CUPUMA

Jumat, 24 Agustus 2018

Perusahaan Israel Jual Informasi dan Peralatan Keamanan ke Saudi Cs

TEL AVIV - Perusahaan intelijen dan komersial Israel, yang mengkhususkan diri dalam data perdagangan dan peralatan keamanan, mengungkapkan telah mengekspor layanan mereka ke Arab Saudi, negara-negara Dewan Kerja Sama (GCC) Teluk, serta Yordania dan Mesir.

"Boikot Arab terhadap Israel tidak ada dalam kenyataan," ujar pengusaha Israel dan pemilik IntuView, Samuel Bar, seperti dikutip Middle East Monitor dari Valah FM, situs intelijen Ibrani, Jumat (24/8/2018).

"Kementerian Keamanan memberikan izin kepada perusahaan saya untuk mengekspor ke Arab Saudi," imbuhnya.

Para pejabat Saudi memberi perusahaan itu beberapa kunjungan lebih dari dua tahun lalu untuk membeli layanan intelijen demi Raja Saudi.

IntuView adalah sebuah perusahaan intelijen yang berbasis di pemukiman Israel utara (Tel Aviv) dan menjual peralatan keamanan di Amerika Serikat dan Eropa.

Situs itu juga menyatakan bahwa dua tahun yang lalu sebuah perjanjian senjata disepakati antara Arab Saudi dan Israel. Penjualan itu terdiri dari drone Israel yang ditransfer ke Arab Saudi melalui Afrika Selatan untuk menyembunyikan sumber penjualan barang itu adalah Israel.

CEO perusahaan Israel untuk Pasar Arab, Irene Melloul, mengungkapkan aktivitas komersial ekstensif dari perusahaannya dengan negara-negara GCC, di samping Yordania dan Mesir. Ia juga menjelaskan bahwa perdagangan dengan negara-negara Arab dibuat dengan kebijaksanaan substansial.

Melloul, yang telah berurusan dengan negara-negara Arab selama delapan tahun, mengatakan bahwa negara dengan tingkat keterbukaan komersial yang lebih tinggi untuk pengusaha Israel, menurut keyakinannya, adalah Arab Saudi. Ia menekankan bahwa Arab Saudi memiliki pasar yang kuat.

Yossi Melman, seorang analis keamanan dan militer untuk Maariv, menegaskan bahwa Asia Global Technology, yang dijalankan oleh pengusaha Israel-Amerika Mati Kochavi, memenangkan kontrak jutaan dolar untuk proyek-proyek menjaga keamanan internal di UEA.

Media Ibrani juga menunjukkan bahwa negara-negara Teluk, yang dipimpin oleh Arab Saudi, sedang menuju lebih banyak lagi membuat kesepakatan dengan perusahaan Israel. Sama dengan Al-Quds Al-Arabi, media itu juga mencatat upaya besar-besaran untuk menutupi rahasia hubungan perdagangan antara perusahaan Israel dengan rekan-rekan Arab mereka.

Bloomberg menegaskan bahwa boikot Arab terhadap Israel tidak ada, dan menyatakan bahwa Tel Aviv menjual layanan militer kepada Arab Saudi, menjaga sumur minyak dan menyediakan pengawal pribadi bagi negara-negara Teluk.

Sumber yang dekat dengan komite intelijen di Kongres AS baru-baru ini mengungkapkan penggunaan senjata buatan Israel oleh pasukan Saudi dalam kampanye militernya melawan Yaman, yang terakhir adalah serangan terhadap kota yang dikendalikan Houthi, al-Hudaydah.

Laporan sebelumnya dan kebocoran pembicaraan rahasia antara Israel dan beberapa negara Arab menganggap negara Zionis itu sebagai sekutu potensial guna menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan sekutunya di wilayah tersebut.

Credit sindonews.com

Israel akan Melarang Bendera Palestina

Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem

CB, Jakarta - Anggota parlemen Israel, Anat Berko, dari partai Likud mengusulkan RUU baru yang melarang bendera Palestina dikibarkan saat demonstrasi.
RUU yang akan diajukan ketika Knesset kembali dari masa reses musim panas, adalah tanggapan terhadap protes dua pekan lalu di Lapangan Rabin di Tel Aviv di mana bendera-bendera Palestina dikibarkan dan slogan anti-Israel diteriakan.

Jerusalem Post, 23 Agustus 2018, melaporkan undang-undang itu akan membuat pelanggar dikenai hukuman hingga satu tahun penjara. Hukuman ini akan berlaku untuk bendera PLO dan bendera negara-negara musuh yang tidak mengizinkan bendera Israel. Sementara aksi protes akan didefinisikan dengan jumlah minimal tiga orang."Bendera-bendera musuh tidak boleh ditoleransi di ruang publik. Ini tidak bisa diizinkan, dan itu harus ditegakkan," kata Berko.
Berko mengatakan dia mengharapkan pemerintah mendukung RUU itu dan mempercepat pengesahannya.

Warga Arab di Israel mengibarkan bendera Palestina selama demonstrasi menentang RUU Negara Yahudi di Tel Aviv, Israel, Sabtu 11 Agustus 2018.[AP]
Sementara oposisi di parlemen Israel, Jamal Zahalka, menyebut RUU itu rasis, pengecut, dan upaya untuk menyembunyikan identitas Palestina yang tidak akan berhasil. Dia mengatakan Hukum Negara Bangsa Yahudi telah memulai tren dalam undang-undang rasis.
Rekan Zahalka, Aida Touma-Sliman, mengatakan bendera Palestina adalah simbol nasional orang Palestina di bawah pendudukan dan perjuangan mereka.

