian Prancis Stephane Travert. Menurutnya, Angkatan Laut Prancis siap untuk intervensi dalam perselisihan nelayan kedua negara.
"Kami tidak bisa terus seperti ini, kami tidak dapat terus melakukan pertempuran seperti itu. Angkatan Laut Prancis siap untuk masuk jika lebih banyak bentrokan pecah, serta melakukan pemeriksaan," kata Travert, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).
Menteri
Travert menambahkan bahwa dia sudah membahas situasi ini dengan
rekannya dari Inggris. Pembicaraan yang melibatkan pihak-pihak akan
diadakan pada hari Rabu.
Pada Selasa lalu, sekitar 40 kapal nelayan Prancis berusaha mencegah lima kapal Inggris berukuran besar yang hendak menangkap ikan dan kerang di Teluk Seine. Kapal-kapal Inggris terbakar setelah dilempari bom.
Perselisihan itu pecah karena para nelayan Prancis menuduh para nelayan Inggris menangkap kerang secara tidak adil di Teluk Seine.
Sedangkan para nelayan Prancis kecewa karena dilarang melakukan penangkapan kerang di daerah tersebut antara 15 Mei hingga 1 Oktober setiap tahun. Alasannya, agar populasi kerang pulih. Mereka kecewa karena larangan itu tidak berlaku bagi para nelayan Inggris.
Credit sindonews.com
Aung San Suu Kyi Ragu Campuri Sistem Peradilan Myanmar
Aung Sann Suu Kyi belum mengeluarkan tanggapan
atas kritik penjatuhan hukuman dua wartawan Reuters karena disebut tak
mau campuri sistem peradilan Myanmar. (Reuters/Ann Wang)
Aung Hla Tun, mantan wartawan Reuters yang kini menjadi wakil menteri informasi, mengatakan, "mengkritik sistem peradilan bisa dianggap penghinaan terhadap pengadilan."
"Saya pikir dia tidak akan melakukan itu," kata Hla Tun kepada kantor berita AFP, Selasa (4/9).
Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap ketika meliput aksi kekerasan militer yang memicu pengungsian sekitar 700 ribu Muslim Rohingya tahun lalu.
Pengadilan Yangoon memutuskan keduanya bersalah berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing tujuh tahun.
Kesaksian seorang polisi membenarkan argumentasi pembelaan keduanya bahwa mereka dijebak oleh polisi yang menyerahkan sejumlah dokumen ketika mereka makan malam sesaat sebelum ditangkap.
Hakim pengadilan memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kesaksian itu dalam mengambil keputusan.
Keputusan ini dikecam Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, media dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Aung San Suu Kyi yang pernah dikenakan tahanan rumah selama 15 tahun dan saat itu memanfaatkan media asing untuk melaporkan nasibnya.
Laporan PBB yang diterbitkan minggu lalu menuduh pemenang hadiah Nobe ini gagal mempergunakan otoritas moralnya untuk menghentikan kekerasan militer tahun lalu dan meminta agar para jenderal yang terlibat diadili dengan tuduhan "genosida".
Dua
wartawan ini mengaku dijebak oleh polisi yang diperkuat oleh kesaksian
seorang polisi, namun hakim tetap menyatakan mereka bersalah.
(ReutersMyat Thu Kyaw)
|
Presiden Myanmar, sekutu dekat Suu Kyi, juga bisa mengampuni kedua wartawan itu namun pengamat mengatakan campur tangan pemerintah tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Pada 8 April, 500 orang termasuk 36 tahanan politik mendapat amnesti namun masih ada 200 orang yang menunggu sidang pengadilan karena kasus yang terkait kegiatan politik.
Sementara itu, pendukung Suu Kyi di luar negeri kecewa dengan perilakunya terhadap nasih kedua wartawan tersebut.
Satu-satunya pernyataan dia terkait wartawan Reuters itu dikemukakan dalam wawancara dengan NHK Jepang bahwa mereka melanggar Undang-Undang Keamanan Negara. Pernyataan itu dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia karena berpotensi mempengaruhi keputusan pengadilan.
Diplomat AS Bill Richardson, mentan orang kepercayaan Suu Kyi dan anggota dewan penasehat krisis Rohingya, menuduh pemimpin sipil Myanmar ini menyebut kedua wartawan ini sebagai pengkhianat ketika bertemu pada awal tahun ini.