"Mereka yang berpikir warga Arab harus membuktikan kesetiaan mereka kepada Israel dengan menyangkal identitas nasional mereka sangat salah," kata Aida.Neven Abu Rahmoun, yang baru saja menjadi wakil legislator perempuan Knesset ke-35, mengatakan bahwa RUU itu akan menyangkal kebebasan berekspresi. Dia mengatakan Berko yang melanggar hukum, karena hasutan untuk rasisme sudah melanggar hukum di Israel.
Berko mengatakan masalah sebenarnya adalah bahwa anggota parlemen Israel dari kalangan Arab tidak memiliki bendera Israel di kantor mereka tetapi ingin memiliki bendera Palestina dan mengidentifikasi dengan entitas yang memusuhi Israel. Dia mengatakan Palestina adalah musuh karena tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mendukung teror secara finansial.

Credit tempo.co

26 warga Yaman dikabarkan tewas akibat serangan udara sekutu

Dubai, (CB) - Milisi Al-Houthi di Yaman pada Kamis menyatakan serangan udara sekutu pimpinan Saudi menewaskan 26 warga, sementara media pemerintah di UAE, anggota sekutu, melaporkan serangan Houthi di daerah sama menewaskan satu orang dan mencederai puluhan.

Menurut Al Massira TV gerakan Al-Houthi, 22 anak-anak dan empat wanita tewas di Ad Durayhimi, yang terletak di sekitar 20 kilometer dari kota Laut Merah, Hodeidah.

Kantor berita negara Uni Emirat Arab, WAM, menyatakan petempur Al-Houthi meluncurkan peluru kendali balistik, yang menewaskan seorang bocah dan melukai puluhan warga di Ad Durayhimi.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu Muslim Sunni mereka bertempur di Yaman dengan dukungan Barat selama lebih dari tiga tahun melawan gerilyawan Al-Houthi terkait Iran.

Al-Houthi menguasai sebagian besar Yaman Utara, termasuk Ibu Kota Yaman, Sanaa, dan mengusir pemerintahnya, yang didukung Arab Saudi, ke pengasingan pada 2014.

Credit antaranews.com

PBB Gelar Penyelidikan Kejahatan ISIS di Irak

NEW YORK - Sebuah tim penyelidik PBB telah mulai bekerja di Irak untuk mengumpulkan bukti tentang pembantaian minoritas Yazidi dan kekejaman lain yang dilakukan oleh ISIS. Hal itu tertuang dalam sebuah surat yang dirilis oleh PBB Kamis waktu setempat.

Dalam surat yang dikirimkan pada 17 Agustus lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan tim penyelidik PBB dipimpin oleh pengacara hak asasi manusia asal Inggris Karim Asad Ahmad Khan. Tim tersebut akan mulai bekerja pada 20 Agustus seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).

Guterres mengatakan kepada dewan bahwa Khan, yang diangkat pada bulan Februari, telah melakukan misi pertama ke Irak dari 6-14 Agustus.

Para penyelidik akan mengumpulkan bukti tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida untuk digunakan di pengadilan Irak yang akan mengadakan persidangan bagi militan ISIS, menurut resolusi Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan tahun lalu dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang mengatur penyelidikan untuk membantu membawa pelaku kejahatan ISIS ke pengadilan. Kasus ini diperjuangkan oleh pengacara hak asasi manusia internasional, Amal Clooney.

Pengacara Lebanon-Inggris itu mewakili perempuan Yazidi yang disandera dan diperlakukan sebagai budak seks oleh ISIS saat menguasai wilayah Sinjar Irak pada Agustus 2014.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan pembantaian Yazidi sebagai kemungkinan genosida dan Clooney membuat kemunculan high profil sebelum badan dunia mengambil tindakan.

Puluhan ribu orang Yazidi melarikan diri dari pembantaian Agustus 2014 di Sinjar. Investigasi hak asasi manusia PBB telah mendokumentasikan berbagai penganiayaan mengerikan yang diderita perempuan dan anak perempuan.

Credit sindonews.com

Lewat Rekaman, Baghdadi Akui Kekalahan ISIS

WASHINGTON - Untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun, ISIS merilis sebuah pesan audio baru yang diklaim berasal dari pemimpin mereka Abu Bakr al-Baghdadi. Dalam pesan itu, Baghdadi mengakui kekalahan ISIS dan menyebutnya sebagai ujian dari Allah. Ia pun mengatakan seluruh anggota kelompoknya harus tetap bersama.

Baghdadi, yang tidak diketahui rimbanya, mengatakan pengikutnya sedang diuji dengan rasa takut dan lapar. Namun ia menyatakan bahwa kabar gembira akan diberikan kepada mereka yang sabar bertahan.

Pesan audio itu diterbitkan oleh sayap media ISIS al-Furqan pada hari Rabu. Namun rekaman itu tidak bisa dikonfirmasi secara independen apakah benar suara pada rekaman itu adalah Baghdadi.

Jika benar dari Baghdadi, ini adalah pesan audio pertama darinya yang dirilis sejak jatuhnya Raqqa pada bulan Oktober lalu, karena wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah terus berkurang.

Pria dalam rekaman itu merujuk pada kerugian besar yang dialami oleh ISIS.

"Bagi mujahidin yang percaya, skala kemenangan atau kekalahan tidak termasuk pada kota atau kota yang direbut atau tunduk pada mereka yang memiliki superioritas udara, atau rudal antar benua atau bom pintar, dan bukan berapa banyak pengikut yang mereka miliki," katanya.

"Skala itu tergantung pada seberapa besar iman yang dimiliki oleh para pengikutnya," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (23/8/2018).

Rekaman audio itu berdurasi sekitar 55 menit.

Dalam rekaman ini, Baghdadi juga membuat referensi ke sejumlah peristiwa baru-baru ini, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Turki. Dia mengacu pada sanksi yang dikenakan AS pada Turki pada 1 Agustus, hanya untuk melepaskan pendeta, mengacu pada pendeta AS Andrew Brunson yang ditahan Turki.

Pria itu juga mengatakan Rusia dan Iran berusaha memberontak melawan sanksi dan menghindari situasi yang serupa dengan Korea Utara (Korut). Baghdadi mengatakan Amerika menggunakan kebijakan ala gengster dan itu adalah tanda kelemahan.