Sementara kasus ini membuat marah dunia Barat, di dalam negeri kasus ini tidak mendapat perhatian besar meski ada dampak pada kebebasan pers.
Reaksi atas keputusan pengadilan ini juga beragam.
Media yang didukung pemerintah hampir tidak memberitakan keputusan pengadilan ini meski koran lain memperlihatkan solidaritas dengan wartawan tersebut.
Koran bernama 7Days News menyebut ini sebagai "hari menyedihkan" bagi Myanmar dan memuat satu halaman berwarna hitam di halaman depan.
Credit cnnindonesia.com
Duterte Perintahkan Penahanan Anggota Parlemen Pengkritiknya
Presiden Filipina Rodrigo Duterte
memerintahkan penahanan Senator Antonio Trillanes, salah satu
pengkritiknya yang vokal. (Reuters/Romeo Ranoco)
"Angkatan bersenjata Filipina dan Kepolisian Nasional Filipina diperintahkan menggunakan semua cara yang sah untuk menangkap Trillanes," bunyi pernyataan militer yang dirilis di surat kabar Manila Times, Selasa (4/9).
Perintah penangkapan Trillanes muncul setahun setelah dia menuduh anak tertua Duterte diadili karena terlibat perdagangan narkoba.
Trillanes juga pernah menuding Duterte terlibat korupsi jutaan dolar uang negara. Saat itu, Duterte bersumpah akan membalas dendam dan "menghancurkan dia."
Dikutip AFP, perintah penangkapan dikeluarkan Duterte sebagai pembatalan pemberian pengampunan terhadap Trillanes pada 2010.
Pengampunan sebelumnya diberikan pemerintahan saat itu terkait keterlibatan Trillanes dalam upaya mengkudeta mantan Presiden Gloria Arroyo.
Kantor Duterte menyatakan pengampunan dibatalkan karena Trillanes tidak memenuhi syarat untuk diampuni. Mantan perwira angkatan laut itu juga disebut telah mengakui kesalahannya.
Selain ditahan, Duterte juga menginginkan Trillanes diadili atas pengambilalihan sebuah hotel di Manila pada 2007 lalu.
Saat itu, Trillanes bersama beberapa pengikutnya yang dilengkapi senjata menyerbu serta menyita hotel tersebut sebagai desakan bagi Arroyo untuk mundur.
Trillanes menyebut perintah penangkapannya "tidak memiliki dasar hukum apa pun."
Kepada wartawan, dia mengatakan telah meminta tim kuasa hukumnya mempelajari cara-cara "menggagalkan perintah eksekutif bodoh" tersebut.
"Ini jelas-jelas kasus penganiayaan politik, tetapi saya tidak akan menyerah. Ada waktu perhitungan bagi Anda (Duterte) dan antek-antek Anda," ucap Trillanes melalui pernyataan.
Politikus oposisi turut mengecam perintah penangkapan Trillanes dengan menyebutnya sarat politik.
Credit cnnindonesia.com
Venezuela Didesak Terima Bantuan Kemanusiaan Atasi Krisis
Warga Venezuela beli kebutuhan pangan ke Kolombia. (Reuters/Marco Bello)
Bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankan krisis migrasi yang dialami penduduknya.
Mengutip AFP, dari 13 negara Amerika Latin yang berkumpul di ibukota Ekuador, Quito, Selasa (4/9), hanya Bolivia yang menolak menandatangani dokumen tersebut.
Negara yang dipimpin Evo Morales itu dikenal sebagai sekutu sayap kiri Venezuela yang kini masih dipimpin oleh Nicolas Maduro.
Ekuador dan Peru sampai sekarang mengizinkan warga Venezuela masuk hanya menggunakan kartu identitas nasional. Karenanya, kedua negara ini menjadi lokasi yang kini dituju oleh warga Venezuela yang ingin keluar dari negaranya yang sedang dilanda krisis.
Menteri Dalam Negeri Ekuador Mauro Toscanini mengatakan pihaknya akan meminta siapapun yang memasuki Ekuador untuk menunjukkan paspor mereka.
Kementrian Luar Negeri Ekuador kemudian menambahkan bahwa hal ini akan berlaku khusus untuk warga Venezuela.
Bulan Agustus lalu, Ekuador mengumumkan keadaan darurat di tiga provinsi setelah melonjaknya imigran Venezuela yang melintasi perbatasan Ekuador-Kolombia di wilayah Pegunungan Andean.
Pihak berwenang mengatakan sekitar 4.500 orang Venezuela menyeberang setiap hari, padahal sebelumnya hanya 500 hingga 1000 orang per hari.
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Ekuador menyatakan bahwa sekitar 600 ribu orang Venezuela telah memasuki negara itu sepanjang tahun ini, dan sekitar 109 ribu orang yang menetap.
Karena tak mampu membeli tiket pesawat dan mendapat upah minim hanya beberapa dolar sebulan, warga Venezuela memilih menaiki bus selama berhari-hari menyeberangi wilayah Amerika Selatan. Banyak yang melewati Ekuador selama perjalanan mereka menuju Peru atau Chile.
Dua pejabat pemerintah Peru yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Peru juga berencana meminta paspor dari penduduk Venezuela dalam waktu dekat.
Pejabat imigrasi Peru memperkirakan hampir 400 ribu orang Venezuela berada di Peru, yang sebagian besar masuk tahun ini.
Menteri Dalam Negeri Peru juga mengatakan pada pekan ini sekitar 20 persen dari warga Venezuela masuk ke Peru tanpa paspor.
Warga Venezuela yang menjual makanan dan pernak-pernik di pinggir jalan telah menjadi pemandangan umum di kota Lima dan Quito. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari penduduk setempat bahwa imigran dapat mengambil pekerjaan mereka dan meningkatkan tingkat kriminalitas.
Presiden Ekuador Lenin Moreno sendiri merupakan kelompok sayap kiri seperti Maduro. Tetapi Moreno disebut telah menjauhi Caracas sejak ia menjabat tahun lalu.
Sementara itu, Presiden Peru Martin Vizcarra meminta agar Maduro mengundurkan diri dari jabatanya sebagai presiden.
Credit cnnindonesia.com
Spanyol Batal Jual 400 Bom yang Dipandu Laser ke Arab Saudi
MADRID
- Pemerintah Spanyol membatalkan kesepakatan penjualan 400 bom yang
dipandu laser ke Arab Saudi yang diteken tahun 2015. Pembatalan terjadi
di saat agresi Koalisi Arab yang dipimpin Saudi terhadap Yaman menjadi
sorotan masyarakat internasional.
Pada Agustus lalu, Koalisi Arab meluncurkan serangan udara terhadap bus sekolah di Yaman yang menewaskan 40 anak.
Kementerian Pertahanan Spanyol melalui seorang juru bicaranya membenarkan laporan pembatalan penjualan senjata itu sebagaimana dilansir radio Cadena Ser. Menurut laporan tersebut, pemerintah Sosialis baru Spanyol akan mengembalikan 9,2 juta euro (USD10,6 juta) yang sudah dibayarkan oleh Saudi untuk pembelian senjata di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan konservatif yang berkuasa sebelumnya.
Juru bicara yang tak disebutkan namanya itu menolak untuk menjelaskan pembatalan penjualan 400 bom Madrid kepada Riyadh.
Pada Agustus lalu, Koalisi Arab meluncurkan serangan udara terhadap bus sekolah di Yaman yang menewaskan 40 anak.
Kementerian Pertahanan Spanyol melalui seorang juru bicaranya membenarkan laporan pembatalan penjualan senjata itu sebagaimana dilansir radio Cadena Ser. Menurut laporan tersebut, pemerintah Sosialis baru Spanyol akan mengembalikan 9,2 juta euro (USD10,6 juta) yang sudah dibayarkan oleh Saudi untuk pembelian senjata di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan konservatif yang berkuasa sebelumnya.
Juru bicara yang tak disebutkan namanya itu menolak untuk menjelaskan pembatalan penjualan 400 bom Madrid kepada Riyadh.
Insiden
serangan bus sekolah di Yaman oleh Koalisi Arab telah memicu gelombang
kemarahan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK
PBB) bahkan meminta untuk dilakukan penyelidikan yang kredibel dan
transparan.
Koalisi Arab mengklaim telah menargetkan bus yang membawa pemberontak Houthi Yaman.
Koalisi itu mulai intervensi militer di Yaman mulai Maret 2015 setelah pemberontak Houthi nyaris menggulingkan pemerintah Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi.