Ia juga menyebut kota Idlib di Suriah, mengatakan militer Rusia dan Suriah akan menyerbunya dengan bantuan pengkhianat, sebuah referensi untuk beberapa pemberontak Suriah. Ia juga menyerukan umat Muslim untuk menggulingkan pemerintah Yordania, yang merupakan sekutu AS dan Inggris.

Baghdadi hanya sekali membuat penampilan publik yaitu pada Juli 2014 di Masjid al-Nuri di Mosul. Baik masjid dan wilayah ini telah direbut kembali oleh pasukan keamanan Irak pada Juni tahun lalu.

Sejak itu ISIS merilis berbagai pesan audio yang diklaimnya dari Baghdadi. Pesan audio terakhir adalah pada September 2017 yang muncul untuk membantah laporan Rusia bahwa dirinya sudah tewas.

Pada bulan Februari, beberapa pejabat AS yang berbicara secara eksklusif kepada CNN mengatakan dia telah terluka dalam serangan udara pada Mei 2017 dan harus melepaskan kendali kelompok teror itu hingga lima bulan karena luka-lukanya. Penilaian badan intelijen AS didasarkan pada laporan dari tahanan ISIS dan pengungsi di Suriah Utara yang muncul beberapa bulan setelah serangan udara itu, para pejabat menambahkan.

Diyakini serangan udara terjadi dekat dengan tanggal militer Rusia mengklaim berhasil menewaskan atau melukai pemimpin ISIS itu.

Pada saat itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sedang menyelidiki laporan Baghdadi telah tewas dalam serangan udara pada 28 Mei di pinggiran Raqqa, markas utama kelompok itu, yang direbut tentara yang didukung pasukan AS pada Oktober lalu.

Analis memperingatkan pada saat itu bahwa laporan kematian Baghdadi harus diperlakukan dengan skeptis mengingat tingginya jumlah laporan palsu sebelumnya.

Credit sindonews.com

AS Minta PBB Blacklist Kapal dan Perusahaan Rusia

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan dua perusahaan pelayaran Rusia dan enam kapal berbendera Rusia ke dalam daftar hitam. AS menilai entitas tersebut telah melanggar sanksi terhadap Korea Utara (Korut).

Ini adalah permintaan ketiga yang diajukan oleh AS kepada komite sanksi PBB dalam dua bulan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengubah tekanan pada Korut guna membongkar program nuklir dan rudalnya.

Dalam permintaan terbaru, AS meminta aset dari dua perusahaan pelayaran Rusia - Primorye Maritime Logistics dan Gudzon Shipping - dibekukan dan masuk daftar hitam karena tuduhan berurusan dengan Korut.

"Pengirim memiliki kapal tanker, M/V Patriot, yang melakukan pengiriman kapal ke kapal ke tanker Korea Utara dua kali awal tahun ini," menurut pejabat AS seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).

Departemen Keuangan AS pada Selasa menjatuhkan sanksi sepihak terhadap dua perusahaan Rusia dan enam kapal.

Komite sanksi PBB mempunyai waktu hingga 29 Agustus untuk mempertimbangkan permintaan AS, menurut para diplomat, yang mengharapkan Rusia untuk menentang langkah itu.

Rusia dan China bulan ini memblokir tawaran AS untuk menambahkan bank Rusia, pejabat Korut dan dua entitas ke daftar hitam sanksi PBB. Pada bulan Juli, kedua negara menunda permintaan AS untuk menghentikan pengiriman bahan bakar ke Korut.

Rusia dan China telah meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan meringankan sanksi untuk memberi penghargaan kepada Korut karena membuka dialog dengan AS dan menghentikan uji coba rudal.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengumumkan dia akan melakukan perjalanan keempatnya ke Korut minggu depan. Kali ini ia akan didampingi utusan AS yang baru untuk Korea Utara, Stephen Biegun.

AS telah menyerukan untuk mempertahankan "tekanan maksimum" atas sanksi sampai Korut telah sepenuhnya membongkar program rudal nuklir dan balistiknya.

Dewan Keamanan tahun lalu mengadopsi tiga sanksi yang melarang ekspor komoditas mentah Korut dan barang-barang lainnya, dan impor yang sangat terbatas termasuk pengiriman minyak penting.

Sanksi tersebut bertujuan untuk memotong sumber pendapatan untuk program militer Korut.

Credit sindonews.com

Takut Sanksi AS, Bank Swiss Bekukan Aset Rusia Rp 73 Triliun

CB, Jakarta - Salah satu bank terbesar Swiss, Credit Suisse, membekukan sekitar 5 miliar Franc Swiss atau setara US$ 5 miliar (Rp 73 triliun/Kurs Rp 14.626), yang terkait dengan Rusia untuk menghindari sanksi AS.
Reuters melaporkan, pada 23 Agustus 2018, bahwa langkah yang diambil Credit Suisse, yang memiliki pesawat yang diserahkan oleh pengusaha Rusia, Oleg Deripaska, dan telah meminjamkan uang kepada Viktor Vekselberg, seorang penguasa Rusia sebelum sanksi, menggarisbawahi kekhawatiran di antara bank-bank atas sanksi AS yang menyebut pihak-pihak akan terkena sanksi jika bekerjasama dengan perusahaan Rusia.

Akibat pembekuan ini, dampak nyata bagi pengusaha Rusia dapat menutup jalan untuk keuangan serta tempat yang aman bagi miliaran rubel kekayaan mereka."Credit Suisse bekerja dengan regulator internasional di mana pun ia melakukan bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi, termasuk kepatuhan terhadap sanksi yang melibatkan Rusia," kata juru bicara bank.

Sebuah logo cabang bank Credit Suisse di Bern, Swiss 4 April 2017. [REUTERS / Denis Balibouse]
Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang kaya Rusia, dengan alasan kerahasiaan bank, stabilitas politik dan resor ski yang mewah seperti Zermatt dan St. Moritz, menjadikan Swiss sebagai salah satu tujuan utama untuk menyimpan uang mereka.

Sekitar US$ 6,2 miliar (Rp 90 triliun) atau 14 persen dari total arus kekayaan pengusaha Rusia mengalir ke Swiss pada 2017, hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan aliran dana ke Amerika Serikat, seperti dicatat data bank sentral Rusia.Putaran terbaru sanksi diumumkan pada bulan April oleh Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin untuk menghukum Rusia atas pendudukan Crimea, keterlibatan dalam perang di Suriah dan mencoba menumbangkan demokrasi Barat.

Awal bulan ini, anggota Kongres, menyerukan lebih banyak tindakan, termasuk memperkenalkan undang-undang sanksi baru untuk menghukum Rusia.Sementara sanksi AS tidak berlaku untuk Swiss yang netral, bank-banknya wajib untuk tunduk terhadap sanksi karena mereka bergantung pada akses terhadap dolar AS.

Credit tempo.co

Perang Dagang Amerika Vs Cina Berlanjut, Harga Mulai Naik

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kedatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya dalam upaya memetakan haluan hubungan bilateral pada era baru antara AS dan China. REUTERS/Carlos Barria

CB, Beijing – Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina meningkat setelah kedua negara menerapkan kenaikan tarif impor tahap kedua sebesar 25 persen untuk jumlah impor sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp234 triliun.
Ini terjadi di tengah proses pembicaraan pejabat level menengah kedua negara di Washington untuk mencari solusi soal perang dagang, yang dimulai pada awal Juli 2018 itu.
Pemerintah AS mengenakan sanksi ini untuk 279 produk impor asal Cina seperti semikonduktor, bahan kimia, plastik, sepeda motor, dan scooter listrik.
“Cina melakukan retaliasi dengan mengenakan kenaikan tarif serupa untuk sejumlah produk impor asal AS dengan jumlah yang sama,” begitu dilansir CNBC pada Kamis, 23 Agustus 2018 waktu setempat.

Cina Membalas
Cina mengenakan kenaikan tarif baru ini untuk 333 produk seperti batu bara, tembaga, bahan bakar minyak, baja, mobil, dan perlengkapan medis. Media resmi Cina, Xinhua, mengatakan penerapan tarif ini berlangsung bersamaan pada Kamis waktu setempat.
“Cina sangat menolak kenaikan tarif terbaru dari AS dan akan melawan balik,” begitu dilansir kementerian Perdagangan Cina dalam pernyataan di situs online. Kementerian ini juga menambahkan akan melaporkan tarif terbaru AS ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Kenaikan tarif AS ini membuat sejumlah importir negara itu meningkatkan jumlah pesanan dari Cina sebelum tarif baru berlaku. Kenaikan tarif tahap pertama berlaku pada awal Juli 2018 untuk US$34 miliar atau sekitar Rp498 triliun.

Sejumlah pengunjung mengambil gambar seorang model yang berpose di mobil Audi R8 Spyder dalam acara Imported Auto Expo di Beijing, Cina, 24 September 2015. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Direktur Operasional untuk Asia di Flexport, Henry Ko, mengatakan kenaikan tarif impor tahap pertama meningkatkan tarif biaya angkut udara dan laut serta biaya gudang di AS. “Jika perang dagang ini terus berlangsung, harga-harga produk dari sejumlah industri akan naik,” kata Ko kepada CNBC.

AS Yakin Menang
Seperti dilansir Reuters, Trump telah mengeluarkan ancaman untuk mengenakan kenaikan tarif impor hingga 25 persen untuk sekitar US$500 miliar atau sekitar Rp7,300 triliun untuk impor produk dari Cina.
Kecuali, pemerintah Cina mau membeli lebih banyak produk dari AS untuk menutup defisit perdagangan sebanyak sekitar US$200 miliar dari saat ini sekitar US$375 miliar per tahun.
Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan,”Cina tidak akan menyerah dengan mudah begitu saja. Mereka tentu akan berusaha membalas,” kata Ross kepada CNBC. Namun, Ross mengaku yakin AS bakal unggul dalam perang dagang ini. “Pada akhirnya, kami punya lebih banyak peluru dibandingkan mereka. Mereka tahu itu. Kita punya ekonomi yang lebih kuat dari pada mereka, dan mereka juga tahu itu.
Menurut para ekonom, perang dagang yang mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1,500 triliun bakal mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 0,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Cina bakal tercukur sekitar 0,1 – 0,3 persen pada tahun ini dan lebih kecil dampaknya bagi AS. Pada 2019, dampak perang dagang ini bakal lebih terasa bagi kedua negara.

Credit tempo.co

Uni Eropa Kucurkan Bantuan Rp 304 Miliar untuk Iran

Federica Mogherini

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Bantuan itu untuk membantu negara itu mengimbangi dampak sanksi Amerika Serikat.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menyetujui bantuan senilai 18 juta euro (sekitar Rp 304,9 miliar) bagi Iran, Kamis (23/8). Bantuan itu untuk membantu negara itu mengimbangi dampak sanksi Amerika Serikat.

Bantuan itu juga diberikan dalam upaya menyelamatkan kesepakatan pada 2015, yang dibuat untuk membatasi ambisi nuklir Iran. Pengumuman itu menjadi bagian dari upaya tingkat tinggi Uni Eropa guna mendukung kesepakatan nuklir tersebut, yang ditinggalkan Presiden AS Donald Trump pada Mei.

Bantuan itu adalah bagian dari paket lebih luas senilai 50 juta euro (sekitar Rp 845,8 miliar) untuk Iran dalam anggaran Uni Eropa. Uni Eropa sedang berupaya menjaga perdagangan dengan Iran, yang telah mengancam akan berhenti mematuhi perjanjian nuklir jika negara itu tidak merasakan ada keuntungan ekonomi dari pengurangan sanksi.

Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan dalam pernyataan, kelompok negara-negara Eropa itu bertekad bekerja sama dengan Iran. "Paket baru ini akan memperluas hubungan ekonomi dan sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan langsung bagi warga-warga negara kita," katanya.

Uni Eropa akan mengeluarkan delapan juta euro (sekitar Rp 135 miliar) untuk sektor swasta Republik Islam itu, termasuk bantuan bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah serta Organisasi Promosi Perdagangan Iran. Delapan juta euro lagi akan diberikan untuk mendanai proyek lingkungan dan dua juta euro (sekitar Rp 33,8 miliar) untuk memerangi bahaya akibat obat terlarang.

Credit republika.co.id

Netanyahu Minta AS Akui Klaim Israel Atas Golan

Benjamin Netanyahu

Foto: AP/Gali Tibbon

Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan pada Perang 1967.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berharap agar Amerika Serikat (AS) mengakui klaim otoritas Zionis atas kedaulatan Dataran Tinggi Golan. Hal ini disampaikan Netanyahu pada Kamis (23/8) setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington belum mempertimbangkan masalah Golan.

Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang 1967 dan mencaploknya. Langkah Israel ini tidak diakui secara internasional. Pada Mei lalu, menteri intelijen Netanyahu mengatakan, pengakuan AS atas masalah Golan akan segera terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Namun dalam wawancara Reuters selama kunjungan ke Israel pekan ini, penasihat keamanan nasional Trump John Bolton mengaku tidak ada pembahasan tentang Dataran Tinggi Golan. Ia mengatakan, Pemerintah AS belum memiliki keputusan soal hal itu.

Menurut Bolton, AS memahami posisi Israel mengenai Golan. "Tidak ada perubahan dalam posisi AS untuk saat ini," ujar Bolton.

Netanyahu menanggapi pernyataan Bolton. "Apakah saya akan menyerah pada hal semacam itu? Tidak mungkin." katanya.

Seorang menteri kabinet keamanan Israel, Yoav Gallant, pada Kamis menyarankan bahwa prioritas untuk Israel dan AS adalah penghapusan pasukan Iran dan Hizbullah Lebanon yang didukung Teheran dari Suriah.
"Ketika Suriah dibangun kembali, kami memiliki dua kepentingan signifikan. Yang pertama adalah Iran dan Hizbullah masing-masing kembali ke tempat mereka berada. Dan kedua adalah kedaulatan Israel yang tegas di setiap meter Dataran Tinggi Golan," kata Gallant kepada televisi Channel 13 Israel.

Menurutnya Israel dapat memenuhi hal itu jika mampu melakukannya dengan cara yang benar.

Bolton membahas masalah ini dengan rekannya dari Rusia di Jenewa pada Kamis. Moskow, yang mendukung Damaskus, ingin integritas wilayah Suriah dipulihkan.
Rusia telah mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaksa Iran untuk mundur dari Suriah.

Menurut Bolton, Rusia terjebak di Suriah dan mencari sumber alternatif dana rekonstruksi.

Credit republika.co.id

Bias Anti-Israel, AS Ancam Hentikan Pendanaan Dewan HAM PBB

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyatakan AS akan menghentikan pendanaan Dewan HAM PBB yang dinilai bias anti-Israel. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat berencana untuk menghentikan pendanaan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Rencana itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, Kamis (23/8). AS berpendapat badan PBB itu bias terhadap Israel.

"Kami akan menghentikan dana buat Dewan HAM," kata Bolton dalam sebuah wawancara dengan media AS, Associated Press seperti dilansir Times of Israel. Bolton juga mengancam untuk memotong pendanaan untuk badan-badan PBB lainnya.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump keluar dari Dewan HAM PBB Juni lalu. AS menuding lembaga itu anti-Israel dan membiarkan negara-negara dengan catatan HAM buruk menjadi anggotanya.

Bolton, yang pernah menjadi Duta Besar AS untuk PBB di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush, kerap mengkritik PBB.

Amerika Serikat merupakan donatur terbesar PBB, menyumbang 22 persen dari anggaran badan dunia tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengambil sejumlah langkah yang mendukung Israel. Seperti mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, meskipun hal tersebut melanggar hukum internasional.

Credit cnnindonesia.com

PBB: Dana Bahan Bakar Rumah Sakit di Gaza Habis

PBB mengatakan eskalasi kekerasan antara warga Palestina dan Israel di perbatasan mengancam Gaza kembali terpuruk dalam peperangan. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- PBB mengatakan kehabisan dana untuk membeli bahan bakar bagi rumah sakit, penyulingan air dan fasilitas-fasilitas penting lain di Jalur Gaza.

Wakil sekjen PBB bidang politik Rosemary Di Carlo mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa peningkatan kekerasan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina baru-baru ini "berpotensi memicu perang di Gaza."

Pernyataan Di Carlo dikemukakan dalam pertemuan bulanan Dewan Keamanan PBB terkait konflik Israel Palestina, sementara PBB bekerja sama dengan Mesir untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza dan menghentikan kekerasan di wilayah itu.

Di Carlo mengatakan "sangat prihatin karena dana untuk bahan bakar darurat yang menjamin operasi sekitar 250 fasilitas penting di Gaza sudah habis" dan meminta dana sebesar US$4,5 juta untuk memastikan layanan penting bagi masyarakat bisa berjalan hingga akhir tahun ini.

Dia juga mengemukakan keprihatinan soal "pasok obat-obatan penting yang semakin menipis" karena 40 persen cadangan obat telah digunakan.

Kekerasan di Gaza meningkat sejak aksi protes warga Palestina pada Maret lalu dilawan dengan senjata oleh Israel dan menyebabkan 117 orang meninggal.

Utusan PBB Nickolay Mladenov dan para pejabat Mesir terus berupaya mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berkuasa di Gaza. Kedua kubu ini telah terlibat tiga perang sejak 2008.

Media Israel berspekulasi bahwa kesepakatan yang akan dicapai meliputi pelonggaran blokade Israel ke Gaza dengan imbalan masa tenang di perbatasan dan pengembalian dua jenazah tentara Israel yang tewas pada 2014.