Hampir 10.000 orang tewas dalam konflik sejak itu, 2.200 di antara mereka adalah anak-anak. Konflik di Yaman, menurut PBB, telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Amnesty International mengatakan Spanyol adalah salah satu eksportir senjata terbesar ke Arab Saudi.
Amnesty dan kelompok hak asasi manusia lainnya, termasuk Greenpeace dan Oxfam, pada hari Selasa mendesak Spanyol untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi dan Israel, dengan alasan senjata tersebut sering digunakan terhadap warga sipil.
Spanyol menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi pada bulan April lalu untuk menjual lima kapal perang kecil dari jenis korvet dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar 1,8 miliar euro.
Koalisi Arab mengklaim telah menargetkan bus yang membawa pemberontak Houthi Yaman.
Koalisi itu mulai intervensi militer di Yaman mulai Maret 2015 setelah pemberontak Houthi nyaris menggulingkan pemerintah Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi.
Hampir 10.000 orang tewas dalam konflik sejak itu, 2.200 di antara mereka adalah anak-anak. Konflik di Yaman, menurut PBB, telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Amnesty International mengatakan Spanyol adalah salah satu eksportir senjata terbesar ke Arab Saudi.
Amnesty dan kelompok hak asasi manusia lainnya, termasuk Greenpeace dan Oxfam, pada hari Selasa mendesak Spanyol untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi dan Israel, dengan alasan senjata tersebut sering digunakan terhadap warga sipil.
Spanyol menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi pada bulan April lalu untuk menjual lima kapal perang kecil dari jenis korvet dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar 1,8 miliar euro.
Credit sindonews.com
Negosiasi Denuklirisasi Macet, Utusan Korsel Sambangi Korut
SEOUL
- Utusan khusus Korea Selatan (Korsel), Rabu (5/9/2018), meninggalkan
Seoul untuk perjalan satu hari ke Korea Utara (Korut). Utusan Korsel
menyambangi Korut untuk membahas pertemuan ketiga yang akan diadakan
bulan ini antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim
Jong-un.
Pejabat Korsel berharap kunjungan itu dapat membangkitkan momentum pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut. Pembicaraan itu terhenti sejak Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Pyongyang bulan lalu setelah Pompeo menerima surat permusuhan dari seorang pejabat senior Korut.
Trump dan Moon berbicara melalui telepon selama 50 menit pada hari Selasa, kata para pejabat, dan berencana untuk membahas masalah Korut selama Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.
Kim Jong-un setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea pada pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Trump di Singapura pada bulan Juni.
Pejabat Korsel berharap kunjungan itu dapat membangkitkan momentum pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut. Pembicaraan itu terhenti sejak Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Pyongyang bulan lalu setelah Pompeo menerima surat permusuhan dari seorang pejabat senior Korut.
Trump dan Moon berbicara melalui telepon selama 50 menit pada hari Selasa, kata para pejabat, dan berencana untuk membahas masalah Korut selama Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.
Kim Jong-un setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea pada pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Trump di Singapura pada bulan Juni.
Namun,
AS dan Korut tidak menemui titik temu terkait mana yang didahulukukan,
apakah denuklirisasi atau langkah menuju normalisasi status
internasional Korut dengan menyatakan akhir Perang Korea.
Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang berarti AS dan Korut secara teknis masih berperang.
Dikutip dari Reuters, utusan Korsel termasuk kepala kantor keamanan nasional di Istana Presiden Presiden, Chung Eui-yong, dan direktur agen mata-mata Intelijen Nasional, Suh Hoon.
Tidak jelas apakah utusan tersebut akan bertemu Kim Jong-un, kata pejabat Korea Selatan. Pemimpin Korut bertemu dengan utusan Korsel di perjalanan mereka sebelumnya pada bulan Maret.
Pada hari Selasa, Chung ingin berdiskusi dengan pejabat Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi menyeluruh di semenanjung Korea.
"Seoul akan terus mendorong deklarasi bersama dengan AS untuk mengakhiri Perang Korea tahun ini," kata Chung.
Kim Jong-un membuat penampilan publik pertamanya dalam 16 hari terakhir untuk memberi hormat pada pemakaman Dr. Ju Kyu Chang, menurut media pemerintah Korut KCNA pada hari Rabu.
Ju adalah kontributor utama bagi keberhasilan pengembangan senjata nuklir Korut, rudal balistik dan program luar angkasa, menurut North38, situs yang mempunyai spesialisasi dalam analisis Korut.
Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang berarti AS dan Korut secara teknis masih berperang.
Dikutip dari Reuters, utusan Korsel termasuk kepala kantor keamanan nasional di Istana Presiden Presiden, Chung Eui-yong, dan direktur agen mata-mata Intelijen Nasional, Suh Hoon.
Tidak jelas apakah utusan tersebut akan bertemu Kim Jong-un, kata pejabat Korea Selatan. Pemimpin Korut bertemu dengan utusan Korsel di perjalanan mereka sebelumnya pada bulan Maret.
Pada hari Selasa, Chung ingin berdiskusi dengan pejabat Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi menyeluruh di semenanjung Korea.
"Seoul akan terus mendorong deklarasi bersama dengan AS untuk mengakhiri Perang Korea tahun ini," kata Chung.
Kim Jong-un membuat penampilan publik pertamanya dalam 16 hari terakhir untuk memberi hormat pada pemakaman Dr. Ju Kyu Chang, menurut media pemerintah Korut KCNA pada hari Rabu.
Ju adalah kontributor utama bagi keberhasilan pengembangan senjata nuklir Korut, rudal balistik dan program luar angkasa, menurut North38, situs yang mempunyai spesialisasi dalam analisis Korut.
Korut saat ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun ke-70 pendirian rezim pada hari Minggu mendatang.
Credit sindonews.com
Kolombia Tolak Desakan Israel untuk Batalkan Pengakuan Palestina
BOGOTA
- Presiden baru Kolombia, Ivan Duque mengatakan bahwa keputusan
pendahulunya tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat akan
tetap berlaku. Ini merupakan respon atas desakan yang disampaikan oleh
Kedutaan Besar israel di Bogota.
Kedutaan Besar Israel di Bogota telah menggambarkan keputusan pemerintah Kolombia sebelumnya untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai tamparan di wajah dan meminta otoritas Kolombia yang baru untuk membatalkannya.
"Keputusan ini tidak dapat diubah," kata Duque saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/9).
Keputusan untuk mengakui Palestina dibuat oleh Juan Manuel Santos pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan dirilis pada tanggal 8 Agustus, atau satu hari setelah Duque disumpah sebagai Presiden baru Kolombia.
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri baru Kolombia, Carlos Holmes Trujillo berjanji
bahwa pihaknya akan secara hati-hati mempelajari keputusan Santos
tersebut.
Israel sendiri memang telah menentang pengakuan terhadap kedaualatan Palestina. Di mana sampai saat ini setidaknya sudah 140 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang beradulat, maka posisi Ramllah akan semakin kuat, khsususnya saat melakukan pembicaraan damai dengan Israel.
Israel sendiri memang telah menentang pengakuan terhadap kedaualatan Palestina. Di mana sampai saat ini setidaknya sudah 140 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang beradulat, maka posisi Ramllah akan semakin kuat, khsususnya saat melakukan pembicaraan damai dengan Israel.
Credit sindonews.com
Selasa, 04 September 2018
Eks Menhan AS: Pertemuan Trump-Kim Jong-un "Dikutuk"
WASHINGTON
- Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin
Korea Utara (Korut) Kim Jong-un di Singapura ditakdirkan gagal sejak
awal. Hal itu dikatakan oleh mantan Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Leon
Panetta.
"Masalahnya adalah bahwa dalam banyak hal (pertemuan) itu ditakdirkan gagal sejak awal, karena tidak pernah ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelum pertemuan puncak," kata Panetta di acara ABC "This Week" .
"Ini semua tentang pertunjukan, (pertemuan) itu tentang berjabat tangan dan bertukar kata," imbuhnya seperti dikutip dari CBS News, Selasa (4/9/2018).
Pekerjaan yang mendasari pada proses dan melihat situs senjata nuklir dan menentukan rezim inspeksi, kata Panetta, tidak terjadi sesuai kebutuhan. Sekarang, Panetta mengatakan dia "sangat khawatir" tentang situasi Korut.
"Masalahnya adalah bahwa dalam banyak hal (pertemuan) itu ditakdirkan gagal sejak awal, karena tidak pernah ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelum pertemuan puncak," kata Panetta di acara ABC "This Week" .