Israel juga berusaha agar dua warganya yang diduga ditahan Hamas segera dibebaskan.

PBB mengatakan sementara perundingan gencatan senjata ini berlangsung, dana untuk membiayai fasilitas penting seperti rumah sakit dan penyulingan air di Gaza yang kini sudah habis harus ditambah.

Di Carlo meminta "seluruh pihak" bekerja keras agar bantuan kemanusiaan bisa mencapai Gaza dan mendesak Hamas memberi informasi terkait warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Credit cnnindonesia.com

Pejabat PBB Minta Bantuan untuk Palestina Ditingkatkan

Warga Palestina mengenakan makeup menyerupai karakter film Holywood Avatar dalam aksi menuntut 'Hak Kembali ke Tanah Air' di perbatasan Jalur Gaza dengan wilayah penjajahan Israel.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

DiCarlo meminta baik Israel mapun Palestina bisa menahan diri.

CB, NEW YORK -- Pejabat senior PBB pada Rabu (22/8) mendesak donor internasional agar meningkatkan pengiriman bantuan untuk Jalur Gaza. Dia mengingaktakan pasokan obat serta bahan bakar di wilayah tersebut cepat sekali habis.

Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris jenderal bagi Urusan Politik menyampaikan keprihatinan dengan rangkaian kerusuhan baru-baru ini dan beberapa babak permusuhan di wilayah tersebut. Ia menyoroti penembakan rudal oleh HAMAS ke dalam wilayah Israel dan tindakan Israel menyerang pemrotes di Jalur Gaza. Sebelumnya, dia menyerukan agar Israel dan Palestina menghentikan provokasi dan bisa menahan diri.

"Israel telah menewaskan 13 warga sipil Palestina dalam beberapa bulan belakangan," ujar dia, selama penjelasannya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.

Meskipun Israel memiliki kewajiban melindungi warga sipilnya, negara Yahudi tersebut juga harus menahan diri. Ia menambahkan, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam kondisi apapun. Ia juga mendesak HAMAS agar sepenuhnya menyediakan keterangan mengenai orang Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Meskipun menyambut baik berbagai perkembangan berkaitan dengan pencabutan blokade dan penutupan atas Jalur Gaza, DiCarlo menekankan perlunya menjamin pengiriman bantuan tepat pada waktunya buat rakyat yang memerlukan. "Saat kami bekerja ke arah pencabutan penuh penutupan atas Jalur Gaza ... saya menyerukan pengiriman segera pasokan yang diperlukan ke Jalur Gaza," katanya.

DiCarlo, yang mendesak semua donor dan organisasi internasional agar meningkatkan alokasi dana mereka buat Jalur Gaza. "Peningkatan status ekonomi perempuran Palestina mendasar bagi kestabilan," kata dia.

DiCarlo juga kembali menyampaikan peringatan sekretaris jenderal mengenai konsekuensi kemanusiaan akibat kegagalan untuk menangani kekurangan dana yang dialami Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB buat Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia juga menyampaikan posisi lama PBB bahwa semua permukiman tidak sah berdasarkan hukum internasional dan harus dihentikan.

DiCarlo juga mendesak Israel dan Palestina agar menghindari provokasi terhadap semua tempat di Yerusalem. "Status quo harus dipelihara di Tempat Suci," kata dia.

Credit republika.co.id

PBB Peringatkan Satu Generasi Anak-anak Rohingya Beresiko Hilang

Anak-anak pengungsi Rohingya menikmati sebuah wahana kapal ferris yang belum sempurna saat merayakan Hari Raya Idul Adha di kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh, Rabu, 22 Agustus 2018. Para pengungsi Rohingya ini meninggalkan tempat tinggalnya di Myanmar untuk menghindari kekerasan dan penumpasan besar-besaran. (AP Photo/Altaf Qadri)

CB, Jakarta - PBB mengingatkan tentang resiko hilangnya satu generasi anak-anak Muslim Rohingya akibat setengah juta Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh menghadapi berbagai penyakit dan banjir dan ketiadaan akses pendidikan yang layak.
"Kami membicarakan tentang resiko kehilangan atau potensi kehilangan satu generasi anak-anak Rohingya," kata Simon Ingram, juru bicara UNICEF, Badan PBB untuk urusan anak-anak, dalam konferensi pers di Jenewa, Kamis, 23 Agustus 2018.

Peringatan ini disampaikan Ingram setelah selama 6 minggu ia berada di kamp pengungsi Rohingya di Cox.s Bazar, Bangladesh.

"Ini bukan hanya tentang setengah juta anak-anak atau lainnya di perbatasan Bangladesh, namun juga mereka yang masih tertinggal di negara bagian Rakhine, yang akses pendidikannya tambal sulam dan sangat terbatas," ujarnya.

Foto yang diunggah pada 18 Agustus 2018 ini menunjukkan Gigi Hadid menggambar bersama anak-anak pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh. Kunjungan kakak Bella Hadid ini merupakan bagian dari kerja sama dengan tim kemanusiaan UNICEF untuk memberi bantuan kesehatan kepada pengungsi Rohingya di sana. Instagram.com/gigihadid

Satu tahun sejak 700 ribu Rohingya melarikan diri akibat kekerasan merebak oleh pasukan keamanan Myanmar di Rakhine, UNICEF telah memberikan gambaran suram anak-anak di perbatasan.PBB memperkirakan 530 ribu hingga 600 ribu Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan masih bertahan di Rakhine termasuk sekitar 360 ribu anak-anak. Namun, PBB memiliki akses terbatas untuk masuk ke Rakhine.

Pemerintah Myanmar menyatakan persetujaunnya untuk menerima kembali pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh. Pemimpin pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi di Singapura menjelaskan, tempat telah disediakan untuk Rohingya yang kembali ke Myanmar.Namun, Ingram menilai prospek Rohingya yang kembali ke Myanmar masih suram. Alasannya, kondisi Rakhine yang masih tidak aman bagi Rohingya.

Credit tempo.co

Trump Sebut Semua Warga AS Bakal Miskin Jika Dia Digulingkan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut semua warga AS akan jatuh miskin jika pemakzulan dilakukan terhadapnya. Ia juga mempertanyakan bagaimana ia bisa diberhentikan, jika mampu membuat kemajuan dan memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Serikat.

"Jika saya diberhentikan, saya pikir pasar (keuangan) akan jatuh, saya pikir semua orang akan sangat miskin," ujar Trump menanggapi pertanyaan dari Fox News, seperti dikutip dari CNN, Kamis (23/8).

Trump ditanya apakah dia yakin Demokrat akan mencoba mendakwa jika mereka memenangkan kembali kendali kongres.

"Saya tidak tahu bagaimana Anda dapat mendakwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan hebat," ungkap Trump.

Trump mengatakan selama wawancara bahwa ia akan memberikan nilai "A +" jika diminta untuk menilai kinerjanya sendiri.

"Saya memberi diri saya A +. Saya tidak berpikir ada Presiden yang pernah melakukan apa yang telah saya lakukan," kata Trump.

Meski belum ada dua tahun memerintah, Trump mengklaim telah memotong pajak paling besar dalam sejarah.

"Anda melihat semua hal yang kami telah dilakukan dengan ekonomi adalah yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Satu-satunya hal yang saya lakukan dengan buruk adalah pers tidak memberitakan saya dengan adil," pungkasnya.

Wacana pemakzulan Donald Trump kian menggema setelah mantan pengacaranya, Michael Cohen, mengaku memberikan uang tutup mulut kepada aktris porno dan model majalah dewasa atas perintah dari sang Presiden Amerika Serikat.

Uang tutup mulut itu diberikan pada masa kampanye 2016 agar aktris porno yang dikenal dengan nama panggung Stormy Daniels, juga mantan model majalah Playboy, Karen McDougal, agar tak membeberkan kisah hubungan terselubung mereka dengan Trump.

Dalam persidangan di New York, Cohen pun mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pendanaan kampanye, penghindaran pajak, dan penipuan bank.

Trump pun langsung berkilah bahwa pelanggaran pendanaan kampanye "bukan kejahatan" meski Cohen dan jaksa menganggap sebaliknya.

Credit cnnindonesia.com

Pembocor Rahasia Intervensi Rusia di Pilpres AS Dibui 5 Tahun

Suasana pemilihan presiden AS 2016. (Reuters/Mary Schwalm)

Jakarta, CB -- Perempuan pembocor laporan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat divonis lima tahun penjara, Kamis (23/8). Hukuman itu dijatuhkan Hakim Federal AS setelah Reality Winner, 26, bekas kontraktor intelijen AS mengaku telah membocorkan rahasia tingkat tinggi itu ke media.

Winner, yang telah dua tahun dibui mengaku bersalah pada Juni lalu karena memberikan laporan Badan Keamanan Nasional AS kepada situs berita The Intercept pada 2016. Menurut salah seorang pengacaranya, Titus Nichols, masa hukumannya akan dikurangi penahanan sebelum sidang.

Selama sidang pemeriksaan di kampung halaman Winner di Augusta, Georgia, Hakim James Hall menyetujui permintaan pengacara bahwa hukuman 63 bulan disambung dengan pembebasan bersyarat selama tiga tahun. Menurut Nichols, itu adalah hukuman terlama yang pernah dijatuhkan kepada seseorang yang mengungkap informasi rahasia secara ilegal.

"Vonis dan kesepakatan pembelaan merefleksikan bahwa Reality mengakui konsekuensi atas tindakannya. Dia telah belajar dari kesalahan dan siap menerima konsekuensinya," kata pengacara Winner dalam sebuah pernyataan.

Hakim Hall juga setuju agar Winner dipindahkan ke penjara federal di Fort Worth, Texas agar dia bisa mendapatkan perawatan medis dan lebih dekat dengan keluarga.

Jaksa menyatakan hukuman lebih dari lima tahun layak karena Winner telah mengkhianati kepercayaan kolega dan negaranya.

"Jangan salah, ini bukan kejahatan tanpa korban," kata Jaksa AS Bobby Christine dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Reuters. "Pelanggaran disengaja Winner membuat keamanan nasional kita terancam. Dia adalah contoh ancaman dari orang dalam."

Winner adalah pegawai Pluribus International Corp, penyedia jasa analisa bagi badan pertahanan dan intelijen AS.

Dokumen NSA yang dia berikan kepada media berisi rincian teknis tentang dugaan bahwa Rusia berupaya meretas para pejabat pemilihan AS, dan sebuah mesin pemilihan sebelum pemilihan presiden AS November 2016.

Winner mengaku sengaja mencetak salinan laporan intelijen di kantornya dan mengirimkannya ke media. Dia didakwa dengan sengaja membocorkan informasi pertahanan nasional. Sebuah kejahatan di bawah Undang-undang Spionase dan Sensor dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pemimpin Redaksi The Intercept, Betsy Reed menyatakan hukuman terhadap Winner dan whistleblower lainnya merupakan serangan atas kebebasan pers.

"Bukannya diakui sebagai whistleblower yang didorong oleh hati nurani ingin melindungi pemilihan presiden AS, Winner malah dituduh berniat jahat oleh Departemen Kehakiman di bawah Undang-undang Spionase," kata Reed.

Hakim federal memerintahkan agar Winner tidak dibebaskan dengan jaminan karena menilai dia membahayakan publik dan berniat kabur setelah membaca komentar di buku catatannya. Di salah satu bagian, Winner menulis, "Saya ingin membakar Gedung Putih," kata Jaksa. Dia juga menyatakan bahwa penyelidik menemukan tiga nama ekstremis Islam dalam buku catatan Winner.