"Ini semua tentang pertunjukan, (pertemuan) itu tentang berjabat tangan dan bertukar kata," imbuhnya seperti dikutip dari CBS News, Selasa (4/9/2018).
Pekerjaan yang mendasari pada proses dan melihat situs senjata nuklir dan menentukan rezim inspeksi, kata Panetta, tidak terjadi sesuai kebutuhan. Sekarang, Panetta mengatakan dia "sangat khawatir" tentang situasi Korut.
"Karena sejujurnya, saya pikir kami telah gagal di tangan kami sekarang," cetusnya.
"Ada daftar panjang upaya gagal sepanjang sejarah, ini mungkin salah satu dari mereka," kata Panetta yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan direktur CIA di bawah mantan Presiden Barack Obama.
Trump sendiri tetap optimis tentang masa depan Korut, setelah menyatakan Korut tidak lagi menjadi ancaman nuklir pasca pertemuan Singapura. Namun ia bahkan harus mengakui bahwa kemajuannya tidak signifikan.
Pada bulan Juli, Washington Post melaporkan badan intelijen AS menemukan bahwa Korut sedang membangun rudal baru, berdasarkan foto satelit dan bukti lainnya.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump bulan lalu.
Tidak jelas apa langkah selanjutnya bagi Korut, karena AS belum memberikan waktu untuk denuklirisasi. Pompeo mengatakan bulan lalu bahwa Korut akan menentukan waktunya sendiri, sesuatu yang mengejutkan bagi sebagian orang.
"Jadwal akhir untuk denuklirisasi akan ditentukan oleh Ketua Kim, setidaknya sebagian," kata Pompeo.
"Keputusannya adalah miliknya. Dia membuat komitmen, dan kami sangat berharap bahwa selama minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang kami dapat membuat kemajuan besar menuju itu dan menempatkan orang-orang Korea Utara pada lintasan menuju masa depan yang lebih cerah dengan sangat cepat," tuturnya.
"Ada daftar panjang upaya gagal sepanjang sejarah, ini mungkin salah satu dari mereka," kata Panetta yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan direktur CIA di bawah mantan Presiden Barack Obama.
Trump sendiri tetap optimis tentang masa depan Korut, setelah menyatakan Korut tidak lagi menjadi ancaman nuklir pasca pertemuan Singapura. Namun ia bahkan harus mengakui bahwa kemajuannya tidak signifikan.
Pada bulan Juli, Washington Post melaporkan badan intelijen AS menemukan bahwa Korut sedang membangun rudal baru, berdasarkan foto satelit dan bukti lainnya.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump bulan lalu.
Tidak jelas apa langkah selanjutnya bagi Korut, karena AS belum memberikan waktu untuk denuklirisasi. Pompeo mengatakan bulan lalu bahwa Korut akan menentukan waktunya sendiri, sesuatu yang mengejutkan bagi sebagian orang.
"Jadwal akhir untuk denuklirisasi akan ditentukan oleh Ketua Kim, setidaknya sebagian," kata Pompeo.
"Keputusannya adalah miliknya. Dia membuat komitmen, dan kami sangat berharap bahwa selama minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang kami dapat membuat kemajuan besar menuju itu dan menempatkan orang-orang Korea Utara pada lintasan menuju masa depan yang lebih cerah dengan sangat cepat," tuturnya.
Credit sindonews.com
Tokoh Kunci Program Nuklir Korut Meninggal Dunia
SEOUL
- Seorang pejabat Korea Utara (Korut) yang diketahui terlibat dalam
pengembangan rudal dan senjata nulir telah meninggal dunia. Demikian
laporan media negara Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
"Ju Kyu-chang (89) meninggal Senin malam karena penyakit pansitopenia," bunyi laporan KCNA yang dikutip Yonhap, Selasa (4/9/2018).
KCNA menyebutnya sebagai tentara revolusioner yang telah memberikan kontribusi terhormat untuk pertahanan nasional.
"Melepaskan kawan Ju Kyu-chang yang dengan setia melaksanakan tugas-tugas besar partai kami di garis depan pertahanan nasional adalah kerugian besar bukan hanya untuk partai kami tetapi juga untuk rakyat kami," kata KCNA.
"Ju Kyu-chang (89) meninggal Senin malam karena penyakit pansitopenia," bunyi laporan KCNA yang dikutip Yonhap, Selasa (4/9/2018).
KCNA menyebutnya sebagai tentara revolusioner yang telah memberikan kontribusi terhormat untuk pertahanan nasional.
"Melepaskan kawan Ju Kyu-chang yang dengan setia melaksanakan tugas-tugas besar partai kami di garis depan pertahanan nasional adalah kerugian besar bukan hanya untuk partai kami tetapi juga untuk rakyat kami," kata KCNA.
Lulusan Universitas Teknologi Kim Chaek Korut, Ju Kyu-chang telah menghabiskan banyak karirnya dalam mengembangkan senjata.
Ia ditunjuk sebagai direktur Departemen Industri Mesin Bangunan Partai Buruh Korea pada tahun 2010, yang ditugaskan untuk pengembangan nuklir dan rudal.
Pada April 2009, ia terlihat menemani pemimpin Korut Kim Jong-il saat kunjungannya ke pusat komando untuk mengamati peluncuran roket Unha-2. Dia juga dikenal sangat terlibat dalam pengembangan roket Unha-3 yang ditingkatkan. Roket ini diuji coba Korut pada bulan April dan Desember 2012.
Amerika Serikat (AS) memasukkan nama Ju Kyu-chang dalam daftar hitam pada 2013 karena keterlibatannya dalam mengembangkan rudal balistik dan senjata pemusnah massal.
Dia mengundurkan diri dari jabatan departemen partai pada Mei 2015 dalam perombakan besar-besaran di sektor amunisi negara komunis.
Ia ditunjuk sebagai direktur Departemen Industri Mesin Bangunan Partai Buruh Korea pada tahun 2010, yang ditugaskan untuk pengembangan nuklir dan rudal.
Pada April 2009, ia terlihat menemani pemimpin Korut Kim Jong-il saat kunjungannya ke pusat komando untuk mengamati peluncuran roket Unha-2. Dia juga dikenal sangat terlibat dalam pengembangan roket Unha-3 yang ditingkatkan. Roket ini diuji coba Korut pada bulan April dan Desember 2012.
Amerika Serikat (AS) memasukkan nama Ju Kyu-chang dalam daftar hitam pada 2013 karena keterlibatannya dalam mengembangkan rudal balistik dan senjata pemusnah massal.
Dia mengundurkan diri dari jabatan departemen partai pada Mei 2015 dalam perombakan besar-besaran di sektor amunisi negara komunis.
Credit sindonews.com
Sanksi Ekonomi Trump: Bumerang yang Siap Hancurkan AS
Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Leah Millis)
Sepanjang 2017, Kementerian Keuangan AS tercatat telah memasukkan 1.000 entitas seperti individu, perusahaan, hingga negara asing ke dalam daftar hitamnya.
Jumlah tersebut lebih besar 30 persen jika dibandingkan sanksi yang pernah diterapkan pemerintahan Barack Obama di masa akhir jabatannya.
Mulai dari Kuba, Venezuela, Korea Utara, Iran, China, hingga sekutunya sendiri, seperti Turki, terkena dampak sanksi dan kebijakan ekonomi Amerika yang semakin proteksionis di bawah kepemimpinan Trump.
Penerapan kebijakan sanksi ini dianggap berlebihan. Trump dinilai menjadikan sanksi ekonomi dan peningkatan tarif perdagangan sebagai "senjata politik" untuk meraih keinginannya agar AS mendapat keuntungan terbesar dari semua konsensi yang ada.
"Sanksi ekonomi memang salah satu senjata Amerika juga negara lain yang sudah lama digunakan dalam hubungan antar-negara. Tapi memang (penerapan sanksi ekonomi AS di bawah pemerintahan Trump) keterlaluan, termasuk kebijakannya terhadap Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa," kata Guru Besar Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, William Liddle, kepada CNNIndonesia.com.
Liddle menganggap pendekatan Trump dengan sanksi dan perang tarif bersifat dangkal. Ia menilai ini hanya semakin menggambarkan ketidakpahaman Trump dan para penasihatnya terkait manfaat yang selama ini didapat AS melalui perjanjian kerja sama internasional.
"Kebijakan negara-negara yang selama ini diserang AS dengan sanksi dan kebijakan ekonominya itu sebenarnya tidak salah dan tidak merugikan kepentingan Amerika, kecuali dalam khayalan Trump sendiri," ucap Liddle.