Credit cnnindonesia.com

Peretas Coba Bobol Sistem Demokrat Jelang Pemilu Kongres AS

Ilustrasi peretasan. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Perusahaan keamanan siber Amerika Serikat, Lookout, menyebut sejumlah peretas berupaya membobol sistem basis data pemilih milik Partai Demokrat, menjelang pemilihan Kongres pada November mendatang.

Lookout menyebut pihaknya mendeteksi "sebuah percobaan kampanye phishing" yang menargetkan Komite Nasional Demokrat (DNC).

Phishing adalah metode penipuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti User ID dan kata sandi, dengan menyamar sebagai orang atau organisasi berwenang melalui surat elektronik.

Upaya peretasan itu terdeteksi oleh mesin monitor otomatis Lookout, Phishing Al. Lookout menyatakan peretas mencoba membobol sistem VoteBuilder, basis data pemilih dari DNC yang dijalankan oleh NGP VAN, perusahaan penyedia web hosting yang digunakan Partai Demokrat.

Peretas disebut membuat domain situs mirip alamat VoteBuilder. Domain itu memungkinkan peretas mencuri data login dan kata sandi pengguna VoteBuilder yang tertipu oleh situs web palsu buatan mereka.

Saat ini, situs palsu VoteBuilder sudah diblokir. Hingga kini tidak ada penjelasan mengenai identitas pelaku yang mendirikan situs tersebut.

Menanggapi upaya peretasan itu, Kepala Petugas Keamanan DNC Bob Lord mengatakan sistem partainya aman dari ancaman siber.

"Meskipun jelas bahwa para pihak itu berupaya mendapat informasi paling sensitif partai, yakni data pemilih, DNC mampu mencegah peretasan dengan bekerja sama bersama salah satu perusahan siber untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah menghentikan upaya tersebut," kata Lord kepada Washington Post seperti dikutip AFP.

Kabar upaya peretasan ini menghidupkan kembali isu campur tangan pihak asing, terutama Rusia, dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu.

Intelijen AS menyatakan para peretas yang berasal dari badan intelijen Rusia, GRU, berusaha masuk ke sistem jaringan Partai Demokrat pada 2016 lalu guna mencuri dokumen sensitif terkait pemilu.

Informasi-informasi tersebut kemudian disebarkan ke publik demi mempermalukan Hillary Clinton, rival Donald Trump dalam pemilu.

Selain Lookout, Microsoft awal pekan ini juga melaporkan sejumlah peretas yang berhubungan dengan GRU tengah membuat web palsu untuk dua situs lembaga think-thank konservatif dengan tujuan menyedot pengguna atau menanamkan malware.

Peretas tersebut juga disebut mendirikan domain umum palsu Senat AS untuk tujuan yang sama.

Credit cnnindonesia.com

AS Sebut Rudal Nuklir Rusia Hilang di Laut, Kremlin Bantah

MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang menyebut rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents setelah gagal dalam uji coba. Laporan itu dikutip stasiun televisi CNBC.

Menurut laporan intelijen Washington, uji coba penerbangan rudal itu dilakukan pada November 2017. Rusia, lanjut laporan itu, bersiap melakukan pencarian dengan melibatkan tiga kapal.

Tiga kapal yang dilibatkan itu salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani masalah bahan radioaktif dari inti rudal.

"Berbeda dengan jaringan televisi AS, saya tidak memiliki informasi seperti itu," sangkal Peskov, seperti dikutip RFERL, semalam (23/2018). Juru bicara Presiden Vladimir Putin ini menyarankan para wartawan untuk menghubungi spesialis di Kementerian Pertahanan terkait laporan tersebut.

Laporan intelijen Amerika tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian rudal oleh Rusia. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika kepada CNBC mengatakan bahwa Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan itu menyatakan, uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.

Credit sindonews.com

Intelijen AS: Tes Gagal, Rudal Bertenaga Nuklir Rusia Hilang di Laut

WASHINGTON - Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkap sebuah rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents dalam sebuah uji coba yang gagal beberapa bulan lalu. Menurut laporan itu, Moskow saat ini sedang bersiap untuk mencarinya.

Uji coba peluru kendali (rudal) bertenaga nuklir itu dilakukan November 2017. Laut Barents yang jadi pendaratan senjata itu berlokasi di wilayah utara Norwegia dan Rusia.

CNBC, pada Rabu (22/8/2018), mengutip sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika mengatakan operasi pencarian akan melibatkan tiga kapal, yang salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani bahan radioaktif dari inti nuklir senjata.

Laporan intelijen itu tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang dikutip CNBC mengatakan, Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan intelijen AS menyatakan, uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

Sementara itu, Rusia membantah telah uji coba rudal bertenaga nuklir tersebut.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.

Credit sindonews.com

Rusia Deteksi Helikopter Misterius Kirim Senjata ke Militan Afghanistan

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow telah mendeteksi adanya sebuah helikopter tak dikenal yang mengirim senjata ke ISIS dan militan lain di Afghanistan.

"Kami sekali lagi memfokuskan perhatian pada penerbangan helikopter tak dikenal di utara Afghanistan, mengirim senjata dan amunisi kepada milisi pro-ISIS dan Taliban, yang bekerja sama dengan kelompok ISIS," kata juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova,

"Menurut pernyataan media Afghanistan dan warga di lokasi, helikopter tersebut baru-baru ini tercatat melakukan penerbangan di provinsi Sari-Pul," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (23/8).

Zakharova juga mencatat bahwa baik militer Afghanistan maupun pasukan NATO menyadari adanya penerbangan helikopter tersebut, yang dilakukan dekat dengan perbatasan negara-negara Asia Tengah.

"Ada pertanyaan soal siapa di belakang penerbangan itu, yang menyediakan senjata untuk para teroris dan membuat pangkalan mereka dekat dengan perbatasan selatan negara-negara CIS, dan mengapa ini terjadi di wilayah udara Afghanistan yang dikendalikan oleh pasukan NATO," tukasnya.

Credit sindonews.com