Liddle mengatakan bahwa sanksi memang dianggap sebagai salah satu alat "yang menggiurkan" dalam politik luar negeri lantaran berbiaya murah jika dibandingkan dengan opsi militer seperti perang.
Penerapan sanksi ekonomi tidak memerlukan pemberitahuan lebih dulu, peninjauan hukum, dan juga tidak menimbulkan kerusakan fisik secara langsung.
Jika berbicara hasil, sanksi ekonomi pun dirasa lebih cepat berdampak daripada opsi militer karena langsung menyasar kebutuhan finansial suatu entitas.
Dalam hal ini, sanksi AS dianggap menjadi yang paling kuat di dunia lantaran mata uang dolar menjadi acuan di hampir seluruh transaksi internasional, mulai dari perbankan hingga perdagangan.
Bom waktu kehancuran AS
Meski demikian, penggunaan sanksi ekonomi secara berlebihan oleh AS dikhawatirkan mengurangi efektivitasnya dan malah menjadi bumerang Negeri Paman Sam.
Liddle bahkan menilai Amerika sedang menunggu kehancuran lantaran terlalu mengeksploitasi sanksi finansial dan kebijakan ekonomi proteksionis hanya untuk memuaskan keinginan Trump.
"Amerika sedang menembak kakinya sendiri. Hasilnya kelak adalah semakin banyak negara yang tidak mau bekerja sama dengan Amerika dalam banyak hal, khususnya untuk membendung kebijakan anti-pasar dan anti-asing dari Tiongkok, yang memang merupakan masalah serius," kata Liddle.
"AS memerlukan teman saat ini, sementara kebijakan Trump malah justru menciptakan musuh."
Keputusan AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran dan keluar dari perjanjian nuklir 2015 merupakan salah satu contoh signifikan kegagalan Trump dalam menerapkan sanksi.
Alih-alih membuat Iran menghentikan program rudal balistiknya, pemerintahan Presiden Hassan Rouhani malah menggencarkan pengembangan program senjatanya itu sebagai balasan terhadap AS yang dinilai melanggar janji.
Selain itu, keputusan AS keluar dari The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dinilai semakin merenggangkan Washington dengan sekutu, terutama Uni Eropa yang mengecam keputusan tersebut.
"Trump adalah presiden pertama Amerika yang menolak semua organisasi dan persetujuan antar-negara yang dianggapnya merugikan kepentingan AS atau membelenggu tangannya untuk bertindak bebas. Bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di semua bidang termasuk pertahanan," tutur Liddle.
Menurut Liddle, Amerika kini tak lagi memainkan peran lamanya sebagai salah satu pemimpin dunia.
"Dan hanya kegagalan atau kekalahan Trump yang bisa diharapkan untuk membalikkan keadaan ini," katanya.
Senada dengan Liddle, Dosen Jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menganggap sanksi ekonomi sulit diterapkan secara unilateral dalam situasi saat ini.
Teuku menganggap AS mau tak mau harus tetap merangkul negara mitra dan sekutunya untuk bisa menekan negara "pembangkang" secara finansial.
Namun, dengan agresifitas Trump memanfaatkan sanksi, Teuku khawatir kebijakan tersebut lambat laun hanya akan menghancurkan Amerika sendiri.
Sebagai contoh, Teuku mengatakan sudah banyak negara-negara yang tak lagi menganggap dolar sebagai mata uang acuan dalam transaksi internasional. Menurutnya, China sudah lama menggunakan yuan sebagai mata uang acuan dalam transaksi internasionalnya.
Belakangan, Iran dan Turki juga melakukan hal serupa tak lama setelah kedua negara itu diganjar Trump dengan sanksi.
Jika ini terus berlangsung, Teuku menganggap pelan-pelan sanksi AS akan menggerogoti kepemimpinan keuangan Negeri Paman Sam sendiri.
"AS tetap memerlukan sekutu untuk memberlakukan sanksi dan tekanan terhadap negara lain. Sekarang China sudah berselisih dengan AS, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada juga. AS musuhi mereka semua. Amerika sekarang menjadi raksasa yang kesepian," kata Teuku.
"Yang terburuk adalah bagaimana jika negara yang ditargetkan sanksi menagih secara serentak utang AS dan menolak adanya renegosiasi? Padahal, di saat bersamaan AS merupakan negara dengan utang terbesar di dunia. Ini yang tak pernah Trump bayangkan."
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Komentar (Atom)